“PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 TERINTEGRASI DI KONSTRUKSI” Dalam tugas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Oleh : 1. Elita Sari (091010010) 2. Heni Suvianti (10101001001) 3. Aditya Meysin (10101001002) 4. Mawarti (10101001003) 5. Alia (10101001005) 6. Rikki Himawan Putra (10101001006) 7. Shelia Fajriyah (10101001007) Dosen Pengampu : Anita Camelia, SKM, MKKK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA i
24
Embed
Penerapan Sistem Manajemen k3 Terintegrasi Di Konstruksi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
“PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 TERINTEGRASI DI KONSTRUKSI”
Dalam tugas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Oleh :
1. Elita Sari (091010010)2. Heni Suvianti (10101001001)3. Aditya Meysin (10101001002)4. Mawarti (10101001003)5. Alia (10101001005)6. Rikki Himawan Putra (10101001006)7. Shelia Fajriyah (10101001007)
Dosen Pengampu : Anita Camelia, SKM, MKKK
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013
i
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.
Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk
maupun pedoman bagi pembaca dalam proses pembelajaran mengenai sistem
manajemen K3 di bidang konstruksi.
. Harapan penulis semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan
dan pengalaman bagi para pembaca,. Makalah ini penulis akui masih banyak
kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh kerena
itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-
masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Indralaya, 27 Maret 2013
Penulis
ii
Daftar Isi
Halaman judul ......................................................................................... i
Kata pengantar ........................................................................................ ii
Daftar isi ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ......................................................................
I.2 Tujuan ....................................................................................... 2
I.3 Rumusan Masalah .......................................................................... 2
untuk pengendalian risiko kegiatan kerja sehingga tercapai tempat kerja aman,
efisien, produktif yang lingkupnya meliputi kegiatan konstruksi.
Adapun menurut Davies (1996) dalam Endroyo (2006) yang berpendapat
mengenai keselamatan konstruksi, yakni bebas risiko luka dari suatu kecelakaan
dimana kerusakan kesehatan muncul dari suatu akibat langsung/seketika maupun
dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan menurut Levitt keselamatan
konstruksi adalah usaha untuk meniadakan dari risiko kerugian/luka-luka dari
suatu kecelakaan dan kerusakan kesehatan yang diakibatkan oleh efek jangka
pendek maupun efek jangka panjang.
Keselamatan konstruktif pada hakikatnya merupakan usaha untuk
melindungi pekerja, orang-orang yang ada di tempat kerja, masyarakat, mesin
dan peralatan serta lingkungan agar terhinadar dari kecelakaan.
5
II.2.a Regulasi SMK3 Konstruksi
1. Lingkup Internasional
a. Hammurabi Kode
Hammurabi kode adalah hukum di kerajaan di Babylonia, dan
merupakan tatanan hukum tertua di dunia.
6
II.2.f Perusahaan Jasa Marga
1. Gambaran Umum Perusahaan
Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia
membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan
Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978
Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama
Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan
dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol
dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan
manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.
Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya
sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas
jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-
satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang
pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari
pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan
sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh
Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan
tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air
yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.
Pada akhir dasawarsa tahun 80-an Pemerintah Indonesia
mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam
pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and
Transfer (BOT). Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih
berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-
investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan
proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara
lain adalah JORR dan Cipularang.
7
Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004
tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun
1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 yang mengatur
lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis
jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol
(BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta
penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan
penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator
dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai
konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya
sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol
yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.
2. Visi & Misi Perusahaan
Visi
Menjadi Perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan
pengoperasian jalan tol, menjadi pemimpin (leader) dalam
industri jalan tol dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di
Indonesia, serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat
Nasional dan Regional.
Misi
Menambah panjang jalan tol secara berkelanjutan, sehingga
Perusahaan menguasai paling sedikit 50% panjang jalan tol di
Indonesia dan usaha terkait lainnya, dengan memaksimalkan
pemanfaatan potensi keuangan Perusahaan serta meningkatkan
mutu dan efisiensi jasa pelayanan jalan tol melalui penggunaan
teknologi yang optimal dan penerapan kaidah-kaidah
manajemen Perusahaan modern dengan tata kelola yang baik.
8
3. Struktur Organisasi
4. Implementasi SMK3
Bagi Perseroan, sumber daya manusia adalah aset yang
sangat berharga yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
Pemberdayaan dan perhatian yang tinggi terhadap SDM Perseroan
dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman,
nyaman dan menyehatkan dengan menerapkan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi pada setiap
level operasional Perseroan.
9
Didalam penerapan program K3, Perseroan secara rutin
melakukan inspeksi terhadap faktor-faktor atau hazards yang
berpotensi menyebabkan cedera,sakit atau kecelakan,
mengidentifikasi ketidakfungsian peralatan, memonitor kondisi
lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah K3, serta
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Standard Operating
Procedure (SOP).
Selain hal-hal preventif diatas, Unit K3 Perseroan juga
secara periodik melakukan analisis keselamatan kerja untuk
meninjau ulang metode dan mengidentifikasi praktek pekerjaan
yang tidak selamat yang selanjutnya dilakukan suatu tindakan
korektif.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perseroan. Perseroan telah melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
Pembentukan Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah badan
pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha
dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pembentukan organisasi P2K3 merupakan amanat dalam Undang Undang No. 01
tahun 1970 dimana P2K3 bertugas memberikan pertimbangan dan dapat
membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan kerja dan sakit penyakit
akibat kerja dalam Perseroan serta dapat memberikan penerangan efektif pada
para pekerja.
10
Dalam rangka memenuhi Undang Undang tersebut, maka Perseroan telah
membentuk Organisasi P2K3 di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sampai
dengan saat ini ada 8 Cabang, Kantor Pusat dan 1 Anak Perusahaan yang sudah
membentuk P2K3, sedangkan Cabang Purbaleunyi belum membentuk P2K3
namun hanya memiliki Koordinator K3 pada struktur organisasi perbaikan mutu.
Susunan pengurus P2K3 berasal dari unit yang bervariasi dan keterlibatan wakil
dari pekerja.
Sertifikasi OHSAS 18001:2008 dan Sertifikasi SMK3
Seluruh Cabang Jasa Marga (Kecuali Cabang Palikanci) Serta PT JLJ telah
malaksanakan sertifikasi keselamatan berbasis OHSAS 18001: 2008, namun
untuk sertifikasi SMK3 hanya PT JLJ yang baru melksanakan audit.
11
Referensi
Endroyo, Bambang. 2010. Keselamatan Regulasi : Konsepsi & Regulasi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. (http://jurnal.unnes.ac/id/) diakses pada tanggal 25 Maret 2013
Endroyo, Bambang. 2006. Peranan Manajemen K3 terhadapp Pencegahan Kecelakaan Konstruksi. Volume III No.1, hal.8-15 jurnal Teknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. (http://jurnal.unnes.ac.id/) diakses tanggal 25 Maret 2013
D.Wirahadikusumah, Reini. ___________. Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. (http://www.ftsl.itb.ac.id) diakses tanggal 24 Maret 2013. _______________________________________.2009. Pedoman K3 Konstruksi, (http://www.pu.go.id/publik/ind/pengumuman/ntc_090213174515.pdf ). Diakses tanggal 23 Maret 2013
__________________. Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.