PENERAPAN ATAS TINDAKAN TIDAK TERPENUHINYA JANJI …

PENERAPAN ATAS TINDAKAN TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEBAGAI PERBUATAN

MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3277 K/PDT/2000 DAN PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NO.1398 K/PDT/2005)

Afnaan

Rosa Agustina

Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara Sesama Anggota

Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan dari janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, akibat hukum dari janji untuk melangsungkan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janjinya untuk dikawini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai penerapan janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah janji untuk melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian, akan tetapi apabila akibat dari tidak dipenuhinya janji tersebut telah melanggar norma kesusilaan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Kata Kunci : Janji Kawin, Norma Kesusilaan, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

This thesis reveals any implementation of an agreement to do marriage in Indonesia, legal consequences of such agreement and legal protection for the aggrieved party based on the consideration of Indonesian Supreme Court’s judgments. Furthermore, this thesis also compares Indonesian and Dutch regulations regarding the implementation of agreement to do marriage. The research on such questions resulted to conclusion that any consent in such agreement to do marriage does not establish any legal obligation or other legal consequences, so that such conduct can not be sued or claimed for compensation. Otherwise, if then found that such consent had violated with the norms of decency,then such conduct can be qualified as an Unlawful Act. Key Words : Agreement to do Marriage, Norms of Decency, Unlawful Act.

Penerapan atas..., Afnaan, FH UI, 2013

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan manusia lain dalam

menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan kehidupan tersebut, timbulah hubungan-

hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan

antar sesama anggota manusia yang terjadi menyebabkan timbulnya hubungan perdata,

seperti terjadinya suatu perkawinan yang terjadi diantara dua belah pihak laki-laki dengan

perempuan.

Sebelum terjadinya suatu perkawinan dilandasi dengan adanya kesepakatan antara

masing-masing pihak agar perkawinan tidak didasari dengan keterpaksaan, selain itu sebelum

berlangsungnya perkawinan juga didasari oleh pernyataan masing-masing pihak bahwa para

pihak telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Tidak sedikit pasangan yang melakukan

pertunangan dan ataupun perjanjian untuk melangsungkan perkawinan sebelum terjadinya

suatu perkawinan, pertunangan maupun perjanjian untuk melangsungkan perkawinan disini

tidak menimbulkan akibat hukum apapun akan tetapi hanya sebagai pengikat bahwa pasangan

tersebut akan memasuki ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

Dikarenakan pertunangan atau perjanjian untuk melangsungkan perkawinan tidak

memiliki akibat hukum apapun, maka sering terjadinya pembatalan secara sepihak mengenai

hal tersebut di dalam masyarakat kota maupun masyarakat daerah. Tidak menepati janji

kawin mungkin untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan masalah yang

besar, akan tetapi tidak demikian untuk sebagian orang lainnya. Sering terjadi bahwa wanita

atau pihak yang diingkari janjinya telah terbuai akan janji pihak lain sehingga wanita tersebut

telah memberikan kehormatan atas harga dirinya, selain itu tidak sedikit juga telah terjadi

bahwa wanita atau pihak yang diingkari janjinya telah menanggung beban hidup dari pihak

yang ingkar janji tersebut, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerugian yang diderita pihak

yang diingkari janji kawin tidak terbatas hanya kerugian yang bersifat materiil saja, akan

tetapi mencakup kerugian idiil.

Ironis nya, cukup jarang sekali terjadi bahwa wanita atau pihak yang merasa dirugikan

menuntut untuk dinikahi atau menuntut dimuka pengadilan. Banyak faktor yang

menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain rasa malu yang dihadapi wanita atau pihak yang


diingkari tersebut, ketidak tahuannya akan hukum, dan hukum perkawinan yang sekarang

berlaku di Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai ingkar janji untuk

melangsungkan perkawinan.

