Top Banner
14

Pendekatan Klasik

Jun 30, 2015

Download

Documents

ipunpad
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pendekatan Klasik
Page 2: Pendekatan Klasik

  Cara, jalan, sudut pandang dalam upaya mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, memahami fenomena pemerintahan atau mendorong perubahan.

  Terkait dengan prosedur-prosedur penelitian, metode-metode spesifik, termasuk pemilihan teori.

Page 3: Pendekatan Klasik

1. Ilmu Pemerintahan Terapan (Bestuurkunde)

  mempelajari cara menyusun dan menyelenggarakan keseluruhan badan pemerintahan sebaik mungkin. Berorientasi praktik – kemampuan teknis, ketrampilan.

2. Bestuurwetenschap

  Ilmu yang secara mandiri berusaha mempelajari struktur dan proses bekerjanya/berfungsinya keseluruhan badan pemerintahan, baik ke dalam maupun ke luar dalam hubungan dengan masyarakat.

3. Bestuurwetenschappen

  Kumpulan berbagai bagian dari bestuurkunde dan bestuurwetenschap ditambah sumbangan dari ilmu-ilmu lain yang secara khusus memberikan perhatiannya dalam aspek tertentu, seperti hukum pemerintahan, politik pemerintahan, sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, dsb.

Page 4: Pendekatan Klasik

  Pengaruh ilmu hukum (hukum tata negara, hukum tata pemerintahan).

  Pengaruh ilmu administrasi publik.

  Pengaruh ilmu politik.

  Pengaruh ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu terapan.

HUKUM

ILMU-ILMU LAIN

ADMINISTRASI PUBLIK

POLITIK

ILMU PEMERINTAHAN

Page 5: Pendekatan Klasik

  Bagaimana menyusun dan membina dinas umum dengan sebaik-baiknya, dalam arti yang seluas-luasnya (van Poelje).

  Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik secara internal maupun eksternal (U. Rosenthal).

  Ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan terhadap warga negara, baik secara internal maupun secara eksternal. Sasaran studi ilmu pemerintahan mencakup pemerintahan umum (H.A. Brasz).

Page 6: Pendekatan Klasik

  Pengaruh filsafat: terkait dengan nilai, norma.

  Penekanan pada aspek normatif, strukturalis, historis, legalistik.

  Fokus pada insitusi formal (pemerintah), kewenangan yang dimiliki pemerintah, peraturan, prosedur, dan hubungan di antara institusi-institusi formal.

  Mendeskripsikan, memaparkan, menggambarkan fenomena pemerintahan (to answer the “what” question).

Page 7: Pendekatan Klasik

  Analisis taksonomi: Penyusunan secara teratur dari beberapa fenomena pemerintahan dengan membangun seperangkat kategori yang berbeda.

  Syarat kategorisasi: exhaustive (semua kelas terklasifikasi), mutually exclusive (tidak ada satu fenomena yang dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori), dan comparable (semua kategori dibedakan dengan kriteria yang sama).

Page 8: Pendekatan Klasik

Langkah-langkah:

1.  Meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan isu yang akan dianalisis: mengumpulkan konstitusi dari berbagai negara.

2.  Mengemukakan isu yang diteliti daterdapat beberapa bentuk negara dilihat dari konstitusi.lam bentuk yang tepat:

3.  Mengoperasionalisasikan konsep-konsep: bagaimana menetapkan dimensi-dimensi dari variabel bentuk negara?

Page 9: Pendekatan Klasik

  Variabel 1: ukuran individu yang berkuasa.

  Variabel 2: kepentingan siapa yang menjadi tujuan.

Kepentingan

Individu yang berkuasa Umum Privat

Satu Monarki Tirani

Beberapa Aristokrasi Oligarki

Banyak Politea/Polity/Konstitusi

Demokrasi

Page 10: Pendekatan Klasik

Definisi:

  Pertanggungjawaban: kepala pemerintahan bergantung pada mosi badan legislatif (parlementer); tidak bergantung pada mosi badan legislatif (presidensial).

  Proses pemilihan: kepala pemerintahan dipilih oleh badan legislatif (parlementer); kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat (presidensial).

  Penyelenggara pemerintahan: eksekutif kolektif/kolegial (parlementer); eksekutif non-kolegial (presidensial).

Page 11: Pendekatan Klasik

Eksekutif Kolegial Eksekutif Non-kolegial

Bergantung mosi Tidak bergantung mosi

Bergantung mosi Tidak bergantung mosi

Eksekutif dipilih badan legislatif

Parlementer: Hampir seluruh demokrasi Eropa Barat Australia Kanada India Israel Jamaika Jepang Malaysia Selandia Baru Nigeria (60-66)

Swiss Tidak ada contoh empirik

Libanon

Eksekutif dipilih rakyat

Tidak ada contoh empirik

Siprus (60-63) Uruguay (52-67)

Tidak ada contoh empirik

Presidensial: Hampir seluruh demokrasi Amerika Latin Siprus Perancis (5th Rep.) Filipina Korea Selatan Amerika Serikat Nigeria (79-83)

Page 12: Pendekatan Klasik

1.  Mengidentifikasi masalah: bagaimanakah fungsi DPR? – positif, negatif, netral. Identifikasi masalah terkait dengan fokus masalah penelitian, tujuan penelitian, pengguna hasil.

2.  Meyakinkan bahwa masalah penelitian dapat diteliti: ketersediaan teori, ketersediaan data.

3.  Pendalaman masalah penelitian (pencarian data awal, literatur yang berkaitan dengan badan perwakilan dan fungsinya).

4.  Membangun kerangka pemikiran (konseptualisasi): teori-teori lembaga perwakilan.

5.  Menentukan variabel penelitian: operasionalisasi, definisi operasional dari konsep-konsep. Misal: representasi, legislasi, kontrol, legitimasi rezim, rekruitmen dan pelatihan.

Page 13: Pendekatan Klasik

7.  Pemilihan metode: kuantitatif, kualitatif, campuran?

8.  Membangun desain penelitian.

9.  Mengumpulkan data.

10. Mengolah data.

11. Membuat laporan penelitian.

Page 14: Pendekatan Klasik

  Apter, David. 1977. Introduction to Political Analysis. Cambridge: Winthrop Publisher, Inc.

  Aristotle. 2007. The Politics and The Constitution of Athens. Cambridge: Cambridge University Press.

  Danziger, James N. 2005. Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science. New York: Pearson.

  Gunawan, Budhi. Disain Penelitian Kualitatif (Dalam Ilmu-Ilmu Sosial). Makalah tanpa tahun.

  Labolo, Muhadam, dkk. 2008.Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan. Malang: Bayumedia.

  Lijphart, Arend. 1995. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. (Terj). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.