Pemungutan Pajak Pusat Oleh Bendaharawan

Kewajiban bendaharawan pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak

Pajak-pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah

Perhitungan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah

DIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

LEMBAGA NEGARA

MELALUI SUATU

KEGIATAN

APBN/APBD

BENDAHARA

WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA

ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT

LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

1• Mendaftarkan Diri – Surat Penunjukan Sebagai

Bendahara

2• Menghitung dan atau Memotong/Memungut

Pajak Yang harus Dibayar

3• Menyetorkan Pajak yang telah dihitung dan

dipungut/dipotong ke Kas Negara

4• Melaporkan Penghitungan &

Pemungutan/Pemotongan ke KPP

Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara

yang Mengelola APBN/APBD

Wajib

Mendaftarkan Diri(Tata cara pendaftaran,

Perdirjen No. PER-44/PJ/2008)

Untuk Mendapatkan NPWP

Bendahara

Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti,tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP.

PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 4 (2) PPN

Memungut/memotong

Gaji & tunjangan, Honor,Upah; dll.

Pemblian barang (belanja barang) Tarif 1,5%

Belanja sewa & jasa

Sewa tanah/bgnn; Peng. hak atas tanah konstruksi

Bel. barang/jasa Tarif 10%

Menyetor (Kas negara)

Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.

Disetor pada hari yang sama dgn pelaksanaan pembayaran.



Paling lambat tgl 7 bulan berikutnya, atau di hari yg sama.

Melapor

Paling lama 20 hr setelah masa pajak berakhir.




Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

KEWAJIBANPERPAJAKAN:

Memungut/memotongMenyetor pajak ke kas negaraMelapor ke KPP

JENIS BELANJA

BELANJA APBD

Belanja Barang/Jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

PPh 21 PPh 23PPh 22 PPNPPh 4

(2)PPN

Sumber dana: APBN/APBD

Penghasilan tetap & teratur setiap bulan

Penghasilan lainnya (misalnya honorarium)

Diterima oleh Pej. Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, dan Pensiunan

Terutang PPh Pasal 21

Ditanggung oleh pemerintah, kecuali atas PPh 21 tambahan tarif

20% karena belum punya NPWPTidak ditanggung oleh pemerintah

Tidak Bersifat final; Tarif prog. 5%, 15%, 25%, 30%; PTKP: Rp24.300.000,- & tambahan Rp2.025.000,-.

Bersifat final Tarif 0% (Gol II), 5% (Gol III) & 15% (Gol IV)

TANGGUNGAN

PTKP

SETAHUN

(Rp)

SEBULAN

(Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 24.300.000,- 2.025.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG

KAWIN/NIKAH (K/-)26.325.000,- 2.193.750,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &

MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)28.350.000,- 2.362.500,-





PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

Bendahara Kantor Imigrasi Medan Rahmat Widodo (NPWP 00.030.485.6-122.000)

melakukan pembayaran gaji kepada pegawai dengan daftar penghasilan sbg

berikut:

No Nama/NPWP Gaji (Rp) Tunj. Jab. Status

1 Rifky Zain 2.870.000 540.000 KW 3

2 Rahmat Widodo 2.240.000 440.000 KW 2

3 Dody 2.570.700 - Tidak KW

4 Heri 2.750.500 520.000 KW

5 Nasrun (belum NPWP) 2.235.500 - KW

Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maret ke KPPN dilakukan pada tanggal

10 Februari 2014. Bagaimana perlakuan perpajakan berkenaan dengan

pembayaran gaji bulan Maret 2014?

No Uraian Rifki Zain Rahmat W. Dody Heri Nasrun

1 Gaji pokok 2.870.000 2.240.000 2.570.000 2.750.500 2.235.500

Tunj. istri 287.000 224.000 - 275.050 223.550

Tunj. anak 114.800 89.600 - - -

Tunj. jabatan 540.000 440.000 - 520.000 -

Tunj. beras 198.000 198.000 49.500 99.000 99.000

Peng. Bruto 4.009.800 3.191.600 2.620.200 3.644.550 2.558.050

2 Pengurang:

Biaya jab 200.490 159.580 131.010 182.228 127.903

Iuran pensiun 155.411 121.296 122.108 143.714 116.805

355.901 280.876 253.118 325.941 244.707

3 Pengh. neto 3.653.900 2.910.724 2.367.082 3.318.609 2.313.343

Disetahunkan 43.846.794 34.928.688 28.404.981 39.823.307 27.760.112

4 PTKP:

Untuk WP 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000

Status Kawin 2.025.000 2.025.000 - 2.025.000 2.025.000

Tanggungan 6.075.000 4.050.000 - - -

Total PTKP 32.400.000 30.375.000 24.300.000 26.325.000 26.325.000

No Uraian Rifki Zain Rahmat W. Dody Heri Nasrun

5 PKP 11.446.794 4.553.688 4.104.981 13.498.307 1.435.112

Pembulatan 11.446.000 4.553.000 4.104.000 13.498.000 1.435.000

6 PPh 21 (5%) 572.300 227.650 205.200 674.900 71.750

PPh 21 sebulan 47.692 18.971 17.100 56.242 5.979

Tambahan 20% - - - - 1.196

Total PPh 21 47.692 18.971 17.100 56.242 7.175

PPh PASAL 22 DIPUNGUT

BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATASPENYERAHAN BARANG (BELANJA BARANG

& BELANJA MODAL) OLEH WAJIB PAJAK

Dikecualikan (Permenkeu No:

154/PMK.03/2010)

Pembayaran paling banyak 2 juta rupiah, dan tidakmerupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,listrik, gas, air minum /PDAM, dan benda benda pos.

