Home >Documents >Pendanaan Daerah Earth Innovation

Pendanaan Daerah Earth Innovation

Date post:01-Oct-2015
Category:
View:219 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
ok
Transcript:
  • PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

    DEMI MENDUKUNG PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN

    Earth Innovation institute

  • PENDANAAN APBD

    KL

    APBN

    KL, BA 999

    Transfer Daerah

    Dilaksanakan Pemda

    Dana Siap Pakai Dana Rehab Rekon

    Dana Perimbangan : DBH,DAU,DAK Otsus dan Penyesuaian

    Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

    Pembiayaan

    PAD:Retribusi , Pajak,lain yg sah

    Lain2 Pendapatan: Hibah,Dana Darurat

    Urusan Pusat

    Program Pusat KL PNPM (DUB) Jamkesmas

    Masuk APBD Pendapatan Daerah

    Penerusan Hibah Dana Darurat

    Tidak masuk APBD

    Tanggap Darurat Bencana Pemulihan Pasca Bencana

  • PENDANAAN APBD

    On Budget On Treasury

    PIHAK LAIN

    PPP,CSR

    Off Budget Off Treasury

    Internasional Funds Pinjaman dan Hibah

    Swasta

    On Budget Off Treasury Tidak masuk APBD

    Tidak masuk APBD, CALK

    Masuk APBD ,On Granting

  • Pinjaman dan Hibah Luarnegeri

    vHibah Terencana/ Plan Grant On Budget On Treasury Masuk ke dalam Sistem Pemerintah/APBN

    v Hibah Langsung /Direct Grant On Budget Off Treasury tetap harus ada Register di Kemenkeu Proyek selesai membuat BAST

    vOff Budget Off Treasury

  • Regulasi terkait Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

    v UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 1 point 28.

    v PP no 10/2011 tentang Pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan Hibah

    v PP no 2/2012 tentang Hibah Daerah v PMK 191/2011tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah v PMK 230/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah v PMK no 188 tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah

    Pusat kepada Pemerintah Daerah v Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian

    Hibah dan Bantuan Sosial yg bersumber dari APBD

  • Penerusan Pinjaman

  • Penerusan Hibah

    Bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah : (1)Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari

    Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; (4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar. sumber : Nota Keuangan RAPBN 2014

  • KELEMBAGAAN

    v Institusi/lembaga apa saja yang dapat memperoleh pendanaan APBD?

    v Institusi ad-hoc seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mendapat penganggaran dari KLH. Bagaimana dengan di daerah?

    vBadan teknis seperti BPBD vKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) vYang lainnya?

  • KELEMBAGAAN

    vNasional ada Kementerian,Lembaga,Komisi dijalankan oleh SATKER. vLokal ada Perangkat Daerah berupa :

    Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

    dijalankan oleh SKPD .

    vBagaimana dengan KPH P yang masih UPTD Apa urgensinya menjadi SKPD ?

  • Pembentukan BPBD v UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana : - Pasal 18 BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah . - Pasal 21 Tugas BPBD v Peraturan Presiden no 8 tahun 2008 tentang BNPB : -Pasal 2 BNPB mempunyai tugas : h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. -Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008) v Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang

    Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Dengan dasar Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri no 25 tahun 2008.

  • Proses Penganggaran BPBD

    vDana APBD : sesuai dengan Program dan Kegiatan yang diajukan sebagai SKPD/Badan.

    vDana Darurat Daerah ; (PP 44 tahun 2012) akan dimasukkan dalam revisi UU 33/2004. triger : Bencana Nasional Proses Pengajuan Dana (PMK 81/2013)

  • Dana Penanggulangan Bencana-BA 999

    PRA BENCANA

    Dana Kontinjensi untuk kesiap-siagaan (PP 22 tahun 2008 psl 6.1)

    SAAT BENCANA

    Dana Siap Pakai (On Call) ditempatkan dalam anggaran BNPB dan

    Pemda dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran BPBD (PP 22 tahun 2008 psl 6.2,3 dan psl 15.1)

    PASCA BENCANA

    Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (PP 22 tahun 2008 psl 6.5)

  • Prosedur Pengajuan Dana

    v DANA SIAP PAKAI, Daerah dapat dibantu dengan DSP jika ada penyataan dari Kepala Daerah mengenai status bencana : SIAGA DARURAT dan TANGGAP DARURAT.

    contoh : Pernyataan Siaga Darurat Gubernur sehingga bisa disediakan Dana Siap Pakai oleh BNPB untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Perka BNPB no 6A tahun 2011 v DANA BANTUAN SOSIAL , Daerah dapat mengajukan kepada

    Pemerintah /BNPB setelah melakukan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian serta menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana untuk perhitungan kebutuhan dana. untuk K/L PMK 81 tahun 2012

    untuk Daerah Permendagri 32 tahun 2011 (belanja hibah dan bantuan sosial -515)

  • TERIMA KASIH

Embed Size (px)
Recommended