Perkawinan itu sendiri di Indonesia telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU No.1 Tahun 1974

menggantikan peraturan-peraturan lama yang sebelumnya berlaku, antara lain : Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Ordonansi Perkawinan

Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie

Christen Indonesiers/HOCI Stb. 1933 No. 74).1

Selanjutnya, walaupun telah ada undang-undang perkawinan nasional yaitu UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ternyata peraturan perundang-undangan yang ada

sebelumnya masih diberlakukan, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.2 Sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keberlakuan KUH Perdata setelah Indonesia merdeka di dasarkan pada Peraturan Peralihan

Pasal II,dan IV UUD 1945 (sebelum diamandemen). Terlepas dari adanya angapan bahwa

KUH Pedata merupakan peninggalan Belanda dan sudah ketinggalan zaman, namun di bidang

hukum keluarga dan perkawinan pengaturan dalam KUH Perdata masih lebih lengkap dan

lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1974.3

Selain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan lain

mengenai perkawinan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Ketentuan ini berlaku khusus bagi Warga

Negara Indonesia yang beragama islam.4

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai

janji untuk melangsungkan perkawinan dan akibat dari janji tersebut, sedangkan Pasal 58

1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No.1, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No.

3400, Ps. 66.

2 Rosa Agustina(1), “Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia” dalam Beberapa Catatan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia,( Denpasar:Pustaka Larasan, cet.1, 2012) hlm. 129

3 Ibid.,

4 Ibid., hlm. 129-130


KUH Perdata menyatakan, bahwa5

Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan

berlangsung nya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan

bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti

rugi dalam hal ini adalah batal.

Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa janji kawin tidak memberlakukan asas

pacta sunt servanda, sehingga janji kawin tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun,

dan tidak memberikan perlindungan apapun bagi setiap pihak yang mengadakan janji kawin

tersebut. Akan tetapi selanjutnnya dinyatakan lagi di dalam Pasal 58 KUH Perdata apabila

telah adanya pemberitahuan pengumuman kepada pihak catatan sipil untuk melangsungkan

perkawinan, maka dapat diajukan tuntutan guna penggantian biaya dan kerugian bagi pihak

yang diingkari dengan masa daluarsa 18 bulan. Kemudian timbulah pertanyaan-pertanyaan

bagaimanakah janji kawin yang belum diikuti suatu pengumuman? Apakah pihak yang

dirugikan tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi?

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dikenal nya istilah mengenai janji

untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dikenalnya istilah mengenai peminangan dan

akibat hukum dari peminangan tersebut.

Kasus yang berkaitan dengan ingkar janji kawin antara lain Putusan Mahkamah

Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005. Dari

Putusan MA RI No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan MA RI No. 1398 K/Pdt/2005 timbulah

pertanyaan apa saja yang mendasari Mahkamah Agung dalam memberikan putusan mengenai

sengketa ini sedangkan Pasal 58 KUH Perdata menyatakan janji kawin tidak menimbulkan

akibat hukum, selain itu bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara penerapan janji

kawin di Indonesia dengan Belanda. Hal inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini, untuk

melihat perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janji kawin dan melakukan

perbandingan antara Hukum Positif di Indonesia dengan Belanda terkait dengan masalah

penerapan janji kawin.

B. Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pengaturan janji kawin di Indonesia?

5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R Subekti dan

Tjitrosudibio, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2003). psl. 58


b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang di ingkari janji kawin dalam

sengketa ini?

c. Bagaimanakah pengaturan konsep hidup bersama dikaitkan dengan janji kawin di

Belanda?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaturan janji kawin di Indonesia.

b. Untuk mengetahui penerapan janji kawin di Indonesia.

c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan bagi pihak yang diingkari janjinya

dalam melangsungkan perkawinan.

d. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung dalam

memutus perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dikarenakan

ingkar janji untuk melangsungkan perkawinan.

e. Untuk mengetahui perbandingan antara penerapan janji kawin di Indonesia dengan di

Belanda.


