PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim 2018.pdfpemerintah kota gorontalo laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) dinas perumahan rakyat dan kawasan perkukiman

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LK IP )

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERKUKIMAN

KOTA GORONTALO

TAHUN 2018

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO

TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

GORONTALO,

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Edaran Walikota Gorontalo Nomor

100/Pem/2204/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang

Pencapaian Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018;

b. Berdasarkan pemberitahuan diatas, maka perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O

DIN AS PERUM AH AN R AK Y AT D AN

K AW AS AN PERMUKIMAN Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 824795

- 2 -

KESATU ...

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan PermukimanKota Gorontalo Tahun 2018 disusun atas dasar

Rencana Kerja Tahunan PerubahanTahun 2018, Penetapan Kinerja

Perubahan Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama;

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo merupakan Laporan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya serta memberikan gambaran kinerja Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

selama tahun 2018;

KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710509 200003 2 006

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai Laporan);

2. Inspektur Kota Gorontalo; dan

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 1

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

GORONTALO TAHUN 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka peningkatan

pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, berdaya guna dan

berhasil guna diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui tingkat

kemampuan mencapai visi dan misi serta tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, sebagai salah satu Unit Kerja dalam Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014

– 2019 dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Setelah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan

sasarannya maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mewujudkan visi

dan misi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Tahun Anggaran 2018, sedangkan hasil penilaian yang dilakukan meliputi indikator-

indikator : input, output, outcome, benefit dan impact.


DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 6

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1. Latar Belakang 8

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis 14

1.4. Dasar Hukum 15

BAB II PERENCANAAN DAN PENATAPAN KINERJA 16

2.1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD 16

2.2. Indikator Kinerja Utama 18

2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan 19

BAB III KINERJA 20

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 20

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22

3.3. Realisasi Anggaran 83

BAB IV PENUTUP 86

4.1. Kesimpulan 86

4.2. Saran 87

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

4. RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA

5. PENGUKURAN KINERJA

6. REALISASI ANGGARAN


DATAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD

Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

12

Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin

13

Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang

dikuasai

13

Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran 18

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman

18

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan PermukimanTahun 2018

19

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 21

Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas

lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018

22

Tabel 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh Tahun 2018

23

Tabel 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Tahun 2018

32

Tabel 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018 34

Tabel 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo

Tahun 2018

35

Tabel 3.8 Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016

Kota Gorontalo

38

Tabel 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan

Tahun 2017

39

Tabel 3.10 Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018 49

Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk

sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan

perumahan Tahun 2018

50

Tabel 3.12 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Tersedianya infrastruktur

kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan Tahun

2018

49


Tabel 3.13 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota

Gorontalo Tahun 2018

53

Tabel 3.14 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota

Gorontalo Tahun 2017

54

Tabel 3.15 Selisih PJU tiap kecamatan di Kota Gorontalo antara Tahun 2017

dan 2018

54

Tabel 3.16 Realisasi Pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Per Bulan - Tiap Kecamatan Selang Tahun 2018

56

Tabel 3.17 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota

Gorontalo per Triwulan selama Tahun 2018

57

Tabel 3.18 Data kondisi Lampu PJU setiap triwulan per kelurahan

Tahun 2018

59

Tabel 3.19 Rekapitulasi Kawasan Lampu PJU kondisi baik

Tahun 2017

61

Tabel 3.20 Jumlah dan Kawasan TPU yang dikelola

Tahun 2018

63

Tabel 3.21 Klasifikasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Kondisi

Tahun 2018

63

Tabel 3.22 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi

untuk Triwulan I Tahun 2018

64


untuk Triwulan II Tahun 2018

64


untuk Triwulan III Tahun 2018

65


untuk Triwulan IV Tahun 2018

65

Tabel 3.26 Rekapitulasi Tempat Pemakaman Umum kondisi baik

Tahun 2018

66

Tabel 3.27 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas

Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum Tahun 2016 s/d

2018

68

Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk

sasaran Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan

Permakaman Umum

Tahun 2017

69


Tabel 3.29 Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran Meningkatnya budaya

organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Tahun 2018

69

Tabel 3.30 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Tahun 2018

72

Tabel 3.31 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

73

Tabel 3.32 Dominasi Karakteristik Responden di Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

75

Tabel 3.33 Karakteristrik Responden Menurut Umur 75

Tabel 3.34 Karakteristrik Responden Menurut Jenis Kelamin 76

Tabel 3.35 Karakteristrik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77

Tabel 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama 77

Tabel 3.37 Jawaban Responden per unsur pelayanan 78

Tabel 3.38 Capaian Unsur Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Tahun 2018

80

Tabel 3.39 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dan Tahun

2018

81

Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo

82

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2018

84


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018

11

Gambar 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh 24

Gambar 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan 25

Gambar 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan 26

Gambar 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan 26

Gambar 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum

penanganan

27

Gambar 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan 27

Gambar 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan 28

Gambar 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan 29

Gambar 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan 29

Gambar 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan 30

Gambar 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis 30

Gambar 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1

sebelum penanganan

31

Gambar 3.13 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1

setelah penanganan

31

Gambar 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya

Dulomo

36

Gambar 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato

Selatan Tahun 2018

37

Gambar 3.16 Rumah Susun Buliide 37

Gambar 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo,

Kecamatan Kota TimurTahun 2018

41

Gambar 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

42



43



44



45

Gambar 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya

46


Gambar 3.23 Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru, Pohe –

Hulonthalangi

48

Gambar 3.24 Interface Aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo 53

Gambar 3.25 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Limba U II – Kota

Selatan Tahun 2018

56

Gambar 3.26 Kegiatan pemeliharaan Lampu dan Panel PJU 57

Gambar 3.27 TPU Buliide 61

Gambar 3.28 TPU Pohe 62

Gambar 3.29 TPU Bulotadaa Barat 62

Gambar 3.30 DED TPU Bulotadaa Barat 66

Gambar 3.31 DED TPU Buliide 67

Gambar 3.32 Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Permakaman 67

Gambar 3.33 Kegiatan Peninjauan TPU Keluarga di Kecamatan Hulonthalangi 68

Gambar 3.34 Karakteristik Responden Menurut Umur 76

Gambar 3.35 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 76

Gambar 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77

Gambar 3.37 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 78

Gambar 3.38 Nilai Unsur Pelayanan

80


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya penerapan Undang - Undang nomor 23 tahun 1999 tentang

otonomi daerah yakni memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada daerah untuk

menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah,

dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah

mencoba mengimplementasikan dalam praktek pelaksanaan tugas baik di

Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019, yang

dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2014

– 2019 yaitu "Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius, Terdidik)".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas

yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Kota. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di

bidang perumahan, kawasan permukiman dan penerangan perkotaan di Kota Gorontalo,

yang terdiri atas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bidang Penerangan

Perkotaan dan Permakaman Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

membantu Walikota dalam sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan, dan


Bidang Kawasan Permukiman & Penerangan Perkotaan di Kota Gorontalo. Kepala

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Gorontalo,

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan, merumuskan, dan menysuun kebijakan dan kegiatan pembangunan

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan

perkotaan dan pemakaman umum secara berkesinambungan untuk

pengembangannya.

b. Mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan asset sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

c. Mengorganisir, Mengendalikan, Mengarahkan pelaksanaan kegiatan; di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan

pemakaman umum melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran

pelaksanaan tugas unit.

d. Memberikan perizinan dan advis teknis di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum.

Kepala Dinas dalam tugas dibantu oleh tiga Eselon III yaitu : Sekretaris, Kepala Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan

Pemakaman Umum.

Sekretariat

Sekretaris melaksanakan tugas penatausahaan dibidang Perencanaan dan Program

Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Umum, Aset dan Kearsipan berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun kebijakan teknis, Menyusun rencana kegiatan, Melaksanakan tugas

pengelolaan unit dibidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum,

aset dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan terdapat 2 sub bagian yang

meliputi Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Admininstrasi Keuangan, Umum dan

Kepegawaian.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas di Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perudang-undangan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:


a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b. Menghimpun data, dan Mengelola data wilayah Perumahan dan Kawasan

Permukiman melalui pengukuran dan pemetaanuntuk mengetahui gambaran

wilayah pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan

kawasan kumuh perkotaan.

c. Menyusun rencana teknis pembangunan, Mensosialisasikan pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit.

d. Memproses rencana pembangunan, Melakukan pembinaan, dan Melakukan

evaluasi sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan.

e. Melaksanakan Penyuluhan tentang kawasan permukiman sehat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Pengelolaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Seksi

Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup penerangan jalan umum dan pemakaman

umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas kedinasan.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penerangan Perkotaan

dan Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi:

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

Umum berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b) Menghimpun, Mengelola data wilayah, Menyusun rencana kegiatan Penerangan

Perkotaan dan pemakaman umum melalui survey untuk mengetahui kelayakannya.

c) Menyiapkan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum

sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan

pemakaman umum secara rutin untuk kelangsungannya.

e) Melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatan sarana pemakaman sesuai

klasifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

Umum mempunyai 3 (tiga) Eselon IV, yang terdiri dari : Seksi Pendataan dan


Pemeliharaan Penerangan Perkotaan, Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan

Perkotaan, dan Seksi Pemakaman Umum.

1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka penjabaran tugas

dan fungsi yang mempunyai struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo, terlihat pada gambar dibawah ini (kondisi per 31 Desember

2018).

Gambar 1.1. Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018

1.2.3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman berjumlah 52 orang, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara dengan

rincian Jumlah Laki – laki sebanyak 23 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 9 orang;


serta 20 orang Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dengan rincian Jumlah Laki – Laki

sebanyak 9 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 11 orang. Aparatur Sipil Negara

ber – pangkat Pembina Utama Muda memiliki persentase sebesar 3% (1 orang) yakni

Kepala Dinas. Persentase tertinggi dimiliki oleh ASN ber-pangkat III/d yakni sebesar

18.75% (6 orang). Dinas ini memiliki karakteristik Pegawai, rata – rata sebagai

Pelaksana Teknis yang cukup memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, namun

kuantitasnya belum memadai untuk menangani tentang perumahan dan kawasan

permukiman, penerangan perkotaan dan permakaman umum se-Kota Gorontalo.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut

ini:

Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD

Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Dari segi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman, dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:

L P L P L P L P

TPKD 1 4 2 4 6 3 9 11 20

I/A - - - - - - 0 0 0

I/B - - - - - - 0 0 0

I/C - - - - - - 0 0 0

I/D - - - - - - 0 0 0

II/A - - - - - - 0 0 0

II/B 1 1 1 - - - 2 1 3

II/C 3 - - - 2 - 5 0 5

II/D - - 1 - 1 - 2 0 2

III/A - 2 1 1 1 - 2 3 5

III/B - - 2 - - - 2 0 2

III/C 1 1 - - - 1 1 2 3

III/D 1 - 1 1 3 - 5 1 6

IV/A - - 2 - - - 2 0 2

IV/B 1 - - - 1 1 2 1 3

IV/C - 1 - - - - 0 1 1

IV/D - - - - - - 0 0 0

IV/E - - - - - - 0 0 0

JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52

TOTAL 5217 16 19 52

GOLONGA

N/ RUANG

SEKRETARIAT

BIDANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

BIDANG PENERANGAN

PERKOTAAN DAN

PERMAKAMAN UMUM

JUMLAHTOTAL


Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin

PENDIDIKAN SEKRETARIAT

BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG PENERANGAN

PERKOTAAN DAN PERMAKAMAN

UMUM

JUMLAH TOTAL

L P L P L P L P

SD - - - - - - - - -

SLTP - - - - - - - - -

SLTA 3 4 3 1 8 1 14 6 20

D1 - - - - - - - - -

D2 - 1 - - - - - 1 1

D3 1 - 3 - 1 1 5 1 6

D4 - - 1 - - - 1 - 1

S1 4 3 2 4 5 2 11 9 20

S2 - 1 1 1 - 1 1 3 4

S3 - - - - - - - - -

JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52

TOTAL 17 16 19 52 52

Merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo sudah mencukupi dalam hal posisi jabatan dan tingkat

pendidikan. Begitupun, dari segi Bidang Ilmu yang dikuasai dapat dilihat pada tabel 1.3

dibawah ini:

Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang dikuasai

NO JABATAN PENDIDIKAN – JURUSAN

1 Kepala Dinas S2 – Ilmu Administrasi

2 Sekretaris S1 – Adm. Pemerintahan Daerah

3 Kasubag. Program S1 – Teknik Mesin

4 Kasubag. Adm. Keuangan, Umum dan Kepegawaian S1 – Ekonomi

5 Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman S2 – Teknik Sipil

6 Kasie. Penyediaan Perumahan S1 – Teknik Sipil

7 Kasie. Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi

Perumahan dan Kawasan Permukiman

S1 – Teknik Planologi

8 Kasie. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

S2 – Teknik Sipil

9 Kabid. Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum S2 – Manajemen Ekonomi Daerah

10 Kasie. Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan

Perkotaan

S1 – Teknik Mesin

11 Kasie. Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan S1 – Teknik Elektro

12 Kasie. Permakaman Umum S1 – Ekonomi


Memperhatikan tabel–tabel di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo, memiliki SDM yang memadai dilihat dari segi kualitas dan

kuantitas. Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis, maka tugas dan fungsi yang diemban

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dapat dilaksanakan dengan baik

dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku.

1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

1.3.1. Permasalahan Utama

Secara garis besar identifikasi terhadap masalah utama pada Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretariat:

a. Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya kurang memadai dibandingkan

dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan beban kerja, antara lain

Luasan bangunan kantor yang tidak memadai, menampung 51 orang pegawai;

b. Sistem penyimpanan dan pengarsipan yang kurang baik, khususnya terhadap

dokumen-dokumen arsip dan aset yang belum dihapus;

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

a. Belum disahkan Peraturan Daerah tentang Penyelennggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

b. Kurangnya tenaga teknis yang menangani perumahan dan kawasan

permukiman.

3. Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum:

a. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dalam penataan lampu kota

yang tidak sebanding dengan jumlah titik penerangan jalan umum dan jaringan

lampu jalan;

b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang guna penataan dan pemeliharaan

lampu jalan, terutama yang dapat menjangkau lokasi Penerangan Jalan Umum

yang terletak di luar jalan - jalan utama;

c. Ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum belum didukung oleh fasilitas

penunjang untuk pemanfaaatan lokasi, selain itu masih dimanfaatkannya

tempat pemakaman keluarga oleh masyarakat di Kota Gorontalo.


1.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi

secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka isu

strategis yang berkembang di lingkup SKPD adalah sebagai berikut:

a. Perlunya verifikasi dan validasi terhadap penerima manfaat bagi Rumah Tidak Layak

Huni yang berada di Kota Gorontalo;

b. Sosialisasi kepada pengembang perumahan agar menyerahkan pengelolaan PSU

perumahan kepada Pemerintah, agar mendapatkan pemeliharaan PSU;

c. Kerja sama bersama stake holder terkait guna pencapaian 0% kawasan kumuh di

Kota Gorontalo;

d. Kerja sama bersama stake holder guna pencapaian kawasan strategis kelurahan

yang memiliki Penerangan Jalan Umum;

e. Sosialisasi Tempat Pemakaman Umum untuk masyarakat.

f. Peningkatan SDM yang terampil dalam hal teknis guna menunjang kegiatan yang

ada di SKPD;

1.4. Dasar Hukum

Secara garis besar dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2017, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo disusun dalam rangka menyikapi perubahan, harapan -

harapan dan prinsip - prinsip otonomi daerah dengan kriteria sistematis, logis, realistis,

praktis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Biroksi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa dalam sistem pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

2.1.1. Visi

Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pada

Dokumen Rencana Startegis adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur

yang memadai”

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo pada Dokumen Rencana Startegis, maka disusunlah Misi adalah

sebagai berikut:

“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan

kawasan permukiman”

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

2.1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta

infrastruktur Kota”


2.1.3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dicapai atau dihasilkan oleh

instansipemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan atau

bulanan.

Adapun sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;

b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum;

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

2.1.3.3. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah cara mengukur sasaran yang akan dicapai. Maka

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mempunyai

Indikator Sasaran untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, dengan indikator

sasaran sebagai berikut:

• Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

• Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

• Persentase Rumah Layak Huni

b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum, dengan

indikator sasaran sebagai berikut:

• Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan

yang baik;

• Persentase TPU yang terpelihara.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, dengan

indikator sasaran sebagai berikut:

• Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran. Berdasarkan Rencana

Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2014 -

2019, dapat dilihat tabel 2.1 berikut ini.


Tabel. 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

Visi : Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur yang memadai

Misi : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman serta infrastruktur Kota

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

Persentase Rumah Layak Huni Yang tertangani

Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik

Persentase TPU yang terpelihara

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo tahun2017 berdasarkan Sasaran , dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut

ini:

Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

1 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

permukiman

dan perumahan

Persentase

pengurangan

kawasan kumuh

[ 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ] × 100%

Bidang

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman Persentase

Rumah Layak

Huni yang

tertangani

[𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖] × 100%

2 Meningkatnya

Kualitas

Penerangan

Perkotaan dan

Permakaman

Umum

Persentase

kawasan kota

yang didukung

dengan sarana

penerangan

jalan yang baik

[𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛]

× 100%

Bidang

Penerangan

Perkotaan dan

Permakaman

Umum


2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo tahun 2016adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Antara

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kota Grorontalo dengan

Walikota Gorontalo. Serta Perjanjian Kinerja Antara Eselon II dan Eselon III, Perjanjian

Kinerja Perubahan Antara Eselon III dan Eselon IV.

