PENDAPAT - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200203-041033-3515.pdfKendala yang paling besar bagi bangsa Indonesia di dalam meningkatkan kualitas hidupnya,

34

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI

TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI

MENG EN AI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG GURU DAN DOSEN

Disampaikan oleh :

DRS. H. M. IRSYAD SUDIRO, M.Si. Anggota FPG DPR RI No. A- 493

Jakarta, 17 Mei 2005

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

TENT ANG

USUL INISIATIF

RUU GURU DAN DOSEN

Disampaikan oleh : Drs. H. M. Irsyad Sudiro, M.Si Anggota FPG DPR-RI Nomor A. 493

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara ParaAnggota DPR-RI, Hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Dengan terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'Alamin Fraksi Partai Golongan Karya mengajak kita semua di Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan Taufik, Hidayah clan Inayah-Nya, pada hari ini kita diherikan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan . tugas-tugas konstitusional sebagai wakil-wakil rakyat. . .

Sebagai bangsa yang senantiasa berusaha untuk menjaga dan meningkatkan harkat, martabat dan citranya, masyarakat bangsa Indonesia tidak henti-hentinya untuk mawas diri dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang kita temukan sebagai kekurangan. Selama keberadaan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, 60 tahun sudah berlalu, masyarakat bangsa Indonesia masih terus dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang menyangkut dirinya. Banyak catatan-catatan yang ditemukan baik berdasarkan penelitian, maupun berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, baik masyarakat nasional, regional, maupun global yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam mencapai cita-citanya. Kendala yang paling besar bagi bangsa Indonesia di dalam meningkatkan kualitas hidupnya, adalah terletak pada rendahnya 11U1tu dan kualitas pendidikan.

Implikasi dari rendahnya m~tu pendidikan menyangkut kecerdasan, keterainpilan, citra, dan kemampuan berkompetisi. Pangkal dari semua hal

35

tersebut di atas kuncinya terletak pada proses penyelenggaraan ''pendidikan." Guru dan dosen merupakan hulu dari berbagai upaya dalam rangka memproses kualitas manusia melalui jalur pendidikan. Sementara di satu pihak guru dan dosen sangat penting, baik itu posisi, kedudukan, peranan maupun partisipasinya yang harus diberikan, di lain pihak guru dan dosen itu sendiri mengalami berbagai kendala. Kendala pada dirinya di dalam menjalani kehidupannya secara pribadi antara lain di dalam memperoleh ilmu pengetahuan sebagai substansi yang harus ditransfer kepada peserta didik, begitu pula ada kendala yang berupa sarana penunjang di dalam memproses pelaksanaan belajar dan rµengajar.

Hal inilah yang akan dibahas dalam RUU Guru dan Dosen, yakni bagaimana kita memberikan berbagai hal yang diperlukan oleh guru dan dosen dalam memenuhi kewajiban dan hak-haknya.

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi sudah barangtentu segala sesuatu yang akan dilaksanakan diproses dalam lembaga-lembaga demokrasi. Untuk itulah pada hari ini kita merancang Undang-undang tentang Guru dan Dasen tersebut. Dengan Undang-undang Guru dan Dosen, maka akan dapat diperoleh payung hukum di dalam memperlakukan guru dan dosen. Dalam RUU ini selain guru juga termasuk dosen, sebab di dalam pengertian sehari-hari pemakaian kata guru hanyalah berlaku bagi mereka yang bertugas di sekolah dasar dan menengah. Sedangkan dalam kenyataannya hingga saat ini perkembangan proses belajar dan mengajar kita tidak saja hanya sampai pada tingkat menengah tetapi sampai tingkat pendidikan tinggi. Dalam praktek seharihari orang yang menyampaikan substansi pengajaran, pelajaran dan pendidikan di perguruan tinggi disebut "dosen." Dengan demikian RUU ini dapat mencakup jenjang pendidikan mulai dari tingkat usia dini sampai pendidikan tinggi. Maka Rancangan Undang-undang ini disebut

Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen.

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia

Fraksi Partai Golongan Karya telah secara mendalam membahas masalah Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen ini dari aspek kesejahteraan, filosofis, sosiologis, yuridis d~ teknis yang disalurkan melalui pembahasan di dalam Komisi X. Sudah hampir dua tahun ini Komisi X telah secara intensif, menampung berbagai fikiran, usul saran dan pemikiran-pemikiran yang sangat berharga, baik yang bersifat realistis, empiris maupun secara akademis. Berbagai pihak telah memberikan masukan, dari pihak guru maupun dosen, ahli-ahli pendidikan, para orang tua, maupun pelaku-pelaku penyelenggara pendjdikan yang kesemuanya telah memberikan isyarat-isyaratnya bahwa untuk guru dan dosen perlu segera di buatkan Undang-undang, sehingga dengan demikian ada

36

payung hukum unruk para guru dan dosen di dalam menjalani tugasnya. Di dalamnya termasuk adanya

jaminan mutu, profesionalisme, kompetensi, sertifikasi,jaminan terhadap kesejahteraan, perlindungan hokum, penghargaan maupun sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan Undang-undang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di· atas maka dengan mengucapkan

Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Partai Golongan Karya meoyatakao Setuju untuk dapat bersama dengan Fraksi-fraksi yang lain melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen ini sebagai Usul Inisiatif dari DPR-RL Semoga Allah SWT memberikan perlindungan-Nya kepada kita semua. Amiin ya robbal alamin

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya di dalatn pembahasanpembahasan yang akan datang.

Demikian dari Fraksi Partai Golongan Karya, kurang clan lebihnya mohon m~i ·

Wabillahittaufiq Walhidaya~

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,


Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Andi Mattalatta. SH. MH. Ketua

MYahyaZaini, SH Sekretaris

37

38

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

USUL INSIATIF ANGGOTA DPR RI

MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

GURU DAN DOSEN

UNTUK MENJADI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL DPR RI

JAKARTA, 17 MEI 2005

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTADPR-RI MENGENAI RANCANGAN

UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN UNTUK MENJADI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL DPR.

Disampaikan oleh: DR. Ir. Wayan Koster, MM No. Anggota : A-389

Assalamu'alaikwn warahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kebahagiaan beserta kita.

Merdeka !!!

Saudara Pimpinan sidang dan Anggota Dewan yang terhormat

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya kita semua dapat hadir pada Sidang Paripurna hari ini dalam suasana sehat dan damai guna memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undangtentang Gura dan Dosen usul insiatifDewan Perwakilan Rakyat

Hadirin, peserta Sidang yang terhormat

Masa depan suatu bangsa san~t erat kaitannya dengan komitmen politik dan upaya nyata bangsa itu dalam membangun pendidikan untuk mencerdaskan generasi mudanya. Sedangkan keberhasilan suatu bangsa dalam membangun mutu pendidikannya sangat ditentukan oleeh mutu gurunya. Setidaknya hal itu dapat dicermati pada negara-negara yang telah maju atau yang sedang bergerak untuk maju saat ini di beberapa belahan dunia. ·

Para pendahulu kita, Bapak bangsa kita dengan sangat arif telah menempatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun semangat dalam Konstitusi itu sampai saat ini ternyata belum mampu

39

memberikan spirit dan komitmen para penyelenggara ini untuk menyatukan visi dan tekad kuat dalam membangun mutu pendidikan nasional sehingga saat ini mutu pendidikan kita tergolong rendah, jauh di bawah mutu pendidikan negara-negara lain, bahkan paling rendah dari negara-negara di Asia Tenggara sekalipun.

