PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE …digilib.unila.ac.id/30502/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

DALAM PENYUSUNAN RPJMD di BAPPEDA

PROVINSI LAMPUNG

(Studi Dalam Tahap Musrenbang dan Penetapan

RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung)

(Tesis)

Oleh :

I WAYAN HARI KURNIAWAN

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ii

ABSTRAK


DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH di BAPPEDA PROVINSI

LAMPUNG

Oleh


1326021008

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip

good governance dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Lampung 2015-2019, apakah penerapan prinsip transparansi,

akuntabilitas, kepastian hukum, dan partisipasi telah diterapkan dalam proses

musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Lampung 2015-2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh

mana penerapan prinsip good governance dalam proses musrenbang dan

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung

2015-2019. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif

berupa wawancara yang mendalam dengan responden-responden dan pihak-pihak

yang berkompeten dalam pelaksanaan proses musrenbang dan penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Hasil

penelitian menunjukan secara keseluruhan prinsip-prinsip good governance

(transparansi dengan membuka seluas-luasnya informasi kepada masyarakat;

partisipasi ditandai dengan jumlah kehadiran dan keaktifan peserta serta

perubahan substansi mengenai arah kebijakan dan visi misi; akuntabilitas ditandai

dengan telah dilaksanakan kesesuaian antara aktor pembahas dengan apa yang

dibahas terhadap visi dan misi; kepastian hukum dengan menanaati peraturan

yang berlaku untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah) dalam

pelaksanaan musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 sudah diterapkan tetapi untuk

proses penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Lampung 2015-2019 belum melaksanakan partisipasi masyarakat dikarenakan

untuk penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut

dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam perumusan rencana pembangunan

jangka menengah daerah menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 2014.

Kata Kunci : Prinsip Good Governance, Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah 2015-2019, Musrenbang.

iii

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN

FRAMING OF MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN IN REGIONAL

PLANNING AND DEVELOPMENT BOARD OF LAMPUNG PROVINCE

By


1326021008

Formulation of the problem in this study is how the Implementation of Good

Governance Principles in the Medium Term Development Plan framing of

Lampung Province 2015-2019, whether the practice of Transparency Principles,

accountability, legal certainty, and participation have been applied in the process

of musrenbang and Medium Term Development Plan establishment of Lampung

Province 2015-2019. The objective of the study is to know how far Good

Governance Principles have been applied in musrenbang process and Medium

Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019. The

method of research is qualitative research in the form of in-depth interviews with

the respondents and parties who are competent in musrenbang process

implementation and Medium Term Development Plan establishment of Lampung

Province 2015-2019. The results showed all the Good Governance principles

(Transparency by giving the informations to public; Participation proved by the

presence and the activeness of participants and modification of the content related

to policy direction, vision ad mission; Accountability showed by the conformity

between the discussant and object discussion about vision and mission; Legal

Certainty by obeying the rules for the establishment of Medium Term

Development Plan) have been applied in the Implementation of musrenbang and

Medium Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019

while public Participation has not been applied for the establishment process of

Medium Term Development Plan of Lampung Province 2015-2019 due to it has

been set by the Executive and Legislative of Lampung Province in formalizing

Medium Term Development Plan to be Local Regulation of Lampung No. 6 of

2014.

Keywords: Good Governance Principles, Framing of Medium-Term Development

Plan 2015-2019, Musrenbang.


DALAM PENYUSUNAN RPJMD di BAPPEDA

PROVINSI LAMPUNG

(Studi Dalam Tahap Musrenbang dan Penetapan

RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung)

Oleh :


Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

I WAYAN HARI KURNIAWAN, Lahir di Wirata Agung,

19 Mei 1990, Sebagai Anak Bungsu dari 9 (sembilan)

bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ketut Sekat dan Ibu

Made Siki. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada

tahun 2002 di SD Negeri 1 Wirata Agung, Lampung Tengah

kemudian lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama di

SMPN I Seputih Mataram Lampung Tengah tahun 2005

serta lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung Pada tahun 2008 . melanjutkan pendidikan ke jenjang

berikutnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIX lulus pada

tahun 2012. Penulis saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun 2013

tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Strata 2 (S2) di Universitas Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) hingga sekarang.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehendak dan semua karunia TUHAN YANG

MAHA ESA

ku persembahkan karya tulis ku kepada:

Seluruh keluarga, saudara yang tak henti berdoa dan selalu menanti

keberhasilanku, serta

Almamater UNILA tercinta yang selalu ku banggakan.

MOTTO

Jadilah diri kita sendiri bagaimanapun keadaanya.

dan selalu bersyukur serta berada dalam doa orang-orang terkasih.

Program studi ini mengajarkan sebuah nilai “Jika kita tidak memiliki

keinginan untuk belajar tak satupun orang bisa menolong, namun jika kita

sudah bertekad untuk belajar tak satupun bisa menghentikan kita”.

Good Governance memberikan suatu pandangan “Almost every succesful

person begins with two beliefs : the future can be better than the present, and I

have the power to make it so.

SANWACANA

Puji syukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA karena atas limpahan rahmat

dan karuni-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul

“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM

PENYUSUNAN RPJMD DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG” ini disusun

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Sebagai insan manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis menyadari tulisan

ini masih perlu untuk disempurnakan. Sehingga penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan

dimasa yang akan datang.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bekal ilmu pengetahuan, dorongan,

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu moril maupun materiil,

Laporan Akhir ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu,

disertai dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas

Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di

Universitas Lampung

2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengenyam pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku pembimbing utama, yang telah banyak

meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan serta arahan bagi

penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku pembimbing kedua, yang telah

banyak memberi masukan-masukan yang berguna bagi penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

7. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku penguji utama, yang telah memberikan

masukan dan saran-saran dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak Dr. Suwondo, M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan juga dosen yang memberikan

ilmu sebagai wahana pembelajaran bagi penulis.

9. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Program Studi Magister sIlmu

Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu

pengetahuan kepada penulis.

10. Semua Pihak yang yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi

serta DOA dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah

wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya kepada semua pihak yang

berkepentingan.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018

Penulis,


DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 10

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 10

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 10

1.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................... 10

1.4.2 Manfaat Praktis ............................................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12

2.1 Tinjauan Good Governance ................................................... 6

2.1.1 Transparansi.................................................................. 18

2.1.2 Partisipasi ..................................................................... 21

2.1.3 Akuntabilitas ................................................................. 23

2.1.4 Kepastian Hukum .......................................................... 27

2.2 Kendala Mewujudkan Good Governance .............................. 30

2.3 Tinjauan Perencanaan ............................................................ 32

2.4 Tinjauan Pembangunan .......................................................... 34

2.5 Tinjauan Musrenbang ............................................................. 35

2.6 Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan .................... 41

2.7 Kerangka Pikir ....................................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 45

3.1 Metode Penelitian ................................................................... 45

3.2 Fokus Penelitian ..................................................................... 48

3.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................... 50

3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................... 51

3.5 Teknik Analisis ....................................................................... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 56

