PENDIRIAN BANGUNAN SECARA LIAR OLEH PENDUDUK DI ATAS …repository.unair.ac.id/13589/1/IBNU CANDRA IRAWAN.pdf · 2016. 8. 8. · mikian itu kepada seseorang atau badan hukum aengan

SKRIPSI

IBNU CANDRA I RAW AN

PENDIRIAN BANGUNAN SECARA LIAR OLEH PENDUDUK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PERUSAHAAN JAWATAN

KERETA API DI BEBERAPA TEMPAT DI W ILAYAH KOTAMADYA SURABAYA

■ 1 & 1 1v n m v A i A A i

-mmftsnAB aim&a n m a ” S H A H T a

I'dA P

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS A1RLANGGA S U R A B A Y A

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENDIRIAN BANGUNAN SECARA LIAR OLEH PENDUDUK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API DI BEBERAPA TEMPAT DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA

IBNU CANDRA IRAWAN

PENDIRIAN BANGUNAN SECARA LIAR OLEH PENDUDUK DI ATAS TANAH HAK

PENGELOLAAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API DI BEBERAPA TEMPAT DI WILAYAH

KOTAMADYA SURABAYA

S K R I P S I

OLEH

I3NU CHANDRA IRAWAN 038211346

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1988



IBNU CANDRA IRAWAN

psitdiria:t 3a ;:gu:u :t s s c a r a l i a r

0L3I-: p e e d u d u k d i a t a s taitah iiax

p m g e l o l a a :: p e r u s a k a a I'I jav/atai-i k e r s t a a p iDI 3333RAPA 2SIIPA? DI ’.7ILAYAH

KOTAL1ADYA SURABAYA

S K R I P S I

DIAJUKAjtf tftTTUK EELEIIGICAPI TUGAS DAH IvIELSEKUHi S YARAT-S YARAT UI-TTUK

EECTCAPAI G3LAR SARJAIIA HUKUI.I

PMGUJI/

0L3H

I3IJU CHAITDRA IILW/AIT

038211346

WISHU SUSANTO, S .H.

FAKUMAS HUKUM UTTIVERSITAS 7AIRLANGGA S U R A B A Y A

1988



IBNU CANDRA IRAWAN

ICAIA PEi'TGAIITAK

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang I.Iahaesa yang telah melimpahkan rahmat-ITya izepada saya, sehingga tercapailah sebagian dari cita-cita saya, yaitu menyele-saikan kuliah di Falcultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyusunan skripsi ini sebagai syarat bagi setiap mahasiswa untuk mencapai’gelar sarjana hukum .telah. saya lakukan dengan usaha yang maksimal, dan dengan segala kekurangan yang ada pada saya.

Pada kesempatan ihi pula perkenankanlah saya meng- ucapkan terima kasih disertai‘penghargaan yang setinggi- tingginya kepada :

1. bapak Sman, S.H., LI.S0 selaku pembimbing dan sekaligus sebagai penguji, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian memberi petunûk serta bimbingan se- -hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;

2.'bapak 7/isnu Susanto, S.Ko dan bapak Soedalhar, S.H selaku tim -penguji;

3. bapak-bapak s"erta ibu-ibu dosen Falcultas Eukun U- niversitas Airlangga yang telah membimbing saya selama kuliah;

4. kakak-kakak serta saudara-saudara saya yang telah memberi dorongan selama saya kuliah;

5. rekan-rekan saya yang lainnya, yang tidak dapat sa ya sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi



IBNU CANDRA IRAWAN

kail saran dan dorongan pada saat saya nienyslesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Ilahaesa aenbalas segala amal baik bapak, ibu, dan saudara dengan keoîkan pula* Sebagai aknir kata semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi para penbaca.

Surabaya, Desember 1988

Penulis,Ibnu Chandra Irawan.

. iv



IBNU CANDRA IRAWAN

halam anKATA PENGANTAR .................................... iiiDAFT AH IS I ........................................ vB A B X PENDAHULUAN ............................ .1

1. Permasalahan t Latar Belakang danPerumusarmya....................... 1

20 penjelasan Judul .................... 4

3. Alasan Pemilihan Judul „............. 54. Tujuan Penulisan .................... 55. Metodologi ......................... 6

6. Pertanggungjav;aban Sistematika...... 9

B A B II DASAR HUKUM PELIBERIAN HAK PENGELOLAANOLEH NEGARA KEPADA PERUSAHAAN J A 7/ATA2T KERETA API .. .......................... 111. Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 .................. 13

2. Subyek Hak Atas Tanah Menurut Undang- undang ITomor 5 Tahun 1 9 6 0 ........... 17

3. Hale Pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api ........................ 21

B A B III KEWENANGAN YAiTG TUiEBUL BAGI PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API SEBAGAI PEMEGANG HAKPENGELOLAAN ............................ 24

1. Tanah-tanah Hak Pengelolaan HarusDidaftarkan......................... 27

DAFTAR 131

v



IBNU CANDRA IRAWAN

Demi Kelancaran Tugas-tugasnya ......... 313. Kewenangan uptuk Menyerahkan Kepada

Pihak Ketiga........................... 34B A B 17 PEL AHGGARA1T ATAS TAITAH HAK P3I?G2L0LAAiT

PSRUSAHAAN JAV/ATA1T KERETA A P I ............... 411. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Ada Atas

Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Jav/atan Kereta Api ............................. 41

2.-Dasar Hukum serta Upaya Penyelesaian untuk Henindak Pelanggaran Atas Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Jav/atan Kereta Api. 46..

B A B V PEKUTUP ....................................581. Kesimpulan ..............................582. Saran..... ............................. 60.

DAPTAR BACAAN ....................................... 62•LAMPIRAN............................................ 63



IBNU CANDRA IRAWAN

BAB IPENDAHULUAN

1• Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya' a* Latar belakang

Negara Kepublik Indonesia aaaiah suatu negara agra- rls, negara yang berlimpah ruah akan hasil alamnya, serta kebanyakan penduduknya berpenghasilan dari penggarapan tanah sebagai sumber; penghidupannya.

Pada jaman kolonial, tanah-tanah di wilayah nusanta- ra dikuasai oleh peraturan hukum kaum penjajah yang pelak- sanaannya seringkali mengesampingkan keberadaan hukum adat. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya hanya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa diiringi usaha untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia,

...Setelah .Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, masalah. keagrariaan mulai diatur secara nasional, yaitu deagan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 tentang Po- kok-pokok Agraria. Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, maka semua masalah yang menyangkut pertanahan telah diatur secara menyeluruh serta mempunyai tujuan tegas, yaitu untuk memeratakan keadilan dalam bidang pertanahan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1, bahwa: "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1,

1



IBNU CANDRA IRAWAN

2

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". selain itu dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan, bahwa : "Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :a* mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b* menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air aan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan. hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.'*'

Dengan adanya peraturan yang mendasari kekuasaan Negara atas tanah tersebut, maka akan memungkinkan Negara untuk memberikan hak-hak keagrariaan kepada Badan-badan Negara tertentu guna kepentingan tugasnya, dimana hal ihi sesuai dengan yang tercantum pada Bagian II alinea 7 Pen- jelasan Umum Untflang-undang Nomor 5 Tahun I960, yang menyatakan,bahwa "Kekuasaan Negara tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh". Dengan berpedoman pada tujuan yang

^Soedalhar, PUPA dan Landreform, Beberapa Undang- undang dan Peraturan Hukum Tanah, Karya Bhakti, Surabaya, 19^, h.3.



IBNU CANDRA IRAWAN

3

disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum aengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misainya : hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan sebagainya. Atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Pengu- asa (Departemen, Jav/atan, atau Daereah Swatantra) untuk

pdipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai suatu badan

Penguasa, dengan adanya Penjelasan Umum bagian II alinea 7 tersebut, dapat mendapatkan sejumlah areal tanah yang kita kenal dengan istilah hak pengelolaan tanah Perusahaan Jav/atan Kereta Api. Sudah menjadi kewajiban Perusahaan Ja- Watan Kereta Api untuk mengslola tanah yang diterima tersebut secara baik dan efisien. Diharapkan tanah-tanah tersebut tidak akan ditelantarkan tanpa manfaat, sebab dengan adanya pehelantaran tanah tanpa manfaat akan dapat memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh penduduk secara liar.

Seperti telah kita ketahui, dewasa ini banyak terdapat bangunan pemukiman yang didirikan secara liar oleh penduduk, baik yang terdapat di dalam wilayah Eksplotasi 9 Perusahaan Jawatan Kereta Api pada umumnya, maupun yang terdapat di dalam wilayah Perusahaan Jawatan Kereta Api di Kotamadya Surabaya pada khususnya. Pemerintah dapat me-

2Purnadi purbacaraka dan A^Ridwan Halim, Sendi- sendi Hukum Agraria, Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198/+, h.77.



IBNU CANDRA IRAWAN

mahami masalah tersebut, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya daerah yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai pemukiman penduduk, terutama pemukiman di kota sebesar Surabaya ini.

Masalah ini menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik ditinjau dari segi keindahan kota maupim dari segi ketertiban. Beranjak dari masalah-masalah tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan langkali-langkah konkrit yang memadai dalam menyelesaikan pemukiman liar di wilayah Kotamadya Surabaya.

b. Perumusannya-1. Apakah dasar hukum pemeberian hale pengelolaan oleh

negara kepada Perusahaan Jav/atan Kereta Api ? ;2. Kewenangan apakah yang akan timbul bagi pemegang

hak pengelolaan tersebut ? ;3. Bagaimanakah bila terjadi pelanggaran terhadap pe

laksanaan hak pengelolaan tersebut ?

2. Pen.jelasan JudulSkripsi ini saya beri judul : "Pendirian Bangunan

Pemukiman Secara Liar Oleh. Penduduk di Atas Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Jav/atan Kereta Api di Beberapa Tempat di Kotamadya Surabaya".

Yang dimaksudkan dengan "hak pengelolaan" yaitu hak menguasai atas tanah negara sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun



IBNU CANDRA IRAWAN

1973 jo* l asal 1 Peraturan Menteri Dalam ITegeri ITomor 1 Tahun 1977, yang memberi wev/enang kepada penegangnya untuk:

a. merencanakan penggunaan tanah-tanah tersebut untuk keperluan tugasnya ;

b. rnernp ergunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya ;

c. memberikan tanah dari bagian-bagian hak pengelolaan kepada pihak ketiga dengan suatu hak.Sedangkan yang dimaksudkan dengan "pendirian bangun

an pemukiman secara liar" adalah mendirikan bangunan yang permanen atau tidak permanen untuk bertenpat tinggal tanpa didasari suatu pemberian ijin dari pemegang hak tersebut*

Yang dimaksudkan dengan "penduduk" adalah orang-< orang yang beraaa di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia.

3. Alasan Penilihan Judul£ang mendorong saya untuk memilih judul skripsi ini

sebagai suatu topik pembehasan ialah agar r.iasalah yang me- narik ini mendapat tanggapan yang positif dari kalangan akademis agar dapat turut serta nemberikan altematif penyelesaian yang lebih memadax dalam menangani permasalahan tersebut.

A0 Tujuan penulisan1. Untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi syarat

dalam mencapai gelar sarjana hukum ;

5



IBNU CANDRA IRAWAN

2. Untuk membahas macalah psndirian bangunan peir.ukim- an secara liar oleh penduduk di wilayah Xotair.adya Surabaya, atas tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api*

5. Iv'etcdologiSaya perlu menegaskan sebeluir iya, bahv/a metodoicgi

yang saya uraikan ini adalah metodoicgi penuiisan skripsi, sebagai suatu tulisan ilmiah secara keseluruhan. I£ulai dari tahap pendekatan. masalah sampai xênyajian datanya, termasuk ruang lingkup permasalahannyao Bisamping itu, tulisan ini lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif.Oleh karena itu, saya tidak menonjolkan data kuantitatif kendati data kuantitatif juga saya peroleh pada waktu melakukan pengumpulan data. Data kualitatif yang saya peroleh, bermanfaat sebagai masukan yang kemudian diolah menjadi informasi, sehingga dalam penyajiannya data ini sudah berbentuk informasi, dan buican lagi berbentuk data.

Skripsi ini ditinjau dari segi analisa data dan penyajiannya, merupakan tulisan deskriptif,analisis. Mak- sudnya, data yang telah diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menjadi infomiasi yang siap disajikan.

Demikian hal-hal umum yang berkaitan dengan metodologi penuiisan. Selanjutnya saya rnenguraikannya tahap demi tahap dan satu persatu agar lebih jelas.



IBNU CANDRA IRAWAN

7

1. Ouyek : Semua uentuk bangunan untus pemukiman baik yang diaasari oleh suatu naK atas tanah tertentu mau pun yang didirikan secara liar, diatas tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api*

2. Ruang lingkup : Hak pengelolaan atas tanah yang demi- ifian oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api aan pelaksanaan peruntukannya baik untuk kepentingan tugasnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

3# Pendekatan masalah :a. 3erdasarkan aspek praktis, bahwa tidak semua ba. 5

ngunan pemuiciman diatas tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api itu didasari oleh suatu hak atas tanah tertentu, aKan tetapi adakalanya terdapat suatu bangunan pemukiman yang didirikan aecara liar.

b. Berdasarkan aspek yuridis, yakni bahwasannya pe - laicsanaan peruntukan tanah hak pengelolaan Peru - sahaan Jawatan Kereta Api haruslah sesuai dengan diberikannya hak tersebut, menyimpang dari maksud tersebut adalah merupakan pelanggaran.

