PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 … · Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa ... E. Teknik Analisis Data ... Diagram Chambliss &

i

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

BAGI PELAKU PENCUCIAN UANG PASIF

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai

Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Oleh :

RETNO KUSUMANINGTYAS

NIM : S330811011

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

iii

iv

PERNYATAAN

Nama : RETNO KUSUMANINGTYAS

NIM : S330811011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul PENERAPAN

PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCUCIAN UANG

PASIF adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam

tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar

yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian

tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasi website Program

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Retno Kusumaningtyas

v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya dengan ijin dan kuasa-Nya, tesis yang berjudul “Penerapan Pasal 5 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Penegakan Hukum Bagi

Pelaku Pencucian Uang Pasif” dapat terselesaikan guna memenuhi sebagian

persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab

mengapa ketentuan dalam undang-undang anti pencucian uang belum dapat

ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif,

dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang

dapat dilakukan, guna mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-

undang anti pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif

di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non

materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta;

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatulloh, M.Pd., selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku

Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi,

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang tak pernah putus dalam

penyelesaian penelitian tesis ini;

vi

5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan dan

motivasi dalam penyelesaian tesis ini;

6. Bapak Dr. WT. Novianto. S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah

memberikan arahan, saran dan kritik demi perbaikan penulisan tesis ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat kami sebutkan satu

persatu, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama

menempuh kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta;

8. Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan tesis

ini;

9. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. yang selalu mendukung dan membantu

penulis mengumpulkan data, serta Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,

M.A. yang meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan dari

penulis dan memberikan pencerahan dalam proses penulisan tesis ini;

10. Ayahanda Dr. Ign. Sriyanto, S.H., M.H. (Alm.) dan Ibunda Sri Hartati

tersayang, atas kasih sayang yang tiada berbatas kepada penulis, juga atas

doa, dukungan dan semangat untuk penulis selama penulis berusaha untuk

menyelesaikan studi;

11. Suami tercinta Yayak Ferry Wijayanto, S.Sos. atas kasih sayang, kesabaran

pengertian dan dukungannya selama penulis menjalani studi, serta dua

bidadari kecil Maheswari Enggaringtyas dan Paramesthi Lituhayu yang

kehadirannya telah memberikan motivasi tersendiri kepada penulis untuk

menyelesaikan studi;

12. Keluarga besar Bapak Hadi Subroto beserta isteri, Ibu Sutatni yang telah

menyadarkan penulis serta memberikan dorongan dan semangat sehingga

penulis tergerak untuk menyelesaikan studi;

13. Sahabat-sahabat terhebat, khususnya kepada dr. Ratih Tri Kusuma Dewi,

Sp.PD., dr. Kendra Hosea, Cindy Marselly dan Rannie Aninditya, serta

vii

Riezka Sasriyany dan Stefanus Ajie atas penghiburan, doa dan dukungan baik

secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan tesis ini;

14. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya teman-teman kelas

Hukum Pidana Ekonomi, terima kasih atas doa, bantuan dan motivasi kepada

penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini, semoga

persahabatan ini akan terus terjalin dengan baik;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak

membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini

dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Januari 2017

Penulis

Retno Kusumaningtyas

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………. ………….………………………...................... i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING…..…….……………………………….. ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI………………………………………….. iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………………... iv

KATA PENGANTAR..…………………………………………………………………. v

DAFTAR ISI..………….…………………………………………………....................... viii

DAFTAR BAGAN.……………………………………………………………………... xi

DAFTAR TABEL.....……………………………………………………………………. xii

ABSTRAK..……………………………………………………………………………... xiii

ABSTRACT....…………………………………………………………………………... xiv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………..................... 1

A. Latar Belakang Masalah...……...………….............................................................. 1

B. Perumusan Masalah.……...……………………………........................................... 15

C. Tujuan Penelitian...……….………………………………………………………... 15

D. Manfaat Penelitian..…………………………………………………....................... 16

BAB II LANDASAN TEORI..…………………………………………….................... 17

A. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.…………………………………………… 17

B. Optimalisasi Penegakan Hukum.…………………………………………………... 24

C. Kebijakan Hukum Pidana.…………………………………………......................... 30

D. Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan....………............................. 35

E. Tindak Pidana Pencucian Uang……………………………………………………. 48

F. Penelitian Yang Relevan………………………………………………………… 59

G. Kerangka Berpikir…………………………………………………………………. 60

BAB III METODE PENELITIAN……………………………………………………. 64

A. Jenis Penelitian…………………………………………………………………….. 64

B. Bentuk dan Sifat Penelitian………………………………………………………... 65

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian…………………………………………………. 66

D. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………….................... 67

ix

E. Teknik Analisis Data………………………………………………………………. 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………………………... 70

A. Hasil Penelitian………………………………………………………................. 70

1. Faktor Penyebab Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Belum Dapat Berfungsi Secara Optimal Dalam Upaya Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Pencucian Uang Pasif………………………………………... 70

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)…………………………………………… 71

b. Faktor Personil Penegak Hukum…………………………………………….. 80

c. Faktor Sarana atau Fasilitas…………………………………………………. 83

d. Faktor Masyarakat dan Budaya……………………………………………… 85

2. Upaya untuk memaksimalkan penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar penegakan hukum bagi pelaku pencucian

uang pasif dapat dilaksanakan secara optimal………………………………….. 89

a. Melalui upaya represif (criminal law application)………………………….. 89

b. Melalui upaya preventif (mempengaruhi masyarakat melalui sosialiasi

mengenai tindak pidana pencucian uang pasif)……………………………... 93

B. Pembahasan……………………………………………………………………….. 95

1. Faktor Penyebab Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Belum Dapat Berfungsi Secara Optimal Dalam Upaya Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Pencucian Uang Pasif……………………………………….. 95