4.1 Sejarah Singkat Bappeda Provinsi Lampung ......................... 56

4.2 Arah dan Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung .................. 61

4.3 Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJMD .... 64

4.4 Musrenbang RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 ............. 67

4.5 Penetapan RPJMD ................................................................. 72

4.6 Pembahasan ........................................................................... 75

4.6.1 Prinsip Transparansi ...................................................... 75

4.6.2 Prinsip partisipasi ......................................................... 81

4.6.3 Prinsip Akuntabilitas .................................................... 95

4.6.4 Prinsip Kepastian Hukum ............................................ 103

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 116

5.1 Simpulan ................................................................................ 116

5.2 Saran ...................................................................................... 119

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 120

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1 Indikator Prinsip Transparansi ...................................................... 21

Tabel 2 Indikator Prinsip Partisipasi .......................................................... 23

Tabel 3 Indikator Prinsip Akuntabilitas ..................................................... 27

Tabel 4 Indikator Prinsip Kepastian Hukum .............................................. 29

Tabel 5 Komposisi ASN Bappeda Kualifikasi Pendidikan ........................ 59

Tabel 6 Program dan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Lampung ........ 63

Tabel 7 Lokasi pelaksanan Musrenbang Focus Group Disussion (FGD)

RPJMD Provinsi Lampung ........................................................... 91

Tabel 8 Matriks penerapan Penerapan Prisip-prinsip Good Governance

dalam proses Musrenbang RPJMD dan Penetapan RPJMD

2015-2019 di Provinsi Lampung ................................................... 108

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 2 Perda Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-

2019

LAMPIRAN 3 Berita Acara Musrenbang RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

LAMPIRAN 4 Notulen dan Daftar Hadir FGD RPJMD Provinsi Lampung tahun

2015-2019

LAMPIRAN 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Lampung tahun 2005- 2025

LAMPIRAN 6 Foto-Foto Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Provinsi Lampung

2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance (tata kepemerintahan yang baik) merupakan istilah yang

populer sejak berakhirnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan

reformasi. Konsep good governance ini muncul karena kurang efektifnya kinerja

pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non

partisipatif serta tidak menumbuhkan rasa percaya dan bahkan antipati pada rezim

yang berkuasa. Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang

berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan

mewujudkan good goverance yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola

pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemeritahan yang disebut good

governance. Kehidupan masyarakat yang makmur bisa menjadi tolak ukur apakah

sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan

baik atau belum.

Menurut Edelman dalam Wibowo (2004 : 5), Penerapan prinsip-prinsip good

governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk

meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah

merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi

perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintahan

2

yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak

profesional, serta biayanya mahal.

Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah akan

dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja

dan berkolaborasi satu sama lain. Isu good governance disini mengantarkan

sebuah jalan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan serta melaksanaakan

strategi pembagunan nasional dan daerah, karena governance merupakan suatu

sistem pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun

masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan dan telah dilakukan di

berbagai sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan

permasalahan sosial lainnya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan,

penyelenggaraan pendidikan dan tentunya dalam pengembangan strategi

pembangunan nasional maupun daerah yang nantinya akan dibahas dalam tulisan

ini. Pola pengelolaan program tersebut pada umumnya diarahkan untuk

menemukan bentuk-bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai

macam permasalahan dalam masyarakat atau mungkin juga dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan

berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.

Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik,

maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan

masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik

3

dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan

demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan

kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya

good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka

hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Menurut Kuncoro (2004 :

258), berpendapat bahwa salah satu isu yang dibahas dalam era otonomi daerah

adalah masalah good governance yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi

tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menerapkan good governance diperlukan kerjasama dari tiga komponen

yaitu lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu posisi dari ketiga

komponen tersebut harus seimbang dan saling mengawasi satu dengan yang

lainnya. Posisi yang seimbang dari ketiga komponen tersebut sangat penting

untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga

mengakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

(BAPPENAS: 2007)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan

penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena

demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan

4

saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber

daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Pelaksanaan otonomi daerah identik

dengan adanya tuntutan good governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata

pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya good governance

merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Asian Development Bank

menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance di landasi oleh 4

pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency (3) rule of law (4) participation.

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan

yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke

pakar lainnya. Menurut Lalolo Krina (2003) paling tidak ada sejumlah prinsip

yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance,

yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat.

Jumlah komponen atau prinsip yang melandasi taat pemerintahan yang baik

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lainnya. Namun paling tidak

ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang dapat

memberikan gambaran administrasi publik yag berciri kepemerintahan yang baik,

sehingga langkah awal, penelitian ini akan berusaha untuk menelaah empat

prinsip utama yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum,

Sedarmayanti (2007:38)

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama

5

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD merupakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan

untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih. yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional. RPJMD ditetapkan

dengan peraturan daerah. Kepala daerah menyampaikan raperda tentang RPJMD

ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah

dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah

kepala daerah terpilih dilantik yang diharapkan benar-benar menjawab tantangan

dan isu strategis daerah secara tepat sasaran dan mensejahterahkan masyarakat

diwilayahnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan penyusunan

perencanaan yang tepat sasaran yang dituangkan dalam sebuah dokumen

perencanaan yang terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku. Hasil dokumen

RPJMD ini perlu menggambarkan capaian strategis setiap tahunnya selama lima

tahun dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Dengan demikian, kita

akan menghasilkan sebuah perencanaan dengan amplitudo unggulan yang dicapai

secara periodik dan terintegrasi, serta tidak lagi menjadi sekedar sebuah

perencanaan yang datar.

6

Dengan menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 tahun

2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu pendekatan

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas

(bottom-up) dan tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Pengetahuan mengenai pembangunan daerah dan pembangunan nasional

diperlukan bagi setiap aparatur negara untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan. Pembangunan nasional disini pada dasarnya merupakan mencakup

pembangunan semua daerah dan pembangunan semua sektor yang ada di

Indonesia, pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan

kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus-

menerus yang berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan

perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah merupakan kesatuan dari

semua kegiatan pembangunan yang baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, swasta maupun oleh swadaya masyarakat, serta untuk

meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang

dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan

kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan di daerah itu

sendiri, dalam tingkat nasional dan juga tidak lupa dengan perkembangan keadaan

7

global. Pembangunan di Indonesia baik itu pembangunan tingkat nasional maupun

tingkat daerah menjadi tanggung-jawab seluruh rakyat Indonesia.

Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah akan

dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja

dan berkolaborasi satu sama lain. Isu good governance mengantarkan sebuah

jalan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan serta melaksanaakan strategi

pembagunan nasional dan daerah, karena governance merupakan suatu sistem

pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat

yang sering disebut dengan istilah kemitraan dan telah dilakukan di berbagai

sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan

sosial lainnya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, penyelenggaraan

pendidikan dan tentunya dalam pengembangan strategi pembangunan nasional

maupun daerah yang nantinya akan dibahas secara mendalam dalam tulisan ini.

Pola pengelolaan program tersebut pada umumnya diarahkan untuk menemukan

bentuk-bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai macam

permasalahan dalam masyarakat atau mungkin juga dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan

berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.

Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Provinsi

Lampung menjadi gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa.

Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung

mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan permasalahan

8

yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Permasalahan dan tantangan yang

dihadapi Provinsi Lampung terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan

sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya

alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing

ekonomi daerah.