Dimana, Perjanjian Kinerja Dinas ini dijabarkan dalam lampiran Perjanjian

Kinerja tahun 2018 (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Perubahan PK)

pada akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini, serta juga dapat dilihat

secara rinci sesuai dengan sasaran strategis diatas, dengan indikator kinerja utama,

yang terinci pada penetapan kinerja perubahan tabel. 2.3 berikut ini:

Tabel. 2.3. Perubahan Perjanjian KinerjaDinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 5

6

Meningkatnya budaya organisasi

yang berkinerja tinggi dan

berintegritas

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masayarakat (IKM)79,00

4Tersedianya infrastuktur kota

sebagai pusat pemerintahan dan

pusat pelayanan

Persentase kaw asan strategis yang

didukung dengan sarana

penerangan jalan yang memadai

79,00

5 Persentase TPU yang terpelihara 34,00

33,33

3Persentase Rumah Layak Huni yang

tertangani28,15

1

Meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman dan perumahan

Persentase pengurangan luasan

kaw asan kumuh43,50

2Persentase Kaw asan Perumahan

yang memadai


BAB III

KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Perubahan dan Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi kinerja

sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. Guna mempermudah interpretasi

atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang

mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Berikut ini Skala nilai peringkat kinerja, dapat dilihat pada tabel

3.1.

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91% ≥ Sangat Tinggi

2. 76% -- 90% Tinggi

3. 66% -- 75% Sedang

4. 51% -- 65% Rendah

5. ≤ 50% Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas

dapat diilustrasikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:


Tabel. 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 71,75 71,46 100,40%

2 71,75 71,46 100,40%

3 71,75 71,46 100,40%

4 43,50 40,88 106,02%

Kondisi Akhir 40,88 106,02%

1 33,33 25,00 75,00%

2 33,33 25,00 75,00%

3 33,33 33,33 100,00%

4 33,33 50,00 150,00%


1 17,89 20,60 115,10%

2 18,31 20,68 112,95%

3 18,72 23,79 127,10%

4 28,15 52,16 185,31%


1 76,00 88,00 115,79%

2 77,00 90,00 116,88%

3 78,00 94,00 120,51%

4 79,00 90,00 113,92%


1 33,00 33,33 101,00%

2 33,00 33,33 101,00%

3 33,00 33,33 101,00%

4 34,00 33,33 98,03%


1 76,00 63,26 83,24%

2 76,00 63,26 83,24%

3 76,00 63,26 83,24%

4 79,00 77,37 97,94%


Bukan IKU

6

Meningkatnya budaya organisasi

yang berkinerja tinggi dan

berintegritas


Masayarakat (IKM)Nilai 79,00 Bukan IKU

4

Tersedianya infrastuktur kota

sebagai pusat pemerintahan dan

pusat pelayanan

Persentase kaw asan strategis yang



% 79,00 IKU

5 Persentase TPU yang terpelihara % 34,00

% 33,33 Bukan IKU


tertangani% 28,15 IKU

1




kaw asan kumuh% 43,50 IKU

2Persentase Kaw asan Perumahan

yang memadai


3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

Analisis Capaian Kinerja pada sasaran ini, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel. 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018

A. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan memiliki kawasan. Pada

Tahun 2014, Walikota Gorontalo menandatangani Keputusan Walikota Walikota

Gorontalo Nomor 246/2/VI/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan

dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo, yang terdiri atas 5 (lima) kawasan Kumuh

yang selauas 159,1 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan Biawao – Biawu 40,1 Ha

2. Kawasan Limba B 62,4 Ha

3. Kawasan Bugis 15,0 Ha

4. Kawasan Ipilo 21,6 Ha

5. Kawasan Siendeng 20,0 Ha

Kemudian, Pada tahun 2017 Walikota merevisi Keputusan Walikota tersebut,

dikarenakan adanya kawasan – kawasan yang terdampak akan kumuh terletak di 5

(lima) kecamatan, sehingga berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor

127/2/I/2017 tetang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

NO INDIKATOR KINERJASATUA

N

TARGET


1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 71,75 71,46 100,40%

2 71,75 71,46 100,40%

3 71,75 71,46 100,40%

4 43,50 40,88 106,02%


1 33,33 25,00 75,00%

2 33,33 25,00 75,00%

3 33,33 33,33 100,00%

4 33,33 50,00 150,00%


1 17,89 20,60 115,10%

2 18,31 20,68 112,95%

3 18,72 23,79 127,10%

4 28,15 52,16 185,31%


Bukan IKU

C

Persentase Rumah

Layak Huni yang

tertangani

% 28,15 IKU

APersentase pengurangan

luasan kaw asan kumuh% 43,50 IKU

B

Persentase Kaw asan

Perumahan yang

memadai

% 33,33


Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017. Dengan rincian

kawasan kumuh sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

NO KECAMATAN NAMA KAWASAN LUAS

(Ha) STATUS JENIS

1 Kota Barat Kawasan Dembe I 1,63 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Lekobalo 2,10 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Pilolodaa 0,90 KUMUH RINGAN SCALE UP

2 Hulonthalangi Kawasan Siendeng 20,00 KUMUH SEDANG REGULER

Kawasan Donggala 12,90 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Pohe 4,84 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Tenda 1,60 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Tanjung Kramat 4,00 KUMUH RINGAN SCALE UP

3 Dumbo Raya Kawasan Bugis 20,00 KUMUH SEDANG REGULER

Kawasan Botu 6,80 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Talumolo 6,00 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Leato Utara 3,00 KUMUH SEDANG SCALE UP

Kawasan Leato Selatan 11,23 KUMUH SEDANG SCALE UP

4 Kota Timur Kawasan Heledulaa Utara 6,25 KUMUH RINGAN SCALE UP

Kawasan Ipilo 20,20 KUMUH SEDANG REGULER

5 Kota Selatan Kawasan Biawu 20,05 KUMUH SEDANG REGULER

Kawasan Biawao 20,05 KUMUH SEDANG REGULER

Kawasan Limba B 63,80 KUMUH SEDANG REGULER

Kawasan Limba U1 3,22 KUMUH RINGAN SCALE UP

TOTAL 19 kawasan 225,27

Sumber Data: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 127/2/I/2017 tentang Penetapan Lokasi

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo Tahun 2017,

Tanggal 23 Januari 2018

Pada tahun 2017 luasan kawasan kumuh yang tertangani melalui 7 stakeholder,

seluas 36,66Ha atau 28,53% dari luas total kawasan kumuh. Sehingga capaian

pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 71,47%.

Dalam keputusan Walikota tersebut, diantaranya terdapat pula data RT/RW

dikawasan kumuh, Jumlah KK Rumah Tangga terdampak kumuh, jumlah Kepala

Keluarga, dsb. Dengan total indikator dan parameter kekumuhan sebanyak 64

kriteria, yang dijadikan acuan untuk perhitungan penanganan kawasan kumuh.

Pada Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) stakeholder yang menangani Kawasan Kumuh,

yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; Satuan

Non Vertikal Tertentu bidang Pengembangan Permukiman Provinsi Gorontalo; serta

Swadaya Masyarakat yang mendapatkan penanganan melalui program Bantuan

Dana Investasi (BDI).


Untuk menghitung Kontribusi Penanganan Kawasan kumuh menggunakan aplikasi

KOTAKU yang dibuat oleh Tim KOTAKU.

Gambar. 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh

Dalam aplikasi ini Aspek yang dinilai yaitu:

1. Kondisi Bangunan, dengan kriteria:

a. Ketidakteraturan Bangunan;

b. Tingkat Kepadatan Bangunan;

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan;

2. Kondisi Jalan Bangunan, dengan kriteria:

a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan;

b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan;

3. Kondisi Penyediaan Air Minum, dengan kriteria:

a. Ketersediaan akses aman air minum;

b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum;

4. Kondisi Drainase Lingkungan, dengan kriteria:

a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;

b. Ketersediaan Drainase;

c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;

d. Tidak terpeliharanya drainase;

e. Kualitas konstruksi drainase;

5. Kondisi Pengelolaan Air limbah, dengan kriteria:

a. Sistem Pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan

persyaratan teknis


6. Kondisi Pengelolaan Persampahan, dengan kriteria:

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan

Teknis;

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis;

c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;

7. Kondisi Proteksi Kebakaran, dengan kriteria:

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran;

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran.

Penanganan kawasan kumuh yang diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK), dengan rincian sebagai berikut:

• Pembangunan Jalan Setapak [Dana Alokasi Umum (DAU)] yang berada di Kawasan

Limba B berupa pembangunan jalan paving dan biopori, dengan dampak penanganan

seluas 1,27Ha. Serta kawasan Biawu berupa pembangunan jalan paving dan biopori,

dengan dampak penanganan seluas 0,91Ha. Sehingga total dampak penanganan

kawasan kumuh melalui pembangunan jalan setapak seluas 2,17Ha.

Gambar. 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan


Gambar. 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan

• Pembangunan Taman Vertikal RTH, yang berada di Kawasan Limba B berupa

pembuatan Taman Vertikal RTH, dengan dampak penanganan seluas 0,22Ha.

Gambar. 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan

• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melalui program Bantuan Rumah Swadaya

(BRS) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan Tahun Anggaran 2018 yang

berada di Kawasan Bugis sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan seluas

2,91Ha. Serta kawasan Siendeng sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan


seluas 3,22Ha. Sehingga total dampak penanganan kawasan kumuh melalui

pembangunan jalan setapak seluas 6,13Ha.

Gambar. 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum penanganan

Gambar. 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan


Sedangkan yang diintervensi melalui 3 (tiga) stake holder yang menangani kawasan

kumuh, yaitu:

A. Melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang mengintervensi sebanyak 12 (dua belas)

kawasan, 6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup dengan rincian

sebagai berikut:

1. Reguler Biawao, total dampak penanganan seluas 4,52Ha, dengan jenis

penanganan sebagai berikut:

i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 2,00Ha;

ii. Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 0,27Ha;

iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,66Ha;

iv. Jalan Paving, dengan luas dampak penanganan seluas 0,37Ha;

v. Jamban dan Rehab MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 0,21Ha.

Gambar. 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan


Gambar. 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan

2. Reguler Biawu, total dampak penanganan seluas 6,82Ha, dengan jenis



ii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,31Ha.

Gambar. 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan


Gambar. 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan

3. Reguler Bugis, total dampak penanganan seluas 9,10Ha, dengan jenis



ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,47Ha;

iii. Drainase dan Platdeucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,33Ha;

iv. Plat Deucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,07Ha;

v. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 3,69Ha;

vi. Motor Pengangkut Sampah, dengan luas dampak penanganan seluas

0,24Ha.

Gambar. 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis


4. Reguler Ipilo, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;

5. Reguler Limba B, total dampak penanganan seluas 7,51Ha;

6. Reguler Siendeng, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;

7. Scaleup Limba U1, total dampak penanganan seluas 3,25Ha, dengan jenis


i. Jalan Paving dan Penutup Saluran, dengan luas dampak penanganan seluas

1,07Ha;

ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,76Ha;

iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 0,42Ha;

Gambar. 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 sebelum

penanganan

Gambar. 3.13

Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 setelah penanganan


8. Scaleup Botu, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

9. Scaleup Donggala, total dampak penanganan seluas 6,50Ha;

10. Scaleup Heledulaa Utara, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

11. Scaleup Pohe, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

12. Scaleup Tanjung Keramat, total dampak penanganan seluas 3,25Ha.

Untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan

perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.

B. Melalui Swadaya Masyarakat, kegiatan ini merupakan jasa pembangunan kegiatan

pendamping BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang diintervensi pada 12 (dua belas) kawasan,

6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup, untuk rincian penanganan

dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan perumahan dan permukiman kumuh

Tahun Anggaran 2018.

C. Melalui Satuan Non Vertikal Tertentu Bidang Pengembangan Permukiman Provinsi

Gorontalo, intervensi yang dilakukan pada Kawasan Bugis, dengan jenis penanganan

yaitu pembangunan Jalan Paving dan Drainase, dengan dampak penanganan seluas

6,63Ha. untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan

perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.

Dari 3 (tiga) stake holder tersebut, jumlah kawasan yang tertangani pada tahun 2018,

sebanyak 12 kawasan yang ditangani, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Tahun Anggaran 2018

KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN

PERKIM STAKE

HOLDER

DA

K

AP

BD

BD

I

SW

A

BN

KIM

Kota selatan Biawao Jalan paving dan drainase v v

Kota selatan Biawao Drainase v v

Kota selatan Biawao Drainase v v

Kota selatan Biawao Jamban v v

Kota selatan Biawao Jalan paving v v

Kota selatan Biawao Jamban dan rehab mck v v

Kota selatan Limba b Jalan paving dan drainase v v

Kota selatan Limba b Jalan paving v v

Kota selatan Limba b Plat deucker v v

Kota selatan Limba b Drainase v v

Kota selatan Limba b Jamban v v

Kota selatan Limba b Jalan paving dan biopori v



PERKIM STAKE

HOLDER

DA

K

AP

BD

BD

I

SW

A

BN

KIM

Kota selatan Limba b Taman vertikal rth v

Kota selatan Biawu Jalan paving dan drainase v v

Kota selatan Biawu Jamban v v

Kota selatan Biawu Jalan paving dan biopori v

Kota selatan Limba u1 Jalan paving dan penutup saluran v v

Kota selatan Limba u1 Mck v v

Kota selatan Limba u1 Jamban v v

Kota timur Ipilo Drainase + platdeucker v v

Kota timur Ipilo Jalan paving dan drainase v v

Kota timur Ipilo Jalan paving v v

Kota timur Ipilo Rehab jamban v v

Kota timur Ipilo Jamban v v

Kota timur Ipilo Jamban dan mck v v

Kota timur Ipilo Mck v v

Kota timur Heledulaa utara Jalan paving dan drainase v v

Kota timur Heledulaa utara Drainase + platdeucker v v

Hulonthalangi Siendeng Drainase v v

Hulonthalangi Siendeng Motor pengangkut sampah v

Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v

Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v

Hulonthalangi Siendeng Drainase v v


Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v


Hulonthalangi Siendeng Rehab drainase v v

Hulonthalangi Siendeng Rumah tidak layak huni v

Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v

Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v

Hulonthalangi Donggala Jamban v v

Hulonthalangi Pohe Rehab drainase v v

Hulonthalangi Pohe Drainase v v

Hulonthalangi Pohe Jamban v v

Hulonthalangi Pohe Motor pengangkut sampah v v

Hulonthalangi Pohe Hidran umum v v

Hulonthalangi Pohe Jamban v v

Hulonthalangi Pohe Jalan paving v v

Hulonthalangi Pohe Drainase v v

Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton v v

Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton dan drainase v v

Hulonthalangi Tanjung kramat Motor pengangkut sampah v

Hulonthalangi Tanjung kramat Drainase v v

Hulonthalangi Tanjung kramat Jamban v v

Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v v v

Dumbo raya Bugis Mck v v

Dumbo raya Bugis Mck v v

Dumbo raya Bugis Drainase + platdeucker v v

Dumbo raya Bugis Plat deucker v v

Dumbo raya Bugis Jamban v v

Dumbo raya Bugis Motor pengangkut sampah v



PERKIM STAKE

HOLDER

DA

K

AP

BD

BD

I

SW

A

BN

KIM

Dumbo raya Bugis Rumah tidak layak huni v

Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v

Dumbo raya Botu Jalan paving v v

Dumbo raya Botu Drainase v v

Dumbo raya Botu Mck v v

Dumbo raya Botu Hidran umum v v

Dumbo raya Botu Jalan paving v v

Dumbo raya Botu Motor pengangkut sampah v Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, kegiatan fisik sasaran ini dilaksanakan pada

triwulan IV, rincian luas dampak penanganan kawasan kumuh selama tahun 2018

berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel. 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018

KECAMATAN KAWASAN

PERKIM STAKE HOLDER

TOTAL

DA

K

AP

BD

BD

I

SW

A

BA

N

KIM

KOTA SELATAN BIAWAO - - 4,52 1,25 - 5,76

KOTA SELATAN LIMBA B - 1,49 7,51 0,86 - 9,86

KOTA SELATAN BIAWU - 0,91 6,82 0,71 - 8,44

KOTA SELATAN LIMBA U1 - - 3,25 1,00 - 4,25

KOTA TIMUR IPILO - - 6,82 1,41 - 8,24

KOTA TIMUR HELEDULAA UTARA - - 4,87 0,60 - 5,48

HULONTHALANGI SIENDENG 3,22 - 6,82 0,69 - 10,74

HULONTHALANGI DONGGALA - - 6,50 1,06 - 7,55

HULONTHALANGI POHE - - 4,87 1,85 - 6,72

HULONTHALANGI TANJUNG KRAMAT - - 3,25 0,49 - 3,74

DUMBO RAYA BUGIS 2,91 - 9,10 1,19 6,63 19,83

DUMBO RAYA BOTU - - 4,87 1,05 - 5,93

TOTAL PENANGANAN 6,13 2,40 6,63 69,22 12,16 96,53 Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018

Untuk mengukur indikator kinerja Persentase Pengurangan Kawasan kumuh, dapat

menggunakan rumus, yaitu:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ

=𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 (2017 + 2018)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ× 100%

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝑲𝒖𝒎𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒊 =(36,66𝐻𝑎 + 96,53𝐻𝑎)

225,27 𝐻𝑎× 100%

= 𝟓𝟗, 𝟏𝟐 %


Sehingga, pengurangan kawasan kumuh mencapai,

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 100% − 59,12%

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 𝟒𝟎, 𝟖𝟖%

D. Persentase Kawasan Perumahan yang Memadai

Kota Gorontalo, sampai dengan akhir tahun 2018, memiliki jumlah Perumahan

sebanyak 116 kawasan dengan total 6.386 unit rumah dengan berbagai tipe, mulai

Tipe 21 sampai dengan Tipe 120. Perumahan ini tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.