TINJAUAN TEORITIS

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memberikan

definisi bahwa perbuatan melawan hukum adalah :

Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.6

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan melawan

hukum atau tidak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain :

a. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu

perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang

merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).7

b. Perbuatan yang terdapat di dalam unsur pertama harus memenuhi unsur perbuatan

tersebut melawan hukum, yang memiliki ketentuan berdasarkan Arrest tanggal 31 Januari

tahun 1919, yaitu :

a) Melanggar hak subyektif orang lain;

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

c) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan;

d) Bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehati-hatian.

c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:

a) Kesalahan diartikan dalam arti subyektifnya maka mengenai seorang pelaku pada

umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah

keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan

6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R Subekti dan

Tjitrosudibio, , (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2003 , Psl.1365.

7 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (2)(Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 9


arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung

jawabkan.8

b) Kesalahan dalam arti obyektif, maka yang menjadi permasalahan apakah si pelaku

pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu

perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia seharusnya dapat mencegah terjadinya akibat-

akibat dari perbuatan konkrit yang terjadi.

d. Harus adanya kerugian yang ditimbulkan. Kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata

kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian materiil

adalah kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melawan hukum, hilangnya keuntungan

yang seharusnya diharapkan atau berhubungan mengenai harta kekayaan dan

dipersamakan dengan uang dan dapat pula bersifat materiil, yaitu kerugian berupa

hilangnya kenikmatan atau kesenangan atau sebuah barang atau benda.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang menerangkan bahwa

memang kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum

tersebut

Teori Schtutznorm atau dikenal dengan ajaran relativitas berasal dari hukum Jerman

yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “schutz” itu sendiri memiliki

pengertian perlindungan, sedangkan “norm” memiliki arti norma, sehingga “schutznorm”

dapat diartikan sebagai norma perlindungan.

Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dimintakan pertanggung jawabannya atas

suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak cukup hanya

dengan menunjukan adanya unsur hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan

kerugian yang timbul, akan tetapi perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang

dilanggar tersebut memang untuk melindungi kepentingan korban.

Teori Schutznorm disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari

teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa merupakan perbuatan melawan

hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi

korban Y.9

Teori ini memiliki perdebatan yang sangat hebat, pro dan kontra terhadap teori ini.

8 Vollmar, Verbintenissen en bewijsrecht, hlm. 327 dikutip oleh Moegni Djojodirdjo, , hlm. Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982) 66.

9 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung : Citra Aditya Bakti,2005), hlm. 15


Tidak semua para ahli hukum di negeri Belanda yang menyetuju teori ini, tidak sedikit pula

yang menentang, walaupun putusan Hoge Raad lebih banyak yang mendukung teori

schutznorm ini. Namun demikian, penerapan teori schultznorm ini sebenarnya dalam kasus-

kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:10

a. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak diperluas secara wajar.

b. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana hubungan antara

perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.

c. Untuk memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan (forsee ability) terhadap

hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (proximate causation).

Seperti yang telah di jelaskan oleh Penulis sebelumnya, terdapat 3 (tiga) peraturan

perundang-undangan mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu KUH Perdata, UU

No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga terdapatnya 3 (tiga)

pengaturan mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, yaitu :

a. Janji kawin di dalam KUH Perdata di Indonesia diatur do dalam Pasal 58 KUH Perdata,

yang menyimpulkan :

a) Janji melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka

hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk

menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu.

Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal;

b) Namun jika pemberitahuan kawin telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat

menjadi dasar untuk menuntut kerugian;

c) Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak

pengumuman rencana perkawinan.

b. Sedangkan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak ada satu pun pasal yang mengatur

mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan

dari janji tersebut.

c. KHI tidak mengenal istilah janji untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi

dikenalnya istilah peminangan. Peminangan di dalam KHI dianggap sebagai wadah yang

merupakan tata cara sebelum melangsungkan perkawinan dan dapat menimbulkan

implikasi moral. Akan tetapi tidak timbulnya akibat hukum dari peminangan tersebut, hal

tersebut dirasa karena peminangan berbeda dengan perkawinan.