Untuk mengembangkan potensi, mengelola peluang dan menangani tantangan

serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan

yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar

pembangunan yaitu pilar ekonomi, sosial politik, lingkungan hidup dan birokrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5

tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program gubernur terpilih hasil

pemilihan umum kepala daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,

maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan

daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan

pembangunan dan proyeksi target-target dalam 5 tahun tersebut serta kaidah

pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dilakukan melalui 5

(lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas-bawah

(top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan teknokratik dilakukan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan

9

para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang

dibutuhkan.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung tahun

2015-2019 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan

pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan

dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini.

Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan

program pembangunan oleh gubernur terpilih, serta dengan proses konsultasi dan

pembahasan dengan anggota DPRD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang

utuh dengan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat

dan daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJMN Tahun

2010-2014 dan 2015-2019.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan

10

yang termuat dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan

memperhatikan RTRW Provinsi Lampung 2030, terutama dari sisi pola dan

struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi

kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu

strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good

governance dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019” (studi

dalam tahap musrenbang dan penetapan RPJMD 2015-2019 Provinsi

Lampung).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip

good governance dalam proses musrenbang dan penetapan RPJMD Provinsi

Lampung 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

11

1. Secara Teoritis

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, sehingga berguna bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

b) Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain, terutama yang meneliti

mengenai RPJMD provinsi melalui badan perencanaan pembangunan

daerah di daerah masing-masing

2. Secara Praktis

a) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan

bermanfaat baik bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung dalam penyusunan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya di

masa yang akan datang.

b) Sebagai bahan kajian bagi Bappeda Provinsi Lampung dalam melaksanakan

fungsi pemerintahan sebagai perencana, koordinator dan evaluator dalam

pembangunan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Good Governance

Konsep good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service

(pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut

good governance (kepemerintahan yang baik), wujud dari good governance

adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat

(Sedarmayanti, 2012:2). Senada dengan keinginan masyarakat luas,

sesungguhnya pemerintah dituntut memberikan suguhan pelayanan terbaik,

diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kekuatan birokrat yang kuat.

Kuat dalam arti memiliki kekuasaan di bidang pelayanannya dan kemampuan

masing-masing, sehingga pada akhirnya akan diikuti perubahan mental

masyarakat pengguna layanan birokrat tadi dengan kataatan terhadap peraturan

dan hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara yang baik.

Demikian akan terjadi simbiosis muatualistik diantara penyelengara pemerintah

dan masyarakat, maka akan tercipta produktifitas semua bidang atas dampak

positif kinerja aparatur pemerintah tadi. Konsep good governance dari segi

fungsional aspek governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah

berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah

digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi

(Sedarmayanti, 2012:4 )

13

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan

sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian

dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World

Bank (Sedarmayanti, 2009:273), good governance sebagai penyelenggaraan

manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang

langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan

disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi

tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan

tata kelola pemerintahan yang baik dimana penggunaan wewenang pemerintah

maupun lembaga lain terkait ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola

urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup

seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-

kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak

hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara

mereka.

A.i Prinsip- prinsip good governance

Dalam buku yang ditulis secara berseri tentang good governance, kepemerintahan

yang baik ( Sedarmayanti, 2012:13 ) terdapat beberapa teori yang dikutip tentang

prinsip-prinsip good governance, kemudian menarik untuk dikaji kembali dalam

penelitian ini antara lain :

14

Menurut Bhatta, Gambir, tahun 1996

a. Accuntability (akuntabilitas);

b. Transparency (transparansi);

c. Opennuess (keterbukaan);

d. Rule of Law (kepastian Hukum);

e. Management of Competency ( manajemen kompetensi) ;

f. Human Right (Hak Asasi Manusia).

Prinsip good governance yang dicetuskan diatas cenderung cocok di

terapkan pada lembaga pemerintah (birokrasi pemerintahan) yang

berhubungan kemitraan dengan perusahaan bisnis, prinsip-prinsip lebih cocok

diterapkan pada institusi yang lebih makro, lembaga partai politik, lembaga-

lembaga yang jangkauannya sangat luas.

World Bank memberikan definisi governance sebagai: “the way state power is

used in managing economic and social resources for development of society”.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework

bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan

governance sebagai: “the exercise of political, economic, and administrative

authority to manage a nation’s affair at all levels”.

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya

sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP

15

lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam

pengelolaan negara.

Menurut UNDP ( United Nation Development Program ) tahun 1997 :

a. Participation (partisipasi);

b. Rule of Law (kepastian hukum);

c. Transparency (transparansi);

d. Responsiveness (tanggung jawab);

e. Consenses Orientation (berorientasi pada kesepakatan);

f. Equity (keadilan);

g. Effectiveness and efficiency (efektititas dan efisiensi);

h. Accountability (akuntabilitas);

i. Strategic vision (visi strategis);

Ide prinsip yang dicetuskan UNDP memberikan penekanan pada tanggung

jawab organisasi disamping visi strategi lembaga dalam melakukan aktiftitas

dan pelayanannya, prinsip-prinsip diatas dapat diberlakukan dalam sistem

bernegara dalam hal ini adalah institusi yang lebih makro dan besar.

Menurut Mustopadidjadja (34:1997), ide dasar dalam pelayanan pemerintahan

merupakan hal pokok dalam melakukan pelayanan atas penerapan peraturan

pemerintah oleh institusi pemerintah itu sendiri, dengan mengedepankan 7 ( tujuh)

prinsip dasar saja.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang fokus menyoroti hal-hal yang

berkaitan dengan birokrasi, terutama menyangkut pelayanan pemerintah,

dalam menyelenggarakan organisasi kepemerintahan, baik tingkat tertinggi

maupun pelayanan-pelayanan pemerintah yang langsung menyentuh rakyat

(masyarakat). Hal yang paling mendasar untuk melaksanakan prinsip

16

menciptakan keadilan dibutuhkan beberapa prasyarat yang saling terkaitan dan

satu sama lainnya saling mempengaruhi adalah :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Kepastian hukum

4. Partisipasi.

Empat syarat tersebut akan berdampak pada dampak selanjutnya terhadap

corporate governance yang akan dirasakan stakeholders yang berbagai

kepentingan, adalah terciptanya keadilan (fairness) dalam supra system, untuk

saling berinteraksi satu sama lain ( Adrian Sutedi : 2012:44 ).

Menurut UNDP dalam Tjokroamidjojo (2003 : 135-138) dikemukakan

karakteristik prinsip-prinsip utama good governance sebagai berikut :

1. Partisipasi : setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang

mewakili kepentingannya;

2. Taat hukum (rule of law) : kerangka hukum yang adli dan dilaksanakan

tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan

hak azasi manusia;

3. Transparansi : dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi

mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja

lembaga-lembaga dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan.

Informasi tersebut harus dapat di pahami dan dapat di pantau;

4. Responsif : lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus berusaha

untuk melayani stakeholdersnya. Responsif terhadap aspirasi

masyarakat, kepentingan client.

