Top Banner
i PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP DAN PUTUSAN MK NOMOR 1/PUU-XI/2013 (Studi Kasus Perkara Sutedjo Gustoro, Agus Budiono Dan Abdul Hakam) PENULISAN HUKUM Oleh : NOVI NABILA ANWAR 201410110311293 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2018
15

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

Oct 17, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

i

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT

PASAL 335 KUHP DAN PUTUSAN MK NOMOR 1/PUU-XI/2013

(Studi Kasus Perkara Sutedjo Gustoro, Agus Budiono Dan Abdul Hakam)

PENULISAN HUKUM

Oleh :

NOVI NABILA ANWAR

201410110311293

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2018

Page 2: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

ii

Page 3: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

iii

Page 4: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

iv

Page 5: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

v

Page 6: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

vi

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :

- Papa dan Bunda, serta Keluarga; - Sahabat-sahabatku; - Teman-teman seperjuangan FH UMM 2014.

Page 7: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

vii

ABSTRAKSI

Nama : Novi Nabila Anwar

NIM : 201410110311293

Judul : Penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP Terkait Pasal 335 KUHP Dan

Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 (Studi Kasus Perkara Sutedjo

Gustoro, Agus Budiono Dan Abdul Hakam)

Pembimbing : Dr. Haris, SH., MH

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Asas transitoir merupakan asas yang mengamanatkan penerapan aturan pidana yang menguntungkan bagi pelaku tindak pidana apabila ada perubahan peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum positif Indonesia asas transitoir diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Putusan Mahakamah Konstitusi memiliki ciri sebagai negative legislator yang putusannya setara dengan undang-undang. Penulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan mengenai hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan asas transitoir serta penerapannya di lapangan. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang benar jika dikaitkan dengan Putusan MK tanggal 16 Januari 2014 No. 1/PUU-XI/2013. (2) Bagaimanakah solusi untuk upaya pemulihan hak-hak para Terdakwa yang diputuskan oleh putusan pengadilan yang melanggar asas transitoir menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research) yakni melihat peraturan perundang-undangan sebagai norma dalam masyarakat. Penulisan skripsi ini diperoleh hasil bahwa putusan konstitusi masuk kedalam kategori unsur perubahan peraturan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Dalam penerapannya beberapa putusan tidak mengindahkan ketentuan putusan mahkamah konstitusi dan tetap menjadikan pasal yang dicabut oleh mahkamah konstitusi sebagai landas hukum. Kemudian upaya yang dapat dilakukan terpidana yang diputus berdasar landas hukum yang sudah dicabut oleh mahkamah konstitusi yakni dapat melakukan upaya peninjauan kembali dan memperoleh ganti rugi.

Kata Kunci : Asas Transitoir, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Page 8: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

viii

ABSTRACT

Name : Novi Nabila Anwar

NIM : 201410110311293

Title : Application of Article 1 Paragraph (2) of the Criminal Code

Related to Article 335 of the Criminal Code and the Constitutional

Court No. 1/PUU-XI/2013 (Study Case Sutedjo Gustoro, Agus

Budiono And Abdul Hakam)

Supervisor : Dr. Haris, SH., MH

Dr. Tongat, SH, M. Hum

Transitoir principle is a principle which mandates the application of criminal rules favorable to the offender if there are changes in legislation relating to criminal offenses committed. In the Indonesian positive law transitoir principle set out in Article 1 (2) of the Criminal Code. Constitutional Court ruling has the characteristics as a negative legislator whose decision is equivalent to the legislation. Writing is made to answer the question about the relationship between the Constitutional Court decision and transitoir principles and their application in the field. The issues in this thesis (1) How does the application of Article 1 (2) of the Criminal Code that is correct if it is associated with the Constitutional Court ruling dated January 16, 2014 No. 1/PUU-XI/2013. (2) What is the solution for the recovery efforts of the defendant's rights are decided by a court decision which violates the principle transitoir according to Article 1 (2) of the Criminal Code. This thesis research uses the type of normative research (normative legal research), which saw the legislation as the norm in society. Writing this thesis showed that the decision of the constitution in the category of elements of the regulatory changes in Article 1 (2) of the Criminal Code. In applying the provisions of some of the decisions are not constitutional court verdict and still make the article repealed by the constitutional court as a legal landing. Then efforts should be made based on a landing convicts disconnected law that was repealed by the constitutional court that is able to perform a review and redress.

Key words: Principle Transitoir, Decision of the Constitutional Court, Article 1 (2) of

the Criminal Code.

Page 9: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil’alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang

telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan Tugas

Akhir Penulisan Hukum yang berjudul “Penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP Terkait Pasal 335

KUHP Dan Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 (Studi Kasus Perkara Sutedjo Gustoro,

Agus Budiono Dan Abdul Hakam)”.

Tidak lupa Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Beliaulah Sang Teladan bagi umat muslim. Hingga sampai saat ini juga, penulis bisa

merasakan indahnya Islam dan manisnya iman.

