Home >Documents >PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim 2018.pdfpemerintah kota gorontalo laporan...

PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA …. LKIP Perkim 2018.pdfpemerintah kota gorontalo laporan...

Date post:26-Oct-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • PEMERINTAH KOTA GORONTALO

    LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

    (LK IP )

    DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

    KAWASAN PERKUKIMAN

    KOTA GORONTALO

    TAHUN 2018

  • KEPUTUSAN

    KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

    KOTA GORONTALO

    NOMOR 11 TAHUN 2019

    TENTANG

    PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

    DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO

    TAHUN 2018

    KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

    GORONTALO,

    Menimbang : a. Berdasarkan Surat Edaran Walikota Gorontalo Nomor

    100/Pem/2204/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang

    Pencapaian Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

    Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018;

    b. Berdasarkan pemberitahuan diatas, maka perlu menetapkan

    Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja

    Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

    Provinsi Gorontalo;

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

    Daerah;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

    Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

    Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

    Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja

    Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;

    P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O

    DIN AS PERUM AH AN R AK Y AT D AN

    K AW AS AN PERMUKIMAN Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 824795

  • - 2 -

    KESATU ...

    KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan PermukimanKota Gorontalo Tahun 2018 disusun atas dasar

    Rencana Kerja Tahunan PerubahanTahun 2018, Penetapan Kinerja

    Perubahan Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama;

    KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo merupakan Laporan untuk

    mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan

    pengelolaan sumber daya serta memberikan gambaran kinerja Dinas

    Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

    selama tahun 2018;

    KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018, sebagaimana

    tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu

    kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

    KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

    apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

    diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di : Gorontalo

    Pada tanggal : 25 Januari 2019

    KEPALA DINAS,

    Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si

    Pembina Utama Muda

    Nip. 19710509 200003 2 006

    Tembusan, Kepada Yth :

    1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai Laporan);

    2. Inspektur Kota Gorontalo; dan

    3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 1

    Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

    PERMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2019

    TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

    DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

    GORONTALO TAHUN 2018

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

    mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam

    mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media

    pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka peningkatan

    pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, berdaya guna dan

    berhasil guna diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui tingkat

    kemampuan mencapai visi dan misi serta tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, sebagai salah satu Unit Kerja dalam Satuan

    Kerja Perangkat Daerah.

    Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014

    – 2019 dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

    Setelah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan

    sasarannya maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan untuk menilai

    keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mewujudkan visi

    dan misi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

    Tahun Anggaran 2018, sedangkan hasil penilaian yang dilakukan meliputi indikator-

    indikator : input, output, outcome, benefit dan impact.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 2

    DAFTAR ISI

    RINGKASAN EKSEKUTIF 1

    DAFTAR ISI 2

    DAFTAR TABEL 3

    DAFTAR GAMBAR 6

    BAB I PENDAHULUAN 8

    1.1. Latar Belakang 8

    1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

    1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis 14

    1.4. Dasar Hukum 15

    BAB II PERENCANAAN DAN PENATAPAN KINERJA 16

    2.1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD 16

    2.2. Indikator Kinerja Utama 18

    2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan 19

    BAB III KINERJA 20

    3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 20

    3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22

    3.3. Realisasi Anggaran 83

    BAB IV PENUTUP 86

    4.1. Kesimpulan 86

    4.2. Saran 87

    LAMPIRAN

    1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

    2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

    3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

    4. RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA

    5. PENGUKURAN KINERJA

    6. REALISASI ANGGARAN

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 3

    DATAR TABEL

    Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD

    Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

    12

    Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD

    Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin

    13

    Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang

    dikuasai

    13

    Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran 18

    Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman

    18

    Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan PermukimanTahun 2018

    19

    Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

    Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 21

    Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas

    lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018

    22

    Tabel 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

    Kumuh Tahun 2018

    23

    Tabel 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

    Tahun 2018

    32

    Tabel 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018 34

    Tabel 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo

    Tahun 2018

    35

    Tabel 3.8 Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016

    Kota Gorontalo

    38

    Tabel 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan

    Tahun 2017

    39

    Tabel 3.10 Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018 49

    Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

    Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk

    sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan

    perumahan Tahun 2018

    50

    Tabel 3.12 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Tersedianya infrastruktur

    kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan Tahun

    2018

    49

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 4

    Tabel 3.13 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota

    Gorontalo Tahun 2018

    53

    Tabel 3.14 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota

    Gorontalo Tahun 2017

    54

    Tabel 3.15 Selisih PJU tiap kecamatan di Kota Gorontalo antara Tahun 2017

    dan 2018

    54

    Tabel 3.16 Realisasi Pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

    Per Bulan - Tiap Kecamatan Selang Tahun 2018

    56

    Tabel 3.17 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota

    Gorontalo per Triwulan selama Tahun 2018

    57

    Tabel 3.18 Data kondisi Lampu PJU setiap triwulan per kelurahan

    Tahun 2018

    59

    Tabel 3.19 Rekapitulasi Kawasan Lampu PJU kondisi baik

    Tahun 2017

    61

    Tabel 3.20 Jumlah dan Kawasan TPU yang dikelola

    Tahun 2018

    63

    Tabel 3.21 Klasifikasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Kondisi

    Tahun 2018

    63

    Tabel 3.22 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi

    untuk Triwulan I Tahun 2018

    64

    Tabel 3.23 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi

    untuk Triwulan II Tahun 2018

    64

    Tabel 3.24 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi

    untuk Triwulan III Tahun 2018

    65

    Tabel 3.25 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi

    untuk Triwulan IV Tahun 2018

    65

    Tabel 3.26 Rekapitulasi Tempat Pemakaman Umum kondisi baik

    Tahun 2018

    66

    Tabel 3.27 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas

    Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum Tahun 2016 s/d

    2018

    68

    Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

    Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk

    sasaran Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan

    Permakaman Umum

    Tahun 2017

    69

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 5

    Tabel 3.29 Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran Meningkatnya budaya

    organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Tahun 2018

    69

    Tabel 3.30 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

    Tahun 2018

    72

    Tabel 3.31 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu

    Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

    73

    Tabel 3.32 Dominasi Karakteristik Responden di Dinas Perumahan Rakyat

    dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

    75

    Tabel 3.33 Karakteristrik Responden Menurut Umur 75

    Tabel 3.34 Karakteristrik Responden Menurut Jenis Kelamin 76

    Tabel 3.35 Karakteristrik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77

    Tabel 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama 77

    Tabel 3.37 Jawaban Responden per unsur pelayanan 78

    Tabel 3.38 Capaian Unsur Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman Tahun 2018

    80

    Tabel 3.39 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dan Tahun

    2018

    81

    Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan

    Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Kota Gorontalo

    82

    Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Tahun Anggaran 2018

    84

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 6

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1.1 Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018

    11

    Gambar 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh 24

    Gambar 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan 25

    Gambar 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan 26

    Gambar 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan 26

    Gambar 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum

    penanganan

    27

    Gambar 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan 27

    Gambar 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan 28

    Gambar 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan 29

    Gambar 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan 29

    Gambar 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan 30

    Gambar 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis 30

    Gambar 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1

    sebelum penanganan

    31

    Gambar 3.13 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1

    setelah penanganan

    31

    Gambar 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya

    Dulomo

    36

    Gambar 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato

    Selatan Tahun 2018

    37

    Gambar 3.16 Rumah Susun Buliide 37

    Gambar 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo,

    Kecamatan Kota TimurTahun 2018

    41

    Gambar 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman

    42

    Gambar 3.19 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (2): pada Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman

    43

    Gambar 3.20 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (3): pada Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman

    44

    Gambar 3.21 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (4): pada Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman

    45

    Gambar 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya

    46

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 7

    Gambar 3.23 Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru, Pohe –

    Hulonthalangi

    48

    Gambar 3.24 Interface Aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo 53

    Gambar 3.25 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Limba U II – Kota

    Selatan Tahun 2018

    56

    Gambar 3.26 Kegiatan pemeliharaan Lampu dan Panel PJU 57

    Gambar 3.27 TPU Buliide 61

    Gambar 3.28 TPU Pohe 62

    Gambar 3.29 TPU Bulotadaa Barat 62

    Gambar 3.30 DED TPU Bulotadaa Barat 66

    Gambar 3.31 DED TPU Buliide 67

    Gambar 3.32 Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Permakaman 67

    Gambar 3.33 Kegiatan Peninjauan TPU Keluarga di Kecamatan Hulonthalangi 68

    Gambar 3.34 Karakteristik Responden Menurut Umur 76

    Gambar 3.35 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 76

    Gambar 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77

    Gambar 3.37 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 78

    Gambar 3.38 Nilai Unsur Pelayanan

    80

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 8

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Dengan adanya penerapan Undang - Undang nomor 23 tahun 1999 tentang

    otonomi daerah yakni memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada daerah untuk

    menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah,

    dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah

    mencoba mengimplementasikan dalam praktek pelaksanaan tugas baik di

    Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

    Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Revisi Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019, yang

    dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2014

    – 2019 yaitu "Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius, Terdidik)".