10 Ibid.,


METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis-

normatif. Metode ini digunakan penulis untuk menjawab seluruh permasalahan yang terdapat

dalam penelitian. Penulis meneliti, mendeskripsikan dan mencoba menerapkan kaidah

dan/atau norma hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan yang terdapat di Indonesia.

Bentuk penelitian ini disebut dengan penelitian yuridis-normatif karena ”peneliti

mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis.”11 dalam penelitian ini hukum

positif dan norma tertulis yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

seluruh undang-undang yang terkait. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe

penelitian evaluatif yaitu penelitian yang ”memberikan penilaian atas kegiatan program yang

telah dijalankan”.12 Dalam hal ini, peneliti memberikan penilaian atas penerapan tindakan

tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melawan

hukum berdasarkan hukum perikatan di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan

menggunakan tipe penelitian problem finding yaitu penelitian yang ”bertujuan untuk

menemukan masalah”.13 Dalam hal ini, peneliti akan mencari permasalahan dari penerapan

ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum (bentuk-bentuk pelanggaran dan

penerapan sanksi serta bentuk putusan Mahkamah Agung). Penelitian akan menggunakan

data sekunder, yaitu, data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan

perundangan, putusan Mahkamah Agung, buku-buku, majalah, artikel dan bahan-bahan yang

berhubungan dengan penelitian yang tentunya dapat membantu peneliti dalam melakukan

penelitian.

11 Sri Madmuji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), hlm.10.

13 Soekanto, Loc.cit


PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan MA No. 3277 K/PDT/2000 dan Putusan MA No. 1398

K/Pdt/2005

Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan janji untuk melangsungkan perkawinan

di Indonesia adalah Putusan MA RI No. 3277 K/Pdt/2000 dan yang terakhir ialah Putusan

MA RI No. 1398 K/Pdt/2005, keduanya merupakan putusan yang berkaitan dengan penerapan

ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum di Indonesia. Kedua putusan tersebut

menimbulkan isu hukum dan analisisnya sebagai berikut :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Para Tergugat dalam kedua perkara yang berbeda tersebut telah melakukan perbuatan

melawan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang

menyatakan,

Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.14 Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, hal tersebut

dikarenakan Para Tergugat telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Para Penggugat,

dengan demikian Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Para Penggugat. Selain itu,

perbuatan Tergugat juga merupakan perbuatan yang sama sekali tidak patut untuk dilakukan

karena bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan norma-norma moral dalam masyarakat

serta menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan melawan

hukum atau tidak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain :

a. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu

perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang

merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya);15

14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit., ps.1365.


b. Perbuatan yang terdapat di dalam unsur pertama harus memenuhi unsur perbuatan

tersebut melawan hukum;

c. Harus ada kesalahan;

d. Harus adanya kerugian yang ditimbulkan;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang menerangkan bahwa

memang kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum

tersebut.

Para Tergugat dalam kedua perkara yang berbeda tersebut dianggap telah melakukan

perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur tersebut dengan melakukan ingkar

janji untuk mengawini Para Penggugat dan hal tersebut dirasa telah bertentangan dengan

norma kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan

bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan

kerugiaan baik materiil maupun idiil kepada Para Penggugat.

Dalam kasus ini dapat juga diterapakan keberlakuan dari teori relativitas (schutznorm),

Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu

perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, tidak cukup hanya dengan

menunjukan adanya unsur hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

yang timbul, akan tetapi perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar

tersebut memang untuk melindungi kepentingan korban. Dalam kasus ini, perbuatan Tergugat

telah melanggar kesusilaan dan melanggar kepentingan Penggugat dengan tidak dipenuhinya

janji untuk mengawini Penggugat oleh Tergugat.

Adapun bentuk pertanggung jawaban yang dapat dimintakan pada Tergugat ialah

pertanggung jawaban secara langsung, artinya Tergugat sendirilah yang harus bertanggung

jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, Tergugat

harus memberikan ganti rugi baik itu ganti rugi aktual akibat kerugian finansial dan rasa malu

yang dialami Penggugat, maupun ganti rugi nominal sebagai bentuk pertanggung jawaban

dari perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam Putusan MA RI No. 1398

K/Pdt/2005 Tergugat I merupakan anak dibawah umur dan belum berpenghasilan, maka

berdasarkan pasal 1367 alinea kedua KUH Perdata maka yang berkewajiban untuk

bertanggung jawab ialah orang tua atau wali Tergugat I, yang merupakan Tergugat II.

