Penerapan Kebijakan Keberlanjutan Kelapa Sawit Musim Mas · 2019-01-14 · tantangan untuk menuju prinsip-prinsip berkelanjutan yang menginformasikan perencanaan intervensi yang akan

1

Penerapan Kebijakan Keberlanjutan

Kelapa Sawit Musim Mas

Laporan Diagnostik Verifikasi Musim Mas di

Provinsi Kalimantan Tengah – Indonesia 2018

RA-Cert Division Headquarters 65 Millet St., Suite 201

Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116

www.rainforest-alliance.org

Contact Person: Lita Natasastra

Email: [email protected]

Tanggal Final Laporan : 20 Agustus 2018

Disiapkan oleh : Tim Assurance Rainforest Alliance

2

Pendahuluan

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi auditor Rainforest Alliance yang telah mengevaluasi sistem

dan kinerja perusahaan di wilayah Sumatera Selatan terhadap standar yang berlaku.

Rainforest Alliance mendirikan program SmartWood sebelumnya pada tahun 1989 untuk

mengesahkan praktik kehutanan yang bertanggung jawab, dan telah berkembang dengan

menyediakan berbagai layanan auditing. Layanan sertifikasi dan audit Rainforest Alliance

dikelola dan dilaksanakan di dalam Divisi RA-Cert-nya. Semua personil terkait yang bertanggung

jawab atas keputusan evaluasi, evaluasi, dan sertifikasi / verifikasi / validasi berada di bawah

Divisi RA-Cert, yang selanjutnya disebut Rainforest Alliance atau RA.

Resolusi perselisihan: Jika klien Rainforest Alliance bertemu dengan organisasi atau individu

yang memiliki kekhawatiran atau komentar tentang Rainforest Alliance dan layanannya, pihak-

pihak ini sangat dianjurkan untuk menghubungi kantor pusat Rainforest Alliance secara

langsung. Keluhan formal atau pertimbangan lain terkait dengan keluhan harus dikirim secara

tertulis.

Untuk laporan ini, kontak Anda adalah:

Lita Natasastra

[email protected]

3

Ringkasan Eksekutif

Musim Mas (MM) mengumumkan Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Palm Oil Policy) pada

bulan Desember 2014 dengan komitmen untuk membawa manfaat bagi masyarakat,

mempromosikan dampak lingkungan yang positif, dan sepenuhnya mematuhi hukum lokal,

nasional dan Internasional, serta kemamputelusuran bahan baku sampai pada tingkat pabrik

kelapa sawit dan perkebunan. Sejak diluncurkannya, Kebijakan tersebut segera berlaku untuk

seluruh operasi MM maupun semua pemasok pihak ketiga. Musim Mas meminta pabrik

pemasok dan pemasok TBS mereka untuk memenuhi komitmen kebijakan keberlanjutan kelapa

sawit MM, namun mengakui bahwa kepatuhan akan memerlukan proses keterlibatan yang

konstruktif dengan pabrik dan perusahaan induknya. Komponen penting dari keterlibatan ini

adalah memberikan program verifikasi tingkat pabrik.

Musim Mas menugaskan Rainforest Alliance untuk melaksanakan program verifikasi tingkat

pabrik. Program verifikasi menilai kinerja pabrik yang berisiko tinggi, terhadap komitmen

kebijakan Musim Mas, baik untuk menyoroti area di mana perbaikan diperlukan untuk

menutup kesenjangan kepatuhan, dan untuk menginformasikan strategi keterlibatan di tingkat

perusahaan pemasok. Tujuan lain dari verifikasi ini adalah untuk membantu mengidentifikasi

tantangan untuk menuju prinsip-prinsip berkelanjutan yang menginformasikan perencanaan

intervensi yang akan dilakukan oleh Musim Mas di seluruh lanskap yang diprioritaskan.

Musim Mas telah menentukan enam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk verifikasi yang berlokasi

di empat kabupaten prioritas di Kalimantan Tengah, yakni: Gunung Mas, Kotawaringin Barat,

Kotawaringin Timur, dan Seruyan.

Laporan diagnostik ini memberikan rekomendasi yang akan memungkinkan Musim Mas untuk

mengembangkan pendekatan strategis untuk mengatasi masalah yang diangkat pada tingkat

lanskap. Laporan ini bertujuan untuk menggabungkan observasi dari verifikasi lapangan dengan

pengetahuan tentang prakarsa pelengkap di provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar untuk

merencanakan intervensi. Diagnostik disajikan dalam tiga bagian:

1. Analisis kesesuaian performa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap indikator Kebijakan

Keberlanjutan Musim Mas melalui program verifikasi oleh Rainforest Alliance, untuk

enam PKS.

2. Analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh PKS di tingkat lanskap yang

diidentifikasi berdasarkan hasil verifikasi terakhir.

3. Tinjauan singkat terhadap prakarsa atau program yang ada di provinsi Kalimantan

Tengah yang dianggap relevan untuk menangani tantangan yang telah teridentifikasi.

Tujuan dari verifikasi di tingkap pabrik ini adalah untuk mencatat tingkat kesesuaian setiap PKS

terhadap persyaratan kebijakan keberlanjutan Musim Mas. Kegiatan ini bukan audit atau

penilaian dengan hasil lulus atau gagal, melainkan alat yang dimaksudkan untuk memberikan

rekomendasi untuk mengurangi kesenjangan kesesuaian dan mencapai kinerja yang lebih baik.

Hasil verifikasi lapangan di enam PKS menunjukkan bahwa kebijakan keberlanjutan Musim

Mas, dalam bentuk dokumen kebijakan dan kuesioner, telah didistribusikan ke kantor pusat

manajemen. Karena kantor pusat PKS mendistribusikan kebijakan keberlanjutan Musim Mas ke

kantor lapangan PKS sesaat sebelum verifikasi, maka hanya satu POM yang menunjukkan

pemahaman yang baik tentang kebijakan (POM A) dan dua POM (POM E dan POM F)

menunjukkan kurangnya pemahaman yang signifikan, menunjukkan bahwa distribusi dokumen

4

kebijakan keberlanjutan Musim Mas yang tidak memadai adalah salah satu penyebab utama

ketidaksesuaian. Sementara pabrik lainnya (POM B, POM C dan POM D) cukup familiar dengan

kebijakan keberlanjutan Musim Mas, Musim Mas perlu meningkatkan penyampaian

kebijakannya dengan langsung berkomunikasi dengan manajer PKS, yang bertanggung jawab

untuk menerapkan kebijakan, sehingga mereka dapat lebih memahami prinsip-prinsip

keberlanjutan dan mengembangkan program untuk mendukung kesesuaian terhadap standar

keberlanjutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan keberlanjutan Musim Mas.

Komunikasi harus didorong untuk dilakukan dua arah, dengan mendorong staf pemasok untuk

belajar dari pengalaman Musim Mas dalam mengimplementasikan program keberlanjutan.

Laporan diagnostik ini menawarkan landasan yang kuat untuk keterlibatan Musim Mas di masa

datang dengan para pemasoknya sehubungan dengan penerapan persyaratan penting untuk

keberlanjutan. Temuan verifikasi disajikan dalam urutan dari persentase ketidaksesuaian

tertinggi hingga terendah untuk delapan prinsip kebijakan keberlanjutan Musim Mas: (1) emisi

gas rumah kaca (GRK), (2) deforestasi, (3) pengelolaan dampak lingkungan, (4) kepemilikan

lahan dan legislasi, (5) pengelolaan lahan gambut, (6) kepatuhan sosial, (7) ketertelusuran TBS

dan (8) penggunaan api.

Persentase ketidaksesuaian ditemukan tertinggi dalam tiga prinsip, yaitu emisi GRK,

deforestasi, dan pengelolaan dampak lingkungan untuk kinerja pemasok TBS (diagram 02).

Untuk mengatasi ketidaksesuaian utama dan tantangan yang lebih luas di tingkat lanskap,

Rainforest Alliance memberikan rekomendasi utama. Musim Mas akan mempertimbangkan

rekomendasi mana yang lebih baik ditangani oleh perusahaan itu sendiri dan mana yang lebih

baik dilaksanakan melalui kolaborasi dengan inisiatif tingkat lanskap yang dilaksanakan oleh

organisasi masyarakat sipil (CSO) atau pemerintah Indonesia. Kesempatan kolaboratif antara

lain:

1. Musim Mas dapat bekerjasama dengan Earth Innovation Institute (EII), yang memiliki

program bersama dengan pemerintah Kalimantan Tengah, untuk mendapatkan dukungan

dalam mengembangkan rencana pemantauan emisi GHG dan identifikasi High

Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) untuk setiap pemasok TBS pihak

ketiga PKS, termasuk bigholders dan petani kecil. Melalui Pendekatan Sertifikasi

Yurisdiksional, EII juga mendukung pemasok pihak ketiga Musim Mas, terutama petani

kecil, untuk memberdayakan mereka dalam menerapkan produksi berkelanjutan minyak

sawit.

2. Musim Mas dapat bekerjasama dengan Inovasi Bumi (INOBU) melalui program bersama

dengan pemerintah Kalimantan Tengah; Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja

Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN) dapat mendukung Musim Mas dengan membagikan

basis data dari 4.000 petani kecil, area lahan mereka, dan pemetaan petani termasuk area

HCS dan HCV. Kolaborasi ini akan membantu Musim Mas memilih pemasok pihak ketiga

dengan memperjelas batas-batas tanah, yang telah menjadi tantangan di tingkat lanskap

dan mengidentifikasi tingkat risiko TBS pihak ketiga. INOBU dan Musim Mas dapat bekerja

bersama, dengan melibatkan pemerintah, organisasi lain dan komunitas lokal, untuk

bertukar isi basis data dan mengembangkan strategi, dengan demikian secara aktif

menjembatani beberapa kesenjangan dalam pemetaan.

3. Musim Mas dapat mengeksplorasi peluang untuk bekerja dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat atau lembaga lokal untuk menawarkan lokakarya ataupun pelatihan kepada

staf PKS dan pemasok pihak ketiga untuk meningkatkan pengetahuan dampak lingkungan.

5

Selanjutnya, Musim Mas dapat mendukung staf PKS dan pemasok untuk mengadopsi

pengetahuan tersebut ke dalam kebijakan perusahaan, dan memberikan dukungan kepada

PKS yang tidak memiliki rencana tindakan untuk memenuhi persyaratan yang diidentifikasi

dalam komitmen kebijakan perusahaan.

4. Musim Mas dapat melibatkan para ahli lokal dan bekerja sama dengan INOBU untuk

melakukan studi mendalam dan mengembangkan prosedur tertulis tentang

pengembangan kawasan gambut dan pengelolaan air untuk mengembangkan

ketertelusuran sistem rantai pasokan ke semua pemasok dengan menggunakan sistem

kode batang (barcode) yang mampu menggambarkan sistem ketertelusuran TBS pemasok,

seperti operasi lapangan minyak sawit (OPFO).

Rekomendasi intervensi prioritas dan gambaran singkat inisiatif tingkat lanskap di Provinsi

Kalimantan Tengah yang dibahas dalam laporan diagnostik ini dimaksudkan untuk mendukung

keterlibatan Musim Mas dengan pemasok pihak ketiga saat ini dan berkontribusi pada rencana

intervensi untuk dilaksanakan di prioritas lanskap. Musim Mas harus mengidentifikasi inisiatif

tingkat lanskap yang ada dan dapat secara aktif berkontribusi dalam upaya mengatasi

beberapa tantangan keberlanjutan yang dijelaskan dalam laporan ini. Laporan ini

mengidentifikasi dua inisiatif spesifik yang patut dipertimbangkan: Pendekatan Sertifikasi

Yurisdiksional Earth Innovation Institute dan SIPKEBUN (Sistem Informasi dan Pemantauan

Kinerja untuk Perkebunan Berkelanjutan) yang dikembangkan oleh INOBU.

Table Of Contents Pendahuluan ------------------------------------------------------------------------------------- 2

Ringkasan Eksekutif ---------------------------------------------------------------------------- 3

1. Pengantar ------------------------------------------------------------------------------------ 7

1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------------------------------------ 7

1.2 Tujuan dan perkembangan sampai saat ini ----------------------------------------------------- 7

2. Metodologi ---------------------------------------------------------------------------------- 8

2.1 Penilaian resiko ----------------------------------------------------------------------------------------- 8

2.2 Pemilihan Pabrik Kelapa Sawit untuk verifikasi ------------------------------------------------- 8

2.3 Gambaran pasokan TBS ke Pabrik ----------------------------------------------------------------- 9

2.4 Proses verifikasi lapangan-------------------------------------------------------------------------- 10

2.5 Kategori hasil verifikasi ----------------------------------------------------------------------------- 11

2.6 Pemetaan prakarsa atau program tingkat kabupate ---------------------------------------- 12

3. Diagnostik ---------------------------------------------------------------------------------- 12

3.1 Ringkasan hasil verifikasi --------------------------------------------------------------------------- 12

3.2 Permasalahan di tingkat lanskap yang teridentifikasi -------------------------------------- 20

3.3 Prakarsa tingkat lanskap yang diketahui ------------------------------------------------------- 29

3.4 Rekomendasi untuk prioritas intervensi Musim Mas --------------------------------------- 36

Lampiran A: Rincian Observasi Verifikasi ---------------------------------------------- 39

Lampiran B: Rekomendasi Konsolidasi dari Enam Verifikasi Pabrik Kelapa Sawit --------------------------------------------------------------------------------------------- 43

7

1. Pengantar

Rainforest Alliance telah mendukung Musim Mas untuk melakukan verifikasi sejak awal tahun

2016, pada saat itu Rainforest Alliance masih bergabung bersama Consortium of Resource Experts

(CORE). Laporan diagnostik yang diterbitkan tahun 2017 memberikan gambaran Provinsi Riau, dan

pada tahun 2017 Rainforest Alliance bekerja langsung dengan Musim Mas untuk menyajikan

laporan diagnostik Provinsi Sumatera Selatan, yang diterbitkan pada tahun 2018. Ini adalah laporan

diagnostik ketiga dari Rainforest Alliance yang fokus pada Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan

diagnostik ini menawarkan rekomendasi untuk Musim Mas untuk mengembangkan pendekatan

strategis dalam menyelesaikan beberapa masalah yang diidentifikasi pada tingkat lanskap

berdasarkan hasil verifikasi PKS yang dilakukan pada tahun 2017 - 2018.

1.1 Latar Belakang

Musim Mas mengumumkan Kebijakan Keberlanjutan Kelapa Sawit (Sustainability Palm Oil Policy)

pada bulan Desember 2014, sejak diluncurkannya, Kebijakan tersebut segera berlaku untuk

seluruh operasi Musim Mas sendiri maupun semua pemasok pihak ketiga. Kebijakan tersebut

berdasarkan website Musim Mas terdiri dari lima komitmen utama:

1. Membawa manfaat bagi masyarakat sekitar

2. Tidak ada deforestasi di area dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan hutan yang

memiliki Stok Karbon Tinggi (HCS)

3. Tidak mengembangkan lahan gambut terlepas dari kedalamannya

4. Sepenuhnya mematuhi hukum lokal, nasional dan internasional

5. Membentuk rantai pasokan yang dapat dilacak/ ditelusuri

Musim Mas meminta PKS pemasok dan pemasok TBS mereka untuk memenuhi komitmen

kebijakan Musim Mas, namun Musim Mas menyadari bahwa kesesuaian terhadap prinsip-prinsip

keberlanjutan Musim Mas akan memerlukan proses keterlibatan yang konstruktif dengan PKS dan

perusahaan induk mereka. Komponen penting dari keterlibatan ini adalah memberikan program

verifikasi di tingkat pabrik.

Hal kritis terhadap strategi implementasi kebijakan Musim Mas adalah melakukan transformasi

dengan pendekatan di tingkat lanskap terhadap pelaksanaan dan upaya untuk fokus di lokasi-

lokasi di mana dampak dapat tercapai.

1.2 Tujuan dan perkembangan sampai saat ini

Program verifikasi telah menilai kinerja PKS berisiko tinggi yang diidentifikasi melalui penilaian

risiko terkait isu lingkungan terhadap komitmen Kebijakan Keberlanjutan Musim Mas, baik untuk

menyoroti area di mana perbaikan diperlukan untuk menutup kesenjangan kesesuaian, maupun

untuk menginformasikan strategi keterlibatan di tingkat perusahaan pemasok. Tujuan tersier dari

verifikasi tersebut adalah untuk membantu mengidentifikasi tantangan demi menuju prinsip-

prinsip berkelanjutan dengan menginformasikan masukan bagi intervensi yang dapat dilakukan

8

oleh Musim Mas di seluruh lanskap yang diprioritaskan. Rainforest Alliance menyusun laporan

diagnostik Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan enam verifikasi terhadap PKS. Tiga verifikasi

diselesaikan pada tahun 2017, dan tiga verifikasi lainnya diselesaikan pada tahun 2018.

Laporan ini menyajikan beberapa rekomendasi untuk membantu Musim Mas mengembangkan

pendekatan strategis dalam mengatasi masalah di tingkat lanskap, menggabungkan temuan dari

penilaian verifikasi dengan pengetahuan tentang inisiatif yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah

sebagai dasar untuk merencanakan intervensi. Sebagai langkah awal, laporan ini menyajikan

analisis temuan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih

mendalam tentang tantangan dan kesadaran terkait inisiatif dan program keberlanjutan pabrik

kelapa sawit di tingkat lanskap di provinsi Kalimantan Tengah.

2. Metodologi

2.1 Penilaian resiko

Penilaian risiko merupakan elemen penting dalam metodologi keterlibatan pemasok, karena

variasi pemahaman dalam faktor risiko dapat (a) mengidentifikasi kabupaten dimana kelompok

prioritas dikelompokkan untuk keterlibatan dalam mencapai transformasi lanskap; (b)

menginformasikan seleksi PKS untuk dimasukkan sebagai bagian dari program verifikasi; dan (c)

memungkinkan visibilitas profil tingkat kelompok dan pemantauan kemajuan. Secara khusus, PKS

dalam setiap kelompok perusahaan utama telah dikelompokkan ke dalam kategori risiko, dan atas

dasar ini Musim Mas telah mengidentifikasi PKS yang akan disertakan sebagai bagian dari program

verifikasi.

2.2 Pemilihan Pabrik Kelapa Sawit untuk verifikasi

Pemilihan PKS dilakukan oleh tim Musim Mas dengan pendekatan fokus kepada:

• Keterlibatan dengan kelompok PKS di lanskap prioritas, dengan penekanan awal pada kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah

• Memprioritaskan PKS yang dimiliki oleh kelompok perusahaan perkebunan yang merupakan

pemasok utama untuk Musim Mas, berdasarkan total volume & kemitraan komersial yang

strategis

Atas dasar ini, daftar PKS yang dipilih Musim Mas untuk verifikasi berikut dengan tanggal verifikasi

dan lokasi, adalah:

No Tanggal verifikasi Kabupaten ID PKS

1 14 – 16 Maret 2017 Seruyan POM A

2 18 – 20 Juli 2017 Kotawaringin Timur POM B

9

3 3 – 5 Oktober 2017 Seruyan

POM C

4 6 – 8 Maret 2018 Gunung Mas POM D

5 16 – 19 April 2018 Seruyan POM E

6 2 – 5 Mei 2018 Kotawaringin Barat POM F

Untuk melengkapi laporan diagnostik ini, Rainforest Alliance telah melakukan verifikasi terhadap

enam PKS mulai 13 Maret sampai 6 Mei 2018, PKS yang dikunjungi berada di Provinsi Kalimantan

Tengah.

2.3 Gambaran pasokan TBS ke pabrik

Basis suplai pabrik bervariasi: pasokan TBS berasal dari perkebunan sendiri; plasma; perkebunan

perusahaan lain; petani mandiri yang bergabung dalam kelompok tani maupun individual;

koperasi; dan agen atau pedagang TBS. Tabel proporsi basis pasokan PKS di bawah ini menyajikan

risiko ketertelusuran per kategori pemasok mulai dari risiko paling rendah (perkebunan sendiri)

menuju ke risiko yang paling tinggi (agen).

PKS

Proporsi Total Basis Pasokan (%)

Perkebunan

sendiri Plasma

Perusahaan

perkebunan

Petani

Mandiri Koperasi Agen

A 93.70% 1.45% 3.91% 0.94% - -

B 55.22% - 22.67% 0.10% 1.01% 21.00%

C - - - 99.63% - 0.37%

D 60.12% - 33.71% - 6.17% -

E 40.86% 46.94% - - - 12.20%

F 54.06% 38.35% - - - 7.59%

Persentase* 55.98% 15.60% 12.81% 7.26% 1.78% 6.57%

Note: *Persentase yang disajikan adalah persentase masing-masing jenis basis pasokan terhadap total volume TBS dari ke-enam PKS

Tingkat ketertelusuran pada setiap kategori pasokan dari resiko yang terendah hingga yang tertinggi:

1. Perkebunan sendiri, TBS berasal dari Perkebunan yang dikelola sendiri oleh organisasi. 2. Plasma, TBS berasal dari petani kecil yang memiliki kesepakatan dengan organisasi dalam hal program

perawatan dan / atau penanaman kembali Perkebunan. 3. Perusahaan perkebunan, TBS berasal dari perusahaan lain yang memiliki Perkebunan. 4. Petani mandiri, TBS berasal dari perkebunan besar atau petani kecil (yang tidak memiliki izin usaha

sebagai perusahaan).

10

5. Koperasi, TBS berasal dari sekelompok petani yang tergabung dalam asosiasi rakyat otonom yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

6. Agen, TBS berasal dari perantara yang membeli TBS dari sumber yang berbeda misal petani, koperasi atau perkebunan lainnya dan mengantarkan TBS ke pabriknya

Hasil analisa basis pasokan untuk enam PKS di Kalimantan Tengah menunjukkan basis pasokan

paling tinggi berasal dari Perkebunan Sendiri (55.98%), diikuti dengan pasokan TBS dari plasma

(15.60%); pasokan TBS dari Perusahaan Perkebunan (12.81%); pasokan TBS dari Petani Mandiri

(7.26%); pasokan TBS dari pemasok agen TBS atau pedagang (6.57%); dan pasokan TBS dari

Koperasi (1.78%). Sebagian besar pasokan TBS berasal dari perkebunan sendiri, yang menunjukkan

bahwa pasokan TBS di enam PKS dapat dilacak dan memiliki risiko rendah untuk ketertelusuran

TBS. Lima dari enam PKS memiliki perkebunan mereka sendiri, dan manajemen pabrik dapat

mengelola pasokan TBS, sehingga manajemen PKS memiliki posisi tawar yang lebih baik daripada

PKS dengan pasokan TBS yang sangat bergantung pada pemasok pihak ketiga. Satu pabrik yang

tidak memiliki persediaan perkebunan bergantung pada pasokan TBS dari petani dan agen.

2.4 Proses verifikasi lapangan

Verifikasi tingkat pabrik adalah penilaian berbasis lokasi terhadap kinerja pabrik kelapa sawit dan

basis pasokan TBS-nya terhadap satu set indikator. Proses verifikasi pihak ketiga dapat diringkas

dalam diagram di bawah ini:

Tujuan verifikasi adalah untuk mendokumentasikan kesesuaian dengan persyaratan Kebijakan

Keberlanjutan Musim Mas oleh PKS. Kegiatan ini bukan audit ataupun penilaian dengan hasil lulus

atau gagal. Sebaliknya, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan rekomendasi untuk perbaikan

guna menutup ketidaksesuaian dan mencapai tingkat kinerja yang lebih baik.