Kawasan Perumahan terinci sebagai berikut:

1. Kawasan Perumahann yang berbadan hukum, sebanyak 84 perumahan.

2. Kawasan perumahan yang dimiliki perorangan, sebanyak 32 perumahan.

Sedangkan, untuk rincian jumlah unit di masing – masing kecamtan, sebagai berikut:

Tabel. 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo

Tahun 2018

No Kecamatan

T-2

1

T-3

6

T-4

0

T-4

2

T-4

5

T-5

4

T-5

6

T-6

2

T-6

6

T-7

0

T-7

2

T-9

0

T-9

5

T-1

02

T-1

20

NO

TY

PE

TO

TA

L

1 Dungingi 67 1878 80 1 316 101 0 1 0 14 22 0 16 8 0 33 2537

2 Sipatana 0 638 0 0 9 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 7 696

3 Kota

Tengah

0 1753 0 0 336 15 1 0 18 59 0 0 0 3 94 13 2292

4 Kota Timur 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18

5 Kota Barat 0 188 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 233

6 Kota

Selatan

0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 52

7 Kota Utara 0 377 0 0 45 4 0 0 0 80 0 42 0 0 0 10 558

TOTAL 67 4834 80 1 760 131 1 1 18 188 29 73 16 11 94 82 6.386

Sumber Data: Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Namun, hingga akhir tahun 2018, Kota Gorontalo hanya memiliki 4 (empat) kawasan

perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah untuk Prasarana, Sarana, dan

Utilitasnya. Yaitu:

a) Perumahan Pulubala;

b) Perumahan Tomulabutao Selatan;

c) Perumahan Khusus Nelayan Leato Selatan dan Dembe1;

d) Perumahan Rumah Susun Buliide.

Pada tahun 2018, Kota Gorontalo mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Penyediaan Perumahan, Direktorat

Rumah Umum Komersial, yaitu pembuatan jalan rabat beton di 3 (tiga) kawasan

perumahan yang ada di Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:


a) Perumahan Elivar Damai, pengembang PT. IKAY, dengan jumlah unit rumah

yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit, panjang jalan rabat

beton sejauh 285 meter.

b) Perumahan Dulomo Permai, pengembang PT. Mitra Graha Persada, dengan

jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit,

panjang jalan rabat beton sejauh 302 meter.

c) Perumahan Griya Dulomo Indah, pengembang PT. Dwi Putri Utama Mandiri,

dengan jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50

unit, panjang jalan rabat beton sejauh 309 meter.

Gambar. 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya Dulomo Indah

Namun, bantuan PSU tersebut bukan termasuk kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, dikarenakan PSU tersebut belum diserahkan

kepada Pemerintah Daerah Kota Groontalo.

Sehingga masih diperlukan sosialisasi kepada pengembang untuk segera diserahkan

PSU agar mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam hal pemeliharaannya.

Indikator – indikator untuk mencapai sasaran ini, yaitu

1. Tersedianya regulasi yang mengatur penanganan kawasan perumahan dan

permukiman, yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Cakupan PSU Kawasan Perumahan yang memadai, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya menangani Ruang Terbuka Hijau

yang terletak di Kawasan Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Leato

Selatan.


Gambar. 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato Selatan

Tahun 2018

3. Cakupan PSU Kawasan Permukiman yang memadai, yaitu pada Rumah

Susun Buliide yang pengelolaannya telah dilakukan oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

Gambar. 3.16 Rumah Susun Buliide

Sehingga jumlah kawasan yang PSU tertangani sebanyak 2 kawasan yaitu PSU

Perumahan Khusus Nelayan kelurahan Leato Selatan dan PSU Permukiman Rumah

Susun Buliide .

Sehingga untuk menghitung Persentase Kawasan Perumahan yang memadai,

adalah sebagai berikut:


𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂𝒊

=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛× 100%

=2 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛

4 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%

= 𝟓𝟎, 𝟎𝟎 %

E. Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi

Perangkat Daerah yang baru terbentuk di akhir tahun 2016. Berdasarkan data Dinas

PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kota

Gorontalo adalah ± 2.659Unit, dengan berbagai kategori kerusakan fisik; kepemilikan

atas lahan yang ditempati. Hingga tahun 2016 jumlah Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) yang terealisasi sebanyak 624 Unit yang dilaksanakan oleh stake holder di

Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

• Dana yang bersumber dari APBD, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB) terealisasi sebanyak 12

unit, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat

Korban Bencana. Sedangkan penanganan Peningkatan Kualitas (PK)

terealisasi sebanyak 239 Unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR), dan pemasangan listrik gratis.

• Dana yang bersumber dari APBN, melalui Dinas PU & Kimpraswil; Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, dengan total 366 unit.

• Dana yang bersumber keswadayaan masyarakat (BAZDA Kota Gorontalo),

menangani 7 unit RTLH pada tahun 2013.

Sehingga, tabel berikut merupakan rekapan Rumah Layak Huni kurun waktu 2013 –

2016 di Kota Gorontalo.

Tabel. 3.8

Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016 Kota Gorontalo

Uraian Satuan

Penanganan Tahun - …

Total

2013 2014 2015 2016

Dana APBD Kota

· Dinas PU & Kimpraswil

-- Peningkatan Kualitas Unit 100 24 112 3 239

-- Pembangunan Baru Unit 5 1 0 6 12


Uraian Satuan

Penanganan Tahun - …

Total

2013 2014 2015 2016

Dana APBN

· Dinas PU & Kimpraswil Unit 150 0 0 0 150

· Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Unit 196 0 0 0 196

· BPMP & KB Unit 20 0 0 0 20

Dana BAZDA Kota Gorontalo

· Bazda Kota Gorontalo Unit 7 0 0 0 7

J u m l a h 478 25 112 9 624

Sumber Data: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2014 – 2019

Sehingga sampai dengan akhir tahun 2016, Telah mencapai 28,09% dari total 2.659

unit RTLH yang akan ditangani. Sehingga untuk mandapatkan data awal dalam

menentukan jumlah bantuan dalam proposal, dibutuhkan database. Oleh karena itu,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membutuhkan database yang

terinci dengan memberdayakan kelurahan se-KotaGorontalo. Setelah itu tim teknis

yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melakukan

verifikasi data, sesuai dengan By Name By Adress (BNBA), sehingga didapatkan

jumlah database Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 3.003 unit dengan rincian


1. Peningkatan Kualitas (PK), sebanyak 2.461 unit

2. Pembangunan Baru (PB), sebanyak 542 unit

Berikut ini adalah rincian database RTLH setiap kelurahan, dengan 2 penanganan.

Tabel. 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan

Tahun 2017

NO LOKASI JUMLAH

(unit)

JENIS PENANGANAN

PK PB

JUMLAH 3,003 2,461 542

1 Kecamatan Kota Barat 454 434 20

Kelurahan Buladu 65 45 20

Kelurahan Buliide 82 82 0

Kelurahan Dembe I 157 157 0

Kelurahan Lekobalo 81 81 0

Kelurahan Molosipat W 17 17 0

Kelurahan Pilolodaa 20 20 0

Kelurahan Tenilo 32 32 0

2 Kecamatan Kota Tengah 349 317 32

Kelurahan Dulalowo Timur 88 85 3

Kelurahan Dulalowo 42 28 14

Kelurahan Liluwo 22 22 0


NO LOKASI JUMLAH

(unit)

JENIS PENANGANAN

PK PB

Kelurahan Paguyaman 20 20 0

Kelurahan Wumialo 110 95 15

Kelurahan Pulubala 67 67 0

3 Kecamatan Dungingi 222 178 44

Kelurahan Tomulabutao 13 13 0

Kelurahan Huangobutu 67 66 1

Kelurahan Libuo 77 38 39

Kelurahan Tomulabutao Selatan 39 35 4

Kelurahan Tuladenggi 26 26 0

4 Kecamatan Kota Timur 390 299 91

Kelurahan Tamalate 45 25 20

Kelurahan Padebuolo 93 67 26

Kelurahan Moodu 77 39 38

Kelurahan Heledulaa Utara 45 45 0

Kelurahan Heledulaa Selatan 20 20 0

Kelurahan Ipilo 110 103 7

5 Kecamatan Kota Utara 510 440 70

Kelurahan Dulomo Selatan 133 133 0

Kelurahan Dembe II 27 12 15

Kelurahan Dembe Jaya 60 28 32

Kelurahan Dulomo Utara 123 123 0

Kelurahan Wongkaditi Timur 123 123 0

Kelurahan Wongkaditi Barat 44 21 23

6 Kecamatan Kota Selatan 101 100 1

Kelurahan Biawao 19 19 0

Kelurahan Biawu 14 14 0

Kelurahan Limba B 16 15 1

Kelurahan Limba U I 16 16 0

Kelurahan Limba U II 36 36 0

7 Kecamatan Hulontalangi 372 291 81

Kelurahan Tenda 184 176 8

Kelurahan Tanjung Kramat 47 20 27

Kelurahan Siendeng 62 50 12

Kelurahan Donggala 45 45 0

Kelurahan Pohe 34 0 34

8 Kecamatan Dumbo Raya 239 135 104

Kelurahan Botu 137 70 67

Kelurahan Bugis 35 21 14

Kelurahan Leato Selatan 19 19 0


NO LOKASI JUMLAH

(unit)

JENIS PENANGANAN

PK PB

Kelurahan Leato Utara 27 4 23

Kelurahan Talumolo 21 21 0

9 Kecamatan Sipatana 366 267 99

Kelurahan Bulotadaa Barat 76 34 42

Kelurahan Bulotadaa Timur 57 36 21

Kelurahan Molosipat U 30 18 12

Kelurahan Tanggikiki 42 27 15

Kelurahan Tapa 161 152 9

JUMLAH 3,003 2,461 542

Keterangan: = Kelurahan/Kawasan yang termasuk dalam Kawasan kumuh

PK = Peningkatan Kualitas PB = Peningkatan Baru

Sumber Data: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018

Data diatas merupakan dasar pembuatan proposal ke berbagai Stake Holder

(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo) yang menangani Rumah Tidak

Layak Huni. Setelah mendapatkan Bantuan dari berbagai stake holder tersebut, akan

dilakukan validasi data oleh Tim Fasilitator Lapangan yang dimiliki Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gambar. 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur

Tahun 2018

Berikut ini SOP Usulan BSPS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman.


Gambar. 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi

Tenaga

Fasilitator

Lapangan

Kelengkapan Waktu Output

1 Pemohon melalui Kelurahan

mengajukan permohonan rehab RTLH

(Rumah Tidak Layak Huni) ke Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

Berkas pemohon,

ATK, buku agenda

surat masuk,

lembar disposisi

20

Menit

Disposisi

berkas

pemohon

SOP

Alur

Surat

Masuk

2 Tim Teknis memasukan permohonan

ke database RTLH Bidang Perumahan

& Kawasan Permukiman untuk

berkas pemohon,

komputer

45

Menit

Input ke

database

RTLH

3 Tim Teknis Dinas Perkim melakukan

verifikasi data dilapangan, apabila

layak dilaporkan kepada Kepala

Dinas untuk ditindak lanjuti, apabila

tidak layak dikembalikan kepada

pemohon melalui kelurahan;

Alat transportasi,

alat ukur, GPS,

kamera, ATK

1 Hari Hasil

verifikasi

data

4 Kepala Dinas memerintahkan Kepala

Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk menindak lanjuti

permohonan yang telah lulus

verifikasi;

Berkas pemohon

yang telah

diverifikasi

25

Menit

Permohon

an

ditindakla

njuti

5 Kepala Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

memerintahkan Kepala Seksi

Penyediaan Perumahan dan

Pelaksana untuk membuat daftar

usulan CPB (Calon Penerima

Bantuan) RTLH;

Berkas pemohon

yang telah

diverifikasi

15

Menit

Pembuata

n daftar

usulan

Calon

Penerima

Bantuan

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

1




Tenaga

Fasilitator

Lapangan


6 Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

membuat daftar usulan CPB RTLH

yang kemudian dilaporkan kembali

kepada Kepala Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman;

berkas pemohon

yang telah

diverifikasi,

komputer, printer,

ATK

60

Menit

Daftar

usulan

CPB

RTLH


Kawasan Permukiman memeriksa

data RTLH CPB, apabila belum

memenuhi syarat dikembalikan ke

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

untuk pendataan kembali, apabila

telah memenuhi syarat dilaporkan ke

daftar usulan

RTLH CPB, ATK

60

Menit

Hasil

pemeriksa

an daftar

usulan

CPB

8 Kepala Dinas menugaskan Kepala


Permukiman untuk melakukan

perekrutan Tenaga Fasilitator

daftar usulan

RTLH CPB, ATK

60

Menit

Disposisi

untuk

perekruta

n TFL


Kawasan Permukiman melakukan

perekrutan TFL sesuai perintah

Kepala Dinas;

Disposisi,

dokumen, ATK

2 Bulan TFL telah

direkrut

10 Kepala Dinas mengeluarkan SK TFL

yang telah direkrut oleh Kepala


Permukiman;

ATK, dokumen

kontrak

2 Hari SK TFL

11 TFL melakukan tugas pendampingan

CPB terkait koordinasi dengan

Kelurahan mengenai usulan CPB

RTLH, melakukan sosialisasi,

verifikasi data CPB sebagaimana

Juknis Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Bantuan RTLH Kota

Berkas, ATK,

komputer, alat

transportasi,

peralatan lapangan

2 Bulan Laporan

hasilpend

ampingan

TFL

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

1

2 3




Tenaga

Fasil itator

Lapangan


12 Kepala Dinas menugaskan Kepala


Permukiman untuk memverifikasi

data yang diajukan oleh TFL;

Laporan

pendampingan,

disposisi, ATK

1 Hari Disposisi

untuk

verifikasi

data

13 Kepala bidang memverifikasi Data

yang diajukan, apabila terdapat

kekurangan/kesalahan data CPB

maka dikembalikan kepada TFL

untuk dilengkapi/diperbaiki, apabila

telah lengkap/sesuai maka diajukan

kepada Kepala Dinas;

Laporan

pendampingan,

ATK, berkas

2

Minggu

Hasil

verifikasi

data

14 Kepala Dinas mengajukan daftar CPB

yang telah diverifikasi kepada

Walikota untuk ditetapkan dalam

Surat Keputusan (SK) Walikota, dan

setelah SK terbit Kepala Dinas

memerintahkan Kepala Bidang

Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk menindaklanjuti;

Daftar CPB 2

Minggu

SK

Walikota

tentang

daftar

Penerima

Bantuan


Kawasan Permukiman membuat

daftar penerima bantuan RTLH

berdasarkan SK Walikota untuk

dibuatkan kontrak/perjanjian;

SK Walikota 1 Hari Daftar

Penerima

Bantuan,

kontrak


Kawasan Permukiman melakukan

pemilihan toko/penyedia bahan

bangunan sebagai penyalur bahan

bangunan;

Dokumen,

kontrak, daftar

Penerima Bantuan

1

Minggu

Adanya

penyedia

bahan

17 TFL mendampingi CPB membuat

Daftar Rencana Penggunaan Bahan

Bangunan (DRPBB) untuk diajukan

kepada KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran);

ATK, Komputer,

peralatan lapangan

4 Hari Daftar

DRPBB

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

32

4


Gambar. 3.21

SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (4): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Tenaga

Fasilitator

Lapangan



Kawasan Permukiman selaku KPA

melakukan permintaan/pemesanan

bahan bangunan berdasarkan DRPBB

kepada Toko/Penyedia bahan

bangunan;

Dokumen kontrak,

ATK

1 Hari Pemesana

n bahan

bangunan

19 Setelah Toko/Penyedia bahan

bangunan melakukan penyaluran

bahan bangunan, Kepala Bidang

Perumahan dan Kawasan

Permukiman selaku KPA,

Toko/Penyedia bahan bangunan dan

Penerima Bantuan melakukan

pemeriksaan bahan bangunan;

Dokumen, ATK,

daftar pemesanan

2 Hari Hasil

pemeriksa

an bahan

bangunan

20 Proses pembangunan/rehab rumah

oleh Penerima Bantuan didampingi

TFL dan Tim Teknis Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo;

Bahan bangunan 4

Minggu

Pembangu

nan /

rehab

selesai

21 Setelah proses pembangunan selesai

100%, Penerima Bantuan

melaporkan Kepada Kepala Dinas

melalui dokumen;

ATK, komputer,

printer, dokumen

3 Hari Laporan

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

4


Selama Tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.145 unit, dengan rincian

sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas melalui APBD DAK – Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman sebanyak 223 unit;

b) Peningkatan Kualitas melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Reguler sebanyak 798 unit;

c) Pembangunan Baru melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Strategis sebanyak 111 unit;

d) Pembangunan Baru melalui APBD DAU – Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman sebanyak 13 unit.

Gambar. 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya

Untuk Dana APBD – DAK (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo), terealisasi sebanyak 223 unit dengan jenis penangananan Peningkatan

Kualitas (PK) Dengan rincian, sebagai berikut:

a) Kecamatan Kota Selatan :

i. Kelurahan Biawao, sebanyak 43 unit;

b) Kecamatan Hulonthalangi

i. Kelurahan Siendeng, sebanyak 49 unit;

ii. Kelurahan Donggala, sebanyak 57 unit;

c) Kecamatan Dumbo Raya

i. Kelurahan Bugis. Sebanyak 33 unit;

ii. Kelurahan Leato Utara, sebanyak 41 unit.

Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya – Strategis dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB)

terealisasi sebanyak 111 unit dengan rincian, sebagai berikut:


a) Kecamatan Kota Barat :

i. Kelurahan Buladu, sebanyak 20 unit;

ii. Kelurahan Tenilo, sebanyak 21 unit;

b) Kecamatan Kota Utara

i. Kelurahan Dembe Jaya, sebanyak 25 unit;

c) Kecamatan Hulonthalangi

i. Kelurahan Pohe, sebanyak 20 unit;

d) Kecamatan Sipatana

i. Kelurahan Bulotadaa Barat, sebanyak 25 unit.

Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya – Reguler dengan jenis penanganan Peningkatan Kualitas (PK)

terealisasi sebanyak 798 unit dengan rincian, sebagai berikut:

a) Kecamatan Kota Tengah :

i. Kelurahan Dulalowo Timur, sebanyak 67 unit;

ii. Kelurahan Dulalowo, sebanyak 24 unit;

iii. Kelurahan Liluwo, sebanyak 22 unit;

iv. Kelurahan Paguyaman, sebanyak 18 unit;

v. Kelurahan Wumialo, sebanyak 100 unit;

vi. Keluarahan Pulubala, sebanyak 29 unit.

b) Kecamatan Dungingi

i. Kelurahan Huangobotu, sebanyak 87 unit;

ii. Kelurahan Libuo, sebanyak 49 unit;

iii. Kelurahan Tuladenggi, sebanyak 23 unit.

c) Kecamatan Kota Timur

i. Kelurahan Tamalate, sebanyak 31 unit;

ii. Kelurahan Padebuolo, sebanyak 81 unit;

iii. Kelurahan Moodu, sebanyak 50 unit;

iv. Kelurahan Heledulaa Utara, sebanyak 38 unit;

v. Kelurahan Heledulaa Selatan, sebanyak 20 unit;

vi. Kelurahan Ipilo, sebanyak 57 unit.

d) Kecamatan Kota Utara

i. Kelurahan Wongkaditi Timur, sebanyak 35 unit.

e) Kecamatan Kota Selatan

i. Kelurahan Limba U1, sebanyak 47 unit

f) Kecamatan Hulonthalangi

i. Kelurahan Tanjung Kramat, sebanyak 20 unit


Sedangkan, melalui Dana APBD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman) terealisasi 13 unit dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB).

Dengan rincian sebagai berikut:

a) Kecamatan Kota Barat :

i. Kelurahan Lekobalo, sebanyak 1 unit;

b) Kecamatan Kota Tengah

i. Kelurahan Liluwo, sebanyak 1 unit;

c) Kecamatan Dungingi

i. Kelurahan Libuo, sebanyak 3 unit;

ii. Kelurahan Tomulabutao Selatan, sebanyak 1 unit;

d) Kecamatan Kota Utara

i. Kelurahan Wongkaditi Timur, sebanyak 1 unit;

e) Kecamatan Kota Selatan

i. Kelurahan Limba B, sebanyak 5 unit;

f) Kecamatan Hulonthalangi

i. Kelurahan Pohe, sebanyak 1 unit

Gambar. 3.23 Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru, Pohe – Hulonthalangi

Sehingga, berikut ini tabel untuk penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dari

berbagai sumber dana dengan total terealisasi di tahun 2018 sebanyak 1.145 unit. Dengan

rincian sebagai berikut:


Tabel. 3.10 Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018

Keterangan: PK = Peningkatan Kualitas

PB = Peningkatan Baru

Sumber Data: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018

JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB

1.145 1.021 124 223 223 - 111 - 111 798 798 - 13 - 13

1 Kecamatan Kota Barat 42 - 42 - - - 41 - 41 - - - 1 - 1

Kelurahan Buladu 20 - 20 - - - 20 - 20 - - - - - -

Kelurahan Buliide - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Dembe I - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Lekobalo 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 1

Kelurahan Molosipat W - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Pilolodaa - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Tenilo 21 - 21 - - - 21 - 21 - - - - - -

2 Kecamatan Kota Tengah 261 260 1 - - - - - - 260 260 - 1 - 1

Kelurahan Dulalowo Timur 67 67 - - - - - - - 67 67 - - - -

Kelurahan Dulalowo 24 24 - - - - - - - 24 24 - - - -

Kelurahan Liluwo 23 22 1 - - - - - - 22 22 - 1 - 1

Kelurahan Paguyaman 18 18 - - - - - - - 18 18 - - - -

Kelurahan Wumialo 100 100 - - - - - - - 100 100 - - - -

Kelurahan Pulubala 29 29 - - - - - - - 29 29 - - - -

3 Kecamatan Dungingi 163 159 4 - - - - - - 159 159 - 4 - 4

Kelurahan Tomulabutao - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Huangobutu 87 87 - - - - - - - 87 87 - - - -

Kelurahan Libuo 52 49 3 - - - - - - 49 49 - 3 - 3

Kelurahan Tomulabutao Selatan 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1

Kelurahan Tuladenggi 23 23 - - - - - - - 23 23 - - - -

4 Kecamatan Kota Timur 277 277 - - - - - - - 277 277 - - - -

Kelurahan Tamalate 31 31 - - - - - - - 31 31 - - - -

Kelurahan Padebuolo 81 81 - - - - - - - 81 81 - - - -

Kelurahan Moodu 50 50 - - - - - - - 50 50 - - - -

Kelurahan Heledulaa Utara 38 38 - - - - - - - 38 38 - - - -

Kelurahan Heledulaa Selatan 20 20 - - - - - - - 20 20 - - - -

Kelurahan Ipilo 57 57 - - - - - - - 57 57 - - - -

5 Kecamatan Kota Utara 61 35 26 - - - 25 - 25 35 35 - 1 - 1

Kelurahan Dulomo Selatan - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Dembe II - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Dembe Jaya 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -

Kelurahan Dulomo Utara - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Wongkaditi Timur 36 35 1 - - - - - - 35 35 - 1 - 1

Kelurahan Wongkaditi Barat - - - - - - - - - - - - - - -

6 Kecamatan Kota Selatan 95 90 5 43 43 - - - - 47 47 - 5 - 5

Kelurahan Biawao 43 43 - 43 43 - - - - - - - - - -

Kelurahan Biawu - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Limba B 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5

Kelurahan Limba U I 47 47 - - - - - - - 47 47 - - - -

Kelurahan Limba U II - - - - - - - - - - - - - - -

7 Kecamatan Hulontalangi 147 126 21 106 106 - 20 - 20 20 20 - 1 - 1

Kelurahan Tenda - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Tanjung Kramat 20 20 - - - - - - - 20 20 - - - -

Kelurahan Siendeng 49 49 - 49 49 - - - - - - - - - -

Kelurahan Donggala 57 57 - 57 57 - - - - - - - - - -

Kelurahan Pohe 21 - 21 - - - 20 - 20 - - - 1 - 1

8 Kecamatan Dumbo Raya 74 74 - 74 74 - - - - - - - - - -

Kelurahan Botu - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Bugis 33 33 - 33 33 - - - - - - - - - -

Kelurahan Leato Selatan - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Leato Utara 41 41 - 41 41 - - - - - - - - - -

Kelurahan Talumolo - - - - - - - - - - - - - - -

9 Kecamatan Sipatana 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -

Kelurahan Bulotadaa Barat 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -

Kelurahan Bulotadaa Timur - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Molosipat U - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Tanggikiki - - - - - - - - - - - - - - -

Kelurahan Tapa - - - - - - - - - - - - - - -

APBD

MAHYANI 2018

JUMLAH

NO LOKASI

TOTAL

PENANGANAN

APBN

DAK

PK 2018

APBN BSPS

STRATEGIS

PB 2018

APBN BSPS

REGULER

PK 2018


Jika melihat data diatas, maka Jumlah Kawasan Rumah Tidak Layak Huni yang

tertangani sebanyak 9 kawasan, dari target 7 kawasan yang tercantum dalam Perjanjian

Kinerja Eselon III, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dapat disimpulkan, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang telah tertangani selang

tahun 2013 s/d 2017

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

= [𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 2013 𝑠𝑑⁄ 2016] + [𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 2017 + 2018]

= [624 𝑢𝑛𝑖𝑡] + [(123 𝑢𝑛𝑖𝑡) + (1.145 𝑢𝑛𝑖𝑡)]

= 𝟏. 𝟖𝟗𝟐 𝒖𝒏𝒊𝒕

Sedangkan, total rumah tidak layak huni, berdasarkan RENSTRA Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman selang Tahun 2014 – 2019 sejumlah,

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

= [𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 2013 − 2016] + [𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑚 2017]

= [624 𝑢𝑛𝑖𝑡] + [3.003 𝑈𝑛𝑖𝑡]

= 𝟑. 𝟔𝟐𝟕 𝒖𝒏𝒊𝒕

Sehingga untuk menghitung Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani,

adalah sebagai berikut:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

= [𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖


= [ 1.892 𝑢𝑛𝑖𝑡

3.627 𝑢𝑛𝑖𝑡] × 100%

= 52,16 %

Jika Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu. Capaian tahun lalu, mengambil data dari Dinas Pekerjaaan Umum dan

Kimpraswil.Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ini jika dibandingkan pada tahun

sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2016 s/d 2018

INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 RATA-RATA

PERTUMBUHAN

a. Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

100,00 % 100,41 % 106,02 % 2,01 %

b. Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

100,00 % 100,00 % 150,00 % 16,67 %

c. Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani

100,00 % 115,15 % 185,31 % 28,44 %


Untuk persentase pengurangan luasan kawasan kumuh mengalami kenaikan rata-

rata pertumbuhan sebesar 2,01%, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya (tahun 2017),

persentasenya pun diatas 100%, ditambah pula disetujuinya penanganan kawasan kumuh

melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) selain kawasan reguler menangani kawasan scaleup,

sehingga tahun 2018 capaian penanganan lebih dari target yang telah ditentukan.

Kemudian komunikasi antara stake holder terjalin baik, sehingga penanganan kawasan

kumuh terkoordinir dengan baik.

Sedangkan untuk persentase kawasan perumahan yang memadai mengalami

kenaikan rata – rata pertumbuhan sebesar 16,67%, hal ini dikarenakan Jumlah PSU yang

dikelola bertambah dan dalam kondisi yang memadai, sebelumnya hanya terdapat 1

kawasan yang memiliki PSU, saat ini sudah memiliki 2 kawasan, yaitu PSU Rumah Khusus

Nelayan di Leato Selatan, dan PSU permukiman Rumah Susun di Buliide.

Untuk persentase Rumah Layak Huni yang tertangani, mengalami kanaikan rata –

rata pertumbuhan sebesar 28,44%, hal ini karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman aktif dalam mencari dan membuat proposal penanganan rumah tidak layak

huni, sehingga berbagai stake holder yang menangani Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya, terutama dari Kementerian PUPR Dirjen Penyediaan Perumahan memiliki

perhatian lebih kepada hal tersebut.

Analisis Penyebab Penurunan dan kenaikan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang

akan dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta

alternatif solusi untuk sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI

Persentase pengurangan

luasan kawasan kumuh

43,50 % 40,88 % komunikasi antara

stake holder

terjalin baik

Tetap menjalin

komukasi,dan

koordinasi

dengan stake

holder terkait

Persentase Kawasan

Perumahan yang memadai

33,33 % 50,00 % Target yang

ditetapkan

melebihi yang

direncanakan,

yaitu 2 kawasan

PSU

Fokus kepada

pengembang

untuk segera

menyerahkan

PSU

Persentase Rumah Layak

Huni yang tertangani

28,15 % 52,16 % Aktif dalam

mencari informasi

terkait stake holder

yang menangani

BSPS, terutama

Mempertahankan

komunikasi dan

koordinasi

dengan

Kementerian


INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI

dari Kementerian

PUPR Dirjen

Penyediaan

Perumahan

PUPR, sekaligus

memperlihatkan

progres

pekerjaan sesuai

rencana

3.2.2. Sasaran 2

Tersedianya infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat

pelayanan

Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran ini, merupakan kinerja Bidang Penerangan

Perkotaan dan Permakaman Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah

ini.


Tersedianya infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan Tahun 2018

F. Persentase Kawasan Strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang

memadai

Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dikelola oleh Bidang Penerangan Jalan

Umum, mengalami perubahan dari data tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum telah dilakukan survey bersama

dengan PT.PLN (Persero) cabang Gorontalo pada akhir tahun 2018, guna mendapatkan

data awal yang valid tentang jumlah lampu yang ada di Kota Gorontalo. Hasil survey

tersebut dituangkan dalam aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo yang dapat

diakses http://pjukotagorontalo.online/

Dalam aplikasi tersebut memuat data Jumlah Lampu setiap kelurahan. Data Lampu

PJU tersebut terinci Kondisi Lampu, kondisi jaringan, tipe lampu, jenis lampu, total panel,

NO INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET


1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 76,00 88,00 115,79%

2 77,00 90,00 116,88%

3 78,00 94,00 120,51%

4 79,00 90,00 113,92%


1 33,00 33,33 101,00%

2 33,00 33,33 101,00%

3 33,00 33,33 101,00%

4 34,00 33,33 98,03%


Bukan IKU

A

Persentase kaw asan

strategis yang didukung

dengan sarana penerangan

jalan yang memadai

% 79,00 IKU

BPersentase TPU yang

terpelihara % 34,00

http://pjukotagorontalo.online/


dan jenis panel. Dalam aplikasi tersebut pun memuat kondisi lampu secara real time,

sehingga dapat diketahui kondisi lampu dan jaringan, serta dapat memuat pengaduan

masyarakat tentang lampu yang bermasalah setiap titik lampu secara online.

Gambar. 3.24 Interface Aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo

Dari aplikai tersebut, data jumlah PJU melalui Aplikasi PJU Kota Gorontalo diakhir

tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.13

Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2018

No Kecamatan Kondisi Lampu Jumlah

Lampu Aktif Tidak Aktif

1 Kota Utara 367 11 378

2 Kota Selatan 264 69 333

3 Kota Timur 373 53 426

4 Kota Barat 143 7 150

5 Kota Tengah 439 4 443

6 Dungingi 286 3 289

7 Sipatana 213 2 215

8 Hulonthalangi 149 36 185

9 Dumbo Raya 119 41 160

TOTAL 2.353 226

2.579 2.579

Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

tahun 2018


Jika dibandingkan Data Jumlah PJU Kota Gorontalo tahun 2017, dengan rincian pada

2 tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.14

Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2017



1 Kota Utara 201 47 248

2 Kota Selatan 434 39 473

3 Kota Timur 241 73 314

4 Kota Barat 148 41 189

5 Kota Tengah 384 38 422

6 Dungingi 246 17 263

7 Sipatana 164 26 190

8 Hulonthalangi 137 44 181

9 Dumbo Raya 100 28 128

TOTAL 2.055 353

2.408 2.408

Sumber Data: LKIP Perkim tahun 2017

Maka terdapat selisih jumlah lampu disetiap kecamatan dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel. 3.15

Selisih PJU tiap kecamatan di Kota Gorontalo antara Tahun 2017 dan 2018



1 Kota Utara 166 (36) 130

2 Kota Selatan (170) 30 (140)

3 Kota Timur 132 (20) 112

4 Kota Barat (5) (34) (39)

5 Kota Tengah 55 (34) 21

6 Dungingi 40 (14) 26

7 Sipatana 49 (24) 25

8 Hulonthalangi 12 (8) 4

9 Dumbo Raya 19 13 32

TOTAL 298 (127)

171 171


tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa selisih yang cukup banyak, hal tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kecamatan Kota Utara, mengalami ketambahan 130 (seratus tiga puluh) titik PJU,

hal ini disebabkan ada beberapa calon anggota legislatif yang memasang sendiri PJU


di Lingkungannya untuk konstituennya, sehingga mengalami penambahan yang

palling signifikan, terutama pada kelurahan Dulomo Utara dan Dulomo Selatan.

2) Kecamatan Kota Selatan, mengalami kekurangan 140 (seratus empat puluh) titik

PJU, hal ini disebabkan ada pembangunan jalan dibeberapa ruas jalan, sehingga

diadakan pemindahan tiang listrik oleh pihak PT.PLN (Persero) wilayah Gorontalo,

disamping itu, pada wilayah tersebut belum memiliki jaringan PJU, sehingga PJU

diwilayah tersebut belum dipasang kembali. Paling banya di Kelurahan Limba B.

Sepanjang tahun terdapat pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang

dilakukan pada Triwulan IV pada Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut sebagai

berikut:

a) Pengadaan dengan tiang lampu jalan, sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai

berikut:

i. Kecamatan Sipatana 4 titik

ii. Kecamatan Kota Timur 1 titik

iii. Kecamatan Kota Tengah 4 titik

iv. Kecamatan Kota Barat 12 titik

v. Kecamatan Dungingi 4 titik

b) Pengadaan tanpa tiang lampu jalan, sebanyak 65 unit dengan rincian sebagai

berikut:

i. Kecamatan Sipatana 1 titik

ii. Kecamatan Kota Utara 6 titik

iii. Kecamatan Kota Timur 9 titik

iv. Kecamatan Kota Tengah 22 titik

v. Kecamatan Kota Selatan 10 titik

vi. Kecamatan Kota Barat 8 titik

vii. Kecamatan Dungingi 8 titik

viii. Kecamatan Dumbo Raya 1 titik

Disamping itu Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan Umum untuk migrasi lampu Penerangan Jalan Umum dari PJU

Konvensional ke PJU LED sebanyak 212 (Dua Ratus Dua Belas) unit, dengan rincian

sebagai berikut:

a) Jalan Usman Isa 107 unit

b) Jalan Raja Eyato 79 unit

c) Jalan Yos Sudarso 26 unit


Gambar. 3.25 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Limba U II – Kota Selatan

Tahun 2018

Data pada tabel diatas jumlah PJU terdapat jumlah 2.353 titik PJU dalam kondisi

baik (tidak rusak). Namun sesuai kondisi sebenarnya dilapangan masih banyak PJU yang

padam, hal ini diakibatkan defisit daya listrik, sehingga pihak PT. PLN (Persero) lebih

mengutamakan aliran listrik untuk rumah/bangunan pemerintah dibandingkan Penerangan

Jalan Umum.