Isu hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar gugatan dari kedua

perkara ini juga di dasari oleh Yurisprudensi MA RI No. 3191 K/Pdt/1984 yang berbunyi,

15 Rosa Agustina(2), Op.Cit., hlm 8.


Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi MA RI No. 3191

K/Pdt/1984 Mahkamah Agung di dalam setiap putusannya menyatakan bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum

dikarenakan telah bertentangan dengan norma kesusilaan dan karenanya diwajibkan untuk

membayar ganti kerugian.

b. Janji Melangsungkan Perkawinan di Indonesia

Dikarenakan dalam perkara ingkar janji kawin ini gugatan diajukan secara perdata maka

peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah KUH Perdata dan atau UU No. 1 Tahun

1974. Akan tetapi, karena di dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak adanya pengaturan mengenai

janji kawin dan akibatnya, maka berdasarkan pasal 66 UU No.1 Tahun 1974, maka

keberadaan buku 1 KUH Perdata tentang Perkawinan dapat diberlakukan.

Janji kawin seperti yang terdapat dalam pasal 58 KUH Perdata merupakan janji dari salah

satu pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak lain yang didasari itikad baik

demi mewujudkan perkawinan yang langgeng dan bahagia, dan juga sebagai bukti keseriusan

akan hubungan mereka. Namun pasal 58 KUH Perdata ini terlalu kaku dan kurang fleksibel

terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi, seperti apabila janji kawin tersebut digunakan

dengan itikad buruk. Dari kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa

keberlakuan pasal 58 KUH Perdata ternyata tidak berlaku mutlak selama janji kawin

digunakan sebagai tipu daya dari salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan dari pihak

lainnya yang melawan hukum.

Janji yang diungkapkan Tergugat kepada Penggugat untuk mengawini Penggugat

berdasarkan Pasal 58 KUH Perdata tidak memiliki akibat hukum atau adanya keberlakuan

dari asas pacta sunt servanda, sehingga tidak dapat diajukannya gugatan wanprestasi dimuka

pengadilan.

Namun demikian, perbuatan ingkar janji kawin dapat dituntut ke pengadilan dengan dalil

Perbuatan Melawan Hukum, pengajuan gugatan di muka pengadilan bukan untuk menuntut

pemenuhan janji kawin tersebut atau untuk melangsungkan perkawinan seperti yang telah


dijanjikan akam tetapi untuk pemenuhan ganti rugi atas kerugian yang diderita karena tidak

terlaksananya janji kawin, baik materiil maupun idiil.

Ada pembaruan pemikiran dalam kedua perkara tersebut, yaitu bahwa apabila salah satu

pihak beritikad buruk dalam penggunaan janji kawin hanya demi mendapatkan suatu

keinginan ataupun keuntungan tertentu, maka penggunaan pasal 58 dapat diselewengkan

dalam hal tidak perlu adanya pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil yang diikuti

dengan pengumuman kawin terlebih dahulu untuk dapat menuntut penggantian biaya, rugi,

dan bunga atas kerugian yang telah diderita oleh pihak lainnya.

Hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut, juga telah cukup peka dalam

menganalisa apakah perbuatan Tergugat benar-benar telah bertentangan dengan kaidah

kesusilaan sebagai kaidah tidak tertulis. Artinya Hakim tersebut tidak kaku atau hanya

berpegangan pada kaidah normatif yang tertulis seperti undang-undang saja, namun juga

memperhatikan kaidah tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Hakim disini telah

melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan berusaha menyelaraskan dengan nilai-nilai

dalam masyarakat tersebut.