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana yang telah diatur

    dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

    Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

    Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

    merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas

    yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

    Kota. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

    mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di

    bidang perumahan, kawasan permukiman dan penerangan perkotaan di Kota Gorontalo,

    yang terdiri atas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bidang Penerangan

    Perkotaan dan Permakaman Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun

    2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

    1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

    Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

    1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

    Kepala Dinas

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

    membantu Walikota dalam sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan, dan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 9

    Bidang Kawasan Permukiman & Penerangan Perkotaan di Kota Gorontalo. Kepala

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Gorontalo,

    menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

    a. Merencanakan, merumuskan, dan menysuun kebijakan dan kegiatan pembangunan

    di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan

    perkotaan dan pemakaman umum secara berkesinambungan untuk

    pengembangannya.

    b. Mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan asset sesuai ketentuan

    Peraturan Perundang-undangan.

    c. Mengorganisir, Mengendalikan, Mengarahkan pelaksanaan kegiatan; di bidang

    Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan

    pemakaman umum melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran

    pelaksanaan tugas unit.

    d. Memberikan perizinan dan advis teknis di bidang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum.

    Kepala Dinas dalam tugas dibantu oleh tiga Eselon III yaitu : Sekretaris, Kepala Bidang

    Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan

    Pemakaman Umum.

    Sekretariat

    Sekretaris melaksanakan tugas penatausahaan dibidang Perencanaan dan Program

    Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Umum, Aset dan Kearsipan berdasarkan

    peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretaris

    menyelenggarakan fungsi :

    a. Menghimpun kebijakan teknis, Menyusun rencana kegiatan, Melaksanakan tugas

    pengelolaan unit dibidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum,

    aset dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    b. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.

    Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan terdapat 2 sub bagian yang

    meliputi Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Admininstrasi Keuangan, Umum dan

    Kepegawaian.

    Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas di Bidang

    Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perudang-undangan

    untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang

    Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 10

    a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

    sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    b. Menghimpun data, dan Mengelola data wilayah Perumahan dan Kawasan

    Permukiman melalui pengukuran dan pemetaanuntuk mengetahui gambaran

    wilayah pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan

    kawasan kumuh perkotaan.

    c. Menyusun rencana teknis pembangunan, Mensosialisasikan pelaksanaan

    pembangunan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

    berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit.

    d. Memproses rencana pembangunan, Melakukan pembinaan, dan Melakukan

    evaluasi sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk

    Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan.

    e. Melaksanakan Penyuluhan tentang kawasan permukiman sehat.

    Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

    terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Pengelolaan

    Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Seksi

    Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

    Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok

    melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup penerangan jalan umum dan pemakaman

    umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran pelaksanaan

    tugas kedinasan.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penerangan Perkotaan

    dan Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi:

    a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

    Umum berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    b) Menghimpun, Mengelola data wilayah, Menyusun rencana kegiatan Penerangan

    Perkotaan dan pemakaman umum melalui survey untuk mengetahui kelayakannya.

    c) Menyiapkan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum

    sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

    d) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan

    pemakaman umum secara rutin untuk kelangsungannya.

    e) Melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatan sarana pemakaman sesuai

    klasifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

    Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

    Umum mempunyai 3 (tiga) Eselon IV, yang terdiri dari : Seksi Pendataan dan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 11

    Pemeliharaan Penerangan Perkotaan, Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan

    Perkotaan, dan Seksi Pemakaman Umum.

    1.2.2. Struktur Organisasi

    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016

    tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka penjabaran tugas

    dan fungsi yang mempunyai struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo, terlihat pada gambar dibawah ini (kondisi per 31 Desember

    2018).

    Gambar 1.1. Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018

    1.2.3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman berjumlah 52 orang, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara dengan

    rincian Jumlah Laki – laki sebanyak 23 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 9 orang;

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 12

    serta 20 orang Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dengan rincian Jumlah Laki – Laki

    sebanyak 9 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 11 orang. Aparatur Sipil Negara

    ber – pangkat Pembina Utama Muda memiliki persentase sebesar 3% (1 orang) yakni

    Kepala Dinas. Persentase tertinggi dimiliki oleh ASN ber-pangkat III/d yakni sebesar

    18.75% (6 orang). Dinas ini memiliki karakteristik Pegawai, rata – rata sebagai

    Pelaksana Teknis yang cukup memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, namun

    kuantitasnya belum memadai untuk menangani tentang perumahan dan kawasan

    permukiman, penerangan perkotaan dan permakaman umum se-Kota Gorontalo.

    Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut

    ini:

    Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD

    Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

    Dari segi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman, dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:

    L P L P L P L P

    TPKD 1 4 2 4 6 3 9 11 20

    I/A - - - - - - 0 0 0

    I/B - - - - - - 0 0 0

    I/C - - - - - - 0 0 0

    I/D - - - - - - 0 0 0

    II/A - - - - - - 0 0 0

    II/B 1 1 1 - - - 2 1 3

    II/C 3 - - - 2 - 5 0 5

    II/D - - 1 - 1 - 2 0 2

    III/A - 2 1 1 1 - 2 3 5

    III/B - - 2 - - - 2 0 2

    III/C 1 1 - - - 1 1 2 3

    III/D 1 - 1 1 3 - 5 1 6

    IV/A - - 2 - - - 2 0 2

    IV/B 1 - - - 1 1 2 1 3

    IV/C - 1 - - - - 0 1 1

    IV/D - - - - - - 0 0 0

    IV/E - - - - - - 0 0 0

    JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52

    TOTAL 5217 16 19 52

    GOLONGA

    N/ RUANG

    SEKRETARIAT

    BIDANG PERUMAHAN

    DAN KAWASAN

    PERMUKIMAN

    BIDANG PENERANGAN

    PERKOTAAN DAN

    PERMAKAMAN UMUM

    JUMLAHTOTAL

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 13

    Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD

    Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin

    PENDIDIKAN SEKRETARIAT

    BIDANG PERUMAHAN DAN

    KAWASAN PERMUKIMAN

    BIDANG PENERANGAN

    PERKOTAAN DAN PERMAKAMAN

    UMUM

    JUMLAH TOTAL

    L P L P L P L P

    SD - - - - - - - - -

    SLTP - - - - - - - - -

    SLTA 3 4 3 1 8 1 14 6 20

    D1 - - - - - - - - -

    D2 - 1 - - - - - 1 1

    D3 1 - 3 - 1 1 5 1 6

    D4 - - 1 - - - 1 - 1

    S1 4 3 2 4 5 2 11 9 20

    S2 - 1 1 1 - 1 1 3 4

    S3 - - - - - - - - -

    JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52

    TOTAL 17 16 19 52 52

    Merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo sudah mencukupi dalam hal posisi jabatan dan tingkat

    pendidikan. Begitupun, dari segi Bidang Ilmu yang dikuasai dapat dilihat pada tabel 1.3

    dibawah ini:

    Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang dikuasai

    NO JABATAN PENDIDIKAN – JURUSAN

    1 Kepala Dinas S2 – Ilmu Administrasi

    2 Sekretaris S1 – Adm. Pemerintahan Daerah

    3 Kasubag. Program S1 – Teknik Mesin

    4 Kasubag. Adm. Keuangan, Umum dan Kepegawaian S1 – Ekonomi

    5 Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman S2 – Teknik Sipil

    6 Kasie. Penyediaan Perumahan S1 – Teknik Sipil

    7 Kasie. Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi

    Perumahan dan Kawasan Permukiman

    S1 – Teknik Planologi

    8 Kasie. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

    Perumahan dan Kawasan Permukiman

    S2 – Teknik Sipil

    9 Kabid. Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum S2 – Manajemen Ekonomi Daerah

    10 Kasie. Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan

    Perkotaan

    S1 – Teknik Mesin

    11 Kasie. Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan S1 – Teknik Elektro

    12 Kasie. Permakaman Umum S1 – Ekonomi

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 14

    Memperhatikan tabel–tabel di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo, memiliki SDM yang memadai dilihat dari segi kualitas dan

    kuantitas. Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan

    Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis, maka tugas dan fungsi yang diemban

    Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dapat dilaksanakan dengan baik

    dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku.

