PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI … Depan.pdf · terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung yang belum berjalan maksimal. Oleh karena itu menarik minat penulis

i

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN

TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG

I GUSTI NGURAH SURYA ADHI KENCANA PUTRA

NIM. 1203005310

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

ii

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN

TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG

I GUSTI NGURAH SURYA ADHI KENCANA PUTRA

NIM. 1203005310

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

iii

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN

TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

I GUSTI NGURAH SURYA ADHI KENCANA PUTRA

NIM. 1203005310

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

iv

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2016

v

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL : 29 APRIL 2016

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor: 698/UN14.1.11.1/PP.05.02/2016 Tanggal 16 Maret 2016

vi

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya,

Akhirnya skripsi yang berjudul “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG ” dapat diselesaikan

tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademis lainnya guna untuk

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

Ide awal dari penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG ”

adalah karena melihat fenomana yang terjadi di masyarakat rangka pelaksanaan

terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung yang belum berjalan

maksimal. Oleh karena itu menarik minat penulis untuk membahas dan meneliti

bagaimana penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten

Badung.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta

bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu melalui

kesempatn ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

vii

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., sebagai Dekan

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH,. MH., sebagai Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus sebagai Pembimbing

Akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan selama penulis

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana serta

sebagai Pembimbing I yang telah membantu memberikan petunjuk

maupun membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk

menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak I Nyoman Bela Siki Layang, SH., MH., sebagai Pembantu

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak I Wayan Suardana, SH., MH., sebagai Pembantu Dekan III

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

5. Bapak Kadek Sarna, SH., M.Kn., sebagai Pembimbing II yang telah

membantu memberikan petunjuk maupun membimbing penulis

dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak I Ketut Suardita, SH., MH., sebagai Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah

menyetujui skripsi saya ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

yang telah mendidik, membimbing, memberikan pengajaran dan

membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berguna selama

penulis mengikuti perkuliahan.

viii

8. Bapak Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana

beserta segenap staff dan jajarannya, yang telah membantu penulis

dalam mengurus segala kebutuhan dan keperluan administrasi selama

mengikuti perkuliahan.

9. Kepada orang tua penulis, Ayah I Gusti Ngurah Ketut Suamba, dan

Ibu Anak Agung Ayu Udiani serta Adik I Gusti Ayu Cahyani Indah

Permata Putri, yang telah memberikan dorongan semangat dan

bantuan baik moril maupun materiil selama mengikuti perkuliahan

dan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada sabahat penulis, Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana

dan Rudy Priyatna yang telah membantu penulis baik memberikan

dorongan, semangat dan pengalaman yang tak akan terlupakan

selama mengikuti perkulihan hingga penyusunan skripsi ini.

11. Kepada kawan- kawan seperjuangan penulis ( Antoni Giri, Desika

Putri, Indyana Prananta, Ogek Kar, Gung Manu, Rika Rahim, Wah

Tirta, Dea Ranti, Dede Sannyasa, Bagus Wijaksana, Gede Angga

Prawirayuda, Ari Maharta, Intan Permatasari) dan seluruh teman-

teman angkatan Tahun 2012 yang telah memberikan pengalaman yang

tak terlupakan, bantuan, dukungan, doa kepada penulis baik selama

mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.

12. Seluruh Pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah banyak membantu, mendukung dan mendoakan penulis

selama mengikuti proses perkulihan dan penyusunan skripsi.

ix

Akhirnya semoga budi baik dari Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah diberikan

akan mendapatkan imbalan yang sesuai dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan

Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini maih jauh dari

sempurna, baik dari penyajiannya maupun dalam penyusunannya, seperti

ungkapan pepatah yang mengatakan “tiada gading yang tidak retak”. Hal ini

semata-mata karena kemampuan dan pengetahun penulis yang sangat terbatas.

Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati senantiasa mengharapkan

bantuan serta masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun yang

diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat baik sebagai bahan bacaan maupun pengetahuan bagi

kita semua.

OM Shanti, Shanti, Shanti, OM

Denpasar, 18 Februari 2016

Penulis

x

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/

Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun,

dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban

ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Denpasar, 18 Februari 2016

Yang menyatakan,

(I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra)

NIM. 1203005310

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ................................................................................. i

HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................. ii

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... iv

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ..................................... v

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................. x

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xi

ABSTRAK ................................................................................................................ xv

ABSTRACK ............................................................................................................. xvi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah .................................................................... 7

1.4 Orisinalitas Penelitian ........................................................................ 8

1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................... 11

1.5.1 Tujuan Umum ........................................................................ 11

1.5.2 Tujuan Khusus ....................................................................... 11

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................. 11

1.6.1 Manfaat Teoritis...................................................................... 11

xii

1.6.2 Manfaat Praktis ....................................................................... 12

1.7 Landasan Teoritis .............................................................................. 13

1.8 Metode Penelitian .............................................................................. 22

1.8.1 Jenis Penelitian ...................................................................... 22

1.8.2 Jenis Pendekatan .................................................................... 23

1.8.3 Sifat Penelitian ....................................................................... 24

1.8.4 Data dan Sumber .................................................................... 24

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data .................................................... 26

1.8.6 Teknik Penentuan Sample Penelitian ..................................... 28

1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data ............................................... 29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM KAWASAN

TANPA ROKOK ......................................................................................... 30

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ................................... 30

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum ............................................... 30

2.1.2 Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi .................... 34

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Rokok .................................................... 38

2.2.1 Pengertian Rokok ................................................................... 38

2.2.2 Pengaruh Buruk Dari Rokok ................................................. 41

2.3 Tinjauan Umum Terkait Kawasan Tanpa Rokok .............................. 42

2.3.1 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok ........................................ 42

2.3.2 Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok ....................................... 45

xiii

BAB III PELAKSANAAN SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUM

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG ................... 48

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun

2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ............................................... 48

3.2 Upaya Hukum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .................... 55

3.2.1 Upaya Preventif Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Di

Kabupaten Badung ................................................................. 55

3.2.2 Upaya Represif Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Di

Kabupaten Badung ................................................................. 61

BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN

PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI

KABUPATEN BADUNG ........................................................................... 69

4.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok ................................................................................................ 69

4.1.1 Faktor Hukum ........................................................................ 69

4.1.2 Faktor Aparat Penegak Hukum ............................................. 73

4.1.3 Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung ............................... 77

4.1.4 Faktor Masyarakat ................................................................. 79

4.1.5 Faktor Budaya ........................................................................ 82

xiv

4.2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok Di

Kabupaten Badung ............................................................................ 83

4.2.1 Hambatan Yuridis .................................................................. 83

4.2.2 Hambatan Non Yuridis .......................................................... 87

BAB V PENUTUP .................................................................................................... 90

5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 90

5.2 Saran .................................................................................................. 92

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 93

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian Skripsi Dari Fakultas Hukum Universitas

Udayana

2. Surat Rekomendasi Penelitian Skripsi Dari Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Provinsi Bali

3. Surat Ijin Mengadakan Penelitian Skripsi Dari Badan Kesatuan

Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013

Tantang Kawasan Tanpa Rokok

5. Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2014 Tantang

Pelaksanaan Kaasan Tanpa Rokok

6. Ringkasan Skripsi

xv

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang merupakan cita – cita pembangunan

bangsa Indonesia. Wujud pemenuhan tersebut diantaranya dengan memberikan

perlindungan terhadap bahaya dari paparan asap rokok. Sebagai wujud

perlindungan terhadap bahaya dari paparan asap rokok, Pemerintah Kabupaten

Badung menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013

Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini dibentuk bertujuan

untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok,

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta

untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk

merokok. Namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang merokok

di kawasan tanpa rokok. Dengan permasalahan yang terjadi, pentingnya dilakukan

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Kawasan

Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Maka rumusan masalah dari permasalahan

diatas adalah bagaimana pelaksanaan serta upaya dalam penegakan hukum

terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan bagaimana hambatan

pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan

pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang

dikaitkan dengan permasalahan dilapangan. Pendekatan fakta dilakukan dengan

melihat keadaan nyata di lapangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan

adalah bersifat penelitian deskriptif.

Dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di

Kabupaten Badung dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya

preventif berupa sosialisasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Upaya represif

dilakukan dengan cara memberikan sangsi bagi pelanggar. Sedangkan hambatan

yang ditemui berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Saran penulis,

dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok diharapkan lebih

ditingkat lagi intensitas sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar.

Kata Kunci : Kesehatan, Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok

xvi

ABSTRACT

Law Enforcement On Non-Smoking Area In Badung Regency

Health is human right and one element of welfare which should be realized

by government which is ideals of development Indonesian nation. The form of

fulfillment mentioned including to provide protection against dangers of exposure

to cigarette smoke. As a form of protection against dangers of exposure to

cigarette smoke, The Government of Badung Regency assign Badung Regional

Regulation Number 8 of 2013 Regarding Non Smoking Area. Non-Smoking Area

this be formed aims to provides protection which effective from dangers of

cigarette smoke, providing space and environment which clean, healthy for

community well as to protect public health in general from adverse effects of

smoking. But in fact, most of people smoke in non smoking area. With problems

that occurs, the importance of this research to knowing how law enforcement on

Non-Smoking Area in the Badung regency. The formulation of problem from the

above problems is how implementation well as efforts in law enforcement about

Non-Smoking Area in Badung regency and how government obstacles in law

enforcement about Non Smoking Area.

This research using empirical research method with the statute approach

and the fact approach. The statute approach conducted by the study of laws

associated with the existing problems in research area. The fact approach

conducted by looking at the real situations in research area. While nature of

research used is descriptive research.

The implementation of law enforcement about Non-Smoking Area in Badung

regency conducted with preventive measures and repressive efforts. Preventive

measures in the form of socialization against Non-Smoking Area. Repressive

efforts conducted by providing a punishment to offenders. While constraints

encountered in the form of juridical obstacles and non-juridical obstacles.

Suggestions by authors, in the law enforcement about Non-Smoking Area

expected over improved again the intensity of socialization and punishment

against offenders.

Keywords : Health, Law Enforcement, Non Smoking Area