5. Berorientasi kesepakatan (consessus orientation) : good governance

menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan

pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-

kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja;

6. Kesetaraan (equity) : semua warga negara baik laki-laki maupun

perempuan, mempunya kesempatan yang sama untuk meningkatkan,

mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektif dan efisien : proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan

sesuai dengan apa yang telah di gariskan dengan menggunakan sumber-

sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin

8. Akuntabilitas (accountability) : para pembuat keputusan dalam

kepemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil Society)

17

bertanggung jawab pada publik dan lembaga-lemabaga stakeholders.

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang di

buat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau

eksternal organisasi.

9. Visi strategis (strategic vision) : para pemimpin dan publik harus

mempunyai perspektif good governance dan pengembangan

sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa

yang diperlukan pembangunan.

Ganie-Rochman sebagaimana dikutip dalam Widodo (2001 :18) menyebutkan

bahwa: konsep “governance” lebih inklusif daripada “government”. Konsep

“government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan

kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan

tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai aktor di luar

pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih

lanjut dikemukakan bahwa governance adalah mekanisme pengelolaan sumber

daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non

pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif

Menurut Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 5 (lima) prinsip good governance

yaitu : kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum,

proporsionalitas kelima prinsip tersebut sangat tepat bila digunakan dalam

proses penegakan hukum, terutama dalam upaya negara menanggulangi,

permasalahan korupsi di Indonesia, namun prinsip tersebut dapat pula

diterapkan di berbagai lembaga yang mengurusi keuangan.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi

politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan

18

berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen

sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang

adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance

adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan

kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi

yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat transparansi Indonesia

menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran

dan kesetaraan, serta kesinambungan.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa

good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency,

(3) predictability, dan (4) participation.

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan

yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke

pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai

prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance yang akan digunakan

peneliti untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam

penyusunan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, yaitu (1)akuntabilitas, (2)

transparansi, dan (3) partisipasi (4) kepastian hukum.

2.1.1 Transparansi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen

Dalam Negeri (2002) dalam Krina (2003: 19), menyebutkan transparansi adalah

19

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Transparancy International, undang-undang Fredom of Information

(FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi

juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu

tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan

informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga

kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi

masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya

akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak

proporsional.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2)

hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan

jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya.

Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi

publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan

mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus

seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-

informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan

menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi

20

professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk

menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta

menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Keterbukaan membawa

konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan

oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi

dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat

publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa

informasi tersebut diberikan.

Indikator Transparansi

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka

terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat

menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and

balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah

membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana

pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan,

terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan

hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang

memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan

yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada

masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi

kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

21

Tabel I. Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi No Indikator

Transparansi

(Transparancy) 1 Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan

dan implementasi kebijakan publik.

2 Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas

diperoleh dan tepat waktu.

3 Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

5 Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam

pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:22)

2.1.2 Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan

kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada

keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana

pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan

dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di Dewan

Perwakilan Rakyat, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti

mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara

langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan

berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

22

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan

efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi

partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

a) Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan

jaringan civil society (inisiatif asosiasi);

b) Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society

sebagai service provider;

c) Local culture pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di

USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand);

d) faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan

konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam

pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau

secara tidak langsung.

Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi

yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu

pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta

masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara

aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga

pengembangan atau perluasannya.

23

Indikator Partisipasi

partisipasi merupakan prinsip mendasar dari good governance, maka perlu

ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat

digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2. Indikator Prinsip Partisipasi

Dimensi Indikator

Partisipasi

( Participation )

Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses

atau metode partisipatf.

Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas

konsensus bersama.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan

saran) untuk pembangunan daerah.

Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih

peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang

dilakukan pemerintah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22)

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan

pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).

Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya

pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk

pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di

pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya

24

kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan

upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas,

inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,

pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum,

akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-

perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang

transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan

tersebut pada laporan tahunan.

Budiardjo (33:2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban

pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi

mandat itu.”

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga

mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling

mengawasi (checks and balances system). Lembaga pemerintahan yang dimaksud

adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan

sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin

penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas

keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan,

sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan

akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik.

25

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh

pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak

pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil

kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik,

teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat

secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat

atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara

sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran

kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik accountability didefinisikan

sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas maupun pembahasan singkatnya dapat

dilihat. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas

berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat

yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi

yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien

dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi

penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil,

akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui

umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

26

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai

atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah

program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk

menjamin akuntabilitas publik adalah :

a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi

setiap warga yang membutuhkan;

b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders;

c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai

dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;

d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,

dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut

tidak terpenuhi;

e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut;

2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas publik adalah :

a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media

massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;

b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara

mencapai sasaran suatu program;

c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat

dan mekanisme pengaduan masyarakat;

d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah

dicapai oleh pemerintah.

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir

dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib

27

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak

yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini

menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan

dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur

dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini

mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga

karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan

dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Akuntabilitas

Tabel 3. Indikator Prinsip Akuntabilitas


Akuntabilitas

(Accountability) 1 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur

pelaksanaan.

2 Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau

kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

3 Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan

penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan

peraturan peraturan perundang-undangan.

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

5 Berkurangnya kasus-kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti (2007:23)

2.1.4 Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjadi suatu asas yang paling mendasar dalam suatu

negara demokrasi. Asas ini menghendaki suatu ketertiban dalam penyelenggaraan

pemerintahan, segala kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tertata dengan

28

baik dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penyelenggaraan

pemerintahan dapat dikerjakan dengan baik demi terciptanya suatu hasil yang

maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Asas tertib penyelenggara negara adalah

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggara pemerintahan.

Kepastian hukum (rule of law) adalah kerangka aturan hukum dan perundang-

undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh

(impartially), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia dimana

kepastian hukum merupakan indikator prefesionalisme dan syarat bagi kredibilitas

pemerintahan sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya

kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai

kebijakan pembangunan, sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya

harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan

hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. Mewujudkan adanya penegakan

hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM

dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan

kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum

dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan

menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana

dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah

29

daerah, DPRD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat

menimbulkan potensi penyimpangan.

Instrumen dari prinsip supremasi hukum adalah peraturan perundang-undangan

yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun

keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan

instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan hukum dan fasilitas

ombudsman.

Tabel 4. Indikator Prinsip Kepastian Hukum


Kepastian hukum 1 Meningkatnya dan melaksanakan ketaatan hukum

2 Meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses

penegakan hukum

3 Berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law)

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah daerah maupun penegak hokum

5 Berkurangnya kasus-kasus KKN

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam

pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian

suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan mencapai hasil yang

dikehendaki stakeholders. Penerapan good governance kepada pemerintah

merupakan mandat, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan

sebaik-baiknya. Dengan demikian good governance adalah membangun

pemerintahan yang profesional dan mempunyai ilmu pengetahuan sehingga

30

mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan tersebut menjadi skill dan

berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti

melihat penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut dalam meningkatkan

kualitas dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

2.2. Kendala Mewujudkan Good Governance

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan

masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari

solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan

wewenang, banyaknya praktik penyimpangan, dan masih lemahnya pengawasan

terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi

yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum

sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009:

310-311).

