Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di ...repository.umrah.ac.id/3491/1/Riska Syafi ismawati-140574201044-F… · Industri rokok di Indonesia telah mempengaruhi

i

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota

Tanjungpinang

Oleh:

Riska Syafi Ismawati1, Irman, S.H.,M.H

2, Ayu Efritadewi, S.H.,M.H

3

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal semakin marak di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang.

Peredaran rokok ilegal ini mengalami kenaikin yang signifikan di tahun 2018, rokok ini

memiliki nilai jual yang lebih rendah dan meningkatkan daya beli yang tinggi di

masyarakat. Peredaran rokok ilegal dikatakan sebagai suatu pelanggaran karena

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat

berpotensi merugikan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di Kota

Tanjungpinang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh instansi yang

berwenang terhadap pelanggaran peredaran rokok ilegal tersebut. Metode

penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan

analisis data yang berbentuk kualitatif. Pada dasarnya peredaran rokok ilegal di

Kota Tanjungpinang terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

rokok-rokok yang tidak boleh diperjualbelikan di kawasan yang bukan merupakan

kawasan bebas (FTZ) di Kota Tanjungpinang bahkan sebagian besar dari

masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya pedagang rokok tidak tau kawasan

yang termasuk kawasan bebas (FTZ) di Kota Tanjungpinang, padahal peraturan

perundang-undangan terkait cukai dan kepabeanan secara tegas mengatur sanksi

pidana dan sanksi administrasi bagi pelanggaran peredaran rokok ilegal tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penegakan hukum

pidana terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang belum efektif

karena rokok ilegal tersebut masih beredar dan sangat mudah didapati di Kota

Tanjungpinang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Peredaran Rokok Ilegal.

2

PENDAHULUAN

Industri rokok di Indonesia telah mempengaruhi dampak perekonomian

yang tidak kecil di tengah masyarakat. Sejarah panjang industri rokok sejak

zaman penjajahan telah membuat industri ini bertahan dan produknya beredar

cukup merata di Indonesia. Peredaran sendiri dapat diartikan sebagai penyebaran

suatu objek ke beberapa tempat. Peredaran rokok semakin marak di Indonesia

terutama rokok ilegal, rokok ini memiliki nilai jual yang lebih rendah dan

meningkatkan daya beli yang tinggi di masyarakat.

Peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang pada tiga tahun terakhir ini

memiliki angka yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup

signifikan serta potensi kerugian negara mengalami peningkatan ditiap tahunnya.

Pada tahun 2016 penangkapan rokok ilegal berjumlah 1.363.232 batang rokok

yang kemudian pada tahun 2017 jumlah tangkapan mengalami sedikit penurunan

yaitu 811.029 batang rokok namun potensi kerugian negara mengalami

peningkatan yakni Rp. 442.601.200,- dan di tahun 2018 jumlah tangkapan rokok

ilegal mengalami peningkatan yang cuku jauh yaitu 5.087.544 batang rokok.1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata

Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan

Pembebasan Cukai menegaskan sanksi terhadap pelanggaran peredaran rokok

khusus kawasan bebas (FTZ) tersebut yang dijelaskan pada Pasal 112 yang

1 Benny Wiranto Sihombing Selaku Pelaksana Pemeriksa Pengawasan dan Penindakan,

Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, 18

Februari 2019.

3

berbunyi:2

“Dalam hal ditemukan peredaran barang kena cukai dengan tulisan

“Khusus Kawasan Bebas” diluar Kawasan Bebas, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan

Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat

(2) dan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) bertanggungjawab atas pelangggaran

tersebut;

b. Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menyampaikan

permintaan kepada Badan Pengusahaan Kawasan untuk melakukan

pencabutan terhadap keputusan mengenai penetapan jumlah dan jenis

barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5),

Pasal 103 ayat (4), dan Pasal 104 ayat (3);

c. Dalam hal pencabutan terhadap keputusan penetapan jumlah dan jenis

barang kena cukai sebagaimana tersebut pada huruf b belum

ditetapkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melayani

pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik yang bersangkutan ke

Kawasan Bebas.