Berdasarkan kedua aspek pendekatan tersebut saya melakukan " studi pendahuluan " berdasarkan dokumen bu_ ku-buku dan bahan tertulis lainnya, akhimya saya ber pandangan bahwa masalah tersebut memungkinkan untuk diteliti dalam rangka penulisan ilmiah yang berben - tuk skripsi ini.



IBNU CANDRA IRAWAN

Sumber data :a. Jiahan kepustakaan yang aerupa dokumen, buku-bu&u,

majalah, dan bahan-bahan êrtulis lainnya yang ter dapat di perpustakaan Uni vers It as Airlangga Sura** baya maudlin koleksi pribadi.

b. Informasi dari Prusahaan jawatan iiereta Api yang berupa bahan tulisan yang berhuDungan u.engan pelaksanaan perunûkan tanah hak pengeiolaan Peru- sahaan Jawatan Kereta Api.

Cara pengumpulan data :a* Jenis penelitian : Tl Penelitian kasus " yakni me-

lakukan penelitian terhadap beberapa bangunan pemukiman, baik yang didasari hak atas tanah terten tu maupun yang dibangun secara liar dibeberapa tempat di wilayah kecamatan Gubeng.

b. Model pendekatan : " One Shoot Model " yaitu melakukan penelitian untuk pengumpulan data dengan satu kali pengumpulan pada penelitian yang samat

c* Bahan-bahan bacaan, baik yang berbentuk buku, ma^ jalah ataupun bahan tertulis lainnya*Ditinjau dari isinya, bahan-bahan bacaan tersebut ada yang sudah berupa informasi dan aaa yang ma-

sih berupa data,d...Tehnik atau metode :

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan dalam rangka meitfperoleh petunjuk kearah pemecahan.



IBNU CANDRA IRAWAN

2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa penghuni bangunan pemukiman di areal tanah hak pengelolaan Ferusahaan Jawatan Kereta Api# baik yang didasari oleh hak atas tanah tertentu maupun yang didirikan secara liar.

6. Pengolahan dan analisa data :Data yang telah terkumpul selanjutnya saya pelajari dan saya olah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang siap disajikan. Kemudian saya memaparkannya kembali dalam skripsi ini sekaligus menganalisanya.

6. Pertanggung.iawaban SistematlkaPenulidan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab

yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan ini diharapkan merupakan satu kebulatan uraian. Fendahuluan saya letakkan dalam bab I, karena di dalam pendahuluan diuraikan segala permasalahan, serta langkah- langkah yang akan dibahas dalara skripsi ini.

Dasar hukum pemberian hak pengelolaan oleh negara kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api, akan saya bahas dalam bab II, karena di dalam bab ini akan diuraikan terle- bih dahulu dasar-dasar hukum adanya pemberian hak pengelolaan oleh negara kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Sedangkan di dalam bab III akan dibahas mengenai kewenangan yang timbul bagi Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai pemegang hak pengelolaan, karena di dalam bab ini

9



IBNU CANDRA IRAWAN

10

akan diuraikan tentang kewenangan-kewenangan yang timbul dengan adanya pemberian hak pengelolaan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api, aetelah dalam bab sebelumnya te-lah diuraikan mangenai dasar-dasar hukumnya.

Selanjutnya di dalam bab IV akan dibahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam prakteknya a- tas tanah hak pengelolaan tersebut, serta dibahas pula' mengenai dasar-dasar hukum dan upaya yang digunakan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bab ini menguraikan tentang kenyataan dalam prakteknya, yaitu lebih banyak mengemukakan data-data yang ada selama ini, khususnya yang raenyangkut tanah dengan hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Pada akhir penulisan skripsi ini, saya kemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai hasil penelitian serta penulisan, Sedangkan saran, dipandang■sangat bergu- na dalam rangka perkembangan dan pembentukan hukum nasional dalam bidang keagrariaan, khususnya yang menyangkut hak pengelolaan.



IBNU CANDRA IRAWAN

BAB II

DASAR HUKUK PSKBERIAN HAX PENGELOLAAN OLEH NEGARA KEPADA PERU3AHAAN JAWATAN K3RETA API

Persoalan tentang tanah dan kehidupan manusia, mempunyai arti yang sangat penting dan erat sekali hubungan- nya dengan manusia. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah dalam bidang pertanian. Tanah disini dapat dinilai sebagai suatu harta yang bersifat permanen, dalam arti manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah.

Undang-Undang Dasar 194-5 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, mengatur masalah pertanahan yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3, yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemaknuran rakyat" Pasal ini mengandung pengertian bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak tanggal 24 September 1960, yaitu tanggal diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

^Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar ,~Pedoman Fenghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan HPR No.II/MPR/1978, Cicero Indonesia, 1983, h.20.

11



IBNU CANDRA IRAWAN

12

P okok -pokok A g r a r ia , maka untuk pertam a k a lin y a te rd a p a t

su a tu p e ra tu ra n yang b e r la k u s e c a r a n a s io n a l m engatur

te n ta n g k e a g r a r ia a n . Dimana undang-undang i n i merupakan

pe lak san aa n d a r i i s i p a s a l 33 ayat 3 Undang-undang 1945* N egara s e b a g a i o r g a n is a s i kekuasaan d a r i s e lu ru h rak y a t

In d o n e s ia akan b e r t in d a k s e b a g a i penguasa untuk m ela k sa -

nakan urusan pertanahan s e s u a i dengan pangkal t o la k p e n -

d i r ia n d a r i s e lu ru h bangsa In d o n e s ia yang t e la h d ia t u r

dalam p a s a l 33 ayat 3 Undang-undang D asar 1945 t e r s e b u t .

•kekuasaan yang dim aksudkan, s e p e r t i yang saya u ra ik a n

sebelum nya dalam bab i n i ju g a , y a it u m engenai semua h a l

yaiig berhubungan dengan bumi, a i r , dan ruang an gkasa .

J a d i b i s a d is im p u lk a n menyangkut semua h a l yang b e rh u r »

bungan dengan bum i, a i r , ruang angkasa dan s e lu ru h k e

kayaan alam yang te rd a p a t d i dalam nya, b a ik yang sudah

d iha& i o le h s e s e o ra n g maupun yang tida ic* Seicuasaan n e

g a ra m engenai tanah yang sudah d ip u n y a i orang dengan su

a tu hak, maka d ib a t a s i o le h i s i hak i t u , a r t in y a sam pai

seb era p a n eg a ra memberi kekuasaan kepada yang mempunyai

hak untuk menggunakan hamxytt, sam pai d i s i t u la h b a ta s -

ba tas m engenai kekuasaan n eg ara te n ta n g bum i, a i r , ruang

an gkasa , dan s e lu ru h kekayaan alam yang terkandung d i -5

dalam nya.

^Purnadi P u rbacarak a , a . Ridwan H alim , S e n d i-s e n d i Hukum ‘A g r a r ia , G e t . I , G h a lia In d o n e s ia , J a k a r ta , iy 8 4 ,h 7 9 2 .



IBNU CANDRA IRAWAN

13

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya, adalah lebih luas dan penuh.

Dengan berpedoman pada tujuan yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945* serta pelaksanaan lebih lanjut oleh pasal 1 ayat 2, pasal 2 a- yat 1, dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka negara sebagai penguasa tertingg,i dapat raem- berikan tanah dengan hak tertentu menurut keperluan dan peruntukannya kepada seseorang atau badan hukum. Misal- nya : memberi hak pakai, hak milik, hak guna usaha, atau hak pengelolaan kepada badan penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatan-tra) untuk dipergunakan bagi kelancaran tugas-tugasnya

1 . Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Dengan adanya Undang-undang ini, maka semua hak- hak atas tanah hukum barat dan hukum adat dihapuskan, sekarang yang ada hanyalah hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Namun dengan adanya Un- dang-undang ini tidak berarti sifat dualisme dalam bidang keagrariaan di Indonesia benar-benar telah terhapus.Sifat dualisme itu masih ada, akan tetapi bukan merupakan sifat dualisme eksternal seperti yang terdapat adanya

6Ibid., h.92.



IBNU CANDRA IRAWAN

14

perbandingan antara hak atas uanah hukum barat dan hukumadat* Duaiisme itu bersifat internal, yaitu maoih oanyakterdapat hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adatsexain uerlakunya hak-hak atas tanah menurut Undang-undangNomor 5 Taftun ly60, namun hal ini tidak sampai mtsnimbul.trkan masalah yang serius, Seperti kita ketahui bahwa Undang-undang Jflomor 5 Tahun I960 adalah merupakan pelakao,-naan hukum adao dalam bidang pertanahan, sedangkan huKtimauat adalah merupakan perwujudan daripada pembencukanUndang-undang Nomor i> Tahun I960,

Antara Undaug-and:m0 Nomor 5 âhun 19bw u.an hukumadat terdapat hubuugan secara fungsional. Di dalam pasal!? Undang-undang flomor 5 Tahun 1 % U berbunyi :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan • lainnya, segala sesuatu dengan mengindanfran unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.7

oelain itu sebagai bu&ti bahwa nukum agraria adalah berdasarkan hukum adat, maka nal ini dapat juga kixa linat pada pasal 3 Undang-unucmg Nomor 5 Tahun I960, yang, berbunyi : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaicsanaan nak uikpy&t dan hak-hak serupa itu dari masyarakat huicam adat sepanjang menurut kenyataannya masih aua harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persa-

^ u m a d i Puroacaraka, A* Kidwan Halim, op. cit.,h. 53o



IBNU CANDRA IRAWAN

15

tuan bangsa serta tidak boxeh bertentangan dengan undang- tuiaaiig uan peraturan lain yang lebih tinggx. Demikian bu- ngti pasal 3 Unuang-undang Nomor 5 Tahun iy6o yang dida- lamnya dapat kita simpuikan bahwa walaupun hak ulayat itu diatur menurut huKum adat, akan tetapi-*ol<=h Undang-undang Nomor b Tahun I960 masin diaicui keberadaannya, sepanjang nal ini tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut pasal 4 undang-undang Nomor 5 Tahun I960 yang berbunyi : Aoas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dxmaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya hak ataa pGjrrankaan bumi, yang disebut tanah , yang dapat^di- diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Sedangkan pasal *+ ayau 2 ber- bunjd : haK-hait atas tanah yang dimaicsud dalam ayat v1 ) pasal ini memberi wewenang unuuk mempergunakan tanah yang oersangkutan, demikian pula i,uouh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya, stsKedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhuiiungan dengan peng- guna.au tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang iebih ting-

®j?umaui Purbacax-aka, A. Ridwan HajLim, loo, oit.



IBNU CANDRA IRAWAN

IS

Dengan adanya pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Jômor 5 Tahun.:.!960, secara lebih terperin_ ci dan lebih jelas disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Womor 5 Tahun 19&0 tentang macam-macam hak atas tanah, yaltu sebagai berikut : a* Haic milik ;b. Hak guna usaha*,;c. Hak guna bangunan;;d* Hak pakai* ;e* Hak sewa-;/3f. hak membuka tanah;;g. Hak memungut hasil hutan ■;h. Skk-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak terse_

but di .atas yang akan -•dite&afjkan dengan Undang-undang serta-:.hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53*

jjemikianlah mac am-mac am hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 *£ahun 1960o Dengan adanya macam- mac am hak atas tanah menurut undang-undang~±ni maka §e- mua hak-hak atas tanah menurut hukum barat, seperi misalnya :1. Hak opstal;20 Hak erpacht;3. Hak eigendom

Sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah dikonversi oleh undang-undang ini dan disesuaikan dengan



IBNU CANDRA IRAWAN

17

m&cam-macam hale sepert-i yang oertuang dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 196u. Demikian halnya dengan ha*. atas tanah menurut hukum adat, pelaicsanaan hak-hak mauam ini harus aelalu aesuai dengan persaûan dan kesatuan bangsa Indonesia seperti yang termaksuu dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 19bO tersebut.

2. Subyek H.ak Atas- Tanah M enurut Undang-undang Nomor 5

Tahun 1^60

Dengan berlakunya Undang-undang Womor 5 TahunI960, ma£a yang dapao memiliki haic atas tanah hanyaiah. warga negara Indonesia saja, yang mana hal ini se»uai dengan azaz Kebangsaan yang terdapat dalam pasal 1 Un- dang-undang Nomor 5 Tahun I960 tersebut, yang berbunyi:1. seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air

dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia ;

2. seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam'yang terkandung di dalamnya dalam wilayah. Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang nagkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ;

3. hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi ;



IBNU CANDRA IRAWAN

18

4* dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada ai bawah air ;

5. dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalam- an. maupun laut wilayah Indonesia ;

6. yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di a- tas bumi dan air tersebut pada a£at (4) dan (5) pasal ini.

T.enurut pasal 9 ayat 1 Undang-undang Uomor 5 Ta- nun I960, dalam bunyinya menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepe;;uh-- nya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 ayat 2. Sedangkan pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laKi maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapat u*- mani'aat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun ice- luargsnya.

Suatu hal yang tidak boleh Kita lupakan dalam membahas tentang subyek hak atas tanah di Indonesia ialah banwasannya subyek hukum di Indonesia bukaniah hanya orang semata, akan tetapi tfadan-badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukkan di- lndonesia juga termasuic di dalamnya. Subyeic hukum ai Indonesia selain orang adalah badan hukum .