Fraksi PDI Perjuangan mencermati, rendahnya mutu pendidikan tesebut telah berakibat langsung pada rendahnya mutu sumber daya manusia bangsa kita. Karena proses untuk melahirkan sumber daya manusia yang bermutu hanya bisa melalui jalur pendidikan dan proses pembelajaran yang bennutu pula. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan penurunan lndeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPMI) dari 0,684 menjadi 0,682 atau dari urutan 110 menjadi urutan 112 dari 175 negara sebagaimana laporan United Nation and Development Program tahun 2003 yang lalu.

Hadirin, peserta Sidang Dewan yang terhormat

Bila ditilik lebih jauh dengan secermat-cermatnya, rendahnya mutu pendidikan bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi para guru sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Fraksi POI Perjuangan menyatakan guru mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan -upaya pencapaian mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang menjadi harapan besar dan kebutuhan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita hanya dapat dicapai bila para guru hidup dengan sejahtera, memiliki penghasilan yang mencukupi, manusiawi, dan bennartabat sehingga mereka mampu memberikan perhatian yang serius dan berkualitas dalam menunaikan tugasnya dalam proses pembelajaran.

Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang ini, kondisi guru di Tanah Air kita sangat memprihatinkan. Penghasilan guru sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup minimumnya. Bahakan guru bantu yang diangkat oleh pemerintah sejak tahun 2003 yang lalu hanya mendapat honor sebesar Rp. 460.000,- dengan potongan pajak sebesar Rp. 12.000,-. Dan pencairannya pun sering mengalami keterlambatan sampai melewati Iebih dari satu bulan. Sungguh hal ini tidak manusiawi ! ! !

Dengan penghasilan yang sangat rendah itu, maka banyak guru yang harus melakukan pekerjaan di luar mengajar hanya untulc menolong kehidupannya dan menyekolahkan anaknya, seperti menjadi pedagang, buruh, dan bahkan ada yang menjadi tukang ojek. Di sisi lain dalam melaksanakan tugasnya, profesi guru kurang mendapat perlindungan hukum secara memadai.

40

Kita memangtelah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi Undang-Undang ini tidak memuat ketentuan yang mengatur guru bertugas di sekolah swasta, karena guru tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok pekerja atau buruh suatu perusahaan, mengingat persyaratan pendidikan dan tugasnya sangat berbeda dengan pekerja atau bunih. Akibatnya, banyak guru yang bertugas di sekolah swasta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak dipenuhi hak-haknya. Begitu juga tidak ada perlindungan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, daerah bencana, atau daerah konflik.

Kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan secara umum, namun Undang-Undang ini tidak mengatur secara komprehensif mengenai guru.

Fraksi PDI Perjuangan melihat keseluruhan kondisi tersebut, menjadi faktor utama yang mengakibatkan semakin rendahnya harkat dan martabat guru. Keberadaan dan posisi guru menjadi termaginalkan di tengah-tengah masyarakat Guru tidak menjadi idola kaum muda kita. Putra-putri terbaik bangsa kita menjadi kurang tertarik untuk memilih perguruan tinggi yang lulusannya menjadi gurtJ.. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemahaman kita bahwa _ mutu guru menjadi rendah karena memang mutu masukan dari lembaga pendidikan dan keguruan adalah rendah.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat

Gambaran umum mengenai kondisi guru saat ini seperti uraian tersebut di atas sangat berbeda dengan kondisi guru pada zaman perjuangan kemerdekaan sampai masa revolusi. Pada masa itu guru memegang peranan sentral dalam menggelorakan semangat perjuangan. Guru dan Ustadz ditempatkan sebagai tokoh panutan dan pemimpin masyarakat

Tetapi pada masa sekarang ini, heroisme "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" bagi guru sudah tidak lagi memancarkan sinar kehormatannya.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat

Fakta seperti diuraikan tersebut di atas, merupakan tantangan besar di saat kita mempunyai komitmen untulc bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat serta berdaya saing di tengah persaingan global yang sangat kompetitif.

Untuk itu, salah satu tindakan nyata yang diperlukan dan terasa mendesak bagi bangsa ini adalah mewujudkan reformasi dalam pendidikan dengan mewujudkan terciptanya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

41

Terciptanya Undang-Undang tersebut merupakan dimulainya pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap guru dan dosen yang meliputi : pengembangan profesi guru dan dosen, jaminan terhadap kesej ahteraan guru dan dosen, perlindungan guru dan dosen, dan penghargaan guru dan dosen melalui suatu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang guru dan dosen.

Hal ini tidak saja menjadi kebutuhan bagi para guru yang jumlahnya mencapai lebihdari tigajuta orangtetapijugamenjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dalam konteks membangun masa depan bangsa guna meningkatkan daya saing bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa melaluijalur pendidikan.

Dengan demikian ada landasan yang kuat untuk memberi peluang bagi guru dalam meningkatkan mutu profesinya serta memperluas wawasan keilmuannya dalam melaksanakan tugas profesinya secara efektif, efisien, dan produktif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Seiring dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa dosen yang merupakan pendidik pada · jenjang pendidikan tinggi secara sosiologis mempunyai kedudukan yang spesifik dengan tugas dan fungsi yang agak berbeda dibandingkan dengan guru. Selain mempunyai tugas sebagai pendidik, dosen mempunyai tugas utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang guru secara substansial juga perlu mengatur tentang dosen.

Hadirin, peserta Sidang yang terhormat

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut di atas, dan menyikapi secara arif adanya aspirasi yang begitu kuat dari para guru dan dosen yang tersebar di seluruh Tanah Air terhadap perlunya Undang-Undang tentang guru dan dosen, maka melalui Si dang yang terhormat ini, kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepenuhnya_dapat menerima dan mendukung usul inisiatif anggota DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen untuk menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR-RI dibahas Iebih lanjut dan dapat diselesaikan pada tahun 2005 inl juga.

Fraksi PD I Perjuangan /Jerpendapat, adalah dosa /Jesar yang tak terampuni,jikalau kitase/Jagai pemegang kekuasaan legislatif tidak terpanggil untuk memperjuangkan peru/Jahan nasi/J guru dan dosen. Dan kami sepenuhnya menyadari bahwa salah satu pintu untuk itu adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen.

42

Dalam kaitan itu, Fraksi POI Perjuangan membuka diri dengan mengundang masukan dari seluruh lapisan masyarakat serta senantiasa siap bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen ini. Sehingga akan menghasilkan suatu produk hukum yang tidak saja legitimate, tetapi yangjauh lebih penting lagi mempunyai nilai manfaat bagi kemajuan pendidikan dalam rangka membangun masa depan bangsa dan negara tercinta ini.

Wassalamu'alaikum warabmatullahi · wabarakatuh.

Merdeka !!!


PIMPINAN.FRAKSI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua Sekretaris

. !.