Secara khusus, pelanggaran tindak pidana dibidang cukai di atur dalam

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sanksi terhadap pelanggaran dibidang cukai

ini dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang tersebut yang berbunyi:3

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran

atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling

banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak peredaran

rokok ilegal di Kota Tanjungpinang, baik dari individu bahkan produsen yang

membawa masuk barang tersebut ke wilayah Kota Tanjungpinang. Rokok ilegal

yang masuk tersebut berupa rokok tanpa pita cukai dan rokok khusus kawasan

2 Pasal 112 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012

Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. 3 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

4

bebas. Hal ini sebenarnya memberikan kerugian yang cukup besar bagi

pendapatan Negara karena pendapatan yang bisa dibilang cukup besar salah

satunya adalah dari pajak dan cukai rokok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut penelitian ini dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota

Tanjungpinang”

BAHAN DAN METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dimana

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena

mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Adapun penelitian hukum

normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan

hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan

yang telah ditentukan.4

b. Data dan Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.5 Data

ini juga diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan

cara pengumpulan data, kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang

terkait permasalahan yang penulis teliti.

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti.

Bandung, 2004, hal 53. 5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal, 30.

5

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai studi

kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta

pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang

terdiri dari:6

1. Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari kajian dan studi

kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan yang akan

penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi dan

6 Annisa Dwi Khairani, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok Dan

Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas

Hukum, Volume IV Nomor 2 Oktober 2017.

6

dilengkapi dengan dokmentasi.

d. Pengolahaan Data

Penyusunan data, Klasifikasi data, Pengolahan data, Interpretasi hasil

pengolahan data.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu jenis penelitian yang

temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan

lainnya, tetapi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang didapat.7

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota

Tanjungpinang.

Peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang tidak mengalami penurunan

yang signifikan, terlebih pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup

tinggi dimana potensi kerugian Negara mencapai Rp.1.427.548.200,- dari hasil

tangkapan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang. Pada dasarnya, Bea dan Cukai

Kota Tanjungpinang memiliki tugas untuk mengamankan kebijaksanaan

pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar

daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan

kewenangan pihak Bea dan Cukai yang dalam hal ini adalah Pejabat Bea dan

Cukai. Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan

atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena

7 Afrizal, Meotode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan

Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Rajawali Press, Cet I, Jakarta, 2014, hlm. 12.

7

cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan untuk

melaksanakan Undang-Undang Cukai. Namun, apabila masyarakat melihat

tindakan pelanggaran di bidang cukai, masyarakat berhak untuk melaporkan ke

pihak bea cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Kota Tanjungpinang melakukan penangkapan rokok-rokok ilegal dengan

beberapa cara, yaitu:

1. Operasi Pasar, yaitu dengan mendatangi tempat-tempat yang menjual

rokok;

2. Patroli Laut, yaitu dengan mengitari laut yang merupakan wilayah Kota

Tanjungpinang;

3. Boatzoeking, yaitu melaksanaan pemerikasaan sarana pengangkut laut;

dan

4. Pemeriksaan Kapal Penumpang.

Barang hasil tangkapan yang merupakan rokok ilegal tersebut dapat

langsung menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang kemudian dilakukan

pemusnahan dan pembekuan kuota rokok terhadap pengusaha rokok khusus

kawasan bebas (FTZ). Terhadap sanksi yang cukup berat, pihak bea dan cukai

menyerahkan laporan kejadian kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dan

dalam pengawasannya, pihak bea dan cukai juga melakukan koordinasi dengan

pihak kepolisian. Terkait jenis rokok dan kuota rokok yang dimiliki pengusaha

rokok khusus kawasan bebas, Kantor Pegawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Badan

Pengusaha Kawasan Kota Tanjungpinang. Badan Pengusaha Kota Tanjungpinang

8

memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota rokok bagi pengusaha rokok

khusus kawasan bebas (FTZ).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benny Wiranto

Sihombing selaku Pelaksana Pemeriksa Pengawasan dan Penindakan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota

Tanjungpinang sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait

peredaran rokok ilegal sudah tepat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

memang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran peredaran rokok

ilegal, namun pihak bea dan cukai dalam 3 (tiga) tahun terkhir belum memberikan

sanksi pidana bagi pelaku tersebut karena atas dasar pertimbangan pejabat bea dan

cukai yang dalam hal ini adalah pihak penyidik. Sanksi yang diberikan oleh bea

dan cukai sejauh ini hanya berupa sanksi administrasi, diantaranya menutup salah

satu distributor dari 2 distributor yang direkomendasikan oleh pihak Bea dan

Cukai Kota Tanjungpinang ke pusat karena melanggar aturan yang berlaku.