IBNU CANDRA IRAWAN

19

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang sebagai su-? byek nukum juga dimiliki oxen badan-badan hukum. ulen karena itu apabila orang; uianggap sebagai subyek hak axas tanah di Indonesia maka badan-badan hukum harus juga dianggap demikian. Sebagai bukti untuk menduitung f pendapat saya ini, maka bisa Kita lihax pada pasal 36 Undang-unaang Eomor 5 xahun I960 yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :a. warga negara Indonesia ;b. badah-badan hukum yang didirikan menurut hukum In

donesia dan berkedudukkan di Indonesia.Sebagai bukti yang lain maka bisa kita lihat pa-»

da pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :a. warga negara Indonesia ;b. badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum In

donesia dan berkedudukkan di Indonesia.Beranjak dari pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, maka

dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya tanah-tanah yang terdapat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah untuk memsniiiiiii kebutuhan sialuruh bangsa dan rakyat Indonesia, serta dengan adanya pengakuan bahwa badan hukum merupakan subyek hak atas tanah maka sebagai konsekiaensi ialah apa yang term&ksud dari isi pasal 9 ayat 1 juga berlaku terhadap badan-badan hukum



IBNU CANDRA IRAWAN

20

yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukkan di Indonesia*

menurut pasal 20 ayat 1, dikatakan bahwa haK milik adalah meirupakan hak turun temurun, terkuat dan ter- penuh yang dapat dipunyai atas tanah. Sedangkan menuruc pasal 21 ayat ? oahwa hanya warga negara Indonesia yang_ âpat mempunyai nak mil±k<>

Jadi, beranjak dari pasal 20 ayat 1 JO pasal 21 ayat 1 dapat dikatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.Hal ini tidak berarti bahwa urang asing adalah dilarang sepenuhnya untuk menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah tertentu selain hak milik. Bagi orang asing terbuka kemungkinan untuk menguasai tanah dengan hak pakai atau hak sewa, yang merupakan hak atas tanah berjangKa waktu pendek dan wewenangnya terDatas. Dalam pasal 42 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1^60 disebutkan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah :a. warga negara Indonesia ;b. orang asing yang berkedudukkan di Indonesia ;c . badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indo

nesia dan berkedudukkan di Indonesia ;d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indo

nesia.Dari pasal 42 tersebut bisa kita lihat suatu kes*

mungkinan bagi orang, asing untuk menguasai tanah dengan



IBNU CANDRA IRAWAN

21

hak atas tanah tertentu selain hak milik, c&alam hai ini adalah hak pakai. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa yang menjadi pemegang hak sewa ialah :a. warga negara Indonesia ;b. orang asing yang berkedudukkan di Indonesia ;c. badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indo

nesia dan berkedudukkan di Indonesia ;d. badan-badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di-

Indonesia.Dari pasal 45 tersebut bisa kita lihat kemungkinan. orang asing menguasai tanah dengan hak atas tanan tertentu selain hak milik, dalam hal ini adalah hak sewat

Menurut*pasal 21 ayat 3 dikatakan bahwa orang asing yang mempunyai hak milik sesudah berlakunya Un - dang-undang Nomor 5 Tahun I960 ini wajib melepaskan hak tersebut dalam ângka waktu 1 tanun, dan hal ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang sesudah ber- laKunya undang-undang ini kenilangan kewarganegaraannya, jika sesuadah jangka waktu tersebut lampau, tanah'.tersebut tidak dilepaskan, maka haic tersebut hapus dan ta^ nahnya menjadi tanah negara.

3. Hak Pengeioiaan perusahaan oawatan Kereta Api

Daiam perumusan mac am-mac am ha& yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 Undang-umdamg Nomor 5 Tahun I960 tidak disebutkan ataupun diainggung mengenai hak penge-



IBNU CANDRA IRAWAN

lolaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada bab ini 3uga, bahwa mengenai hak pengelolaan disinggung pa£a Penjel^san Umum Bagian II alinea 7 yang menyatakan bahwa Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi dapat memberikan tanah dengan hak tertentu menurut keperluan dan peruntukannya kepada seseorang atau badan hukum atau memberikan hak pengelolaan kepada badan penguasa (Depar- temen, Jawatan, dan Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi kelancaran tugas-tugasnya.

Fenurut pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak pengelolaan adalah hak atas tanah Negara seperti yang dimaksudkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 - Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak atas tanah Negara adalah hak penguasaan atas tanah Negara sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direk- torat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh

9instansi yang bersangkutan.

22

qBoedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia« Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1986,h.378



IBNU CANDRA IRAWAN

23

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Peguasaan Tanah-tanah Negara, disebutkan:a. tanah Negara, ialah tanaia yang diicuasai penun olen

Negara ;b. Jawatan, ialah Organisasi suatu jcementerian yang ber-

diri aenairi, yebagai yang dimaicsud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tanun 1952."^

Menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun ly^2, disebutkan : Jawakan adalah suauu badan milik Negara yang bertugas untilk melayani kepentingau sosial. Sedangkan mengenai perusahaan Jawatan Kereta Api diatur dalaiii Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 Tentang : Nasionalisass Perusahaan milik Belanda.Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 disebutkan bahwa Perusahaan kereta api milik iielanda yang terdapat di dalam wilayah Kepublik Indonesia dikenakan Nasionalisasi.

Dengan adanya proses Sasionalisasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut maka keberadaan Perusahaan Jawatan Kereta Api di dalam wilayah Negara Kepublik Indonesia aaalan seperti yang dimaksudkan oleh penjelasan umum Bagian II alinea ke 7 undang-undang Nomor 5 Tahun I960.

1am d . , h. 117.



IBNU CANDRA IRAWAN

BAB III

ISVSRAHGAIT YAIJG TIUBUL BAGI PEEU3AKAA1T JAWATAN KERETA API' SEBAGAI PELIEGAKG HAK PENGELOLAAN

Indonesia sebagai negara hukum mengakui orang dan badan hukum. sebagai subyek hukum, hal ini mengandung kon- sekuensi bahv/a subyek hukum tersebut haruslah dianggap se* bagai penyar.dang hak dan kewajiban. Sedangkan pelalcsanaan daripada hak dan kewajiban tersebut adalah berhubungan dengan segenap aktivitasnya masing-masing.

Dalam pasal 29 Peraturan I.Ienteri Dalam Negeri No- mor 5 Tahun 1973 nenyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada :1. Departemen dan Jav;atan-jav/atan*Pemerintah;2. Badan-badan hukum yang ditunjuk Pemerintah.I.Ienurut pasal 28 Peraturan lienteri Dalam Negeri Nomor 5 Taliun 1973 jo. pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Homo r 1 Tahun 1977, bisa kita ttemukan mengenai tiga bentuk wewenang yang dimiliki oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api atas sejumlah tanah-tanah negara yang telah dikuasainya, yaitu :

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

24



IBNU CANDRA IRAWAN

25

c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentuican o- leh perusahaan pemegang hak .tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabut yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengmgat bentuK sir at kewenangan^yang dimdiiki oleh Perusahaan Jawatan nerexa Api, maka perluian kira«* nya kita seaikit meneiaah tentang oentuk aan sifat-sifat tanah yarig telaii aikuasai oleh Perusahaan Jawatan iiereta Api sebagai pemegang hak pengeloiaan tersebut. ae- dangkan tanan-tanan yang dikuasai oleh perusahaan da- watan Aereta Api terbagi dalam tiga golongan kategori yaitu :1* tanah yang menyangkut bidang operasional, dajam hal

ini yang dimaksud dengan tanah operasional adalah tanah yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tugas Perusahaan Jawatan Kereta Api, misalnya untuk pembangunan rel kereta api, pembangunan gedung untuk lcantor, dan lain-lain.

2. tan ail-tan ah penunjang operasional, misalnya tanan-; tanah yang digunakan unxuk areal perumahan bagi kar^ yawan dan karyawati Perusahaan Jawatan Kereca Apio



IBNU CANDRA IRAWAN

26

3. tanah-tanah untuk cadangan, uaik untuk cadangan ;jangka panjang maupun jangka pendek.

Dengan adanya perincian mengenai bentuic uan sifat-sifat tanah yang i;eiah dikuasai oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai pemegang nan peng-l^laan, maka dapatlah kirtaiya kita mengnubungkan antara &ewenangan yang dimiiiKi olen Perusahaan J«»w.-.tan Kereua Api aepexti yang oerûang daxum pas»l 28 Peraturan Mentex-i x/alam Ne- geri nomor 'd Tahun i97j Ju pa. al 1 ayat x PeraLurttu Men- teri Dalaai Neêri Nomor 1 rahun 1977 -engan sejiunlah tanan yang ui&uasamya terseout untuic kemuaian axhubung- kan dengan permasalahiin yang konKriu, Dalam tdrti Dagai- mana piha& Perusanaan Jawatan Kereta Api menj aiamcaii Kewenangan atas sejumlah areal uanah-tanah yang texah aikuasainya, baik untuk kepentingan langsung dengan kelancaran tugas-tugasnya maupun yang akan diserahkan ke$- pada pihak ketiga,

Beranjak dari perincian tentang kewenangan yang dimiliki oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai pemegang hak pengelolaan yang telah menguasai sejumlah areal tanah-tanah, maka dapatlah ki&a bedakan kewenangan-kewenangan tersebut menjadi dua bagian, yaitu :1. Kewenangan untuk menggunakan sendiri, demi kelancaran

tugas-tugasnya.2. Kewenangan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga.



IBNU CANDRA IRAWAN

271• Tanah-tanah Hak Pengelolaan Haras Didaftarkan

ilenurut pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu dengan Peraturan Pemerintah No- mor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian pula tanah-tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api juga harus didaftarkan, untuk kemudian mendapatkan akta bukti pendaftaran hak atas tanah yang disebut sertifikat. Maksud diadakannya pendaftaran hak atas tanah-tanah pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut adalah sesuai dengan isi pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu untuk memperolek jaminan kepastian hukum, disamping itu untuk mendapatkan suatu kepastian hak atas tanah yang berada *di- bawah penguasaan Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut.

Masalah pendaftaran Uak atas tanah pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut, selaras pula dengan isi Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor iTahun 1966 tersebut menyatakan secara tegas, bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lem- baran Negara 1961 Nomor. 28) :



IBNU CANDRA IRAWAN

28

a. semua hak pakai, termasuk yang diperoleh Departe- men-departemen, Direktorat-direktorat, dan Daerah- daerah Swatantra sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965;

b. semua hak pengelolaan sebagai _yang dimaksud dalam Peraturan Kenteri Agraria I'Tomor 9 Tahun 1965.Dari penegasan pasal tersebut diatas jelaslah bah

wa terdapat suatu pembebanan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai pemegang hak pengelolaan untuk menser- tifikatkan tanah-tanah yang dikuasainya, agar kepastian hukumnya menjadi terjamin. Sila terjadi sengketa mengenai tanah-tanah yang tel ail dikuasai tersebut maka pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api dapat dengan tegas menunûkkan bukti-bukti otentik atas tanah-tanah yang telah dikuasainya tersebut.

Llengenai pembebanan untuk mendaftarkan tanah-tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawtan Kereta Api tersebut, juga diatur di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan Henteri Dalam ttegeri ITomor 1 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa hale pengelolaan yang berasal dari pengkonversian hak penguasaan berdasarlcan Peraturan Llenteri Agraria ITomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah negara dan Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, yang meniberi wev/enang sebagainana tersebut dalam ayat 1

di atas dan yang telah didaftarkan di Kantor Sub Direkto- rat Agraria setempat serta sudah ada sertifikatnya.



IBNU CANDRA IRAWAN

Dalam rangka pelaksanaan pensertifikatan tanah- tanah hak pengelolaan tersebut, pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api mengadakan kerja sama dengan pihak Direktorat Jendral Agraria untuk menaaftar tanah-tanah hak pengelolaan yang ada di bawah penguasaan Perusahaan Jawatan Kereta Api- Hal ini tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Jawatan Kereta Api Dengan Direktorat Jenderal Agraria ilomor : 162/>Ik/TaiD/83 Tentang Pelak-

37/s?k/;ci/ 1933sanaan Kegiatan Keagrariaan Untuk pensertifikatan Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Tujuan ksrja sama tersebut, seperti yang tereanturn dalam pasal 1 nya, yaitu untuk memperoleh kepastian hukum atas -tanah-tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api melalui program pensertifikatan tanah yang penanganannya memerlu- kan kegiatan teknis keagrariaan® •

Sedangkan ruang lingkup perjanjian ini mencakup kegiatan- k eg i a t an sebagai berikut :

a. Inventarisasi obyek dan subyek secara menyeluruhmengenai tanah-tanah yang :1. secara historis dikuasai Perusahaan Jawatan Ke

reta Api;2. dipergunakan langsung untuk kepentingan operasi

onal Perusahaan Jawatan Kereta Api;3. dipergunakan untuk menunjang operasional perusa

haan Jawatan Kereta Api;

29



IBNU CANDRA IRAWAN

4. dicadangkan untuk pengembangan Perusahaan Jawatan Kereta Api;

5. dikuasai pihak ketiga, dengan atau tanpa ijin Perusahaan Jawatan Kereta Api;

b. Pengukuran dan pemetaan;c. Pengurusan dan penyelesaian Surat Keputusan Pembe-

rian Hak Atas Tanah-tanah yang memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

d. Pendaftaran hak dan penerbitan sertifikatnya.Dalam rangka pensertifikatan tanah-tanah hak penge

lolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut, untuS: wilayah Jawa Timur telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1983. Surat Keputusan Gubemur ini untuk menunjang kegiatan dan kerja sama yang diadakan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api dengan Direktorat Jenderal Agraria, yaitu tentang pembentukan sub tim pelaksana penertiban, penelitian tanah- tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di Jawa Timur,

Pasal 2 Keputusan Gubemur tersebut menyebutkan tentang tugas dari sub tim itu, yaitu :1. mengadakan inventarisasi serta meneliti data tanah yang

menjadi tanggung jawab atau dikuasai Perusahaan Jav/afcan Kereta Api guna mengetahui luas, pemanfaatan dan status tanah tersebut, sebagai bahan penyusunan program penen-

30



IBNU CANDRA IRAWAN

tuan tanah. Perusahaan Jawatan Kereta Api selanjutnya;2. menyusun dan melaporkan has-il inventarisasi, hasil pe

nelitian dan menyampaikan saran-saran kepada koordina- tor kelompok pelaksanaan di Pusat serta Gubemur Kepa- la Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan adanya tim tersebut maka diharapkan adanya penginvetarisasian tanah-tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api, karena selama ini pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api belum menginventarisasi seluruhnya tanah-tanah yang menjadi tanggung-jawabpya tersebut. Selan- jutnya tanah-tanah yang telah diinventarisasikan oleh tim tersebut akan didaftarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan doagan Direktorat Jenderal Agraria.