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)…………………………………………… 104

b. Faktor Personil Penegak Hukum…………………………………………….. 122

c. Faktor Sarana atau Fasilitas…………………………………………………. 146

d. Faktor Masyarakat dan Budaya……………………………………………… 152

2. Upaya untuk memaksimalkan penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar penegakan hukum bagi pelaku pencucian

uang pasif dapat dilaksanakan secara optimal…………………………………. 160

a. Melalui upaya represif (criminal law application)………………………….. 164

b. Melalui upaya preventif (mempengaruhi masyarakat melalui sosialiasi

mengenai tindak pidana pencucian uang pasif)……………………………... 176

BAB V PENUTUP……………………………………………………………………... 180

x

A. Kesimpulan………………………………………………………………………… 180

B. Implikasi……………………………………………………………….................... 181

C. Saran-Saran………………………………………………………………………… 181

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………… 183

xi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Diagram Chambliss & Seidman Tentang Proses Penegakan Hukum………... 28

Bagan 2. Kerangka Berpikir……………………………………………………………. 63

Bagan 3. Teknik Analisis Kualitatif Interaktif………………………………………….. 69

Bagan 4. Skema Sederhana Praktik Pencucian Uang…………………………………... 74

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan

Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang………………………………………. 97

Tabel 2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Tindak

Pidana Asalnya………………………………………………………………... 124

Tabel 3. Jumlah LHA Yang Disampaikan Oleh PPATK Kepada Penyidik Berdasarkan

Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Asal………………………………………. 126

Tabel 4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sebaran

Wilayah Pengadilan…………………………………………………………… 127

xiii

ABSTRAK

Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku

Pencucian Uang Pasif

Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab

mengapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum dapat

ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif,

dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang

dapat dilakukan, guna mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-

undang anti pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif

di masa mendatang. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, bentuk

penelitian diagnostik, bersifat eksploratif, dengan berpijak pada konsep hukum

yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku

sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan

dengan studi lapangan guna mendapatkan data primer, sedangkan analisis data

menggunakan metode kualitatif interaktif. Penerapan ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penegakan hukum bagi pelaku pencucian uang

pasif dipengaruhi oleh : 1) Beberapa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum terhadap pelaku

pencucian uang pasif; 2) Penegak hukum masih kurang perduli terhadap eksistensi

pelaku pencucian uang pasif; 3) Edukasi kepada penegak hukum mengenai teknis

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang masih kurang merata; 4) Budaya

masyarakat di Indonesia belum mendukung terselenggaranya rezim anti pencucian

uang. Upaya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 guna mengusahakan penegakan hukum terhadap pelaku

pencucian uang pasif dapat dilakukan melalui upaya represif dan preventif.

Upaya-upaya tersebut meliputi : 1) Pengungkapan tindak pidana pencucian uang

pasif melalui pendekatan follow the money; 2) Meningkatkan kesadaran penegak

hukum akan pentingnya pengungkapan pelaku pencucian uang pasif; 3)

Meningkatkan kualitas pendidikan penegak hukum mengenai teknis penanganan

perkara tindak pidana pencucian uang; 4) Mengadakan sosialiasi mengenai tindak

pidana pencucian uang pasif diarahkan kepada masyarakat yang berpotensi

menjadi pelaku.

Kata Kunci : Optimalisasi penerapan undang-undang, penegakan hukum, tindak

pidana pencucian uang pasif

xiv

ABSTRACT

Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Application of Article 5 Section (1) Act

No. 8 of 2010 for Law Enforcement Against Passive Offenders in Money

Laundering

Thesis : Sebelas Maret University Post Graduate Program

This study will discuss about all factors which cause the provisions in the Act No.

8 of 2010 has not been able to enforced optimally against passive offenders in

money laundering, with the aim to obtain some positive advices on efforts to

optimize the implementations of the provisions in the Anti-Money Laundering

Act against passive offender in money laundering in the future. This study was a

non-doctrinal research with diagnostic method and explorative manner. Based on

fifth law concept, i.e. law is a manifestation of the symbolic meanings of social

behavior as seen in the interaction among society. The data collection conducted

by field study in order to obtain primary data, meanwhile the data analysis is

using interactive qualitative method. The application of provisions in Act No. 8 of

2010 for law enforcement against passive offenders in money laundering are

influenced by : 1) Some provisions' formulations in Act no. 8 of 2010 inflict

disparity in the implementations of law for passive offenders in money

laundering; 2) The law enforcement officials did not much care to the existence of

passive offenders in money laundering; 3) The education for law enforcement

officials regarding the technical on handling the cases of money laundering are

still not equally distributed; 4) Indonesian society culture does not yet support the

anti-money laundering regime. The efforts to optimize the application of the

provision in Act No. 8 of 2010 in order to striving for the law enforcement for

passive offenders in money laundering can be conducted either through repressive

or preventive measures, includes : 1) The disclosure of passively money-

laundering criminal action through follow the money strategy; 2) Increasing the

awareness of law enforcement officials to the importance of the disclosure of

passively money-laundering criminal action; 3) Improving the education quality

of the law enforcement officials regarding the technical on handling the cases of

money laundering; 4) organize socializations activity about the passively money-

laundering criminal action, especially focused to the community that potentially

become offenders.

Keywords : Optimizing the application of law, law enforcement, passively money

laundering criminal action