Hal terpenting yang sekiranya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini

ialah Hakim disini berasumsi bahwa ada keadilan masyarakat yang terganggu yang

ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat. Tindakan Tergugat tidak hanya menimbulkan rasa malu

dan kerugian bagi Penggugat,namun juga menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat

karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan budaya setempat dan tidak patut untuk

dilakukan. Maka dalam hal ini, Hakim berusaha membenahi kegoncangan tersebut tidak

hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun juga melihat hal lain yang tidak

bisa dilihat oleh undang-undang.

Jika hanya berdasarkan Pasal 58 KUH Perdata maupun UU No.1 Tahun 1974, maka

perbuatan ingkar janji kawin yang dilakukan Tergugat tidak dapat dikenai hukuman apapun

karena hal tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata maupun UU No.1 Tahun 1974. Namun

dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung tetap menganggap bahwa Para Tergugat bersalah

dan oleh karena itu Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi sejumlah uang tertentu

kepada Para Penggugat.

Sehubungan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa bagi hakim

dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya

dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat. Sedangkan yang bersifat


menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun

sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.16

B. Konsep Hidup Bersama dan Janji Untuk Melangsungkan Perkawinan di

Belanda

Belanda merupakan negara yang memperbolehkan bagi pasangan untuk melaksanakan

hidup bersama. Tindakan seperti itu bukan merupakan tindakan yang dilarang. Bagi pasangan

yang memilih untuk hidup atau tinggal bersama melakukan perjanjian kohabitasi. Di dalam

BW Belanda perjanjian kohabitasi bukanlah perjanjian yang ditetapkan (seperti perjanjian

diatur dalam buku 7 dan 7a dari BW Belanda) dan tidak ada ketentuan hukum khusus yang

mengatur perjanjian seperti itu. Sebuah perjanjian hidup bersama tidak selalu harus dibuat

oleh seorang Notaris Hukum Perdata, tetapi juga dapat dibuat sebagai perjanjian pribadi.17

Dengan adanya kebolehan untuk melakukan hidup bersama atau kohabitasi di belanda,

maka terdapatnya pengaturan mengenai perjanjian hidup bersama yang terdaftar bagi

pasangan yang melaksanakan hidup bersama di Belanda.

Akibat hukum dari pasangan hidup bersama yang terdaftar sebagian besar sama dalam

perkawinan. Beberapa perbedaan penting antara pasangan hidup bersama yang terdaftar dan

perkawinan adalah sebagai berikut ;18

a. Sebuah pasangan hidup bersama yang terdaftar tidak otomatis mengakibatkan hubungan

keluarga dengan anak-anak yang lahir dalam pasangan hidup bersama tersebut..Namun

pasangan hidup yang terdaftar benar-benar secara otomatis memiliki kewenangan hidup

bersama sebagai orang tua atas anak yang lahir selama kehidupan bersama yang terdaftar

tersebut, asalkan anak tersebut tidak juga memiliki hubungan warga yang sah

secara hukum dengan orang tua lain (pasal 1:253aa dan 1:253sa BW).19

b. Sebuah pasangan hidup bersama yang terdaftar dapat dihentikan dengan persetujuan

antara para pihak tanpa intervensi pengadilan (pasal 1:80c(c)BW). Namun, sejak 1 Maret

2009 intervensi pengadilan telah menjadi wajib, jika para pasangan memiliki kewenangan

16 Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya

Bakti,1993) hal. 32.

17 Hans H.M. ter Haar, et. al., “Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia dalam Hukum tentang orang dan Hukum Keluarga,cet.1 (Denpasar : Pustaka Larasan,2012), hlm.32.