Dengan demikian diharapkan semua tanah-tanah yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Jawatan Kereta Api, yaitu tanah-tanah hak pengelolaan tersebut akan dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961.

2. Kewenangan Untuk Menggunakan Sendiri, Demi Kelancaran Tugas-tugasnya

Kewenangan tersebut bila dikaitkan dengan bunyi pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, adalah termasuk kewenangan yang tertuang dalam



IBNU CANDRA IRAWAN

h u ru f a . dan h u ru f b . , y a i t u :

a* m erencanakan peruntukkan dan penggunaan;

b . men^gunakan tanah te r s e b u t untuk k ep er lu a n p e la k -

samaan tugasnya*

A p a b ila d l ’k a itk a n dengan bentuk dan s i f a t - s i f a t tanah.

yang te la h . d ik u a s a i o le h Perusahaan Jaw atan K ere ta A pi

ad a la h yang berhubungan dengan s i f a t ke 1 dan ke 3 , y a i t u :

1. tanah ya n g menyangkut penunjangan b id a n g o p e r a s io n a l ;

p• • • 5

3- tanah -t;an ah cadangan , b a ik untuk cadangan ja n g k a pendek

maupun u n tu k cadangan ja n g k a p a n ja n g .

B e ra n ja k d a r i p e n je la s a n t e r s e b u t d i a t a s , maka d a -

p a t la h d i t a r i k su a tu hubungan yang k o n k r it a n ta ra kew e-

ngan yang d i m i l i k i o le h Perusahaan Jaw atan K ere ta A pi de

ngan ta n a h -ta n a h yang t e la h d ik u a s a in y a , h a l i n i ad a la h

b erd a sa rk a n p e ra tu ra n yang j e l a s . S e la in i t u dapat p u la

d is im p u lk a n bahwa adanya ta n a h -ta n a h t e r s e b u t digunakan

untuk mengutamakan segenap a k t i v i t a s - a k t i v i t a s s e s u a i

dengan t u g a s - t u g a s yang t e la h diemban- o le h Perusahaan Ja

watan K e re ta Api*

T an a h -tan ah yang memang d ip e r lu k a n untuk k e p e r lu

an t u g a s - tu g a s pada sa a t i n i , m isa ln y a untuk membangun

b a n ta la n r e l k e r e t a a p i , untuk rumah d ip o , untuk pemba?- •

ngunan k a n t o r , dan la in - la i n n y a , maka ta n a h -ta n a h t e r s e

but harus d ip erg u n a k a n o le h Perusahaan Jawatan K e re ta A p i.

M engenai ta n a h -ta n a h yang pada sa a t i n i belum d i -



IBNU CANDRA IRAWAN

pergunakan, maka bisa digolongkan termasuk tanah-tanah. yang sedang dalam perencanaan, dimana hal ini sesuai dengan kewenangan yang tertuang pada huruf a, pasal-.28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Biasanya tanah-tanah yang sedang dalam perencanaan tersebut untuk sementara waktu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukkan, dan penggunaannya seperti yang telah direncanakan. Akan tetapi hal ini tetap dianggap sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai jawatan yang bertugas melayani kepentingan sosial. Sebagai contoh misalnya; pembangunan masjid atau musholla di atas tanah yang sedang dalam perencanaan. Hal ini dianggap tidak menghambat kelancaran tugas-tugas Perusahaan Jawatan Kereta Api, sebab pada saat ini tanah-tanah tersebut belum digunakan untuk kepentingan Perusahaan Jawatan. Kereta Api, sedangkan bangunan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan karyawan Perusahaan Jawatan Kereta Api bahkan kepentingan masyarakat luas.

A p a b ila pada su a tu sa a t n a n t i Perusahaan Jawatan

K ere ta A pi akan menggunakan ta n a h -ta n a h t e r s e b u t . & e p e rt i

yang t e la h d iren ca n a k a n , maka adanya s e g a la bentuk bangun

an apapun yang menghambat, harus d ib o n g k a r . K epentingan

tu g a s -tu g a s Perusahaan Jawatan K e re ta A pi harus diutam akan

ag ar b i s a m ela ya n i kebutuhan m asyarakat s e b a ik -b a ik n y a .



IBNU CANDRA IRAWAN

3. Kev/enangan U.ntuk ?.'Ienyerahkan Kepada P.ihak KetigaDalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam JTegeri No

mor 5 Tahun 1973 jo. pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, t'ertuang dalam huruf c. yang berbunyi : menyerahkan bagian-bagian dari tanah-tanah yang dikuasainya itu kepada pihak kejriga menurut persya** ratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak pengelolaan ter&ebut, meliputi s&gi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan kewenangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 menyebutkan bahwa : bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Bemerintah Daerah, Lembaga, Instansi, dan Badan Hukum milik Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diberikan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada ênteri Dalam Negeri atau Gubemur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersi- apkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tersebut menyatakan bahwa : setiap penye- rahan tanah yang merupakan bagian penggunaaa tanah dari hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan

'3'4



IBNU CANDRA IRAWAN

pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang tiak pengelolaan dan pihak ketiga.

Dengan berdasarkan Peraturan ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tanah negara yang dilcuasa- kan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan berbagai macam hak, seperti misalnya : hak guna bangunan, hak palcai, dan sebagainya.

Mengenai peraturan sewa-menyewa:-tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api, diatur secara lchusus oleh Perusahaan ini sendiri, Heglement ;CIII jilid. 3, yaitu mengenai : Sepur-simpang, Persilangan dan Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Perusahaan Jawatan Kereta Api. Pasal 1 Peraturan ini, dengan berdasarkan Surat Menteri Perhubungan tanggal 11 Oktober 1952 Nomor F4/2/1952, menetapkan bahwa :

a. menyewakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api untuk waktu jangka panjang (diîni diartikan lebih dari 2 tahun 11 bulan), kecuali persewaan untuk waktu lebih dari 5 tahun, tidak diperkenankan tanpa persetujuan Pemerintah (dalam hal ini Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata) mengenai tanah- tanah terutama gedung-gedung tetap, Instansi- instansi lainnya yang harus didirikan, kepada yang berkepentingan dapat diberikan prioritas untuk menambah waktu perjanjian sewa-mBnyewa selama 5 tahun lagi;

35



IBNU CANDRA IRAWAN

b. tiap perjanjian dengan bangsa asing sebelumnya harus mendapajr persetu.juan dari Menteri perhubungan Darat, Pos, Telekomonikasi dan Pariwisata. Hak menyewakan dalam.ij angka waktu pendek atas tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (dengan pemberitahuan sewa-menyewa selambatnya satu tahun sebelumnya) diberikan kepada Direktur Utama Perusahaan Jawatan Kereta Api berdasarkan atas Gouvernementsbesluit tanggal 15 Desember Homor 27.Menurut Peraturan tersebut juga disebutkan, bahwa

Kepala-kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan (IKD) berhak menyewakan tanah-tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api atas nama Kepala Eksploatasinya masing-masing di Jawa, Madura, dan Sumatera dengan surat bukti sewa tanah bermeterai dan surat bukti sewa lapangan bemeterai.

Sewa-menyewa tanah Perusahaan Jawatan .Kereta Api .dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sewa-menyewa tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api yang merupakan rumah dinas dari aparat Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan sewa-menyewa tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api itu sendiri, yang disewakan dengan hak sewa tanah untuk bangunan. Mengenai harga sewa rumah dinas Perusaliaan Jawatan Kereta Api dan sewa atas tanah-tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api, ditetapkan secara berbeda-beda. Bagi rumah dinas masih dibagi- bagi lagi tentang siapa-siapa yang menyewa, pembagiannya sebagai berikut :



IBNU CANDRA IRAWAN

1. pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api;2. pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api;3. keluarga pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api;4. keluarga pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Ke

reta Api.Terhadap mereka dikenakan harga sewa yang berbeda-beaa, bagi yang tidak teraiasulc dalam kelompok tersebut di atas, yaitu kelompok swasta juga dikenakan tarip sewa yang berbeda. Khusus bagi pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api, keluarga pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan keluarga pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api, pembagian harga sewa juga ditetapkan berdasarkan per- bedaan kota. Hal ini juga berlaku bagi penyewa.swasta.

Bagi sewa tanah-tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api yang bukan merupakan rumah dinas, harga sewanya ditetapkan dengan diadakan pembagian berdasarkan wilayah daerah. Mengenai harga sewanya disini sudah diadakan pembaharuan dalam rangka untuk menambah keuangan bagi Perusahaan Jawatan Kereta Api, mengingat bahwa kenikmatan yang selama ini mereka peroleh sudah tidak sesuai lagi debgab imbalan yang harus mereka berikan.

Lampiran Nomor 7189/77 mengenai Ketetapan Harga Sa- tuan Pendayagunaan Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJICA) tersebut telah mencabut Surat Direksi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) tanggal 25 Nopember 1967 Nomor 38643/67.

3 7



IBNU CANDRA IRAWAN

Hak sewa atas tanah perusahaan Jawa&an Kereta Api, yang merup^kan pemberian bagian dari tanah hak pengelolaan terhadap pihak ketiga, juga diatur dalam pasal 44 UUPA, yaitu mengenai hak sewa untuk bangunan.Pasal 44 tersebut menyatakan, bahwa :

(1). Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan.bangunan, dengan membayar kepada kepada pemiliknya sejssm- lah uang sebagai sewa.

(2). Pemabayaran uang sewa dapat dilakukan :a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

(3). Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai ârat-syarat yang mengandung unsur pemaksaan.

Sedangkan mengenai tata-cara atau prosedur pelaksanaan sewa-menyewa tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut, sepertiyang ditentukan oleh pasal 3 Reglement 13 jilid III, adalah sebagai berikut :

1. pemohon yang meminta sewa tanah itu harus membuat surat yang menerangkan sejelas-jelasnya maksud penggunaan tanah tersebut;

2, surat pemintaan itu disampaikan kepada Kepala Dis- trik (DK) yang bersangkutan;

3« IKD (K&pala Inspeksi Dinas Jalan dan Bangunan) atas nama Kepala Eksplotasi>(KE)membuat surat bukti sewa tanah iyu rangkap lima;

4. lembar pertama untuk IKD (yang menyewakan), lembar kedua untuk penyewa,

38

1 "*Soedalhar, op. cit., h.10.



IBNU CANDRA IRAWAN

lem bar k e t ig a untuk K epa la ICeuangan d i B a la i B e sa r ,

lem bar keempat untuk K epa la S e k s i (S K ),

lem bar k e lim a untuk K epala D is t r ik (DK );

untuk sewa tanah d i em plasem en-em plasem en, o le h

DK yang baru d ib e r ik a n s e t e la h d iru n d in gk a n dengan

K epala S ta s iu n (K S );

s e t e la h d ib u a t semuanya, dalam a r t ia n sudah d i t a n -

d a -ta n g a n i o le h p ih a k -p ih a k , l a l u s u r a t -s u r a t p e r -

s e tu ju a n t a d i s e g e ra d ik ir im kepada PN Pos dan G iro

setem pat untuk a ite ta p k a n b ea m e te ra i yang d ite m -

p e lk a n pada lem bar pertam a, keempat lem bar t a d i d i

k ir im ke D ir e k s i , s e la n ju tn y a akan d ik er ja lca n se b a

g a i b e r ik u t :

a , K epala Keuangan d i B a la i B esar memberi n o

mor k on tra k sewa;

b* lem bar pertam a dan kedua d ik ir im kem ba li k e

pada KS dengan d i s e r t a i - p e r in ta h pen ag ih an

uang sewa;

c . lem bar k e t ig a dan keempat d ita h a n d i B a la i

B esa r , untuk a r s ip K epa la Keuangan dan Ke

p a la S e k s i ;

d . untuk a r s ip IKD, KS, SK, dcui DIC yang b e r s a n g -

kutan dengan sewa-menyewa t a d i d ib u a tk a n o -

le h KE s a l in a n -s a l in a n k on tra k sewa t a d i ,

len gk ap dengan gambar tanah yang disew akan*



IBNU CANDRA IRAWAN

M engenai h arga sewa ta n a h , untuk sem entara i n i d i -

tetapkan. s e b a g a i b e r ik u t menurut la m p ira n yang d ite ta p k a n

o le h B a la i B esa r Perusahaan K e re ta A pi N o .71-89/1977, p e -

r ih a l : K etetapan Harga Tanah (sa tu a n ) a tau K etetapan H ar-

ga Pendayagunaan Tanah Perusahaan Jawatan K e re ta A p i; l i -

hat la m p iran 1 .

