Pendanaan Daerah Earth Innovation

PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

DEMI MENDUKUNG PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN

Earth Innovation institute

PENDANAAN APBD

KL

APBN

KL, BA 999

Transfer Daerah

Dilaksanakan Pemda

Dana Siap Pakai Dana Rehab Rekon

Dana Perimbangan : DBH,DAU,DAK Otsus dan Penyesuaian

Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

Pembiayaan

PAD:Retribusi , Pajak,lain yg sah

Lain2 Pendapatan: Hibah,Dana Darurat

Urusan Pusat

Program Pusat KL PNPM (DUB) Jamkesmas

Masuk APBD Pendapatan Daerah

Penerusan Hibah Dana Darurat

Tidak masuk APBD

Tanggap Darurat Bencana Pemulihan Pasca Bencana

PENDANAAN APBD

On Budget On Treasury

PIHAK LAIN

PPP,CSR

Off Budget Off Treasury

Internasional Funds Pinjaman dan Hibah

Swasta

On Budget Off Treasury Tidak masuk APBD

Tidak masuk APBD, CALK

Masuk APBD ,On Granting

Pinjaman dan Hibah Luarnegeri

vHibah Terencana/ Plan Grant On Budget On Treasury Masuk ke dalam Sistem Pemerintah/APBN

v Hibah Langsung /Direct Grant On Budget Off Treasury tetap harus ada Register di Kemenkeu Proyek selesai membuat BAST

vOff Budget Off Treasury

Regulasi terkait Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

v UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 1 point 28.

v PP no 10/2011 tentang Pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan Hibah

v PP no 2/2012 tentang Hibah Daerah v PMK 191/2011tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah v PMK 230/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah v PMK no 188 tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah v Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yg bersumber dari APBD

Penerusan Pinjaman

Penerusan Hibah

Bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah : (1)Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari

Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; (4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar. sumber : Nota Keuangan RAPBN 2014

KELEMBAGAAN

v Institusi/lembaga apa saja yang dapat memperoleh pendanaan APBD?

v Institusi ad-hoc seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mendapat penganggaran dari KLH. Bagaimana dengan di daerah?

vBadan teknis seperti BPBD vKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) vYang lainnya?

KELEMBAGAAN

vNasional ada Kementerian,Lembaga,Komisi dijalankan oleh SATKER. vLokal ada Perangkat Daerah berupa :

Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

dijalankan oleh SKPD .

vBagaimana dengan KPH P yang masih UPTD Apa urgensinya menjadi SKPD ?

Pembentukan BPBD v UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana : - Pasal 18 BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah . - Pasal 21 Tugas BPBD v Peraturan Presiden no 8 tahun 2008 tentang BNPB : -Pasal 2 BNPB mempunyai tugas : h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. -Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008) v Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Dengan dasar Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri no 25 tahun 2008.

Proses Penganggaran BPBD

vDana APBD : sesuai dengan Program dan Kegiatan yang diajukan sebagai SKPD/Badan.

vDana Darurat Daerah ; (PP 44 tahun 2012) akan dimasukkan dalam revisi UU 33/2004. triger : Bencana Nasional Proses Pengajuan Dana (PMK 81/2013)

Dana Penanggulangan Bencana-BA 999

PRA BENCANA

Dana Kontinjensi untuk kesiap-siagaan (PP 22 tahun 2008 psl 6.1)

SAAT BENCANA

Dana Siap Pakai (On Call) ditempatkan dalam anggaran BNPB dan

Pemda dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran BPBD (PP 22 tahun 2008 psl 6.2,3 dan psl 15.1)

PASCA BENCANA

Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (PP 22 tahun 2008 psl 6.5)

Prosedur Pengajuan Dana

v DANA SIAP PAKAI, Daerah dapat dibantu dengan DSP jika ada penyataan dari Kepala Daerah mengenai status bencana : SIAGA DARURAT dan TANGGAP DARURAT.

contoh : Pernyataan Siaga Darurat Gubernur sehingga bisa disediakan Dana Siap Pakai oleh BNPB untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Perka BNPB no 6A tahun 2011 v DANA BANTUAN SOSIAL , Daerah dapat mengajukan kepada

Pemerintah /BNPB setelah melakukan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian serta menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana untuk perhitungan kebutuhan dana. untuk K/L PMK 81 tahun 2012

untuk Daerah Permendagri 32 tahun 2011 (belanja hibah dan bantuan sosial -515)

TERIMA KASIH