Barang hasil penindakan oleh pihak Bea dan Cukai dapat langsung ditetapkan

menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang kemudian dilakukan pemusnahan dan

pembekuan kuota rokok terhadap pengusaha rokok kawasan bebas (FTZ).

Kendala yang dihadapi pejabat bea dan cukai dalam menegakkan sanksi

yang berlaku terkait peredaran rokok ilegal tersebut adalah daerah pengawasan

yang luas dan kawasan FTZ yang bersifat enclave (daerah kantong) sehingga

kemungkinan terjadi peredaran rokok FTZ di luar kawasan bebas (FTZ). Kota

Tanjungpinang yang merupakan pusat pelayanan bagi daerah disekitarnya, dan

juga sebagai kota transit Internasional bagi penduduk yang menuju Negara

9

tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Negara lainnya. Hal ini

membuat Kota Tanjungpinang menjadi jalur keluar masuknya barang termasuk

dari Negara luar.

Wilayah Kota Tanjungpinang yang ditetapkan sebagai kawasan bebas (FTZ) yaitu

meliputi Daerah Dompak 1.300 ha dan Senggarang 1.333 ha dengan luas

seluruhnya 2.633 ha. Tidak terdapat pembatas yang secara jelas menunjukkan

bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan bebas (FTZ).8 Kawasan bebas (FTZ)

yang masih satu daratan dengan kawasan lain yang bukan merupakan kawasan

bebas (FTZ) di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan rokok ilegal tersebut

dengan mudah beredar di kawasan yang bukan merupakan kawasan bebas di Kota

Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak M.

Effendi selaku Staf Bidang Perizinan BP Kawasan Kota Tanjungpinang, sejauh

ini di Kota Tanjungpinang belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen

rokok khusus kawasan bebas terkait kuota rokok yang diberikan. Penetapan kuota

rokok (jumlah dan jenis barang) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (4), Pasal 104 ayat

(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan

Pembebasan Cukai dengan mempertimbangkan secara wajar dan ditetapkan dalam

8 Ibid. hal 16

10

keputusan Badan Pengusahaan Kawasan yang tembusannya ditujukan kepada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelanggaran dibidang cukai merupakan masalah yang cukup dilirik di

Kota Tanjungpinang karena angka kerugian negara yang disebabkan oleh

pelanggaran tersebut cukup tinggi. Dari jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang,

penulis memberikan kuesioner kepada 85 (delapan puluh lima) orang informan

yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang pedagang di Kota Tanjungpinang dan 45

(empat puluh lima) orang perokok yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang

yang penulis jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel II.

Jumlah Informan Pedagang dan Perokok di Kota Tanjungpinang

No. Narasumber Informan Jumlah

1. Pedagang (kecil s.d menengah) 40 40

2. Perokok 45 45

Sumber: Lembar Kuesioner Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang

tahun 2019

Informan yang penulis peroleh seperti pada tabel 2 tersebut didapat

melalui kuesioner yang penulis berikan kepada pedagang dan perokok yang

berada di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang yang bukan merupakan kawasan

bebas (FTZ). Selain pedagang, penulis juga memperoleh data dari hasil kuesioner

yang penulis berikan kepada perokok yang ada di Kota Tanjungpinang. Penulis

memperoleh data berupa faktor-faktor perokok mengkonsumsi rokok ilegal

tersebut melalui kuesioner dengan persentase sebagai berikut:

11

Tabel III.

Faktor Perokok Mengkonsumsi Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang

No. Alasan Frekuensi Persentase (%)

1. Faktor Ekonomi 35 77,8

2. Faktor Lingkungan 10 22,2

3. Faktor Keluarga - -

TOTAL 45 100

Sumber: Lembar Kuesioner Perokok di Kota Tanjungpinang tahun 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan

alasan perokok mengkonsumsi rokok ilegal tersebut yaitu mencapai 77,8% atau

35 (tiga puluh lima) orang dari 45 (empat puluh lima) orang informan yang

penulis ambil. Harga rokok ilegal yang dijual dengan harga murah menjadikan rokok

ini diminati masyarakat Kota Tanjungpinang, dimana faktor ekonomi merupakan

alasan utama perokok untuk mengkonsumsi rokok ilegal tersebut. Rokok ilegal

sejatinya tidak dikenakan cukai atau tidak dipungut cukainya, itulah yang

membuat rokok ilegal dapat dijual dengan harga murah.

