PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PASAR MODALOLEH : Yuanita Mutia Rahayu Farez Faylani Syakira Rizky Meinaraja Lubis Wahyu Hidayat Fachrul Marasabessy Rudi Taufan110620110002 110620110010 110620110018 110620110022 110620110036 110620110041 110620110043
Apa itu GCG?Diterjemahkan sebagai: TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Bertujuan untuk: Menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu strategi pengembangan pasar modal Indonesia yang perlu dicermati dan kajiannya dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Definisi Good Corporate GovernanceSISTEM : Mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. STRUKTUR : Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholders) (diadaptasi dari OECD)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA CARA PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK SEBAGAIMANA MESTINYA. GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF AKAN MENCIPTAKAN SISTEM YANG DAPAT MENJAGA KESEIMBANGAN DALAM PENGENDALIAN PERUSAHAAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MAMPU MENGURANGI PELUANG-PELUANG TERJADINYA KORUPSI DAN KESALAHAN MENGELOLA (MISMANAGEMENT) MENCIPTAKAN INSTENIF BAGI MANAJER UNTUK MEMAKSIMUMKAN PRODUKTIVITAS PENGGUNAAN ASET SEHINGGA MENCIPTAKAN NILAI PERUSAHAAN YANG MAKSIMUM.
prinsip GCG : yaitu akuntabilitas, keadilan, keterbukaan dan tanggung-jawab emiten melalui kebijakan dalam mengelola usahanya inilah yang diadakan survey oleh para analis riset, untuk mengetahui sejauh mana penerapannya dan emiten layak untuk dipercaya
Pasar Modal: Bapepam-LK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait GCG Komisaris independen Komite audit Kewajiban penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan Benturan kepentingan dan transaksi afiliasi Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCETARIFTRANSPARANSI AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS INDEPENDENSI FAIRNESS
Prinsip GCG - TARIF Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mepertanggungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen, dan Fairness yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
TAHAP GCG1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada
di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCGchampion di perusahaan. 2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakupupayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin
Parameter Implementasi GCG Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG; Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.
STRATEGI PENGEMBANGAN UMUM1. MENINGKATKAN KETAATAN TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCEGOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF : KEWAJARAN, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN TANGGUNG JAWAB SUPAYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAPAT DITERAPKAN: A. PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN B. SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE.
2. 3.
4.5.
HARMONISASI PERATURAN DAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SECARA TERPADU PENERAPAN KEAMANAN DAN KUALITAS JASA MENGACU PADA STANDAR INTERNASIONAL PENGEMBANGAN PASAR DAN INSTRUMEN PASAR MODAL
Komitmen GCG Pemerintah SE Ketua Bapepam Nomor Se03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten
Komitmen GCG Sektor SwastaBursa Efek Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain
mengatur tentang kewajiban mempunyai KomisarisIndependen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban
keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaantercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.
Harapan untuk Perbaikan Adanya undang-undang atau peraturan yang mengharuskan implementasi GCG khususnya bagi perusahaan swasta. Peningkatan governance bagi instansi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penegakan hukum - Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum.
Harapan untuk Perbaikan ( Sosialisasi dan asistensi tentang GCG khususnya kepada perusahaan yang belum go public. Penerapan GCG yang dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi di sektor swasta. Bapepam LK dan BEI perlu memberlakukan aturan GCG yang lebih luas untuk semua perusahaan yang go public. Menjadikan GCG sebagai Corporate Culture.
GCG SEBAGAI CORPORATE CULTUREPedoman Umum
GCG
Hukum & Peraturan yang berlaku
Visi Misi Sasaran Korporasi
Corporate/ Industry Best Practices
Internal Best Practices
Good Corporate Governance Code Peraturan Teknis / Pelaksanaan Internalisasi / SosialisasiR e v i e w
ImplementasiCorporate Culture
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL (EMITEN)
1. MEMPERCEPAT PROSES RESTRUKTURISASI EMITEN BERMASALAH. 2. MENDORONG UKM DAN KOPERASI MENJADI EMITEN 3. MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM 4. MEMBUAT KETENTUAN KODE ETIK EMITEN
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL (BURSA EFEK)1. MENINGKATKAN LIKUIDITAS DAN EFISIENSI BIAYA 2. MENINGKATKAN KEAMANAN TRANSAKSI BURSA 3. MENINGKATKAN JENIS DAN KUALITAS PELAYANAN BURSA
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL (LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN)1. MENERAPKAN SISTEM KLIRING SECARA MULTILATERALCONTINOUS NET SETTLEMENT MENUJU KEPLADA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)
2.
MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO, DANA JAMINAN,ASURANSI REKENING EFEK INVESTOR DALAM PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
3.
MENYEDIAKAN FASILITAS PINJAM MEMINJAM EFEK.
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL(LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN)
1. 2. 3. 4. 5.
MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENYELESAIAN TRANSAKSI MELALUI PEMINDAHBUKUAN MENYEDIAKAN LAYANAN LINTAS BATAS MENGIMPLEMENTASIKAN REKOMENASI G-30 MENYEDIAKAN RENCANA KELANGSUNGAN USAHA DAN FASILITAS PENANGGULANGAN BENCANA BERPARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL YANG LIKUID DAN EFISIEN.
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL(PERUSAHAAN EFEK)
1. 2.
3.4.
MENINGKATKAN KUALITAS JASA INDUSTRI EFEK MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN BACKOFFICE SYSTEM PERUSAHAAN EFEK MENELITI DAN MENGEMBANGKAN PRODUK DAN JASA-JASA INDUSTRI EFEK. MENGEMBANGKAN KODE ETIK PERUSAHAAN EFEK.
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL(LEMBAGA PENUNJANG)1. BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)MENGADMINISTRASIKAN EFEK-EFEK UNTUK EMITEN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
2.
LEMBAGA PEMERINGKAT EFEKMAMPU MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR SURAT HUTANG DI PASAR MODAL DAN PASAR UANG DENGAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN SECARA OBJEKTIF, INDEPENDEN, DAN BERSTANDAR
INTERNASIONAL.
3.
WALI AMANATPERAN WALI AMANAT YANG BERFUNGSI MEWAKILI KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI PERLU
DIOPTIMALKAN.
4.
KUSTODIANMENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS, MEMANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN AKTIF MENGEMBANGKAN DAN MEMASARKAN JENIS LAYANANNYA.
STRATEGI PENGEMBANGAN PELAKU PASAR MODAL(PROFESI PENUNJANG)1. AKUNTAN PUBLIKMENGEMBANGKAN KEMAMPUANNYA UNTUK MENGANTISIPASI PERSAINGAN DENGAN AKUNTAN DARI NEGARA LAIN. UNTUK ITU, AKUNTAN PERLU LEBIH MENCERTMATI PERKEMBANGAN PASAR MODAL DENGAN MEMAHAMI JENIS JENIS INSTRUMEN YANG DIPERDAGANGKAN DAN MEKANISME PERDAGANGAN INSTRUMEN TERSEBUT.
2.
KONSULTAN HUKUMMAMPU MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MENYEMPURNAKAN DAN MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL.
3.
PENILAI MEMPERBAIKI DAN MENINGKATAN KUASLITAS LAPORAN PENILAIAN, DENGAN CARA PEMILIHAN DAN PEMAKAIAN METODE PENILAIAN YANG TEPAT, PEMBUATAN LAPORAN YANG PADAT, SISTEM DAN DALAM BENTUK YANG STANDAR, SEHINGGA MUDAH DIPAHAMI.
4.
NOTARIS MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERATURAN-PERATURAN DIBIDANG PASAR MODAL YANG MENGACU KEPADA STANDAR INTERNASIONAL.
Peraturan Terkait di Indonesia Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 Tugas dan tanggung jawab, antara lain: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 Tugas dan tanggung jawab, antara lain: (Lanjutan) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tugas dan tanggung jawab: Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
Kepmen BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
Peraturan Lain Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir komite audit, mencakup antara lain:a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; b) uraian tugas dan tanggung jawab; c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit
PendahuluanGCG ENFORCEMENTPASAR MODAL DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT & KOMITE LAINNYA INVESTOR / PEMEGANG SAHAM /RUPS
AUDITOR EKSTERNAL
KREDITOR & PEMASOK
PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
MEDIA MASSA ASOSIASI INDUSTRI
DIREKSI , INTERNAL AUDIT DAN MANAJEMEN
REGULATOR
KEKUATAN PASAR
INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK LAIN
SERIKAT PEKERJA
KARYAWAN
Private Sector Enforcement
Internal Enforcement
Public Sector Enforcement
33
THANK YOU