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak

pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait

dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam

kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan

yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta

taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan

masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan

kewenangan, dan banyaknya praktik penyimpangan. Dari sisi eksternal, faktor

globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan

31

tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan

berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian

akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi

dengan cepat (Sedarmayanti, 2009: 310-311).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih

muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di

DPRD karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal

dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat

mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan

yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001

dalam Sedarmayanti, 2009: 311).

2.3. Tinjauan Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting

dan saling terkait. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan,

mengorganisassikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Merencanakan

membutuhkan pemahaman dimana posisi daerah dan kemana mau melangkah

kedepan, bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi apa yang dipilih untuk

mencapai target. Perencanaan menurut Conyers dan Hills dalam Kuncoro (2012 :

50) didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber

daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa mendatang. Sedangkan

perencanaan dalam arti luas menurut Tjokroamidjoyo (1989) adalah: “Suatu

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

32

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga dapat dikatakan

perencanaan terdapat dalam hampir setiap jenis upaya manusia menuju perubahan

yang lebih baik termasuk dalam upaya pembangunan.”

Untuk lebih memahami arti dari perencanaan, maka dibawah ini akan dipaparkan

beberapa definisi menurut beberapa ahli dan pakar ilmu pengetahuan mengenai

pengertian perencanaan antara lain:

H. Sitanggang (1999:111) menyatakan bahwa:

“Pengertian perencanaan pembangunan adalah bagian dari proses kekuasaan

yang berjalan secara proporsional, sebagai alat pemimpin menggerakkan

dan mengendalikan organisasi secara berdaya guna dalam mekanisme

pembagian tugas dan batasan tanggung jawab yang berjenjang secara

seimbang dan serasi meliputi semua tugas organisasi.”

M. Tjadi Aman (1988:14) menjelaskan bahwa:

“Pada prinsipnya suatu perencanaan mengandung unsur-unsur yang penting

yaitu:

1) Adanya tujuan yang ingin dicapai;

2) Adanya program yang merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan konkret

yang dlaksanakan;

3) Adanya policy atau kebijaksanaan yang ditempuh untuk mencapai tujuan

yang hendak dicapai;

4) Adanya jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan realisasi proyek

yang direncanakan;

5) Adanya proyek-proyek, program yang diperinci lagi dalam proyek-

proyek.”

Tjokroamidjoyo (1984: 12) menyusun pengertian dari perencanaan sebagai

berikut:

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya

atau maximum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif

dan efesien;

c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau dilakukan, dari

bagaimana, bilamana, dan oleh siapa;

33

d. Pembangunan perencanaan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-

sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas

adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik.

2.4 Tinjauan Pembangunan

Todaro (2000: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena

semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi

dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya

dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah

pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan

sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen

ekonomi maupun non ekonomi.

Todaro (2000 : 20) mendefenisikan pembangunan merupakan suatu

proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur

sosial, sikap masyarakat, lembaga- lembaga nasional, sekaligus

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan

pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000 : 21) dari definisi

diatas memberikan beberapa implikasi bahwa :

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga

pemerataan.

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti

peningkatan:

a. Life Sustenance : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Self-Esteem : kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki

harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain.

c. Freedom From Servitude : kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan

dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Menurut Rostow dalam Arief (1996 : 29) pengertian pembangunan tidak hanya

pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output

dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan

34

melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas

landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci

diantara tahapan ini adalah adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu

sektor atau lebih (Arief , 1996 : 30). Soekanto (1984 : 45) mengemukakan

pendapatnya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai

3 (tiga) sifat penting, proses terjadinya perubahan secar terus menerus, adanya

usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan

pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Demikian pula dengan Todaro (2000:20) yang menyatakan bahwa pembangunan

ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan

kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan

ekonomi atau negara yang sedang berkembang. Bryant dan White (1982 : 15)

menegaskan bahwa pembangunan mengandung implikasi yaitu, pertama,

pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik

individu maupun kelompok. Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya

kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan. Ketiga,

pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan

memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan. Keempat, pembangunan berarti

membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri. Kelima,

pembangunan berati mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap

negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan

35

saling menghormati. Menurut Gant dalam Suryono (2001 : 31) tujuan

pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan

bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sidah mulai

dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan–

kesempatan bagi warganya utnuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala

kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka

banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah

keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono 2001 : 32)

menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat.

Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam

perencanaan pembangunan yaitu, pertama, pembangunan akan berjalan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam

perencanaan pembangunana maka akan tericipta kontrol terhadap pembangunan

tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan

menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap

pembangunan yang sedang terjadi.

2.5 Tinjauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbang adalah forum resmi yang mempertemukan masyarakat dan

pemerintah. Kegiatan itu sangat strategis sebagai dasar merumuskan, memutuskan

dan membangun, sinkronisasi serta sinergi maupun komunikasi antar pemangku

kepentingan dalam mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah

pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor

36

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka

menyusun RPJM daerah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun

dokumen rencana kerja. Penyusunan rancangan tersebut dilakukan melalui proses

pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daearah (SKPD) melalui musrenbang di daerah masing-masing (Surat

Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam

Negeri dalam pelaksanaan musrenbang, 2007: 2).

Musrenbang sebagai forum antar pelaku dilaksanakan dalam rangka menyusun

rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Musrenbang dilaksanakan

setiap tahun oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini, pihak yang

berkepentingan untuk mengatasi masalah di level masing-masing dan pihak yang

akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan

tahun anggaran berikutnya.

Posisi musrenbang dalam perencanaan pembangunan beberapa

lembaga/kementerian yang memegang mandat dan mempunyai tanggungjawab

dalam pelaksanaan musrenbang adalah berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

3. Kementerian Dalam Negeri

4. Kementerian Keuangan

5. Kepala SKPD

6. Gubenur

7. Bupati

8. Camat

9. Lurah/Kepala Desa

(PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran

Kementrian/Lembaga)

37

Dalam proses musrenbang RPJMD Provinsi Lampung yang dilakukan penelitian

maka Bappeda yang menyusun RPJMD sesuai dengan visi Gubernur terpilih.

Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan

musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku

kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan

RPJM Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan

musrenbang RPJMD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai

berikut :

a. Penyiapan musrenbang RPJMD;

b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD.

Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan Riant Nugroho dan Wrihatnolo

(2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif

memiliki beberapa unsur, yaitu :

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai

dengan Standar Operasional Procedure (SOP) musrenbang yang berlaku. Dalam

perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba

38

muncul pada saat musrenbang diadakan, namun setiap usulan prioritas yang

muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam fotum

konsultasi publik dimana dilakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis di

Provinsi Lampung dengan melakukan road show ke kabupaten/kota guna

membahas dan menginventarisir berbagai permasalahan di tingkat lokal

pemerintahan.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam

musrenbang memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada

dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga,

tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana

pembangunan yang dilakukaan.

c. Transparan

Transparan, yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang

tidak diketahui oleh masing-masing peserta musrenbang mulai dari usulan-usulan,

kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan

dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan

tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut

serta dalam musrenbang, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga

pembangunan yang telah dilaksanakan dari musrenbang tersebut.

39

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan

untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang

maupun keadaan sebelumnya. Istilah perencanaan sudah sangat umum kita

dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku

teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian

tersebut dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para

pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari

itu, diantara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan.

Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002 : 19) mendefenisikan perencanaan

sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan

atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan defenisi

tersebut, Arsyad (2002 : 19-20) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan,

yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih.

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2002 : 21)

perencanaan berkisar pada dua hal: pertama adalah penentuan pilihan secara sadar

mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas

dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah

pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Friedman dalam Robinson (2005 : 4)

40

mendefenisikan perencanaan sebagai berikut, “planning is primarily a way of

thinking about social and economic problem, planning is oriented predominantly

toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective

decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.”

Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan

sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju

adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan

program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam

dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh

hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan

ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan pembangunan) harus

memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara

langsung maupun secara tidak langsung.

Menurut Kuncoro (46 : 2004) yang menjelaskan esensi dari perencanaan adalah :

“Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan

daerah, yaitu : (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri

maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses

pembangunan perekonomianya; (2) kenyataan bahwa perekonomian

daerah dalam suatu negara di pengharuhi oleh setiap sektor secara

berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada

sektor industri nya sedangkan daerah lain mngalami penrunan. Inilah yang

menjelaskan perbedaan persektif masyarakat daerah mengenai arah dan

makna pembangunan daerah”

Perencanaan pembangunan orde baru didasarkan kepada pergulatan pemikiran

mengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang dalam “komunitas

politik” pada saat itu. Hal ini pula yang melahirkan konsep sentralistik dalam

41

segala bidang perencanaan pembangunan di Indonesia (Mas’oed, 1994 : 50).

Adapun pada masa reformasi, dalam proses perencanaan di Indonesia dilakukan

dengan pendekatan secara top down dan bottom up. pengertian top down dalam

hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang dapat

dipedomani dalam proses perencanaan. sedangkan bottom up dalam hal ini yaitu,

perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan.

2.6. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam dua

sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan

perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Kedua bentuk perencanaan

itu, disebut oleh Kunarto (1993 : 13) perencanaan dilihat dari arus informasi.

Menurut Kunarjo perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) diartikan

perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya

ditetapkan dari tingkat nasional dalam tingkat makro, kemudian diterjemahkan ke

dalam perencanaan yang lebih mikro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan

perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) diartikan perencanaan yang

dibuat oleh pemerintah daerah/departemen atau perencanaan dalam tingkat

mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarjo, dapat disimpulkan

bahwa top down planning bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro.

Kartasasmita (1997 : 114-115) mengatakan perencanaan dari atas ke bawah (top

down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning)

termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan.

42

perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang

menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci

yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas.

Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan

perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih dan didasarkan pada

kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini

dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara

langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan

pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh

pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak

tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari

bawah ke atas ini. Ginandjar mencontohkan perencanaan sektoral sebagai

perencanaan dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci

merupakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat mikro). Mengacu

pada pendapat ke dua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) itu adalah

perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di

pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh, sedangkan

perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) adalah perencanaan yang

dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah ditingkat bawah yang sifatnya

mikro. Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan

terhadap istilah top down planning dan bottom up planning. Khususnya

43

mengenai bottom up planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh

masyarakat secara langsung.

2.7 Kerangka Fikir

Prinsip good governance dan penerapanya tidak terlepas dari sistem manajemen

kepemerintahan yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen

sehingga apabila di terapkan dengan benar menghasilkan kemitraan yang positif

antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

Proses musrenbang dan penetapan RPJMD merupakan bagian dari Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung

tahun 2015-2019 dengan maksud untuk menyediakan dokumen yang menyajikan

arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian

pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Untuk menjelaskan hal terkait penerapan prinsip-prinsip good governance

(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum) dalam proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan penetapan

RPJMD Provinsi Lampung, peneliti akan menggunakan keempat instrumen

prinsip tersebut untuk menganalisis sejauh mana langkah yang dilakukan

Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses dimaksud. Kepemerintahan yang

baik akan terwujud apabila sistem yang saling mengawasi dan saling

44

mengimbangi. Penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,

partisipasi, kepastian hukum dalam proses Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) dan penetapan RPJMD Provinsi Lampung

dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi lampung tahun 2015-2019 dapat di

gambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

Prinsip-Prinsip Good governance :

1.Transparansi

2. Partisipasi

3. Akuntabilitas

4. Kepastian Hukum

Proses Murenbang RPJMD Provinsi

Lampung 2015-2019

Penetapan RPJMD Provinsi Lampung

2015- 2019

Sumber : penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif

menurut Sugiyono (2006 : 9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari generalisasi.

Dalam penelitian ini, untuk mengolah dan menyajikan data dilakukan dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana prosedur penelitian bersifat

menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian

dengan menyimpulkan suatu proses perumusan kebijakan musrenbang dan

penetapan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

Lebih lanjut penelitian kualitatif menurut Hasan (2011:170) adalah :

“Bentuk penelitian formatif yang menggunakan tehnik tertentu untuk

mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan

khalayak sasaran, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh

pehaman mendalam tentang sikap, kepercayaan, motif, dan perilaku

khalayak sasaran, yang apabila digunakan secara tepat, teknik kualitatif

memungkinkan pemahaman secara mendalam tentang tanggapan konsumen,

46

sedangkan pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran atas

tanggapan tersebut.”

Sugiyono (2008:2) menjelaskan metode penelitian tersebut adalah :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang

digunakan harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris

dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan

cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara

yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif metode

kualitatif. Sugiyono (2008:11) memberikan definisi dari penelitian deskriptif

bahwa “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

Sedangkan Nazir (2009:54) mengemukakan konsep metode deskriptif adalah :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-

induktif . Moleong (2010:6) mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

47

Moleong (2010:10) juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan

analisis data secara induktif. Analisis data yang digunakan secara induktif

digunakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

a) Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai

yang terdapat dalam data;

b) Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden

menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel;

c) Analisis demikian dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat

keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar

lainnya;

d) Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang

mempertajam hubungan-hubungan;

e) Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit

sebagai bagian dari struktur analitik;

Salah satu karakteristifk penelitian kualitatif adalah mempunyai sifat induktif. Hal

ini diungkapkan oleh Arikunto (2010:32) bahwa ”karakteristifk penelitian

kualitatif mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan

atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan

konteksnya”.

Penelitian ini lebih menekankan pada proses penelitian daripada hasil penelitian

sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tapi pemahaman yang mendalam

tentang sesuatu. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah rangkaian

kegiatan dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang bersifat sebenar-

benarnya serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan prinsip-

prinsip good governance dalam proses musrenbang RPJMD Provinsi Lampung

48

2012-2019 dan pelaksanaan penetapan RPJMD tersebut menjadi Peraturan Daerah

Provinsi Lampung. Pelaksanaannya melalui proses wawancara kepada aktor-aktor

yang terkait serta data-data yang diperoleh.