18 Ibid.,hlm. 38-39

19 Ibid.,


bersama atau tunggal sebagai orang tua atas satu atau lebih dari anak-anak bersama

mereka atau jika mereka memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua atas satu atau

lebih anak berdasarkan pasal 1:253sa atau 1:253t BW

c. Selain perbedaan-perbedaan ini, ada juga perbedaan dari suatu hakikat prosedural (seperti

isi yang berbeda dari pernyataan yang dibuat pada kantor pencatatan kelahiran, kematian,

dan perkawinan). Selain itu, pemisahan secara hukum tidak mungkin dalam kasus

pasangan hidup bersama yang terdaftar ; pemisahan secara hukum (pemisahan tempat

tinggal dan pangan) masih diperuntukan bagi pasangan yang sudah menikah.20

Sedangkan pengaturan mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan di Belanda,

diatur di dalam pasal 1:49 BW Belanda yang baru, yang berbunyi

1. Engagements to marry do not vest a right of action to enter into marriage nor a right to compensation on account of breach of the engagement. Any covenants which derogate thereform shall be null and void.

2. However, if an instrument of declaration of marriage has been drawn up. This may constitute of ground for damages claim for any actual financial lossess without account being taken of any future loss of profit. The right of action shall lapse upon the expiry of eighteen months from the date of the instrument of declaration of marriage. 21

Pengaturan janji kawin di dalam Pasal 58 KUH Perdata dan Pasal 1:49 BW Belanda

yang baru memiliki kesamaan, bahwa dengan tidak terpenuhinya janji kawin tidak dapat

dituntut ganti kerugian, terkecuali telah dilakukannya pemberitahuan kawin terlebih dahulu.

Yang menjadi perbedaan disini ialah dengan adanya konsep hidup bersama di Belanda

baik yang terdaftar maupun tidak, maka bagi pasangan yang melakukan hidup bersama atau

tinggal bersama hal tersebut tidak melanggar norma kesusilaan maupun kepatutan, hal

tersebut dikarenakan hidup bersama di Belanda sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar

bagi para pasangan yang memiliki hubungan asmara.

Sehingga apabila salah satu pihak merasa diingkari janjinya untuk dikawini dan

mereka telah melakukan hidup bersama maka pihak tersebut tidak dapat digunakannya dalil

atas perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kesusilaan dan kepatutan sehingga

menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil, karena terdapatnya konsep hidup

bersama di Belanda baik yang terdaftar maupun tidak. Sehingga bagi pihak yang diingkari

janji untuk dikawini akan sulit sekali mendapat perlindungan hukum.

20 Ibid.

21 The Civil Code of The Netherlands [Nieuw Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh Hans Warendrof, et.al., Op.Cit., Book 1, Title 5, Section 3, Article 49.


KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan, bahwa :

a. Janji untuk melangsungkan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 58 KUH Perdata tidak

menimbulkan akibat hukum ataupun keberlakuan dari asas pacta sunt servanda seperti

yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, maka tidak dapat dilakukan gugatan

atas dasar wanprestasi terhadap janji ini. Ketentuan Pasal 58 KUH Perdata ini dianggap

terlalu kaku dan kurang fleksibel terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi, seperti

apabila janji kawin tersebut digunakan dengan itikad buruk. Oleh sebab itu ketentuan dari

Pasal 58 KUH Perdata sering dirasa tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak

yang diingkari janji untuk dikawini.

b. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang telah di ingkari janji kawin,

Mahkamah Agung telah memutus dua kasus yang berkaitan dengan hal tersebut dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu :

a) Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 memutus kasus yang terjadi di

Surabaya antara Penggugat (Wetty Trisnawati) yang telah di ingkari janji nya untuk

dikawini oleh Tergugat (Hari Wisnu). Dalam putusan Mahkamah Agung ini, pihak

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian

kepada Penggugat baik secara materiil maupun idiil. Dengan dinyatakannya bahwa

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berkewajiban untuk

membayar ganti rugi kerugian, hal tersebut telah memberikan rasa adil bagi Penggugat.