Kelancaran penulisan Tugas Akhir ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga

berkat dukungan pembimbing, orang tua dan kawan-kawan. Untuk itu penulis ingin

mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Papa dan Bunda dua insan yang sangat penulis cintai, adik-adik penulis tersayang,

serta seluruh keluarga besar terima kasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan

doa yang tidak pernah putus untuk penulis;

2. Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator

penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga

dapat membawa UMM menjadi lebih baik;

3. Dr. Haris, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah ikhlas dan sabar

membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan

saran-saran konstruktif, penulis banyak menimba ilmu;

4. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, sekaligus Dosen

Pembimbing II terima kasih atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis;

5. Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku dosen wali penulis serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas

Hukum UMM. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama

ini;

6. Subagyo, SH selaku om dari penulis seorang Pengacara hebat yang banyak memberi

ilmu dan arahan dalam pengerjaan Tugas Akhir penulis;

7. Sahabat-sahabat terbaik Dhita, Dini, Tamara, Iky, Meysi, Riyah, Oktha, Anita, Olin,

Aca, Dinda, Yoshi yang selalu memberikan semangat saat penulis dalam keadaan

susah, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama penulis menempuh studi

di Malang;

Page 10: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

x

8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan

2014, terkhusus kawan kelas E. Penulis bangga pernah belajar dan berjuang

bersama kalian.

Akhir kata, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini karena

keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk

perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga bisa memberi manfat untuk kita

semua.

Penulis

Novi Nabila Anwar

Page 11: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

xi

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................... iii

SURAT PERNYATAAN.......................................................................... v

PERSEMBAHAN..................................................................................... vi

ABSTRAKSI ............................................................................................ vii

ABSTRACT.............................................................................................. viii

KATA PENGANTAR .............................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................ xi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Permasalahan ................................................................. 6 C. Tujuan Penulisan ........................................................................... 6 D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 7 E. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 7 F. Metode Penelitian .......................................................................... 7

1. Metode Pendekatan .................................................................. 7 2. Jenis Bahan Hukum ................................................................. 8 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................................ 9 4. Teknik Analisa Bahan Hukum ................................................. 9

G. Sistematika Penulisan .................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 11 A. Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas ....................................... 11 B. Tinjauan Teoritis Tentang Asas Nonretroaktif ................................ 14 C. Tinjauan Teoritis Tentang Asas Transitoir ...................................... 15 D. Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Faktor Perubahan

Undang-Undang ............................................................................. 19 E. Tinjauan Yuridis Tentang Pasal 335 KUHP .................................... 21

BAB III PEMBAHASAN ......................................................................... 23

A. Penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP Dalam Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY jo No. 975/K/PID/2014 Dan Putusan No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY Kaitannya Dengan Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 ................................................... 23

1. Asas Transitoir Dalam Hukum Positif Indonesia ...................... 23 2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ...................... 25 3. Asas Transitoir Dan Putusan Makamah Konstitusi .................... 28 4. Analisis Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY jo No. 975/K/PID/2014 Dan Putusan

No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY Ditinjau Dari Pasal 1 Ayat (2) KUHP Dan Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 ........................................................... 29

Page 12: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

xii

B. Pemulihan HakTerdakwa Yang Di Putus Oleh Pengadilan Pada Perkara Pidana Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY jo No. 975/K/PID/2014 Dan Putusan No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY .............................................................. 37 1. Upaya Hukum ........................................................................... 37 2. Pemulihan Hak ......................................................................... 43 3. Pemulihan Bagi Terpidana Perkara Pidana Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY jo

No. 975/K/PID/2014 Dan Putusan No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY 44

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 48

A. Kesimpulan .................................................................................... 48 B. Saran .............................................................................................. 50

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... xiv

LAMPIRAN

Page 13: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas Lampiran 2: Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir Lampiran 3: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir Lampiran 4: Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY PutusanNo. 975/K/PID/2014 Putusan No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY

Page 14: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Eddy O.S. Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Hadari Djenawi Tahir. 2000. Pokok-pokok Pikiran dalam KUHAP. Bandung. Alumni.

Jimmly Asshiddiqie. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Sinar

Grafika.

Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah. Jakarta.

Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjaun Kembali. Jakarta. Sinar

Grafika Offset.

Moch. Fasial Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung.

Mandar Maju.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya

Bakti.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung.

PT. Refika Aditama.

Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Yogyakarta. Rajawali Pers.

Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.

Tim Pengkaji Pusat Litbang. 2006. Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi

Dalam Penegakan Hukum. Jakarta. Puslitbang Kejagung RI.

Page 15: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KUHP TERKAIT PASAL 335 KUHP …

xv

Jurnal :

Syafridatati dan Refki Saputra. 2016. Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan Di Tahanan

Kepolisian Sektor Sijunjung Sumatera Barat. Jurnal Cita Hukum. Vol.4 No.2. P-

ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X.

Internet :

Arsil. Hubungan Putusan MK Dan Pasal 1 Ayat 2 KUHP.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53636b76d4478/hubungan-putusan-

mk-dan-pasal-1-ayat-2-kuhp. Diakses tanggal 3 Maret 2018.

Mohammad Faiz. Relevansi Doktrin Negative Legislator.

https://panmohamadfaiz.com/2016/03/17/relevansi-doktrin-negative-legislator/.

Diakses tanggal 2 Maret 2018.

Mukti Fadjar. Kuliah Reguler Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

tanggal 3 Agustus 2010. https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Mukti-Fadjar-

MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf. Diakses tanggal 26 Februari 2018.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan :

Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013.

Putusan No. 35/PID/2014/PT.SBY jo No. 975/K/PID/2014.

Putusan No. 3003/Pid.B/2013/PN.SBY.