3.2 Fokus Penelitian

Lingkup penelitian digunakan untuk memberikan gambaran tentang konteks yang

berkaitan dengan fokus penelitian. Pentingnya fokus penelitian dalam suatu

penelitian adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian. Menurut

Sugiyono (2006:233) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan

fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum”. Tanpa adanya

fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak dengan volume data yang di

perolehnya di lapangan. Karena itu, fokus penelitian memiliki peranan yang

sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui

fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah sesuai dengan

konteks permasalahan. Dimana lingkup penelitian memuat aspek-aspek yang akan

diteliti dari suatu objek tertentu dan difokuskan pada penerapan prinsip good

governance dalam penyusunan RPJMD tahun 2015-2019 dalam proses

penyusunan musrenbang RPJMD; dan penetapan RPJMD dalam rangka

menjawab masalah penelitian. Maka berkaitan dengan fokus tersebut, hal yang

akan di analisis dalam penelitian ini adalah :

Peneliti menentukan fokus penelitiannya dimaksudkan agar terdapat batasan studi

terhadap relevansi studi penelitian ini, sehingga batasan bidang-bidang temuan

dan arah fokus penelitian yang jelas, diharapkan dapat dengan tepat sasarannya

49

untuk menganalisa data terkait dengan fokus masalah dan substansial. Fokus

utama dalam penelitian ini adalah pada penerapan keempat prinsip good

governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum) khususnya

dalam proses musrenbang dan penetapan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

di Bappeda Provinsi Lampung. Sesuai dengan fokus yang ditentukan diatas maka

penelitian ini akan terarah pada jabaran substansi persoalan berikut ini :

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses kebijakan dengan cara

penyediaan informasi yang di lengkapi dengan sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD.

2. Partisipasi

Keterlibatan berbagai unsur-unsur dalam proses Penyusunan RPJMD tersebut

yang melibatkan para stakeholder, akademisi, dunia usaha dan masyarakat

dalam pelaksanaan musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD.

3. Akuntabilitas.

Adalah kemampuan menjawab dan meneriman konsekuensi atas kinerja

seluruh proses kebijakan publik. Kemampuan menjawab adalah berhubungan

dengan tuntutan bagi aparatur dalam menjawab dan menerangkan secara

periodik setiap pertanyaan-pertanyaan dan komplain yang berhubungan dengan

bagaimana menggunakan wewenang dalam hal dalam musrenbang RPJMD

dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

50

4.Kepastian Hukum

Adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu hal berdasarkan keputusan,

kebijakan pemerintah, organisasi dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku

dalam proses musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan

data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari studi lapangan atau penelitian

empiris melalui wawancara dengan responden :

a) Kepala Bappeda Provinsi Lampung (Ir. Taufik Hidayat, MM.,MEP)

b) Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung (Elvira Ummihanni,SP.,MT

c) Kabid Ekonomi (Bobby Irawan, SE.,M.si) Bappeda Provinsi serta

d) Staf Panitia pelaksanaan Penyusunan RPJMD (Sepriadi)

e) Akademisi yang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMD

Provinsi Lampung (Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria).

2. Data Sekunder

Dalam mengadakan suatu penelitian sumber data sangat diperlukan untuk

memperoleh sejumlah informasi dan fakta-fakta yang sesuai dengan yang

diinginkan untuk penulisan suatu laporan. Adapun pengertian sumber data

menurut Arikunto ( 2010:172) bahwa sumber data dalam penelitian adalah

subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun data-data jenis sekunder

didapatkan peneliti melalui dokumen, yakni berupa data-data seperti dokumen

resmi yang didapatkan di Bappeda Provinsi Lampung antara lain :

51

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019;

2. Dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019;

3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Lampung 2005- 2025;

4. berita acara, notulensi dan laporan pelaksanaan musrenbang RPJMD

Provinsi Lampung 2015-2019;

5. Lampiran peraturan pelaksanaan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung

2015 – 2019;

6. Serta data maupun dokumen lain yang mendukung dalam proses

penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat memenuhi

standar data yang ditetapkan.

Menurut Sugiyono ( 2008:62 ) :

“Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya data dapat

dikumpulkan melalui setting yang alamiah misalnya di laboratorium

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada

suatu seminar, diskusi dijalan dan lain–lain. Bila dilihat dari sumbernya,

maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer atau sekunder.

52

dan bila dilihat dari caranya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan

obervasi, wawancara, kuisioner, dokumentasi dan gabungannya.”

Menurut N.K. Malhotra dalam Sangadji (2010:199), “Tahap analisis data dalam

penelitian kualitatif secara umum di mulai sejak pengumpulan data, redaksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.”

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

a. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan sumber

referensi lain untuk menunjang permasalaha yang diteliti serta yang

mempunyai hubungan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu teknik pengumpulan data

dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian secara langsung kepada

obyek yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan

pengumpulan data dengan cara-cara sebagai berikut :

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka dibutuhkan suatu data atau

informasi akurat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Untuk hal tersebut

dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data, berupa :

1. Wawancara

Wawancara atau interview, yakni mengadakan tanya jawab langsung pada pihak-

pihak / informan yang berkepentingan dan dapat memberikan informasi. Secara

sederhana Sugiyono (2007:157) menjelaskan bahwa wawancara digunakan

53

sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya kecil/sedikit.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang

akan ditanyakan (Arikunto, 1997 : 202)

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005:82), “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu.” Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan

mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, jurnal, dokumen, laporan-laporan, serta

bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian.

3. Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam

penelitian. Moleong (2007: 168) mengemukakan bahwa “instrumen penelitian

adalah alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kualitatif, namun demikian

yang sangat berperan dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri”.

Satu-satunya instrumen yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti

itu sendiri (Irawan, 2006 : 17). Alat-alat bantu lain yang digunakan seperti tape

recorder, video kaset, kamera atau yang lainnya tergantung pada peneliti yang

menggunakannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk mengetahui

54

bagaimana efektivitas pelaksanaan musrenbang ini dilakukan melalui dua metode,

yaitu :

1. Pedoman wawancara (pada lampiran), ini dipakai peneliti karena sifatnya

terbuka sehingga dapat menggali data / informasi secara lengkap dan

mendalam.

2. Pedoman dokumentasi (pada lampiran), yaitu menyelidiki, mempelajari dan

mencatat benda-benda tertulis berupa bahan-bahan bacaan, buku-buku,

makalah, majalah, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan,

notulen rapat, serta bahan-bahn lainnya yang berkaitan dengan maksud dan

tujuan penelitian.

3.5 Teknik Analisis

Analisis data yang merupakan kegiatan proses mencari dan mengatur secara

sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan – bahan lain yang

ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan

pemahaman (terhadap sesuatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan

temuan penelitian kepada orang lain. Secara substansial, pendapat ini

menunjukkan bahwa dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan

interprestasi data. Inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005 : 91), yang terdiri atas tiga

komponen analisis :

55

1. Reduksi data (data reduction), yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian

(data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal – hal pokok,

difokuskan pada hal – hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi

data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data,

selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus

dan menulis memo.

2. Penyajian data (data display), yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (conclutting drawing), yaitu melakukan verifikasi secara

terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal

memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan,

hal– hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam

kesimpulan tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses

verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan bersifat

“grounded”, sehingga setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi

selama penelitian berlangsung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip good governance

(transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum) dalam pelaksanaan

musrenbang dan penetapan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 sudah

berjalan dengan baik dimana dilihat dari beberapa indikator yaitu :

a. Dari sisi transparansi dalam proses musrenbang dan penetapan RPJMD

Provinsi di Bappeda Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan cukup

baik seperti melakukan pemberian informasi ke Publik melalui media

cetak, radio maupun elektronik, serta memasang banner/baliho/reklame di

tempat-tempat yang strategis, juga telah dilakukan penyebaran informasi

dan fasilitasi masukan mengenai RPJMD ini melalui facebook, twitter dan

website Bappeda Provinsi Lampung serta surat kabar regional Provinsi

Lampung.

b. Dari sisi partisipasi dalam proses musrenbang RPJMD Provinsi Lampung

2015-2019 partisipasi berbagai pelaku kepentingan cukup tinggi dengan

kehadiran pada saat musrenbang dengan kehadiran peserta dan tamu

undangan mencapai lebih dari 90% tetapi untuk keaktifan dalam

memberikan pendapat dalam proses musrenbang RPJMD dirasakan masih

117

kurang. Sedangkan dalam proses penetapan RPJMD Provinsi Lampung

2015-2019 bentuk partisipasi yang penerapan prinsip partisipasi

masyarakat tidak dilakukan dikarenakan sesuai dengan Permendagri

nomor 54 tahun 2010 bentuk partisipasi tersebut dilakukan dalam proses

musrenbang RPJMD dan dalam forum focus group discussion yang telah

dilaksanakan di masing-masing lokasi sesuai dengan tema dan visi

Gubernur Lampung terpilih. Dalam proses penetapan RPJMD Provinsi

Lampung 2015-2019 belum menerapkan partisipasi masyarakat

dikarenakan sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010 peran

paritisipasi masyarakat ada di dalam proses musrenbang RPJMD.

Sedangkan dalam proses penetapan RPJMD Provinsi Lampung pihak yang

telibat hanya eksekutif yaitu pemerintah daerah dan legislatif / Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

c. Dari sisi akuntabilitas dalam proses musrenbang RPJMD Provnsi

Lampung 2015-2019 para pelaku kebijakan telah melaksanakan proses

musrenbang maupun (focus group discussion) FDG musrenbang dengan

baik meskipun peran dari swasta yang masih belum maksimal dalam

memberikan masukan maupun peran dalam proses tersebut. Sisi

akuntabilitas dalam proses ini terlihat dari penyaluran informasi yang tepat

dan penandatanganan berita acara kesepakatan musrenbang yang berisi

saran dan masukan para peserta focus group discussion yang harus

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai masukan dalam

RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Penerapan prinsip akuntabilitas

118

dalam penetapan RPJMD Provinsi Lampung dapat dilihat dari telah

dilakukan penandatangan RPJMD menjadi peraturan daerah Provinsi

Lampung nomor 6 tahun 2014 yang harus menjadi acuan pembangunan

Provinsi Lampung sampai tahun 2019.

d. Penerapan prinsip kepastian hukum dapat dilihat dari pelaksanaan

musrenbang RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dan penetapan RPJMD

Provinsi Lampung yang telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku

dan pelaksanaan serta prosesnya mengacu pada aturan hukum yang ada

yaitu :

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

iii. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

iv. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Untuk menjamin RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 ini menjadi dokumen

acuan pembangunan seluruh daerah di Provinsi Lampung maka telah

dilaksakanan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergitas

pembangunan di Provinsi Lampung antara Gubernur dan Walikota di Jakarta

tanggal 22 Agustus 2014 dalam rangka sinergi penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

119

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak

yang terlibat dalam musrenbang RPJMD dan Penetapan RPJMD dalam upaya

peningkatan kualitas perencanaan di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Provinsi Lampung yaitu:

1. Meningkatkan perhatian dalam prinsip partisipasi masyarakat saat

pelaksanaan musrenbang RPJMD. Pelaksanaan musrenbang diharapkan

lebih membuka arena saran dan masukan yang dimulai dari adanya

konsultasi publik yang diharapkan lebih menyempurnakan dokumen

RPJMD berikutnya.

2. Program yang telah disusun dalam RKPD setiap tahun oleh masing-

masing instansi pemerintah harus mengacu pada RPJMD Provinsi

Lampung sehingga target sasaran dapat tercapai.

3. Dalam pembahasan terkait substansi musrenbang maupun penyusunan

dokumen perencanaan selanjutnya, hendaknya peserta diberikan materi

pendahuluan mengenai substansi yang dibahas guna mengefektifkan dan

memberikan masukan yang lebih terarah.

4. Perlu dilakukan penambahan durasi terkait dengan proses focus group

discussion musrenbang RPJMD Provinsi Lampung untuk lebih

mendapatkan saran-saran dan masukan terkait dengan penambahan

kualitas dari substansi maupun indikator serta sasaran di rancangan

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik (edisi

Revisi). Jakarta : PT Asdi mahasatya.

Arsyad, Lincolin. 2002. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi

daerah. Yogyakarta : BPFE

Budiarjo, Miriam.1998. Menggapai kedaulatan untuk rakyat. Mizzan. Bandung.

107-120

Bryant C and White, LG. 1982. Managing Development in The Third World.

Boulder, Colorado : West View Press.

Budiman Arief: 1996, Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga, Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

Joko Widodo, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol

Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia,

Surabaya, 2001

Kartasasmita, Ginanjar. 1996, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep

Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta : Bappenas.

Krina, Loina Lalolo P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,

Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta, : PT.

Erlangga,

__________________.2012. Perencanaan Daerah, Jakarta : Salemba Empat

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance- modul 1

Sosialisasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).

Jakarta.

Leo agustino, 2007 perihal Politik, Yogyakarta : Graha ilmu ,

Masoed, M. 1994. Negara, Bisnis dan KKN. Yogyakarta : Aditya Media.

Mifthah Thoha, 2003, Birokrasi dan Politik Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada,

Mikkenelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian : suatu pendekatan Proposal. Bumi

Aksara. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosada.

Nasir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Peters, B. Guy. 2000. The Politics of bureucracy. Routledge. London. 299-381

hlm

Sedarmayanti, 2012. Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian

Pertama edisi revisi , Mandar Maju, Bandung

Sedarmayanti, 2012. Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Kedua

edisi revisi , Mandar Maju, Bandung

Soetomo, 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat: Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Sugiyono. 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung

:IKAPI Alfabeta

Suryono, Agus. 2001.Teori dan Isu Pembangunan. Malang, Universitas

Malang Press.

Tjokroamidjojo,Bintoro, 2003. Reformasi nasional penyelenggaran good

governance dan perwujudan masyarakat madani, Lembaga Administrasi

Negara. Jakarta.

__________________. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.

Todaro, Michael, P: 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga,

Jakarta.

Wibowo, edi, dkk.2004. Memahami Good Goverment Governance dan Good

Corporate Governance. Yogyakarta : YPAPI

Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan

Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta: PNRI

Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and

Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd

L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran

Kerangka Berfikir, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm 82-83.

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi

Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung, PT REVIKA

ADITAMA,2006), hlm 85

Nugroho dan Wrihatnolo: 2011. Manajemen Perencanaan Pembangunan.Elex

Media Coputindo:Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun

2005-2025

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE …digilib.unila.ac.id/30502/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun

Documents