Top Banner
17

Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Apr 08, 2019

Download

Documents

haminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say
Page 2: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Pendahuluan •  Idealnya setiap penyelenggara negara bertujuan untuk

meningkatkan Social Welfare Function (SWF) •  Penyelenggara negara: – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif

•  Khususnya pada jabatan politis, seharusnya: “do what you say, say what you do” (AACSB)

2

Page 3: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Tantangan •  Banyak korupsi melibatkan penyelenggara

negara. –  Korupsi menurunkan Social Welfare

Function (SWF) (kontradiksi) –  Korupsi menunjukkan si pelaku lebih

mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan publik

•  Pada kasus-kasus korupsi, nilai aset yang dilaporkan pada LHKPN, biasanya jauh berbeda dibandingkan dengan hasi l investigasi

3

•  Bagaimana penyelenggara negara lebih mengedepankan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan?

•  Ketika seseorang menduduki jabatan publik, maka selayaknyalah bahwa beberapa hak-hak privat ybs diserahkan kepada publik dalam bentuk transparansi

•  Hal ini bisa dicapai melalui beberapa strategi: –  Transparansi harta kekayaan penyelenggara

negara –  Inform consent terhadap penyadapan

pembicaraan –  Inform consent terhadap monitoring transaksi

keuangan

Fakta

Page 4: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Game 1: Existing Condition

Page 5: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Tahap I: Inspection Game

Agakum

PN a1 , a2

c1 , c2

b1 , b2

d1 , d2

Inspeksi Tidak Inspeksi

Salah Guna

Taat Azas

Where: c1 > a1, b1 > d1 & a2 > b2, d2 > c2 5 5

Page 6: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Tahap II: Inspection Game

KPK

PN a1 , a2

c1 , c2

b1 , b2

d1 , d2

Inspeksi Tidak Inspeksi

Lapor Akurat

Lapor Tidak Akurat

Where: c1 > a1, b1 > d1 & a2 > b2, d2 > c2 6 6

Page 7: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Tahap 3: Chicken Game (Jika Salah Guna/ Taat Azas)

PN Akurat Tidak Akurat

Tegas K/L Tidak Tegas Where: a1>c1, d1>b1, a2>b2, c2>d2

a1 , a2 b1 , b2

c1 , c2 d1 , d2

7

Page 8: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Mekanisme Permainan •  Terdapat tiga pemain:

–  Penyelenggara negara –  KPK –  Kementerian/Lembaga

•  Tahap I: –  Game ini dilakukan secara simultan –  Penyelenggara negara memainkan

inspectiong game dengan aparat penegak hukum (termasuk KPK)

–  Penyelenggara negara memiliki dua strategi, melakukan penyalahgunaan keuangan negara atau tidak

–  Pada saat yang bersamaan KPK dan aparat penegak hukum memiliki alternatif strategi melakukan inspeksi atau tidak.

8

•  Tahap 1 (lanjutan) –  Jika aparat negara melakukan penyalahgunaan

keuangan dan aparat penegak hukum melakukan inspeksi, maka aparat tersebut akan diproses hukum dan bagi yang bersangkutan game berhenti di sini.

–  Alternatif outcomes yang lain memungkinkan penyelenggara negara memainkan game kedua

•  Tahap II: –  Game ini dilakukan secara simultan –  Penyelenggara negara dan KPK memainkan

inspection game dalam hal LHKPN –  Penyelenggara negara memiliki strategi

‘melaporkan akurat’ atau ‘melaporkan tidak akurat’ LHKPN.

8

Page 9: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Mekanisme Permainan (lanjutan) •  Tahap II (lanjutan):

–  KPK memiliki strategi ‘inspeksi’ atau ‘tidak inspeksi’

–  Inspeksi ini memiliki dua tahap, yaitu tahap verifikasi administratif (pasti) dan dilanjutkan inspeksi dengan mekanisme purposive random sampling disesuaikan dengan agenda KPK (targeted groups)

–  Mengingat verifikasi administratif pasti dilakukan, maka hal ini diasumsikan embeded dalam random inspection

9

•  Tahap II (lanjutan): –  Implikasi dari purposive random

sampling adalah adanya probabilitas temuan yang tidak merata (skewed) antar K/L.

•  Tahap III: –  Berdasarkan hasil inspeksi, KPK

melaporkan hasil inspeksi kepada masing-masing K/L untuk ditindaklanjuti (tidak dipublikasikan)

–  K/L memiliki strategi untuk tegas (k) atau tidak tegas (1-k) terhadap ketidakakuratan LHKPN

–  Jenis sanksi bersifat perdata dan administratif, namun hasil analisis LHKPN tidak diketahui oleh publik

Page 10: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Payoffs Permainan (perlu direvisi) •  Payoffs Penyelenggara Negara

–  Ketika penyelenggara negara mengisi LHKPN secara akurat, maka ybs tidak akan melanggar apapun, sehingga payoff-nya adalah 0

–  Ketika penyelenggara negara mengisi LHKPN tidak akurat, selama LHKPN terverifikasi dan tidak diinspeksi, maka payoff akan 0 karena tidak ditemukan ketidakakuratan tersebut

–  Jika LHKPN tidak akurat dan diinspeksi KPK, maka ada internal reputation effect yang menjadi beban penyelenggara negara (Ri)

•  Payoffs KPK: –  Payoffs KPK selalu 0 karena semua hal

tersebut adalah tupoksi KPK 10

•  Payoffs K/L: –  Selama LHKPN diisi akurat, maka payoffs K/L

adalah 0 karena tidak ada reputasi yang hilang –  Jika LHKPN diisi tidak akurat, lolos verifikasi

KPK namun tidak diinspeksi, maka payoffs adalah 0 karena tidak ada negative reputation effect.