Tjahjo Kumolo bus K. Mayong Padang ·

43

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA II !~~!!!~!!!!~~~!~~!!!~~~~ . (/) (021) 575 5561 - 575 5562- 5~55497 - 5755498 -?75 - 5487 -FAX. 575 5488

· e-mail : [email protected]

TANGGAPAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI

TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI

MENG EN AI RANCA.NGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 17 Mei 2005 Oleh Juru Bicara FPPP DPR-RI : Dr. H. Muchtar Azi7., MA

Anggota DPR-RI Nomor: A-14

Pimpinan Dewan yang kami hormati. Anggota Dewan yang kami muliakan. Hadirin yang berbahagia.

Asslamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya bagi kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga suri teladannya dapat menjadi contoh bagi kita bersama

Sidang Dewan yan kami muliakan.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan tidak Iain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Upaya itu dilakukan tidak lain dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mengusahakan dan menyelenggarakannya, maka keberadaall guru, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis mengingat mereka merupakan tenaga profesional yang amat penting dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan.

44

Namun sayangnya, jaminan terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan profesionalisme terhadap guru, dosen, dan tenaga kependidikan belum diatur secara komprehensif. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI melihat karena tuntutan tugas guru, dosen dan tenaga kependidikan yang demikian penting dan memiliki tuntutan clan persyaratan tugas yang berbeda dari tenaga kerja atau pegawai pada umumnya, maka untuldtu diperlukan adanya pera.turan khusus, baik bagi mereka yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan. Sebagai contoh, berkaitan dengan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas basil kekayaan intelektual, dan kesempatan untulc menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengingat adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang guru, dosen dan tenaga kependidikan namun belum ada jaminan kesejahteraan, perlindungan, dan profesionalismenya, maka Fraksi kami berpendapat perlu peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajiban mereka itu. Untuk itu kami berterima kasih kepada rekan-rekan pengusul dan menyambut baik Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahiim, Fraksi. Partai Persatuan Pembangunan DPRRI, MENYETUJUI Usul Insiatif Anggota DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen untuk selanjutnya menjadi Usul Inisiatif DPR RI.

Demikian Pendapat Akhir ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai apa yang telah kita lakukan sehingga menjadi amal shalih yang berguna bagi bangsa dan negara.

Billahittaufiq wal Hidayah. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

45


PIMP IN AN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN


Ketua, Sekretaris,

DRS. H. ENDIN AJ. SOEFIHARA, M

46

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA II FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Seknltatiat: ~ MPR I DPR-RI NOSAN1'.ARAl, U IX Rusng 09D3 .a. Jend. GatdSUbraiD.Jafcarta 10270 ltdp. (021)5755119, Fax. (021)5755120 ~a-mnvs

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI ATAS

USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU DAN DOSEN

Dibacakan oleh: Drs.H. Balkan Kaplale No: {\nggotaA-118

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semu~

Yth. Saudara Pimpinan Sidang Yth. Para A!iggota Dewan serta hadirin yang kami hormati

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan tahmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Dewan hari ini dalarn keadaan sehat wal'afiat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk memberikan pendapat. Pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada anggota Dewan sebagai pengusul yang sudah dapat menyelesaikan persiapan pendahuluan untuk membahas Rancangan UndangUndang tentang Guru dan Dosen yang sudah lama dipersiapkan ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sejak Proklamasi 1945 sampai dengan saat ini 2005, sudah 60 tahun semua undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada Pasal-Pasal dan Bab yang mengatur soal Guru dan Dosen.

Kami mengamati bahwa masyarakat Guru dan Dosen sudah lama menyiapkan NaskahAkademis dan Konsep Rancangan Undang-undang tentang

47

Guru dan Dosen ini, namun selalu terhambat oleh hal-hal lain sehingga baru kali ini mendapat penghormatan dan penghargaan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini untuk dibahas dan disahkan menjadi Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen.

Semua Komponen masyarakat kerja maupun masyarakat umum telah memiliki Undang-undang yang mengatur derajat , harkat, clan martabatnya sesuai dengan Hak Asasi Manusia, namun Guru dan Dosen belum memiliki perlindungan hukum dan kesejahteraan yang memadai dalam menjalankan tugas . negara yang mulia ini.

Fraksi Partai Demokrat dan seluruh keluarga besarnya bersyukur kepada ALLAH SWTatas karunia-Nya DPR-RI menggunakan hak Inisiatifnya untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.

Pada hari Senin 25 sampai dengan Kamis 28 April 2005 selama 4 (empat) hari di Wisma Kopo DPR-Rl telah dibahas secara mendalam dan didiskusikan oleh semua Fraksi di DPR-RI Periode Msa Bakti 2004-2009, akhirnya Komisi X DPR-RI mempersembahkan hasil kerjanya berupa Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Parpurna DPR-RI yang terhormat ini.

Rancangan Undang-undang tentang Guru dan Dosen ini memuat 16 Bab dan 51 Pasal seta Penjelasan Pasal demi Pasal Perangkat Naskah Akademisnya yang memuat Perlindungan H ukum, Menaikan Harkat , Martabat dan kesejahteraan para Guru dan Dosen yang sudah lama diperjuangkan oleh kita semua.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Fraksi Parati Demokrat dengan ini menyatakan: "Mendukung Sepenuhnya Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen disahkan menjadi Rancangan Undang-undang usul lnisiatif DPR-RI untuk di/Jahas pada ti.ngkat lebih lanjut".

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,

Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat ,Hidayah dan Perlindungan-Nya kepada kita semua, agar dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

48


PIMP IN AN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI

Ketua

H. SOEKARTONO HADIWARSITO

No. A-105

Sekretaris,

49

50

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL


TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

GURU DAN DOSEN

Dibacakan Oleh : Drs. H. Muanawar Sholeh Nomor Anggota: A-164


FRAKSI PARATI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PAN

Dewan Perwakllan Rakyat ... R.'-~~~.~~.~.~~ .....

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIOANAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG;_UNDANG


Dibacakan oleh : Drs. H. Munawar Sholeh Nomor Anggota : A-164

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati,

Para Anggota Dewan yang kami hormati, Dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas legislasi yang telah diamanahkan kepada kita sebagai anggota Dewan.

Sidang Dewan yang kami hormati

Dalam rangkan mencerdaskan kehidupan bangsa , maka pendidikan merupakan pilar utama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan nasional merupakan agenda sekaligus tanggung jawab semua pihak yang harus diperjuangkan. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan utama mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kontek ini guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional di pada masa depan. Masa depan negara sangat dtentukan oleh generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, terampil dan profesional dibidangnya.

51

Guru dan dosen mempunyai peran dan tugas yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Namun demikian, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa penghargaan terhdap profesi guru dan dosen belum sejajar dengan profesi lainnya.

Berbagai penderitaan sosok guru telah banyak diilustrasikan oleh masyarakat, diantaranya I wan Fals dengan lagu berjudul Oemar Bakri, Seringkali kita mendengar penderitaan dan keluhan guru yang setiap hari pergi dan pulang naik bus kota, guru yang mengabdi di daerah terpencil, guru yang terancam di daerah konflik dan guru yang seringkali terlambat gajinya.

Kurangnya penghargaan terhadap profesi guru dan dosen, dapat dilihat anata lain pada masih keringnya kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah terpencil atai daerah konflik. Meski bebrapa peraturan perundang-undangan telah membahas, namum belum memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan profesionalisme guru dan dosen.

Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan misalnya, tidak memuat ketentuan yang mengatur guru dan dosen yang bekerja di sekolah swasta. Pasalnya, guru dan dosen tidak dapat dikelompokkan dengan kelompok pekerja/ buruh,_ mengingat persyaratan pendidikan dan bidang tugas yang dihad3:pinya berbeda dengan pekerja/buruh.

Selain itu , UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur, pendidikan secara umum clan tidak mengatur secara komprehensif kedudukan gtJru dan dosen.

Selain kurang terjaminnya kesejahteraan; guru dan dosen juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum di antaranya pemecatan secara sepihak oleh yayasan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, atau penundaan kenaikan pangakat bagi pegawai negeri sipil memperpendek masa pensiun ( daerah tertentu).Pelanggaran hak guru dan dosenjuga terjadi dalam bentuk penahanan gaji maupun tidak dibayarkannya gaji. Menghadapi kenyataan lemahnya posisi tawar guru dan dosen seta banyaknya permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan tugasnya, maka guru dan dosen perlu memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak mereka selama melaksanakan tugasnya. Para guru clan dosen memerlukan kepastian hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara baik dan nyaman.

Untuk itu, maka F-PAN memandang perlu mendorong agar RUU Guru dan Dosen dapat dijadikan sebagai payung hukum yang dapat menjamin kesejahteraan dam memberikan perlindungan serta pengembangan karier Guru danDosen.

52

....__

Sidang Dewan yang kami ltormati

Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen yang duajukan para pengusul, F-PAN mempurtyai beberapa catatan yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam pembahasan nanti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, masalah defenisi Guru.

Seperti yang disebutkan dalam RUU tersebut bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, padajenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam definisi tersebut belum tergambar secara tegas bahwa guru sebagai pembimbing yang memiliki syarat nilai untuk membentuk watak para siswa yang memiliki kepribadian. Untuk itu, karena guru merupakan pendidik yang memberikan contoh kepad anak didik, maka hendaknya guru dan dosen harus didefinisikan sebagai salah satu media pendidik untuk dapat membentuk karakter para siswa yang terampil, beriman dan bertaqwa

Kedua, Organisasi -Profesi

Dalam upaya pengembangan karier guru dan doesn, sudah saatnya dihubungkan organisasi profesinya. Organisasi profesi adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru dan/atau dosen sebagai wadah untulc mengembangkan profesionalisme, memperjuangakan perlindungan hukum, dan menghimpun serta menyalurkan aspirasi anggotanya, secara demokratis dan variatif tanpa diskriminatif.

F-PAN memandang bahwa monopoli organisasi profesi tertentu adalah tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sedang kita galakkan. Pluralitas organisasi profesi dapat menimbulkan kompetisi sehat di antara mereka dalam upaya mensejahterakan anggotanya.

Ketiga, Guru Bantu

Mengingat masalah guru bantu yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah, maka lewat RUU tersebut agaknya masalah guru bantu dapat diposisikan secara jelas. Jika kita cennati lebih jauh bahwa masalah guru bantu yang sudah berjalan selama tiga tahun , hingga kini banyak menemui hambatan, tertutama dalam meJJlberikan hale status maupun hak materi. Hak status tidak jelas, sehingga masa depan guru bantu belum menggembirakan. Sedangkan hak material yakni sering terlambatnya pemberian gaji guru Bantu.

53

Banyak hal yang perlu segera dilakukan penanganan serius oleh Pemerintah. Terkait soal Guru Bantu antara lain soal : status dan kedudukan mereka, gaji yang tidak memadai, keterlambatan proses pembayaran gaji, dengan kata lalin nasib mereka tidak menentu. Maka dengan adanya Undang-undang guru dan dosen diharapkan akan dapat menjawab dan menjadikan solusi dari permasalahan yang selama ini meliputi Guru Bantu.

Keempat, Profesionalisme Guru dan Dosen

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional karena rendahnya mutu guru dan dosen. F-PAN mendorong terus berkembangnya secara terus menerus profesionalitas guru dan dosen. Beberapa langkah yang perlu dilakukan anata lain : meningkatkan kompetensi bidang studi, pembelajaral\ pendidikan nilai dan bimbingan serta hubungan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penerbitan sertifikasi guru dan dosen. Hal tersebut dapat dilakukan melalui inservice training maupun melalui pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan terkait.

Mencermati Pasal 34 ayat (I) RUU Guru dan Dosen, tentang pembinaan dan pengembangan dosen diselenggarakan oleh satu bagian pembinaan dan pengembangan profesi yang dibentuk oleh pemerintahyang bersifat mandiri, FPAN berharap lembaga tersebut hendaknya bersinergi dengan institusi yang selama menangani bidang tersebut

Kelima~ Kesejahteraan Guru dan Dosen

Terkaitdengan profesionalisme adalah masalah kesejahteraan. Kualitas yang rendah dari profesionalisme yang kurang memadai adalah kombinasi yang menyebabkan kurang bermutunya dunia pendidikan.Akibat gaji yang rendah, guru dan dosen merasa tidak percaya diri dan tidak fokus dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu secara sistematis dan berkesinambungan kesejahteraan guru dan dosen harus ditingkatkan.

Saudara Pimpinan , para anggota Dewan yang kami hormati

Demikian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatifDPR-RI dan F-PAN siap bekerja sama dengan Fraksi lain dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU tersebut.

Sesuai dengan Tatib DPR-RI pada pasal 127 ayat 7, beberapa catatan yang telah kami sampaikan, hendaknya menjadi perhatian dalam proses pembahasan

54

nanti. Kami juga menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut sebaiknya dilakukan oleh Komisi X DPR-RI.

Akhirnya, atas segala perhatiannya Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan banyak terimakasih kepada para pengusul, Saudara Pimpinan dan para anggota Dewan.

Wabilahi taufik walhidayah, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

/ Sekr~ans,

!£~dNajib

55

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWA. KILAN RAK.VAT REPUBUK INDONESIA

SEKRETARIS: GEDllNG MFR/CPR-RI. NUSANTAAAI LANrAI XVI KAMAR 1709 ..L JENO. GATOTSUBROTO, JH<ARt6.1az70 PKB

TELP. 021 • 575 5623 • 575 5625 • 575 5626- 575 5627 575 5628 FAX. 021 • 575 5614 • 575 5624 E-MAIL: [email protected] ~ ~ ...

PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERBADAP

TERHADAP USUL INISIATIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

GURU DAN DOSEN

Disampaikan oleh : Masduki Baidlowi No. Anggota : A-231

Assalamu'alaikurn wr. wb. Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang Terhormat

Perkenalkan kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan pendapat mengenai usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen DPR RI.

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang Terhormat

Guru, dalam Islam tidak hanya menjalankan fungsi transfer of knowledge tapi juga menanamkan nilai (values) serta membangun karak:ter (Character bu/ding) anak didik secara berkelanjutan. Guru diistilahkan dengan murabby, yang satu akar kata dengan rabb. Jadi, guru merupakan manifestasi dari sifat ketuhanan. Demikian mulianya posisi guru, sampai-sampai Tuhan, dalam pengertian sebagai rabb mengidentifikasi diri-Nya sebagai rabbul 'alamin "Sang Maha Guru", Guru Seluruh Jagad raya".