Proses verifikasi dimulai dengan proses awal dimana PKS memberikan informasi tentang profil

dan operasi pabrik. Informasi ini dikaji dan diperiksa oleh tim verifikasi sebelum kunjungan

lapangan. Kunjungan lapangan dimulai dengan sebuah rapat pembukaan dan diakhiri dengan

rapat penutupan di lokasi PKS; semua personil terkait dan perwakilan manajemen diharapkan

menghadiri kedua rapat tersebut. Tim verifikasi menggunakan tiga pendekatan yang berbeda

untuk mengkonfirmasi pengamatan mereka: tinjauan dokumen, wawancara dan observasi

lapangan. Hasil observasi awal dipresentasikan dan didiskusikan dalam rapat penutup. Tim

Proses awal: • Melengkapi data

profil PKS

• Kajian dokumen

awal

• Jadwal Kunjungan

Kunjungan lapangan: • Rapat pembukaan

• Kajian dokumen

• Wawancara

• Observasi lapangan

• Rapat penutupan

Pelaporan: • Penyusunan laporan

• Pengkajian laporan

• Rencana perbaikan berkelanjutan

dan rekomendasi

11

verifikasi kemudian menyiapkan laporan verifikasi yang menyajikan hasil observasi dan rencana

tindakan yang direkomendasikan untuk perbaikan.

Indikator untuk verifikasi telah dikembangkan dari komitmen Keberlanjutan Musim Mas yang

dibagi ke dalam delapan prinsip berikut:

No Prinsip Indikator

1 Kepemilikan lahan dan legislasi 7 indikator

2 Deforestasi 6 indikator

3 Pembangunan di lahan gambut 3 indikator

4 Penggunaan api 1 indikator

5 Pengelolaan dampak lingkungan 3 indikator

6 Emisi gas rumah kaca (GRK) 2 indikator

7 Kepatuhan sosial 14 indikator

8 Rantai pasokan 5 indikator

TOTAL 41 indikator

2.5 Kategori hasil verifikasi

Hasil awal dari verifikasi adalah laporan yang mencakup semua observasi dari kunjungan

verifikasi. Proses verifikasi lapangan tingkat pabrik menghasilkan serangkaian observasi, yang

mengkategorikan kesesuaian dengan masing-masing indikator dengan menggunakan sistem

klasifikasi hasil berikut:

Compliance • Kesesuaian dengan indikator.

Minor non-

compliance

• Memiliki potensi untuk menurunkan performa terkait dengan persyaratan yang disebutkan dalam indikator; dan/atau

• Ketidaksesuaian yang berulang dalam batas rendah yang dapat memberikan dampak atau kemungkinan memberikan dampak terhadap performa PKS dan pemasok secara keseluruhan; dan/atau

• Dapat diselesaikan segera.

Major non-

compliance

• Ketidaksesuaian terhadap persyaratan legal; dan/atau

• Ketidaksesuaian yang sistemik dan berulang di batasan yang cukup tinggi dan memberikan dampak atau kemungkinan memberikan dampak terhadap performa PKS dan pemasok secara keseluruhan; dan/atau

• Berbahaya terhadap kehidupan dan kesehatan secara langsung.

12

2.6 Pemetaan prakarsa atau program tingkat kabupaten

Musim Mas telah memilih enam PKS di empat kabupaten prioritas Provinsi Kalimantan Tengah,

yakni: Gunung Mas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Selain program

verifikasi yang dijelaskan di atas, Rainforest Alliance juga melakukan tinjauan berbasis desktop

untuk mengkaji inisiatif dan program yang sedang berlangsung dan direncanakan di empat

kabupaten prioritas tersebut. Tinjauan berbasis desktop ini dilakukan dengan mengumpulkan

informasi yang tersedia dari sumber domain public, informasi dari LSM, dan pencarian di Internet.

Tinjauan ini mengidentifikasi peluang kolaborasi untuk mengatasi masalah keberlanjutan di

wilayah tersebut tetapi informasi ini tidak dapat dianggap sebagai daftar lengkap dari semua

kemungkinan peluang kolaborasi di lapangan, karena beberapa inisiatif dan program lokal tidak

dijelaskan di sini. Peluang kolaborasi yang diidentifikasi harus dieksplorasi lebih lanjut oleh Musim

Mas untuk mengevaluasi apakah mereka memenuhi kebutuhan Musim Mas.

3. Diagnostik

Diagnostik disajikan dalam tiga bagian:

1. Analisis kesesuaian performa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap indikator Kebijakan

Keberlanjutan Musim Mas melalui program verifikasi oleh Rainforest Alliance, untuk

enam PKS.

2. Analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh PKS di tingkat lanskap yang

diidentifikasi melalui desktop review.

3. Tinjauan singkat terhadap prakarsa atau program yang ada di provinsi Kalimantan

Tengah yang dianggap relevan untuk menangani tantangan yang telah teridentifikasi

Ketiga analisa tersebut kemudian digabungkan dalam lampiran B, untuk mengidentifikasi

rekomendasi untuk kegiatan implementasi kebijakan, untuk pertimbangan lebih lanjut oleh

Musim Mas.

3.1 Ringkasan hasil verifikasi

Ringkasan hasil verifikasi ini didapat dari analisa hasil observasi terhadap kunjungan ke-enam PKS

yang dilakukan oleh tim Rainforest Alliance. Analisa dilakukan melalui dua pendekatan:

Pendekatan pertama, analisa berdasarkan ketidaksesuaian terhadap indikator yang

dikelompokan menjadi delapan prinsip. Penilaian performa PKS dilakukan dengan membagi

dalam dua ruang lingkup operasional, yakni operasional pabrik kelapa sawit dan operasional

pengelolaan basis pasokan (di dalamnya termasuk kebun inti dan pemasok pihak ketiga).

13

Diagram berikutnya menyajikan ringkasan kesesuaian terhadap delapan prinsip dalam daftar

periksa verifikasi. Karena jumlah indikator bervariasi di bawah setiap prinsip, angka kesesuaian/

ketidaksesuaian diubah menjadi persentase untuk memudahkan perbandingan antara prinsip.

Perhitungan rinci disajikan pada Lampiran B. Hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian gabungan

dari enam PKS, di dalam setiap prinsip. Beberapa ketidaksesuaian yang teridentifikasi dapat

ditangani di tingkat PKS, sementara ketidaksesuaian yang lain sebaiknya menggunakan

pendekatan pada tingkat lanskap yang lebih luas.

Diagram 01. Analisa per bagian untuk performa PKS

Diagram di atas adalah analisa kesesuaian performa operasional PKS terhadap indikator yang

dikelompokan per prinsip. Terlihat semua indikator pada prinsip 2 (deforestasi), prinsip 3

(pembangunan di lahan gambut) dan prinsip 4 (penggunaan api) tidak dapat diterapkan pada

operasional pabrik kelapa sawit.

Secara keseluruhan kesesuaian performa operasional pabrik kelapa sawit terhadap pengelolaan

dampak lingkungan (prinsip 5), emisi gas rumah kaca (prinsip 6) dan kepatuhan sosial (prinsip 7) di

atas 70%; kesesuaian PKS terhadap kepemilikan lahan dan legislasi (prinsip 1) adalah 60%; dan

kinerja PKS pada prinsip rantai pasokan (prinsip 8) rendah, yakni sebesar 33%. Secara rinci,

ketidaksesuaian pada masing masing prinsip akan dibahas lebih lanjut pada akhir poin 3.1.

14

Diagram 02. Analisa per bagian untuk performa Rantai Pasokan

Diagram 2 menyajikan performa pengelolaan rantai pasokan, termasuk di dalamnya adalah

pasokan dari perkebunan sendiri, plasma maupun pemasok pihak ketiga lainnya, seperti koperasi,

perusahaan perkebunan dan agen. Terlihat semua indikator pada prinsip 8 (rantai pasokan) tidak

dapat diterapkan pada ruang lingkup pengelolaan rantai pasokan ini, karena pengelolaan rantai

pasokan menjadi tanggung jawab dari PKS. Sekitar 33% indikator terkait gambut tidak dapat

diterapkan karena dua dari enam pabrik yang dikunjungi tidak berlokasi di daerah gambut.

Kesesuaian di antara basis pasokan paling tinggi dalam penggunaan api (prinsip 4), diikuti oleh

kepatuhan sosial (prinsip 7), tetapi secara keseluruhan, hampir semua prinsip lain dalam daftar

periksa Musim Mas berada pada titik kritis, terutama prinsip-prinsip yang terkait dengan faktor

lingkungan: prinsip 6 (emisi gas rumah kaca), prinsip 2 (deforestasi), dan prinsip 5 (pengelolaan

dampak lingkungan). Prinsip 1 (kepemilikan tanah dan legislasi) juga menjadi perhatian, diikuti

oleh prinsip 7 (kepatuhan sosial).

Pendekatan kedua, analisa berdasarkan observasi ketidaksesuaian untuk setiap PKS yang

dikelompokan berdasarkan kategori temuan. Diagram di bawah ini menunjukkan hasil relatif

untuk kesesuaian dan ketidaksesuaian Major dan minor terhadap setiap indikator untuk setiap

PKS yang dinilai atas delapan prinsip daftar periksa verifikasi Musim Mas. Hal ini memungkinkan

perbandingan yang jelas terhadap kinerja PKS secara keseluruhan pada masing-masing

operasional PKS, untuk menyoroti PKS mana yang prioritas untuk mendapatkan perhatian dan

dukungan segera dari Musim Mas.

15

Ruang lingkup analisa kedua ini dibagi menjadi:

1. Performa PKS terkait operasional pabrik kelapa sawit dengan mengeluarkan indikator

yang termasuk ke dalam prinsip 2 (deforestasi), prinsip 3 (pembangunan di lahan gambut)

dan prinsip 4 (penggunaan api)

2. Performa PKS terkait pengelolaan rantai pasokan dengan mengeluarkan indikator yang

termasuk ke dalam prinsip 8 (rantai pasokan)

Diagram 03. Performa PKS terkait dengan operasional Pabrik

Diagram 03 di atas menunjukan bahwa kesesuaian PKS E (35,5%) adalah yang paling rendah

dibandingkan dengan PKS lainnya, diikuti oleh PKS F dengan kesesuaian 51,6%. PKS B, PKS D dan

PKS C secara berurutan menunjukan tingkat kesesuaian 61,3%; 67,7%; dan 77,4%. PKS A

menunjukan kesesuaian yang paling tinggi dengan angka 96,8% dengan ketidaksesuaian minor

sebesar 3,2%.

Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa PKS E dan PKS F, yang keduanya menunjukkan

ketidaksesuaian Major dan ketidaksesuaian minor yang dapat menjadi Major jika tidak diambil

tindakan, kedua PKS merupakan prioritas utama untuk mendapatkan keterlibatan dan dukungan

dari Musim Mas untuk membuat rencana tindakan perbaikan. Sebagian besar PKS yang dikunjungi

telah mengikuti sertifikasi ISPO. Dua PKS (PKS A dan PKS D) memiliki sertifikat ISPO, tetapi yang

lain belum sepenuhnya menyelesaikan proses sertifikasi. Salah satu PKS yang telah menyelesaikan

sertifikasi ISPO, ISO 14001 dan OSHAS 18001 (POM A), menunjukkan kinerja yang baik tanpa

ditemukannya ketidaksesuaian Major dan hanya 3% ketidaksesuaian minor. PKS lainnya, PKS D,

menunjukkan kinerja yang kurang efektif. PKS B dan PKS E telah melewati tahap pertama

sertifikasi ISPO dan menuju ke tahap kedua; dua pabrik lainnya (PKS C dan PKS F) telah lulus

sertifikasi ISPO tahap kedua tetapi belum menerima keputusan akhir dari komite ISPO. Hambatan

utama untuk sertifikasi ISPO pada PKS lainnya adalah bahwa bagian dari wilayah konsesi PKS

16

masih dalam proses untuk mendapatkan HGU. PKS harus menyelesaikan proses HGU dan merevisi

dokumen untuk memenuhi persyaratan ISPO.

Diagram 04. Performa PKS terkait pengelolaan basis pasokan TBS

Dalam hal meningkatkan kinerja PKS terkait dengan pengelolaan basis pasokan TBS, PKS D dan PKS

F adalah prioritas utama, seperti yang ditunjukkan oleh persentase kesesuaian yang rendah

(5,6%), diikuti oleh PKS E (13,9%). PKS B dan PKS C menunjukkan persentase kepatuhan yang sama

(22,2%).

PKS A menunjukkan kesesuaian yang tinggi karena tidak ada agen di dalam rantai pasokannya, dan

PKS memiliki keterlibatan langsung dengan staf manajemen perkebunan di sepanjang rantai

pasokan mereka, termasuk plasma, staf perkebunan perusahaan dan petani independen. PKS A

mengkomunikasikan kebijakan keberlanjutan Musim Mas langsung kepada mitra dalam rantai

pasokan mereka.

Masalah Tematik Terkait Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keberlanjutan Musim Mas

Dalam analisis manajemen pabrik dan basis pasokan, ketidaksesuaian tertinggi ditemukan dalam

emisi gas rumah kaca (prinsip 6), diikuti oleh ketidaksesuaian dalam deforestasi (prinsip 2),

pengelolaan dampak lingkungan (prinsip 5), kepemilikan lahan dan legislasi (prinsip 1),

pembangunan di lahan gambut (prinsip 3), kepatuhan sosial (prinsip 7), rantai pasokan (prinsip 8)

dan penggunaan api (prinsip 4).

17

Berdasarkan penilaian verifikasi yang dilakukan di enam PKS, isu tematik utama yang terkait

dengan ketidaksesuaian terhadap delapan prinsip keberlanjutan MM adalah sebagai berikut:

(i) Emisi gas rumah kaca (GRK) – prinsip 6

Ketidaksesuaian operasional pabrik dan pada lingkup pengelolaan rantai pasokan

mereka paling tinggi pada indikator emisi gas rumah kaca. Persentase ketidaksesuaian

dalam kebijakan GRK pada operasi pabrik kelapa sawit adalah 25%, sementara

persentase ketidaksesuaian pada pada lingkup pengelolaan rantai pasokan adalah 92%.

Tingkat ketidaksesuaian yang tinggi pada lingkup pengelolaan rantai pasokan adalah

karena semua pemasok pihak ketiga belum mengidentifikasi emisi GRK.

Sementara dalam lingkup operasional pabrik, lima dari enam pabrik telah

mengidentifikasi emisi GRK di perkebunan mereka sendiri, tetapi karena kebun inti

dianggap sebagai bagian dari basis pasokan PKS dan bukan bagian dari operasional

pabrik; oleh karena itu walaupun nilai kesesuaian kebun inti terhadap emisi GRK baik,

nilai ketidaksesuaian emisi GRK tinggi pada lingkup pengelolaan rantai pasokan. Lebih

spesifik, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kesesuaian terhadap emisi gas

rumah kaca tinggi untuk pabrik dan kebun inti, tetapi emisi gas rumah kaca belum

menjadi perhatian bagi pemasok pihak ketiga, termasuk perkebunan perusahaan,

petani kooperatif dan petani independen. Empat dari enam pabrik telah

mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di perkebunan

mereka dan dalam operasi mereka.

(ii) Deforestasi – prinsip 2

Indikator yang termasuk dalam kelompok deforestasi tidak dapat diterapkan pada

lingkup operasional pabrik, penilaian dan observasi hanya dilakukan pada lingkup

pengelolaan rantai pasok, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kebun inti oleh

manajemen PKS dan pemasok pihak ketiga. Ketidaksesuaian pada indikator

deforestasi terkait dengan identifikasi dan penilaian kawasan HCV dan HCS yang

belum diselesaikan oleh sebagian besar manajemen perkebunan sendiri dan pemasok

pihak ketiga. Beberapa PKS belum melakukan identifikasi HCV dan HCS di perkebunan

mereka sendiri dan perkebunan perusahaan induk mereka, tetapi mereka bermaksud

untuk melakukan identifikasi dan penilaian tersebut di kemudian hari sebagai bagian

dari kegiatan untuk menyelesaikan program sertifikasi keberlanjutan mereka.

Kebanyakan ketidaksesuaian pada indikator deforestasi ada ditemukan terhadap para

petani kecil, termasuk mereka yang terlibat dalam koperasi ataupun kelompok petani

atau yang bersifat individual. Pengetahuan mengenai deforestasi dan pendanaan yang

terbatas untuk penanaman kembali merupakan kendala bagi pemasok pihak ketiga

yang menyebabkan kegiatan penanaman harus dilakukan tanpa mempertimbangkan

hal penting dalam indikator deforestasi.

Di antara PKS yang telah mengidentifikasi HCV mereka, satu PKS tidak melakukan

pengelolaan HCV dan pemantauan di lapangan untuk melindungi daerah-daerah yang

18

ditentukan; sehingga ditemukan adanya area HCV yang masuk ke dalam area

penanaman petani plasma.

Dari penilaian PKS yang melakukan penanaman baru, hanya satu PKS yang

menerapkan Prosedur Penanaman Baru RSPO (NPP), yang telah disetujui oleh RSPO

dan telah melalui proses konsultasi publik.

(iii) Pengelolaan dampak lingkungan – prinsip 5

PKS yang tidak mematuhi pengelolaan dampak lingkungan dalam lingkup operasional

pabrik sangat rendah dibandingkan dengan lingkup pengelolaan rantai pasok.

Ketidaksesuaian Major diamati hanya di satu PKS, terkait dengan penyimpanan limbah

medis dari klinik. Beberapa PKS belum menerapkan manajemen limbah sesuai dengan

SOP perusahaan atau peraturan pemerintah secara konsisten.

Pemasok pihak ketiga belum memprioritaskan pengelolaan dampak lingkungan.

Pengetahuan dan sumber daya yang terbatas dalam mengelola dampak lingkungan

merupakan tantangan utama bagi kategori pemangku kepentingan ini.

(iv) Kepemilikan lahan dan legislasi – prinsip 1

Hampir semua PKS yang dikunjungi tidak familiar dengan kebijakan keberlanjutan

Musim Mas dan belum mengadopsinya ke dalam kebijakan perusahaan mereka

(misalnya, mereka belum memasukkan komitmen mereka terhadap prinsip dan

kriteria RSPO, atau etika bisnis). Selain itu, beberapa PKS belum memiliki rencana aksi

untuk melengkapi persyaratan yang diidentifikasi dalam komitmen kebijakan

perusahaan mereka.

PKS yang dinilai umumnya memenuhi persyaratan kepemilikan lahan dan persyaratan

peraturan perundang-undangan pabrik, dan kesesuaian dalam operasional pabrik

terhadap hukum dan peraturan lokal dan nasional, meskipun beberapa PKS belum

sepenuhnya memenuhi kesesuaian pada indikator ini. Di dalam lingkup pengelolaan

rantai pasok, beberapa perkebunan yang dikelola oleh manajemen pabrik

(perkebunan milik sendiri) belum memperoleh Hak Guna Usaha untuk area

perkebunan tertentu meskipun kegiatan operasional sudah berjalan di dalam area

perkebunan kelapa sawit tersebut. Ketidaksesuaian ini yang menyebabkan sertifikasi

ISPO tertunda.

Di antara pemasok pihak ketiga, sebagian besar pemasok petani kecil tidak memiliki

sertifikat kepemilikan; sebaliknya, mereka memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi

Tanah atau Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa administratif atau

kecamatan. Ketidaksesuaian pada indikator kepemilikan lahan dan legislasi juga dapat

dikaitkan dengan keterlacakan rantai pasokan yang lemah, karena sumber TBS tidak

dapat diidentifikasi.

(v) Pembangunan di lahan gambut – prinsip 3

19

Dua PKS yang dikunjungi tidak berlokasi di daerah gambut. Empat PKS berlokasi di

daerah gambut, dan dua di antaranya memiliki perkebunan di dalam lahan gambut.

Kedua PKS ini belum melakukan studi mendalam tentang lahan gambut mereka; oleh

karena itu, informasi tentang kedalaman gambut, tingkat kematangan gambut dan

kandungan bahan organik tidak diketahui. Kedua pabrik menerapkan sistem

pengelolaan air melalui saluran dengan sistem loop terbuka, tetapi tidak ada prosedur

tertulis terkait dengan pengelolaan air yang secara khusus dikembangkan untuk

tanaman di lahan gambut.

Satu dari dua pabrik yang tersisa memiliki lahan gambut di perkebunan milik sendiri,

tetapi kondisi lahan gambut tersebut telah berubah sehingga tidak ada praktik

pengelolaan gambut yang diterapkan. Pabrik lainnya tidak memiliki lahan gambut di

dalam perkebunan milik sendiri.

Ketidaksesuaian dalam indikator ini terutama terkait dengan lemahnya ketertelusuran

rantai pasokan, karena sumber TBS tidak dapat diidentifikasi. Kurangnya transparansi

seperti ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan dalam pembangunan di lahan gambut.

(vi) Kepatuhan sosial – prinsip 7

Beberapa PKS membuat program sosial berdasarkan penilaian dampak sosial yang

dilakukan di desa-desa yang berdekatan dengan lokasi pabrik dan area yang terkena

dampak operasional pabrik. Namun, kebanyakan PKS memberikan dukungan sosial

berdasarkan permintaan atau proposal dari kepala desa tanpa adanya penilaian

dampak sosial formal atau komunikasi partisipatif dengan aparat desa dan masyarakat

sekitar.

Ada tiga PKS yang belum menerapkan prinsip FPIC sepenuhnya, sementara satu pabrik

telah memasukkan prinsip FPIC ke dalam kebijakan perusahaannya dan menilai

implementasinya dan dua PKS telah sepenuhnya mengadopsi dan menerapkan prinsip

FPIC.

Sebagian besar PKS menunjukkan kesesuaian yang tinggi pada indikator yang terkait

dengan aspek ketanagakerjaan. Satu PKS perlu meningkatkan praktik ketenagakerjaan

sehubungan dengan pemenuhan hak-hak pekerja; dalam beberapa bulan terakhir

pembayaran upah tidak dibayar tepat pada waktunya.

Sebagian besar PKS menerapkan SOP tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

dan peraturan pemerintah yang diikuti secara konsisten, menyediakan fasilitas K3 dan

menyediakan alat pelindung diri (APD). Satu PKS hanya menyediakan satu set APD di

awal saja; ketika peralatan rusak, para pekerja harus menggantinya sendiri.

(vii) Rantai pasokan – prinsip 8

Hanya satu dari enam PKS yang memiliki sistem bar code yang dapat memberikan

deskripsi tentang sistem ketertelusuran TBS. Program pabrik ini disebut OPFPO (Oil

Palm Field Operation), yang menggambarkan asal TBS dan memungkinkannya untuk

ditelusuri secara jelas mulai dari pabrik. Sistem ini juga memberikan informasi tentang

20

asal-usul TBS dari perkebunan milik sendiri, seperti informasi nama pemanen dan

volume. Informasi ini diperlukan untuk perhitungan biaya panen dan biaya tenaga

kerja. PKS lainnya tidak dapat mendemonstrasikan sistem ketertelusuran TBS sampai

kepada sumbernya, ke petani kecil atau pemasok pihak ketiga. Ketertelusuran TBS

hanya sebatas pada pemasok yang terdaftar dalam sistem pabrik (yaitu, pemasok

yang memiliki pesanan pengiriman, atau DO). Sebagian besar pabrik mendapatkan

TBS dari pemasok pihak ketiga dan dari agen TBS, yang membawa risiko tertinggi

dalam ketertelusuran TBS. PKS tidak menyediakan mekanisme untuk memastikan

pemasok pihak ketiga memberlakukan larangan pembelian TBS ilegal. Sebagian besar

PKS juga tidak menyediakan program untuk mendukung petani kecil dalam mematuhi

persyaratan prinsip rantai pasokan yang berkelanjutan.

(viii) Penggunaan api – prinsip 4

Indikator penggunaan api hanya diterapkan dalam lingkup pengelolaan rantai pasok.

Kesesuaian ditemukan cukup tinggi karena manajemen perkebunan milik sendiri dan

perkebunan pihak ketiga memahami larangan penggunaan api sebagaimana diatur.