Dalam memutus kasus ini, putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 1365 KUH

Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Yurisprudensi MA RI No. 3191

K/Pdt/1984 tentang ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum dan

mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan

hukum tidak tertulis, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam

memutus perkara ini telah menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan

hukum. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung ini dirasa telah memberikan rasa


adil bagi Penggugat karena telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun

idiil.

b) Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005 memutus kasus yang terjadi di

Semarang antara Penggugat (wali dari Iva Fictorianingsih) dengan Tergugat I (Bagus

Adijatmiko). Dalam kasus ini, Iva Fictorianingsih telah diingkari janji nya yang

tertuang di dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I untuk mengawini

Iva Fictorianingsih yang diakibatkan hamilnya Iva Fictorianingsih karena telah

berhubungan badan dengan Tergugat I. Tidak terpenuhinya janji tersebut menyebabkan

Iva Fictorianingsih dan keluarganya mengalami kerugian baik secara materiil maupun

idiil. Dalam putusan ini, Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan

hukum dan berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dan

bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak yang dikandung oleh Iva Fictorianingsih,

akan tetapi dikarenakan Tergugat I belum memiliki penghasilan yang tetap maka

tanggung jawab untuk mengganti kerugian dilaksanakan secara tanggung renteng

bersama Tergugat II (ayah dari Tergugat I). Dalam memutus kasus ini, putusan

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan

Hukum, Yurisprudensi MA RI No. 3191 K/Pdt/1984 tentang ingkar janji sebagai

perbuatan melawan hukum dan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan

dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis. Selain memberikan rasa adil

bagi Iva Fictorianingsih dan Penggugat, putusan ini juga telah memberikan rasa adil

bagi anak yang dikandung oleh Iva Fictorianingsih karena Tergugat I memiliki

kewajiban untuk menanggung nafkah dari anak yang dikandung oleh Iva

Fictorianingsih.

c. Berdasarkan BW Belanda yang baru (Nieuw Burgelijk Wetboek) janji kawin tidak

menimbulkan akibat hukum ataupun keberlakuan dari asas pacta sunt servanda, sehingga

janji kawin tidak dapat dilaksanakannya tuntutan di muka pengadilan karena tidak

terpenuhinya janji kawin tersebut, terkecuali telah adanya pemberitahuan mengenai

perkawinan kepada catatan sipil dan batas waktu untuk melakukan penuntutan maksimal

18 bulan setelah adanya pemberitahuan. Selain itu, dengan diakuinya konsep hidup

bersama baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar hidup bersama dianggap tidak

melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, oleh karena itu ingkar

janji kawin di Belanda tidak dapat dituntut berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum.


SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh

Penulis berkaitan dengan penerapan atas tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan

perkawinan di Indonesia, yaitu :

a. Sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat agar tidak melakukan hubungan badan di luar

perkawinan, hal tersebut dikarenakan Pasal 58 KUH Perdata tidak menimbulkan akibat

hukum apapun.

b. Walaupun berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 3191 K/Pdt/1984, Putusan MA RI No.

3277 K/Pdt/ 2000, dan Putusan MA RI 1398 K/Pdt/2005 ingkar janji untuk

melangsungkan perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi hakim

dalam memutus perkara seperti ini harus melihat secara kasuistis bagaimana perbuatan ini

bisa terjadi, sehingga tidak setiap laki-laki yang meninggalkan perempuan secara sepihak

dapat dimintakan ganti rugi.


KEPUSTAKAAN

Buku

Agustina,Rosa. Perbuatan melawan Hukum, cet.2. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. ___________. “Perbuatan Melawan Hukum” Dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations). Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.

Djojodirdjo, M.A Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982. Fuady,Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung : Citra Aditya Bakti,2005.

Haar, Hans H.M. ter. Et. al. “Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia” Dalam Hukum tentang orang dan Hukum Keluarga,cet.1. Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.

Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Mertukusomo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1993. de. Deel, Verbintenissenrecht. Universitaire Pers : Leiden, 1995.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No.1, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3400. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2003. Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno, cet.21. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Abdurrahman. Cet. 4. Jakarta : Akademika Pressindo, 2004 The Civil Code of The Netherlands [Nieuw Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Hans Warendrof, Hans Warendrof, et.al., The Netherlands : Kluwer Law International,2009.



PENERAPAN ATAS TINDAKAN TIDAK TERPENUHINYA JANJI …

Documents