Untuk itu, kewajiban pertama yang dibebankan setiap hamba sebagai murid "Sang Maha Guru" adalah belajar, mencari ilmu pengetahuan. Setelah itu, setiap orang yang telah mempunyai ilmu pengetahuan memiliki kewajiban untulc mengajarkannya kepada ·orang lain. Dengan demikian, profesi mengajar adalah sebuah kewajiban yang merupakan manifestasi dari ibadah. Sebagai konsekwensinya barang siapa yang menyembunyikan sebuah pengetahuan maka ia telah melangkahkan kaki menuju jurang api neraka.

56

Di sisi lain, profesi mengajar yang merupakan kewajiban tersebut, hanya dibebankan kepada setiap orang yang berpengetahuan. Dengan kata lain, profesi mengajar harus didasarkan pada adanya kompetensi dengan keualifikasi akademik tertentu. Mengajar, bagi seorang yang tidak profesional untuk itu justru akan berbuah dosa. Dan, "apabila sesuatu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya". Penggalan hadits nabi saw, ini seolah memberikan warning bagi guru yang tidak memenuhi kompetensi profesionalnya.


Secara konseptual, deskripsi dua kondisi di atas memberikan dua hal prinsipal dalam konteks membicarakan mengenai profesi guru dan dosen.

Pertama, adanya semangat keterpanggilan jiwa, pengabdian dan ibadah. Profesi pendidik merupakan profesi yang mempunyai kekhususan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dan memerlukan keahlian, idealisme, kearifan dan ketauladanan melalui waktu yang panjang.

Kedua, adanya prinsip profesionalisme, keharusan adanya kompetensi dan kualifikasi akademik yang dibutuhkan, serta adanya penghargaan terhadap profesi yang dia emban. Setinggi apapun idealisme dan rasa -keterpanggilan j iwa seseorang untuk mengajar, tanpa dibarengi oleh adanya prinsip profesionalitas pekerjaanya akan sia-sia, bahkan berubah kehancuran dan dosa.

Untuk itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa memendang kedua prinsip ini, prinsip idealisme da .. keterpanggilan jiwa serta prinsip profesionalitas harus mendasari setiap perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat guru dan dosen. Dengan demikian, profesi guru dan dosen merupakan suatu profesi tertutup yang hams sejalan dengan prinsip-prinsip idealisme dan pr<;>fesionalitas secara berimbang. Jangan sampai akibat perjuangan dan penonjolan aspek profesionalisme berakibat menciptakan gaya hidup materialisme yang pragmatis menafikan idealisme dan keterpanggilan jiwa.


Esensi untuk memberikan perlindungan hukum pada profesi guru dan dosen bukan hanya untuk kepentingan subyektif para guru dan dosen semata, melainkan satu mata rantai dalam pembenahan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Ia. harus diarahkan untuk menunjang sebuah misi yang lebih besar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengimplementasi tujuan pendidikan

57

nasional seperti tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, secara substansial, pengaturan soal profesi guru harus diarahkan pada pemberian jaminan bagi pelaksanaan kewajiban clan tugas-tugas profesional guru dan dosen dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memunculkan kesadaran dan tanggungjawab profesionalitas guru dalam bekerja, dengan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus-menerus berusaha meningkatkan kompetensinya.

Disamping itu, aturan soal profesi guru juga diarahkan untuk pemberian jaminan kepastian hukun bagi peserta didik, orang tua dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dengan ketersediaan guru dan dosen yang profesional, memenuhi kulifikasi clan mempunayi kompetensi.


Hal yang tak kalah pentingnya adalah, dengan adanya undang-undang yang secara khusus tentang guru clan dosen, diharapkan akan memunculkan optiniisme baru masyarakat bahwa profesi guru dan dosen akan menjadi lapangan pekerjaan pilihan generari muda yang potensial atau berkemampuan tinggi, karena selain menarik juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara manusiawi.

Secarajujur harus diakui, fakta yang terjadi ditengah masyarakat, muncul pergeseran presepsi soal status guru dan dosen. Diakui atau tidak, dewasa ini masyarakat, khususnya generasi muda memandang profesi guru dan dosen tidak lagi sebagai jabatan/pekerjaan yang ideal sehingga dinilainya tidak layak menjadi cita-citanya. Banyak generasi muda yang memandang pilihan bekerja dengan menjadi guru dan dosen adalah suatu kebodohan. Oleh karena itu setelah lulus SMA/MA atau SMK/MAK mereka berbondong memasuki Perguruan T"mggi Umum dengan memilih fakultas atau jurusan yang dinilainya akan memberikan jaminan memperoleh pekerjaan yang penghasilannya besar, semisal fakultas kedokteran dan ekonomi. Semen~ fakultas keguruan dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan menjadi lembaga pendidikan "kelas dua", yang baru '•ditengok" setelah pilihan pertamanya gagal.

Dengan adanya jaminan profesi guru dan dosen, diharapkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK akan menjadi salah satu pilihan utama bagi peserta didik, sehingga menghasilkan lulusan yang punya kompetensi tinggi dan menghasilkan guru yang profesional.

58


Pemberdayaan profesi guru dan dosen hendaknya diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan nilai profesionalitas.

Dengan demikian, aturan tentang guru dan dosen ini harus tetap dapat mempertahankan independensi lembaga pendidikan yang indegenouse seperti pesantren, yang secara nyata telah memberikan sumbangsih cukup besar terhadap republik ini. Jangan sampai materi-materi dari aturan ini jika diterapkan justru mengoyak kemapanan pendidikan yang telah ada. Untulc itu, aturan soal profesi guru dan dosen harus berbasis pada realitas empirik dan kultur yang berkembang dalam masyarakat.

Aturan soal profesi guru dan dosen jangan samapai justru menjadi sumber pertentangan antara guru dan dosen di satu pihak , dengan satuan pendidikan yang miskin dipihak lain. Untuk itu, perlu ada jaminan perlindungan pemerintah terhadap pendidikan yang secara finansial miskin, namun dituntut untuk memberikan kesejahteraan guru.

Kesemuanya itu hams dituangkan dalam aturan hukum secara_jelas, lugas dan mempunyai kekuatan mengikat serta memaksa.


Sebenarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang guru dan do.sen. Namun , hal itu belum cukup memadai memberikanjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru dan dosen.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adll serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum~

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya guru dan dosen bekerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.Hal ini dikarenakan mereka mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, fakta di masyarakat menunjukan adanya disparitas yang cukup lebar antara guru negeri dengan swasta. Dan anehnya, ini dianggap suatu kewajaran belaka tanpa adanya upaya perbaikan secara memadai.

59

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hubungan kerja antara buruh clan majikan. Namun aturan tersebut tidak: cukup memadai untlc memberikan perlindungan hukum terhadap profesi guru dan dosen. PKB berpendapat bahwa guru dan dosen tidak dapat dikelompokkan dengan kelompok pekerja/buruh, mengingat persyaratan pendidikan clan bidang tugas yang dihadapinya berbeda. Di sisi lain , fakta di tengah masyarakat banyak ditemui adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap guru dan dosen, khususnya yang bekerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

Sementara itu, peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur soal guru bisa kita temukan pada Bab XI Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasioanl, mulai pasal 39 sampai dengan pasal 44, Namun undang-undang tersebut hanya mengatur hak-hak serta kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, dan tidak mengatur secara komprehensif mengenai guru dan dosen.