    1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

    1.3.1. Permasalahan Utama

    Secara garis besar identifikasi terhadap masalah utama pada Dinas Perumahan

    Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo diantaranya sebagai berikut:

    1. Sekretariat:

    a. Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya kurang memadai dibandingkan

    dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan beban kerja, antara lain

    Luasan bangunan kantor yang tidak memadai, menampung 51 orang pegawai;

    b. Sistem penyimpanan dan pengarsipan yang kurang baik, khususnya terhadap

    dokumen-dokumen arsip dan aset yang belum dihapus;

    2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

    a. Belum disahkan Peraturan Daerah tentang Penyelennggaraan Perumahan dan

    Kawasan Permukiman;

    b. Kurangnya tenaga teknis yang menangani perumahan dan kawasan

    permukiman.

    3. Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum:

    a. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dalam penataan lampu kota

    yang tidak sebanding dengan jumlah titik penerangan jalan umum dan jaringan

    lampu jalan;

    b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang guna penataan dan pemeliharaan

    lampu jalan, terutama yang dapat menjangkau lokasi Penerangan Jalan Umum

    yang terletak di luar jalan - jalan utama;

    c. Ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum belum didukung oleh fasilitas

    penunjang untuk pemanfaaatan lokasi, selain itu masih dimanfaatkannya

    tempat pemakaman keluarga oleh masyarakat di Kota Gorontalo.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 15

    1.3.2. Isu Strategis

    Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

    belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak

    jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi

    secara bertahap.

    Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan

    Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka isu

    strategis yang berkembang di lingkup SKPD adalah sebagai berikut:

    a. Perlunya verifikasi dan validasi terhadap penerima manfaat bagi Rumah Tidak Layak

    Huni yang berada di Kota Gorontalo;

    b. Sosialisasi kepada pengembang perumahan agar menyerahkan pengelolaan PSU

    perumahan kepada Pemerintah, agar mendapatkan pemeliharaan PSU;

    c. Kerja sama bersama stake holder terkait guna pencapaian 0% kawasan kumuh di

    Kota Gorontalo;

    d. Kerja sama bersama stake holder guna pencapaian kawasan strategis kelurahan

    yang memiliki Penerangan Jalan Umum;

    e. Sosialisasi Tempat Pemakaman Umum untuk masyarakat.

    f. Peningkatan SDM yang terampil dalam hal teknis guna menunjang kegiatan yang

    ada di SKPD;

    1.4. Dasar Hukum

    Secara garis besar dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat

    Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2017, diantaranya sebagai berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 244);

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

    Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

    Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor

    53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

    Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 16

    BAB II

    PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

    2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

    Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo disusun dalam rangka menyikapi perubahan, harapan -

    harapan dan prinsip - prinsip otonomi daerah dengan kriteria sistematis, logis, realistis,

    praktis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Biroksi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

    Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

    bahwa dalam sistem pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen

    untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

    2.1.1. Visi

    Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pada

    Dokumen Rencana Startegis adalah sebagai berikut:

    “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur

    yang memadai”

    2.1.2. Misi

    Untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    Kota Gorontalo pada Dokumen Rencana Startegis, maka disusunlah Misi adalah

    sebagai berikut:

    “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan

    kawasan permukiman”

    2.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

    2.1.3.1. Tujuan

    Adapun tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

    Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

    “Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta

    infrastruktur Kota”

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 17

    2.1.3.2. Sasaran

    Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dicapai atau dihasilkan oleh

    instansipemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan atau

    bulanan.

    Adapun sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

    Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

    a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;

    b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum;

    c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

    2.1.3.3. Indikator Sasaran

    Indikator Sasaran adalah cara mengukur sasaran yang akan dicapai. Maka

    Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mempunyai

    Indikator Sasaran untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

    a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, dengan indikator

    sasaran sebagai berikut:

    • Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

    • Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

    • Persentase Rumah Layak Huni

    b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum, dengan

    indikator sasaran sebagai berikut:

    • Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan

    yang baik;

    • Persentase TPU yang terpelihara.

    c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, dengan

    indikator sasaran sebagai berikut:

    • Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

    Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran. Berdasarkan Rencana

    Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2014 -

    2019, dapat dilihat tabel 2.1 berikut ini.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 18

    Tabel. 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

    Visi : Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur yang memadai

    Misi : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan kawasan permukiman

    Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

    Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan

    permukiman serta infrastruktur Kota

    Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

    Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

    Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

    Persentase Rumah Layak Huni Yang tertangani

    Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

    Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik

    Persentase TPU yang terpelihara

    Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

    Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

    2.2. Indikator Kinerja Utama

    Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    Kota Gorontalo tahun2017 berdasarkan Sasaran , dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut

    ini:

    Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    NO SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    UTAMA FORMULASI

    PENANGGUNG

    JAWAB

    1 Meningkatnya

    kualitas

    lingkungan

    permukiman

    dan perumahan

    Persentase

    pengurangan

    kawasan kumuh

    [ 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ] × 100%

    Bidang

    Perumahan dan

    Kawasan

    Permukiman Persentase

    Rumah Layak

    Huni yang

    tertangani

    [𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖] × 100%

    2 Meningkatnya

    Kualitas

    Penerangan

    Perkotaan dan

    Permakaman

    Umum

    Persentase

    kawasan kota

    yang didukung

    dengan sarana

    penerangan

    jalan yang baik

    [𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛]

    × 100%

    Bidang

    Penerangan

    Perkotaan dan

    Permakaman

    Umum

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 19

    2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan

    Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo tahun 2016adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Antara

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kota Grorontalo dengan

    Walikota Gorontalo. Serta Perjanjian Kinerja Antara Eselon II dan Eselon III, Perjanjian

    Kinerja Perubahan Antara Eselon III dan Eselon IV.

    Dimana, Perjanjian Kinerja Dinas ini dijabarkan dalam lampiran Perjanjian

    Kinerja tahun 2018 (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Perubahan PK)

    pada akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini, serta juga dapat dilihat

    secara rinci sesuai dengan sasaran strategis diatas, dengan indikator kinerja utama,

    yang terinci pada penetapan kinerja perubahan tabel. 2.3 berikut ini:

    Tabel. 2.3. Perubahan Perjanjian KinerjaDinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    Tahun 2018

    NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

    1 2 3 5

    6

    Meningkatnya budaya organisasi

    yang berkinerja tinggi dan

    berintegritas

    Meningkatnya Indeks Kepuasan

    Masayarakat (IKM)79,00

    4Tersedianya infrastuktur kota

    sebagai pusat pemerintahan dan

    pusat pelayanan

    Persentase kaw asan strategis yang

    didukung dengan sarana

    penerangan jalan yang memadai

    79,00

    5 Persentase TPU yang terpelihara 34,00

    33,33

    3Persentase Rumah Layak Huni yang

    tertangani28,15

    1

    Meningkatnya kualitas lingkungan

    permukiman dan perumahan

    Persentase pengurangan luasan

    kaw asan kumuh43,50

    2Persentase Kaw asan Perumahan

    yang memadai

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 20

    BAB III

    KINERJA

    3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

    Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan

    antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam

    Penetapan Kinerja Perubahan dan Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi kinerja

    sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan

    Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018.

    Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk

    menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan

    Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. Guna mempermudah interpretasi

    atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang

    mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54

    Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

    Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah. Berikut ini Skala nilai peringkat kinerja, dapat dilihat pada tabel

    3.1.

    Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

    No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

    1. 91% ≥ Sangat Tinggi

    2. 76% -- 90% Tinggi

    3. 66% -- 75% Sedang

    4. 51% -- 65% Rendah

    5. ≤ 50% Sangat Rendah

    Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas

    dapat diilustrasikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 21

    Tabel. 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

    NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

    TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    1 71,75 71,46 100,40%

    2 71,75 71,46 100,40%

    3 71,75 71,46 100,40%

    4 43,50 40,88 106,02%

    Kondisi Akhir 40,88 106,02%

    1 33,33 25,00 75,00%

    2 33,33 25,00 75,00%

    3 33,33 33,33 100,00%

    4 33,33 50,00 150,00%

    Kondisi Akhir 50,00 150,00%

    1 17,89 20,60 115,10%

    2 18,31 20,68 112,95%

    3 18,72 23,79 127,10%

    4 28,15 52,16 185,31%

    Kondisi Akhir 52,16 185,31%

    1 76,00 88,00 115,79%

    2 77,00 90,00 116,88%

    3 78,00 94,00 120,51%

    4 79,00 90,00 113,92%

    Kondisi Akhir 90,00 113,92%

    1 33,00 33,33 101,00%

    2 33,00 33,33 101,00%

    3 33,00 33,33 101,00%

    4 34,00 33,33 98,03%

    Kondisi Akhir 33,33 98,03%

    1 76,00 63,26 83,24%

    2 76,00 63,26 83,24%

    3 76,00 63,26 83,24%

    4 79,00 77,37 97,94%

    Kondisi Akhir 77,37 97,94%

    Bukan IKU

    6

    Meningkatnya budaya organisasi

    yang berkinerja tinggi dan

    berintegritas

    Meningkatnya Indeks Kepuasan

    Masayarakat (IKM)Nilai 79,00 Bukan IKU

    4

    Tersedianya infrastuktur kota

    sebagai pusat pemerintahan dan

    pusat pelayanan

    Persentase kaw asan strategis yang

    didukung dengan sarana

    penerangan jalan yang memadai

    % 79,00 IKU

    5 Persentase TPU yang terpelihara % 34,00

    % 33,33 Bukan IKU

    3Persentase Rumah Layak Huni yang

    tertangani% 28,15 IKU

    1

    Meningkatnya kualitas lingkungan

    permukiman dan perumahan

    Persentase pengurangan luasan

    kaw asan kumuh% 43,50 IKU

    2Persentase Kaw asan Perumahan

    yang memadai

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 22

    3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

    3.2.1. Sasaran 1

    Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

    Analisis Capaian Kinerja pada sasaran ini, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

    Tabel. 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran

    Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018

    A. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

    Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan memiliki kawasan. Pada

    Tahun 2014, Walikota Gorontalo menandatangani Keputusan Walikota Walikota

    Gorontalo Nomor 246/2/VI/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan

    dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo, yang terdiri atas 5 (lima) kawasan Kumuh

    yang selauas 159,1 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

    1. Kawasan Biawao – Biawu 40,1 Ha

    2. Kawasan Limba B 62,4 Ha

    3. Kawasan Bugis 15,0 Ha

    4. Kawasan Ipilo 21,6 Ha

    5. Kawasan Siendeng 20,0 Ha

    Kemudian, Pada tahun 2017 Walikota merevisi Keputusan Walikota tersebut,

    dikarenakan adanya kawasan – kawasan yang terdampak akan kumuh terletak di 5

    (lima) kecamatan, sehingga berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor

    127/2/I/2017 tetang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

    NO INDIKATOR KINERJASATUA

    N

    TARGET

    TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.

    1 3 4 5 6 7 8 9 10

    1 71,75 71,46 100,40%

    2 71,75 71,46 100,40%

    3 71,75 71,46 100,40%

    4 43,50 40,88 106,02%

    Kondisi Akhir 40,88 106,02%

    1 33,33 25,00 75,00%

    2 33,33 25,00 75,00%

    3 33,33 33,33 100,00%

    4 33,33 50,00 150,00%

    Kondisi Akhir 50,00 150,00%

    1 17,89 20,60 115,10%

    2 18,31 20,68 112,95%

    3 18,72 23,79 127,10%

    4 28,15 52,16 185,31%

    Kondisi Akhir 52,16 185,31%

    Bukan IKU

    C

    Persentase Rumah

    Layak Huni yang

    tertangani

    % 28,15 IKU

    APersentase pengurangan

    luasan kaw asan kumuh% 43,50 IKU

    B

    Persentase Kaw asan

    Perumahan yang

    memadai

    % 33,33

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 23

    Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017. Dengan rincian

    kawasan kumuh sebagai berikut:

    Tabel. 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

    NO KECAMATAN NAMA KAWASAN LUAS

    (Ha) STATUS JENIS

    1 Kota Barat Kawasan Dembe I 1,63 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Lekobalo 2,10 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Pilolodaa 0,90 KUMUH RINGAN SCALE UP

    2 Hulonthalangi Kawasan Siendeng 20,00 KUMUH SEDANG REGULER

    Kawasan Donggala 12,90 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Pohe 4,84 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Tenda 1,60 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Tanjung Kramat 4,00 KUMUH RINGAN SCALE UP

    3 Dumbo Raya Kawasan Bugis 20,00 KUMUH SEDANG REGULER

    Kawasan Botu 6,80 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Talumolo 6,00 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Leato Utara 3,00 KUMUH SEDANG SCALE UP

    Kawasan Leato Selatan 11,23 KUMUH SEDANG SCALE UP

    4 Kota Timur Kawasan Heledulaa Utara 6,25 KUMUH RINGAN SCALE UP

    Kawasan Ipilo 20,20 KUMUH SEDANG REGULER

    5 Kota Selatan Kawasan Biawu 20,05 KUMUH SEDANG REGULER

    Kawasan Biawao 20,05 KUMUH SEDANG REGULER

    Kawasan Limba B 63,80 KUMUH SEDANG REGULER

    Kawasan Limba U1 3,22 KUMUH RINGAN SCALE UP

    TOTAL 19 kawasan 225,27

    Sumber Data: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 127/2/I/2017 tentang Penetapan Lokasi

    Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo Tahun 2017,

    Tanggal 23 Januari 2018

    Pada tahun 2017 luasan kawasan kumuh yang tertangani melalui 7 stakeholder,

    seluas 36,66Ha atau 28,53% dari luas total kawasan kumuh. Sehingga capaian

    pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 71,47%.

    Dalam keputusan Walikota tersebut, diantaranya terdapat pula data RT/RW

    dikawasan kumuh, Jumlah KK Rumah Tangga terdampak kumuh, jumlah Kepala

    Keluarga, dsb. Dengan total indikator dan parameter kekumuhan sebanyak 64

    kriteria, yang dijadikan acuan untuk perhitungan penanganan kawasan kumuh.

    Pada Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) stakeholder yang menangani Kawasan Kumuh,

    yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; Satuan

    Non Vertikal Tertentu bidang Pengembangan Permukiman Provinsi Gorontalo; serta

    Swadaya Masyarakat yang mendapatkan penanganan melalui program Bantuan

    Dana Investasi (BDI).

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 24

    Untuk menghitung Kontribusi Penanganan Kawasan kumuh menggunakan aplikasi

    KOTAKU yang dibuat oleh Tim KOTAKU.

    Gambar. 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh

    Dalam aplikasi ini Aspek yang dinilai yaitu:

    1. Kondisi Bangunan, dengan kriteria:

    a. Ketidakteraturan Bangunan;

    b. Tingkat Kepadatan Bangunan;

    c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan;

    2. Kondisi Jalan Bangunan, dengan kriteria:

    a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan;

    b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan;

    3. Kondisi Penyediaan Air Minum, dengan kriteria:

    a. Ketersediaan akses aman air minum;

    b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum;

    4. Kondisi Drainase Lingkungan, dengan kriteria:

    a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;

    b. Ketersediaan Drainase;

    c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;

    d. Tidak terpeliharanya drainase;

    e. Kualitas konstruksi drainase;

    5. Kondisi Pengelolaan Air limbah, dengan kriteria:

    a. Sistem Pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;

    b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan

    persyaratan teknis

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 25

    6. Kondisi Pengelolaan Persampahan, dengan kriteria:

    a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan

    Teknis;

    b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis;

    c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;

    7. Kondisi Proteksi Kebakaran, dengan kriteria:

    a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran;

    b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran.

    Penanganan kawasan kumuh yang diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

    Alokasi Khusus (DAK), dengan rincian sebagai berikut:

    • Pembangunan Jalan Setapak [Dana Alokasi Umum (DAU)] yang berada di Kawasan

    Limba B berupa pembangunan jalan paving dan biopori, dengan dampak penanganan

    seluas 1,27Ha. Serta kawasan Biawu berupa pembangunan jalan paving dan biopori,

    dengan dampak penanganan seluas 0,91Ha. Sehingga total dampak penanganan

    kawasan kumuh melalui pembangunan jalan setapak seluas 2,17Ha.

    Gambar. 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 26

    Gambar. 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan

    • Pembangunan Taman Vertikal RTH, yang berada di Kawasan Limba B berupa

    pembuatan Taman Vertikal RTH, dengan dampak penanganan seluas 0,22Ha.

    Gambar. 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan

    • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melalui program Bantuan Rumah Swadaya

    (BRS) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan Tahun Anggaran 2018 yang

    berada di Kawasan Bugis sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan seluas

    2,91Ha. Serta kawasan Siendeng sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 27

    seluas 3,22Ha. Sehingga total dampak penanganan kawasan kumuh melalui

    pembangunan jalan setapak seluas 6,13Ha.

    Gambar. 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum penanganan

    Gambar. 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 28

    Sedangkan yang diintervensi melalui 3 (tiga) stake holder yang menangani kawasan

    kumuh, yaitu:

    A. Melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang mengintervensi sebanyak 12 (dua belas)

    kawasan, 6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup dengan rincian

    sebagai berikut:

    1. Reguler Biawao, total dampak penanganan seluas 4,52Ha, dengan jenis

    penanganan sebagai berikut:

    i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 2,00Ha;

    ii. Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 0,27Ha;

    iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,66Ha;

    iv. Jalan Paving, dengan luas dampak penanganan seluas 0,37Ha;

    v. Jamban dan Rehab MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 0,21Ha.

    Gambar. 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 29

    Gambar. 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan

    2. Reguler Biawu, total dampak penanganan seluas 6,82Ha, dengan jenis

    penanganan sebagai berikut:

    i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 5,51Ha;

    ii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,31Ha.

    Gambar. 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 30

    Gambar. 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan

    3. Reguler Bugis, total dampak penanganan seluas 9,10Ha, dengan jenis

    penanganan sebagai berikut:

    i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 3,30Ha;

    ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,47Ha;

    iii. Drainase dan Platdeucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,33Ha;

    iv. Plat Deucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,07Ha;

    v. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 3,69Ha;

    vi. Motor Pengangkut Sampah, dengan luas dampak penanganan seluas

    0,24Ha.

    Gambar. 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 31

    4. Reguler Ipilo, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;

    5. Reguler Limba B, total dampak penanganan seluas 7,51Ha;

    6. Reguler Siendeng, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;

    7. Scaleup Limba U1, total dampak penanganan seluas 3,25Ha, dengan jenis

    penanganan sebagai berikut:

    i. Jalan Paving dan Penutup Saluran, dengan luas dampak penanganan seluas

    1,07Ha;

    ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,76Ha;

    iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 0,42Ha;

    Gambar. 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 sebelum

    penanganan

    Gambar. 3.13

    Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 setelah penanganan

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 32

    8. Scaleup Botu, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

    9. Scaleup Donggala, total dampak penanganan seluas 6,50Ha;

    10. Scaleup Heledulaa Utara, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

    11. Scaleup Pohe, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;

    12. Scaleup Tanjung Keramat, total dampak penanganan seluas 3,25Ha.

    Untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan

    perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.

    B. Melalui Swadaya Masyarakat, kegiatan ini merupakan jasa pembangunan kegiatan

    pendamping BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang diintervensi pada 12 (dua belas) kawasan,

    6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup, untuk rincian penanganan

    dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan perumahan dan permukiman kumuh

    Tahun Anggaran 2018.

    C. Melalui Satuan Non Vertikal Tertentu Bidang Pengembangan Permukiman Provinsi

    Gorontalo, intervensi yang dilakukan pada Kawasan Bugis, dengan jenis penanganan

    yaitu pembangunan Jalan Paving dan Drainase, dengan dampak penanganan seluas

    6,63Ha. untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan

    perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.

    Dari 3 (tiga) stake holder tersebut, jumlah kawasan yang tertangani pada tahun 2018,

    sebanyak 12 kawasan yang ditangani, dengan rincian sebagai berikut:

    Tabel. 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

    Tahun Anggaran 2018

    KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN

    PERKIM STAKE

    HOLDER

    DA

    K

    AP

    BD

    BD

    I

    SW

    A

    BN

    KIM

    Kota selatan Biawao Jalan paving dan drainase v v

    Kota selatan Biawao Drainase v v

    Kota selatan Biawao Drainase v v

    Kota selatan Biawao Jamban v v

    Kota selatan Biawao Jalan paving v v

    Kota selatan Biawao Jamban dan rehab mck v v

    Kota selatan Limba b Jalan paving dan drainase v v

    Kota selatan Limba b Jalan paving v v

    Kota selatan Limba b Plat deucker v v

    Kota selatan Limba b Drainase v v

    Kota selatan Limba b Jamban v v

    Kota selatan Limba b Jalan paving dan biopori v

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 33

    KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN

    PERKIM STAKE

    HOLDER

    DA

    K

    AP

    BD

    BD

    I

    SW

    A

    BN

    KIM

    Kota selatan Limba b Taman vertikal rth v

    Kota selatan Biawu Jalan paving dan drainase v v

    Kota selatan Biawu Jamban v v

    Kota selatan Biawu Jalan paving dan biopori v

    Kota selatan Limba u1 Jalan paving dan penutup saluran v v

    Kota selatan Limba u1 Mck v v

    Kota selatan Limba u1 Jamban v v

    Kota timur Ipilo Drainase + platdeucker v v

    Kota timur Ipilo Jalan paving dan drainase v v

    Kota timur Ipilo Jalan paving v v

    Kota timur Ipilo Rehab jamban v v

    Kota timur Ipilo Jamban v v

    Kota timur Ipilo Jamban dan mck v v

    Kota timur Ipilo Mck v v

    Kota timur Heledulaa utara Jalan paving dan drainase v v

    Kota timur Heledulaa utara Drainase + platdeucker v v

    Hulonthalangi Siendeng Drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Motor pengangkut sampah v

    Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v

    Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v

    Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Rehab drainase v v

    Hulonthalangi Siendeng Rumah tidak layak huni v

    Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v

    Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v

    Hulonthalangi Donggala Jamban v v

    Hulonthalangi Pohe Rehab drainase v v

    Hulonthalangi Pohe Drainase v v

    Hulonthalangi Pohe Jamban v v

    Hulonthalangi Pohe Motor pengangkut sampah v v

    Hulonthalangi Pohe Hidran umum v v

    Hulonthalangi Pohe Jamban v v

    Hulonthalangi Pohe Jalan paving v v

    Hulonthalangi Pohe Drainase v v

    Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton v v

    Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton dan drainase v v

    Hulonthalangi Tanjung kramat Motor pengangkut sampah v

    Hulonthalangi Tanjung kramat Drainase v v

    Hulonthalangi Tanjung kramat Jamban v v

    Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v v v

    Dumbo raya Bugis Mck v v

    Dumbo raya Bugis Mck v v

    Dumbo raya Bugis Drainase + platdeucker v v

    Dumbo raya Bugis Plat deucker v v

    Dumbo raya Bugis Jamban v v

    Dumbo raya Bugis Motor pengangkut sampah v

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 34

    KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN

    PERKIM STAKE

    HOLDER

    DA

    K

    AP

    BD

    BD

    I

    SW

    A

    BN

    KIM

    Dumbo raya Bugis Rumah tidak layak huni v

    Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v

    Dumbo raya Botu Jalan paving v v

    Dumbo raya Botu Drainase v v

    Dumbo raya Botu Mck v v

    Dumbo raya Botu Hidran umum v v

    Dumbo raya Botu Jalan paving v v

    Dumbo raya Botu Motor pengangkut sampah v Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018

    Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, kegiatan fisik sasaran ini dilaksanakan pada

    triwulan IV, rincian luas dampak penanganan kawasan kumuh selama tahun 2018

    berdasarkan tabel dibawah ini:

    Tabel. 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018

    KECAMATAN KAWASAN

    PERKIM STAKE HOLDER

    TOTAL

    DA

    K

    AP

    BD

    BD

    I

    SW

    A

    BA

    N

    KIM

    KOTA SELATAN BIAWAO - - 4,52 1,25 - 5,76

    KOTA SELATAN LIMBA B - 1,49 7,51 0,86 - 9,86

    KOTA SELATAN BIAWU - 0,91 6,82 0,71 - 8,44

    KOTA SELATAN LIMBA U1 - - 3,25 1,00 - 4,25

    KOTA TIMUR IPILO - - 6,82 1,41 - 8,24

    KOTA TIMUR HELEDULAA UTARA - - 4,87 0,60 - 5,48

    HULONTHALANGI SIENDENG 3,22 - 6,82 0,69 - 10,74

    HULONTHALANGI DONGGALA - - 6,50 1,06 - 7,55

    HULONTHALANGI POHE - - 4,87 1,85 - 6,72

    HULONTHALANGI TANJUNG KRAMAT - - 3,25 0,49 - 3,74

    DUMBO RAYA BUGIS 2,91 - 9,10 1,19 6,63 19,83

    DUMBO RAYA BOTU - - 4,87 1,05 - 5,93

    TOTAL PENANGANAN 6,13 2,40 6,63 69,22 12,16 96,53 Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018

    Untuk mengukur indikator kinerja Persentase Pengurangan Kawasan kumuh, dapat

    menggunakan rumus, yaitu:

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ

    =𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 (2017 + 2018)

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ× 100%

    𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝑲𝒖𝒎𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒊 =(36,66𝐻𝑎 + 96,53𝐻𝑎)

    225,27 𝐻𝑎× 100%

    = 𝟓𝟗, 𝟏𝟐 %

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 35

    Sehingga, pengurangan kawasan kumuh mencapai,

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 100% − 59,12%

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 𝟒𝟎, 𝟖𝟖%

    D. Persentase Kawasan Perumahan yang Memadai

    Kota Gorontalo, sampai dengan akhir tahun 2018, memiliki jumlah Perumahan

    sebanyak 116 kawasan dengan total 6.386 unit rumah dengan berbagai tipe, mulai

    Tipe 21 sampai dengan Tipe 120. Perumahan ini tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.

    Kawasan Perumahan terinci sebagai berikut:

    1. Kawasan Perumahann yang berbadan hukum, sebanyak 84 perumahan.

    2. Kawasan perumahan yang dimiliki perorangan, sebanyak 32 perumahan.

    Sedangkan, untuk rincian jumlah unit di masing – masing kecamtan, sebagai berikut:

    Tabel. 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo

    Tahun 2018

    No Kecamatan

    T-2

    1

    T-3

    6

    T-4

    0

    T-4

    2

    T-4

    5

    T-5

    4

    T-5

    6

    T-6

    2

    T-6

    6

    T-7

    0

    T-7

    2

    T-9

    0

    T-9

    5

    T-1

    02

    T-1

    20

    NO

    TY

    PE

    TO

    TA

    L

    1 Dungingi 67 1878 80 1 316 101 0 1 0 14 22 0 16 8 0 33 2537

    2 Sipatana 0 638 0 0 9 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 7 696

    3 Kota

    Tengah

    0 1753 0 0 336 15 1 0 18 59 0 0 0 3 94 13 2292

    4 Kota Timur 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18

    5 Kota Barat 0 188 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 233

    6 Kota

    Selatan

    0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 52

    7 Kota Utara 0 377 0 0 45 4 0 0 0 80 0 42 0 0 0 10 558

    TOTAL 67 4834 80 1 760 131 1 1 18 188 29 73 16 11 94 82 6.386

    Sumber Data: Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Namun, hingga akhir tahun 2018, Kota Gorontalo hanya memiliki 4 (empat) kawasan

    perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah untuk Prasarana, Sarana, dan

    Utilitasnya. Yaitu:

    a) Perumahan Pulubala;

    b) Perumahan Tomulabutao Selatan;

    c) Perumahan Khusus Nelayan Leato Selatan dan Dembe1;

    d) Perumahan Rumah Susun Buliide.

    Pada tahun 2018, Kota Gorontalo mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian

    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Penyediaan Perumahan, Direktorat

    Rumah Umum Komersial, yaitu pembuatan jalan rabat beton di 3 (tiga) kawasan

    perumahan yang ada di Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 36

    a) Perumahan Elivar Damai, pengembang PT. IKAY, dengan jumlah unit rumah

    yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit, panjang jalan rabat

    beton sejauh 285 meter.

    b) Perumahan Dulomo Permai, pengembang PT. Mitra Graha Persada, dengan

    jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit,

    panjang jalan rabat beton sejauh 302 meter.

    c) Perumahan Griya Dulomo Indah, pengembang PT. Dwi Putri Utama Mandiri,

    dengan jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50

    unit, panjang jalan rabat beton sejauh 309 meter.

    Gambar. 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya Dulomo Indah

    Namun, bantuan PSU tersebut bukan termasuk kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, dikarenakan PSU tersebut belum diserahkan

    kepada Pemerintah Daerah Kota Groontalo.

    Sehingga masih diperlukan sosialisasi kepada pengembang untuk segera diserahkan

    PSU agar mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam hal pemeliharaannya.

    Indikator – indikator untuk mencapai sasaran ini, yaitu

    1. Tersedianya regulasi yang mengatur penanganan kawasan perumahan dan

    permukiman, yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018

    tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    2. Cakupan PSU Kawasan Perumahan yang memadai, Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya menangani Ruang Terbuka Hijau

    yang terletak di Kawasan Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Leato

    Selatan.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 37

    Gambar. 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato Selatan

    Tahun 2018

    3. Cakupan PSU Kawasan Permukiman yang memadai, yaitu pada Rumah

    Susun Buliide yang pengelolaannya telah dilakukan oleh Dinas Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

    Gambar. 3.16 Rumah Susun Buliide

    Sehingga jumlah kawasan yang PSU tertangani sebanyak 2 kawasan yaitu PSU

    Perumahan Khusus Nelayan kelurahan Leato Selatan dan PSU Permukiman Rumah

    Susun Buliide .

    Sehingga untuk menghitung Persentase Kawasan Perumahan yang memadai,

    adalah sebagai berikut:

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 38

    𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂𝒊

    =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛× 100%

    =2 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛

    4 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%

    = 𝟓𝟎, 𝟎𝟎 %

    E. Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi

    Perangkat Daerah yang baru terbentuk di akhir tahun 2016. Berdasarkan data Dinas

    PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kota

    Gorontalo adalah ± 2.659Unit, dengan berbagai kategori kerusakan fisik; kepemilikan

    atas lahan yang ditempati. Hingga tahun 2016 jumlah Rumah Tidak Layak Huni

    (RTLH) yang terealisasi sebanyak 624 Unit yang dilaksanakan oleh stake holder di

    Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

    • Dana yang bersumber dari APBD, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

    dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB) terealisasi sebanyak 12

    unit, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat

    Korban Bencana. Sedangkan penanganan Peningkatan Kualitas (PK)

    terealisasi sebanyak 239 Unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    (MBR), dan pemasangan listrik gratis.

    • Dana yang bersumber dari APBN, melalui Dinas PU & Kimpraswil; Dinas

    Sosial dan Tenaga Kerja, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat,

    Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, dengan total 366 unit.

    • Dana yang bersumber keswadayaan masyarakat (BAZDA Kota Gorontalo),

    menangani 7 unit RTLH pada tahun 2013.

    Sehingga, tabel berikut merupakan rekapan Rumah Layak Huni kurun waktu 2013 –

    2016 di Kota Gorontalo.

    Tabel. 3.8

    Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016 Kota Gorontalo

    Uraian Satuan

    Penanganan Tahun - …

    Total

    2013 2014 2015 2016

    Dana APBD Kota

    · Dinas PU & Kimpraswil

    -- Peningkatan Kualitas Unit 100 24 112 3 239

    -- Pembangunan Baru Unit 5 1 0 6 12

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 39

    Uraian Satuan

    Penanganan Tahun - …

    Total

    2013 2014 2015 2016

    Dana APBN

    · Dinas PU & Kimpraswil Unit 150 0 0 0 150

    · Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Unit 196 0 0 0 196

    · BPMP & KB Unit 20 0 0 0 20

    Dana BAZDA Kota Gorontalo

    · Bazda Kota Gorontalo Unit 7 0 0 0 7

    J u m l a h 478 25 112 9 624

    Sumber Data: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2014 – 2019

    Sehingga sampai dengan akhir tahun 2016, Telah mencapai 28,09% dari total 2.659

    unit RTLH yang akan ditangani. Sehingga untuk mandapatkan data awal dalam

    menentukan jumlah bantuan dalam proposal, dibutuhkan database. Oleh karena itu,

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membutuhkan database yang

    terinci dengan memberdayakan kelurahan se-KotaGorontalo. Setelah itu tim teknis

    yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melakukan

    verifikasi data, sesuai dengan By Name By Adress (BNBA), sehingga didapatkan

    jumlah database Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 3.003 unit dengan rincian

    penanganan sebagai berikut:

    1. Peningkatan Kualitas (PK), sebanyak 2.461 unit

    2. Pembangunan Baru (PB), sebanyak 542 unit

    Berikut ini adalah rincian database RTLH setiap kelurahan, dengan 2 penanganan.

    Tabel. 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan

    Tahun 2017

    NO LOKASI JUMLAH

    (unit)

    JENIS PENANGANAN

    PK PB

    JUMLAH 3,003 2,461 542

    1 Kecamatan Kota Barat 454 434 20

    Kelurahan Buladu 65 45 20

    Kelurahan Buliide 82 82 0

    Kelurahan Dembe I 157 157 0

    Kelurahan Lekobalo 81 81 0

    Kelurahan Molosipat W 17 17 0

    Kelurahan Pilolodaa 20 20 0

    Kelurahan Tenilo 32 32 0

    2 Kecamatan Kota Tengah 349 317 32

    Kelurahan Dulalowo Timur 88 85 3

    Kelurahan Dulalowo 42 28 14

    Kelurahan Liluwo 22 22 0

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 40

    NO LOKASI JUMLAH

    (unit)

    JENIS PENANGANAN

    PK PB

    Kelurahan Paguyaman 20 20 0

    Kelurahan Wumialo 110 95 15

    Kelurahan Pulubala 67 67 0

    3 Kecamatan Dungingi 222 178 44

    Kelurahan Tomulabutao 13 13 0

    Kelurahan Huangobutu 67 66 1

    Kelurahan Libuo 77 38 39

    Kelurahan Tomulabutao Selatan 39 35 4

    Kelurahan Tuladenggi 26 26 0

    4 Kecamatan Kota Timur 390 299 91

    Kelurahan Tamalate 45 25 20

    Kelurahan Padebuolo 93 67 26

    Kelurahan Moodu 77 39 38

    Kelurahan Heledulaa Utara 45 45 0

    Kelurahan Heledulaa Selatan 20 20 0

    Kelurahan Ipilo 110 103 7

    5 Kecamatan Kota Utara 510 440 70

    Kelurahan Dulomo Selatan 133 133 0

    Kelurahan Dembe II 27 12 15

    Kelurahan Dembe Jaya 60 28 32

    Kelurahan Dulomo Utara 123 123 0

    Kelurahan Wongkaditi Timur 123 123 0

    Kelurahan Wongkaditi Barat 44 21 23

    6 Kecamatan Kota Selatan 101 100 1

    Kelurahan Biawao 19 19 0

    Kelurahan Biawu 14 14 0

    Kelurahan Limba B 16 15 1

    Kelurahan Limba U I 16 16 0

    Kelurahan Limba U II 36 36 0

    7 Kecamatan Hulontalangi 372 291 81

    Kelurahan Tenda 184 176 8

    Kelurahan Tanjung Kramat 47 20 27

    Kelurahan Siendeng 62 50 12

    Kelurahan Donggala 45 45 0

    Kelurahan Pohe 34 0 34

    8 Kecamatan Dumbo Raya 239 135 104

    Kelurahan Botu 137 70 67

    Kelurahan Bugis 35 21 14

    Kelurahan Leato Selatan 19 19 0

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 41

    NO LOKASI JUMLAH

    (unit)

    JENIS PENANGANAN

    PK PB

    Kelurahan Leato Utara 27 4 23

    Kelurahan Talumolo 21 21 0

    9 Kecamatan Sipatana 366 267 99

    Kelurahan Bulotadaa Barat 76 34 42

    Kelurahan Bulotadaa Timur 57 36 21

    Kelurahan Molosipat U 30 18 12

    Kelurahan Tanggikiki 42 27 15

    Kelurahan Tapa 161 152 9

    JUMLAH 3,003 2,461 542

    Keterangan: = Kelurahan/Kawasan yang termasuk dalam Kawasan kumuh

    PK = Peningkatan Kualitas PB = Peningkatan Baru

    Sumber Data: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018

    Data diatas merupakan dasar pembuatan proposal ke berbagai Stake Holder

    (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo) yang menangani Rumah Tidak

    Layak Huni. Setelah mendapatkan Bantuan dari berbagai stake holder tersebut, akan

    dilakukan validasi data oleh Tim Fasilitator Lapangan yang dimiliki Bidang

    Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Gambar. 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur

    Tahun 2018

    Berikut ini SOP Usulan BSPS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

    Permukiman.

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 42

    Gambar. 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi

    Tenaga

    Fasilitator

    Lapangan

    Kelengkapan Waktu Output

    1 Pemohon melalui Kelurahan

    mengajukan permohonan rehab RTLH

    (Rumah Tidak Layak Huni) ke Dinas

    Perumahan Rakyat dan Kawasan

    Permukiman;

    Berkas pemohon,

    ATK, buku agenda

    surat masuk,

    lembar disposisi

    20

    Menit

    Disposisi

    berkas

    pemohon

    SOP

    Alur

    Surat

    Masuk

    2 Tim Teknis memasukan permohonan

    ke database RTLH Bidang Perumahan

    & Kawasan Permukiman untuk

    berkas pemohon,

    komputer

    45

    Menit

    Input ke

    database

    RTLH

    3 Tim Teknis Dinas Perkim melakukan

    verifikasi data dilapangan, apabila

    layak dilaporkan kepada Kepala

    Dinas untuk ditindak lanjuti, apabila

    tidak layak dikembalikan kepada

    pemohon melalui kelurahan;

    Alat transportasi,

    alat ukur, GPS,

    kamera, ATK

    1 Hari Hasil

    verifikasi

    data

    4 Kepala Dinas memerintahkan Kepala

    Bidang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman untuk menindak lanjuti

    permohonan yang telah lulus

    verifikasi;

    Berkas pemohon

    yang telah

    diverifikasi

    25

    Menit

    Permohon

    an

    ditindakla

    njuti

    5 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman

    memerintahkan Kepala Seksi

    Penyediaan Perumahan dan

    Pelaksana untuk membuat daftar

    usulan CPB (Calon Penerima

    Bantuan) RTLH;

    Berkas pemohon

    yang telah

    diverifikasi

    15

    Menit

    Pembuata

    n daftar

    usulan

    Calon

    Penerima

    Bantuan

    NO KEGIATAN

    PELAKSANA MUTU BAKU

    KET

    1

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 43

    Gambar. 3.19 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (2): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi

    Tenaga

    Fasilitator

    Lapangan

    Kelengkapan Waktu Output

    6 Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

    membuat daftar usulan CPB RTLH

    yang kemudian dilaporkan kembali

    kepada Kepala Bidang Perumahan

    dan Kawasan Permukiman;

    berkas pemohon

    yang telah

    diverifikasi,

    komputer, printer,

    ATK

    60

    Menit

    Daftar

    usulan

    CPB

    RTLH

    7 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman memeriksa

    data RTLH CPB, apabila belum

    memenuhi syarat dikembalikan ke

    Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

    untuk pendataan kembali, apabila

    telah memenuhi syarat dilaporkan ke

    daftar usulan

    RTLH CPB, ATK

    60

    Menit

    Hasil

    pemeriksa

    an daftar

    usulan

    CPB

    8 Kepala Dinas menugaskan Kepala

    Bidang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman untuk melakukan

    perekrutan Tenaga Fasilitator

    daftar usulan

    RTLH CPB, ATK

    60

    Menit

    Disposisi

    untuk

    perekruta

    n TFL

    9 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman melakukan

    perekrutan TFL sesuai perintah

    Kepala Dinas;

