STANDAR DOSEN

PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

TENAGA KESEHATAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

BADAN PPSDM KESEHATAN

2013

i

i

ii

KATA PENGANTAR

Ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi

akademis, kompetensi dan sertifikat pendidik.

Guna memenuhi amanat UU tersebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2013 ini melakukan revisi terhadap

Standar Dosen Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tahun 2009. Revisi ini

dilakukan agar standar ini lebih spesifik mengatur standarisasi terhadap kualifikasi

akademik dan kompetensi bagi dosen pendidikan vokasi tenaga kesehatan.

Walaupun demikian mengingat bahwa tenaga kesehatan saat ini terdiri dari berbagai

kategori dan berbagai jenis serta masih dalam pengembangan keilmuan berkaitan

pendidikan akademis, profesi dan vokasi maka standar ini belum dapat sepenuhnya

memuaskan semua stakeholder terkait. Kritik dan saran tetap diharapkan agar Standar

ini dapat digunakan dengan seutuhnya . Sebagai akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak berkat

bantuan dan kerjasama yang sangat berharga dalam menyelesaikan penyusunan

Standar Dosen Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Jakarta, Desember 2013 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Kesehatan

dr. Donald Pardede, MPPM NIP. 195804021986111001

iii

DAFTAR ISI SAMBUTAN ................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI .................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ B. Tujuan Standar ............................................................................................ C. Manfaat Standar ......................................................................................... D. Pengertian .................................................................................................. E. Landasan Hukum ........................................................................................

1 1 3 3 4 6

BAB II

KARAKTERISTIK DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN A. Kualifikasi Akademik Dosen ........................................................................ B. Kompetensi Dosen .................................................................. C. Jabatan Akademik Dosen ....................................................... D. Beban Kerja Dosen ................................................................. E. Hak dan Kewajiban Dosen ...................................................... F. Pembinaan dan Pengembangan ............................................. G. Penghargaan ........................................................................... H. Rasio Dosen dengan Mahasiswa.............................................

9

10 10 12 14 15 17 18 18

BAB III SERTIFIKASI DOSEN ...................................................................

19

BAB IV PENUTUP ......................................................................................

21

KONTRIBUTOR

iii

iv

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I. Kompetensi Dosen Pendidikan Vokasi

LAMPIRAN II. Kualifikasi Akademik Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tenaga

Kesehatan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi dosen Pendidikan Vokasi Tenaga Kesehatan saat ini masih heterogen baik

kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Untuk menyikapi kesenjangan

tersebut maka perlu adanya antisipasi dan strategi kebijakan dalam perencanaan

dan penataan yang tepat dan menyeluruh agar arah pengembangan dan

pembinaan dosen Pendidikan Vokasi Tenaga Kesehatan terarah sesuai dengan

amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi Pasal 1 angka 14 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 1 angka 1 menyatakan Dosen adalah pendidik

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 12, ayat (1) menyatakan dosen sebagai anggota sivitas

akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana

belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

Ayat (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta

menyebarluaskannya. Ayat (3) Dosen secara perseorangan atau kelompok wajib

menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau

2

publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan

budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 tentang Guru dan Dosen

menyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 ayat (1)

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan

tinggi program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian,

ayat (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister

untuk program diploma atau program sarjana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,

Pasal 2 menyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi

kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya

pula Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian

sertifikat pendidik untuk dosen. Pasal 1 angka 5 Sertifikat pendidik adalah bukti

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga

profesional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi Pasal 44 ayat (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi

atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian cabang ilmunya dan/atau

memiliki prestasi di luar program studinya. Ayat (2) Sertifikat kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja

sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang

3

terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Pasal 16 ayat (1)

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu sampai

program sarjana terapan. Ayat (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud ayat

(1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau

program doktor terapan.

Penyusunan standar dosen pendidikan vokasi dimaksudkan untuk memberi

kepastian agar dosen benar-benar mampu menjalankan misi pendidikan di

perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan kualitas tenaga pendidik yang

profesional.

B. Tujuan Standar Dosen

Standar dosen bertujuan sebagai acuan nasional bagi pengelola Institusi

penyelenggara pendidikan dalam pengembangan kualifikasi akademik dan

kompetensi dosen. Secara spesifik, standar ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pedoman bagi pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan

yang berkenaan dengan seleksi, rekruitmen, penempatan, pembinaan,

penghargaan dan sistem karir dosen.

2. Pedoman bagi dosen untuk selalu menyelaraskan kinerja dengan ukuran-

ukuran kualitas yang berlaku secara nasional.

3. Penyelaras pengembangan dosen dengan komponen-komponen lain dalam

sistem pendidikan tinggi.

4. Acuan bagi kinerja dosen sehingga dapat diperoleh instrumen dan prosedur

penilaian yang sahih dan handal.

5. Acuan dalam penilaian kinerja dosen yang bertugas pada satuan

penyelenggara pendidikan k