Jaminan kesetaraan dan keharusan memberikan perlakukan adil terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh m&Syarakat sebenamya sudah dituangkan dalam UU Sisdiknas, namim sampai sekarang implementasinya masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan citra, harkat dan martabat, profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas, serta perlakuan yang adil bagi semua guru dan dosen, perlu disusun satu undangundang baru yang mengatur tentang guru ~an dosen.


Adalah wajib'ain hukumnya untuk berjuang memperbaiki kulaitas sumber daya manusia kita, dan salah satujalan menuju perbaikan kulitas sumber daya manusia tersebut adalah dengan memperbaiki kualitas guru dan dosen. Kaedah hukum Islam menyatakan : Ma la yatimmu al-wajib ilia hihi fahuwa wajib, (Segala sesuatu yang mengantarkan terhadap terlaksananya sebuah kewajiban hukumnya juga wajib ). Degan demikian, hukum memperjuangkan RUU tentang Guru dan Dosen juga wajib bagi setiap pemegang kekuasaan legislasi.

Atas dasar pertimbangan di atas dan menyadari akan pentingnya pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap profesi guru dan dosen dalarn rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka melalui sidang yang terhormat ini kami Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat usul inisiatif atas

60

RUlJ tentang Guru dan Dosen ini waj ib didukung, bahkan harus diperjuangkan untuk segera disahkan menjadi UU.

Untuk itu semua, Fraksi Kebangkitari Bangsa dengan ini mengundang partisipasi, urun rembug, dan masukan dari seluruh masyarakat dalam rangka memberikan penajaman dan pendalaman substansiRancangan Undang-Undang ini sehingga menghasilkan suatu produk hukum mempunyai manfaat langsung bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta , l 7 Mei 2005

61

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA . . ...

Tel~ (021) 575 6087- 575 6088-575- Fax. (021)575 6086 • MPR I DPR - RI NUSANTARA I, JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR-RI

TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI

MENG EN AI RANCANGAN UNDANG-UNDANG


UNTUK MENJADI RUU USUL DPR-RI

Disampaikan oleh: Dra.Hj.Aan Rohanah, M.Ag No Anggota : A-255

Yang Kami hormati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Anggota Dewan Peiwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Hadirin yang berbahagia ·

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Marilah kita panjatkan syukur ke Hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia , keimanan , kesehatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan sebaikbaiknya.

Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebelum kami menyampaikan sikap terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang RUU GURU dan DOSEN.

Pimpinan dan Anggota Dewan seta para hadirin yang kami hormati.

Jika kita pelajari dengan cermaat dan seksama nyatalah bahwa mutu pendidikan merupakan masalah makro yang belum terselesaikan secara tuntas sampai sekarang, sehingga belum dapat mencerminkan martabat bangsa yang bisa diperhitungkan di dunia. Salah satu komponen yang berperan penting dalam

62

perbaikan peningkatan mutu pendidikan adalah guru dan dosen yang sering disebut juga sebagai pendidik. Guru dan dosen mempunyai peran dan kedudukan utama dalam proses pendidikan anak bangsa dan akan sangat mempengaruhi perkembangan mereka dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil pendidikan inilah yang akan menentukan peran mereka dalam pembangunan Bangsa_dan Negara.

Jika proses pendidikan bermutu maka hasilnya juga akan bermutu sehingga proses pembangunan pun akan bermutu. Sementara itu, ada masalah mendasar yang selama ini relatif terabaikan yaitu masalah penghargaan secara layak bagi guru dan dosen.

Sungguh sudah selayaknya profesi Guru dan Dosen mendapat penghargaan tertinggi. Karena dari jerih payah pengabdian guru dan dosen itulah lahir para tokoh besar, pemimpin bangsa, ilmuwan kaum profesional lain, termasuk pejabat negara atau Anggota DPR, adalah merupakan rangkaian dan parisipasi kerja keras dari para guru dan dosen. Mereka adalah Pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana nasib kesejahteraan Guru dan Dosen sungguh sangat memperhatikan, walaupun sekarang sudah mulai dilakukan sedikit perbaikan.

Pimpinan dan Anggota .Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian diatas_, maka sangat jelas bahwa Guru dan Dosen mempunyai peran dan kedudukan yang· sangat strategis pada pembangunan bangsa pada umumnya dan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada khususnya, sehingga perlu dikem)?angkan sebagai profesi yang bennartabat. Untuk mewujudkan profesi yang bennartabattersebut diperlukan adanya aturan trentang kualifikasi akademik, kompetensi, tugas, kewajiban, dan hak serta pengembangan dan perlindungan profesi dan pribadinya dalam sebuah undangundang.

Oleh karena itu penyusunan RUU Guru dan Dosen menjadi agenda yang - sangat prioritas dan signifikan dalam merealis~ikan tujuan pembangunan

nasional di bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pembukaan dan Pasal 5 ayat (I), pasal 20 ayat (2), dan pasal 31.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

RUU Guru dan Dosen juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; tentunya harus memiliki muatan tentang Guru sebagai tenaga profesional secara komprehensif dan integral dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional , antara lain memuat

63

aturan-aturan yangjelas tentang Profesi Guru, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Perjanjian Kerja Guru, Kesejahteraan Guru, dan hal-hal lain yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kesejahteraan Guru, Selain itu, RUU Guru diharapkan juga menjadi satu paket dengan Dosen, karena pada hakekatnya dosen adalah guru atau pendidik: di perguruan tinggi.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Dengan bertawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang , dan dengan mengucap BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYETUJUI RUU USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI TENTANG RUU GURU DAN DOSEN UNTUK MENJADI RUU USUL DPR RI.

Kami berterima kasih kepada semua pihak terutama kepada para pengusul yang telah mengambil inisiatif terhadap RUU t~rsebut.

Selanjutnya, jika telah disetujui sebagai · RUU Usul DPR, kami serahkan. kepada Badan Musyawarah (BAMUS) DPR-RI untuk menetapkan alat kelengkapan mana yang aka~ melakukan pembahasan bersama pemerintah.

Kami berharap dengan hormat dan sangat, kiranya RUU ini dibahas sesegera mungkin antara DPR-RI bersama Pemerintah. Sungguh lahirnya undang-undang ini sebagai payung hukum sudah sangat ditunggu oleh semua pihak demi percepatan tercapainya kualitas bangsa yang lebih baik.

Atas segala perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMITTHORIQ

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 Rabi'uts Tsani 1426 HI 17 Mei 2005

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA


Ketua,

'

IR. UNTUNG WAHONO. M.SI No. Angg. : A-259

64

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT Gedurig Nusantra I Lantai 21 Ruang 21 25 JI. Jen<!. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270 'Jit 021 5755898, 5755858 Fax. 021 --5755859

PEND AP AT FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

TERHADAP RANCANGANUNDANG-UNDANG

USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI TENT ANG

GURU DAN DOSEN

Disampaikan oleh

DRS.H. MOH. DARUS AGAP Anggota No. A- 06

Pada

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

.Jakarta, 17 Mei 2005

65

PENDAPAT

FRAKSI BINTANG PEWPOR DEMOKRASI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA TENTANG

GURU DAN DOSEN

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan Yth.

Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah membtrikan kesempatan kepada kami dari Fraksi Bintang Pelopor unruk menyampaikan pendapat melalui forum yang terhormat ini atas Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Anggota DPR-RI tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkanjumlah penelitian pendidikan, diyakini bahwa pendidikan (guru dan dosen) termasuk salah satu faktor dominan yang menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi serta internalisasi etika dan moral. Terlebih lagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, yang menunjukan arti penting sistem pendidikan nasional beserta komponen -komponen pendukungnya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak membedakan antara guru dan dosen, di mana keduanya disebut sebagai pendidik sebagaimana ditegaskan dala Bab I Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wdyaiwara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekuasaannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Lebih lanjut UU No. 20 Tahun 2003 mengatur beberapa hal mengenai pendidik, yaitu tentang tugas, Pasal 39 ayat (I) dan (2), hak dan kewaji.ban, Pasal 40 ayat ( 1) dan (2), penempatan, pengangkatan, Pasal 41 ayat ( 1) dan (2), kualifikasi minimum, Pasal 42, promosi dan penghargaan, Pasal 43 ayat (I) dan pembinaan tenaga pendidikan , Pasal 44.

66

Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan Yth.

Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelebihan dunia pendidik dalam pendidikan nasional kita, patut disadari, selain persoalan-persoalan internal, tenaga pendidik juga dihadapkan pada dua tantangan eksternal, yaitu , pertama krisis etika dan moral, clan keuda tantangan masyarakat global.

Persoalan krisis etika dan moral berpuncak pada kerusuhan Mei 1998 yang telah memporak porandakan tata nilai agama dan masyarakat Etika dan moral yang selama ini dijunjung tinggi berubah menjadi bahan retorika clan dalam dunia nyata nilai-nilai tersebut telah berganti dengan budaya anarkhis, kekerasan dan amoral. Disamping itu, masyarakat global akan menjadi sangat peka terhadap maslah demokrasi, hak asasi dan isu lingkungan hidup. Karenanya, peran pendidik masa depan hams diarahkan untuk mengembangkan tiga intelegensi, yaitu intelektual, emosional dan moral. Sosok pendidik masa depan harus pula mampu bekerja secara profesional, yaitu secara ekonomis terjamin kesejahteraannya dan secara politis terjamin pula hak-hak kewarganegaraannya

Seorang pendidik yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, memiliki kompetensi kelimuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki keniampuan berkomunikasi, berjiwa-kreatif dan produktif, menanamkan etos kerja dan komitmen yangtinggi terhadap profesinya serta selalu mengembangkan diri secara terus menerus (continous inprovement) melalui organisasi profesi. Dengan demikian tugas pendidik bukan lagi "knowledge based", akan tetapi lebih bersifat "competency based" yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan. Inilah yang kemudian dikembangkan melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, competency based curriculum).

Dengan profesionalisasi pendidik, maka pendidik masa depan tidak tampil hanya sebagai pengajar(teacher), melainkan berlebih menjadi pelatih (coach), pembimbing ( conselor) dan manajer belajar (learning manager).

Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan Yth.

Tugas seorang pendidik akan menjadi lebih berat manakala dihadapkan pada masalah accountability dari program pendidikan itu sendiri dalam kerangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya pendidik harus memiliki kualifikasi kemampuan , yang secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional pendidik. Pertama, tingkatan capable personal dalam kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan -dan kecakapan yang dimiliki pendidik. Kedua, pendidik sebagai inovator dalam kaitannya dengan komitmen

67

diri untuk terns melakuk:an perubahan, dan Ketiga, pendidik sebagai developer, yang harus memiliki visi kependidikan yang prospektif.

Dari pokok-pokok pikiran yang telah kami uraikan di atas, pada dasarnya dapat pula dipergunakan sebagai pend~katan dalam menelaah tenaga pendidik ( dosen) pada perguruan/pendidikan tinggi, meskipun di sana-sini terdapat banyak perbedaan ruang lingkup karena perbedaan strata bidang pendidikan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan atas Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, sudah sepatutnya menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk diberikan regulasi bagi tenaga-tenaga pendidik. Selain halhal yang berkenaan dengan profesi pendidik, secara khusus kami memiliki perhatian yang besar terhadap masalah kode etik profesi, Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya · sumbangsih tenaga pendidik dalam membangun bangsa dan menggerakan sistem pendidikan nasional, yang pada gilirannya harus mampu melahirkan peserta didik yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Dengan profesi yang mulia tersebut, maka diperlukan kode etik (code of conduct) bagi tenaga pendidik agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan .Kode etik akan menjadi pedoman untuk tetap profesional. Indikator keperibadian seorang pendidik akan nampak dengan cara bagaimana pemanfaatan dan pelaksanaan kode etik yang telah disepakati bersama. Hal ini penting karena masa depan bangsa sangat tergantung pada bagaimana sumber daya manusia pendidik.

Saudara Pimpioan Sidang dan Aoggota Dewan Yth.

Dari apa yang telah kami paparkan di atas, kami menyadari betul perlunya sebuah regulasi yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan tenaga pendidik ( Guru dan Dosen) dalam era reformasi ini. Kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi tidak merasa ragu sedikitpun atas segala rencana dan usaha dalam menempatkan tenaga pendidik secara profesional, dan sekaligus melalui forwn yang terhormat ini kami menyatakan mendukung dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Guru dan Dosen.

Kami mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen segera dapat dibahas melalui Panja pada Badan Legislasi sebagai pengambil inisiatif pengusul RUU dimaksud.

Demikian pendapat dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi , atas perhatian segenap pihak kami ucapkan terima kasih.

68

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

70

PENDAPAT FRAKSI BINTANG REFORMASI

TERHADAP

Usul Inisiatif Anggota DPR-RI Mengenai RUU GURU dan DOSEN untuk menjadi RUU usul DPR

JAKARTA, 17 MEI 2005

DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT RI FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI ·

PEND AP AT FRAKSI BINTANG REFORMASI

TERHADAP RUU GURU DAN.DOSEN·untuk menjadi RUU usul DPR

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal : .17 Mei 2005 Juru Bicara : H. Is Anwar Datuk Rajo Perak Nomor Anggota : A-290

Saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Segenap hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua

Dalam struktur masyarakat .indonesia, guru dan dosen men~mpati posisi yang sangat terhormat, seperti tercermin dari ungkapan yang menyatakan bahwa guru adalah "pahlawan tanpa tanda jasa". Dengan status sosial guru yang demikian terhormat , kita sering merasa prihatin melihat tingkat kesejahteraan guru yang jauh di bawah profesi-profesi lainnya. Sangat banyak para pendidik atau guru kita yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya namun kehidupannya penuh derita tiada masa depan yang menjanjikan.

Fraksi Partai Bintang Reformasi berpendapat bahwa Guru dan Dosen memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas .. Karena itu, sudah sepatutnya jika profesi Guru dan Dosen dikembangkan agar lebih bermartabat, dan mutunya pun ditingkatkan secara terarah dan berkesinambungan.