    Disposisi,

    dokumen, ATK

    2 Bulan TFL telah

    direkrut

    10 Kepala Dinas mengeluarkan SK TFL

    yang telah direkrut oleh Kepala

    Bidang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman;

    ATK, dokumen

    kontrak

    2 Hari SK TFL

    11 TFL melakukan tugas pendampingan

    CPB terkait koordinasi dengan

    Kelurahan mengenai usulan CPB

    RTLH, melakukan sosialisasi,

    verifikasi data CPB sebagaimana

    Juknis Pedoman Pelaksanaan

    Pemberian Bantuan RTLH Kota

    Berkas, ATK,

    komputer, alat

    transportasi,

    peralatan lapangan

    2 Bulan Laporan

    hasilpend

    ampingan

    TFL

    NO KEGIATAN

    PELAKSANA MUTU BAKU

    KET

    1

    2 3

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 44

    Gambar. 3.20 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (3): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi

    Tenaga

    Fasil itator

    Lapangan

    Kelengkapan Waktu Output

    12 Kepala Dinas menugaskan Kepala

    Bidang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman untuk memverifikasi

    data yang diajukan oleh TFL;

    Laporan

    pendampingan,

    disposisi, ATK

    1 Hari Disposisi

    untuk

    verifikasi

    data

    13 Kepala bidang memverifikasi Data

    yang diajukan, apabila terdapat

    kekurangan/kesalahan data CPB

    maka dikembalikan kepada TFL

    untuk dilengkapi/diperbaiki, apabila

    telah lengkap/sesuai maka diajukan

    kepada Kepala Dinas;

    Laporan

    pendampingan,

    ATK, berkas

    2

    Minggu

    Hasil

    verifikasi

    data

    14 Kepala Dinas mengajukan daftar CPB

    yang telah diverifikasi kepada

    Walikota untuk ditetapkan dalam

    Surat Keputusan (SK) Walikota, dan

    setelah SK terbit Kepala Dinas

    memerintahkan Kepala Bidang

    Perumahan dan Kawasan

    Permukiman untuk menindaklanjuti;

    Daftar CPB 2

    Minggu

    SK

    Walikota

    tentang

    daftar

    Penerima

    Bantuan

    15 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman membuat

    daftar penerima bantuan RTLH

    berdasarkan SK Walikota untuk

    dibuatkan kontrak/perjanjian;

    SK Walikota 1 Hari Daftar

    Penerima

    Bantuan,

    kontrak

    16 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman melakukan

    pemilihan toko/penyedia bahan

    bangunan sebagai penyalur bahan

    bangunan;

    Dokumen,

    kontrak, daftar

    Penerima Bantuan

    1

    Minggu

    Adanya

    penyedia

    bahan

    17 TFL mendampingi CPB membuat

    Daftar Rencana Penggunaan Bahan

    Bangunan (DRPBB) untuk diajukan

    kepada KPA (Kuasa Pengguna

    Anggaran);

    ATK, Komputer,

    peralatan lapangan

    4 Hari Daftar

    DRPBB

    NO KEGIATAN

    PELAKSANA MUTU BAKU

    KET

    32

    4

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 45

    Gambar. 3.21

    SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (4): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi

    Tenaga

    Fasilitator

    Lapangan

    Kelengkapan Waktu Output

    18 Kepala Bidang Perumahan dan

    Kawasan Permukiman selaku KPA

    melakukan permintaan/pemesanan

    bahan bangunan berdasarkan DRPBB

    kepada Toko/Penyedia bahan

    bangunan;

    Dokumen kontrak,

    ATK

    1 Hari Pemesana

    n bahan

    bangunan

    19 Setelah Toko/Penyedia bahan

    bangunan melakukan penyaluran

    bahan bangunan, Kepala Bidang

    Perumahan dan Kawasan

    Permukiman selaku KPA,

    Toko/Penyedia bahan bangunan dan

    Penerima Bantuan melakukan

    pemeriksaan bahan bangunan;

    Dokumen, ATK,

    daftar pemesanan

    2 Hari Hasil

    pemeriksa

    an bahan

    bangunan

    20 Proses pembangunan/rehab rumah

    oleh Penerima Bantuan didampingi

    TFL dan Tim Teknis Dinas

    Perumahan Rakyat dan Kawasan

    Permukiman Kota Gorontalo;

    Bahan bangunan 4

    Minggu

    Pembangu

    nan /

    rehab

    selesai

    21 Setelah proses pembangunan selesai

    100%, Penerima Bantuan

    melaporkan Kepada Kepala Dinas

    melalui dokumen;

    ATK, komputer,

    printer, dokumen

    3 Hari Laporan

    NO KEGIATAN

    PELAKSANA MUTU BAKU

    KET

    4

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 46

    Selama Tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.145 unit, dengan rincian

    sebagai berikut:

    a) Peningkatan Kualitas melalui APBD DAK – Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman sebanyak 223 unit;

    b) Peningkatan Kualitas melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

    Reguler sebanyak 798 unit;

    c) Pembangunan Baru melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

    Strategis sebanyak 111 unit;

    d) Pembangunan Baru melalui APBD DAU – Dinas Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman sebanyak 13 unit.

    Gambar. 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya

    Untuk Dana APBD – DAK (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Kota Gorontalo), terealisasi sebanyak 223 unit dengan jenis penangananan Peningkatan

    Kualitas (PK) Dengan rincian, sebagai berikut:

    a) Kecamatan Kota Selatan :

    i. Kelurahan Biawao, sebanyak 43 unit;

    b) Kecamatan Hulonthalangi

    i. Kelurahan Siendeng, sebanyak 49 unit;

    ii. Kelurahan Donggala, sebanyak 57 unit;

    c) Kecamatan Dumbo Raya

    i. Kelurahan Bugis. Sebanyak 33 unit;

    ii. Kelurahan Leato Utara, sebanyak 41 unit.

    Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan

    Perumahan Swadaya – Strategis dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB)

    terealisasi sebanyak 111 unit dengan rincian, sebagai berikut:

  • Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 47

    a) Kecamatan Kota Barat :

    i. Kelurahan Buladu, sebanyak 20 unit;

    ii. Kelurahan Tenilo, sebanyak 21 unit;

    b) Kecamatan Kota Utara

    i. Kelurahan Dembe Jaya, sebanyak 25 unit;

    c) Kecamatan Hulonthalangi

    i. Kelurahan Pohe, sebanyak 20 unit;

    d) Kecamatan Sipatana

    i. Kelurahan Bulotadaa Barat, sebanyak 25 unit.

    Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan

    Perumahan Swadaya – Reguler dengan jenis penanganan Peningkatan Kualitas (PK)

    terealisasi sebanyak 798 unit dengan rincian, sebagai berikut:

    a) Kecamatan Kota Tengah :

    i. Kelurahan Dulalowo Timur, sebanyak 67 unit;

    ii. Kelurahan Dulalowo, sebanyak 24 unit;

    iii. Kelurahan Liluwo, sebanyak 22 unit;

    iv. Kelurahan Paguyaman, sebanyak 18 unit;

    v. Kelurahan Wumialo, sebanyak 100 unit;

    vi. Keluarahan Pulubala, sebanyak 29 unit.

    b) Kecamatan Dungingi

    i. Kelurahan Huangobotu, sebanyak 87 unit;

    ii. Kelurahan Libuo, sebanyak 49 unit;

    iii. Kelurahan Tuladenggi, sebanyak 23 unit.

    c) Kecamatan Kota Timur

    i. Kelurahan Tamalate, sebanyak 31 unit;

    ii. Kelurahan Padebuolo, sebanyak 81 unit;

    iii. Kelurahan Moodu, sebanyak 50 unit;

    iv. Kelurahan Heledulaa Utara, sebanyak 38 unit;

    v. Kelurahan Heledulaa Selatan, sebanyak 20 unit;

    vi. Kelurahan Ipilo, sebanyak 57 unit.

    d) Kecamatan Kota Utara

    i. Kelurahan Wong

of 118/118
PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERKUKIMAN KOTA GORONTALO TAHUN 2018
Embed Size (px)
Recommended