M engenai perh itu m gan h a rg a (rum us) sewa tanah da

pat d i l i h a t p u la , âda la m p ira n 2 .

40



IBNU CANDRA IRAWAN

PELANGGARAN ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API

BAB IV

1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Yang Ada Atas Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api

Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran atas tanah- tanah yang telah dikuasai oleh pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai pemegang hale pengelolaan. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi di dalam kota saja, akan tetapi terjadi pula di pinggiran kota dan yang menuju luar kota Surabaya, terutama di sepanjang bantalan rel kereta api. Pada umumnya keadaan ini sudah dianggap oleh penduduk sebagai suatu hal yang bia^j. saja, walaupun hal ini adalah merupakan suatu hal yang tidak wa- jar dan banyak menanggung resiko keselamatan jiwa.

Latar belakang yang menimbulkan terjadinya permasalahan ini adalah :

a* karena kurangnya persediaan tanah, bila dibanding- kan jumlah penduduk yang ada;

b, karena kurangnya kesadaran pada diri mereka'baik yang menyangkut peraturan hukumnya maupun yang menyangkut keselamatan jiwa mereka sendiri;

c. karena ingin menggampangkan masalah pelanggaran ini, dimana hal ini ditunjang oleh kesulitan eko- nomo keluarga*,Dengan adanya latar belakang peimasalahan yang de-

41



IBNU CANDRA IRAWAN

m ikian i n i , menyebabkan k e in g in a n untuk m elan ggar p e r a tu r

an hukum yang sudah d ite ta p k a n o le h P em erin tah , Padahal

m ereka tah u gdanya p era tu ra n hukum yang sudah d ite ta p k a n

i n i , a d a la h untuk m elin d u n g i keselam atan m ereka s e n d ir i

s e r t a k e lu a rg a n y a .

P o la pembangunan tanah yang b a ik , seben arn ya sudah

d ia tu r s e s u a i dengan t a t a guna tanah yang sudah d ite n tu k a n ,

seh in g g a dalam penggunaan tanah te r s e b u t d ih arap kan a g a r

t id a k m elanggar p era tu ra n hukum dan t a t a t e r t i b yang sudah

d ite n tu k a n , Akan t e t a p i sebagaim an t e la h k i t a k e ta h u i bah

wa dalam masa sekaran g i n i banyalc k i t a l i h a t penggunaan t a

nah yang t id a k s e s u a i dengan t a t a guna tan ah yang t e la h ada.

M engenai m asalah penggunaan tanah s e c a r a l i a r o le h

penduduk, t e r ja d in y a t id a k dapat d id u g a -d u g a sebelum nya*.

M ereka datang b e g it u ce p a t dan s e ce p a t i t u p u la m ereka men-

d ir ik a n bangunan untuk pemukiman, walaupun h a l i n i merupa

kan su atu p e la n g g a ra n .

Bangunan-bangunan yang ada b ia sa n y a d id ir ik a n s e c a

ra t id a k perm anen, dengan harapan bahwa a p a b i la sew ak tu -

waktu ada penggusuran p e n e r t ib a n o le h p ih ak yang b e r w a jib

mereka dapat dengan ce p a t m enghindarkan d i r i .

Adanya sekelom pok orang yang m en d irik an bangunan p e

mukiman s e c a r a l i a r i n i , a d a la h tanpa su a tu k o o r d in a s i sa

ma s e k a l i , akan t e t a p i berhubung keberadaan m ereka ad a la h

berkelom p ok , maka h a l i n i m enjadikan kedudukan m ereka b e r -

tambah kuat dan semalcin m enyu litkan b a g i p ih a k yang berw a -

j i b dalam m elakukan p e n e r t ib a n . Iterlompok yang sa tu d i t e r -

42



IBNU CANDRA IRAWAN

t ib k a n maka m uncu llah kelom pok yang l a i n , dan b e g itu la h

untuk s e te r u s n y a .

K alau d i l i h a t pada kenyataannya , bahv/a penggunaan

tanah yang ada d i sep an jan g r e l k e r e ta a p i , ada ju g a yang

b e r a s a l d a r i orang yang m erasa mempunyai d is p e n s a s i untuk

membangun bangunan pemukiman d i a ta s a r e a l tanah t e r s e b u t .

S e p e r t i yang saya am ati s e c a r a langsting pada obyek p «rm a sa -

lah an pokok pada t u l i s a n s k r ip s i saya i n i , bahwa ada ju g a

penggunaan tanah untuk bangunan pemukiman yang d ila k u k a n

o le h a p a ra t in s t a n s i yang b ersan gk u ta n , yang untuk sem en-

ta r a waktu belum mempunyai tem pat t in g g a l , maka m ereka

m en d irikan bangunan pemukiman d i a ta s tanah Perusahaan J a

watan K ere ta A p i, dengan a la s a n -a la s a n s e b a g a i b e r ik u t :

a . untuk sem entara belum mempunyai rumah;

b . untuk m em beli tanah belum mempunyai uang yang men-

cu k u p i;

c . untuk m endekatkan d i r i pada tempat b e k e r ja n y a .

Dengan berla n d a sak a n pada h a l -h a l t e r s e b u t , maka

banyak pendatang baru yang b e r a s a l d a r i d e sa , yang t u ju a n -

nya ke k o ta ad a la h untuk m encari k e r ja , banyak m en d irikan

rumah d i s i t u j u g a , ' s e p e r t i yang d ilak u k an o le h ap arat

in s t a n s i Perusahaan Jawatan K e re ta A p i. Llereka menganggap

m en d irikan bangunan d i s i t u ad a la h t id a k d i la r a n g , sem ula

bangunan-bangunan. i t u b e r s i f a t t id a k peim anen, akan t e t a p i

lama kelam aan m en jad i permanen.

Semakin h a r i sem akin banyak pendatang d a r i d e s a -

43



IBNU CANDRA IRAWAN

desa yang m en d irikan 'bangunan pemukiman d i sep a n jan g s e -

k i t a r r e l k e r e ta a y i i t u , dimana h a l i n i ju g a didukung .

o le h penduduk yang t e la h l e b ih dahulu berterapat t in g g a l

d i s i t u , dengan pertim bangan bahwa s e t id a k -t id a k n y a mereka

akan mempunyai hak ajras tanah d i s i t u dan m ereka menganggap

bahwa adanya p e la n g g a ra n o le h pendatang haru i n i sem akin

menguatkan kedudukan m ereka, karen a k e lon p ok m ereka men-

j a d i l e b ih banyak.

Pada obyek yang saya am ati, ta n a h -tan ah i t u d ika^

p l in g - k a p l in g , dan dengan adanya p en g a p lin g a n i n i sea k a n -

akan m ereka mempunyai hale a ta s tanah t e r s e b u t . Pada umum-

nya ta n a h -ta n a h i t u d ik o ta k -k o ta k dalam ukuran yang r e l a -

t i f k e c i l , dan dengan adanya tanda i n i menunjukkan bahwa

tanali i t u sudah ada yang m e m ilik i.

Kalau d i l i h a t d a r i k a su s-k a su s t e r s e b u t , te rd a p a t

su a tu kesan bahwa ada perm ainan a n ta ra oknum yang t id a k

b ertan g gu n g -ja w a b d a r i in s t a n s i Perusahaan Jawatan K ereta

A pi dengan penduduk yang ada d i s i t u , karena penduduk d i -

s e k i t a r s i t u s e o la h -o la h mendapat i j i n untuk m endirikan

bangunan untuk pemukiman d i a ta s tanah hak p e n g e lo la a n Pe

rusahaan Ja w a tan .K ereta A p i, walaupun h a l te ta p b e r s i f a t

l i a r . Olcnum-oknum te r s e b u t s e c a r a t id a k langsun g malah mem-

b e r i i j i n pada penduduk untuk menggunakan tanah i t u , yang

k e lih a ta n n y a harus d iim ba n g i dengan p r e s t a s i t e r t e n t u .

Sebenarnya penduduk d i s e k i t a r r e l k e r e ta a p i i t u s a -

dar dan m e n g e r ti , bahwa perbuatannya ad a lah m elan ggar hukum,

44



IBNU CANDRA IRAWAN

45

akan tetapi berhubung dengan kebutuhan akan tanah yangmendesak dan mereka merasa mendapat kemudahan dari oknuminstansi yang bersangkutan, maka mereka menjadi bersikapmasa bodoh saja.

Kami mendirikan bangunan rumah-rumah ini dengan kami mi ibaratkan sebagai mengontrak rumah, kami mengerti bahwa hal ini adalah pelanggaran, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa, sebab kebutuhan kami akan tanah sangat mendesak. Keluarga kami butuh tempat untuk ber- teduh dari hujan dan panas, dengan alasan inilah kami membangun rumah ini di atas tanah PJICA yang nampaknya agak aman, tetapi apabila sewaktuygaktu ada penggusuran, maka kami akan menyingkir.Sebenarnya kami bukan merupakan penduduk asli dari si- ni, kami semula berasal dari desa, tujuan kami ke kota adalah untuk mencari pekerjaan di kota yang kami kira sangat mudah untuk mendapatkannya. Setelah kami sampai di kota, apa yang kami idamkan sangat berlainan sekali. Untuk tempat tinggal kami semula berpindah-pindah, karena sudah tidak tahan setiap kali digusur, maka kami mencari tempat tinggal yang agak permanen, dan menurut kami dengan mendirikan rumah di atas tanah PJKA ini kami agak merasa aman, karena sudah sekian lama tidak digusur, dan menurut kami penggusuran itu tidak akan p e m a h ada. Tanah-tanah yang ada disekitar rel kereta api ini sudah dikapling-kapling oleh penduduk sekitar, dan untuk mendapatkan tanah tersebut, kami harus membe- linya dari penduduk yang telah mengkapling-kapling tersebut, Mengenai prosedur jual-belinya, kami lakukan sera lisan tanpa surat^surat. Jadi semuanya dilahdasi dengan kepercayaan.

Permasalahan mengenai pelanggaran atas tanah hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api sampai sekarang masih belum diadakan langkah-langkah konkrit yang memadai, agar nantinya bisa memberikan suatu altematif pemecahan yang jelas dan tegas. Selain itu, hal yang perlu diperha-

12Wawancara dengan salah seorang penduduk bangunan liar di Gadung Kecamatan Y/onokromo, 28 September 1988.

1^V/awancara dengan s a la h seora n g penduduk bangunan liar di Jalan Gubeng Jaya, 27 Septem ber 1988.



IBNU CANDRA IRAWAN

tikan adalah latar belakang adanya penggunaan tanah hak pengelolaan Perusahaan Jav/atan Kereta Api untuk bangunan pemukiman secara liar tersebut disebabkan oleh keoutuhan akan tanah yang semakin mendesak. Seperti kita ketahui bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar rel kereta api itu tidak ada yang memanfaatkan. Hal ini sebenamya sudah berlangsung lama, menurut seorang warga di Jalan Gubeng Jaya, kejadian semacam ini bisa dikatakan sudah terlanjur berlarut-larut, sehingga sulit untuk mengadakan penertiban.

2. Dasar Hukum Serta Upava, Pen.velesaian Untuk r.tenindak Pelan,~;~aran Atas Tanah Hak Pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api

Tanah negara yang dikelola oleh Perusahaan Jav/atan Kereta Api, terutama yang terdapat di .kota-kota besar, seperti halnya yang ada di kota Surabaya ini, banyak ditem- pati oleh penduduk musiman dengan jalan mendirikan bangun- nan pemukiman secara liar. Dengan adanya bangunan-bangunan pemukiman secara liar dx sekitar rel kereta api, hal ini sudah j elas merupakan suatu pelanggaran, dan bangunan- bangunan tersebut harus digusur dan ditertibkan, sebab hal ini merupakan suatu faktor yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota, yang paling utama adalah bagi keselamatan penduduk itu sendiri.

Undang-undang No.51 Prp. Thn.1960 adalah mengatur mengenai'Penggunaan Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Ku- asanya. Menurut Undang-undang ini, menggunakan tanah tan-

4 6



IBNU CANDRA IRAWAN

pa ijin yang berhak atau kuasanya adalah dilarang. Larang- an penggunaan tanah. tanpa ijin yang berhak atau kuasanya oleh. Undang-undang ini diatur dalam pasal 2, yang berbunyi : "Dilarang menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”*

Yang dimaksud dengan tanah dalam k a ita n la ra n g a n

pem akaian tanah tanpa i j i n yang berhak a tau kuasanya i n i ,

ad a la h tanah yang langsu n g d ik u a s a i o le h n eg ara atau yang

d ip u n y a i dengan suatu hak o le h p erseora n g a n a tau o le h ba

dan hukum. Sedangkan yang berhak a ta s tanah n eg a ra ad a la h

L len teri Dalam N egeri a tau P e ja b a t yang d itu n ju lc , sedangkan

terh adap ta n a h -ta n a h yang d ik u a s a i o le h orang dan badan

hukum, maka yang berhak ad a la h oran g a ta u badan hukum i t u

s e n d i r i .

Selain larangan terhadap penggunaan tanah tersebut, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. I.Ienurut pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Ho.51 Prp. Thn.1960 disebutkan bahwa : "I.Iengingat akan sifat perbuatannya, maka barangsiapa yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp.5.000,00". Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pemakaian tanah sesudah berlakunya Undang-undang ini, akan tetapi juga ber- ku terhadap pemakaian tanah yang terjadi sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

47



IBNU CANDRA IRAWAN

Yang dimaksud dengan memakai atau menggunakan tanah menurut Undang-undang No.51 Prp. Thn.1960 ialah : "I.Ienduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak". Hal ini diatur dalam pasal 3.

Selain diatur dalam Undang-undang No.51 Prp. Thn. 1960, mengenai pendirian bangunan liar tersebut juga dia- ■ tur dalam Ketentuan-ketentuan Umum Tentang Kereta Api dan Tram, yang dituangkan dalam Lembaran Negara 1927 No.258. Mengenai hal ini, peraturan berikutnya ialah Peraturan Tentang Pembangunan dan Bksplotasi Kereta Api dan Tram untuk Angkutan Umum yang dituangkan dalam Lembaran Negara 1926 No.334 dan Lembaran Negara 1927 No.295.

Menurut peraturan Tentang pambangunan dan Eksplota- si Kereta Api dan Tram untuk Angkutan Umum (Lembaran Negara 1926 No.334 dan Lembaran Negara 1927 No*295), dalam pasal 1 nya menyebutkan, bahwa : "Yang dimaksudkan dengan jalan kereta api ialah semua jalan baja yang ditujukan untuk angkmtan umum, dikecualikan dengan jalan trem".

Sedangkan m engenai la ra n ga n penggunaan tanah yang

ada d i sep a n ja n g r e l k e r e ta a p i d ia t u r dalam p a s a l-p a s a l

t e r t e n t u d a r i K eten tu a n -k e ten tu a n Umum Tentang K ereta A pi

dan Tram yang te r tu a n g dalam Lembaran N egara 1927 N o .258. P a s a l-p a s a l yang b e r k a ita n t e r s e b u t a d a la h p a s a l 21, p a s a l

22, p a s a l 23, p a s a l 25, dan p a s a l 27.

48



IBNU CANDRA IRAWAN

49

1. Dilarang untuk mendirikan gedung, tembok, pagar tanggul ataubangunan-bangun.an atau menanam pohon atau tumbuhan lainnya :

a. dalam jarak sebelas meter dari sumbu jalan baja yang terdekat, dan untuk tanaman-tanaman dalam jaralt dua puluh meter. Apabila jalan itu membelok, jarak tersebut dua puluh tiga meter diukur dari lengkungan sampai sumbu jalan. Dalam peralihan jalan lempang ke jalan lengkungan di luar sumbu harus ada sejalur tanah yang bebas, yang secara berang- sur melcbar dari sebals sampai dua puluh tiga meter, Pelebaran ini dimulai sesedikitnya dalam jarak dua puluh meter di muka lengkungan, untuk selanjutnya menyempit lagi sampai sebelas meter, Syarat dua puluh tiga meter dari lengkungan dalam itu, tidak berlaku apabila jalan baja itu terletak di tanah galian yang jaraknya aniara jalan baja dan lereng ada 3*50 meter atau lebih;

b* di tempat-tempat yang ada jalan-jalan perlin- ■ tasan yang tidak dijaga yang digunakan untuk lalu-lintas umum, di dalam daerah yang diba- tasi oleh empat baris, ditarik dari titik- titik dari kedua sisi dari jalan baja yang

Pasal 21 :



IBNU CANDRA IRAWAN

terletak pada sumbu jalan umum ke titik tersebut pada cub a, jarak dari titik-titik ini ;:ampai titik garis potong antara sumbu jalan umum dan baja adalah sebagai berikut :

1. untuk jalan kereta api kelas satu, macing-m asing tiga puluh meter dan lima ratuc meter;

2. untuk jalan kereta api kelas dua, yang dapat dilalui dengan kecepatan lebih dari 45 km/jam,macing-masing 20 meter 450 meter;

3. untuk jalan kereta api kelas dua, yang dapat dilalui dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam akan tetapi setinggi- tinggir.ya 4 5 'km/jam, nasing-masing 25 meter dan 300 meter;

4. untuk jalan kereta api kelas dua lainnya, masing-masing 20 meter dan 200 meter.

a yang ditetapkan pada ayat 1 di bav/ah sub a, dak berlaku lagi lintas-lintas atau bagian lintas ng dapat dilalui oleh kereta api dengan kecepat- setinggi-uingginya 30 km/jam, sedangkan yang

rsebut di bav;ah sub b nomor 2 dan 3 dan 4 hanya rlaku bagi jalan-jalan lintasan jika dipandang rlu oleh direktur setelah mendengarkan saran- ran dari kepala daerah yang bersangkutan.

50



IBNU CANDRA IRAWAN

1. dilarang untuk mengadakan penggalian pada jarak enam meter dari jalan kereta api;

2„ jarak enam meter itu dihitung dari kaki tanggul apabila baan itu terletak di tanah yang ditinggi- kan dari kaki tanggulu atau diuruk, atau enam meter dari lereng apabila baan itu terletak dalam galian, dengan pengertian bahwa titik permulaan pengukuran itu tidak boleh kurang dari 3.25 meter dari sumbu baan, jika baan itu terletak di tanah datar;

3. apa yang ditentukan pada ayat 1 tidak berlaku bagi lintas atau bagian dari lintas yang dapat dilalui oleh kereta yang puncak kecepatannya hanya 300 km/ jam.

Pasal 23 :1. di dalam jarak 20 meter dari jalan kereta api dila

rang untuk menempatkan barang-barang yang mudah terbakar atau memalcainya sebagai atap rumah, kecuali jika barang-barang itu ditutup dengan baik oleh barang yang tidak mudah terbakar;

2. di dalam jarak itu juga dilarang menanam tanaman yang menurut sifatnya atau jika kering dapat mudah terbakar;

3. jarak yang tersebut pada ayat 1, diukur dari kaki jalan kereta api, sepsrti yang tersebut pada artikel 22 ayat 2;

51

Pasal 22 :



IBNU CANDRA IRAWAN

4. pengurus dapat mengijinkan unjtuk sementara mena- nan tanaman yang tidak mudah terbakar dengan syarat bahwa tanaman-tanaman itu akan dimusnahkan tanpa diberi ganti-rugi, apabila menurut pendapat pengurus tanaman-tanaman tersebut sudah mulai dalam keadaan mudah terbakar (mengering);

5. ayat 1 dan ayat 2 dari pasal ini berlaku juga terhadap pengurus akan tetapi tidak terhadap barang- barang yang ale an diangkut dan barang-barang yang ada dalam pengangkutan.

Pasal 25 :1. pengurus atau pengawas (jika pelanggaran dilaku

kan sendiri oleh pengurus) berhak memerintahkan menbongkar atau memusnahkan bangunan-bangunan, tanaman-tanaman dan sebagainya dan menutup kembali galian-galian atas tanggungan mereka yang melanggar apabila tindakan- tindakan itu melanggar artikel 21, 22 atau 23o Perintah pembongkaran atau pemusnahan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan dalam peringatan pertama tidak segera mentaati perintah yang diberikan;

20 peringatan disami'aikan secara tertulis pada yang bersangkutan;

3. dalam keadaan yang tergesa-gesa pembongkaran atau penutupan kembali dilakukan tanpa memberitahu kepada yang bersangkutan;

52



IBNU CANDRA IRAWAN

4. pengurus berhak mendapat ganti rugi dengan memerintahkan untuk membongkar atau memusnahkan atau menutup kembali bangunan-bangunan, tanaman-tanaman, a- tau galian-galian yang didirikan, ditanam atau di-

. buat di dalam jarak tersebut dalam pasal 21 ayat 1 di bawah sub a, pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 atau ayat 2, atau di tanah-tanah tersebut dalam pasal 21 ayat 1 di bav/ah sub b.

a. yang tidak bertentangan dengan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23;

b. yang sebelum ketentuan-ketentuan ini berlaku, tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan Undang-undang yang berlaû.. pada saat itu,

5. jumlah ganti rugi ditetapkan lebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang tergesa-gesa;

6. apabila tidak terdapat persesuaian tentang besarnya ganti rugi, maka sampailah pada hakim yang akan memberi keputusannya.

Pasal 27 :1. di dalam ruang bebas dari dalam jalan kereta api

dilarang untuk mendirikan, menempatkan atau menanam apapun juga0 Pemakaian tanah-tanah yang berba- tasan, juga dilarang untuk menanam tanaman-tanaman yang akamya dapat memasuki ruang bebas tersebut;

2, pengurus diberi hak tanggungan si pelanggar membongkar semua bangunan-bangunan atau t anaman-t anaman

53



IBNU CANDRA IRAWAN

yang b e r te n ta n g a n dengan ay a t 1, d id ir ik a n , d ite m -

p a tk an a ta u ditanam. d i dalam ruang beb as a tau t a -

naman-tanaman y'ang ak am ya da£at masuk d i dalam ru

ang b e b a s , a p a b i la orang yang bersa n gk u ta n s e t e la h

d ip e r in g a tk a n t id a k s e g e r a membongkarnya s e n d i r i ;

3 / s e l a i n i t u , pengurus ju g a berh ak untuk mengharuskan

p a ra p e m il ik yang hak m ilik n y a dapat ambruk a tau j a -

tu h d i dalam ruang b e b a s , untuk m em perbaik i, membong-

k a r , a tau memusnahkan. A p a b ila pem iHik s e t e la h d ib e -

r i p e m y a ta a n ,m e n o la k untuk m engerjakan , maka pen gu -

sah a dapat b ertin d a lc s e n d i r i , a sa lk a n ada ala 'san fbah-

v/a untuk pem bongkaran dan se b a g a in y a , o n g k o a -o n g k o s -

nya i t u d ita n ggu n g o le h pengusaha, dan a d a .a la s a n

untuk memberi g a n t i r u g i kepada yang b e rk e p e n tin g a n .

Dalam keadaan yang mendesak pengurus dapat m em erin-

tahkan pem bongkaran tanpa memberi p e r in g a ta n le b ijx

d u lu kepada p e m il ik ;

4 . p e ja b a t -p e ja b a t t o e a ic h t ju g a berhak untuk b e r t in d a k

s e p e r t i apa yang d ila k u k a n o le h pengurus menutut .

a y a t 2 dan ay a t 4 , a p a b i la menurut pendapatnya k ea

daan i t u akan membahayakan l a l u l i n t a s k e r e ta a p i ,

sedangkan pengurus l a l a i untuk membmngkamya, dalam

keadaan s e p e r t i i n i , pem bongkaran s e la l u d ita n g g u h -

kan o le h pengusaha.

D em ik ian lah P era tu ra n yang t e la h d ik e lu a rk a n o le h

p ihak P erusahaan .Jawatan K ereta A p i s e b a g a i j-smegang hak

54



IBNU CANDRA IRAWAN

p e n g e lo la a n untuk m elin d u n g i tan a h -ta n a h yang t e la h d ik u -

a sa in y a a g a r b is a m elaksanakan tu g a s -tu g a s pe layan an s o s i -

a l dengan b a ik dan la n c a r s e p e r t i yang d ik eh en d a k i.

Akan t e t a p i yang k i t a l i h a t sekarang i n i , bahwa

p e n d ir ia n bangunan pemukiman dan b e r b * g a i bentuk p e la n g -

garan la in n y a mas i l l t e ta p ada, v/alaupun sudah ada p e r a tu r

an yang j e l a s dan te g a s t e la h m engatu m ya. B agi penduduk-

penduduk yang mendiami ta n a h -ta n a h i t u s e o la h -o la h b e r s i ! -

kap masa boaoh s a ja , seh in g g a d ip e r lu k a n la n g k a h -la n g k a h

k o n k r it d a r i Perusahaan Jawatan K ere ta A pi untuk menindak

p e la n g g a ra n -p e la n g g a ra n t e r s e b u t .

B a g i penduduk yang ada d i s e k i t a r r e l k e r e ta a p i ,

untuk sem entara d i b e r i i j i n dengan c a t a t an bahwa ap_abila

p ih ak Perusahaan Jawatan K ereta A pi sev/aktu-w aktu m em erlu-

kan ta n a h -ta n a h t e r s e b u t , maka penduduk yang bersan gk u tan

p a lin g lama 3 b u la ’i s e t e la h menerima pem beri-ta h u a n d a r i

p ih ak Perusahaan Jawatan K ereta A pi harus b e r s e d ia m en in g -

ga lk a n ta n a h -ta n a h t e r s e b u t , tanpa g a n t i r u g i . J a d i , p en

duduk yang menempati ta n a h -ta n ah Perusahaan Jav/atan K ere

t a A pi i t u t id a k semuanya dalam a r t i l i a r , akan t e t a p i

ada ju g a yang menempati ta n a h -ta n a h i t u dengan i j i n semen

t a r a d a r i Perusahaan Jawatan K ere ta A pi s e b a g a i pemegang

hak p e n g e lo la a n .

Yang k i t a l i h a t sekarang i n i , b a ik mereka yang men-

dapat i j i n sem entara maupun yang s e ca ra l i a r menempati t a

n a h -tan ah d i s e k i t a r r e l k e r e ta a p i , keberadaannya t e la h

b e r la r u t - l a r u t , se h in g g a menimbulkan kesan b a g i o ra n g -o ra n g



IBNU CANDRA IRAWAN

yang mendiami di sekitar rel kereta api itu, bahwa mereka tidak akan digusur dan mereka sudah yakin bahwa akan dapat memiliki tanah-tanah itu sebagai mana layaknya hak milik.

Dengan adanya keadaan yang berlarut-larut ini, maka pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api mengambil sikap untuk memberikan kepastian bagi mereka secara proporsional. Sedangkan sikap yang diambil oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api ialah :

1. bagi tanah negara yang dikuasai oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang sekiranya tidak ir.engganggu bidang operational dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka akan disewakan kepeda pihak ketiga yang nemerlukan;

2. bagi bangunan yang berairi di atas tanah yang memang tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan di a- tasnya, maka diusahakan untuk digusur.Mengenai upaya untuk penggusuran ini, pihak Perusa

haan Jawatan Kereta Api telah berusaha untuk nenjalin kerja sama dengan instansi lainnya guna membentuk team penertib, Sedangkan team penertib tersebut terdiri dari :

1. Polres;2« Pembantu Walikotamadya;3. Kadin;4. Bappeltibta;5. Sospol;6. Dant amal;

56



IBNU CANDRA IRAWAN

7. Kejari;8. PJKA.

Hasil-hasil yang telah dicapai dari team ini ialah terdapat beberapa daerah yang sudah ditertibkan, misalnya :

1. di jalan Gubeng, sebanyak 4 rumah;2. di jalan Gadung,sebanyak 3 rumah;3. emplasemen Dipo Sidotopo, sebanyak 171 buah rumah;4. antara Surabaya Pasarturi-Kandangan, sebanyak 507

buah rumah.Untuk Inspeksi IX Surabaya, telah dibentuk team

penertiban tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api tingkat inspeksi, team tersebut bekerja sesuai dengan wilayah ker- j anya.

57



IBNU CANDRA IRAWAN

BAB V

PEHUTUP

1 „ Kesinrpulana. berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960, bumi, gir, dan ruang angkasa, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, Sedangkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan, bahwa negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasaan (DEPAR- TSLIEN, JA'.VATAIT, DAERAH GY/ATAITTRA) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Perusahaan Jawatan Kereta Api sebagai badan hukuin pu- blik yang bertugas untuk melayani kepentingan sosial, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ITomor 20 Tahun 1952, dapat memperoleh hak pengelolaan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

b. dengan adanya pemberian hak pengelolaan tersebut, Perusahaan Jav/atan Kereta Api mempunyai kewenangan- kewensngan seperti yang diatur dalam pasal 28 Pera-

58



IBNU CANDRA IRAWAN

turan Menteri Dalam Negeri ITomor 5 Tahun 1973 jo. pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, yang berisi antara lain :

- m erencanakan peruntukan dan penggunan tanah

yang b ersan gk u ta n ;

- menggunakan tanah t e r s e b u t untuk k ep eriu a n

pelak sa n aan tu ga sn ya ;

- m snyerahkan b a g ia n -b a g ia n d a r ip a d a tanah

i t u kepada p ih ak k e t ig a , yang mana p e r s y a -

ra ta n untuk h a l i n i d ite n tu k a n o le h P eru sa

haan Jawatan K ereta A p i s e b a g a i pemegang

hak t e r s e b u t , yang m e lip u t i s e g i - s e g i p e r -

untukan, penggunaan, jan g k a v/aktu dan k e u -

angannya, dengan k eten tu a n bahwa pem berian

hak a ta s tanah kepada p ih a k k e t ig a yang

bersan gk u tan d ila k u k a n o le h p e j a b a t -p e j abat

yang berwenang s e s u a i dengan p e ra tu ra n p e r -

undangan yang b e r la k u ;

a ta s d a sa r k e te n tu a n -k e te n tu a n t e r s e b u t , p ih a k Pe

rusahaan Jaisatan K ereta A p i dapat menindak p a ra

penduduk yang menempati ta n a h -ta n a h Perusahaan Ja

watan K ere ta A pi te r s e b u t s e c a r a l i a r - Penduduk

yang menempati ta n a h -tan a h Perusahaan Jawatan Ke

r e t a A pi t e r s e b u t , yang d ip e r o le h dengan hak p en g e

lo la a n , d id ia m i o le h penduduk-penduduk tanpa m e la -

l u i p ro se d u r yang se b e n a m y a .



IBNU CANDRA IRAWAN

Saran

a . selam a i n i p ih ak Perusahaan Jav/atan K ereta Api In s

p e k s i 9 sudah melakukan upaya p e n e r t ib a n se b a g a i

o e r ik u t :

- p e r in g a ta n kepada pen gh u n i-pen gh u n i bangunan

te r s e b u t sebanyak 3 k a l i ;

- d iadakannya pengusutan untuk m en elu su ri l a -

t a r be lak a n g m ereka bertem pat t in g g a l d i s i t u ;

- r.engadakan k e r ja sama dengan p e j abat peme

r in t a h setem p a t, S o s p o l , dan Dinas T ransm i-

g r a s i untuk d iadakan penyuluhan ;

- p e r in g a ta n t e r a k h ir , dan b i l a t id a k d i in d a h -

kan maka diadakan pem bongkaran.

a p a b ila u i t e l u s u r i maka b i s a d isim p u lk a n bahwa s a -

la h sa tu penyebab t id a k e fe k t i fn y a upaya te r s e b u t

ia la h karen a d iadakan dalam fr e k u e n s i yang ja ra n g

s e k a l i , o le h karena i t u seharu sn ya upaya p e n e r t ib

an i n i d iadakan s e s e r in g mungkin;

b . b e ra n ja k d a r i pengamatan yang saya lakukan , maka

b i s a d isim p u lk an bahwa p e n d ir ia n pangunan pemukim

an l i a r i t u d ilak u k a n o le h kaum urban yang m encari

p e k e r ja a n d i k o ta -k o ta b e s a r s e p e r t i Surabaya.

P e r a r t i m asalah i n i harus dianggap s e b a g a i m asalah

n a s io n a l , dimana banyak ora n g -ora n g desa yang p e r -

g i ke k o ta untuk m en cari p e k e r ja a n yang m asih dalam

angan-angan , o le h sebab i t u p e r lu s e r in g d iadakan

nya penyuluhan d i d e s a -d e s a ten ta n g s u l i t n y a m enca-



IBNU CANDRA IRAWAN

ri lapangan pekerjaan di kota-kota besar; banyaknya bangunan pemukiman liar adalah menunjukkan akan sulitnya mancari pemukiman yang layak di kota-kota besar# Selama ini adanya proyek pem- ngunan perumahan kurang dapat dijangkau oleh golongan ekonomi rendah, dengan. demikian seharusnya Pemerintah memberikan prioritas pada pembangunan perumahan yang ditujukan bagi'golongan ekonominya rendah agar dapat dijangkau oleh kalangan penduduk yang berpenghasilan rendah;disamping itu perlu sesering mungkin diadakannya penyuluhan transmigrasi di daerah pemukiman liar tersebut, agar mereka dapat memperoleh tempat tinggal serta lapangan pekerjaan yang layak di da~ erah-daerah luar Jawa, yang masih jarang penduduk- nyaâpabila tidak mengganggu kegiatan operasional, maka seyogyanya kepada mereka yang menempati tanah- tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut diberikan hak a ta s tanah tertentu, misalnya : hak sewa atau hak yang lainnya. Hal ini mengingat bahwa di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Uomor 1 Tahun 1977 dimungkinkan bagi pihak ketiga untuk mendapatkan hak atas tanah tertentu di atas hak pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api.



IBNU CANDRA IRAWAN

DAPTAR BACAAII

3oedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himounan Pera- turan-oeraturan /.iucuv. Tai:ian"| Peneroit Djabioa'can," Ja- kart.a, 1986. ■ .

Purnadi purbac araka dan A. Pad’,van Hal ini, Sendi-sendi Hu- kLun Agraria, Get.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Cekretariat IJegara, Undang-Undanp; Dasar, Pedoman Pengha- yatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-âris Besar Hainan Negara, Cicero Indonesia, Jakarta, ...1933*

Soedalhar, UUPA dan Landreform, Beberaoa Unlan^-undang dan Pera~uran "hukum Tanan, .Karya SnaKoi, SuraoayaT TyZT.

62



IBNU CANDRA IRAWAN

P O R J A N J I A N K l I R J A S A M A

ANIAKA

l UlUJSAIlAAJsl JAWATAN Klilll-l'A API (. PJKA )

uiâNDIKfikTUKAT JI-NlHtAL AGUAiUA

TliNlANG ■

PliUKSANAAN KhCIATAN KJ-ACKAIUAAN UNIUK PIÛOUIUKATAN TANAJI

PliKUSAI IAAN JAWATAN KERUIA AI'I

m m ______57/SPK/XJ/1DH3

Pudu huri inL S c la sa tonggal s a tu bulan NopcJiibcr talum scrih u scn^ i.

l;m > ra tu s deluprui. p u ^ U .ti^ a.H lC i'JalcaT t?,.JcAuii.-âng teruinda* tanijan

d i bawah in i :

SjOEDJONO KRAMADIBRATA : * SelnJoj Kepala Perusahaan Jaw atanK ereta A pi, bprtempat kedudukan. 1 1 t • , . . n - ..i * • - . . l . i .U« I LUJXUM1H MUnor 1 Bandung, dalam lial Lni her*tindak dalam Jabutajinya te rse b u tia ta s kekuatan Keputusan M enteri

Perluibungan tanggal 6 _.Noiic-*.mber

1981 Nomorr2/SK/P)ib-8l, sebagai - ku&su d a ri don oleh karcrmnya u

tuk dan » ta s noma Mon t e r i Perhu -

bungun, selan ju tn ya disobut PIHAK

PCRTAMV;

3 , MJllAMvV\D' ISA : Selaku D irektu? Jen d era l A graria

Deportemen DaJ.am N egeri, berteuipat

kadudukan d i Ja la n Sisingum angaraja

Nonor 2 Ja k a rta S e la ta n , dalajn hal

in i bertindak dalajn jabatnn t e r s e

but untuk dan a ta s najna M enteri Da

lam N egeri, sclanjuLnya d iseb u t

P1IIAK KiiDUA.



IBNU CANDRA IRAWAN

Telah sepakat incngadakan k c r ja sajna sobagai tindak -Ian ju t d a ri Kcpu-

lusan M cutcri Perhubungan tauggul 19 Jon u ari 1983 Nomor SK 3/QT 0 0 1 /

Phb-H3 jo tan ggal 14 September 1963 Nomor SK 30/01’ l)01/Phb-83 *• ten

tang Pembcntukan Tim Penertiban dan P e n e litia n Tunah PerusaJman J a

watan K ereta A pi, dengan kotentuan-ketenuian sebagai b e rik u t:

Pa ho I J

T U J U A N

P crjan jiu n K crja s.'ima in i bertujuan uutul' mouiporoleh kopastian hukum

utus tanah-tanuh Porusaluinn Jawafnn Kenrta Api »i»cJalul program pen

so rtif lk a L a n tanah yang [>cnanganannya meiicrlukan k egiatan tek n is k

agrariaan *

P asal 2

KUANU UNUKUP’

r v

i i ■] .' <

K x t ^ r i

( t e

n h

uy\

i t ?

i I f.jr ■

I !Kuang lingkup p e rja n jia n in i meneakup kugiatan-kcgiuj.an sebagai bor-

ik u t :

a . In v e n ta r is a s i obyek dan subyek s c c a ra incnyeluruh mengenai tanah

tanah yang:

1) S ccara h i s t o r i s dikuasai PJKA /A..

2) Dipergunakan langsung untuk kepentingan op erasion al PJKA

3) Dipergunakan untuk mcnunjang operasi'onol PJKA4) Dicadangkan untuk pengoinbangan PJKA

5) ' D ikuasai piluik ke t i g a , dongan otu u .tan p a iz in PJKA

b. Pengukuran dan pemetaan

c . Ptjngurusan dan p en y elesaijn S u rat Keputusan Pomberian llak a ta s

tan ah -tan ah yang memonuhi s y a r a t , sesu ai dengan kuLenfuan pe£

atu ran perundang-undnngan yang bcrlnku

d . I’en d aftaran hak dan pou crbitan s e r t i I'ikatnya.

P asal 3 L 0 K A S 1

K egiatan yang dimaksud pada Pasal 2 m elip u ti lo k a s i-lo k a s i di Propin

s i-p ro p in s i Uaerah Tingkat I :

a , Daoruh Istingw u Aceh

b. Suinatcra Ucara /

*» i.

"■'u

' f, ■ iA I-r Sy--* •y / i ) sr t

**■'*/ .Lrf; viVs*j



IBNU CANDRA IRAWAN

c . Suiuatera b arat

d. Suiuatera Selatane . L j in [i u n g

f . . Hengkulu

g. 1 Uacrah khusus Ibu Kota Ja k a rta

Jawa Ikirac

Jawn Tengah

IViorah Istimewa Yogyakarta

Jawa Timur.

It.i .

j*k.

Pasal <\ii i a y a

{ t ' y y • !ltiaya untuk peJaksana;u» keg ia la ii-kog ia tan LcrsclH.it ilaliuii Pcrjanj.ian * l'" ) ■ -'•* * i n i , dibebankan pada Anggaron Punb;uigumm ( 01P ) Pcmsahaan Jawatan j y / *

Kerota Api padu Tuium Angganm 1983/11)8*1 dan 19M /19H5.

M

Pasal 5

PI-IAKSANAAN PliKlilUAAN

Pekerjaan untuk pelaX saiman kegiatan yang dimaksud daJjuu p erj:u iji;in

in i d ia tu r berdasarkan Keputusan IVesulcn Nomor MA Talum 19KU jo Ke

putusan Presided Numor 18 Tuliun 1982 tentang pelaksanaun Angg;uuii Ivn

da pa tan dan B clon ja Negura vang ditrunngkan dalam Surat Perjnnj inn Kcft*J a ( SPIC ) untura Plmpjnan Pvoyok uluu Pojnbat la in yung d i tunjuk oloh

VII1AK HUUTAMA. dengan :nasing-masing Pimpinan A rarat Pelaksana D irekto

r a t Jonderul Agvaria cq. U irek tu r Pongurus;in Uak-fuk Tanah dairD iruk

tu r Pendaftaran Tanuh otuu P ejab at la in ynng ditnnjuk oleh PIHAK

m m .

Pasal 6 KLTJr.NTlUAN-KliTIKIUAN Kl UJSUS

(1 ) A tas tanah-tanah Perusaliaan Jawatan K ereta Api yang tidakmeinenu

hi s y a r a t-s y a r a t untuk d a p a td ih c rik a n sesuatu liak akan diselosaj^

. kan te r s e n d ir i . '

( 2) Uiiujit in i Lci ja u i pcfbixiajjJ pcjiaapat yang berkejiajui uengitn IV r - jiU ij ia ii in i , kedua belah p iliak akan menyelesaikan secara musyawa rah .

(3 ) U iia tidak lerca{>aL kata m ufakat, penyelesaiaiinya nkan diajukan

pada tingknt yang lebih tinggi y a i t u pada t ingkat Menteri ma:unj» rnaslng, unt.uk mendapatkan keputusan.

---------% .,r -■ / * .

-••v-y-'.i." ;i: \ 7 ' H 7 7 \ / H i ' P



IBNU CANDRA IRAWAN

§ p “ ~ ~ ; $ J

Pasal 7

LAlNrlAIN

lla l-h a l yang belum d ia tu r atau belum cukwp di a t u r dal am I’e rja iij ion in i

akan dibuat Addendum yang ditan da tangani oleh kedua bclah pihnk, (huu

mcrupukun bagiau yang tak terpis&likan dari P erjau jiim i n i .

P asal 8

liliA M ir im i \P o rjan jian K erja sama in i dibuat dalam rruigkap 2 [ dua ) masing-masing j;

dengan dibubulii bca m etorai untuk PIHAK Pt-JtTAMA dan I’lllAK KJilXJA sc m inciiipunyai kekuatan hukum yang saina.

P asal 9

P U N U T U I1

Perjanjiiui in i mulai berlaku se jak tungâi d itan da tnngnni oleh kodua

, , belaJi pihak dan b erak h ir s e te la h kegiat;ui diiiiaksud dinyatakan s e le s a i

dalam suatu b e r i ta a ca ra jxmycrnhan h a s il p ek erjaan .

*>;

. a

DIRIiPIIIAK KHDUA

IKNDUKAL AC1WUAPIIIAK Pl-KTAMA

KliPALA PI:lt|JSAIlAAN .JAWATAN-JCl'WiTA API

MU11AM>IAD ISA

X>

r\‘ "

•>7i) /.if . .*



IBNU CANDRA IRAWAN

Bandung, 11 Januari 19?G«

.■loirior lampiran Perihal

1562/73.

Pcmberitahuan ketetapan harga sewa tanah dan sebagainya kepada para penyewa bordaaarkanSK.Dlrutk* No. 71;-9/7 7 tanggal 14 Pebruari 19,7.

kepada : KHTr./Skd. di Surabaya

Menunjuk pada Surat Edaran Dirutka Nomor 71&9/77 tanggal 14 Pobruari 1977 perihal ketetapan harga sewa tanah PJKA yang oerlaku muiai 1 Januari 'i W oan tcemudian cuxegasitan puia dengan sural Dim Liui Honor 20729/77 tanggal 29 April 1977* dengan ini diberitahukan dengan horraat bahwa terrrbusan pemberitahuan perobahan sewa tanah kepada para penyewa sesuai dengan isi dan maksud surat tersebut diatas ternyata belum karai toricia. •

Derhuhung dengan tahun 1977 telun berakhir, maka menjelang dik;:luai\cannya ketetapan perobahan sewa dari fihak Saudara. kepada pan ponyowa, kami akan menagih sewa tanah. tahun 1977 dan tahun 1978 Arsru-an tarip baru yang perhitunganny*. berpedbr.ian atas ketentuan tarip liiQiiurut sur it tfirsobut diatas, satu dan lain agar uang sowa tanah tins, sogp.ra inasuk kodalam kas PJKA.

Bilai':ana dikomudian hari terdapat perbodaan perhitunjran, maka kotctapan dan porhitungan Saudara ynng akan berlaku. Kekurangan dan/ atau kelublhan sewa akan diperhitungkan dengan ponagihan sewa tahun borikutnya.

Dor.iikian kami mengharapkan dengan sangat bantuan Saudara agar pon irinan surat pomberitahuan perobahan sowa dilingkungan Eksnlotasi Tijtur k,%.iada para penyewa d'ipat segera direalisir.

Direkka,A.n. Pirutka/Dirku,

K.C. ,

( D r s . A1 i So ewarno__ NI.-\120009479.

CC.; 1. Par* Ikd./Ikl./I*n £, 9, 10 da'n 11.



IBNU CANDRA IRAWAN

Contoh Surat Pernyataan Sewa Menyewa.Lnnpiran III C. curat ICnpcrjanica No.KaAu/42115/35.

tgl. 27 Juni 1985. t'o. 27/9?/Su ?/lV/£6,

SURAT - PERNYATAAN ( £ )

( Untuk Pcngguna Tanah, tanpa Surat.P orjan jian )

1. Yang bertonda tangan dibav/ah ini, kaoi

1J a n aberkcdudukan di

adalah pcngguna tanah PJKA sejak tanggal bolua pomah dipun gut biaya.yaitu tanah yang torlotak di • yang kaoi gun akan un-

o2.

yang hingga kini

tuk bangunan a?, den halanan

2. Dongan ini nenyatalra.i :a, Menga ui bahwa oasih tetap menggunakan tanah yang borgangkutan sobagQioa-

na torsobut di ataa.

b, Sanggup neabayar "uang penggunaan tanah11 sosuai dengan peraturan. yang berlaku, yaitu "Tarif oevrr. tonoh Tlirekka no, 7169/77 tanggal 14 Pebruari 1977".

o* Bersedia setfaktu-waktu nenycrahkah kenbali tanah toroebut tanpa.Byrat dalan jcncJca waktu 3 (tiga) bulan sotelah ponberitahuan dari PJKA.

3* l alkian surat pernyataan ini di bunt dalan keadaan ochat jasnani dan rohani dan tanpa paksaan serta dengan penuh kesadaran.

Mangotahui jSb. Yang nenbuat pernyataan.

NIP :



IBNU CANDRA IRAWAN

'Jil BESAI1 PERUSAHAAN JAV/ATAN KEHKTA API' .JALAN GEREJA -HO.l - BANDUNG • r, , e -T , ,

- - - - - - | ( Bandung, 5

s.. .. t. 33413/73 ■ - m m z M

‘•semua Jisub pengawas ke3eha.tan<

Lamr»iysa;’-3-V-;(satit). (£. .‘semua ke - ik tkbk pklg^pkpt'

/

ditetapkan perihal sewa runah dinas p rjanka ebb ttkdua ■\ ' ( ’ . i% •’ .*.> 1satu iftk. ■ lamp no'2 pd art -direksi* pnka no 3 80 3 /67 tgl

25rU-o7 tentang sewa utk-'runah dinas dicabut +j;k dua ttk arga sewa rumah dinas "perjanka ditetapkan scsperti

tercantum. dim’ lamp srt kilat ini ttk tiga ttk :kctentuan ad satu dan dua. berlaku mtg 1 agustus ?3

ttk -empat ttk perubahan sewa tcis supaya segera diulangi segeija. j edr beritahukan kpd pens .kma kql peg kjna kel pens

dan fihak ketiga penghuni rd ttk lima ttk ek direksi monyusul ttkhbB

dirma

Direksi Perjanka. Dima,

d.t.o.

( Ir. -ft. Soemali )'Tembusan : 1, Para. Direktur,

, 2, giParfl'Kepala Lembaga,’ 3•' Sekr,’ ’■_4. Para:Kepala Dinas.t’5* Para K epala B ag ian d i UB.

Dioerbanyak Biro Tik Kti 9 Sb, Stno, I 9/l07/lkd/Vll/73.



IBNU CANDRA IRAWAN

,' V*w

N.

\ N N j

N j

>o*

• aHr

3c«*>*•►d. o ►1

c+■p.

I£•vO:P*

LoUJ■C-c\3



IBNU CANDRA IRAWAN

io lJ

. -0;/ 3 ; A Lv> -i-.. •’ rv. ’ n> •1 r.

*'>. -'r. ~ (1 : i.. 3v<\ vr ‘ ., .>v. '• i-; .7 •• • .! 'J\ i\: . . : v. r "S.

*Wl?}h 0°i:!j f*‘pej*cun:)*uin untuk

teoer:.uanS e w u - :i r

;/» x Ki)» • *. • • +•)

1 PentTjju.iun {'U\!A, 5ti.v;u.«ijn {>rfcper.;\:irju::!o« Sor.iporr.-jaunt

•V3..... +. . *;=:.i:nuru\! v‘.ar^n se-

jb. Perr-wrent.

•a.knn pe.^jwn* PN/wi}

! b . S e -ip a ra f ts m:I vpe uvrji ftwvO1

3 , '| S c v o h/♦« i ? e-* n 1 (j - ‘5. b6.*> • 7sj •'i t «. • 'a —»•» ci y* _

lu T c r ik (kaba;*. '.'.Is : r i k )' !risb.

3. ICo.^jki tcr^ .rI r i l l . ‘j d nr', n \ i r .

v- lOurV.iv: z.ni'.< ?:r>i.

’ ■'• *- Uj 9 hh.'t":- n x fi:>. . . . . 4-) i= R;*.. I. + ) c T*J j» f1 D._'w'' ,h X K\-j.

1 3-o x 3 h ,:. ;r n n x R :'............ + ) c» P.p.II 1 * ; 8

»|

3Xt

'2*> X :.UC) S h ’La’- . n x Rp. . . . . « Rp. . . . . . . • '\”<!'renn keortooa‘.’.Uo 3 b: r^ u ron x P.O. . . . . +) - ............ ♦ r-eraksa*

t ’ D j-T -alh * f1

!k 3 * ? i’.uas ha'.^â r* x « » . * ♦) - Rp.:jx43> od'.un« bunânon x . . m Sn.t ■ DjurJ.-'.h mP.p.

:3 x x I'-Ji g X R 3« «••<». **) 1 y—'• '.V-r 5 X ?.v.............. : ) -5 x ^virrn

:?w. ?,5^’ - • * •'*» — .• -• ;

k < £ >•:V'-3'/ ;:cn.I A *i '«•*» * * * «K 3 * p .r c t t ;:e * ( o *• ; : . 'y :r ;r v v ir * c“- 5 0 ^ knre:..;i b.inrunaft

36M. 1.nr«;19^

*•„ ;x.v. r-p w - xr. ur. /. •. w.sawjt j n“-- : .n r. r.c-. c ‘

pak '-nn-*.

Per/: *o:.a7an :fcerhubuiv; hn' n t r r a ritEas4.^* tcr.pnt/rfiiernh c . a 4 05* r ■ •'.v-. • -hua persu.lflan buT’ii n V-.',bor d i):v r lr .’rar. h .i'.a i Besor rtnftor barflo sav-an 'V.-*' •

£ i r. •; -r:: s'1, rs f'aerc.r. . cr~\n~\ rtneynh' rl '• ?/) rxn ofln tnnnh PU/u'.*Kers.ny-y '**:ir*r re jasr-'r ?0/j r';. r ' hnr#) 9ewn rinr-n t rH beri>îA k6;^jrtn :I.. ?e : ; vo i F . , :er-C~^j uiv. u-: snwnl./;,er;CUin 3u|>j nrl.ym/3 V'jn’lon k.o . r\*:n p&r. -^nonr.

yor~mhnr.,.Or,> r.i^ns*. rM;’v» n . l . rB/LA<,/'vB.;CA>GUl‘L;lA. r’nn TW/IA, nr^rt*jxi nr.^jwa'-^r. u^f. jJ< ^per.Vîn hjj.a-în, V.:v*. r/u^'j3 i pore e.rr i 11 r; so.

.. oc'-rr t i termite sezbtj h,y.n t j-



IBNU CANDRA IRAWAN

PENDIRIAN BANGUNAN SECARA LIAR OLEH PENDUDUK DI ATAS …repository.unair.ac.id/13589/1/IBNU CANDRA IRAWAN.pdf · 2016. 8. 8. · mikian itu kepada seseorang atau badan hukum aengan

Documents