Dalam kerangka itulah kita memerlukan sebuah Undang-undang yang dapat memberi kepastian hukum sekaligus menjadi alat dorong untuk menjadikan profesi guru dan dosen lebih bermutu dan bermartabat. Undang-undang tersebut antara lain akan mengatur aspek idealisme, prinsip-prinsip profesionalisme, jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan Guru dan tenaga pendidik lainnya.

71

Berdasarkan hal-hal diatas, Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI berpendapat: Menyetujui Usul Inisiatif anggota DPR-RI mengenai RUU Guru dan Dosen untuk menjadi RUU usul DPR.

Demikianlah pendapat dari Fraksi Partai Binatang Reformasi. Semoa Tuhan senantiasa meridhoi alam ibadah kita dan melimpahkan rahmat-NYA yang tiada terbatas.

Bilahi Tauftk Walhidayah

Wasalamu 1alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Busrah Zarnubi, SE/ A-292 Ketua

72

Jakarta 17 Mei 2005

Dr. Diah Defawati Ande/A-298 Sekretaris

FRAKSI DAMAI SEJAHTERA e··· ·· ~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA •. · .... ·.·· ·. ·. -.... , .

SEKRETARS:n_~~~; ====':ro FUNG :rz253 . TELP. (021)-575 59998, Fax. (021) 575 5992 ,

.

PENDAPAT DAN SIKAP FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.1

TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG


Disampaikan Oleh Nomor Anggota

: RUTHNINAMKEDANG, SE : A-414

"Salam Damai Sejahtera, Shalom"

Yang Terhormat:

Pimpinan DPR RI dan Peserta Sidang Paripurna,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersamasama menyampaikan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-NYA pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menanggapi penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Guru dan Dosen. Maka Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapat , sebagai berikut :

1. PenyerapanAspirasi Pembentukan UU Guru dan Dosen Sebagai Profesi yang Mulia

ADA kabar menarik bagi para guru termasuk dosen. Jika Undang-l.lndang Guru dan Dosen sudah disahkan, guru diharapkan sebagai profesi yang sejajar dengan dokter, pengacara, akuntan dan sebagainya. Artinya, para guru akan dijamin haknya, kesejahteraannya dan perlindungan hukumnya. Hal itu diharpkan dapat meningkatkan harkat dan martabat guru, sekaligus meningkatkan citra Guru ''pahlawan tanpa tanda jasa" Dengan demikian guru akan menjadi profesi yang sangat menarik. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan

73

mutu pendidikan, penyerapan aspirasi pembentukan Undang-undang Guru dan Dosen, akan melahirkan UU Guru dan Dasen yang sangat diharapkan guru dan dosen yang selama ini nasib mereka sedikit terabaikan al eh Pemerintah, sehingga dengan adanya UU Guru dan Dasen ini dapat meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Artinya, Dengan adanya peningkatan nafkah, sehingga tidak ada lagi kesan guru sebagai Umat Bakri lagunya /wan Fals yang kesahor itu. lni suatu profesi yang sangat menarik. Dengan gaji yang mencukupi seperti itu diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di tanah air.

2. Meningkatkan Muto Guru!

SUDAH, menjadi pengetahuan umum bahwa mutu pendidikan di Tanah Air sampai saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan unttik mendukung kesimpulan itu. Rata-rata hasil ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah - - atau apa pun namanya - - untuk semua mata pelajaran berkisar pada rentangan 5 sampai 7 saja.

Pembicaraan masyarakat awam di warung-warung kopi dan di pinggir jalan semua menyadari bahwa kualitas pendidikan di TanahAir memang masih rendah. Untuk mendasari kebijakan di atas, landasan hukum yang paling ideal adalah undang-undang. Sebab kita t3.hu bahwa pekerjaan yang dilakllkan oleh para pendidik adalah pekerjaan yang sangat mulia dan terhormat, walaupun masalah kesejahteraan bagi para pendidik sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama Jika dalam konstitusi dicantumkan cita-cita tanah air untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perwujudan cita-cita luhur tersebut saat ini ditujukan bahwa pendidikan harus dapat meningkatkan daya saing bangsa menuju bangsa yang bermartabat di pentas dunia.

3. Profesionalisme Guru .dan Bosen "Antara Harpaan Dan Kenyataan"

RUU Guru dan Dosen sebaiknya di-sosialisasikan kepada Guru dan Dosen dan masyarakat praktisi. Pendidikan agar ada masukan. Sehingga begitu diundangkan tidak menimbulkan masalah bagi guru dan dosen P1N maupun PTS. Kita berharap, suatu peraturan dapat mengatur sesuatu yang memang perlu diatur. Bukan sebaliknya, menimbulkan masalah, dikemudian hari setelah UU tersebut berlaku. ·

Fraksi Partai Damai Sejahtera akan memperjuangakan kesejahteraan guru dan dosen yang meliputi asuransi kesehatan, jaminan pensiun dan tunjangan hari tua, asuransi jiwa, asuransi pendidikan anak bagi guru yang meninggal atau cacat permanen karena melakukan tugas profesinya.

74

Tidak hanya itu saja, Fraksi PDS juga memperjuangkan agar guru memperoleh hak berupa fasilitas untuk memperluas wawasan kelimuan dan pendidikan tanpa kehilangan gaji dan tunjangan. Memang berat mewujudkan sasaran terse but mengingat minimnya anggaran pendidikan yang ada di APBN. Akan tetapi pendidikan tidak boleh berhenti walaupun dengan segala kemampuan energi yang ada. Tenaga pendidik sebagai salah satu pilar pendidikan harus diperhatikan dengan baik dari ~erbagai prospek, khususnya hak-hak yang dimiliki oleh para pendidik dan kesejahteraan yang patut di terima secara proporsional.

Pendek kata, setiap guru akan bekerja secata optimal atas dasa kemampuan akademik yang tinggi dan profesionalisme yang teruji, tidak seperti sekarang ini. Apabila keadaan itu bisa terwujud, klialitas pendidikan dapat dipastikan akan mengikat secara bertahap dan berkesinambungan.

Pimpinan DPR RI dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Tentang hak guru dalarn hal kesejahteraan yang tertera pada pasal 12 ayat I a. Guru mempunyai hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang pantas dan mema~ai. Tapi guru pada RUU ini, ada ~ macam, guru PNS dan guru buk~ PNS(swasta).

Begitu juga dosen, tidak ada jaminan untuk memperoleh kesejahteraan yang pantas dan memadai. Apalagi guru dan dosen honorer. "Ini sangat senjang, bahkan masih bersifat umuin. Belum memuat ketenfuan riil seperti bentuk kesejahteraan PNS, guru swasta dan dosen swasta.

Pimpinan DPR RI dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Demikian Pendapat dan sikap Fraksi Partai Damai Sejahtera ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua. .

Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku,

75

Jakarta , 17 Mei 2005

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I

Ir. A . o anto Sukandar M. Div A-419

76

PENDAPAT - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200203-041033-3515.pdfKendala yang paling besar bagi bangsa Indonesia di dalam meningkatkan kualitas hidupnya,

Documents