Tingkat komitmen setiap PKS terhadap keberlanjutan bergantung pada apakah PKS berkomitmen

terhadap program sertifikasi yang mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti ISPO atau

RSPO. Karena sudah menjadi keharusan bagi semua PKS di Indonesia untuk memiliki sertifikasi

ISPO, manajemen harus mulai menunjukkan komitmen perusahaan melalui rekrutmen dan / atau

meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, serta melalui investasi dalam pengembangan

kebijakan dan membangun program untuk menciptakan lingkungan di mana kegiatan pengelolaan

kelapa sawit sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

3.2 Permasalahan di tingkat lanskap yang teridentifikasi

3.2.1. Profil Kabupaten

Profil Kabupaten dibawah ini adalah hasil dari penilaian desktop pada kabupaten prioritas Musim Mas dari 2017 hingga 2018. Kajian dokumen diperoleh melalui pengumpulan informasi yang tersedia dari sumber-sumber domain publik; informasi dari LSM dan pencarian dari Internet. Tujuan dari profil kabupaten ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Seruyan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas dan Kotawaringin Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah mencakup 15,3 juta ha lahan atau 8% dari total luas Indonesia, menjadikannya

provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Papua.1 Kegiatan ekonomi utamanya berasal dari

sektor pertanian, mempekerjakan 560.594 orang, atau 52,7% dari angkatan kerja per Agustus

1 BPS Kalimantan Tengah (2015)

21

20132. Pada 2010, 302 lisensi perkebunan kelapa sawit telah diterbitkan, meliputi 3.775.000 ha.

Dari area ini, sekitar 35% telah ditanam pada tahun 2013. Produksi minyak sawit mentah telah

meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 1,7 juta ton pada tahun

2009 menjadi hampir 2,8 juta ton pada tahun 2012. Minyak sawit saat ini menyumbang sekitar 25%

PDB (Produk Domestik Bruto) dari provinsi ini dan mendominasi sektor pertanian perkebunan.

Kelapa sawit mencakup 8% dari Kalimantan Tengah, menyumbang 11% produksi kelapa sawit

Indonesia. 3

Sementara kelapa sawit adalah penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosio-

ekonomi provinsi yang paling penting di Kalimantan Tengah, juga merupakan penyebab utama

deforestasi dan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran air, sedimentasi, kelebihan pestisida

menyebabkan kualitas tanah menurun. Ekspansi yang cepat dari industri kelapa sawit telah diikuti

oleh biaya lingkungan eksternal yang besar.4 Kebakaran hutan dan dekomposisi gambut adalah

pemicu emisi terbesar di provinsi ini. 5

Mengenali kepentingan ekonomi strategis kelapa sawit dan risiko terkait dampak negatif sosial dan

degradasi lingkungan, anggota DPRD Kalimantan Tengah menyetujui Peraturan Provinsi No. 5

(2011) tentang Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Perkebunan. 6 Pada tahun 2011, provinsi ini dipilih

untuk menjadi provinsi percontohan REDD + di Indonesia, berdasarkan perjanjian bilateral dengan

Norwegia yang fokus pada pengurangan emisi Indonesia. Pada tahun 2011, sebagai bagian dari

upaya yang lebih luas untuk mengurangi emisi dari deforestasi, pemerintah provinsi

memberlakukan moratorium selama dua tahun pada izin penebangan baru untuk hutan primer dan

lahan gambut. 7

2 Central Kalimantan Green Growth Report (2015) 3 Climate Policy Innitiative (2015) 4 Central Kalimantan Green Growth Report (2015) 5 Earth Innovation Institute (diakses pada bulan April 2018) 6 Central Kalimantan Green Growth Report (2015) 7 Earth Innovation Institute (diakses pada bulan April 2018)

22

Gambar 5. Peta Kalimantan Tengah (zona merah) dengan estimasi luas kelapa sawit8

8 Climate Policy Initiative (2015)

23

Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas mencakup 1.080,40 ha lahan, atau 7,04% dari total wilayah Kalimantan

Tengah. Dengan populasi sebesar 109.9479, kabupaten ini terdiri dari 12 kabupaten, termasuk

Damang Batu, Miri Manasa, Kurun, Manuhing, Manuhing Raya, Rungan, Rungan Barat, Rungan

Hulu, Sepang, Mihin Raya, Tewah dan Kahayan Hulu Utara. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan

nomor SK.965 / Menhut-II / 2013 (27 Desember 2013), otoritas kehutanan (KPHP) di Kabupaten

Gunung Mas (Unit-XVI) mencakup 294.735 ha, terdiri dari 57.337 ha hutan lindung, 187.291 ha

Hutan Produksi Terbatas dan 50.107 ha Hutan Produksi Tetap. Semua KPH berlokasi di Distrik

Kurun, Kabupaten Tewah, Kabupaten Kahayan Hulu Utara, Distrik Damang Batu dan Distrik Miri

Manasa. 10

Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Mas 11

9 Badan Pusat Statistik (2015) 10 Menteri Linkungan Hidup dan Kehutanan (diakses pada bulan April 2018) 11 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (2006)

24

Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan mencakup 1.640.400,05 ha atau 11,6% dari total wilayah Kalimantan Tengah,

dengan populasi 146.914. Mencakup sepuluh kabupaten, termasuk Seruyan Hilir, Danau Sembuluh,

Hanau, Seruyan Tengah, Seruyan Hilir Timur, Seruyan Raya, Suling Tambun, Danau Seluluh, Batu

Ampar dan Seruyan Hulu.12 Sumber ekonomi utama Seruyan adalah kayu olahan, kelapa sawit,

rotan, dan destilasi nilam.13 Luas perkebunan Seruyan meliputi 11.479 ha perkebunan kelapa sawit

yang menghasilkan 30.217,20 ton, 18.072,12 ha karet yang menghasilkan 8.693,12 ton, 5.991,00 ha

kelapa menghasilkan 3.415,08 ton, 158 ha kopi menghasilkan 42,40 ton, 214 ha lada menghasilkan

33,60 ton, dan 205 ha jambu mete menghasilkan 21,83 ton.14 Hutan lindung Seruyan mencakup

39.347,63 ha lahan.15

Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Seruyan 16

12 Pemerintah Kabupaten Seruyan (diakses pada bulan April 2018)

13 Pemerintah Kabupaten Seruyan (diakses pada bulan April 2018) 14 Pemerintah Kabupaten Seruyan (diakses pada bulan April 2018)

15 Pemerintah Kabupaten Seruyan (diakses pada bulan April 2018) 16 Kabupaten Seruyan Website (diakses pada bulan April 2018)

25

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kotawaringin Timur mencakup 1.649.600 ha lahan,17 dengan populasi 436.276.18 Mengelola hutan

lindung hingga 17,421.89 ha, hutan produksi hingga 132.515 ha, hutan produksi terbatas hingga

453.474.316 ha, dan hutan produksi permanen hingga 245.270.373 ha.

Figure 8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur 19

17 Kabupaten Kotawaringin Timur (diakses pada bulan April 2018) 18 BPS Kotawaringin Timur (2016) 19 Pemerintah Kotawaringin Timur (diakses pada bulan April 2018)

26

Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup 1.075.900 ha lahan, dengan populasi 286.714.20 Daerah

rawa di Kotawaringin mencakup 18.755,50 ha, hutan lahan kering primer hingga 15.103,67 ha,

hutan lahan kering sekunder hingga 113.995 ha, hutan bakau primer hingga 278,40 ha, hutan

bakau sekunder hingga 42,54 ha, hutan rawa hingga 54,38 ha, hutan rawa sekunder hingga

47.461,86 ha, hutan tanaman hingga 2.234,19 ha, perkebunan hingga 35.648,31 ha, penambangan

hingga 192,04 ha, pertanian lahan kering hingga 5.337,93 ha, pertanian lahan kering bercampur

semak hingga 12.450,33 ha, semak-semak hingga 39.739,19 ha, luas kolam ikan (tambak) hingga

498,54, dan lahan terbuka hingga 5.141,67 ha.

Figure 9. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat21

20 Pemerintah Kotawaringin Barat (diakses pada bulan April 2018) 21 Pemerintah Kotawaringin Barat (diakses pada bulan April 2018)

27

3.2.2. Ketidaksesuaian PKS Terkait dengan Isu Lanskap

Banyak isu ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui analisa hasil penilaian verifikasi PKS, dan kajian dokumen per Kabupaten, termasuk tantangan yang dihadapi oleh setiap PKS. Beberapa tema makro yang ditemukan di seluruh verifikasi pabrik, dikombinasikan dengan verifikasi terhadap basis pasokan dan pengetahuan tim yang lebih luas dapat dirangkum sebagai berikut:

(i) Ekologi

• Emisi gas rumah kaca adalah masalah yang sangat penting di Kalimantan Tengah, seperti

di banyak provinsi lain di Indonesia. Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki area

pembakaran tahunan yang luas, melebihi 45.000 ha di dalam area satu-piksel (0,25),

menghasilkan emisi CO2 lebih dari 25 Tgin satu-pixel area (0,25).22 Kebakaran hutan dan

dekomposisi gambut adalah pemicu emisi terbesar di Kalimantan Tengah. Hal ini telah

menimbulkan kekhawatiran global karena program percontohan REDD+ untuk

mengurangi emisi GRK di Indonesia berlokasi di Kalimantan Tengah sejak 2011.23

Ketidaksesuaian emisi GRK paling tinggi dalam lingkup operasional pabrik dan lingkup

pengelolaan rantai pasok PKS. Hanya empat dari enam pabrik yang telah mengembangkan

rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di perkebunan mereka dan dalam

operasional pabrik.

• Deforestasi di Kalimantan Tengah sering dikaitkan dengan produksi minyak sawit24, dan

beberapa daerah, seperti Gunung Mas, menghadapi kerusakan hutan yang tinggi

(misalnya perambahan hutan, ladang berpindah, dan pembalakan liar).25 Ketidaksesuaian

akan prinsip deforestasi oleh manajemen perkebunan milik sendiri dan pemasok pihak

ketiga terkait dengan tidak adanya identifikasi HCV dan HCS. Selain itu, ketidaksesuaian

terhadap indikator deforestasi juga diidentifikasi di lingkup petani kecil.

• Di Seruyan, rehabilitasi lahan masih merupakan tantangan, dan anggaran pemerintah

untuk rehabilitasi lahan adalah berbasis proyek dan tidak cukup untuk menangani total

lahan yang perlu direhabilitasi.26

(ii) Kepemilikan lahan dan legislasi

Sebagian besar kabupaten memiliki situasi serupa di mana batas-batas tanah tidak jelas,

sehingga mempengaruhi masalah tanah dan menciptakan konflik antara masyarakat dan

perusahaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari kunjungan lapangan, ketidak-

konsistenan pada status hutan produksi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh

sebagian besar pabrik kelapa sawit yang dikunjungi di Kalimantan Tengah (PKS B, PKS C,

PKS D, PKS E dan PKS F). Ketidaksesuaian ini membuat beberapa perusahaan tidak

memenuhi syarat untuk menyelesaikan proses ISPO.

22 A Pribadi and G Kurata. 2017. Greenhouse gas and air pollutant emissions from land and forest fire in Indonesia during

2015 based on satellite data. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 54 012060. 23 Earth Innovation. Central Kalimantan (no date). 24 Earth Innovation. Central Kalimantan (no date). 25 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Gunung Mas (diakses pada bulan April 2018) 26 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Seruyan (diakses pada bulan April 2018)

28

• Di Seruyan, terdapat pemahaman yang berbeda antara perusahaan yang telah

memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat mengenai hak untuk pemanfaatan

hasil hutan kayu di hutan produksi (IUPHHK-HTI) dan lahan masyarakat sekitar. Karena

masyarakat tidak sepenuhnya memahami status lahannya, masyarakat mengklaim

beberapa areal yang termasuk dalam HGU perusahaan. Belum ada solusi yang

menguntungkan yang dapat ditempuh untuk membantu kedua belah pihak, pemerintah

dan masyarakat secara merata.

• Fungsi hutan di kawasan otoritas hutan Gunung Mas umumnya masih pada tahap

pengangkatan, dan belum ada pengaturan batas atau peresmian batas fungsi dan batas

luar dari KPH Kabupaten Gunung Mas. Dengan demikian terdapat ketidakpastian tentang

status dan fungsi hutan, yang menciptakan tumpang tindih antara fungsi-fungsi kawasan

(pemanfaatan vs. pemukiman), kegiatan di dalam kawasan hutan produksi (perkebunan

vs. aktivitas pertanian), dan kegiatan di area konsesi hutan alam IUPHHK-HA (bisnis lisensi

untuk pemanfaatan hasil hutan kayu).27

• Gunung Mas adalah salah satu kabupaten di Indonesia dengan dana aforestasi dan

penyediaan sumber daya hutan (Provisi Sumber Daya Hutan / PSDH). Namun, pemerintah

kabupaten telah berjuang untuk menghabiskan dana karena data yang tidak akurat atau

tidak ada data mengenai potensi hutan, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi budaya

masyarakat di sekitar kawasan KPH, dan informasi lain yang diperlukan untuk

merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu,

kemungkinan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi juga dibatasi oleh adanya izin konsesi

untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.28

Menurut halaman web Kesatuan Pengelolaan Hutan29 kondisi ekonomi masyarakat di

sekitarnya buruk karena FMU memungkinkan masyarakat tidak ada jalan untuk terlibat

dalam pengelolaan hutan, termasuk izin, atau keterlibatan langsung dengan skema

berbasis masyarakat seperti wanatani masyarakat (Hutan Tanaman Rakyat), hutan

masyarakat (Hutan Kemasyarakatan), atau hutan desa. Masyarakat tidak dapat secara

optimal terlibat dengan penggunaan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan atau

ekowisata. Hingga saat ini, tidak ada kawasan hutan yang dialokasikan yang dikelola oleh

masyarakat. 30

• Di Kotawaringin Timur, beberapa perusahaan membayar biaya kompensasi kepada

masyarakat ketika ditemukan bahwa perusahaan menggunakan lahan yang mereka yakini

dimiliki tanpa ada bukti legal dari masayarakat mengenai kepemilikan lahan. Namun,

27 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Gunung Mas (diakses pada bulan April 2018) 28 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Gunung Mas (diakses pada bulan April 2018) 29 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Gunung Mas (diakses pada bulan April 2018) 30 Kesatuan Pengelolaan Hutan Webpage. KPHP Gunung Mas (diakses pada bulan April 2018)

29

masyarakat masih mencurigai perusahaan menggunakan lahan ilegal, dan telah meminta

beberapa audit yang tepat terhadap kepemilikan lahan perusahaan.31

• Karena tidak ada pengaturan batas di kawasan hutan di Kotawaringin Barat, masyarakat

lokal memiliki otorisasi penggunaan parsial di dalam kawasan hutan. Situasi ini berarti

tindakan hukum untuk meluruskan hak penggunaan tidak dapat diambil. Selain itu, tidak

ada dukungan dari kepala kabupaten di UPH Kotawaringin Barat, yang menyulitkan

operasionalisasi UPH sehingga berdampak dalam akses pendanaan daerah untuk kegiatan

UPH.32

• Beberapa pengelola operasional rantai pasok belum mendapatkan Hak Guna Usaha untuk

beberapa area perkebunannya.

• Di antara pemasok pihak ketiga, sebagian besar pemasok petani kecil tidak memiliki

sertifikat kepemilikan; sebaliknya, mereka memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

atau Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh administratif desa atau kecamatan.

Ketidaksesuaian terhadap indikator kepemilikan lahan dan legislasi juga dapat dikaitkan

dengan lemahnya ketertelusuran rantai pasokan, karena sumber TBS tidak dapat

diidentifikasi.

3.3 Prakarsa tingkat lanskap yang diketahui

Berdasarkan hasil penilaian desktop dari informasi yang dikumpulkan dari domain publik, beberapa inisiatif yang relevan di tingkat lanskap diidentifikasi untuk mengatasi tantangan yang dijelaskan di atas. Gambaran singkat diberikan di bawah ini.

Prakarsa tingkat lanskap yang pertama dan paling tepat untuk dipertimbangkan adalah kombinasi program yang dijalankan oleh Earth Innovation Institute (EII) di Kalimantan Tengah. EII bekerja sama dalam berbagai program dengan pemerintah Kalimantan Tengah. Program yang paling relevan dengan inisiatif keberlanjutan Musim Mas adalah Pendekatan Sertifikasi Jurisdictional, program pemberdayaan petani / petani kecil yang sangat cocok untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian di antara petani pihak ketiga Musim Mas dan mengatasi ketidaksesuaian dalam kepemilikan lahan dan perundang-undangan. Program ini memberdayakan petani kecil untuk mencapai produksi yang berkelanjutan di bawah bimbingan dari pemerintah Kalimantan Tengah. Bekerja sama dengan Pendekatan Sertifikasi Yurisdiksional (Jurisdictional Certification Approach) juga dapat membantu Musim Mas mengatasi risiko keberlanjutan seperti legalitas dan ketertelusuran, karena keberlanjutan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak, seperti perusahaan perkebunan atau pembeli dalam rantai pasokan minyak sawit, tetapi akan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan dan pemerintah. Di kabupaten Seruyan dan kabupaten Kotawaringin Barat, program untuk memberdayakan petani

31 Borneo News (2018) 32 Kesatuan Pengelolaan Hutan. KPHP Kotawaringin Barat (diakses pada bulan June 2018)

30

sudah dimulai dengan memetakan petani mandiri di tingkat desa, dengan target pemetaan semua petani di dua kabupaten dalam satu hingga dua tahun ke depan.33

Bergerak maju dengan program ini, diskusi mengenai bagaimana mengembangkan metodologi itu sendiri masih dalam tahap awal. EII telah melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk memperkuat peranannya dalam menentukan area yang mungkin dan yang tidak memungkinkan untuk digunakan menjadi perluasan produksi komoditas minyak sawit, dengan tujuan untuk melindungi kawasan HCV dan HCS, serta lahan gambut. EII juga menterjemahkan dan menerapkan prinsip-prinsip FPIC dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dan dalam proses mediasi serta dalam penyelesaian konflik sosial. Program ini dapat mendukung Musim Mas untuk mengatasi ketidaksesuaian tidak hanya pada prinsip-prinsip kepemilikan lahan dan rantai pasokan tetapi deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Proyek lain yang patut dipertimbangkan adalah Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN) atau Sistem Pemantauan Informasi dan Kinerja untuk Perkebunan Berkelanjutan oleh INOBU, rekan EII. Sistem pemantauan online yang dapat diakses oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan masyarakat umum, sistem ini mengintegrasikan informasi mengenai petani kelapa sawit — dari perkebunan skala industri ke petani kecil mandiri. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia akan dapat memantau secara elektronik semua petani kelapa sawit, memperkenalkan landasan kuat bagi penciptaan insentif kinerja untuk membuat minyak sawit berkelanjutan di Indonesia.34 SIPKEBUN dapat membantu Musim Mas mengidentifikasi area HCS dan HCV untuk operasi yang belum sepenuhnya ditinjau. Selain itu, SIPKEBUN menawarkan konten basis data yang mungkin dapat membantu Musim Mas menilai status lahan dan peraturan yang relevan, dan untuk mendukung peningkatan penelusuran dengan data tentang pemasok atau sumber TBS. Karena INOBU adalah rekan EII, jika Musim Mas bergabung dengan Pendekatan Sertifikasi Jurisdictional dan SIPKEBUN, EII mungkin dapat memberikan informasi dan dukungan yang komprehensif untuk Musim Mas.

Rainforest Alliance merekomendasikan tindak lanjut tambahan di semua lokasi Musim Mas di Kalimantan Tengah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang inisiatif lanskap di wilayah ini.

Profil dari prakarsa-prakarsa atau program-program yang diidentifikasi dalam laporan diagnostic ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Proyek Mitra Tujuan dan Perkembangan

Program Earth Innovation Institute di Kalimantan Tengah

Earth Innovation Institute (EII) and INOBU

Earth Innovation Institute (EII) melibatkan pelaku sektor swasta, seperti perusahaan kelapa sawit, dalam transisi menuju pembangunan rendah deforestasi dengan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan keuntungan perusahaan dari keterlibatan ini, seperti

33 Earth Innovation Institute, Jurisdictional Certification Approach. 34 SIPKEBUN

31

efisiensi yang lebih besar. Ini mengidentifikasi peluang dalam program dan kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan pengelolaan lahan yang baik melalui perencanaan dan klasifikasi lahan yang tepat, proses lisensi perkebunan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan ekonomi dijamin melalui kepastian penguasaan lahan dan bantuan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan komersial. Perusahaan dan petani kecil yang terletak di dalam kabupaten yang berkembang menjadi nol deforestasi harus memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan pembiayaan, difasilitasi oleh infrastruktur yang tepat. EII bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Tengah, perusahaan kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan “roadmap” di lingkup provinsi untuk mengurangi atau mengakhiri deforestasi dengan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang ada dan dengan mengalihkan ekspansi perkebunan baru ke lahan yang sudah bersih dan di bawah potensi produktif mereka. Roadmap tersebut berusaha mencapai transisi ke industri kelapa sawit dengan nol deforestasi, pengurangan 80% deforestasi di bawah rata-rata historis, dan peningkatan

32

produksi perkebunan kelapa sawit dari 11% menjadi 20% dari total provinsi pada tahun 2020.

EII dan organisasi rekanannya, INOBU, Unilever, Packard Foundation, Norad, dan IKI-Jerman bekerja di tiga kabupaten di Kalimantan Tengah — Gunung Mas, Kotawaringin Barat, dan Seruyan — untuk mengujicobakan sertifikasi tingkat yurisdiksi kelapa sawit. Kotawaringin Barat dan Seruyan juga telah dipilih sebagai lokasi percontohan untuk inisiatif Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk sertifikasi yurisdiksi, penguatan kolaborasi dan hasil.35

Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN)

INOBU, Direktur Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian dan Bupati dari kabupaten Gunung Mas, Kotawaringin Barat dan Seruyan (Kalimantan Tengah)

SIPKEBUN adalah produk kolaborasi erat antara INOBU dan pemerintah Kalimantan Tengah. Melalui data geo-referensi yang dimasukkan ke dalam SIPKEBUN, pemerintah sekarang memiliki akses yang mudah ke informasi seperti pekebun mandiri, data statistik dan analisis untuk sektor perkebunan; informasi dasar perusahaan, termasuk penilaian bisnis perkebunan; kondisi kinerja lingkungan, seperti kebakaran, penggundulan hutan, lahan terdegradasi; dan kepatuhan terhadap peraturan. Data sosial juga disertakan untuk menunjukkan legalitas,

35 Programmes of Earth Innovation Institute in Central Kalimantan

33

tenurial, keluhan dan konflik masyarakat. SIPKEBUN menyediakan struktur untuk dapat dilacak - di mana pembeli dapat melacak rantai pasokan dan mematuhi persyaratan keberlanjutan.36

Program Kosnservasi The Rungan Orangutan

Borneo Nature Foundation dan Universitas Muhamadiyah Palangkaraya

“Program Konservasi The

Rungan Orangutan mengambil

pendekatan lanskap untuk

konservasi DAS Sungai Rungan,

dengan tujuan untuk

melindungi hutan yang kaya ini

dan populasi orangutan

Borneo yang besar. Lanskap ini

mencakup lebih dari 150.000

hektar hutan rawa gambut,

rawa air tawar dan hutan

hujan dataran rendah kering,

termasuk rumpun besar hutan

yang didominasi ulin tinggi,

dan populasi besar spesies

yang terancam punah

diperkirakan terdapat di sini.

Proyek ini bertujuan untuk

membangun fondasi untuk

konservasi hutan dan

keanekaragaman hayati di

Lanskap Sungai Rungan,

melalui kemitraan dengan

masyarakat, industri dan

pemangku kepentingan

pemerintah di seluruh area

yang besar dan penting ini. Ini

adalah pendekatan

kolaboratif, multi-mitra, multi-

pihak yang bertujuan untuk

membangun momentum,

mengidentifikasi peluang-

peluang pengelolaan bersama

36 SIPKEBUN

34

dan mengimplementasikan

tindakan-tindakan in-situ

untuk menjaga tutupan hutan.

Kegiatan-kegiatan termasuk

survei tanah keanekaragaman

hayati di seluruh hutan, survei

udara tak berawak untuk

memetakan tutupan hutan,

membangun stasiun penelitian

dalam kemitraan dengan

Universitas Muhamadiyah

Palangkaraya, mendirikan unit

pengelolaan hutan

masyarakat, melaksanakan

program pendidikan

lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan dan mendukung

masyarakat setempat.

pencarian desa untuk

menciptakan hutan komunitas

yang dilindungi.”37

Proyek Barito Ulu

Borneo Nature Foundation; jaringan konservasi kolaboratif dengan kelompok komunitas lokal, LSM, pemerintah, industri, dan lembaga akademis.

Diluncurkan pada 2018, Yayasan Borneo Nature bertujuan untuk melestarikan hutan yang spektakuler dan sangat beragam di wilayah Barito Ulu, di pusat geografis Kalimantan.

The Borneo Nature Foundation bertujuan untuk membangun kembali dan menyalakan kembali penelitian di Rekut Research Station. Melalui upaya ini, ia mendukung jaringan konservasi kolaboratif dengan kelompok masyarakat lokal, LSM, pemerintah Borneo, industri dan badan akademis untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, perlindungan habitat dan

37 The Rungan Orangutan Conservation Programme (diakses pada bulan May 2018)

35

satwa liar di seluruh wilayah Barito Ulu yang lebih luas.38

Unit Patroli Lokal

Borneo Nature Foundation and CIMTROP

“900 Tim Patroli dibentuk pada tahun 2002 sebagai tanggapan atas gelombang penebangan liar yang merajalela yang mengancam untuk menghancurkan ekosistem Sabangau bahkan sebelum dilindungi. Dibentuk oleh orang-orang muda yang berkomitmen dari desa tetangga Kereng Bangkerai yang ingin menghentikan eksploitasi hutan mereka yang berkelanjutan dan malah melindunginya demi kepentingan masyarakat. Mereka berhasil menghentikan pembalakan liar di Sabangau utara dalam waktu dua tahun, lebih cepat daripada yang dilakukan pemerintah Indonesia di bagian hutan lainnya, contoh utama tentang bagaimana upaya akar rumput dapat membuat perbedaan konservasi yang besar.”39

Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng

Borneo Orangutan Survival Foundation

Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng didirikan pada tahun 1999, khusus untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi orangutan yang terlantar atau yatim piatu yang diselamatkan dari area yang awalnya sebagai habitat namun melalui kegiatan pembangunan manusia habitatnya punah.

Terletak di Nyaru Menteng

38 Barito Ulu Project 39 Local Patrol Unit

36

Arboretum, sekitar 30 kilometer dari pusat kota Palangka Raya, kegiatan utama program di Nyaru Menteng termasuk penyelamatan dan realokasi orangutan, penyediaan kesejahteraan dan kesehatan, rehabilitasi dan reintroduksi. Organisasi yakin bahwa konservasi habitat dan satwa liar hanya dapat dicapai melalui kerja sama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, maka di semua bidang kerja program ini sepenuhnya terlibat dengan masyarakat lokal dan sekolah pada kegiatan pengembangan masyarakat dan pendidikan konservasi.40

3.4 Rekomendasi untuk prioritas intervensi Musim Mas

Verifikasi di Kalimantan Tengah dilakukan sesuai rencana, dengan tujuan meninjau komitmen

pemasok terhadap kebijakan keberlanjutan Musim Mas. Hasil verifikasi lapangan di enam PKS

menunjukkan bahwa kebijakan keberlanjutan Musim Mas, dalam bentuk dokumen kebijakan dan

kuesioner, telah didistribusikan ke kantor pusat manajemen pabrik. Karena kantor pusat PKS

mendistribusikan kebijakan keberlanjutan Musim Mas ke kantor lapangan PKS sesaat sebelum

verifikasi, maka hanya satu POM yang menunjukkan pemahaman yang baik tentang kebijakan

(POM A) dan dua POM (POM E dan POM F) menunjukkan kurangnya pemahaman yang signifikan,

hal ini menunjukkan bahwa distribusi dokumen kebijakan keberlanjutan Musim Mas yang tidak

memadai adalah salah satu penyebab utama ketidaksesuaian. Sementara PKS lainnya (POM B,

POM C dan POM D) cukup familiar dengan kebijakan keberlanjutan Musim Mas. Musim Mas perlu

meningkatkan metode komunikasinya untuk menyampaikan kebijakan keberlanjutan Musim Mas

dengan secara langsung berkomunikasi dengan manajer lapangan pemasok Musim Mas, yang

bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan, sehingga mereka dapat lebih memahami

prinsip-prinsip keberlanjutan dan mengembangkan program untuk mendukung kepatuhan

terhadap standar keberlanjutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan keberlanjutan

Musim Mas. Komunikasi harus didorong untuk berjalan dua arah, yaitu dengan mendorong staf

40 The Central Kalimantan Orangutan Reintroduction Programme at Nyaru Menteng

37

pemasok yang menangani program keberlanjutan untuk belajar dari pengalaman Musim Mas

dalam mengimplementasikan program keberlanjutan.

Laporan diagnostik ini menawarkan landasan yang kuat untuk keterlibatan Musim Mas di masa

datang dengan para pemasoknya sehubungan dengan penerapan persyaratan penting untuk

keberlanjutan. Temuan verifikasi disajikan dalam urutan dari persentase ketidaksesuaian tertinggi

hingga terendah untuk delapan prinsip kebijakan keberlanjutan Musim Mas: (1) emisi gas rumah

kaca (GRK), (2) deforestasi, (3) pengelolaan dampak lingkungan, (4) kepemilikan lahan dan

legislasi, (5) pengelolaan lahan gambut, (6) kepatuhan sosial, (7) ketertelusuran TBS dan (8)

penggunaan api.

Persentase ketidaksesuaian ditemukan tertinggi dalam tiga prinsip, yaitu emisi GRK, deforestasi,

dan pengelolaan dampak lingkungan untuk kinerja pemasok TBS (diagram 02). Untuk mengatasi

ketidaksesuaian utama dan tantangan yang lebih luas di tingkat lanskap, Rainforest Alliance

memberikan rekomendasi utama. Musim Mas akan mempertimbangkan rekomendasi mana yang

lebih baik ditangani oleh perusahaan itu sendiri dan mana yang lebih baik dilaksanakan melalui

kolaborasi dengan inisiatif tingkat lanskap yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil

(CSO) atau pemerintah Indonesia.

1. Meskipun kesesuaian untuk indikator emisi GRK hampir sepenuhnya terpenuhi di antara

operasional pabrik kelapa sawit, tidak semua pemasok pihak ketiga sudah mengidentifikasi

emisi GRK dalam operasi mereka sendiri. Ketiadaan identifikasi emisi gas rumah kaca oleh

pemasok pihak ketiga merupakan konsekuensi dari keterbatasan pengetahuan yang dapat

ditangani oleh Musim Mas dengan bekerja sama dengan program kerjasama Earth Inovation

Institute dengan pemerintah Kalimantan Tengah (lihat bagian inisiatif lanskap). EII dapat

mendukung Musim Mas untuk mencapai hasil di antara pemasok pihak ketiga — baik

bigholder dan petani kecil — seperti pemantauan emisi GHG dan HCV dan identifikasi HCS.

Melalui Pendekatan Sertifikasi Yurisdiksional, EII juga dapat mendukung pemasok pihak ketiga

Musim Mas, terutama petani kecil, untuk memberdayakan mereka dalam menerapkan

produksi berkelanjutan minyak sawit.

2. Basis data menawarkan alat penting untuk mengakses informasi dan mengembangkan strategi

untuk mengatasi banyak masalah, terutama kebutuhan Musim Mas untuk mengawasi tingkat

risiko TBS terkait dengan ketidaksesuaian terhadap prinsip kebijakan perusahaan untuk emisi

gas rumah kaca, deforestasi, pengelolaan dampak lingkungan dan penguasaan lahan dan

perundang-undangan. INOBU telah bekerja dengan pemerintah Kalimantan Tengah untuk

mengembangkan SIPKEBUN (di mana ia juga bekerja sama dengan EII), mencatat lebih dari

4.000 petani kecil, lahan mereka dan pemetaan petani termasuk daerah HCS dan HCV.

Kolaborasi ini akan membantu Musim Mas memilih pemasok pihak ketiga dengan

memperjelas batas-batas lahan, yang telah menjadi tantangan di tingkat lanskap, dan

mengidentifikasi risiko dari TBS pihak ketiga. INOBU dan Musim Mas dapat bekerja bersama

dengan melibatkan pemerintah, organisasi lain dan komunitas lokal, untuk bertukar konten

basis data dan mengembangkan strategi, dengan demikian secara aktif menjembatani

38

beberapa celah dalam pemetaan. INOBU telah mengembangkan sistemnya dari waktu ke

waktu secara terpisah dari SIPKEBUN, INOBU juga menyediakan program pengembangan

teknologi lainnya, seperti aplikasi perangkat seluler untuk pemetaan petani kecil di

Kalimantan Tengah, yang menawarkan peluang bagi Musim Mas untuk meningkatkan analisis

diagnostiknya sendiri.

3. Pengetahuan yang terbatas tentang dampak lingkungan di antara pemasok pihak ketiga

adalah hal yang banyak ditemukan; hal ini akan menjadi masalah ketika pemasok pihak ketiga

tidak dapat memenuhi kebijakan keberlanjutan Musim Mas karena mereka kurang

memahami. Oleh karena itu, Musim Mas mungkin ingin mengeksplorasi peluang untuk

bekerja dengan LSM atau lembaga lokal untuk menawarkan lokakarya atau pelatihan kepada

staf PKS dan pemasok pihak ketiga untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap

dampak lingkungan. Kemudian, Musim Mas dapat mendukung staf PKS dan pemasok untuk

mengadopsi pengetahuan tersebut ke dalam kebijakan perusahaan dan operasional mereka,

dan membantu PKS yang tidak memiliki rencana tindakan untuk memenuhi persyaratan yang

diidentifikasi dalam komitmen kebijakan perusahaan.

4. Musim Mas dapat melibatkan para ahli lokal dan bekerja sama dengan INOBU untuk

melakukan studi mendalam dan mengembangkan prosedur tertulis tentang pengembangan

lahan gambut dan pengelolaan air, termasuk memperoleh informasi tentang kedalaman

gambut, tingkat kematangan gambut dan konten organiknya.

5. Untuk mengembangkan ketertelusuran sistem rantai pasokan untuk semua pemasok dengan

menggunakan sistem barcode yang mampu menggambarkan sistem ketertelusuran TBS

pemasok, seperti operasi lapangan minyak sawit (OPFO), yang memungkinkan pelacakan dari -

asal buah, nama pemanen, volume yang diperlukan untuk perhitungan biaya panen dan biaya

tenaga kerja.

Rekomendasi teknis terperinci untuk pelaksanaan kebijakan keberlanjutan Musim Mas pada 2019

dan seterusnya diberikan dalam lampiran B.

39

Lampiran A: Rincian Observasi Verifikasi

(i) Data rinci hasil Analisa kesesuaian performa operasional pabrik terhadap indikator yang

dikelompokan per prinsip.

Prinsip Kesesuaian Total

Indikator NA Major Minor Complies

1. Kepemilikan lahan dan legislasi

5 12 25 42

2. Penggundulan hutan 36

36 3. Pembangunan di lahan

gambut 18

18

4. Penggunaan api 6

6 5. Pengelolaan dampak

lingkungan 1 3 14 18

6. Emisi gas rumah kaca (GRK) 3

9 12

7. Kepatuhan sosial 2 19 63 84

8. Rantai pasokan 4 16 10 30

Grand Total 60 15 50 121 246

40

(ii) Data rinci hasil Analisa kesesuaian performa pengelolaan rantai pasokan terhadap indikator

yang dikelompokan per prinsip.

Prinsip Kesesuaian Total

Indikator NA Major Minor Complies

1. Kepemilikan lahan dan legislasi 12 21 9 42

2. Penggundulan hutan 29 1 6 36 3. Pembangunan di lahan

gambut 6 4 5 3 18

4. Penggunaan api

1 5 6 5. Pengelolaan dampak

lingkungan 12 3 3 18

6. Emisi gas rumah kaca (GRK)

11 1

12

7. Kepatuhan sosial

17 36 31 84

8. Rantai pasokan 30

30

Grand Total 57 85 68 36 246

41

(iii) Data rinci hasil Analisa Performa PKS terkait operasional pabrik kelapa sawit dengan

mengeluarkan indikator yang termasuk ke dalam prinsip 2 (deforestasi), prinsip 3

(pembangunan di lahan gambut) dan prinsip 4 (penggunaan api).

ID PKS Kesesuaian Total

Indikator Major Minor Complies

PKS A 1 30 31

PKS B 12 19 31

PKS C 2 5 24 31

PKS D 3 7 21 31

PKS E 6 14 11 31

PKS F 4 11 16 31

Grand Total 15 50 121 186

42

(iv) Data rinci hasil Analisa Performa PKS terkait pengelolaan rantai pasokan dengan

mengeluarkan indikator yang termasuk ke dalam prinsip 8 (rantai pasokan)

ID PKS Kesesuaian Total

Indikator NA Major Minor Complies

PKS A 2 2 32 36

PKS B 16 12 8 36

PKS C 16 12 8 36

PKS D 3 19 12 2 36

PKS E 3 15 13 5 36

PKS F 17 17 2 36

Grand Total 6 85 68 57 216

Lampiran B: Rekomendasi Konsolidasi dari Enam Verifikasi Pabrik Kelapa Sawit

Rekomendasi konsolidasi dari enam verifikasi PKS ini untuk melengkapi “rekomendasi untuk prioritas intervensi Musim Mas” yang disajikan pada bagian 3.4

laporan ini, karena rekomendasi pada bagian 3.4 hanya mencakup rekomendasi di tingkat lanskap. Sedangkan rekomendasi dibagian ini dikembangkan untuk

menangani isu tematik di tingkat PKS yang menjadi tanggung jawab manajemen PKS untuk melakukan perbaikan. Akan tetapi rekomendasi ini disajikan untuk

menjadi masukan dan pertimbangan bagi Musim Mas apabila Musim Mas akan menyusun program intervensi ke tingkat PKS.

Rekomendasi untuk PKS pada tabel di bawah ini diklasifikasikan sebagai tindakan jangka pendek (dengan tulisan yang ditebalkan) dan tindakan jangka panjang.

Tujuannya adalah agar pabrik dapat fokus pada tindakan segera yang dapat dilakukan dalam jangka pendek sambil mengembangkan langkah-langkah untuk

tindakan jangka panjang.

44

Prinsip/Bagian Tindakan Perbaikan PKS

Emisi gas rumah kaca

• Mengidentifikasi dan menghitung emisi GRK yang dihasilkan oleh pemasok pihak ketiga menggunakan kalkulator GHG yang

dikembangkan oleh ISPO atau RSPO.

• Membuat mekanisme / prosedur untuk mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi dan memantau emisi GHG di perkebunan, di

pabrik dan di antara semua pemasok pihak ketiga.

HCV & deforestasi

• Menerapkan NPP RSPO untuk penanaman baru.

• Melakukan identifikasi HCS dan HCV berdasarkan standar HCV RN, tingkatkan pengelolaan HCV dan masukkan ke dalam kebijakan

keberlanjutan pabrik, termasuk implementasi HCV dan mekanisme pemantauannya.

• Sebuah pabrik perlu menyelesaikan laporan HCV dengan memberikan konsultasi publik dan peer review dengan para ahli yang

terdaftar dalam HCV RN.

• Sebuah pabrik juga perlu melakukan identifikasi HCS untuk memahami status seluruh area perkebunan yang digunakan. Identifikasi

harus dilakukan oleh pihak independen menggunakan pedoman HCV RN. HCV RN sedang mengembangkan pedoman terintegrasi

untuk identifikasi HCV dan HCS untuk digunakan sebagai referensi utama dalam melakukan identifikasi HCV dan HCS, kebijakan

keberlanjutan (seperti Musim Mas) mengacu pada pedoman HCV RN.

• Beberapa pabrik perlu mengembangkan rencana implementasi dan rencana pemantauan untuk HCV, terutama terkait dengan waduk

dan DAS Kasai. Rencana pengelolaan dan pemantauan kedua lokasi tersebut tidak boleh dipisahkan dari rencana pengelolaan dan

pemantauan HCV lainnya.

• Beberapa pabrik perlu menyinkronkan data analisis dampak lingkungan dan HCV mengenai temuan pohon Eusideroxylon zwageri di

area perkebunan. Dalam kasus ini, pohon tersebut disebutkan dalam dokumen HCV tetapi tidak dalam data analisis dampak

lingkungan

• Beberapa pabrik memerlukan pendidikan yang lebih intensif tentang dan pemantauan pohon yang dilindungi di area perkebunan,

seperti Eusideroxylon zwageri. Sisa-sisa kegiatan penebangan di pohon ini di kawasan konservasi mungkin karena kurangnya

45

pemahaman tentang pentingnya pohon ini sebagai spesies yang dilindungi.

Kepemilikan lahan dan legislasi

• Mengembangkan rencana aksi untuk menangani pengamatan kunci terkait dengan kebijakan dan legalitas, seperti kebutuhan untuk

mendapatkan kepastian status kawasan perkebunan yang belum mendapatkan HGU

• Sebuah pabrik perlu memperpanjang izin yang telah kedaluwarsa, seperti Izin Tempat Usaha (bisnis-, izin lokasi) Daftar Perusahaan

(pendaftaran), Izin Memasang Reklame (izin pamer komersial), dll.

• Sebuah pabrik perlu mengembangkan tindakan yang lebih konkrit terkait rencana dan menyelesaikan proses HGU untuk usaha

perkebunan dan area pabrik. Hal ini relevan dengan legalitas lahan untuk area perkebunan dan pabrik. Selain itu, HGU adalah

persyaratan ISPO. Meskipun izin HGU tidak selalu dikontrol oleh pabrik, adalah ide yang baik untuk melakukan pendekatan ke Badan

Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan status mengenai HGU.

• Melakukan komunikasi aktif dengan komunitas lokal untuk menghindari kesalahpahaman tentang pembebasan lahan dan status HGU.

Dalam 1 assesment, masih ditemukan ada persepsi anggota komunitas bahwa mereka hanya meminjamkan tanah mereka ke pabrik

sampai 2022.

Pembangunan di lahan gambut

• Sebuah pabrik perlu mengukur permukaan air lahan gambut secara teratur. Selain itu, satu pabrik perlu melakukan uji tanah di areal

perkebunan yang mungkin terletak di lahan gambut untuk melakukan implementasi praktik pengelolaan terbaik (BMP). Jika hasil uji

tanah menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah lahan gambut, solusi harus ditawarkan untuk mengurangi degradasi lahan gambut

melalui praktik manajemen yang baik, seperti pengelolaan air dan penutupan lahan.

Penggunaan api • Pada tahun 2015 diketahui di salah satu plasma telah terjadi kebakaran lahan, namun tidak dapat dikonfirmasi penyebab kebakaran ini

karena pembukaan lahan atau karena faktor alam. Faktor ketertelusuran yang rendah juga menjadi bagian dari resiko pada prinsip ini,

karena tidak dapat ditelusuri sumber TBS dan bagaimana sejarah lahan sumber TBS tersebut.

Pengelolaan dampak lingkungan

• Beberapa pabrik perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terbaru

tentang segala hal yang berkaitan dengan legalitas dan peraturan, seperti tanggung jawab pabrik untuk melaporkan pelaksanaan

analisis dampak lingkungan setiap enam bulan kepada badan pemerintah yang relevan, dan untuk memperoleh informasi tentang

pengelolaan limbah medis berlisensi di Kalimantan Tengah sehingga pabrik dapat mengelola limbah medisnya dengan benar.

46

• Melakukan sosialisasi pengelolaan limbah domestik dan pembuangan sampah serta pemantauan limbah. Selain itu, RA

merekomendasikan mengembangkan program insentif untuk pengelolaan sampah anorganik, baik mendaur ulang atau menjualnya

kembali sehingga tidak berakhir dengan terkubur di dalam tanah.

Kepatuhan sosial

• Beberapa pabrik perlu menilai kembali kerja lembur, ada ketidaksesuaian antara peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah.

• Sebuah pabrik perlu mengembangkan mekanisme pengaduan yang lebih efektif. Mekanisme harus ditulis, dibuat dalam konsultasi

dengan pemasok pihak ketiga dan disepakati bersama. Setiap keluhan harus disampaikan kepada manajemen pabrik dan

didokumentasikan secara menyeluruh untuk evaluasi.

• Sebuah pabrik perlu membuat rencana aksi untuk mengatasi hasil pengamatan pada kesehatan dan keselamatan kerja di perkebunan

dan pabrik. Rencana aksi harus mencakup metode untuk memastikan pemantauan tanggal kedaluwarsa pemadam kebakaran,

ketersediaan pertolongan pertama, pemisahan limbah domestik dan kebisingan pabrik (seperti dari boiler, sterilisasi dan power

house).

• Beberapa pabrik juga perlu meningkatkan sistem pemantauan K3, termasuk penanganan bahan kimia, aplikasi MSDS, penyimpanan

penyimpanan bahan kimia dan penggunaan PEE.

• Pemantauan harus dilakukan berdasarkan prosedur K3.

• Sebuah pabrik perlu secara komprehensif dan konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi program implementasi K3 berdasarkan

hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur dan peraturan K3 yang berlaku harus dikomunikasikan kepada pekerja secara teratur,

dan pelatihan harus didokumentasikan.

• Sebuah pabrik harus mendokumentasikan perjanjian kerja secara tertulis.

• Beberapa pabrik perlu secara lebih komprehensif mengadopsi dan memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk kepatuhan

pada P & C RSPO, kode etik dan integritas, serta kebijakan anti diskriminasi dan anti-pelecehan.

• Sebuah pabrik perlu menilai ulang strategi mereka dalam menyediakan APD dan peralatan kerja untuk semua pekerja, tidak terbatas

hanya untuk pekerja permanen, penyemprot ataupun pekerja perawatan.

• Sebuah pabrik perlu mengembangkan dan melaksanakan program CSR partisipatif dengan komunitas lokal mereka. Program CSR harus

47

bersifat jangka panjang, terukur dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Sebuah pabrik perlu memastikan dokumentasi yang menyeluruh tentang negosiasi dan konflik dengan masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya.

• Beberapa pabrik perlu mengembangkan rencana aksi dan mengevaluasi sistem basis data mereka untuk meningkatkan kemudahan

pelacakan dokumen dan memperoleh informasi meskipun staf yang bertanggung jawab tidak hadir pada hari tertentu ataupun sudah

keluar dari perusahaan.

Rantai pasokan • Beberapa pabrik perlu membuat mekanisme untuk melacak sumber TBS dari pemasok pihak ketiga atau petani kecil ke pabrik. Pabrik

dapat membuat kontrak dengan pemasok pihak ketiga yang mengikutsertakan informasi tambahan tentang legalitas lahan dan izin

usaha.

• Beberapa pabrik perlu lebih intensif mendidik dan membantu pemasok mereka untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan

keberlanjutan. Upaya-upaya ini harus dicatat dan didokumentasikan.

• Beberapa pabrik perlu membuat program untuk mendukung petani kecil melalui pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan

kapasitas produksi dan menerapkan praktik manajemen yang berkelanjutan. Selain itu, pabrik dapat mendukung petani kecil dengan

pupuk, bibit dan bantuan keuangan berdasarkan kebutuhan.

• Beberapa pabrik perlu membuat peta rantai pasokan untuk setiap pemasok dan mendukung pemasok mereka dalam merekam TBS

untuk pelacakan yang lebih mudah.

• Semua pabrik harus secara intensif dan teratur mengomunikasikan kebijakan keberlanjutan Musim Mas kepada setiap pemasok pihak

ketiga, terutama untuk memastikan sumber TBS sesuai dengan hukum dan kebijakan.

• Beberapa pabrik perlu mengevaluasi kembali persyaratan kontrak bisnis antara pabrik dan pemasok untuk memastikan TBS berasal

dari sumber yang diketahui dan legal.

• Beberapa pabrik harus mengembangkan program untuk mendukung pemasok pihak ketiga dalam melakukan penilaian HCV dengan

peer review oleh personil yang kompeten.

48