Pembayaran untuk pembelian brg sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Tarif: 1,5% dari nilai pembelian barang; Jika rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi

Belanja barang:

1. Pada tgl 4 Okt 2013, dibeli secara tunai alat-alat tulis kantor (ATK) Rp1.100.000,00 dan

buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari Toko Buku Perwiri. Harga tersebut termasuk

PPN. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101

pada tanggal 4 Oktober 2013. Berapakah PPh 22 yang harus dipungut?

Jawaban:

Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00

dari toko PERWIRI dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi

nilai Rp2.000.000,00.

PPh Pasal 22 = 1,5% x (100/110 x Rp1.100.000,00) + 1,5% x Rp1.500.000,00

= 1,5% x Rp1.000.000,00 + 1,5% x 1.500.000,00

= Rp37.500,00

2. Pada tanggal 16 Oktober 2013, bendahara membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk

keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan listrik sebesar

Rp1.000.000,00,

Jawaban:

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh 22.

Belanja modal:

3. Pada tanggal 21 Oktober 2013, Agus, bendahara SKPD B, melakukan pembelian 4 (empat)

buah printer seharga Rp20.000.000,00 (termasuk PPN) dari CV Susanto (NPWP/ NPPKP

01.222.355.5-529.000) yang beralamat di Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga. SP2D

diterbitkan KPPN pada tanggal 23 Oktober 2013. CV Susanto menerbitkan Faktur Pajak

dengan kode nomor seri 020.000-13.00000700 tanggal 21 Oktober 2013. Berapa PPh22

yang dipungut?

Jawaban:

Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPh

Pasal 22 sebagai berikut:

PPh Pasal 22 = 1,5% x (100/110 x Rp2.000.000,00)

= 1,5% x Rp1.818.181,82

= Rp 27.272,73

PPh PASAL 23 Dipotong

Berkenaan dengan Pembayaran atasobyek PPh 23, yang meliputi:

Sewa, kecuali sewa tanah/bangunan; Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, & jasa lain Dividen, bunga, royalti, & hadiah; Hadiah.

Tdk Dipotong (Permenkeu No:

154/PMK.03/2010)

Penghasilan yg dibayar/terutang kpd bank; Sewa yg dibayarkan sehub dgn SGU dgn hak opsi; Bag laba anggota dari persekutuan komanditer; SHU koperasi kepada anggota; Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yg berfungsi sbg penyalur pinjaman.

TARIF

Tarif & Dasar PemotonganPPh PASAL 23

Sewa dan Jasa Lainnya

15%

Penghasilan Bruto

Dasar Pemotongan

hadiah dan penghargaan,

deviden, bunga dan royalti

2%

Jika rekanan tidak memiliki NPWP maka

tarifnya 100% lebih tinggi

Belanja barang:

1. Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-

822.000) menunjuk CV SEDAP (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi

Kalimalang Nomor 40-42 Gorontolo yang bergerak di bidang jasa katering untuk

menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut

adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Karyani, membayar tagihan

katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013.

Pertanyaan: Berapakah perhitungan PPh 23 Terutang?

Jawaban:

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa katering dikenakan

pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut: 2% x Rp3.500.000,00 = Rp70.000,00.

Belanja barang:

2. Dalam rangka melestarikan warisan budaya, Dinas Pendidikan Kab. Dogiyai membuat baju

batik khas daerah untuk pegawainya. Pekerjaan tsb. dilaksanakan oleh perusahaan yang

ditunjuk, PT Garmindo. Spesifikasi, model, dan bahan baku disiapkan oleh Dinas

Pendidikan.

PT Garmindo perlu menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini

disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60 juta (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk

bahan tambahan sebesar Rp10 juta (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan oleh PT

Garmindo. Total tagihan sebesar Rp70 juta (Rp60 juta + Rp10 juta).

Pertanyaan: Berapakah perhitungan PPh23 terutang?

Jawaban:

Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT Garmindo dipotong PPh

Pasal 23 atas jasa maklon sebesar: 2% x Rp60.000.000,00 = Rp1.200.000,00.

Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Garmindo dipungut PPh Pasal 22 atas

belanja barang sebesar: 1,5% x Rp.10.000.000,00 = Rp150.000,00.

Pemotongan

PPh Pasal 4 (2)

Penghasilan atas:

Pengalihan Hak atas

Tanah/Bangunan

Sewa Tanah dan/

atau Bangunan

Usaha Jasa

Konstruksi

Tarif: 10% dari jumlah

Bruto nilai persewaan

Tidak termasuk objeksewa Tanah/bangunan: hotel & restoran

Jumlah bruto

Lebih dari Rp60 juta

Tarif: 5% dari jumlah

Bruto nilai pengalihan

Pelaksana: Kualifikasi Kecil 2%; Kualifksi Nonkecil 3%; TA kualifikasi 4%;Perencana & Pengawas: Kualifikasi 4%; TA Kualifikasi 6%;dr jumlah pembayaran.

Belanja Barang dan Jasa:

1. Pada tanggal 21 Juni 2013, dibayar biaya sewa bangunan rumah tinggal kepala UPTD

PPHH Wil.III Wamena untuk Tahun 2013 sesuai Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Nomor

013/06 Tanggal 20 Desember 2012, melalui SP2D-LS Nomor: 2417/SP2D-

LS/2.02.01.01/2013 senilai Rp42.000.000,00.

Pertanyaan: Berapakah PPh Pasal 4 (2) terutang?

Jawaban:

Dari informasi di atas, dapat diketahui:

Nilai sewa = Rp42.000.000,00

Dasar Pengenaan Pajak = Rp42.000.000,00

PPh Pasal 4 (2) = 10% x Rp42.000.000,00

= Rp4.200.000,00

Belanja Modal:

2. Pada tanggal 30 Mei 2013 dibayar lunas (100%) atas pengadaan sebidang tanah seluas

576 M2 untuk keperluan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Cq. BBIP Biak Papua

sesuai dengan Berita acara Pelepasan/penyerahan Hak atas Tanah Tanggal 02 Mei 2013

terlampir, melalui SP2D-LS No.: 1683/SP2D-LS/2.05.01.01/2013 senilai Rp45.000.000,00.


Jawaban:


Nilai pengalihan = Rp45.000.000,00

Dasar Pengenaan Pajak = Rp45.000.000,00

PPh Pasal 4 (2) = 5% x Rp45.000.000,00

= Rp2.250.000,00

Belanja Modal:

3. Pada tanggal 18 Desember 2013, dilakukan Pembayaran Angsuran I (52%) kepada PT.

SAMAPRIMA JAYA, atas pekerjaan Pembangunan Jalan Logistik Centre – Power Station

sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 050 / 9135 Tgl. 31 Mei 2013, melalui

SP2D-LS Nomor: 1679/SP2D-GJ/1.17.1.1/2013, senilai Rp20.078.006.520,00.


Jawaban:


Nilai Kontrak (termasuk PPN) = Rp20.078.006.520,00

Dasar Pengenaan Pajak = Rp18.252.733.200,00

(100/110xRp20.078.006.520,00)

PPN = Rp 1.825.273.320,00

PPh Pasal 4 (2) = 3% x Rp18.252.733.200,00

= Rp547.581.996,00

PPN/PPnBM

Bendahara KPPN/Pusat/Daerah

Dipungut oleh:

Setiap transaksi pembelian barang/ jasa oleh Pemerintah dari pihak ketiga

Barang/Jasa Kena Pajak

Dikecualikan:

≤ Rp1 juta; Pembebasan tanah;Mendapat fasilitas tidak dipungut/dibebaskan; BBM & nonBBM oleh Pertamina; Rekening telepon; Jasa angkutan udara; BKP/JKP yg menurut ketentuan tidak dikenakan PPN PPN PPn BM

10 % 10, 20 30, 4050, 75

TARIF

EKSPOR

PPN 0 %

Belanja Barang dan Jasa:

1. Pada tanggal 1 Oktober 2013, Agus, Bendahara Dispenda, membeli secara tunai makanan

siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari restoran seharga Rp800.000,00.

Pertanyaan: Berapakah PPN terutang?

Jawaban:

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan

sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga

atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

2. Pada tanggal 16 Oktober 2013, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan

kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar

Rp1.000.000,00 kepada PLN, dan membeli benda pos sebesar Rp500.000,00 di kantor pos.


Jawaban:

PPN atas pembelian BBM dari Pertamina, tidak dipungut oleh Bendahara. Selain itu, listrik

ditetapkan sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas

pembayarannya tidak perlu dipungut PPN. Benda-benda pos juga tidak dipungut PPN

karena nilainya lebih kecil dari Rp1 juta.

Belanja Modal:

3. Pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pembayaran termin I dan II sebesar 80%,

kepada PT. MODERN WIDYA TEHNICAL, atas Pek. Pembangunan Gedung Critical dan

Medical Centre Blok E RSUD Dok II Jayapura sesuai Surat Perjanjian Pemborongan

(Kontrak) No. 050/20598 Tgl. 20 September 2013, Add. No. 050/29630 Tgl. 12 Desember

2013, melalui SP2D-LS Nomor: 8947/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2013 senilai

Rp21.172.351.800,00.


Jawaban:


Nilai Termin I & II (termasuk PPN) = Rp21.172.351.800,00

Dasar Pengenaan Pajak = Rp19.247.592.550,00

(100/110 x Rp21.172.351.800,00)

PPN (10% x DPP) = Rp1.924.759.255,00

Pemungutan Pajak Pusat Oleh Bendaharawan

Documents