–  Jika LHKPN diisi tidak akurat, lolos verifikasi KPK dan terinspeksi KPK, maka ada negative internal reputation effect yang ditanggung oleh K/L

–  RPi = internal reputational effect di tingkat individu (penyelenggara negara) •  RP1i > Rpi > RP2i > RP3i

–  RLi = internal repulational effect di tingkat lembaga di mana penyelengara negara bekerja, dimana Rli = ε, dan ε-> 0 •  RLi > RL1i > RL2i

10

Page 11: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Solusi Permainan •  Karena RLi = epsilon dan epsilon mendekati 0, ketika

K/L indifference terhadap 0 dan epsilon, konsekuensinya tidak ada insentif bagi K/L untuk bertindak tegas dari hasil referal KPK

•  Jika pejabat negara mengetahui bahwa K/L-nya cenderung indifference terhadap ‘tegas’ dan ‘tidak tegas’ maka probabilitas ‘salah guna’ dan ‘tidak akurat’ akan meningkat (potensi korupsi meningkat)

11

Page 12: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Game 2: Refinement

Pejabat

Agakum

Agakum

Pejabat

Pejabat

Pejabat

KPK

KPK

KPK

KPK

KPK

KPK

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

KPK-PUB

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L

K/L(B(sg)-RP1i-RP1e, 0, 0)

(B(sg)-RP1i-RP1e,0,-RLi-RLe)

(B(sg)-RPi-RPe, 0, -RL1i-RL1e)

(B(sg),0,0)

(B(sg),0,0)

(B(sg), 0,0)

(B(sg)-RP1i-RP2i-RP1e-RP2e, 0,0)

(B(sg), 0,0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(-RP3i-RP3e, 0, -RL2i-RL2e)

(-RP2i-RP2e, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(-RP3i-RP3e, 0, -RL2i-RL2e)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(-RP1i-RP1e, 0, 0)

(0, 0, 0)

sdfasdf

Salah guna (p)

Taat Azas (1-p)

Tidak Inspeksi (1-q)

Tidak Inspeksi (1-q)

(Inspeksi (q)

(Inspeksi (q)

L. Akurat (k)

L. Akurat (k)

L. Akurat (k)

L. Tidak Akurat (1-k)

L. Tidak Akurat (1-k)

L. Tidak Akurat (1-k)

Inspeksi (m)

Inspeksi (m)

Inspeksi (m)

Inspeksi (m)

Inspeksi (m)

Inspeksi (m)

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Referal

Tegas (n)

Tegas (n)

Tegas (n)

Tegas (n)

Tegas (n)

Tidak Tegas (1-n)

Tidak Tegas (1-n)

Tidak Tegas (1-n)

Tidak Tegas (1-n)

Stage I: Inspection game Stage II: Inspection gameStage III: Prisoners' dilemma

Page 13: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Tahap III Refinement: Prisoners’ Dilemma

K/L Tegas Tidak Tegas Akurat

PN Tidak Akurat

a1 , a2 b1 , b2

c1 , c2 d1 , d2

13

Page 14: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Payoffs dan Solusi Permainan •  Perbedaan antara existing game

dengan refinement game adalah di refinement game, hasil inspeksi di publikasi di website, selain di refer kepada K/L

•  Implikasinya, muncul external reputational effect, selain adanya internal reputational effect yang telah ada di existing game.

•  Perbedaan kedua adalah inspeksi di tahap II idealnya dilakukan secara stratified random sampling daripada purposive random sampling –  Probabilitas temuan makin merata

14

•  Dapat diasumsikan bahwa external reputational effect lebih besar daripada internal reputational effect –  Internal reputational effect

hanya berlaku diantara K/L saja (RPi, RLi,)

–  External reputational effect terbuka untuk umum (RPe, RLe,) •  RP1e > Rpe > RP2e >RP3e •  RLe > RL1e > RL2e

14

Page 15: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Target Group

Eselon 1, DPR, & Menteri (100 %)

Eselon 2, DPRD I (100 – k1)

Eselon 3 & 4, DPRD II (100 – k2)

15

•  Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan metoda stratified random sampling

•  Untuk eselon 1 ke atas, menteri hingga presiden dan anggota DPR berlaku 100% surveillance (tidak ada pengecualian)

•  Untuk eselon dan DPRD I, dilakukan surveilance secara acak dengan probabitas (100-k1)

•  Untuk eselon dan DPRD I, dilakukan surveilance secara acak dengan probabitas (100-k2)

•  Setiap anggota targeted group memiliki probabilitas yang sama untuk diinspeksi oleh KPK akibat penggunaan metoda stratified random sampling dalam inspeksi LHKPN

15

Page 16: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say

Solusi Refinement – Penyelenggara negara memiliki insentif untuk taat azas

dalam mengelola uang negara serta mengisi LHKPN secara akurat

– K/L memiliki insentif untuk menindak tegas terhadap setiap penyalahgunaan uang negara dan ketidakakuratan LHKPN, mengingat reputasi K/L dipertaruhkan dimuka publik

16

Page 17: Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi LHKPN... · – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif ... “do what you say, say