Pada faktor berikutnya, faktor lingkungan merupakan alasan perokok

mengkonsumsi rokok ilegal tersebut yaitu mencapai 22,2% atau sebanyak 10

(sepuluh) orang dari informan yang penulis ambil. Faktor lingkungan menjadi

alasan perokok mengkonsumsi rokok ilegal yaitu lingkup pergaulan perokok atau

konsumen rokok ilegal tersebut sangat berpengaruh bagi perokok karena dari sini

perokok juga memperoleh rokok ilegal tersebut. Faktor keluarga bukan

merupakan alasan perokok mengkonsumsi rokok ilegal karena tidak ada keluarga

yang menyarankan keluarganya untuk merokok.

Dilihat dari data-data yang penulis peroleh, faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

12

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengatur tentang sanksi pidana yang

dikenakan terhadap pelanggaran peredaran rokok pada Pasal 54 yang

berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran

atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling

banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Aturan ini menegaskan bahwa sanksi bagi setiap orang yang menawarkan,

menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal yang dalam hal ini adalah

rokok yang tidak dibubuhi tanda pelunas cukai atau tidak dilekati pita cukai

dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Terkait peredaran rokok ilegal

berupa rokok khusus kawasan bebas (FTZ) yang diperjualbelikan di kawasan

yang bukan merupakan kawasan bebas (FTZ) juga dikenakan sanksi sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang

Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai

menegaskan sanksi terhadap pelanggaran peredaran rokok khusus kawasan

bebas (FTZ) tersebut yang dijelaskan pada Pasal 112 yang berbunyi:9

“Dalam hal ditemukan peredaran barang kena cukai dengan tulisan

“Khusus Kawasan Bebas” diluar Kawasan Bebas, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan

Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat

9 Pasal 112 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/Pmk.04/2012

Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

13

(2) dan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) bertanggungjawab atas pelangggaran

tersebut;

b. Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal menyampaikan

permintaan kepada Badan Pengusahaan Kawasan untuk melakukan

pencabutan terhadap keputusan mengenai penetapan jumlah dan jenis

barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5),

Pasal 103 ayat (4), dan Pasal 104 ayat (3);

c. Dalam hal pencabutan terhadap keputusan penetapan jumlah dan jenis

barang kena cukai sebagaimana tersebut pada huruf b belum

ditetapkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melayani

pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik yang bersangkutan ke

Kawasan Bebas.

Undang-Undang sudah mengatur secara tegas sanksi-sanksi terhadap

pelanggaran rokok ilegal tinggal bagaimana pihak-pihak terkait mampu

menjalankan fungsi dan kewenangannya dan begitu juga dengan masyarakat

tentang kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku. Menurut Bapak Benny

Wiranto Sihombing selaku Pelaksana Pemeriksa Pengawasan dan Penindakan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Kota Tanjungpinang, aturan yang berlaku terkait peredaran rokok ilegal

sudah tepat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Faktor ini

meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dari

hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Benny Wiranto

Sihombing selaku Pelaksana Pemeriksa Pengawasan dan Penindakan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota

Tanjungpinang dan Bapak Bapak M. Effendi selaku Staf Bidang Perizinan

BP Kawasan Kota Tanjungpinang, instansi terkait sudah menegakkan aturan

yang berlaku terkait cukai dan kepabedanan. Kantor Pengawasan dan

14

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang adalah

yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen

Keuangan di bidang cukai dan kepabeanan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kantor Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum dengan beberapa

cara, yaitu:

a. Operasi Pasar,

b. Patroli Laut;

c. Boatzoeking atau pemerikasaan sarana pengangkut laut; dan

d. Pemeriksaan Kapal Penumpang.

Menurut beliau, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sudah menegakkan hukum

sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis sanksi yang

diberikan pihak Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang berupa pemusnahan dan

pembekuan kuota rokok terhadap pengusaha rokok kawasan bebas (FTZ).

Salah satu tindakannya yaitu berupa pembekuan kuota rokok terhadap PT.

Batu Karang yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa hasil

tembakau khusus kawasan bebas merk UN sebanyak 358.400 batang ke luar

kawasan bebas.

Bapak Benny menegaskan bahwasanya pengenaan sanksi terhadap rokok

sejuah ini hanya berupa sanksi administrasi saja bukan sanksi pidana bagi

pengedar rokok ilegal tersebut. Pengenaan sanksi bagi pengedar rokok ilegal

tersebut merupakan pertimbangan dari penyidik Bea dan Cukai apakah perlu

15

untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

Terkait penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal

33 ayat (1) pihak bea dan cukai memiliki kewenang atas barang kena cukai,

yang berbunyi:

“Pejabat bea dan cukai berwenang:

a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai

dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai

berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk

melaksanakan undang-undang ini;

b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani

pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan

barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.”