Selama tahun 2018, Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

melakukan pemeliharaan PJU setiap bulannya di masing-masing kecamatan, hal ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.16 Realisasi Pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Per Bulan - Tiap Kecamatan Selang Tahun 2018

N

O BULAN

KECAMATAN JUMLAH

P'KERJAA

N KU KS KT KB KE DG SP HL DR

1 Januari - 1 - - 9 4 1 - 3 18

2 Februari 3 1 1 - 3 1 2 - - 11

3 Maret 1 1 2 1 3 3 1 1 2 15

4 April 10 13 1 2 17 3 - 3 - 49

5 Mei 1 3 1 1 2 3 3 1 3 18

6 Juni 4 2 3 1 3 1 - 1 - 15

7 Juli 2 8 7 2 3 8 - 3 - 33

8 Agustus - 2 4 2 5 6 3 5 3 30

9 September 1 5 - 1 1 6 1 1 - 16

10 Oktober 1 3 1 2 3 3 - 1 1 15

11 November 4 1 1 3 1 4 1 1 1 17

12 Desember 3 - 1 1 5 1 1 - - 12

Total 30 40 22 16 55 43 13 17 13 249


Keterangan Tabel: KU = Kota Utara; KS = Kota Selatan; KT = Kota Timur; KB = Kota Barat;

KE = Kota Tengah; DG = Dungingi; SP = Sipatana; HL = Hulonthalangi;

DR = Dumbo Raya

Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum tahun 2018

Gambar. 3.26 Kegiatan pemeliharaan Lampu dan Panel PJU

Sehingga berdasarkan dua tabel diatas, didapatkan Jumlah Penerangan Jalan

Umum yang mengalami perbaikan sepanjang tahun 2018. Kota Gorontalo memiliki 50

Kelurahan atau kawasan, sehingga kawasan yang memiliki sarana penerangan yang baik

adalah kawasan yang memiliki sarana PJU dengan persentase diatas 70% kondisi aktif

dari total Lampu PJU di Kawasan tersebut. Tabel berikut ini adalah kondisi Lampu PJU

setiap bulannya.

Tabel. 3.17 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota Gorontalo

per Triwulan selama Tahun 2018

NO BULAN Kondisi Lampu

Aktif Dipelihara Tidak Aktif jumlah

0 Desember 2017 2.019 36 353 2.408

1 Januari 2.056 18 334 2.408

2 Februari 2.072 11 325 2.408

3 Maret 2.086 15 307 2.408

4 April 2.053 49 306 2.408

5 Mei 2.100 18 290 2.408


NO BULAN Kondisi Lampu

Aktif Dipelihara Tidak Aktif jumlah

6 Juni 2.111 15 282 2.408

7 Juli 2.110 33 265 2.408

8 Agustus 2.116 30 262 2.408

9 September 2.150 16 242 2.408

10 Oktober 2.155 15 238 2.408

11 November 2.164 17 227 2.408

12 Desember 2.341 12 226 2.579


tahun 2018

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat pula jumlah Lampu PJU yang aktif dan tidak

aktif selang bulan Maret 2018 (triwulan I), Juni 2018 (triwulan II), September 2018 (Triwulan

III), serta Desember 2018 (triwulan IV), dengan rincian sebagai berikut:

1) Triwulan I, Aktif PJU : 2.101 PJU; Tidak Aktif : 307 PJU

2) Triwulan II, Aktif PJU : 2.126 PJU; Tidak Aktif : 282 PJU

3) Triwulan III, Aktif PJU : 2.166 PJU; Tidak Aktif : 242 PJU

4) Triwulan IV, Aktif PJU : 2.353 PJU; Tidak Aktif : 226 PJU

Hal ini untuk menetukan jumlah kawasan yang memiliki PJU dalam kondisi

baik/prima untuk dibandingkan dengan total kawasan, yaitu sebanyak 50 Kelurahan atau

kawasan. Realisasi Berikut ini adalah data Lampu PJU setiap triwulan, berdasarkan tabel

diatas.


Tabel. 3.18 Data kondisi Lampu PJU setiap triwulan per kelurahan

Tahun 2018

No Kecamatan Kelurahan

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

% Aktif

Tidak Aktif

jumlah Aktif Tidak Aktif



jumlah

1 Sipatana Bulotadaa Barat 32 7 39 82,05% 32 7 39 82,05% 33 6 39 84,62% 38 - 38 100,00%

2 Sipatana Bulotadaa Timur 35 8 43 81,40% 35 8 43 81,40% 36 7 43 83,72% 32 - 32 100,00%

3 Sipatana Molosipat U 11 2 13 84,62% 11 2 13 84,62% 11 2 13 84,62% 23 - 23 100,00%

4 Sipatana Tanggikiki 24 2 26 92,31% 24 2 26 92,31% 24 2 26 92,31% 62 2 64 96,88%

5 Sipatana Tapa 62 7 69 89,86% 62 7 69 89,86% 63 6 69 91,30% 58 - 58 100,00%

6 Kota Utara Wongkaditi Barat 48 15 63 76,19% 53 10 63 84,13% 53 10 63 84,13% 100 2 102 98,04%

7 Kota Utara Wongkaditi Timur 27 8 35 77,14% 27 8 35 77,14% 28 7 35 80,00% 80 - 80 100,00%

8 Kota Utara Dembe II 33 2 35 94,29% 33 2 35 94,29% 33 2 35 94,29% 24 - 24 100,00%

9 Kota Utara Dembe Jaya 76 1 77 98,70% 76 1 77 98,70% 76 1 77 98,70% 50 - 50 100,00%

10 Kota Utara Dulomo Selatan 12 7 19 63,16% 12 7 19 63,16% 13 6 19 68,42% 61 7 68 89,71%

11 Kota Utara Dulomo Utara 12 8 20 60,00% 12 8 20 60,00% 13 7 20 65,00% 52 2 54 96,30%

12 Kota Timur Heledulaa Selatan 45 21 66 68,18% 50 16 66 75,76% 50 16 66 75,76% 66 19 85 77,65%

13 Kota Timur Heledulaa Utara 42 15 57 73,68% 47 10 57 82,46% 47 10 57 82,46% 26 5 31 83,87%

14 Kota Timur Ipilo 67 6 73 91,78% 67 6 73 91,78% 68 5 73 93,15% 92 18 110 83,64%

15 Kota Timur Moodu 30 6 36 83,33% 30 6 36 83,33% 31 5 36 86,11% 54 2 56 96,43%

16 Kota Timur Padebuolo 41 7 48 85,42% 41 7 48 85,42% 42 6 48 87,50% 88 5 93 94,62%

17 Kota Timur Tamalate 28 5 33 84,85% 28 5 33 84,85% 29 4 33 87,88% 47 4 51 92,16%

18 Kota Tengah Dulalowo 52 5 57 91,23% 52 5 57 91,23% 53 4 57 92,98% 43 1 44 97,73%

19 Kota Tengah Dulalowo Timur 84 10 94 89,36% 89 5 94 94,68% 90 4 94 95,74% 83 1 84 98,81%

20 Kota Tengah Liluwo 67 3 70 95,71% 67 3 70 95,71% 68 2 70 97,14% 84 2 86 97,67%

21 Kota Tengah Paguyaman 19 3 22 86,36% 19 3 22 86,36% 20 2 22 90,91% 64 - 64 100,00%

22 Kota Tengah Pulubala 119 8 127 93,70% 119 8 127 93,70% 120 7 127 94,49% 101 - 101 100,00%

23 Kota Tengah Wumialo 49 3 52 94,23% 49 3 52 94,23% 50 2 52 96,15% 64 - 64 100,00%

24 Kota Selatan Biawao 55 7 62 88,71% 55 7 62 88,71% 56 6 62 90,32% 26 12 38 68,42%

25 Kota Selatan Biawu 53 7 60 88,33% 53 7 60 88,33% 54 6 60 90,00% 31 2 33 93,94%

26 Kota Selatan Limba B 166 5 171 97,08% 166 5 171 97,08% 167 4 171 97,66% 59 13 72 81,94%


No Kecamatan Kelurahan

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

%

Kondisi Lampu

% Aktif

Tidak Aktif




jumlah

27 Kota Selatan Limba U II 103 11 114 90,35% 108 6 114 94,74% 109 5 114 95,61% 75 27 102 73,53%

28 Kota Selatan Limba U I 63 3 66 95,45% 63 3 66 95,45% 64 2 66 96,97% 73 15 88 82,95%

29 Kota Barat Buladu 27 5 32 84,38% 27 5 32 84,38% 28 4 32 87,50% 58 1 59 98,31%

30 Kota Barat Buliide 29 3 32 90,63% 29 3 32 90,63% 30 2 32 93,75% 24 2 26 92,31%

31 Kota Barat Dembe I 17 4 21 80,95% 17 4 21 80,95% 18 3 21 85,71% 11 - 11 100,00%

32 Kota Barat Lekobalo 6 2 8 75,00% 6 2 8 75,00% 6 2 8 75,00% 4 - 4 100,00%

33 Kota Barat Molosipat W 33 9 42 78,57% 33 9 42 78,57% 34 8 42 80,95% 27 2 29 93,10%

34 Kota Barat Pilolodaa 13 8 21 61,90% 13 8 21 61,90% 14 7 21 66,67% 3 1 4 75,00%

35 Kota Barat Tenilo 26 7 33 78,79% 26 7 33 78,79% 27 6 33 81,82% 16 1 17 94,12%

36 Hulonthalangi Donggala 25 7 32 78,13% 25 7 32 78,13% 26 6 32 81,25% 19 - 19 100,00%

37 Hulonthalangi Pohe 25 5 30 83,33% 25 5 30 83,33% 26 4 30 86,67% 5 29 34 14,71%

38 Hulonthalangi Siendeng 28 7 35 80,00% 28 7 35 80,00% 29 6 35 82,86% 40 - 40 100,00%

39 Hulonthalangi Tanjung Kramat 22 7 29 75,86% 22 7 29 75,86% 23 6 29 79,31% 15 1 16 93,75%

40 Hulonthalangi Tenda 46 9 55 83,64% 46 9 55 83,64% 47 8 55 85,45% 70 6 76 92,11%

41 Dungingi Huangobotu 51 4 55 92,73% 51 4 55 92,73% 52 3 55 94,55% 78 2 80 97,50%

42 Dungingi Libuo 66 5 71 92,96% 66 5 71 92,96% 67 4 71 94,37% 71 - 71 100,00%

43 Dungingi Tomulabutao 77 3 80 96,25% 77 3 80 96,25% 78 2 80 97,50% 34 - 34 100,00%

44 Dungingi Tomulabutao Selatan 22 3 25 88,00% 22 3 25 88,00% 23 2 25 92,00% 64 - 64 100,00%

45 Dungingi Tuladenggi 30 2 32 93,75% 30 2 32 93,75% 30 2 32 93,75% 39 1 40 97,50%

46 Dumbo Raya Botu 9 5 14 64,29% 9 5 14 64,29% 10 4 14 71,43% 14 7 21 66,67%

47 Dumbo Raya Bugis 51 7 58 87,93% 51 7 58 87,93% 52 6 58 89,66% 44 8 52 84,62%

48 Dumbo Raya Leato Selatan 16 7 23 69,57% 16 7 23 69,57% 17 6 23 73,91% 16 8 24 66,67%

49 Dumbo Raya Leato Utara 14 4 18 77,78% 14 4 18 77,78% 15 3 18 83,33% 17 5 22 77,27%

50 Dumbo Raya Talumolo 13 2 15 86,67% 13 2 15 86,67% 13 2 15 86,67% 28 13 41 68,29%

JUMLAH 2.101 307 2.408 87,25% 2.126 282 2.408 88,29% 2.166 242 2.408 89,95% 2.353 226 2.579 91,24%



Berdasarkan tabel diatas, dengan menghitung jumlah kawasan yang memiliki

persentase diatas 70,00% (kolom berwarna hijau), maka dapat direkap menjadi tabel

dibawah ini.

Tabel. 3.19 Rekapitulasi Kawasan Lampu PJU kondisi baik

Tahun 2017

No Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Jumlah Kawasan berkondisi baik

44 Kawasan 45 kawasan 47 kawasan 45 kawasan

2 Jumlah Kawasan 50 kawasan 50 kawasan 50 kawasan 50 kawasan

Persentase 88,00 % 90,00 % 94,00 % 90,00 %


Untuk mendapatkan Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana

penerangan jalan yang baik pada akhir tahun 2018, dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐢𝐤

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛× 100%

=45 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛

50 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%

= 𝟗𝟎, 𝟎𝟎%

G. Persentase TPU Yang Terpelihara

Jumlah TPU yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

pada tahun 2018, sebanyak 3 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TPU Buliide (1 Kawasan)

Terletak kelurahan Buliide,

Kecamatan Kota Barat di satu titik

lokasi dengan Luas = 30.000 M2

Fasilitas yang ada : -

Gambar. 3.27 TPU Buliide


2. TPU Pohe (1 Kawasan)

Terletak kelurahan Pohe, Kecamatan

Hulonthalangi, di satu titik lokasi dengan Luas =

7.200 M2

Fasilitas yang ada : -

Gambar. 3.28 TPU Pohe

menurut

3. TPU Bulotadaa Barat (1 kawasan)

Terletak kelurahan

Bulotadaa Barat,

Kecamatan Sipatana,

satu titik lokasi dengan

Luas 4.657 M2. (hibah

Pemerintah Provinsi

3.125 m2).

Fasilitas yang ada: Akses

Jalan Mudah dan

Terjangkau.

Gambar. 3.29 TPU Bulotadaa Barat

Berdasarkan data - data diatas, total kawasan TPU yang dikelola Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selama tahun 2018 sebanyak 3

kawasan, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.


Tabel. 3.20 Jumlah dan Kawasan TPU yang dikelola

Tahun 2018

NAMA TPU LOKASI JUMLAH LUAS

TPU Buliide Kelurahan Buliide 1 kawasan 30.000 m2

TPU Pohe Kelurahan Pohe 1 kawasan 7.200 m2

TPU Bulotadaa Barat Kelurahan Bulotadaa Barat 1 kawasan 4.657 m2

JUMLAH RTH 3 kawasan 41.857 m2


Merujuk pada data kondisi eksisting Tempat Permakaman Umum (TPU) diatas,

maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, khususnya

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum telah menetapkan Klasifikasi

Tempat Permakaman Umum (TPU) berdasarkan kondisi, guna menilai Persentase TPU

yang terpelihara. Rincian klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel. 3.21 Klasifikasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Kondisi

Tahun 2018

No KLASIFIKASI

ANGKA KONDISI RTH

PENJELASAN ANGKA

KET.

BAIK KURANG

BAIK TIDAK BAIK

1 Perencanaan Pembangunan 3 2 1 3. Sudah berbentuk DED 2. sudah berbentuk RAB 1. Belum ada RAB / DED

2 Lokasi 3 2 1 3. Sangat Representatif 2. Representatif 1. Tidak Representatif

3 Kondisi Tanah 3 2 1 3. Tanah 2. Pasir 1. Batu

4 Pemeliharaan 3 2 1 3. Terpelihara Baik 2. Pernah dilakukan pemeliharaan 1. Belum pernah dilakukan

5 Penanganan 3 2 1 3. Sudah ada penanganan 2. Butuh bantuan CSR 1. Belum Ada Penanganan

6 Keluasan 3 2 1 3. > 10.000 m2

2. 5.000 m2< x < 10.000m2

1. < 5.000 m2

7 Fasilitas Lain 3 2 1

3. Ada Pagar/Pot Pelindung Tanaman 2. Tanaman tidak terlindungi Pagar/Pot secara keseluruhan 1. Tidak Ada Pagar/Pot Pelindung

Tanaman

TOTAL SKOR ≤ 24 ≤ 16 ≤ 8

Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2017

Sehingga, Penilaian Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo berdasarkan klasifikasi

angka selang tahun 2018 setiap triwulan dapat dilihat berdasarkan tabel - tabel dibawah ini.


Tabel. 3.22 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan I

Tahun 2018

No NAMA TPU

JU

ML

AH

KLASIFIKASI TPU

JU

ML

AH

KL

AS

IFIK

AS

I

KONDISI TPU KET.

Pere

nc

an

aan

Lo

kasi

Ko

nd

isi

Ta

nah

Pem

eli

ha

raan

Pen

an

gan

an

Kelu

asan

Fa

silit

as L

ain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 TPU Buliide 1 kawasan 3 2 1 1 1 3 1 12 Kurang Baik

2 TPU Pohe 1 kawasan 1 1 1 1 1 1 1 7 Tidak Baik

3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 1 3 3 1 3 1 1 13 Kurang Baik

TOTAL 3 RTH

No Kondisi TPU Jumlah

TPU Capaian

TW1

1 Baik kawasan 0,00%

2 Kurang Baik 2 kawasan 66,67%

3 Tidak Baik 1 kawasan 33,33%

TOTAL 3 kawasan 100,00%


Tabel. 3.23 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan II

Tahun 2018

No NAMA TPU

JU

ML

AH

KLASIFIKASI TPU JU

ML

AH

KL

AS

IFIK

AS

I

KONDISI TPU KET.

Pere

nc

an

aan

Lo

kasi

Ko

nd

isi

Ta

nah

Pem

eli

ha

raan

Pen

an

gan

an

Kelu

asan

Fa

silit

as L

ain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 2 3 3 2 3 1 2 16 Baik

TOTAL 3 RTH


TPU Capaian

TW2

1 Baik 1 kawasan 33,33%






Tabel. 3.24 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan III

Tahun 2018

No NAMA TPU

JU

ML

AH

KLASIFIKASI TPU

JU

ML

AH

KL

AS

IFIK

AS

I

KONDISI TPU KET.

Pere

nc

an

aan

Lo

kasi

Ko

nd

isi

Ta

nah

Pem

eli

ha

raan

Pen

an

gan

an

Kelu

asan

Fa

silit

as L

ain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




TOTAL 3 RTH


TPU Capaian

TW3






Tabel. 3.25 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan IV

Tahun 2018

No NAMA TPU

JU

ML

AH

KLASIFIKASI TPU JU

ML

AH

KL

AS

IFIK

AS

I

KONDISI TPU KET.

Pere

nc

an

aan

Lo

kasi

Ko

nd

isi

Ta

nah

Pem

eli

ha

raan

Pen

an

gan

an

Kelu

asan

Fa

silit

as L

ain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




TOTAL 3 RTH


TPU Capaian

TW4







Berdasarkan data - data pada tabel diatas, jumlah Tempat Pemakaman Umum

dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018 sebanyak 1 Kawasan (33,33%) dari Total TPU

yang dikelola sebanyak 3 Kawasan.

Tabel. 3.26 Rekapitulasi Tempat Pemakaman Umum kondisi baik

Tahun 2018

No Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Jumlah TPU berkondisi baik

1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan

2 Jumlah TPU 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan

Persentase 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

Sehingga dapat dihitung Persentase TPU yang terpelihara, dengan menggunakan

rumus.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐏𝐔 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑈 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑈× 100%

=1 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛

3 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%

= 𝟑𝟑, 𝟑𝟑%

Pemeliharaan Tempat Permakaman Umum selama tahun 2018 dilakukan hanya

pada TPU Bulotadaa Barat, berupa pemangkasan rumput, pembuatan pagar pembatas

sementara, serta pembuatan DED TPU Bulotadaa Barat.

Gambar. 3.30 DED TPU Bulotadaa Barat


Sedangkan TPU Buliide, pemeliharaan dilakukan berupa pematangan lahan secara

manual, inipun tidak maksimal dikarenakan lahan di lokasi tersebut berupa bebatuan. DED

pun sudah dibuat untuk pembangunan TPU di Buliide.

Gambar. 3.31 DED TPU Buliide

Pada akhir tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tentang

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman, didalam PERDA ini mengatur salah satunya,

kepada pengembang perumahan untuk menyiapkan 3 persen dari Luas Perumahan

tersebut untuk dijadikan lahan pemakaman. Selain itu, mengajak masyarakat untuk beralih

menggunakan TPU bukan di halaman rumah mereka.

Gambar. 3.32 Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Permakaman


Masih adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berkondisi tidak baik, Seksi

Permakaman melakukan invetarisasi TPU yang kelola secara mandiri oleh masyarakat

Kota Gorontalo, untuk memungkinkan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

Dari hasil pendataan, di Kota Gorontalo terdapat 81 Tempat Pemakaman yang

dikelola secara mandiri oleh masyarakat, terutama Keluarga yang ditinggalkan, dengan

total luas lahan mencapai 79.220 m2, namun Tempat Pemakaman Keluarga ini masih

berdekatan dengan rumah sanak saudara, sehingga tidak layak untuk dijadikan Tempat

Pemakaman Umum. Seperti yang nampak pada gambar dibawah ini.

Gambar. 3.33 Kegiatan Peninjauan TPU Keluarga di Kecamatan Hulonthalangi

Jika Membandingkan antara pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun

sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum Tahun 2016 s/d 2018

INDIKATOR SASARAN 2016 2017 2018 RATA-RATA

PERTUMBUHAN


109,53% 105,26% 113,92% 1,46%


100,00% 101,00% 98,03% (0,66%)

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang

baik mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14%, hal ini disebabkan

Jumlah PJU tidak aktif meningkat dibandingkan dengan tahun, karena minimnya anggaran

pemeliharaan lampu PJU.


Untuk indikator kinerja Persentase TPU yang terpeihara mengalami kenaikan rata-

rata pertumbuhan sebesar 0,50%, disebabkan TPU Bulotadaa Barat telah memiliki DED,

mendapatkan pemeliharaan serta akan mendapatkan penanganan di tahun 2018.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta

alternatif solusi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Tahun 2017

INDIKATOR SASARAN TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI


79,00 % 90,00 % Kawasan yang ada dalam kondisi terbaik, walaupun jumlah Lamputidak aktif menigkat

Merasionalkan anggaran pemeliharaan Lampu PJU pada tahun berikutnya


34,00 % 33,33 % Adanya Komitmen Bidang dalam mewujudkan kinerja ditanganinya sangat tinggi

Melaksanakan hasil Perencanaan pada tahun berikutnya

3.2.3 Sasaran 3

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

Analisis Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.29 Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Tahun 2018

NO INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUNAN TRIWULAN TARGET REALISASI CAPAIAN

F

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai 76,00

1 76,00 63,26 83,24%

2 76,00 63,26 83,24%

3 76,00 63,26 83,24%

4 79,00 77,37 97,94%



F. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi 9 (sembilan) prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil

setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud

dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan

untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak

bergerak (gedung).


Pelaksanaan dan Teknik Survei mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan

a. Penetapan pelaksana

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota

Gorontalo dilaksanakan secara swakelola oleh tim yang dibentuk dengan

Keputusan walikota Nomor : 75/28/I/2018 tentang Pembentukan Tim Survei

Kepuasan Masyarakat di kota Gorontalo.

b. Penyiapan bahan

i. Kuesioner

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner

sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima

pelayanan.

ii. Bagian dari kuesioner

Kuesioner secara umum terbagi dalam :

Bagian I : Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama

instansi yang dilakukan survei

Bagian II : Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden,

antara lain : jenis kelamin, usia, pendidikan dan

pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis

profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian)

responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu

dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden

saat disurvei.

Bagian III : Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang

terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang

terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda

(pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak

terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan

dengan jawaban bebas, dimana responden dapat

menyampaikan pendapat, saran kritik dan apresiasi.

iii. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalm

kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan

jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan

tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari

sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.


Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1

2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2

3) Baik, diberi nilai persepsi 3

4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

c. Penetapan responden, lokasi, dan waktu dan pengumpulan data

i. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan,

tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara

acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing

unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dapat menggunakan

tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Responden pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

berjumlah 92 orang.

ii. Lokasi

Lokasi pengumpulan data adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

iii. Waktu

Waktu pelaksanaan survei dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel. 3.30 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Tahun 2018

No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

1 Persiapan 3 Januari 2018

2 Pengumpulan Data 1 s/d 15 Agustus 2018

3 Pengolahan Data Indeks 28 September 2018

4 Penyusunan dan Pelaporan Hasil 26 Oktober 2018

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, ditanyakan kepada

masyarakat penerima layanan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah

ditetapkan.

b. Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan oleh penerima layanan dan hasilnya

dikumpulkan oleh pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo yang selanjutnya diserahkan ke Bagian


Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, untuk diolah menjadi laporan

survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018.

3. Pengolahan Data

a. Metode pengolahan data

Pengolahan data menggunakan pengukuran Skala Likert, setiap pertanyaan

survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam

penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan

yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai

penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟=

1

9= 0,11

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

𝑆𝐾𝑀 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖× 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100

maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus sebagai berikut:

𝑆𝐾𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 25

Tabel. 3.31 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan

dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI

PERSEPSI

NILAI INTERVAL

(NI)

NILAI INTERVAL

KONVERSI

(NIK)

MUTU

PELAYANAN

(x)

KINERJA UNIT

PELAYANAN

(y)

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik


b. Pengolahan Data Survei

i. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program

komputer/sistem data base.

ii. Pengolahan secara manual

✓ Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam

formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan usur 9 (U9);

✓ Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan ada;ah sebagai berikut :

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan

jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, selanjutnya untuk

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah

nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah

responden yang mengisi.

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur

pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur

pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan

dikalikan dengan 0,11 (apabil9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata

tertimbang.

2) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara

menjumlahkan 9 (sembilan unsur.

3) Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data

responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden

dan kecenderungan penerima layanan.

4. Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut pada Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

a. Analisa Hasil Survei

i. Profil Responden

pada Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang menjadi responden adalah

masyarakat yang telah memperoleh bantuan stimulan rumah swadaya,


penghuni rumah susun dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan

tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman.

Responden terbagi kedalam karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan

terakhir, dan pekerjaan utama, yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.32 Dominasi Karakteristik Responden di Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

NO Karakteristik

Dominasi

Keterangan Persentase

1 Umur 26-50 tahun 72,83%

2 Jenis Kelamin Perempuan 57,61%

3 Pendidikan Terakhir SMA 32,61%

4 Pekerjaan Utama Lainnya 59,78%

Dominasi masing-masing karakteristik responden di pelayanan publik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalodapat

dilihat pada tabel 3.30. dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung

diharapkan dapat mengetahui kerakteristik pengunjung secara

keseluruhan yang perlu mendapat perhatian secara khusus.

Tabel. 3.33

Karakteristrik Responden Menurut Umur

NO UMUR JUMLAH PERSENTASE

1 ≤ 25 tahun 2 2,17%

2 26 – 50 tahun 67 72,83%

3 ≥ 51 tahun 23 25%

JUMLAH 92 100,00 %


≤ 25 tahun 2,17%

26 – 50 tahun72,83%

≥ 51 tahun; 23; 25%

≤ 25 tahun 26 – 50 tahun ≥ 51 tahun

Laki laki; 42,29%

Perempuan; 57,61%

MENURUT JENIS KELAMIN

Laki laki Perempuan

Gambar. 3.34 Karakteristik Responden Menurut Umur

Tabel. 3.34 Karakteristrik Responden Menurut Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE

1 Laki-laki 39 42,39%

2 Perempuan 53 57,61%

JUMLAH 92 100 %

Gambar. 3.35 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin


Tabel. 3.35 Karakteristrik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Gambar. 3.36

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel. 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama

NO UMUR JUMLAH JUMLAH

1 PNS/TNI/Polri 8 8,70%

2 Pegawai Swasta 10 10,87%

3 Wiraswasta/Usahawan 19 20,65%

4 Pelajar/mahasiswa 0 0%

5 Lainnya 55 59,78%

JUMLAH 92 100%

Sd Kebawah28,26%

SMP 20,65%

SMA 32,61%

DI, DII, DIII, DIV2,17%

S1 13,04%

S2 Keatas 3,26%

PENDIDIKAN TERAKHIR

Sd Kebawah

SMP

SMA

DI, DII, DIII, DIV

S1

S2 Keatas

No. PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH PERSENTASE

1 Sd Kebawah 26 28,26%

2 SMP 19 20,65%

3 SMA 30 32,61%

4 DI, DII, DIII, DIV 2 2,17%

5 S1 12 13,04%

6 S2 Keatas 3 3,26%

Jumlah 92 100%


Gambar. 3.37 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

ii. Jawaban Responden per unsur Pelayanan

Tabel. 3.37 Jawaban Responden per unsur pelayanan

Jawaban responden per unsur pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo seperti pada tabel di atas dapat

diuraikan sebagai berikut:

a) Persyaratan pelayanan (U1) sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab

tidak sesuai, 15 responden (16,30%) menjawab kurang sesuai, 49

responden (53,26%) menjawab sesuai dan 27 responden (29,35%)

menjawab sangat sesuai.

b) Sistem, mekanisme dan prosedur pelayan (U2), sebanyak 2 responden

(2,17%) menjawab tidak mudah, 14 responden (15,22%) menjawab kurang

PNS/TNI/Polri8,70%

Pegawai Swasta10,87%

Wiraswasta/Usahawan

20,65%

Pelajar/mahasiswa0%

Lainnya59,78%

PNS/TNI/Polri

Pegawai Swasta

Wiraswasta/Usahawan

Pelajar/mahasiswa

Lainnya

NILAI

UNSUR

Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan (Orang

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

1 1 2 1 1 0 1 2 2 2

2 15 14 19 19 9 20 20 19 20

3 49 40 47 45 59 37 33 45 46

4 27 36 25 27 24 32 37 26 24

Jml 92 92 92 92 92 92 92 92 92


mudah, 40 responden (43,48%) menjawab mudah, 36 responden (39,13%)

menjawab sangat mudah.

c) Waktu penyelesaian pelayanan 9U3), sebanyak 1 responden (1,09%)

menjawab tidak cepat, 19 responden (20,65%) menjawab kurang cepat, 47

responden (51,09%) menjawab cepat dan 25 responden (27,17%)

menjawab sangat cepat.

d) Biaya/tarif pelayanan (U4), sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab

sangat mahal, 19 responden (20,65%) menjawab cukup mahal, 45

responden (48,91%) menjawab murah dan 27 responden (29,35%)

menjawab gratis.

e) Produk spesifikasi pelayanan (U5), tidak ada responden (0%) menjawab

tidak sesuai, 9 responden (9,78%) menjawab kurang sesuai, 59 responden

(64,13%) menjawab sesuai dan 24 responden (26,09%) menjawab sangat

sesuai.

f) Kompetensi pelayanan (U6), sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab

tidak kompeten, 20 responden (21,74%) menjawab kurang kompeten, 37

responden (40,22%) menjawab kompeten dan 34 responden (36,96%)

menjawab sangat kompeten.

g) Perilaku pelayanan (U7), sebanyak 2 responden (2,17%) menjawab tidak

sopan dan ramah, 20 responden (21,74%) menjawab kurang sopan dan

ramah, 33 responden (35,87%) menjawab sopan dan ramah, 37 responden

(40,22%) menjawab sangat sopan dan ramah.

h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan (U8), sebanyak 2

responden (2,17%) menjawab tidak ada, 19 responden (20,65%)

menjawab ada tetapi tidak berfungsi, 45 responden (48,91%) menjawab

berfungsi kurang maksimal, 26 responden (28,26%) menjawab dikelola

dengan baik.

i) Sarana dan prasarana (U9), sebanyak 2 responden (2,17%) menjawab

buruk, 20 responden (21,74%) menjawab cukup, 46 responden (50%)

menjawab baik, 24 responden (26,09%) menjawab sangat baik.


iii. Capaian Unsur Pelayanan

Tabel. 3.38 Capaian Unsur Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR

PELAYANAN

1 Persyaratan 3,11

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,20

3 Waktu Penyelesaian 3,04

4 Biaya / Tarif 3,07

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,16

6 Kompetensi Pelaksana 3,13

7 Perilaku Pelaksana 3,14

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,03

9 Sarana dan Prasarana 3,00

Gambar. 3.38 Nilai Unsur Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan

pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo yang

memperoleh nilai tertinggi (3,20) adalah Sistem, mekanisme, dan Prosedur (U2), yaitu

tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk

pengaduan. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah (3,00) adalah

3,11

3,2

3,04

3,07

3,16

3,13

3,14

3,03

3

2,9 2,95 3 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Biaya / Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Kompetensi Pelaksana

Perilaku Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sarana dan Prasarana

NILAI UNSUR PELAYANAN


Sarana dan Prasarana (U9) yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai indeks unit pelayanan berdasarkan tabel capaian unsur pelayanan pada Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dihitung sebagai berikut:

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = (3,11 × 0,111) + (3,20 × 0,111) + (3,04 × 0,111) + (3,07 × 0,111)

+ (3,16 × 0,111) + (3,13 × 0,111) + (3,14 × 0,111) + (3,03 × 0,111)

+ (3,00 × 0,111)

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 = 𝟑, 𝟎𝟗𝟒𝟕

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Kota Gorontalo hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑴 = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑫𝒂𝒔𝒂𝒓

= 3,0947 × 25

= 77,37

b. Mutu pelayanan B.

c. Kinerja unit pelayanan Baik.

Perbandingan hasil survei kepuasan masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.39

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun Jumlah

Responden

Unsur

Tertinggi

Unsur

Terendah Nilai Mutu Kinerja

2017 150

Tanggung

Jawab Petugas

Pelayanan

Prosedur

pelayanan 63,21 B Baik

2018 92

Sistem

Mekanisme, dan

Prosedur

Sarana dan

Prasarana 77,37 B Baik


Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 14,16 point. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja

sebagai upaya perbaikan dari kekurangan di tahun sebelumnya.

Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur memperoleh nilai tertinggi menurut

masyarakat yang teelah disurvei, karena Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan di

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah dikelola dengan

baik.

Unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai terendah karena sarana dan

prasarana pelayanan masih terbatas sehingga masih ada masyarakat yang menilai sarana

dan prasarana masih buruk dan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik.

Beberapa hambatan atau permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo dalam pemberian pelayanan publik, antara lainsarana dan

prasarana pelayanan yang kurang memadai.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas mulai dari unsur yang

paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas

perbaikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, dituangkan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel. 3.40 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

NO PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

WAKTU PENANGGUNG

JAWAB

TW I TW II TW III TW IV

THN

1 Sarana dan Prasarana

Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

√ - - - 2020 Sekretariat

2

Penanganan Pengaduan Sraan dan Masukan

Perbaikan Mekanisme penanganan pengaduan

√ - - - 2019 Sekretariat,

Bidang Perkim, Bidang PPPU

3 Waktu

Penyelesaian

Penambahan Biaya

operasional dan penambahan personil untuk

mengatasi keluhan

pelanggan

√ - - - 2019 Sekretariat

4 Biaya/Tarif

Kerjasama dengan

stakeholder terkait untuk




NO PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

WAKTU PENANGGUNG

JAWAB

TW I TW II TW III TW IV

THN

membuka jasa keperluan pelanggan

5 Persyaratan Penyempurnaan

persyaratan pelayanan



6 Kompetensi pelaksana

Bimbingan Teknis bagi

petugas pelayanan

dalam menghadapi masyarakat



7 Perilaku

Pelaksana

Memberikan pengarahan

secara langusng kepada aparat

tentang bagaimana melayani

masyarakat

- - - √ 2018 Sekretariat,


8

Produk Spesifikasi

Jenis Pelayanan

Perbaikan regulasi produk pelayanan agar

lebih mudah



9 Sistem,

Mekanisme dan Prosedur

Penyempurnaan SOP



3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2018. Terdiri dari 10 program

dan 31 kegiatan,termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase rata - rata diatas

90%. Realisasi Anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel. 3.41 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tahun Anggaran 2018

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA SAT

KINERJA ANGGARAN

KET. TARGET

TAHUNAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN

1

Meningkatnya kualitas

lingkungan permukiman dan

perumahan

Persentase pengurangan

luasan kawasan kumuh

% 43,50

1 71,75 71,46 100,40% 1 161.908.000 18.935.542 11,70%

IKU

2 71,75 71,46 100,40% 2 399.000.000 20.943.337 5,25%

3 71,75 71,46 100,40% 3 121.371.000 83.339.424 68,67%

4 43,50 40,88 106,02% 4 156.034.634 667.129.901 427,55%

Kondisi Akhir 40,88 106,02% Sub. Total

838.313.634 790.348.204 94,28%

2

Persentase Kawasan

Perumahan yang memadai

% 33,33

1 33,33 25,00 75,00% 1 107.136.000 6.383.700 5,96%

Bukan IKU

2 33,33 25,00 75,00% 2 149.054.000 26.929.000 18,07%

3 33,33 33,33 100,00% 3 22.350.000 21.886.954 97,93%

4 33,33 50,00 150,00% 4 60.875.000 265.934.140 436,85%


339.415.000 321.133.794 94,61%

3 Persentase Rumah Layak Huni yang

tertangani % 28,15

1 17,89 20,60 115,10% 1 647.100.000 212.630.825 32,86%

IKU

2 18,31 20,68 112,95% 2 436.814.250 145.392.836 33,28%

3 18,72 23,79 127,10% 3 133.109.000 206.923.383 155,45%

4 28,15 52,16 185,31% 4 297.970.000 891.997.501 299,36%


1.514.993.250 1.456.944.545 96,17%

4 Tersedianya

infrastuktur kota Persentase

kawasan strategis % 79,00 1 76,00 88,00 115,79% 1 2.098.888.600 1.479.004.825 70,47% IKU


NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA SAT

KINERJA ANGGARAN

KET. TARGET

TAHUNAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN

sebagai pusat pemerintahan

dan pusat pelayanan

yang didukung dengan sarana


2 77,00 90,00 116,88% 2 2.240.255.100 1.745.863.578 77,93%

3 78,00 94,00 120,51% 3 2.364.863.500 1.964.209.419 83,06%

4 79,00 90,00 113,92% 4 1.342.289.604 2.418.877.619 180,21%


8.046.296.804 7.607.955.441 94,55%

5 Persentase TPU yang terpelihara

% 34,00

1 33,00 33,33 101,00% 1 38.360.000 4.700.000 12,25%

Bukan IKU

2 33,00 33,33 101,00% 2 8.325.000 9.500.000 114,11%

3 33,00 33,33 101,00% 3 500.000 4.775.000 955,00%

4 34,00 33,33 98,03% 4 - 26.669.900 #DIV/0!


47.185.000 45.644.900 96,74%

6

Meningkatnya budaya

organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas


Masayarakat (IKM) Nilai 79,00

1 76,00 63,26 83,24% 1 767.552.000 329.651.897 42,95%

Bukan IKU

2 76,00 63,26 83,24% 2 310.672.253 304.655.003 98,06%

3 76,00 63,26 83,24% 3 227.096.000 255.829.748 112,65%

4 79,00 77,37 97,94% 4 429.949.400 758.148.649 176,33%


1.735.269.653 1.648.285.297 94,99%

TOTAL ANGGARAN & REALISASI 12.521.473.341 11.870.312.181 94,80%


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018 disusun dalam rangka upaya

memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

Kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas tugas

pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo khususnya serta

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pada umumnya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungssi yang

diamanatkan tersebut, maka LKIP ini sedapat mungkin memberikan analisis terhadap

capaian masing - masing indikator kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa terhadap

sasaran strategis tersebut, 125,06% dikategorikan sangat tinggi: sehingga dengan

capaian seperti itu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

relatif berhasil dalam mewujudkan visi yang diemban.

Dengan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan tidak menemui hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program maupun

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Namum demikian masih akan diupayakan peningkatan capaian kinerja pada tahun

mendatang, terutama untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), agar dapat

mencapai target yang direncanakan.

Selain memberikan gambaran mengenai capaian - capaian kinerja dalam tahun

2018, LKIP ini juga berguna untuk memantau hasil yang diinginkan serta memberikan arah

untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor pada tahun - tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo untuk menjadi bahan pertimbangan atas kinerja

yang telah dicapai.


4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dirumuskan beberapa saran diantaranya:

a. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem

Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun

dokumen - dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan secara

komprehensif;

b. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mulai dari staf sampai dengan

kepala dinas akan pentingnya penerapan Sistem Kinerja suatu instansi pemerintah

yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi

dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;

c. Kebijakan - kebijakan dalam instansi pemerintah perlu disinkronisasi dan diharmonisasi

agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan sistem yang baik dan benar di jajaran

instansii pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dalam kerangka penerapan Good Governance

untuk menjadi bahan pertimbangan atas kinerja yang telah dicapai.

Gorontalo, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19710509 200003 2 006

LAMPIRAN 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2017

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1Persentase pengurangan luasan

kawasan kumuh% 43,50 IKU

2Persentase Kawasan

Perumahan yang memadai% 33,33 Bukan IKU

3Persentase Rumah Layak Huni

yang tertangani% 28,15 IKU

4

Persentase kawasan strategis

yang didukung dengan sarana


% 79,00 IKU

5Persentase TPU yang

terpelihara % 34,00 Bukan IKU

6



dan pusat pelayanan


Masayarakat (IKM)Nilai 79,00 Bukan IKU


KEPALA DINAS,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSi

Nip. 19710509 200003 2 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

Meningkatnya kualitas

lingkungan permukiman dan

perumahan



dan pusat pelayanan

LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 824795

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA GORONTALO

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota gorontalo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tantang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota gorontalo Tahun 2008– 2027;

8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

BAB I ...

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota gorontalo; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota gorontalo; 3. Walikota adalah Walikota Gorontalo; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; 5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;

6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang di capai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah: 1. Sebagai ukuran keberhasilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis. 2. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Gorontalo


KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I

Nip. 19710509 200003 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2017

1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2. Tugas : Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah Kota Gorontalo dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota Gorontalo.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan

fungsinya. 4. Indikator Kinerja Utama :

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

UTAMA FORMULASI

PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

Persentase pengurangan kawasan kumuh

[ 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ] × 100%

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase

Rumah Layak Huni yang tertangani

[𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖


2 Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum


[𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛] × 100%

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Ditetapkan di : Gorontalo


KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I

Nip. 19710509 200003 2 006

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN

TAHUN 2017

Nama : Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev

Jabatan : Walikota Gorontalo

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KINERJA

KOTA GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gorontalo, 9 Oktober 2018PIHAK PERTAMA,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.SiNip. 19710509 200003 2 006

PIHAK KEDUA,

Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev

NO

1

1.1. Persentase pengurangan luasan

kawasan kumuh1.2. Persentase Kawasan Perumahan

yang memadai1.3. Persentase Rumah Tidak Layak

Huni

2.1. Persentase kawasan kota yang


penerangan jalan yang baik2.2. Persentase TPU yang terpelihara

33.1. Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masayarakat (IKM)

Program Anggaran Keterangan

1 838.313.634Rp DAU

2 339.415.000Rp DAU

3a 1.359.894.250Rp DAU

3b 155.099.000Rp DAK

4 8.046.296.804Rp DAU

5 47.185.000Rp DAU

6 1.140.031.257Rp DAU7 150.600.000Rp DAU

8 28.400.000Rp DAU

9 287.407.400Rp DAU

10 128.830.996Rp DAU

12.521.473.341Rp

34,00%

33,33%

TARGET

56,50%

SASARAN STRATEGIS

28,18%

79,00%

4

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA

KOTA GORONTALO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

JUMLAH

2 3

1Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

dan perumahan

2Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan

Permakaman Umum

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Penataan Lampu Kota

Program Pengelolaan Areal Permakaman

Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja

tinggi dan berintegritas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Nip. 19710509 200003 2 006

Gorontalo, 9 Oktober 2018PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si

79

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

LAMPIRAN 4

RENCANA AKSI

PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2017

ESELON II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


ESELON : II

JABATAN : KEPALA DINAS

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

Total 3.820.944.600 3.544.120.603 2.869.289.500 2.287.118.638 12.521.473.341

1 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

permukiman

dan perumahan

IKU 71,75 161.908.000 71,75 399.000.000 71,75 121.371.000 43,50 156.034.634 Program

Penataan

Kawasan

Kumuh

Perkotaan

Persentase

pengurangan

luasan kawasan

kumuh

43,50% 838.313.634

161.908.000 399.000.000 121.371.000 156.034.634 Program

Penataan

Kawasan Kumuh

Perkotaan

Peningkatan

Kualitas

Kawasan Kumuh

Persentase

pengurangan

luasan kawasan

kumuh

43,50% 838.313.634

- - 23.000.000 19.110.000 Honorarium Panitia

Pelaksana

Kegiatan

42.110.000

- - - 2.000.000 Honorarium Tim

Pengadaan Barang

Dan Jasa

2.000.000

- - 5.400.000 4.400.000 Honorarium

Pengelola Data9.800.000

- - 1.610.000 - Honorarium Panitia

Pelaksana

Kegiatan

1.610.000

2.074.000 1.000.000 500.000 1.612.000 Belanja Alat Tulis

Kantor5.186.000

2.000.000 - - - Belanja Bahan

Pakai habis

Perlengkapan

komputer

2.000.000

- 1.000.000 1.000.000 - Belanja Bahan

Kegiatan2.000.000

- - 1.410.000 - Belanja Dekorasi,

Tenda Dan

Perlengkapan

Taman

1.410.000

- 8.000.000 - - Belanja Jasa Media

Massa/Elektronik8.000.000

- 1.000.000 500.000 250.000 Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, Bendera

1.750.000

- - 1.300.000 2.850.000 Uang Pengganti

Transport4.150.000

2.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan

Bakar Minyak/Gas

Dan Pelumas

3.000.000

2.600.000 1.000.000 1.550.000 350.000 Belanja

Penggandaan5.500.000

2.000.000 - - 500.000 Belanja Penjilidan 2.500.000

14.834.000 - - - Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Te

mpat

14.834.000

2.000.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

10.000.000

4.000.000 1.000.000 14.650.000 22.350.000 Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

42.000.000

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAMIKU / BUKAN

IKU

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

KET.I II III IVRINCIAN

KEGIATANANGGARAN

KEGIATAN

Persentase

pengurangan

luasan kawasan

kumuh

OUTPUT TARGET

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 1 dari 12

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN

KEGIATAN OUTPUT TARGET

10.400.000 10.000.000 - 33.650.000 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

54.050.000

30.000.000 - - 63.962.634 Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah93.962.634

50.000.000 - 50.401.000 - Belanja Jasa

Konsultansi

Perencanaan

100.401.000

40.000.000 330.000.000 - - Belanja Barang

Yang Akan

Diserahkan

Kepada

Masyarakat

370.000.000

- 44.000.000 18.050.000 - Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

62.050.000

Bukan IKU 33,33 107.136.000 33,33 149.054.000 33,33 22.350.000 33,33 60.875.000 Program

Pengembangan

Perumahan

Persentase

Kawasan

Perumahan

yang memadai

33,33% 339.415.000

61.936.000 35.794.000 22.350.000 520.000 Program

Pengembangan

Perumahan

Pembangunan

PSU kawasan

perumahan

Persentase

Kawasan

Perumahan yang

memadai

33,33% 120.600.000

0 2.300.000 0 0 Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan2.300.000

2.456.000 0 0 0 Belanja Alat Tulis

Kantor2.456.000

500.000 594.000 500.000 520.000 Belanja Bahan

Pakai habis

Perlengkapan

komputer

2.114.000

1.000.000 0 0 0 Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, Bendera

1.000.000

1.500.000 1.000.000 0 0 Belanja Bahan

Bakar Minyak/Gas

Dan Pelumas

2.500.000

1.980.000 0 0 0 Belanja


1.500.000 500.000 0 0 Belanja Penjilidan 2.000.000

3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

5.000.000

0 10.400.000 0 0 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

10.400.000

30.000.000 0 20.850.000 0 Belanja Perjalanan


20.000.000 20.000.000 0 0 Belanja

Pemeliharaan

Taman, Halaman

dan Pagar

40.000.000

45.200.000 113.260.000 - 60.355.000 Program

Pengembangan

Perumahan

Pengelolaan

Rumah Susun

Persentase

Kawasan

Perumahan yang

memadai

33,33% 218.815.000

5.550.000 5.550.000 - - Honorarium Panitia


950.000 1.146.000 - - Belanja Alat Tulis

Kantor2.096.000

4.000.000 2.000.000 - - Belanja Peralatan

Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

6.000.000

Persentase

Kawasan

Perumahan

yang memadai


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN



Pakai habis

Perlengkapan

komputer

1.000.000

500.000 - - - Belanja Bahan

Pakai Habis Logam

Dan Non Logam

500.000

10.000.000 14.000.000 - - Belanja Listrik 24.000.000

1.550.000 500.000 - - Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, Bendera

2.050.000

1.150.000 - - - Belanja


1.000.000 - - 355.000 Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

1.355.000

7.000.000 - - - Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

7.000.000

500.000 - - - Belanja Pakaian

Kerja Lapangan500.000

- 36.240.000 - - Belanja

Pemeliharan

Gedung dan

Bangunan

36.240.000

12.000.000 - - - Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

12.000.000

- 4.000.000 - - Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Alat Kantor Lainnya

4.000.000


Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Meubelair

9.400.000


Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Alat Dapur

13.500.000


Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Alat Rumah

Tangga Lainnya

(Home Use)

26.924.000

- - - 60.000.000 Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan

Jaringan -

Pengadaan Air

Bersih/Air Baku

Lainnya

60.000.000

IKU 17,89 647.100.000 18,31 436.814.250 18,72 133.109.000 28,15 297.970.000 Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Persentase

Rumah Layak

Huni Yang

Tertangani

28,15% 1.514.993.250

128.400.000 171.164.250 89.400.000 119.400.000 Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Koordinasi

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Peraturan

Perundang-

undangan

bidang

perumahan

Persentase

Rumah Layak

Huni Yang

Tertangani

28,15% 508.364.250

Persentase

Rumah Layak

Huni Yang

tertangani


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


- 8.900.000 - - Honorarium Panitia




2.000.000 3.964.250 - - Belanja Alat Tulis

Kantor5.964.250

- 2.530.000 - - Belanja Dekorasi,

Tenda Dan

Perlengkapan

Taman

2.530.000

- 1.000.000 - - Belanja Piagam,

Piala, Cendramata,

Hadiah

1.000.000

3.000.000 - - - Belanja Jasa Media


- 800.000 - - Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, Bendera

800.000

- 4.000.000 - - Uang Pengganti

Transport4.000.000

4.000.000 1.000.000 - - Belanja Cetak 5.000.000

- 720.000 - - Belanja

Penggandaan720.000

- 850.000 - - Belanja Sewa Hotel

Dan Penginapan850.000

- 37.250.000 - - Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

37.250.000

- 5.800.000 - - Belanja Pakaian

Seragam5.800.000

89.400.000 89.400.000 89.400.000 89.400.000 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

357.600.000



0 12.250.000 0 0 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

12.250.000

459.900.000 203.550.000 9.510.000 178.570.000 Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Fasilitasi dan

stimulasi

pembangunan

perumahan

masyarakat

kurang mampu

Persentase

Rumah Layak

Huni Yang

Tertangani

28,15% 851.530.000

2.300.000 4.600.000 - 37.320.000 Honorarium Panitia


2.500.000 1.000.000 760.000 2.000.000 Belanja Alat Tulis

Kantor6.260.000

- - - 3.500.000 Belanja Perangko,

Materai Dan Benda

Pos Lainnya

3.500.000

1.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan

Pakai habis

Perlengkapan

komputer

2.000.000

- - - 8.750.000 Belanja Bahan

Pakai Habis Logam

Dan Non Logam

8.750.000

1.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan

Kegiatan2.000.000

2.500.000 2.200.000 - - Belanja Jasa Media



K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


1.500.000 1.500.000 - - Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, Bendera

3.000.000


Bakar Minyak/Gas

Dan Pelumas

3.000.000

2.000.000 1.000.000 - 4.000.000 Belanja


2.000.000 - - 2.000.000 Belanja Penjilidan 4.000.000

3.000.000 2.000.000 - 2.000.000 Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

7.000.000

2.000.000 3.000.000 - 9.000.000 Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

14.000.000


Dinas Dalam

Daerah

94.600.000



360.000.000 160.000.000 - - Belanja Barang

Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat

520.000.000

17.500.000 26.250.000 8.750.000 - Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

52.500.000

58.800.000 62.100.000 34.199.000 - Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Fasilitasi dan

Stimulasi

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (DAK)

Persentase

Rumah Layak

Huni Yang

Tertangani

28,15% 155.099.000

15.300.000 15.300.000 4.199.000 - Honorarium Panitia


1.500.000 300.000 - - Honorarium


- 4.500.000 - - Belanja Bimbingan

Teknis4.500.000

42.000.000 42.000.000 30.000.000 - Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

114.000.000

4 IKU 76,00 2.098.888.600 77,00 2.240.255.100 78,00 2.364.863.500 79,00 1.342.289.604 Program

penataan lampu

kota

Persentase

kawasan kota

yang didukung

dengan sarana

78,00% 8.046.296.804

2.094.780.600 2.049.082.000 2.141.586.600 1.295.697.604 Program

penataan lampu

kota

Penataan Lampu

Kota

Persentase

kawasan kota

yang didukung

dengan sarana

penerangan

jalan yang baik

78,00% 7.581.146.804



- - 1.000.000 - Honorarium Tim

Pengadaan Barang

Dan Jasa

1.000.000

360.000 360.000 360.000 360.000 Honorarium

Perencanaan1.440.000

29.040.000 29.040.000 29.040.000 47.360.000 Uang Lembur PNS 134.480.000

Meningkatnya

Kualitas

Penerangan

Perkotaan dan

Permakaman

Umum

Persentase

kawasan

strategis yang

didukung

dengan sarana

penerangan

jalan yang

memadai


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


12.792.000 12.792.000 12.792.000 25.912.000 Uang Lembur Non

PNS64.288.000

3.000.000 - 1.489.250 - Belanja Alat Tulis

Kantor4.489.250

100.050.000 230.050.000 433.630.550 8.582.600 Belanja Alat Listrik

Dan Elektronik

(Lampu Pijar,

Battery Kering)

772.313.150

1.801.513.600 1.501.137.000 1.501.137.000 1.046.758.004 Belanja Listrik 5.850.545.604

7.500.000 32.500.000 26.012.800 7.500.000 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Tenaga Teknis,

Instruktur/Narasum

ber

73.512.800

4.725.000 4.725.000 4.725.000 4.725.000 Belanja Bahan

Bakar Minyak/Gas

Dan Pelumas

18.900.000

450.000 - - - Belanja

Penggandaan450.000

250.000 - - - Belanja Penjilidan 250.000

2.000.000 - - - Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

2.000.000

98.100.000 98.100.000 98.100.000 154.500.000 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

448.800.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 - Belanja

Pemeliharan

Peralatan dan

Mesin

15.000.000

- - 24.000.000 - Belanja

Pemeliharan Aset

Tetap Lainnya

24.000.000

30.000.000 - - - Belanja Jasa

Konsultansi

Perencanaan

30.000.000

- 135.378.000 - - Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan

Jaringan -

Pengadaan

Jaringan Transmisi

135.378.000

4.108.000 191.173.100 223.276.900 46.592.000 Program

penataan lampu

kota

Penataan

Jaringan Lampu

Kota

Persentase

kawasan kota

yang didukung

dengan sarana

penerangan

jalan yang baik

78,00% 465.150.000



- - 1.000.000 - Honorarium Tim

Pengadaan Barang

Dan Jasa

1.000.000

1.108.000 - - - Belanja Alat Tulis

Kantor1.108.000

- 135.478.700 183.298.100 - Belanja Alat Listrik

Dan Elektronik

(Lampu Pijar,

Battery Kering)

318.776.800

- 43.544.400 34.678.800 15.000.000 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Tenaga Teknis,

Instruktur/Narasum

ber

93.223.200

1.000.000 1.000.000 - - Belanja


2.000.000 2.000.000 - - Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

4.000.000


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


- 9.150.000 - - Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

9.150.000

- - - 31.592.000 Belanja

Pemeliharan Aset

Tetap Lainnya

31.592.000

Bukan IKU 33,00 38.360.000 33,00 8.325.000 33,00 500.000 34,00 - Program

pengelolaan

areal

pemakaman

Persentase TPU

yang terpelihara

34,00% 47.185.000

38.360.000 8.325.000 500.000 - Program

pengelolaan

areal

pemakaman

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

permakaman

Persentase TPU

yang terpelihara

34,00% 47.185.000



- 500.000 - - Honorarium Tim

Pengadaan Barang

Dan Jasa

500.000

1.160.000 500.000 500.000 - Belanja Alat Tulis

Kantor2.160.000

500.000 500.000 - - Belanja Cetak 1.000.000

1.000.000 - - - Belanja


1.500.000 500.000 - - Belanja Makanan

Dan Minuman

Rapat

2.000.000

4.200.000 4.175.000 - - Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

8.375.000

30.000.000 0 0 0 Belanja

Pemeliharaan

Permakaman

30.000.000

6 Bukan IKU 76,00 767.552.000 76,00 310.672.253 76,00 227.096.000 79,00 429.949.400 Meningkatnya

Indeks

Kepuasan

Masayarakat

(IKM)

79,00 1.735.269.653

465.427.000 259.708.857 158.346.000 256.549.400 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.140.031.257

53.932.000 52.418.857 46.362.000 21.564.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

174.276.857

2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.200.000 Belanja telepon 9.300.000

1.050.000 1.050.000 600.000 - Belanja air 2.700.000

27.000.000 27.000.000 27.000.000 6.000.000 Belanja listrik 87.000.000

1.620.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Belanja surat

kabar/majalah6.120.000

14.562.000 14.562.000 14.562.000 12.864.000 Belanja

Kawat/Faksimili/Inte

rnet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

56.550.000

7.000.000 5.606.857 - - Belanja jasa media

massa/elektronik12.606.857

2.160.000 1.840.000 1.000.000 1.000.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasiona

l

6.000.000

660.000 500.000 0 0 Belanja Jasa KIR 1.160.000

1.500.000 1.340.000 1.000.000 1.000.000 Belanja Pajak

Kendaraan

Bermotor

4.840.000

Persentase TPU

yang terpelihara

Tersedianya

infrastuktur

kota sebagai

pusat

pemerintahan

dan pusat

pelayanan

Meningkatnya

Indeks

Kepuasan

Masayarakat

(IKM)


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


31.300.000 12.150.000 39.450.000 11.697.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi

Keuangan

94.597.000

5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 Honorarium

Pengelolaan

Keuangan

21.000.000

4.100.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Honorarium


12.600.000 0 25.200.000 0 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

37.800.000

3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Honorarium

Pengelolaan

Keuangan

13.200.000

750.000 750.000 750.000 750.000 Honorarium

Sekretaris Pribadi3.000.000

1.400.000 0 2.100.000 0 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

3.500.000

600.000 600.000 600.000 147.000 Belanja perangko,

materai, dan benda

pos lainnya

1.947.000

3.300.000 0 0 0 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Tenaga Teknis,

Instruktur/Narasum

ber

3.300.000

12.500.000 12.000.000 11.534.000 10.500.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

46.534.000

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Honorarium

Petugas Keamanan24.000.000

2.000.000 1.500.000 1.034.000 0 Belanja peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

4.534.000

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Belanja Jasa

Cleaning Service18.000.000

4.500.000 1.500.000 500.000 - Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

6.500.000

1.700.000 500.000 0 0 Belanja Bahan

Pakai Habis

Perlengkapan

Komputer

2.200.000

1.000.000 0 0 0 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Tenaga Teknis,

Instruktur/Narasum

ber

1.000.000

1.800.000 1.000.000 500.000 0 Belanja

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin

3.300.000

3.960.000 3.000.000 3.000.000 - Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat

tulis kantor

9.960.000

3.960.000 3.000.000 3.000.000 0 Belanja alat tulis

kantor9.960.000

4.075.000 4.500.000 - 625.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

9.200.000

500.000 0 0 0 Belanja Cetak 500.000

2.000.000 3.000.000 0 625.000 Belanja



K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


1.575.000 1.500.000 0 0 Belanja Penjiidan 3.075.000

4.000.000 - - - Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

4.000.000

4.000.000 0 0 0 Belanja alat listrik

dan elektronik (

lampu pijar, battery

kering)

4.000.000

20.700.000 7.000.000 1.500.000 - Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

29.200.000

10.000.000 0 1.500.000 0 Belanja bahan

pakai habis

kegiatan

11.500.000

2.000.000 0 0 0 Belanja dekorasi,

tenda dan

perlengkapan

taman

2.000.000

5.000.000 5.000.000 0 0 Belanja piagam,

piala, cendramata,

hadiah

10.000.000

2.700.000 2.000.000 0 0 Belanja pembuatan

spanduk, umbul-

umbul, bendera

4.700.000

1.000.000 0 0 0 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Tenaga Teknis,

Instruktur/Narasum

ber

1.000.000

8.300.000 10.300.000 5.000.000 24.200.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan

makanan dan

minuman

47.800.000

2.200.000 1.800.000 1.500.000 6.300.000 Belanja makanan

dan minuman

harian pegawai

11.800.000

2.000.000 500.000 0 0 Belanja makanan

dan minuman rapat2.500.000

2.600.000 2.000.000 2.000.000 1.400.000 Belanja makanan

dan minuman tamu8.000.000

1.500.000 6.000.000 1.500.000 16.500.000 Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

25.500.000

320.000.000 155.000.000 50.000.000 186.963.400 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

711.963.400

320.000.000 155.000.000 50.000.000 186.963.400 Belanja perjalanan

dinas luar daerah711.963.400

15.450.000 11.500.000 68.750.000 54.900.000 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

150.600.000

- - 40.000.000 4.000.000 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasiona

l

44.000.000


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


- 40.000.000 4.000.000 Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Kendaraan

Bermotor Beroda

Dua

44.000.000

- - - 37.500.000 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengadaan

peralatan

gedung kantor

37.500.000

- - 37.500.000 Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Meubelair

37.500.000

2.600.000 - 17.400.000 - Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

20.000.000

2.600.000 0 17.400.000 0 Belanja

Pemeliharan

Gedung dan

Bangunan

20.000.000

12.350.000 11.500.000 11.350.000 13.400.000 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

48.600.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Honorarium Sopir 12.000.000

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Belanja Bahan

Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

24.000.000

3.350.000 2.500.000 2.350.000 4.400.000 Belanja

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin

12.600.000

500.000 - - - Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

500.000

500.000 Belanja

Pemeliharaan

Perlengkapan

500.000

26.400.000 - - 2.000.000 Program

peningkatan

disiplin aparatur

28.400.000

26.400.000 - - 2.000.000 Program

peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

28.400.000

16.200.000 - - 2.000.000 Belanja Pakaian

Dinas Harian (PDH)18.200.000

10.200.000 - - - Belanja pakaian

Kerawang10.200.000

150.000.000 20.907.400 - 116.500.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

287.407.400


K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


- 20.907.400 - 5.500.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

26.407.400

20.907.400 Belanja Sosialisasi 20.907.400

5.500.000 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

5.500.000

100.000.000 - - 85.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

185.000.000

100.000.000 85.000.000 Belanja Bimbingan

Teknis185.000.000

50.000.000 - - 26.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis

pengelolaan

keuangan

76.000.000

50.000.000 26.000.000 Belanja Bimbingan

Teknis76.000.000

110.275.000 18.555.996 - - Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

128.830.996

105.275.000 18.555.996 - - Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

123.830.996

31.900.000 0 - 0 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

31.900.000

4.800.000 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

4.800.000

1.500.000 Belanja Dekorasi,

Tenda Dan

Perlengkapan

Taman

1.500.000

6.000.000 Uang Pengganti

Transport6.000.000

1.400.000 Belanja Sewa Hotel

Dan Penginapan1.400.000

33.750.000 Belanja makanan

dan minuman

kegiatan

33.750.000

6.800.000 Belanja Pakaian

Seragam6.800.000

8.325.000 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

8.325.000

0 18.555.996 Belanja Perjalanan



K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

UTAMA


PROGRAMIKU / BUKAN

IKU



KEGIATANANGGARAN


10.800.000 Belanja Jasa

Tenaga Ahli,

Instruktur/Narasum

ber

10.800.000

5.000.000 - - - Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

5.000.000

4.200.000 0 - 0 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

4.200.000

800.000 Honorarium

Penyusunan

Kegiatan

800.000

Gorontalo, 9 Oktober 2018

KEPALA DINAS,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSiNip. 19710509 200003 2 006


LAMPIRAN 6

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2017

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 71,75 71,46 100,40%

2 71,75 71,46 100,40%

3 71,75 71,46 100,40%

4 43,50 40,88 106,02%


1 33,33 25,00 75,00%

2 33,33 25,00 75,00%

3 33,33 33,33 100,00%

4 33,33 50,00 150,00%


1 17,89 20,60 115,10%

2 18,31 20,68 112,95%

3 18,72 23,79 127,10%

4 28,15 52,16 185,31%


PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

1




kawasan kumuh% 43,50


tertangani%

IKU

Bukan IKU

28,15 IKU

2Persentase Kawasan Perumahan yang

memadai% 33,33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 76,00 88,00 115,79%

2 77,00 90,00 116,88%

3 78,00 94,00 120,51%

4 79,00 90,00 113,92%


1 33,00 33,33 101,00%

2 33,00 33,33 101,00%

3 33,00 33,33 101,00%

4 34,00 33,33 98,03%


1 76,00 63,26 83,24%

2 76,00 63,26 83,24%

3 76,00 63,26 83,24%

4 79,00 77,37 97,94%



KEPALA DINAS,


Nip. 19710509 200003 2 006

6Meningkatnya budaya organisasi yang

berkinerja tinggi dan berintegritas


Masayarakat (IKM)Nilai 79,00

IKU

Bukan IKU

Bukan IKU

34,00

4

Tersedianya infrastuktur kota sebagai

pusat pemerintahan dan pusat

pelayanan

Persentase kawasan strategis yang

didukung dengan sarana penerangan

jalan yang memadai

% 79,00

5 Persentase TPU yang terpelihara %

LAMPIRAN 7

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2017

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


TARGET

TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 71,75 71,46 100,40% 1 161.908.000 18.935.542 11,70%

2 71,75 71,46 100,40% 2 399.000.000 20.943.337 5,25%

3 71,75 71,46 100,40% 3 121.371.000 83.339.424 68,67%

4 43,50 40,88 106,02% 4 156.034.634 667.129.901 427,55%

Kondisi Akhir 40,88 106,02%Sub.

Total 838.313.634 790.348.204 94,28%

1 33,33 25,00 75,00% 1 107.136.000 6.383.700 5,96%

2 33,33 25,00 75,00% 2 149.054.000 26.929.000 18,07%

3 33,33 33,33 100,00% 3 22.350.000 21.886.954 97,93%

4 33,33 50,00 150,00% 4 60.875.000 265.934.140 436,85%


Total 339.415.000 321.133.794 94,61%

1 17,89 20,60 115,10% 1 647.100.000 212.630.825 32,86%

2 18,31 20,68 112,95% 2 436.814.250 145.392.836 33,28%

3 18,72 23,79 127,10% 3 133.109.000 206.923.383 155,45%

4 28,15 52,16 185,31% 4 297.970.000 891.997.501 299,36%


Total 1.514.993.250 1.456.944.545 96,17%

1 76,00 88,00 115,79% 1 2.098.888.600 1.479.004.825 70,47%

2 77,00 90,00 116,88% 2 2.240.255.100 1.745.863.578 77,93%

3 78,00 94,00 120,51% 3 2.364.863.500 1.964.209.419 83,06%

4 79,00 90,00 113,92% 4 1.342.289.604 2.418.877.619 180,21%


Total 8.046.296.804 7.607.955.441 94,55%

1 33,00 33,33 101,00% 1 38.360.000 4.700.000 12,25%

2 33,00 33,33 101,00% 2 8.325.000 9.500.000 114,11%

3 33,00 33,33 101,00% 3 500.000 4.775.000 955,00%

4 34,00 33,33 98,03% 4 - 26.669.900 #DIV/0!


Total 47.185.000 45.644.900 96,74%

SASARANNO

KINERJA ANGGARAN

1




kawasan kumuh% 43,50


tertangani% 28,15

KET.SATUANINDIKATOR KINERJA

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2018

IKU

2Persentase Kawasan Perumahan yang

memadai% 33,33 Bukan IKU

IKU

IKU

5 Persentase TPU yang terpelihara % 34,00

4

Tersedianya infrastuktur kota sebagai

pusat pemerintahan dan pusat

pelayanan

Persentase kawasan strategis yang

didukung dengan sarana penerangan

jalan yang memadai

% 79,00

Bukan IKU

TARGET

TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SASARANNO

KINERJA ANGGARAN

KET.SATUANINDIKATOR KINERJA

1 76,00 63,26 83,24% 1 767.552.000 329.651.897 42,95%

2 76,00 63,26 83,24% 2 310.672.253 304.655.003 98,06%

3 76,00 63,26 83,24% 3 227.096.000 255.829.748 112,65%

4 79,00 77,37 97,94% 4 429.949.400 758.148.649 176,33%


Total 1.735.269.653 1.648.285.297 94,99%

12.521.473.341 11.870.312.181 94,80%


KEPALA DINAS,


Nip. 19710509 200003 2 006

TOTAL ANGGARAN & REALISASI

Bukan IKU6Meningkatnya budaya organisasi yang

berkinerja tinggi dan berintegritas


Masayarakat (IKM)Nilai 79,00

PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim 2018.pdfpemerintah kota gorontalo laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) dinas perumahan rakyat dan kawasan perkukiman

Documents