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Kota

Tanjungpinang bekerjasama dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Kota

Tanjungpinang terkait penetapan kuota rokok khusus kawasan bebas (FTZ) di

Kota Tanjungpinang. Apabila terdapat jumlah dan jenis rokok yang tidak

sesuai yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan maka terhadap

barang tersebut dapat dimusnahkan. Pengenaan sanksi tersebut dapat

dikatakan supaya rokok-rokok di kawasan bebas (FTZ) mampu memenuhi

kebutuhan konsumsi masyarakat kawasan bebas tersebut agar tidak terjadi

penumpukan barang yang dalam hal ini adalah rokok khusus kawasan bebas

yang nantinya malah beredar di wilayah yang bukan merupakan kawasan

bebas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

dan seterusnya. Dalam hal ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe

16

Madya Pabean B Kota Tanjugpinang memiliki beberapa sarana dan fasilitas

pendukung sebagai berikut:

1. Kapal Patroli;

2. Narkotika Tes;

3. Senjata Api;

4. Sarana Intelijend; dan

5. Sarana Pendukung lainnya.

Seluruh sarana dan fasilitas yang dimiliki Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang seperti

yang disebutkan di atas dipergunakan untuk mendukung pengawasan dan

penindakan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang

dan sarana dan fasilitas yang dimiliki ini masih berfungsi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum atau peraturan yang berlaku akan

memperkecil pelanggarang serta kejahatan yang terjadi. Pergaulan hidup

manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada

hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan

tenteram.10

Sebanyak 77,8% masyarakat Kota Tanjungpinang mengkonsumsi

rokok ilegal tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Data yang juga penulis

peroleh dari kuesioner tersebut adalah tentang sosialisasi serta himbauan oleh

instansi terkait. Dari informan yang penulis ambil terdapat 75% pedagang

mengatakan belum mendapatkan sosialisasi dan himbauan dari instansi terkait

10

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

67.

17

tentang rokok ilegal tersebut dan 25% pedagang lain mengatakan sudah

pernah mendapatkan sosialisasi dan himbauan.

Dari data di atas menjelaskan bahwa sebagian besar penyebab rokok

ilegal tersebut masih beredar adalah kurangnya pengetahuan perokok dan

khususnya pedagang di Kota Tanjungpinang tentang rokok ilegal tersebut,

mulai dari kurangnya sosisalisasi serta himbauan instansi terkait kepada para

pedagang tentang rokok ilegal. Namun, berdasarkan teori fiksi hukum

dikatakan bahwa suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula

setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum

tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Merokok dapat

dikatakan juga sebagai kebudayaan karena sejak dulu rokok sudah

berkembang di Indonesia begitu juga Kota Tanjungpinang.

Faktor lingkungan merupakan alasan perokok mengkonsumsi rokok

ilegal selain dari faktor ekonomi. Dikatakan bahwa rokok ilegal ini mereka

peroleh mulai dari lingkungan sekitar yang pada akhirnya mereka konsumsi

terus menerus mengingat harga rokoknya yang cenderung murah. Dari data

yang penulis peroleh sebanyak 22,2% perokok mengkonsumsi rokok ilegal

18

tersebut karena faktor lingkungan. Penjual rokok ilegal tersebut merupakan

pedagang kecil sampai dengan menengah, yang mana warung-warung kecil

kebanyakan berada dilingkungan tempat tinggal perokok tersebut.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang

dapat dikatakan kurang efektif karena berdasarkan hasil wawancara penulis bersama

Bapak Benny Wiranto Sihombing selaku Pelaksana Pemeriksa Pengawasan dan

Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Kota Tanjungpinang, dalam 2 (dua) tahun terakhir pihak bea dan cukai Kota

Tanjungipinang belum pernah memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran

peredaran rokok ilegal tersebut. Pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kota

Tanjungpinang sejatinya terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kota

Tanjungpinang terhadap sanksi, aturan yang berlaku terkait cukai dan kepabeanan

dan juga terkait daerah-daerah yang merupakan kawasan bebas (FTZ).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2004).

Afrizal, Meotode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan

Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Press, Cet I,

2014).

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,

2010).

19

JURNAL

Annisa Dwi Khairani, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok

Dan Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat

Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

Cukai, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2,

2017.

PERATURA PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012

Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari

Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai