PEMERINTAH KOTA GORONTALO LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERKUKIMAN KOTA GORONTALO TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LK IP )
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERKUKIMAN
KOTA GORONTALO
TAHUN 2018
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO
TAHUN 2018
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
GORONTALO,
Menimbang : a. Berdasarkan Surat Edaran Walikota Gorontalo Nomor
100/Pem/2204/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang
Pencapaian Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018;
b. Berdasarkan pemberitahuan diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
PermukimanKota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018;
P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O
DIN AS PERUM AH AN R AK Y AT D AN
K AW AS AN PERMUKIMAN Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 824795
- 2 -
KESATU ...
KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan PermukimanKota Gorontalo Tahun 2018 disusun atas dasar
Rencana Kerja Tahunan PerubahanTahun 2018, Penetapan Kinerja
Perubahan Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama;
KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo merupakan Laporan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan
pengelolaan sumber daya serta memberikan gambaran kinerja Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
selama tahun 2018;
KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 25 Januari 2019
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710509 200003 2 006
Tembusan, Kepada Yth :
1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai Laporan);
2. Inspektur Kota Gorontalo; dan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 1
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
GORONTALO TAHUN 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka peningkatan
pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, berdaya guna dan
berhasil guna diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui tingkat
kemampuan mencapai visi dan misi serta tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, sebagai salah satu Unit Kerja dalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014
– 2019 dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.
Setelah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan
sasarannya maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mewujudkan visi
dan misi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2018, sedangkan hasil penilaian yang dilakukan meliputi indikator-
indikator : input, output, outcome, benefit dan impact.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 2
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1. Latar Belakang 8
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 8
1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis 14
1.4. Dasar Hukum 15
BAB II PERENCANAAN DAN PENATAPAN KINERJA 16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD 16
2.2. Indikator Kinerja Utama 18
2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan 19
BAB III KINERJA 20
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 20
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22
3.3. Realisasi Anggaran 83
BAB IV PENUTUP 86
4.1. Kesimpulan 86
4.2. Saran 87
LAMPIRAN
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
4. RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA
5. PENGUKURAN KINERJA
6. REALISASI ANGGARAN
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 3
DATAR TABEL
Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
12
Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD
Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin
13
Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang
dikuasai
13
Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran 18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman
18
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan PermukimanTahun 2018
19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 21
Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018
22
Tabel 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Tahun 2018
23
Tabel 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Tahun 2018
32
Tabel 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018 34
Tabel 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo
Tahun 2018
35
Tabel 3.8 Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016
Kota Gorontalo
38
Tabel 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan
Tahun 2017
39
Tabel 3.10 Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018 49
Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk
sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan
perumahan Tahun 2018
50
Tabel 3.12 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Tersedianya infrastruktur
kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan Tahun
2018
49
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 4
Tabel 3.13 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota
Gorontalo Tahun 2018
53
Tabel 3.14 Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota
Gorontalo Tahun 2017
54
Tabel 3.15 Selisih PJU tiap kecamatan di Kota Gorontalo antara Tahun 2017
dan 2018
54
Tabel 3.16 Realisasi Pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Per Bulan - Tiap Kecamatan Selang Tahun 2018
56
Tabel 3.17 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota
Gorontalo per Triwulan selama Tahun 2018
57
Tabel 3.18 Data kondisi Lampu PJU setiap triwulan per kelurahan
Tahun 2018
59
Tabel 3.19 Rekapitulasi Kawasan Lampu PJU kondisi baik
Tahun 2017
61
Tabel 3.20 Jumlah dan Kawasan TPU yang dikelola
Tahun 2018
63
Tabel 3.21 Klasifikasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Kondisi
Tahun 2018
63
Tabel 3.22 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi
untuk Triwulan I Tahun 2018
64
Tabel 3.23 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi
untuk Triwulan II Tahun 2018
64
Tabel 3.24 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi
untuk Triwulan III Tahun 2018
65
Tabel 3.25 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi
untuk Triwulan IV Tahun 2018
65
Tabel 3.26 Rekapitulasi Tempat Pemakaman Umum kondisi baik
Tahun 2018
66
Tabel 3.27 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas
Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum Tahun 2016 s/d
2018
68
Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi untuk
sasaran Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan
Permakaman Umum
Tahun 2017
69
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 5
Tabel 3.29 Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran Meningkatnya budaya
organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Tahun 2018
69
Tabel 3.30 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018
72
Tabel 3.31 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
73
Tabel 3.32 Dominasi Karakteristik Responden di Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
75
Tabel 3.33 Karakteristrik Responden Menurut Umur 75
Tabel 3.34 Karakteristrik Responden Menurut Jenis Kelamin 76
Tabel 3.35 Karakteristrik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77
Tabel 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama 77
Tabel 3.37 Jawaban Responden per unsur pelayanan 78
Tabel 3.38 Capaian Unsur Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Tahun 2018
80
Tabel 3.39 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dan Tahun
2018
81
Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Gorontalo
82
Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2018
84
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 6
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018
11
Gambar 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh 24
Gambar 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan 25
Gambar 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan 26
Gambar 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan 26
Gambar 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum
penanganan
27
Gambar 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan 27
Gambar 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan 28
Gambar 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan 29
Gambar 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan 29
Gambar 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan 30
Gambar 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis 30
Gambar 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1
sebelum penanganan
31
Gambar 3.13 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1
setelah penanganan
31
Gambar 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya
Dulomo
36
Gambar 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato
Selatan Tahun 2018
37
Gambar 3.16 Rumah Susun Buliide 37
Gambar 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo,
Kecamatan Kota TimurTahun 2018
41
Gambar 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
42
Gambar 3.19 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (2): pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
43
Gambar 3.20 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (3): pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
44
Gambar 3.21 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (4): pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
45
Gambar 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya
46
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 7
Gambar 3.23 Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru, Pohe –
Hulonthalangi
48
Gambar 3.24 Interface Aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo 53
Gambar 3.25 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Limba U II – Kota
Selatan Tahun 2018
56
Gambar 3.26 Kegiatan pemeliharaan Lampu dan Panel PJU 57
Gambar 3.27 TPU Buliide 61
Gambar 3.28 TPU Pohe 62
Gambar 3.29 TPU Bulotadaa Barat 62
Gambar 3.30 DED TPU Bulotadaa Barat 66
Gambar 3.31 DED TPU Buliide 67
Gambar 3.32 Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Permakaman 67
Gambar 3.33 Kegiatan Peninjauan TPU Keluarga di Kecamatan Hulonthalangi 68
Gambar 3.34 Karakteristik Responden Menurut Umur 76
Gambar 3.35 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 76
Gambar 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 77
Gambar 3.37 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 78
Gambar 3.38 Nilai Unsur Pelayanan
80
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan adanya penerapan Undang - Undang nomor 23 tahun 1999 tentang
otonomi daerah yakni memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada daerah untuk
menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah,
dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah
mencoba mengimplementasikan dalam praktek pelaksanaan tugas baik di
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019, yang
dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2014
– 2019 yaitu "Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius, Terdidik)".
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
Kota. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di
bidang perumahan, kawasan permukiman dan penerangan perkotaan di Kota Gorontalo,
yang terdiri atas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bidang Penerangan
Perkotaan dan Permakaman Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Dinas
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
membantu Walikota dalam sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan, dan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 9
Bidang Kawasan Permukiman & Penerangan Perkotaan di Kota Gorontalo. Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Gorontalo,
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Merencanakan, merumuskan, dan menysuun kebijakan dan kegiatan pembangunan
di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan
perkotaan dan pemakaman umum secara berkesinambungan untuk
pengembangannya.
b. Mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan asset sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
c. Mengorganisir, Mengendalikan, Mengarahkan pelaksanaan kegiatan; di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan
pemakaman umum melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit.
d. Memberikan perizinan dan advis teknis di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum.
Kepala Dinas dalam tugas dibantu oleh tiga Eselon III yaitu : Sekretaris, Kepala Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan
Pemakaman Umum.
Sekretariat
Sekretaris melaksanakan tugas penatausahaan dibidang Perencanaan dan Program
Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Umum, Aset dan Kearsipan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a. Menghimpun kebijakan teknis, Menyusun rencana kegiatan, Melaksanakan tugas
pengelolaan unit dibidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum,
aset dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan terdapat 2 sub bagian yang
meliputi Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Admininstrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas di Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perudang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 10
a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. Menghimpun data, dan Mengelola data wilayah Perumahan dan Kawasan
Permukiman melalui pengukuran dan pemetaanuntuk mengetahui gambaran
wilayah pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan
kawasan kumuh perkotaan.
c. Menyusun rencana teknis pembangunan, Mensosialisasikan pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit.
d. Memproses rencana pembangunan, Melakukan pembinaan, dan Melakukan
evaluasi sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan.
e. Melaksanakan Penyuluhan tentang kawasan permukiman sehat.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Pengelolaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Seksi
Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup penerangan jalan umum dan pemakaman
umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas kedinasan.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penerangan Perkotaan
dan Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi:
a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman
Umum berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b) Menghimpun, Mengelola data wilayah, Menyusun rencana kegiatan Penerangan
Perkotaan dan pemakaman umum melalui survey untuk mengetahui kelayakannya.
c) Menyiapkan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum
sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
d) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan
pemakaman umum secara rutin untuk kelangsungannya.
e) Melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatan sarana pemakaman sesuai
klasifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman
Umum mempunyai 3 (tiga) Eselon IV, yang terdiri dari : Seksi Pendataan dan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 11
Pemeliharaan Penerangan Perkotaan, Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan
Perkotaan, dan Seksi Pemakaman Umum.
1.2.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka penjabaran tugas
dan fungsi yang mempunyai struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo, terlihat pada gambar dibawah ini (kondisi per 31 Desember
2018).
Gambar 1.1. Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kota Gorontalo Per 31 Desember 2018
1.2.3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman berjumlah 52 orang, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara dengan
rincian Jumlah Laki – laki sebanyak 23 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 9 orang;
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 12
serta 20 orang Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dengan rincian Jumlah Laki – Laki
sebanyak 9 orang dan Jumlah Perempuan sebanyak 11 orang. Aparatur Sipil Negara
ber – pangkat Pembina Utama Muda memiliki persentase sebesar 3% (1 orang) yakni
Kepala Dinas. Persentase tertinggi dimiliki oleh ASN ber-pangkat III/d yakni sebesar
18.75% (6 orang). Dinas ini memiliki karakteristik Pegawai, rata – rata sebagai
Pelaksana Teknis yang cukup memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, namun
kuantitasnya belum memadai untuk menangani tentang perumahan dan kawasan
permukiman, penerangan perkotaan dan permakaman umum se-Kota Gorontalo.
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut
ini:
Tabel 1.1 Daftar Nominatif ASN dan TPKD
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Dari segi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:
L P L P L P L P
TPKD 1 4 2 4 6 3 9 11 20
I/A - - - - - - 0 0 0
I/B - - - - - - 0 0 0
I/C - - - - - - 0 0 0
I/D - - - - - - 0 0 0
II/A - - - - - - 0 0 0
II/B 1 1 1 - - - 2 1 3
II/C 3 - - - 2 - 5 0 5
II/D - - 1 - 1 - 2 0 2
III/A - 2 1 1 1 - 2 3 5
III/B - - 2 - - - 2 0 2
III/C 1 1 - - - 1 1 2 3
III/D 1 - 1 1 3 - 5 1 6
IV/A - - 2 - - - 2 0 2
IV/B 1 - - - 1 1 2 1 3
IV/C - 1 - - - - 0 1 1
IV/D - - - - - - 0 0 0
IV/E - - - - - - 0 0 0
JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52
TOTAL 5217 16 19 52
GOLONGA
N/ RUANG
SEKRETARIAT
BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
BIDANG PENERANGAN
PERKOTAAN DAN
PERMAKAMAN UMUM
JUMLAHTOTAL
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 13
Tabel 1.2 Daftar nominatif ASN dan TPKD
Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis Kelamin
PENDIDIKAN SEKRETARIAT
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG PENERANGAN
PERKOTAAN DAN PERMAKAMAN
UMUM
JUMLAH TOTAL
L P L P L P L P
SD - - - - - - - - -
SLTP - - - - - - - - -
SLTA 3 4 3 1 8 1 14 6 20
D1 - - - - - - - - -
D2 - 1 - - - - - 1 1
D3 1 - 3 - 1 1 5 1 6
D4 - - 1 - - - 1 - 1
S1 4 3 2 4 5 2 11 9 20
S2 - 1 1 1 - 1 1 3 4
S3 - - - - - - - - -
JUMLAH 8 9 10 6 14 5 32 20 52
TOTAL 17 16 19 52 52
Merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo sudah mencukupi dalam hal posisi jabatan dan tingkat
pendidikan. Begitupun, dari segi Bidang Ilmu yang dikuasai dapat dilihat pada tabel 1.3
dibawah ini:
Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang dikuasai
NO JABATAN PENDIDIKAN – JURUSAN
1 Kepala Dinas S2 – Ilmu Administrasi
2 Sekretaris S1 – Adm. Pemerintahan Daerah
3 Kasubag. Program S1 – Teknik Mesin
4 Kasubag. Adm. Keuangan, Umum dan Kepegawaian S1 – Ekonomi
5 Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman S2 – Teknik Sipil
6 Kasie. Penyediaan Perumahan S1 – Teknik Sipil
7 Kasie. Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman
S1 – Teknik Planologi
8 Kasie. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
S2 – Teknik Sipil
9 Kabid. Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum S2 – Manajemen Ekonomi Daerah
10 Kasie. Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan
Perkotaan
S1 – Teknik Mesin
11 Kasie. Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan S1 – Teknik Elektro
12 Kasie. Permakaman Umum S1 – Ekonomi
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 14
Memperhatikan tabel–tabel di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo, memiliki SDM yang memadai dilihat dari segi kualitas dan
kuantitas. Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis, maka tugas dan fungsi yang diemban
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dapat dilaksanakan dengan baik
dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku.
1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis
1.3.1. Permasalahan Utama
Secara garis besar identifikasi terhadap masalah utama pada Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo diantaranya sebagai berikut:
1. Sekretariat:
a. Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya kurang memadai dibandingkan
dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan beban kerja, antara lain
Luasan bangunan kantor yang tidak memadai, menampung 51 orang pegawai;
b. Sistem penyimpanan dan pengarsipan yang kurang baik, khususnya terhadap
dokumen-dokumen arsip dan aset yang belum dihapus;
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
a. Belum disahkan Peraturan Daerah tentang Penyelennggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
b. Kurangnya tenaga teknis yang menangani perumahan dan kawasan
permukiman.
3. Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum:
a. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dalam penataan lampu kota
yang tidak sebanding dengan jumlah titik penerangan jalan umum dan jaringan
lampu jalan;
b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang guna penataan dan pemeliharaan
lampu jalan, terutama yang dapat menjangkau lokasi Penerangan Jalan Umum
yang terletak di luar jalan - jalan utama;
c. Ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum belum didukung oleh fasilitas
penunjang untuk pemanfaaatan lokasi, selain itu masih dimanfaatkannya
tempat pemakaman keluarga oleh masyarakat di Kota Gorontalo.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 15
1.3.2. Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau
belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi
secara bertahap.
Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka isu
strategis yang berkembang di lingkup SKPD adalah sebagai berikut:
a. Perlunya verifikasi dan validasi terhadap penerima manfaat bagi Rumah Tidak Layak
Huni yang berada di Kota Gorontalo;
b. Sosialisasi kepada pengembang perumahan agar menyerahkan pengelolaan PSU
perumahan kepada Pemerintah, agar mendapatkan pemeliharaan PSU;
c. Kerja sama bersama stake holder terkait guna pencapaian 0% kawasan kumuh di
Kota Gorontalo;
d. Kerja sama bersama stake holder guna pencapaian kawasan strategis kelurahan
yang memiliki Penerangan Jalan Umum;
e. Sosialisasi Tempat Pemakaman Umum untuk masyarakat.
f. Peningkatan SDM yang terampil dalam hal teknis guna menunjang kegiatan yang
ada di SKPD;
1.4. Dasar Hukum
Secara garis besar dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2017, diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 16
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo disusun dalam rangka menyikapi perubahan, harapan -
harapan dan prinsip - prinsip otonomi daerah dengan kriteria sistematis, logis, realistis,
praktis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Biroksi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa dalam sistem pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
2.1.1. Visi
Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pada
Dokumen Rencana Startegis adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur
yang memadai”
2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kota Gorontalo pada Dokumen Rencana Startegis, maka disusunlah Misi adalah
sebagai berikut:
“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan
kawasan permukiman”
2.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
2.1.3.1. Tujuan
Adapun tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota
Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:
“Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta
infrastruktur Kota”
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 17
2.1.3.2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dicapai atau dihasilkan oleh
instansipemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan atau
bulanan.
Adapun sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota
Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;
b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum;
c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
2.1.3.3. Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah cara mengukur sasaran yang akan dicapai. Maka
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mempunyai
Indikator Sasaran untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, dengan indikator
sasaran sebagai berikut:
• Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh
• Persentase Kawasan Perumahan yang memadai
• Persentase Rumah Layak Huni
b. Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum, dengan
indikator sasaran sebagai berikut:
• Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan
yang baik;
• Persentase TPU yang terpelihara.
c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, dengan
indikator sasaran sebagai berikut:
• Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)
Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran. Berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2014 -
2019, dapat dilihat tabel 2.1 berikut ini.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 18
Tabel. 2.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Visi : Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur yang memadai
Misi : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman serta infrastruktur Kota
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh
Persentase Kawasan Perumahan yang memadai
Persentase Rumah Layak Huni Yang tertangani
Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik
Persentase TPU yang terpelihara
Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)
2.2. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kota Gorontalo tahun2017 berdasarkan Sasaran , dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut
ini:
Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
permukiman
dan perumahan
Persentase
pengurangan
kawasan kumuh
[ 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ] × 100%
Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman Persentase
Rumah Layak
Huni yang
tertangani
[𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖] × 100%
2 Meningkatnya
Kualitas
Penerangan
Perkotaan dan
Permakaman
Umum
Persentase
kawasan kota
yang didukung
dengan sarana
penerangan
jalan yang baik
[𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛]
× 100%
Bidang
Penerangan
Perkotaan dan
Permakaman
Umum
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 19
2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo tahun 2016adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Antara
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kota Grorontalo dengan
Walikota Gorontalo. Serta Perjanjian Kinerja Antara Eselon II dan Eselon III, Perjanjian
Kinerja Perubahan Antara Eselon III dan Eselon IV.
Dimana, Perjanjian Kinerja Dinas ini dijabarkan dalam lampiran Perjanjian
Kinerja tahun 2018 (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Perubahan PK)
pada akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini, serta juga dapat dilihat
secara rinci sesuai dengan sasaran strategis diatas, dengan indikator kinerja utama,
yang terinci pada penetapan kinerja perubahan tabel. 2.3 berikut ini:
Tabel. 2.3. Perubahan Perjanjian KinerjaDinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 5
6
Meningkatnya budaya organisasi
yang berkinerja tinggi dan
berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)79,00
4Tersedianya infrastuktur kota
sebagai pusat pemerintahan dan
pusat pelayanan
Persentase kaw asan strategis yang
didukung dengan sarana
penerangan jalan yang memadai
79,00
5 Persentase TPU yang terpelihara 34,00
33,33
3Persentase Rumah Layak Huni yang
tertangani28,15
1
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan luasan
kaw asan kumuh43,50
2Persentase Kaw asan Perumahan
yang memadai
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 20
BAB III
KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Perubahan dan Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi kinerja
sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018.
Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. Guna mempermudah interpretasi
atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang
mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Berikut ini Skala nilai peringkat kinerja, dapat dilihat pada tabel
3.1.
Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91% ≥ Sangat Tinggi
2. 76% -- 90% Tinggi
3. 66% -- 75% Sedang
4. 51% -- 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas
dapat diilustrasikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 21
Tabel. 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 71,75 71,46 100,40%
2 71,75 71,46 100,40%
3 71,75 71,46 100,40%
4 43,50 40,88 106,02%
Kondisi Akhir 40,88 106,02%
1 33,33 25,00 75,00%
2 33,33 25,00 75,00%
3 33,33 33,33 100,00%
4 33,33 50,00 150,00%
Kondisi Akhir 50,00 150,00%
1 17,89 20,60 115,10%
2 18,31 20,68 112,95%
3 18,72 23,79 127,10%
4 28,15 52,16 185,31%
Kondisi Akhir 52,16 185,31%
1 76,00 88,00 115,79%
2 77,00 90,00 116,88%
3 78,00 94,00 120,51%
4 79,00 90,00 113,92%
Kondisi Akhir 90,00 113,92%
1 33,00 33,33 101,00%
2 33,00 33,33 101,00%
3 33,00 33,33 101,00%
4 34,00 33,33 98,03%
Kondisi Akhir 33,33 98,03%
1 76,00 63,26 83,24%
2 76,00 63,26 83,24%
3 76,00 63,26 83,24%
4 79,00 77,37 97,94%
Kondisi Akhir 77,37 97,94%
Bukan IKU
6
Meningkatnya budaya organisasi
yang berkinerja tinggi dan
berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)Nilai 79,00 Bukan IKU
4
Tersedianya infrastuktur kota
sebagai pusat pemerintahan dan
pusat pelayanan
Persentase kaw asan strategis yang
didukung dengan sarana
penerangan jalan yang memadai
% 79,00 IKU
5 Persentase TPU yang terpelihara % 34,00
% 33,33 Bukan IKU
3Persentase Rumah Layak Huni yang
tertangani% 28,15 IKU
1
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan luasan
kaw asan kumuh% 43,50 IKU
2Persentase Kaw asan Perumahan
yang memadai
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1. Sasaran 1
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
Analisis Capaian Kinerja pada sasaran ini, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.
Tabel. 3.3 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018
A. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan memiliki kawasan. Pada
Tahun 2014, Walikota Gorontalo menandatangani Keputusan Walikota Walikota
Gorontalo Nomor 246/2/VI/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo, yang terdiri atas 5 (lima) kawasan Kumuh
yang selauas 159,1 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kawasan Biawao – Biawu 40,1 Ha
2. Kawasan Limba B 62,4 Ha
3. Kawasan Bugis 15,0 Ha
4. Kawasan Ipilo 21,6 Ha
5. Kawasan Siendeng 20,0 Ha
Kemudian, Pada tahun 2017 Walikota merevisi Keputusan Walikota tersebut,
dikarenakan adanya kawasan – kawasan yang terdampak akan kumuh terletak di 5
(lima) kecamatan, sehingga berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor
127/2/I/2017 tetang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman
NO INDIKATOR KINERJASATUA
N
TARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1 71,75 71,46 100,40%
2 71,75 71,46 100,40%
3 71,75 71,46 100,40%
4 43,50 40,88 106,02%
Kondisi Akhir 40,88 106,02%
1 33,33 25,00 75,00%
2 33,33 25,00 75,00%
3 33,33 33,33 100,00%
4 33,33 50,00 150,00%
Kondisi Akhir 50,00 150,00%
1 17,89 20,60 115,10%
2 18,31 20,68 112,95%
3 18,72 23,79 127,10%
4 28,15 52,16 185,31%
Kondisi Akhir 52,16 185,31%
Bukan IKU
C
Persentase Rumah
Layak Huni yang
tertangani
% 28,15 IKU
APersentase pengurangan
luasan kaw asan kumuh% 43,50 IKU
B
Persentase Kaw asan
Perumahan yang
memadai
% 33,33
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 23
Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017. Dengan rincian
kawasan kumuh sebagai berikut:
Tabel. 3.4 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
NO KECAMATAN NAMA KAWASAN LUAS
(Ha) STATUS JENIS
1 Kota Barat Kawasan Dembe I 1,63 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Lekobalo 2,10 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Pilolodaa 0,90 KUMUH RINGAN SCALE UP
2 Hulonthalangi Kawasan Siendeng 20,00 KUMUH SEDANG REGULER
Kawasan Donggala 12,90 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Pohe 4,84 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Tenda 1,60 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Tanjung Kramat 4,00 KUMUH RINGAN SCALE UP
3 Dumbo Raya Kawasan Bugis 20,00 KUMUH SEDANG REGULER
Kawasan Botu 6,80 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Talumolo 6,00 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Leato Utara 3,00 KUMUH SEDANG SCALE UP
Kawasan Leato Selatan 11,23 KUMUH SEDANG SCALE UP
4 Kota Timur Kawasan Heledulaa Utara 6,25 KUMUH RINGAN SCALE UP
Kawasan Ipilo 20,20 KUMUH SEDANG REGULER
5 Kota Selatan Kawasan Biawu 20,05 KUMUH SEDANG REGULER
Kawasan Biawao 20,05 KUMUH SEDANG REGULER
Kawasan Limba B 63,80 KUMUH SEDANG REGULER
Kawasan Limba U1 3,22 KUMUH RINGAN SCALE UP
TOTAL 19 kawasan 225,27
Sumber Data: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 127/2/I/2017 tentang Penetapan Lokasi
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo Tahun 2017,
Tanggal 23 Januari 2018
Pada tahun 2017 luasan kawasan kumuh yang tertangani melalui 7 stakeholder,
seluas 36,66Ha atau 28,53% dari luas total kawasan kumuh. Sehingga capaian
pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 71,47%.
Dalam keputusan Walikota tersebut, diantaranya terdapat pula data RT/RW
dikawasan kumuh, Jumlah KK Rumah Tangga terdampak kumuh, jumlah Kepala
Keluarga, dsb. Dengan total indikator dan parameter kekumuhan sebanyak 64
kriteria, yang dijadikan acuan untuk perhitungan penanganan kawasan kumuh.
Pada Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) stakeholder yang menangani Kawasan Kumuh,
yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; Satuan
Non Vertikal Tertentu bidang Pengembangan Permukiman Provinsi Gorontalo; serta
Swadaya Masyarakat yang mendapatkan penanganan melalui program Bantuan
Dana Investasi (BDI).
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 24
Untuk menghitung Kontribusi Penanganan Kawasan kumuh menggunakan aplikasi
KOTAKU yang dibuat oleh Tim KOTAKU.
Gambar. 3.1 Aplikasi KOTAKU untuk menghitung pengurangan kawasan Kumuh
Dalam aplikasi ini Aspek yang dinilai yaitu:
1. Kondisi Bangunan, dengan kriteria:
a. Ketidakteraturan Bangunan;
b. Tingkat Kepadatan Bangunan;
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan;
2. Kondisi Jalan Bangunan, dengan kriteria:
a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan;
b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan;
3. Kondisi Penyediaan Air Minum, dengan kriteria:
a. Ketersediaan akses aman air minum;
b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum;
4. Kondisi Drainase Lingkungan, dengan kriteria:
a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
b. Ketersediaan Drainase;
c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;
d. Tidak terpeliharanya drainase;
e. Kualitas konstruksi drainase;
5. Kondisi Pengelolaan Air limbah, dengan kriteria:
a. Sistem Pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan
persyaratan teknis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 25
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan, dengan kriteria:
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan
Teknis;
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis;
c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
7. Kondisi Proteksi Kebakaran, dengan kriteria:
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran;
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran.
Penanganan kawasan kumuh yang diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK), dengan rincian sebagai berikut:
• Pembangunan Jalan Setapak [Dana Alokasi Umum (DAU)] yang berada di Kawasan
Limba B berupa pembangunan jalan paving dan biopori, dengan dampak penanganan
seluas 1,27Ha. Serta kawasan Biawu berupa pembangunan jalan paving dan biopori,
dengan dampak penanganan seluas 0,91Ha. Sehingga total dampak penanganan
kawasan kumuh melalui pembangunan jalan setapak seluas 2,17Ha.
Gambar. 3.2 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B sebelum penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 26
Gambar. 3.3 Kondisi Kawasan Kumuh – Kawasan Limba B setelah penanganan
• Pembangunan Taman Vertikal RTH, yang berada di Kawasan Limba B berupa
pembuatan Taman Vertikal RTH, dengan dampak penanganan seluas 0,22Ha.
Gambar. 3.4 Taman Vertikal Garden – Kawasan Limba B setelah penanganan
• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melalui program Bantuan Rumah Swadaya
(BRS) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan Tahun Anggaran 2018 yang
berada di Kawasan Bugis sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan seluas
2,91Ha. Serta kawasan Siendeng sebanyak 33unit, dengan dampak penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 27
seluas 3,22Ha. Sehingga total dampak penanganan kawasan kumuh melalui
pembangunan jalan setapak seluas 6,13Ha.
Gambar. 3.5 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng sebelum penanganan
Gambar. 3.6 Rumah Tidak Layak Huni – Kawasan Siendeng setelah penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 28
Sedangkan yang diintervensi melalui 3 (tiga) stake holder yang menangani kawasan
kumuh, yaitu:
A. Melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang mengintervensi sebanyak 12 (dua belas)
kawasan, 6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup dengan rincian
sebagai berikut:
1. Reguler Biawao, total dampak penanganan seluas 4,52Ha, dengan jenis
penanganan sebagai berikut:
i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 2,00Ha;
ii. Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 0,27Ha;
iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,66Ha;
iv. Jalan Paving, dengan luas dampak penanganan seluas 0,37Ha;
v. Jamban dan Rehab MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 0,21Ha.
Gambar. 3.7 Jamban – BDI – Kawasan Biawao sebelum penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 29
Gambar. 3.8 Jamban – BDI – Kawasan Biawao setelah penanganan
2. Reguler Biawu, total dampak penanganan seluas 6,82Ha, dengan jenis
penanganan sebagai berikut:
i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 5,51Ha;
ii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 1,31Ha.
Gambar. 3.9 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu sebelum penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 30
Gambar. 3.10 Jalan Paving – BDI – Kawasan Biawu setelah penanganan
3. Reguler Bugis, total dampak penanganan seluas 9,10Ha, dengan jenis
penanganan sebagai berikut:
i. Jalan Paving dan Drainase, dengan luas dampak penanganan seluas 3,30Ha;
ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,47Ha;
iii. Drainase dan Platdeucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,33Ha;
iv. Plat Deucker, dengan luas dampak penanganan seluas 0,07Ha;
v. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 3,69Ha;
vi. Motor Pengangkut Sampah, dengan luas dampak penanganan seluas
0,24Ha.
Gambar. 3.11 Motor Pengangkut Sampah – BDI – Kawasan Bugis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 31
4. Reguler Ipilo, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;
5. Reguler Limba B, total dampak penanganan seluas 7,51Ha;
6. Reguler Siendeng, total dampak penanganan seluas 6,82Ha;
7. Scaleup Limba U1, total dampak penanganan seluas 3,25Ha, dengan jenis
penanganan sebagai berikut:
i. Jalan Paving dan Penutup Saluran, dengan luas dampak penanganan seluas
1,07Ha;
ii. MCK, dengan luas dampak penanganan seluas 1,76Ha;
iii. Jamban, dengan luas dampak penanganan seluas 0,42Ha;
Gambar. 3.12 Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 sebelum
penanganan
Gambar. 3.13
Jalan Paving dan Penutup Saluran – BDI – Kawasan Limba U1 setelah penanganan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 32
8. Scaleup Botu, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;
9. Scaleup Donggala, total dampak penanganan seluas 6,50Ha;
10. Scaleup Heledulaa Utara, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;
11. Scaleup Pohe, total dampak penanganan seluas 4,87Ha;
12. Scaleup Tanjung Keramat, total dampak penanganan seluas 3,25Ha.
Untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan
perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.
B. Melalui Swadaya Masyarakat, kegiatan ini merupakan jasa pembangunan kegiatan
pendamping BDI (Bantuan Dana Investasi) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang diintervensi pada 12 (dua belas) kawasan,
6 (enam) kawasan reguler dan 6 (enam) kawasan scaleup, untuk rincian penanganan
dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan perumahan dan permukiman kumuh
Tahun Anggaran 2018.
C. Melalui Satuan Non Vertikal Tertentu Bidang Pengembangan Permukiman Provinsi
Gorontalo, intervensi yang dilakukan pada Kawasan Bugis, dengan jenis penanganan
yaitu pembangunan Jalan Paving dan Drainase, dengan dampak penanganan seluas
6,63Ha. untuk rincian penanganan dapat dilihat pada tabel Stakeholder penanganan
perumahan dan permukiman kumuh Tahun Anggaran 2018.
Dari 3 (tiga) stake holder tersebut, jumlah kawasan yang tertangani pada tahun 2018,
sebanyak 12 kawasan yang ditangani, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. 3.5 Stake Holder Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Tahun Anggaran 2018
KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN
PERKIM STAKE
HOLDER
DA
K
AP
BD
BD
I
SW
A
BN
KIM
Kota selatan Biawao Jalan paving dan drainase v v
Kota selatan Biawao Drainase v v
Kota selatan Biawao Drainase v v
Kota selatan Biawao Jamban v v
Kota selatan Biawao Jalan paving v v
Kota selatan Biawao Jamban dan rehab mck v v
Kota selatan Limba b Jalan paving dan drainase v v
Kota selatan Limba b Jalan paving v v
Kota selatan Limba b Plat deucker v v
Kota selatan Limba b Drainase v v
Kota selatan Limba b Jamban v v
Kota selatan Limba b Jalan paving dan biopori v
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 33
KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN
PERKIM STAKE
HOLDER
DA
K
AP
BD
BD
I
SW
A
BN
KIM
Kota selatan Limba b Taman vertikal rth v
Kota selatan Biawu Jalan paving dan drainase v v
Kota selatan Biawu Jamban v v
Kota selatan Biawu Jalan paving dan biopori v
Kota selatan Limba u1 Jalan paving dan penutup saluran v v
Kota selatan Limba u1 Mck v v
Kota selatan Limba u1 Jamban v v
Kota timur Ipilo Drainase + platdeucker v v
Kota timur Ipilo Jalan paving dan drainase v v
Kota timur Ipilo Jalan paving v v
Kota timur Ipilo Rehab jamban v v
Kota timur Ipilo Jamban v v
Kota timur Ipilo Jamban dan mck v v
Kota timur Ipilo Mck v v
Kota timur Heledulaa utara Jalan paving dan drainase v v
Kota timur Heledulaa utara Drainase + platdeucker v v
Hulonthalangi Siendeng Drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Motor pengangkut sampah v
Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v
Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Jalan paving v v
Hulonthalangi Siendeng Jalan paving dan drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Rehab drainase v v
Hulonthalangi Siendeng Rumah tidak layak huni v
Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v
Hulonthalangi Donggala Jalan paving dan drainase v v
Hulonthalangi Donggala Jamban v v
Hulonthalangi Pohe Rehab drainase v v
Hulonthalangi Pohe Drainase v v
Hulonthalangi Pohe Jamban v v
Hulonthalangi Pohe Motor pengangkut sampah v v
Hulonthalangi Pohe Hidran umum v v
Hulonthalangi Pohe Jamban v v
Hulonthalangi Pohe Jalan paving v v
Hulonthalangi Pohe Drainase v v
Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton v v
Hulonthalangi Tanjung kramat Jalan rabat beton dan drainase v v
Hulonthalangi Tanjung kramat Motor pengangkut sampah v
Hulonthalangi Tanjung kramat Drainase v v
Hulonthalangi Tanjung kramat Jamban v v
Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v v v
Dumbo raya Bugis Mck v v
Dumbo raya Bugis Mck v v
Dumbo raya Bugis Drainase + platdeucker v v
Dumbo raya Bugis Plat deucker v v
Dumbo raya Bugis Jamban v v
Dumbo raya Bugis Motor pengangkut sampah v
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 34
KECAMATAN KAWASAN KEGIATAN
PERKIM STAKE
HOLDER
DA
K
AP
BD
BD
I
SW
A
BN
KIM
Dumbo raya Bugis Rumah tidak layak huni v
Dumbo raya Bugis Jalan paving dan drainase v
Dumbo raya Botu Jalan paving v v
Dumbo raya Botu Drainase v v
Dumbo raya Botu Mck v v
Dumbo raya Botu Hidran umum v v
Dumbo raya Botu Jalan paving v v
Dumbo raya Botu Motor pengangkut sampah v Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018
Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, kegiatan fisik sasaran ini dilaksanakan pada
triwulan IV, rincian luas dampak penanganan kawasan kumuh selama tahun 2018
berdasarkan tabel dibawah ini:
Tabel. 3.6 Luas Penanganan Kumuh Tahun 2018
KECAMATAN KAWASAN
PERKIM STAKE HOLDER
TOTAL
DA
K
AP
BD
BD
I
SW
A
BA
N
KIM
KOTA SELATAN BIAWAO - - 4,52 1,25 - 5,76
KOTA SELATAN LIMBA B - 1,49 7,51 0,86 - 9,86
KOTA SELATAN BIAWU - 0,91 6,82 0,71 - 8,44
KOTA SELATAN LIMBA U1 - - 3,25 1,00 - 4,25
KOTA TIMUR IPILO - - 6,82 1,41 - 8,24
KOTA TIMUR HELEDULAA UTARA - - 4,87 0,60 - 5,48
HULONTHALANGI SIENDENG 3,22 - 6,82 0,69 - 10,74
HULONTHALANGI DONGGALA - - 6,50 1,06 - 7,55
HULONTHALANGI POHE - - 4,87 1,85 - 6,72
HULONTHALANGI TANJUNG KRAMAT - - 3,25 0,49 - 3,74
DUMBO RAYA BUGIS 2,91 - 9,10 1,19 6,63 19,83
DUMBO RAYA BOTU - - 4,87 1,05 - 5,93
TOTAL PENANGANAN 6,13 2,40 6,63 69,22 12,16 96,53 Sumber Data: Tim KOTAKU tahun 2018
Untuk mengukur indikator kinerja Persentase Pengurangan Kawasan kumuh, dapat
menggunakan rumus, yaitu:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ
=𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 (2017 + 2018)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ× 100%
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝑲𝒖𝒎𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒊 =(36,66𝐻𝑎 + 96,53𝐻𝑎)
225,27 𝐻𝑎× 100%
= 𝟓𝟗, 𝟏𝟐 %
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 35
Sehingga, pengurangan kawasan kumuh mencapai,
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 100% − 59,12%
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ = 𝟒𝟎, 𝟖𝟖%
D. Persentase Kawasan Perumahan yang Memadai
Kota Gorontalo, sampai dengan akhir tahun 2018, memiliki jumlah Perumahan
sebanyak 116 kawasan dengan total 6.386 unit rumah dengan berbagai tipe, mulai
Tipe 21 sampai dengan Tipe 120. Perumahan ini tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.
Kawasan Perumahan terinci sebagai berikut:
1. Kawasan Perumahann yang berbadan hukum, sebanyak 84 perumahan.
2. Kawasan perumahan yang dimiliki perorangan, sebanyak 32 perumahan.
Sedangkan, untuk rincian jumlah unit di masing – masing kecamtan, sebagai berikut:
Tabel. 3.7 Jumlah Perumahan berdasarkan kecamatan se – Kota Gorontalo
Tahun 2018
No Kecamatan
T-2
1
T-3
6
T-4
0
T-4
2
T-4
5
T-5
4
T-5
6
T-6
2
T-6
6
T-7
0
T-7
2
T-9
0
T-9
5
T-1
02
T-1
20
NO
TY
PE
TO
TA
L
1 Dungingi 67 1878 80 1 316 101 0 1 0 14 22 0 16 8 0 33 2537
2 Sipatana 0 638 0 0 9 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 7 696
3 Kota
Tengah
0 1753 0 0 336 15 1 0 18 59 0 0 0 3 94 13 2292
4 Kota Timur 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18
5 Kota Barat 0 188 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 233
6 Kota
Selatan
0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 52
7 Kota Utara 0 377 0 0 45 4 0 0 0 80 0 42 0 0 0 10 558
TOTAL 67 4834 80 1 760 131 1 1 18 188 29 73 16 11 94 82 6.386
Sumber Data: Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Namun, hingga akhir tahun 2018, Kota Gorontalo hanya memiliki 4 (empat) kawasan
perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah untuk Prasarana, Sarana, dan
Utilitasnya. Yaitu:
a) Perumahan Pulubala;
b) Perumahan Tomulabutao Selatan;
c) Perumahan Khusus Nelayan Leato Selatan dan Dembe1;
d) Perumahan Rumah Susun Buliide.
Pada tahun 2018, Kota Gorontalo mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Penyediaan Perumahan, Direktorat
Rumah Umum Komersial, yaitu pembuatan jalan rabat beton di 3 (tiga) kawasan
perumahan yang ada di Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 36
a) Perumahan Elivar Damai, pengembang PT. IKAY, dengan jumlah unit rumah
yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit, panjang jalan rabat
beton sejauh 285 meter.
b) Perumahan Dulomo Permai, pengembang PT. Mitra Graha Persada, dengan
jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50 unit,
panjang jalan rabat beton sejauh 302 meter.
c) Perumahan Griya Dulomo Indah, pengembang PT. Dwi Putri Utama Mandiri,
dengan jumlah unit rumah yang terdampak pembangunan PSU sebanyak 50
unit, panjang jalan rabat beton sejauh 309 meter.
Gambar. 3.14 Peninjauan Lapangan Direktur RUK di PSU Perumahan Griya Dulomo Indah
Namun, bantuan PSU tersebut bukan termasuk kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, dikarenakan PSU tersebut belum diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Kota Groontalo.
Sehingga masih diperlukan sosialisasi kepada pengembang untuk segera diserahkan
PSU agar mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam hal pemeliharaannya.
Indikator – indikator untuk mencapai sasaran ini, yaitu
1. Tersedianya regulasi yang mengatur penanganan kawasan perumahan dan
permukiman, yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Cakupan PSU Kawasan Perumahan yang memadai, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya menangani Ruang Terbuka Hijau
yang terletak di Kawasan Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Leato
Selatan.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 37
Gambar. 3.15 Pembangunan PSU – RTH di Perumahan Khusus Nelayan – Leato Selatan
Tahun 2018
3. Cakupan PSU Kawasan Permukiman yang memadai, yaitu pada Rumah
Susun Buliide yang pengelolaannya telah dilakukan oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
Gambar. 3.16 Rumah Susun Buliide
Sehingga jumlah kawasan yang PSU tertangani sebanyak 2 kawasan yaitu PSU
Perumahan Khusus Nelayan kelurahan Leato Selatan dan PSU Permukiman Rumah
Susun Buliide .
Sehingga untuk menghitung Persentase Kawasan Perumahan yang memadai,
adalah sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 38
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂𝒊
=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑎𝑛× 100%
=2 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛
4 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%
= 𝟓𝟎, 𝟎𝟎 %
E. Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi
Perangkat Daerah yang baru terbentuk di akhir tahun 2016. Berdasarkan data Dinas
PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kota
Gorontalo adalah ± 2.659Unit, dengan berbagai kategori kerusakan fisik; kepemilikan
atas lahan yang ditempati. Hingga tahun 2016 jumlah Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) yang terealisasi sebanyak 624 Unit yang dilaksanakan oleh stake holder di
Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:
• Dana yang bersumber dari APBD, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB) terealisasi sebanyak 12
unit, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat
Korban Bencana. Sedangkan penanganan Peningkatan Kualitas (PK)
terealisasi sebanyak 239 Unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR), dan pemasangan listrik gratis.
• Dana yang bersumber dari APBN, melalui Dinas PU & Kimpraswil; Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, dengan total 366 unit.
• Dana yang bersumber keswadayaan masyarakat (BAZDA Kota Gorontalo),
menangani 7 unit RTLH pada tahun 2013.
Sehingga, tabel berikut merupakan rekapan Rumah Layak Huni kurun waktu 2013 –
2016 di Kota Gorontalo.
Tabel. 3.8
Rekapan Rumah Layak Huni selang 2013 – 2016 Kota Gorontalo
Uraian Satuan
Penanganan Tahun - …
Total
2013 2014 2015 2016
Dana APBD Kota
· Dinas PU & Kimpraswil
-- Peningkatan Kualitas Unit 100 24 112 3 239
-- Pembangunan Baru Unit 5 1 0 6 12
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 39
Uraian Satuan
Penanganan Tahun - …
Total
2013 2014 2015 2016
Dana APBN
· Dinas PU & Kimpraswil Unit 150 0 0 0 150
· Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Unit 196 0 0 0 196
· BPMP & KB Unit 20 0 0 0 20
Dana BAZDA Kota Gorontalo
· Bazda Kota Gorontalo Unit 7 0 0 0 7
J u m l a h 478 25 112 9 624
Sumber Data: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2014 – 2019
Sehingga sampai dengan akhir tahun 2016, Telah mencapai 28,09% dari total 2.659
unit RTLH yang akan ditangani. Sehingga untuk mandapatkan data awal dalam
menentukan jumlah bantuan dalam proposal, dibutuhkan database. Oleh karena itu,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membutuhkan database yang
terinci dengan memberdayakan kelurahan se-KotaGorontalo. Setelah itu tim teknis
yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melakukan
verifikasi data, sesuai dengan By Name By Adress (BNBA), sehingga didapatkan
jumlah database Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 3.003 unit dengan rincian
penanganan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas (PK), sebanyak 2.461 unit
2. Pembangunan Baru (PB), sebanyak 542 unit
Berikut ini adalah rincian database RTLH setiap kelurahan, dengan 2 penanganan.
Tabel. 3.9 Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap Kelurahan
Tahun 2017
NO LOKASI JUMLAH
(unit)
JENIS PENANGANAN
PK PB
JUMLAH 3,003 2,461 542
1 Kecamatan Kota Barat 454 434 20
Kelurahan Buladu 65 45 20
Kelurahan Buliide 82 82 0
Kelurahan Dembe I 157 157 0
Kelurahan Lekobalo 81 81 0
Kelurahan Molosipat W 17 17 0
Kelurahan Pilolodaa 20 20 0
Kelurahan Tenilo 32 32 0
2 Kecamatan Kota Tengah 349 317 32
Kelurahan Dulalowo Timur 88 85 3
Kelurahan Dulalowo 42 28 14
Kelurahan Liluwo 22 22 0
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 40
NO LOKASI JUMLAH
(unit)
JENIS PENANGANAN
PK PB
Kelurahan Paguyaman 20 20 0
Kelurahan Wumialo 110 95 15
Kelurahan Pulubala 67 67 0
3 Kecamatan Dungingi 222 178 44
Kelurahan Tomulabutao 13 13 0
Kelurahan Huangobutu 67 66 1
Kelurahan Libuo 77 38 39
Kelurahan Tomulabutao Selatan 39 35 4
Kelurahan Tuladenggi 26 26 0
4 Kecamatan Kota Timur 390 299 91
Kelurahan Tamalate 45 25 20
Kelurahan Padebuolo 93 67 26
Kelurahan Moodu 77 39 38
Kelurahan Heledulaa Utara 45 45 0
Kelurahan Heledulaa Selatan 20 20 0
Kelurahan Ipilo 110 103 7
5 Kecamatan Kota Utara 510 440 70
Kelurahan Dulomo Selatan 133 133 0
Kelurahan Dembe II 27 12 15
Kelurahan Dembe Jaya 60 28 32
Kelurahan Dulomo Utara 123 123 0
Kelurahan Wongkaditi Timur 123 123 0
Kelurahan Wongkaditi Barat 44 21 23
6 Kecamatan Kota Selatan 101 100 1
Kelurahan Biawao 19 19 0
Kelurahan Biawu 14 14 0
Kelurahan Limba B 16 15 1
Kelurahan Limba U I 16 16 0
Kelurahan Limba U II 36 36 0
7 Kecamatan Hulontalangi 372 291 81
Kelurahan Tenda 184 176 8
Kelurahan Tanjung Kramat 47 20 27
Kelurahan Siendeng 62 50 12
Kelurahan Donggala 45 45 0
Kelurahan Pohe 34 0 34
8 Kecamatan Dumbo Raya 239 135 104
Kelurahan Botu 137 70 67
Kelurahan Bugis 35 21 14
Kelurahan Leato Selatan 19 19 0
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 41
NO LOKASI JUMLAH
(unit)
JENIS PENANGANAN
PK PB
Kelurahan Leato Utara 27 4 23
Kelurahan Talumolo 21 21 0
9 Kecamatan Sipatana 366 267 99
Kelurahan Bulotadaa Barat 76 34 42
Kelurahan Bulotadaa Timur 57 36 21
Kelurahan Molosipat U 30 18 12
Kelurahan Tanggikiki 42 27 15
Kelurahan Tapa 161 152 9
JUMLAH 3,003 2,461 542
Keterangan: = Kelurahan/Kawasan yang termasuk dalam Kawasan kumuh
PK = Peningkatan Kualitas PB = Peningkatan Baru
Sumber Data: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018
Data diatas merupakan dasar pembuatan proposal ke berbagai Stake Holder
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo) yang menangani Rumah Tidak
Layak Huni. Setelah mendapatkan Bantuan dari berbagai stake holder tersebut, akan
dilakukan validasi data oleh Tim Fasilitator Lapangan yang dimiliki Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Gambar. 3.17 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur
Tahun 2018
Berikut ini SOP Usulan BSPS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 42
Gambar. 3.18 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (1): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi
Tenaga
Fasilitator
Lapangan
Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon melalui Kelurahan
mengajukan permohonan rehab RTLH
(Rumah Tidak Layak Huni) ke Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;
Berkas pemohon,
ATK, buku agenda
surat masuk,
lembar disposisi
20
Menit
Disposisi
berkas
pemohon
SOP
Alur
Surat
Masuk
2 Tim Teknis memasukan permohonan
ke database RTLH Bidang Perumahan
& Kawasan Permukiman untuk
berkas pemohon,
komputer
45
Menit
Input ke
database
RTLH
3 Tim Teknis Dinas Perkim melakukan
verifikasi data dilapangan, apabila
layak dilaporkan kepada Kepala
Dinas untuk ditindak lanjuti, apabila
tidak layak dikembalikan kepada
pemohon melalui kelurahan;
Alat transportasi,
alat ukur, GPS,
kamera, ATK
1 Hari Hasil
verifikasi
data
4 Kepala Dinas memerintahkan Kepala
Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk menindak lanjuti
permohonan yang telah lulus
verifikasi;
Berkas pemohon
yang telah
diverifikasi
25
Menit
Permohon
an
ditindakla
njuti
5 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
memerintahkan Kepala Seksi
Penyediaan Perumahan dan
Pelaksana untuk membuat daftar
usulan CPB (Calon Penerima
Bantuan) RTLH;
Berkas pemohon
yang telah
diverifikasi
15
Menit
Pembuata
n daftar
usulan
Calon
Penerima
Bantuan
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
1
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 43
Gambar. 3.19 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (2): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi
Tenaga
Fasilitator
Lapangan
Kelengkapan Waktu Output
6 Kepala Seksi Penyediaan Perumahan
membuat daftar usulan CPB RTLH
yang kemudian dilaporkan kembali
kepada Kepala Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
berkas pemohon
yang telah
diverifikasi,
komputer, printer,
ATK
60
Menit
Daftar
usulan
CPB
RTLH
7 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman memeriksa
data RTLH CPB, apabila belum
memenuhi syarat dikembalikan ke
Kepala Seksi Penyediaan Perumahan
untuk pendataan kembali, apabila
telah memenuhi syarat dilaporkan ke
daftar usulan
RTLH CPB, ATK
60
Menit
Hasil
pemeriksa
an daftar
usulan
CPB
8 Kepala Dinas menugaskan Kepala
Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk melakukan
perekrutan Tenaga Fasilitator
daftar usulan
RTLH CPB, ATK
60
Menit
Disposisi
untuk
perekruta
n TFL
9 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman melakukan
perekrutan TFL sesuai perintah
Kepala Dinas;
Disposisi,
dokumen, ATK
2 Bulan TFL telah
direkrut
10 Kepala Dinas mengeluarkan SK TFL
yang telah direkrut oleh Kepala
Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
ATK, dokumen
kontrak
2 Hari SK TFL
11 TFL melakukan tugas pendampingan
CPB terkait koordinasi dengan
Kelurahan mengenai usulan CPB
RTLH, melakukan sosialisasi,
verifikasi data CPB sebagaimana
Juknis Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan RTLH Kota
Berkas, ATK,
komputer, alat
transportasi,
peralatan lapangan
2 Bulan Laporan
hasilpend
ampingan
TFL
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
1
2 3
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 44
Gambar. 3.20 SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (3): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi
Tenaga
Fasil itator
Lapangan
Kelengkapan Waktu Output
12 Kepala Dinas menugaskan Kepala
Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk memverifikasi
data yang diajukan oleh TFL;
Laporan
pendampingan,
disposisi, ATK
1 Hari Disposisi
untuk
verifikasi
data
13 Kepala bidang memverifikasi Data
yang diajukan, apabila terdapat
kekurangan/kesalahan data CPB
maka dikembalikan kepada TFL
untuk dilengkapi/diperbaiki, apabila
telah lengkap/sesuai maka diajukan
kepada Kepala Dinas;
Laporan
pendampingan,
ATK, berkas
2
Minggu
Hasil
verifikasi
data
14 Kepala Dinas mengajukan daftar CPB
yang telah diverifikasi kepada
Walikota untuk ditetapkan dalam
Surat Keputusan (SK) Walikota, dan
setelah SK terbit Kepala Dinas
memerintahkan Kepala Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk menindaklanjuti;
Daftar CPB 2
Minggu
SK
Walikota
tentang
daftar
Penerima
Bantuan
15 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman membuat
daftar penerima bantuan RTLH
berdasarkan SK Walikota untuk
dibuatkan kontrak/perjanjian;
SK Walikota 1 Hari Daftar
Penerima
Bantuan,
kontrak
16 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman melakukan
pemilihan toko/penyedia bahan
bangunan sebagai penyalur bahan
bangunan;
Dokumen,
kontrak, daftar
Penerima Bantuan
1
Minggu
Adanya
penyedia
bahan
17 TFL mendampingi CPB membuat
Daftar Rencana Penggunaan Bahan
Bangunan (DRPBB) untuk diajukan
kepada KPA (Kuasa Pengguna
Anggaran);
ATK, Komputer,
peralatan lapangan
4 Hari Daftar
DRPBB
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
32
4
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 45
Gambar. 3.21
SOP Pelayanan Penyelenggaran BSPS (4): pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pemohon Tim Teknis Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi
Tenaga
Fasilitator
Lapangan
Kelengkapan Waktu Output
18 Kepala Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman selaku KPA
melakukan permintaan/pemesanan
bahan bangunan berdasarkan DRPBB
kepada Toko/Penyedia bahan
bangunan;
Dokumen kontrak,
ATK
1 Hari Pemesana
n bahan
bangunan
19 Setelah Toko/Penyedia bahan
bangunan melakukan penyaluran
bahan bangunan, Kepala Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman selaku KPA,
Toko/Penyedia bahan bangunan dan
Penerima Bantuan melakukan
pemeriksaan bahan bangunan;
Dokumen, ATK,
daftar pemesanan
2 Hari Hasil
pemeriksa
an bahan
bangunan
20 Proses pembangunan/rehab rumah
oleh Penerima Bantuan didampingi
TFL dan Tim Teknis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo;
Bahan bangunan 4
Minggu
Pembangu
nan /
rehab
selesai
21 Setelah proses pembangunan selesai
100%, Penerima Bantuan
melaporkan Kepada Kepala Dinas
melalui dokumen;
ATK, komputer,
printer, dokumen
3 Hari Laporan
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
4
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 46
Selama Tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.145 unit, dengan rincian
sebagai berikut:
a) Peningkatan Kualitas melalui APBD DAK – Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sebanyak 223 unit;
b) Peningkatan Kualitas melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Reguler sebanyak 798 unit;
c) Pembangunan Baru melalui APBN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Strategis sebanyak 111 unit;
d) Pembangunan Baru melalui APBD DAU – Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sebanyak 13 unit.
Gambar. 3.22 Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas, Bugis – Dumbo Raya
Untuk Dana APBD – DAK (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Gorontalo), terealisasi sebanyak 223 unit dengan jenis penangananan Peningkatan
Kualitas (PK) Dengan rincian, sebagai berikut:
a) Kecamatan Kota Selatan :
i. Kelurahan Biawao, sebanyak 43 unit;
b) Kecamatan Hulonthalangi
i. Kelurahan Siendeng, sebanyak 49 unit;
ii. Kelurahan Donggala, sebanyak 57 unit;
c) Kecamatan Dumbo Raya
i. Kelurahan Bugis. Sebanyak 33 unit;
ii. Kelurahan Leato Utara, sebanyak 41 unit.
Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya – Strategis dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB)
terealisasi sebanyak 111 unit dengan rincian, sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 47
a) Kecamatan Kota Barat :
i. Kelurahan Buladu, sebanyak 20 unit;
ii. Kelurahan Tenilo, sebanyak 21 unit;
b) Kecamatan Kota Utara
i. Kelurahan Dembe Jaya, sebanyak 25 unit;
c) Kecamatan Hulonthalangi
i. Kelurahan Pohe, sebanyak 20 unit;
d) Kecamatan Sipatana
i. Kelurahan Bulotadaa Barat, sebanyak 25 unit.
Dana APBN (Kementerian PUPR RI) melalui Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya – Reguler dengan jenis penanganan Peningkatan Kualitas (PK)
terealisasi sebanyak 798 unit dengan rincian, sebagai berikut:
a) Kecamatan Kota Tengah :
i. Kelurahan Dulalowo Timur, sebanyak 67 unit;
ii. Kelurahan Dulalowo, sebanyak 24 unit;
iii. Kelurahan Liluwo, sebanyak 22 unit;
iv. Kelurahan Paguyaman, sebanyak 18 unit;
v. Kelurahan Wumialo, sebanyak 100 unit;
vi. Keluarahan Pulubala, sebanyak 29 unit.
b) Kecamatan Dungingi
i. Kelurahan Huangobotu, sebanyak 87 unit;
ii. Kelurahan Libuo, sebanyak 49 unit;
iii. Kelurahan Tuladenggi, sebanyak 23 unit.
c) Kecamatan Kota Timur
i. Kelurahan Tamalate, sebanyak 31 unit;
ii. Kelurahan Padebuolo, sebanyak 81 unit;
iii. Kelurahan Moodu, sebanyak 50 unit;
iv. Kelurahan Heledulaa Utara, sebanyak 38 unit;
v. Kelurahan Heledulaa Selatan, sebanyak 20 unit;
vi. Kelurahan Ipilo, sebanyak 57 unit.
d) Kecamatan Kota Utara
i. Kelurahan Wongkaditi Timur, sebanyak 35 unit.
e) Kecamatan Kota Selatan
i. Kelurahan Limba U1, sebanyak 47 unit
f) Kecamatan Hulonthalangi
i. Kelurahan Tanjung Kramat, sebanyak 20 unit
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 48
Sedangkan, melalui Dana APBD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman) terealisasi 13 unit dengan jenis penanganan Pembangunan Baru (PB).
Dengan rincian sebagai berikut:
a) Kecamatan Kota Barat :
i. Kelurahan Lekobalo, sebanyak 1 unit;
b) Kecamatan Kota Tengah
i. Kelurahan Liluwo, sebanyak 1 unit;
c) Kecamatan Dungingi
i. Kelurahan Libuo, sebanyak 3 unit;
ii. Kelurahan Tomulabutao Selatan, sebanyak 1 unit;
d) Kecamatan Kota Utara
i. Kelurahan Wongkaditi Timur, sebanyak 1 unit;
e) Kecamatan Kota Selatan
i. Kelurahan Limba B, sebanyak 5 unit;
f) Kecamatan Hulonthalangi
i. Kelurahan Pohe, sebanyak 1 unit
Gambar. 3.23 Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru, Pohe – Hulonthalangi
Sehingga, berikut ini tabel untuk penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dari
berbagai sumber dana dengan total terealisasi di tahun 2018 sebanyak 1.145 unit. Dengan
rincian sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 49
Tabel. 3.10 Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018
Keterangan: PK = Peningkatan Kualitas
PB = Peningkatan Baru
Sumber Data: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018
JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB JLH PK PB
1.145 1.021 124 223 223 - 111 - 111 798 798 - 13 - 13
1 Kecamatan Kota Barat 42 - 42 - - - 41 - 41 - - - 1 - 1
Kelurahan Buladu 20 - 20 - - - 20 - 20 - - - - - -
Kelurahan Buliide - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Dembe I - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Lekobalo 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 1
Kelurahan Molosipat W - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Pilolodaa - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Tenilo 21 - 21 - - - 21 - 21 - - - - - -
2 Kecamatan Kota Tengah 261 260 1 - - - - - - 260 260 - 1 - 1
Kelurahan Dulalowo Timur 67 67 - - - - - - - 67 67 - - - -
Kelurahan Dulalowo 24 24 - - - - - - - 24 24 - - - -
Kelurahan Liluwo 23 22 1 - - - - - - 22 22 - 1 - 1
Kelurahan Paguyaman 18 18 - - - - - - - 18 18 - - - -
Kelurahan Wumialo 100 100 - - - - - - - 100 100 - - - -
Kelurahan Pulubala 29 29 - - - - - - - 29 29 - - - -
3 Kecamatan Dungingi 163 159 4 - - - - - - 159 159 - 4 - 4
Kelurahan Tomulabutao - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Huangobutu 87 87 - - - - - - - 87 87 - - - -
Kelurahan Libuo 52 49 3 - - - - - - 49 49 - 3 - 3
Kelurahan Tomulabutao Selatan 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1
Kelurahan Tuladenggi 23 23 - - - - - - - 23 23 - - - -
4 Kecamatan Kota Timur 277 277 - - - - - - - 277 277 - - - -
Kelurahan Tamalate 31 31 - - - - - - - 31 31 - - - -
Kelurahan Padebuolo 81 81 - - - - - - - 81 81 - - - -
Kelurahan Moodu 50 50 - - - - - - - 50 50 - - - -
Kelurahan Heledulaa Utara 38 38 - - - - - - - 38 38 - - - -
Kelurahan Heledulaa Selatan 20 20 - - - - - - - 20 20 - - - -
Kelurahan Ipilo 57 57 - - - - - - - 57 57 - - - -
5 Kecamatan Kota Utara 61 35 26 - - - 25 - 25 35 35 - 1 - 1
Kelurahan Dulomo Selatan - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Dembe II - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Dembe Jaya 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -
Kelurahan Dulomo Utara - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Wongkaditi Timur 36 35 1 - - - - - - 35 35 - 1 - 1
Kelurahan Wongkaditi Barat - - - - - - - - - - - - - - -
6 Kecamatan Kota Selatan 95 90 5 43 43 - - - - 47 47 - 5 - 5
Kelurahan Biawao 43 43 - 43 43 - - - - - - - - - -
Kelurahan Biawu - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Limba B 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5
Kelurahan Limba U I 47 47 - - - - - - - 47 47 - - - -
Kelurahan Limba U II - - - - - - - - - - - - - - -
7 Kecamatan Hulontalangi 147 126 21 106 106 - 20 - 20 20 20 - 1 - 1
Kelurahan Tenda - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Tanjung Kramat 20 20 - - - - - - - 20 20 - - - -
Kelurahan Siendeng 49 49 - 49 49 - - - - - - - - - -
Kelurahan Donggala 57 57 - 57 57 - - - - - - - - - -
Kelurahan Pohe 21 - 21 - - - 20 - 20 - - - 1 - 1
8 Kecamatan Dumbo Raya 74 74 - 74 74 - - - - - - - - - -
Kelurahan Botu - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Bugis 33 33 - 33 33 - - - - - - - - - -
Kelurahan Leato Selatan - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Leato Utara 41 41 - 41 41 - - - - - - - - - -
Kelurahan Talumolo - - - - - - - - - - - - - - -
9 Kecamatan Sipatana 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -
Kelurahan Bulotadaa Barat 25 - 25 - - - 25 - 25 - - - - - -
Kelurahan Bulotadaa Timur - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Molosipat U - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Tanggikiki - - - - - - - - - - - - - - -
Kelurahan Tapa - - - - - - - - - - - - - - -
APBD
MAHYANI 2018
JUMLAH
NO LOKASI
TOTAL
PENANGANAN
APBN
DAK
PK 2018
APBN BSPS
STRATEGIS
PB 2018
APBN BSPS
REGULER
PK 2018
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 50
Jika melihat data diatas, maka Jumlah Kawasan Rumah Tidak Layak Huni yang
tertangani sebanyak 9 kawasan, dari target 7 kawasan yang tercantum dalam Perjanjian
Kinerja Eselon III, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dapat disimpulkan, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang telah tertangani selang
tahun 2013 s/d 2017
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
= [𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 2013 𝑠𝑑⁄ 2016] + [𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 2017 + 2018]
= [624 𝑢𝑛𝑖𝑡] + [(123 𝑢𝑛𝑖𝑡) + (1.145 𝑢𝑛𝑖𝑡)]
= 𝟏. 𝟖𝟗𝟐 𝒖𝒏𝒊𝒕
Sedangkan, total rumah tidak layak huni, berdasarkan RENSTRA Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman selang Tahun 2014 – 2019 sejumlah,
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
= [𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 2013 − 2016] + [𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑚 2017]
= [624 𝑢𝑛𝑖𝑡] + [3.003 𝑈𝑛𝑖𝑡]
= 𝟑. 𝟔𝟐𝟕 𝒖𝒏𝒊𝒕
Sehingga untuk menghitung Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani,
adalah sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
= [𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖] × 100%
= [ 1.892 𝑢𝑛𝑖𝑡
3.627 𝑢𝑛𝑖𝑡] × 100%
= 52,16 %
Jika Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu. Capaian tahun lalu, mengambil data dari Dinas Pekerjaaan Umum dan
Kimpraswil.Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ini jika dibandingkan pada tahun
sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.11 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2016 s/d 2018
INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 RATA-RATA
PERTUMBUHAN
a. Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh
100,00 % 100,41 % 106,02 % 2,01 %
b. Persentase Kawasan Perumahan yang memadai
100,00 % 100,00 % 150,00 % 16,67 %
c. Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani
100,00 % 115,15 % 185,31 % 28,44 %
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 51
Untuk persentase pengurangan luasan kawasan kumuh mengalami kenaikan rata-
rata pertumbuhan sebesar 2,01%, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya (tahun 2017),
persentasenya pun diatas 100%, ditambah pula disetujuinya penanganan kawasan kumuh
melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) selain kawasan reguler menangani kawasan scaleup,
sehingga tahun 2018 capaian penanganan lebih dari target yang telah ditentukan.
Kemudian komunikasi antara stake holder terjalin baik, sehingga penanganan kawasan
kumuh terkoordinir dengan baik.
Sedangkan untuk persentase kawasan perumahan yang memadai mengalami
kenaikan rata – rata pertumbuhan sebesar 16,67%, hal ini dikarenakan Jumlah PSU yang
dikelola bertambah dan dalam kondisi yang memadai, sebelumnya hanya terdapat 1
kawasan yang memiliki PSU, saat ini sudah memiliki 2 kawasan, yaitu PSU Rumah Khusus
Nelayan di Leato Selatan, dan PSU permukiman Rumah Susun di Buliide.
Untuk persentase Rumah Layak Huni yang tertangani, mengalami kanaikan rata –
rata pertumbuhan sebesar 28,44%, hal ini karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman aktif dalam mencari dan membuat proposal penanganan rumah tidak layak
huni, sehingga berbagai stake holder yang menangani Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, terutama dari Kementerian PUPR Dirjen Penyediaan Perumahan memiliki
perhatian lebih kepada hal tersebut.
Analisis Penyebab Penurunan dan kenaikan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang
akan dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
alternatif solusi untuk sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI
Persentase pengurangan
luasan kawasan kumuh
43,50 % 40,88 % komunikasi antara
stake holder
terjalin baik
Tetap menjalin
komukasi,dan
koordinasi
dengan stake
holder terkait
Persentase Kawasan
Perumahan yang memadai
33,33 % 50,00 % Target yang
ditetapkan
melebihi yang
direncanakan,
yaitu 2 kawasan
PSU
Fokus kepada
pengembang
untuk segera
menyerahkan
PSU
Persentase Rumah Layak
Huni yang tertangani
28,15 % 52,16 % Aktif dalam
mencari informasi
terkait stake holder
yang menangani
BSPS, terutama
Mempertahankan
komunikasi dan
koordinasi
dengan
Kementerian
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 52
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI
dari Kementerian
PUPR Dirjen
Penyediaan
Perumahan
PUPR, sekaligus
memperlihatkan
progres
pekerjaan sesuai
rencana
3.2.2. Sasaran 2
Tersedianya infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat
pelayanan
Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran ini, merupakan kinerja Bidang Penerangan
Perkotaan dan Permakaman Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah
ini.
Tabel. 3.12 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran
Tersedianya infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan Tahun 2018
F. Persentase Kawasan Strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang
memadai
Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dikelola oleh Bidang Penerangan Jalan
Umum, mengalami perubahan dari data tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum telah dilakukan survey bersama
dengan PT.PLN (Persero) cabang Gorontalo pada akhir tahun 2018, guna mendapatkan
data awal yang valid tentang jumlah lampu yang ada di Kota Gorontalo. Hasil survey
tersebut dituangkan dalam aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo yang dapat
diakses http://pjukotagorontalo.online/
Dalam aplikasi tersebut memuat data Jumlah Lampu setiap kelurahan. Data Lampu
PJU tersebut terinci Kondisi Lampu, kondisi jaringan, tipe lampu, jenis lampu, total panel,
NO INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1 76,00 88,00 115,79%
2 77,00 90,00 116,88%
3 78,00 94,00 120,51%
4 79,00 90,00 113,92%
Kondisi Akhir 90,00 113,92%
1 33,00 33,33 101,00%
2 33,00 33,33 101,00%
3 33,00 33,33 101,00%
4 34,00 33,33 98,03%
Kondisi Akhir 33,33 98,03%
Bukan IKU
A
Persentase kaw asan
strategis yang didukung
dengan sarana penerangan
jalan yang memadai
% 79,00 IKU
BPersentase TPU yang
terpelihara % 34,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 53
dan jenis panel. Dalam aplikasi tersebut pun memuat kondisi lampu secara real time,
sehingga dapat diketahui kondisi lampu dan jaringan, serta dapat memuat pengaduan
masyarakat tentang lampu yang bermasalah setiap titik lampu secara online.
Gambar. 3.24 Interface Aplikasi Penerangan Jalan Umum Kota Gorontalo
Dari aplikai tersebut, data jumlah PJU melalui Aplikasi PJU Kota Gorontalo diakhir
tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. 3.13
Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2018
No Kecamatan Kondisi Lampu Jumlah
Lampu Aktif Tidak Aktif
1 Kota Utara 367 11 378
2 Kota Selatan 264 69 333
3 Kota Timur 373 53 426
4 Kota Barat 143 7 150
5 Kota Tengah 439 4 443
6 Dungingi 286 3 289
7 Sipatana 213 2 215
8 Hulonthalangi 149 36 185
9 Dumbo Raya 119 41 160
TOTAL 2.353 226
2.579 2.579
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 54
Jika dibandingkan Data Jumlah PJU Kota Gorontalo tahun 2017, dengan rincian pada
2 tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:
Tabel. 3.14
Jumlah Penerangan Jalan Umum tiap kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2017
No Kecamatan Kondisi Lampu Jumlah
Lampu Aktif Tidak Aktif
1 Kota Utara 201 47 248
2 Kota Selatan 434 39 473
3 Kota Timur 241 73 314
4 Kota Barat 148 41 189
5 Kota Tengah 384 38 422
6 Dungingi 246 17 263
7 Sipatana 164 26 190
8 Hulonthalangi 137 44 181
9 Dumbo Raya 100 28 128
TOTAL 2.055 353
2.408 2.408
Sumber Data: LKIP Perkim tahun 2017
Maka terdapat selisih jumlah lampu disetiap kecamatan dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel. 3.15
Selisih PJU tiap kecamatan di Kota Gorontalo antara Tahun 2017 dan 2018
No Kecamatan Kondisi Lampu Jumlah
Lampu Aktif Tidak Aktif
1 Kota Utara 166 (36) 130
2 Kota Selatan (170) 30 (140)
3 Kota Timur 132 (20) 112
4 Kota Barat (5) (34) (39)
5 Kota Tengah 55 (34) 21
6 Dungingi 40 (14) 26
7 Sipatana 49 (24) 25
8 Hulonthalangi 12 (8) 4
9 Dumbo Raya 19 13 32
TOTAL 298 (127)
171 171
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
tahun 2018
Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa selisih yang cukup banyak, hal tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Kecamatan Kota Utara, mengalami ketambahan 130 (seratus tiga puluh) titik PJU,
hal ini disebabkan ada beberapa calon anggota legislatif yang memasang sendiri PJU
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 55
di Lingkungannya untuk konstituennya, sehingga mengalami penambahan yang
palling signifikan, terutama pada kelurahan Dulomo Utara dan Dulomo Selatan.
2) Kecamatan Kota Selatan, mengalami kekurangan 140 (seratus empat puluh) titik
PJU, hal ini disebabkan ada pembangunan jalan dibeberapa ruas jalan, sehingga
diadakan pemindahan tiang listrik oleh pihak PT.PLN (Persero) wilayah Gorontalo,
disamping itu, pada wilayah tersebut belum memiliki jaringan PJU, sehingga PJU
diwilayah tersebut belum dipasang kembali. Paling banya di Kelurahan Limba B.
Sepanjang tahun terdapat pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang
dilakukan pada Triwulan IV pada Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut sebagai
berikut:
a) Pengadaan dengan tiang lampu jalan, sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai
berikut:
i. Kecamatan Sipatana 4 titik
ii. Kecamatan Kota Timur 1 titik
iii. Kecamatan Kota Tengah 4 titik
iv. Kecamatan Kota Barat 12 titik
v. Kecamatan Dungingi 4 titik
b) Pengadaan tanpa tiang lampu jalan, sebanyak 65 unit dengan rincian sebagai
berikut:
i. Kecamatan Sipatana 1 titik
ii. Kecamatan Kota Utara 6 titik
iii. Kecamatan Kota Timur 9 titik
iv. Kecamatan Kota Tengah 22 titik
v. Kecamatan Kota Selatan 10 titik
vi. Kecamatan Kota Barat 8 titik
vii. Kecamatan Dungingi 8 titik
viii. Kecamatan Dumbo Raya 1 titik
Disamping itu Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum untuk migrasi lampu Penerangan Jalan Umum dari PJU
Konvensional ke PJU LED sebanyak 212 (Dua Ratus Dua Belas) unit, dengan rincian
sebagai berikut:
a) Jalan Usman Isa 107 unit
b) Jalan Raja Eyato 79 unit
c) Jalan Yos Sudarso 26 unit
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 56
Gambar. 3.25 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Limba U II – Kota Selatan
Tahun 2018
Data pada tabel diatas jumlah PJU terdapat jumlah 2.353 titik PJU dalam kondisi
baik (tidak rusak). Namun sesuai kondisi sebenarnya dilapangan masih banyak PJU yang
padam, hal ini diakibatkan defisit daya listrik, sehingga pihak PT. PLN (Persero) lebih
mengutamakan aliran listrik untuk rumah/bangunan pemerintah dibandingkan Penerangan
Jalan Umum.
Selama tahun 2018, Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
melakukan pemeliharaan PJU setiap bulannya di masing-masing kecamatan, hal ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.16 Realisasi Pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Per Bulan - Tiap Kecamatan Selang Tahun 2018
N
O BULAN
KECAMATAN JUMLAH
P'KERJAA
N KU KS KT KB KE DG SP HL DR
1 Januari - 1 - - 9 4 1 - 3 18
2 Februari 3 1 1 - 3 1 2 - - 11
3 Maret 1 1 2 1 3 3 1 1 2 15
4 April 10 13 1 2 17 3 - 3 - 49
5 Mei 1 3 1 1 2 3 3 1 3 18
6 Juni 4 2 3 1 3 1 - 1 - 15
7 Juli 2 8 7 2 3 8 - 3 - 33
8 Agustus - 2 4 2 5 6 3 5 3 30
9 September 1 5 - 1 1 6 1 1 - 16
10 Oktober 1 3 1 2 3 3 - 1 1 15
11 November 4 1 1 3 1 4 1 1 1 17
12 Desember 3 - 1 1 5 1 1 - - 12
Total 30 40 22 16 55 43 13 17 13 249
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 57
Keterangan Tabel: KU = Kota Utara; KS = Kota Selatan; KT = Kota Timur; KB = Kota Barat;
KE = Kota Tengah; DG = Dungingi; SP = Sipatana; HL = Hulonthalangi;
DR = Dumbo Raya
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum tahun 2018
Gambar. 3.26 Kegiatan pemeliharaan Lampu dan Panel PJU
Sehingga berdasarkan dua tabel diatas, didapatkan Jumlah Penerangan Jalan
Umum yang mengalami perbaikan sepanjang tahun 2018. Kota Gorontalo memiliki 50
Kelurahan atau kawasan, sehingga kawasan yang memiliki sarana penerangan yang baik
adalah kawasan yang memiliki sarana PJU dengan persentase diatas 70% kondisi aktif
dari total Lampu PJU di Kawasan tersebut. Tabel berikut ini adalah kondisi Lampu PJU
setiap bulannya.
Tabel. 3.17 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota Gorontalo
per Triwulan selama Tahun 2018
NO BULAN Kondisi Lampu
Aktif Dipelihara Tidak Aktif jumlah
0 Desember 2017 2.019 36 353 2.408
1 Januari 2.056 18 334 2.408
2 Februari 2.072 11 325 2.408
3 Maret 2.086 15 307 2.408
4 April 2.053 49 306 2.408
5 Mei 2.100 18 290 2.408
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 58
NO BULAN Kondisi Lampu
Aktif Dipelihara Tidak Aktif jumlah
6 Juni 2.111 15 282 2.408
7 Juli 2.110 33 265 2.408
8 Agustus 2.116 30 262 2.408
9 September 2.150 16 242 2.408
10 Oktober 2.155 15 238 2.408
11 November 2.164 17 227 2.408
12 Desember 2.341 12 226 2.579
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
tahun 2018
Dari tabel diatas, maka dapat dilihat pula jumlah Lampu PJU yang aktif dan tidak
aktif selang bulan Maret 2018 (triwulan I), Juni 2018 (triwulan II), September 2018 (Triwulan
III), serta Desember 2018 (triwulan IV), dengan rincian sebagai berikut:
1) Triwulan I, Aktif PJU : 2.101 PJU; Tidak Aktif : 307 PJU
2) Triwulan II, Aktif PJU : 2.126 PJU; Tidak Aktif : 282 PJU
3) Triwulan III, Aktif PJU : 2.166 PJU; Tidak Aktif : 242 PJU
4) Triwulan IV, Aktif PJU : 2.353 PJU; Tidak Aktif : 226 PJU
Hal ini untuk menetukan jumlah kawasan yang memiliki PJU dalam kondisi
baik/prima untuk dibandingkan dengan total kawasan, yaitu sebanyak 50 Kelurahan atau
kawasan. Realisasi Berikut ini adalah data Lampu PJU setiap triwulan, berdasarkan tabel
diatas.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 59
Tabel. 3.18 Data kondisi Lampu PJU setiap triwulan per kelurahan
Tahun 2018
No Kecamatan Kelurahan
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
% Aktif
Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah
1 Sipatana Bulotadaa Barat 32 7 39 82,05% 32 7 39 82,05% 33 6 39 84,62% 38 - 38 100,00%
2 Sipatana Bulotadaa Timur 35 8 43 81,40% 35 8 43 81,40% 36 7 43 83,72% 32 - 32 100,00%
3 Sipatana Molosipat U 11 2 13 84,62% 11 2 13 84,62% 11 2 13 84,62% 23 - 23 100,00%
4 Sipatana Tanggikiki 24 2 26 92,31% 24 2 26 92,31% 24 2 26 92,31% 62 2 64 96,88%
5 Sipatana Tapa 62 7 69 89,86% 62 7 69 89,86% 63 6 69 91,30% 58 - 58 100,00%
6 Kota Utara Wongkaditi Barat 48 15 63 76,19% 53 10 63 84,13% 53 10 63 84,13% 100 2 102 98,04%
7 Kota Utara Wongkaditi Timur 27 8 35 77,14% 27 8 35 77,14% 28 7 35 80,00% 80 - 80 100,00%
8 Kota Utara Dembe II 33 2 35 94,29% 33 2 35 94,29% 33 2 35 94,29% 24 - 24 100,00%
9 Kota Utara Dembe Jaya 76 1 77 98,70% 76 1 77 98,70% 76 1 77 98,70% 50 - 50 100,00%
10 Kota Utara Dulomo Selatan 12 7 19 63,16% 12 7 19 63,16% 13 6 19 68,42% 61 7 68 89,71%
11 Kota Utara Dulomo Utara 12 8 20 60,00% 12 8 20 60,00% 13 7 20 65,00% 52 2 54 96,30%
12 Kota Timur Heledulaa Selatan 45 21 66 68,18% 50 16 66 75,76% 50 16 66 75,76% 66 19 85 77,65%
13 Kota Timur Heledulaa Utara 42 15 57 73,68% 47 10 57 82,46% 47 10 57 82,46% 26 5 31 83,87%
14 Kota Timur Ipilo 67 6 73 91,78% 67 6 73 91,78% 68 5 73 93,15% 92 18 110 83,64%
15 Kota Timur Moodu 30 6 36 83,33% 30 6 36 83,33% 31 5 36 86,11% 54 2 56 96,43%
16 Kota Timur Padebuolo 41 7 48 85,42% 41 7 48 85,42% 42 6 48 87,50% 88 5 93 94,62%
17 Kota Timur Tamalate 28 5 33 84,85% 28 5 33 84,85% 29 4 33 87,88% 47 4 51 92,16%
18 Kota Tengah Dulalowo 52 5 57 91,23% 52 5 57 91,23% 53 4 57 92,98% 43 1 44 97,73%
19 Kota Tengah Dulalowo Timur 84 10 94 89,36% 89 5 94 94,68% 90 4 94 95,74% 83 1 84 98,81%
20 Kota Tengah Liluwo 67 3 70 95,71% 67 3 70 95,71% 68 2 70 97,14% 84 2 86 97,67%
21 Kota Tengah Paguyaman 19 3 22 86,36% 19 3 22 86,36% 20 2 22 90,91% 64 - 64 100,00%
22 Kota Tengah Pulubala 119 8 127 93,70% 119 8 127 93,70% 120 7 127 94,49% 101 - 101 100,00%
23 Kota Tengah Wumialo 49 3 52 94,23% 49 3 52 94,23% 50 2 52 96,15% 64 - 64 100,00%
24 Kota Selatan Biawao 55 7 62 88,71% 55 7 62 88,71% 56 6 62 90,32% 26 12 38 68,42%
25 Kota Selatan Biawu 53 7 60 88,33% 53 7 60 88,33% 54 6 60 90,00% 31 2 33 93,94%
26 Kota Selatan Limba B 166 5 171 97,08% 166 5 171 97,08% 167 4 171 97,66% 59 13 72 81,94%
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 60
No Kecamatan Kelurahan
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
%
Kondisi Lampu
% Aktif
Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah Aktif Tidak Aktif
jumlah
27 Kota Selatan Limba U II 103 11 114 90,35% 108 6 114 94,74% 109 5 114 95,61% 75 27 102 73,53%
28 Kota Selatan Limba U I 63 3 66 95,45% 63 3 66 95,45% 64 2 66 96,97% 73 15 88 82,95%
29 Kota Barat Buladu 27 5 32 84,38% 27 5 32 84,38% 28 4 32 87,50% 58 1 59 98,31%
30 Kota Barat Buliide 29 3 32 90,63% 29 3 32 90,63% 30 2 32 93,75% 24 2 26 92,31%
31 Kota Barat Dembe I 17 4 21 80,95% 17 4 21 80,95% 18 3 21 85,71% 11 - 11 100,00%
32 Kota Barat Lekobalo 6 2 8 75,00% 6 2 8 75,00% 6 2 8 75,00% 4 - 4 100,00%
33 Kota Barat Molosipat W 33 9 42 78,57% 33 9 42 78,57% 34 8 42 80,95% 27 2 29 93,10%
34 Kota Barat Pilolodaa 13 8 21 61,90% 13 8 21 61,90% 14 7 21 66,67% 3 1 4 75,00%
35 Kota Barat Tenilo 26 7 33 78,79% 26 7 33 78,79% 27 6 33 81,82% 16 1 17 94,12%
36 Hulonthalangi Donggala 25 7 32 78,13% 25 7 32 78,13% 26 6 32 81,25% 19 - 19 100,00%
37 Hulonthalangi Pohe 25 5 30 83,33% 25 5 30 83,33% 26 4 30 86,67% 5 29 34 14,71%
38 Hulonthalangi Siendeng 28 7 35 80,00% 28 7 35 80,00% 29 6 35 82,86% 40 - 40 100,00%
39 Hulonthalangi Tanjung Kramat 22 7 29 75,86% 22 7 29 75,86% 23 6 29 79,31% 15 1 16 93,75%
40 Hulonthalangi Tenda 46 9 55 83,64% 46 9 55 83,64% 47 8 55 85,45% 70 6 76 92,11%
41 Dungingi Huangobotu 51 4 55 92,73% 51 4 55 92,73% 52 3 55 94,55% 78 2 80 97,50%
42 Dungingi Libuo 66 5 71 92,96% 66 5 71 92,96% 67 4 71 94,37% 71 - 71 100,00%
43 Dungingi Tomulabutao 77 3 80 96,25% 77 3 80 96,25% 78 2 80 97,50% 34 - 34 100,00%
44 Dungingi Tomulabutao Selatan 22 3 25 88,00% 22 3 25 88,00% 23 2 25 92,00% 64 - 64 100,00%
45 Dungingi Tuladenggi 30 2 32 93,75% 30 2 32 93,75% 30 2 32 93,75% 39 1 40 97,50%
46 Dumbo Raya Botu 9 5 14 64,29% 9 5 14 64,29% 10 4 14 71,43% 14 7 21 66,67%
47 Dumbo Raya Bugis 51 7 58 87,93% 51 7 58 87,93% 52 6 58 89,66% 44 8 52 84,62%
48 Dumbo Raya Leato Selatan 16 7 23 69,57% 16 7 23 69,57% 17 6 23 73,91% 16 8 24 66,67%
49 Dumbo Raya Leato Utara 14 4 18 77,78% 14 4 18 77,78% 15 3 18 83,33% 17 5 22 77,27%
50 Dumbo Raya Talumolo 13 2 15 86,67% 13 2 15 86,67% 13 2 15 86,67% 28 13 41 68,29%
JUMLAH 2.101 307 2.408 87,25% 2.126 282 2.408 88,29% 2.166 242 2.408 89,95% 2.353 226 2.579 91,24%
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 61
Berdasarkan tabel diatas, dengan menghitung jumlah kawasan yang memiliki
persentase diatas 70,00% (kolom berwarna hijau), maka dapat direkap menjadi tabel
dibawah ini.
Tabel. 3.19 Rekapitulasi Kawasan Lampu PJU kondisi baik
Tahun 2017
No Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 Jumlah Kawasan berkondisi baik
44 Kawasan 45 kawasan 47 kawasan 45 kawasan
2 Jumlah Kawasan 50 kawasan 50 kawasan 50 kawasan 50 kawasan
Persentase 88,00 % 90,00 % 94,00 % 90,00 %
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum tahun 2018
Untuk mendapatkan Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana
penerangan jalan yang baik pada akhir tahun 2018, dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐢𝐤
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛× 100%
=45 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛
50 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%
= 𝟗𝟎, 𝟎𝟎%
G. Persentase TPU Yang Terpelihara
Jumlah TPU yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
pada tahun 2018, sebanyak 3 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:
1. TPU Buliide (1 Kawasan)
Terletak kelurahan Buliide,
Kecamatan Kota Barat di satu titik
lokasi dengan Luas = 30.000 M2
Fasilitas yang ada : -
Gambar. 3.27 TPU Buliide
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 62
2. TPU Pohe (1 Kawasan)
Terletak kelurahan Pohe, Kecamatan
Hulonthalangi, di satu titik lokasi dengan Luas =
7.200 M2
Fasilitas yang ada : -
Gambar. 3.28 TPU Pohe
menurut
3. TPU Bulotadaa Barat (1 kawasan)
Terletak kelurahan
Bulotadaa Barat,
Kecamatan Sipatana,
satu titik lokasi dengan
Luas 4.657 M2. (hibah
Pemerintah Provinsi
3.125 m2).
Fasilitas yang ada: Akses
Jalan Mudah dan
Terjangkau.
Gambar. 3.29 TPU Bulotadaa Barat
Berdasarkan data - data diatas, total kawasan TPU yang dikelola Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selama tahun 2018 sebanyak 3
kawasan, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 63
Tabel. 3.20 Jumlah dan Kawasan TPU yang dikelola
Tahun 2018
NAMA TPU LOKASI JUMLAH LUAS
TPU Buliide Kelurahan Buliide 1 kawasan 30.000 m2
TPU Pohe Kelurahan Pohe 1 kawasan 7.200 m2
TPU Bulotadaa Barat Kelurahan Bulotadaa Barat 1 kawasan 4.657 m2
JUMLAH RTH 3 kawasan 41.857 m2
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum tahun 2017
Merujuk pada data kondisi eksisting Tempat Permakaman Umum (TPU) diatas,
maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, khususnya
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum telah menetapkan Klasifikasi
Tempat Permakaman Umum (TPU) berdasarkan kondisi, guna menilai Persentase TPU
yang terpelihara. Rincian klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.
Tabel. 3.21 Klasifikasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Kondisi
Tahun 2018
No KLASIFIKASI
ANGKA KONDISI RTH
PENJELASAN ANGKA
KET.
BAIK KURANG
BAIK TIDAK BAIK
1 Perencanaan Pembangunan 3 2 1 3. Sudah berbentuk DED 2. sudah berbentuk RAB 1. Belum ada RAB / DED
2 Lokasi 3 2 1 3. Sangat Representatif 2. Representatif 1. Tidak Representatif
3 Kondisi Tanah 3 2 1 3. Tanah 2. Pasir 1. Batu
4 Pemeliharaan 3 2 1 3. Terpelihara Baik 2. Pernah dilakukan pemeliharaan 1. Belum pernah dilakukan
5 Penanganan 3 2 1 3. Sudah ada penanganan 2. Butuh bantuan CSR 1. Belum Ada Penanganan
6 Keluasan 3 2 1 3. > 10.000 m2
2. 5.000 m2< x < 10.000m2
1. < 5.000 m2
7 Fasilitas Lain 3 2 1
3. Ada Pagar/Pot Pelindung Tanaman 2. Tanaman tidak terlindungi Pagar/Pot secara keseluruhan 1. Tidak Ada Pagar/Pot Pelindung
Tanaman
TOTAL SKOR ≤ 24 ≤ 16 ≤ 8
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2017
Sehingga, Penilaian Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo berdasarkan klasifikasi
angka selang tahun 2018 setiap triwulan dapat dilihat berdasarkan tabel - tabel dibawah ini.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 64
Tabel. 3.22 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan I
Tahun 2018
No NAMA TPU
JU
ML
AH
KLASIFIKASI TPU
JU
ML
AH
KL
AS
IFIK
AS
I
KONDISI TPU KET.
Pere
nc
an
aan
Lo
kasi
Ko
nd
isi
Ta
nah
Pem
eli
ha
raan
Pen
an
gan
an
Kelu
asan
Fa
silit
as L
ain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TPU Buliide 1 kawasan 3 2 1 1 1 3 1 12 Kurang Baik
2 TPU Pohe 1 kawasan 1 1 1 1 1 1 1 7 Tidak Baik
3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 1 3 3 1 3 1 1 13 Kurang Baik
TOTAL 3 RTH
No Kondisi TPU Jumlah
TPU Capaian
TW1
1 Baik kawasan 0,00%
2 Kurang Baik 2 kawasan 66,67%
3 Tidak Baik 1 kawasan 33,33%
TOTAL 3 kawasan 100,00%
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2018
Tabel. 3.23 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan II
Tahun 2018
No NAMA TPU
JU
ML
AH
KLASIFIKASI TPU JU
ML
AH
KL
AS
IFIK
AS
I
KONDISI TPU KET.
Pere
nc
an
aan
Lo
kasi
Ko
nd
isi
Ta
nah
Pem
eli
ha
raan
Pen
an
gan
an
Kelu
asan
Fa
silit
as L
ain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TPU Buliide 1 kawasan 3 2 1 2 2 3 1 14 Kurang Baik
2 TPU Pohe 1 kawasan 1 1 1 1 1 1 1 7 Tidak Baik
3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 2 3 3 2 3 1 2 16 Baik
TOTAL 3 RTH
No Kondisi TPU Jumlah
TPU Capaian
TW2
1 Baik 1 kawasan 33,33%
2 Kurang Baik 1 kawasan 33,33%
3 Tidak Baik 1 kawasan 33,33%
TOTAL 3 kawasan 100,00%
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 65
Tabel. 3.24 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan III
Tahun 2018
No NAMA TPU
JU
ML
AH
KLASIFIKASI TPU
JU
ML
AH
KL
AS
IFIK
AS
I
KONDISI TPU KET.
Pere
nc
an
aan
Lo
kasi
Ko
nd
isi
Ta
nah
Pem
eli
ha
raan
Pen
an
gan
an
Kelu
asan
Fa
silit
as L
ain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TPU Buliide 1 kawasan 3 2 1 3 2 3 1 15 Kurang Baik
2 TPU Pohe 1 kawasan 1 1 1 1 1 1 1 7 Tidak Baik
3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 3 3 3 3 3 1 3 19 Baik
TOTAL 3 RTH
No Kondisi TPU Jumlah
TPU Capaian
TW3
1 Baik 1 kawasan 33,33%
2 Kurang Baik 1 kawasan 33,33%
3 Tidak Baik 1 kawasan 33,33%
TOTAL 3 kawasan 100,00%
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2018
Tabel. 3.25 Penilaian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Klasifikasi untuk Triwulan IV
Tahun 2018
No NAMA TPU
JU
ML
AH
KLASIFIKASI TPU JU
ML
AH
KL
AS
IFIK
AS
I
KONDISI TPU KET.
Pere
nc
an
aan
Lo
kasi
Ko
nd
isi
Ta
nah
Pem
eli
ha
raan
Pen
an
gan
an
Kelu
asan
Fa
silit
as L
ain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TPU Buliide 1 kawasan 3 2 1 3 2 3 1 15 Kurang Baik
2 TPU Pohe 1 kawasan 1 1 1 1 1 1 1 7 Tidak Baik
3 TPU Bulotadaa Barat 1 kawasan 3 3 3 3 3 1 3 19 Baik
TOTAL 3 RTH
No Kondisi TPU Jumlah
TPU Capaian
TW4
1 Baik 1 kawasan 33,33%
2 Kurang Baik 1 kawasan 33,33%
3 Tidak Baik 1 kawasan 33,33%
TOTAL 3 kawasan 100,00%
Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bidang Pertamanan dan Permakaman tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 66
Berdasarkan data - data pada tabel diatas, jumlah Tempat Pemakaman Umum
dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018 sebanyak 1 Kawasan (33,33%) dari Total TPU
yang dikelola sebanyak 3 Kawasan.
Tabel. 3.26 Rekapitulasi Tempat Pemakaman Umum kondisi baik
Tahun 2018
No Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 Jumlah TPU berkondisi baik
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan
2 Jumlah TPU 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
Persentase 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
Sehingga dapat dihitung Persentase TPU yang terpelihara, dengan menggunakan
rumus.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐏𝐔 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑈 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑈× 100%
=1 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛
3 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛× 100%
= 𝟑𝟑, 𝟑𝟑%
Pemeliharaan Tempat Permakaman Umum selama tahun 2018 dilakukan hanya
pada TPU Bulotadaa Barat, berupa pemangkasan rumput, pembuatan pagar pembatas
sementara, serta pembuatan DED TPU Bulotadaa Barat.
Gambar. 3.30 DED TPU Bulotadaa Barat
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 67
Sedangkan TPU Buliide, pemeliharaan dilakukan berupa pematangan lahan secara
manual, inipun tidak maksimal dikarenakan lahan di lokasi tersebut berupa bebatuan. DED
pun sudah dibuat untuk pembangunan TPU di Buliide.
Gambar. 3.31 DED TPU Buliide
Pada akhir tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tentang
Penyelenggaraan Tempat Pemakaman, didalam PERDA ini mengatur salah satunya,
kepada pengembang perumahan untuk menyiapkan 3 persen dari Luas Perumahan
tersebut untuk dijadikan lahan pemakaman. Selain itu, mengajak masyarakat untuk beralih
menggunakan TPU bukan di halaman rumah mereka.
Gambar. 3.32 Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Permakaman
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 68
Masih adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berkondisi tidak baik, Seksi
Permakaman melakukan invetarisasi TPU yang kelola secara mandiri oleh masyarakat
Kota Gorontalo, untuk memungkinkan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
Dari hasil pendataan, di Kota Gorontalo terdapat 81 Tempat Pemakaman yang
dikelola secara mandiri oleh masyarakat, terutama Keluarga yang ditinggalkan, dengan
total luas lahan mencapai 79.220 m2, namun Tempat Pemakaman Keluarga ini masih
berdekatan dengan rumah sanak saudara, sehingga tidak layak untuk dijadikan Tempat
Pemakaman Umum. Seperti yang nampak pada gambar dibawah ini.
Gambar. 3.33 Kegiatan Peninjauan TPU Keluarga di Kecamatan Hulonthalangi
Jika Membandingkan antara pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun
sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.27 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum Tahun 2016 s/d 2018
INDIKATOR SASARAN 2016 2017 2018 RATA-RATA
PERTUMBUHAN
Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik
109,53% 105,26% 113,92% 1,46%
Persentase TPU yang terpelihara
100,00% 101,00% 98,03% (0,66%)
Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang
baik mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14%, hal ini disebabkan
Jumlah PJU tidak aktif meningkat dibandingkan dengan tahun, karena minimnya anggaran
pemeliharaan lampu PJU.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 69
Untuk indikator kinerja Persentase TPU yang terpeihara mengalami kenaikan rata-
rata pertumbuhan sebesar 0,50%, disebabkan TPU Bulotadaa Barat telah memiliki DED,
mendapatkan pemeliharaan serta akan mendapatkan penanganan di tahun 2018.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
alternatif solusi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
Tahun 2017
INDIKATOR SASARAN TARGET CAPAIAN PENYEBAB SOLUSI
Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik
79,00 % 90,00 % Kawasan yang ada dalam kondisi terbaik, walaupun jumlah Lamputidak aktif menigkat
Merasionalkan anggaran pemeliharaan Lampu PJU pada tahun berikutnya
Persentase TPU yang terpelihara
34,00 % 33,33 % Adanya Komitmen Bidang dalam mewujudkan kinerja ditanganinya sangat tinggi
Melaksanakan hasil Perencanaan pada tahun berikutnya
3.2.3 Sasaran 3
Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
Analisis Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.29 Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran
Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Tahun 2018
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET
TAHUNAN TRIWULAN TARGET REALISASI CAPAIAN
F
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai 76,00
1 76,00 63,26 83,24%
2 76,00 63,26 83,24%
3 76,00 63,26 83,24%
4 79,00 77,37 97,94%
Kondisi Akhir 77,37 97,94%
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 70
F. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi 9 (sembilan) prinsip pelayanan sebagai berikut:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan
untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak
bergerak (gedung).
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 71
Pelaksanaan dan Teknik Survei mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Persiapan
a. Penetapan pelaksana
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo dilaksanakan secara swakelola oleh tim yang dibentuk dengan
Keputusan walikota Nomor : 75/28/I/2018 tentang Pembentukan Tim Survei
Kepuasan Masyarakat di kota Gorontalo.
b. Penyiapan bahan
i. Kuesioner
Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner
sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima
pelayanan.
ii. Bagian dari kuesioner
Kuesioner secara umum terbagi dalam :
Bagian I : Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama
instansi yang dilakukan survei
Bagian II : Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden,
antara lain : jenis kelamin, usia, pendidikan dan
pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis
profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian)
responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu
dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden
saat disurvei.
Bagian III : Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang
terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang
terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda
(pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak
terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan
dengan jawaban bebas, dimana responden dapat
menyampaikan pendapat, saran kritik dan apresiasi.
iii. Bentuk Jawaban
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalm
kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan
jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan
tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari
sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 72
Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
3) Baik, diberi nilai persepsi 3
4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
c. Penetapan responden, lokasi, dan waktu dan pengumpulan data
i. Penetapan Jumlah Responden
Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan,
tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara
acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing
unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dapat menggunakan
tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Responden pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
berjumlah 92 orang.
ii. Lokasi
Lokasi pengumpulan data adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
iii. Waktu
Waktu pelaksanaan survei dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel. 3.30 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018
No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
1 Persiapan 3 Januari 2018
2 Pengumpulan Data 1 s/d 15 Agustus 2018
3 Pengolahan Data Indeks 28 September 2018
4 Penyusunan dan Pelaporan Hasil 26 Oktober 2018
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
a. Pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, ditanyakan kepada
masyarakat penerima layanan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah
ditetapkan.
b. Pengisian kuesioner
Pengisian kuesioner dilakukan oleh penerima layanan dan hasilnya
dikumpulkan oleh pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo yang selanjutnya diserahkan ke Bagian
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 73
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, untuk diolah menjadi laporan
survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2018.
3. Pengolahan Data
a. Metode pengolahan data
Pengolahan data menggunakan pengukuran Skala Likert, setiap pertanyaan
survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan
“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam
penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan
yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai
penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟=
1
9= 0,11
Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-
rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
𝑆𝐾𝑀 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖× 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100
maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25,
dengan rumus sebagai berikut:
𝑆𝐾𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 25
Tabel. 3.31 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan
NILAI
PERSEPSI
NILAI INTERVAL
(NI)
NILAI INTERVAL
KONVERSI
(NIK)
MUTU
PELAYANAN
(x)
KINERJA UNIT
PELAYANAN
(y)
1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik
4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 74
b. Pengolahan Data Survei
i. Pengolahan dengan komputer
Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program
komputer/sistem data base.
ii. Pengolahan secara manual
✓ Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam
formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan usur 9 (U9);
✓ Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur
pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan ada;ah sebagai berikut :
1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan
jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, selanjutnya untuk
mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah
nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah
responden yang mengisi.
Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur
pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur
pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan
dikalikan dengan 0,11 (apabil9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata
tertimbang.
2) Nilai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara
menjumlahkan 9 (sembilan unsur.
3) Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-
masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis
kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden
dan kecenderungan penerima layanan.
4. Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut pada Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
a. Analisa Hasil Survei
i. Profil Responden
pada Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, yang menjadi responden adalah
masyarakat yang telah memperoleh bantuan stimulan rumah swadaya,
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 75
penghuni rumah susun dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan
tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
Responden terbagi kedalam karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan
terakhir, dan pekerjaan utama, yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel. 3.32 Dominasi Karakteristik Responden di Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
NO Karakteristik
Dominasi
Keterangan Persentase
1 Umur 26-50 tahun 72,83%
2 Jenis Kelamin Perempuan 57,61%
3 Pendidikan Terakhir SMA 32,61%
4 Pekerjaan Utama Lainnya 59,78%
Dominasi masing-masing karakteristik responden di pelayanan publik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalodapat
dilihat pada tabel 3.30. dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung
diharapkan dapat mengetahui kerakteristik pengunjung secara
keseluruhan yang perlu mendapat perhatian secara khusus.
Tabel. 3.33
Karakteristrik Responden Menurut Umur
NO UMUR JUMLAH PERSENTASE
1 ≤ 25 tahun 2 2,17%
2 26 – 50 tahun 67 72,83%
3 ≥ 51 tahun 23 25%
JUMLAH 92 100,00 %
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 76
≤ 25 tahun 2,17%
26 – 50 tahun72,83%
≥ 51 tahun; 23; 25%
≤ 25 tahun 26 – 50 tahun ≥ 51 tahun
Laki laki; 42,29%
Perempuan; 57,61%
MENURUT JENIS KELAMIN
Laki laki Perempuan
Gambar. 3.34 Karakteristik Responden Menurut Umur
Tabel. 3.34 Karakteristrik Responden Menurut Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE
1 Laki-laki 39 42,39%
2 Perempuan 53 57,61%
JUMLAH 92 100 %
Gambar. 3.35 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 77
Tabel. 3.35 Karakteristrik Responden Menurut Pendidikan Terakhir
Gambar. 3.36
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir
Tabel. 3.36 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama
NO UMUR JUMLAH JUMLAH
1 PNS/TNI/Polri 8 8,70%
2 Pegawai Swasta 10 10,87%
3 Wiraswasta/Usahawan 19 20,65%
4 Pelajar/mahasiswa 0 0%
5 Lainnya 55 59,78%
JUMLAH 92 100%
Sd Kebawah28,26%
SMP 20,65%
SMA 32,61%
DI, DII, DIII, DIV2,17%
S1 13,04%
S2 Keatas 3,26%
PENDIDIKAN TERAKHIR
Sd Kebawah
SMP
SMA
DI, DII, DIII, DIV
S1
S2 Keatas
No. PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH PERSENTASE
1 Sd Kebawah 26 28,26%
2 SMP 19 20,65%
3 SMA 30 32,61%
4 DI, DII, DIII, DIV 2 2,17%
5 S1 12 13,04%
6 S2 Keatas 3 3,26%
Jumlah 92 100%
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 78
Gambar. 3.37 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir
ii. Jawaban Responden per unsur Pelayanan
Tabel. 3.37 Jawaban Responden per unsur pelayanan
Jawaban responden per unsur pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo seperti pada tabel di atas dapat
diuraikan sebagai berikut:
a) Persyaratan pelayanan (U1) sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab
tidak sesuai, 15 responden (16,30%) menjawab kurang sesuai, 49
responden (53,26%) menjawab sesuai dan 27 responden (29,35%)
menjawab sangat sesuai.
b) Sistem, mekanisme dan prosedur pelayan (U2), sebanyak 2 responden
(2,17%) menjawab tidak mudah, 14 responden (15,22%) menjawab kurang
PNS/TNI/Polri8,70%
Pegawai Swasta10,87%
Wiraswasta/Usahawan
20,65%
Pelajar/mahasiswa0%
Lainnya59,78%
PNS/TNI/Polri
Pegawai Swasta
Wiraswasta/Usahawan
Pelajar/mahasiswa
Lainnya
NILAI
UNSUR
Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan (Orang
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 1 2 1 1 0 1 2 2 2
2 15 14 19 19 9 20 20 19 20
3 49 40 47 45 59 37 33 45 46
4 27 36 25 27 24 32 37 26 24
Jml 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 79
mudah, 40 responden (43,48%) menjawab mudah, 36 responden (39,13%)
menjawab sangat mudah.
c) Waktu penyelesaian pelayanan 9U3), sebanyak 1 responden (1,09%)
menjawab tidak cepat, 19 responden (20,65%) menjawab kurang cepat, 47
responden (51,09%) menjawab cepat dan 25 responden (27,17%)
menjawab sangat cepat.
d) Biaya/tarif pelayanan (U4), sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab
sangat mahal, 19 responden (20,65%) menjawab cukup mahal, 45
responden (48,91%) menjawab murah dan 27 responden (29,35%)
menjawab gratis.
e) Produk spesifikasi pelayanan (U5), tidak ada responden (0%) menjawab
tidak sesuai, 9 responden (9,78%) menjawab kurang sesuai, 59 responden
(64,13%) menjawab sesuai dan 24 responden (26,09%) menjawab sangat
sesuai.
f) Kompetensi pelayanan (U6), sebanyak 1 responden (1,09%) menjawab
tidak kompeten, 20 responden (21,74%) menjawab kurang kompeten, 37
responden (40,22%) menjawab kompeten dan 34 responden (36,96%)
menjawab sangat kompeten.
g) Perilaku pelayanan (U7), sebanyak 2 responden (2,17%) menjawab tidak
sopan dan ramah, 20 responden (21,74%) menjawab kurang sopan dan
ramah, 33 responden (35,87%) menjawab sopan dan ramah, 37 responden
(40,22%) menjawab sangat sopan dan ramah.
h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan (U8), sebanyak 2
responden (2,17%) menjawab tidak ada, 19 responden (20,65%)
menjawab ada tetapi tidak berfungsi, 45 responden (48,91%) menjawab
berfungsi kurang maksimal, 26 responden (28,26%) menjawab dikelola
dengan baik.
i) Sarana dan prasarana (U9), sebanyak 2 responden (2,17%) menjawab
buruk, 20 responden (21,74%) menjawab cukup, 46 responden (50%)
menjawab baik, 24 responden (26,09%) menjawab sangat baik.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 80
iii. Capaian Unsur Pelayanan
Tabel. 3.38 Capaian Unsur Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2018
NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR
PELAYANAN
1 Persyaratan 3,11
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,20
3 Waktu Penyelesaian 3,04
4 Biaya / Tarif 3,07
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,16
6 Kompetensi Pelaksana 3,13
7 Perilaku Pelaksana 3,14
8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,03
9 Sarana dan Prasarana 3,00
Gambar. 3.38 Nilai Unsur Pelayanan
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan
pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo yang
memperoleh nilai tertinggi (3,20) adalah Sistem, mekanisme, dan Prosedur (U2), yaitu
tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah (3,00) adalah
3,11
3,2
3,04
3,07
3,16
3,13
3,14
3,03
3
2,9 2,95 3 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25
Persyaratan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian
Biaya / Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Sarana dan Prasarana
NILAI UNSUR PELAYANAN
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 81
Sarana dan Prasarana (U9) yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana
untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
Nilai indeks unit pelayanan berdasarkan tabel capaian unsur pelayanan pada Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dihitung sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = (3,11 × 0,111) + (3,20 × 0,111) + (3,04 × 0,111) + (3,07 × 0,111)
+ (3,16 × 0,111) + (3,13 × 0,111) + (3,14 × 0,111) + (3,03 × 0,111)
+ (3,00 × 0,111)
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 = 𝟑, 𝟎𝟗𝟒𝟕
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Kota Gorontalo hasilnya adalah sebagai berikut:
a. Nilai IKM setelah dikonversi
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑴 = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑫𝒂𝒔𝒂𝒓
= 3,0947 × 25
= 77,37
b. Mutu pelayanan B.
c. Kinerja unit pelayanan Baik.
Perbandingan hasil survei kepuasan masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel. 3.39
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dan Tahun 2018
Tahun Jumlah
Responden
Unsur
Tertinggi
Unsur
Terendah Nilai Mutu Kinerja
2017 150
Tanggung
Jawab Petugas
Pelayanan
Prosedur
pelayanan 63,21 B Baik
2018 92
Sistem
Mekanisme, dan
Prosedur
Sarana dan
Prasarana 77,37 B Baik
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 82
Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 14,16 point. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja
sebagai upaya perbaikan dari kekurangan di tahun sebelumnya.
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur memperoleh nilai tertinggi menurut
masyarakat yang teelah disurvei, karena Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan di
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah dikelola dengan
baik.
Unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai terendah karena sarana dan
prasarana pelayanan masih terbatas sehingga masih ada masyarakat yang menilai sarana
dan prasarana masih buruk dan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik.
Beberapa hambatan atau permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gorontalo dalam pemberian pelayanan publik, antara lainsarana dan
prasarana pelayanan yang kurang memadai.
Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas mulai dari unsur yang
paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas
perbaikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, dituangkan dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel. 3.40 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
NO PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
WAKTU PENANGGUNG
JAWAB
TW I TW II TW III TW IV
THN
1 Sarana dan Prasarana
Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
√ - - - 2020 Sekretariat
2
Penanganan Pengaduan Sraan dan Masukan
Perbaikan Mekanisme penanganan pengaduan
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
3 Waktu
Penyelesaian
Penambahan Biaya
operasional dan penambahan personil untuk
mengatasi keluhan
pelanggan
√ - - - 2019 Sekretariat
4 Biaya/Tarif
Kerjasama dengan
stakeholder terkait untuk
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 83
NO PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
WAKTU PENANGGUNG
JAWAB
TW I TW II TW III TW IV
THN
membuka jasa keperluan pelanggan
5 Persyaratan Penyempurnaan
persyaratan pelayanan
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
6 Kompetensi pelaksana
Bimbingan Teknis bagi
petugas pelayanan
dalam menghadapi masyarakat
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
7 Perilaku
Pelaksana
Memberikan pengarahan
secara langusng kepada aparat
tentang bagaimana melayani
masyarakat
- - - √ 2018 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
8
Produk Spesifikasi
Jenis Pelayanan
Perbaikan regulasi produk pelayanan agar
lebih mudah
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
9 Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
Penyempurnaan SOP
√ - - - 2019 Sekretariat,
Bidang Perkim, Bidang PPPU
3.3. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2018. Terdiri dari 10 program
dan 31 kegiatan,termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase rata - rata diatas
90%. Realisasi Anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 84
Tabel. 3.41 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2018
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA SAT
KINERJA ANGGARAN
KET. TARGET
TAHUNAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman dan
perumahan
Persentase pengurangan
luasan kawasan kumuh
% 43,50
1 71,75 71,46 100,40% 1 161.908.000 18.935.542 11,70%
IKU
2 71,75 71,46 100,40% 2 399.000.000 20.943.337 5,25%
3 71,75 71,46 100,40% 3 121.371.000 83.339.424 68,67%
4 43,50 40,88 106,02% 4 156.034.634 667.129.901 427,55%
Kondisi Akhir 40,88 106,02% Sub. Total
838.313.634 790.348.204 94,28%
2
Persentase Kawasan
Perumahan yang memadai
% 33,33
1 33,33 25,00 75,00% 1 107.136.000 6.383.700 5,96%
Bukan IKU
2 33,33 25,00 75,00% 2 149.054.000 26.929.000 18,07%
3 33,33 33,33 100,00% 3 22.350.000 21.886.954 97,93%
4 33,33 50,00 150,00% 4 60.875.000 265.934.140 436,85%
Kondisi Akhir 50,00 150,00% Sub. Total
339.415.000 321.133.794 94,61%
3 Persentase Rumah Layak Huni yang
tertangani % 28,15
1 17,89 20,60 115,10% 1 647.100.000 212.630.825 32,86%
IKU
2 18,31 20,68 112,95% 2 436.814.250 145.392.836 33,28%
3 18,72 23,79 127,10% 3 133.109.000 206.923.383 155,45%
4 28,15 52,16 185,31% 4 297.970.000 891.997.501 299,36%
Kondisi Akhir 52,16 185,31% Sub. Total
1.514.993.250 1.456.944.545 96,17%
4 Tersedianya
infrastuktur kota Persentase
kawasan strategis % 79,00 1 76,00 88,00 115,79% 1 2.098.888.600 1.479.004.825 70,47% IKU
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 85
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA SAT
KINERJA ANGGARAN
KET. TARGET
TAHUNAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN
sebagai pusat pemerintahan
dan pusat pelayanan
yang didukung dengan sarana
penerangan jalan yang memadai
2 77,00 90,00 116,88% 2 2.240.255.100 1.745.863.578 77,93%
3 78,00 94,00 120,51% 3 2.364.863.500 1.964.209.419 83,06%
4 79,00 90,00 113,92% 4 1.342.289.604 2.418.877.619 180,21%
Kondisi Akhir 90,00 113,92% Sub. Total
8.046.296.804 7.607.955.441 94,55%
5 Persentase TPU yang terpelihara
% 34,00
1 33,00 33,33 101,00% 1 38.360.000 4.700.000 12,25%
Bukan IKU
2 33,00 33,33 101,00% 2 8.325.000 9.500.000 114,11%
3 33,00 33,33 101,00% 3 500.000 4.775.000 955,00%
4 34,00 33,33 98,03% 4 - 26.669.900 #DIV/0!
Kondisi Akhir 33,33 98,03% Sub. Total
47.185.000 45.644.900 96,74%
6
Meningkatnya budaya
organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM) Nilai 79,00
1 76,00 63,26 83,24% 1 767.552.000 329.651.897 42,95%
Bukan IKU
2 76,00 63,26 83,24% 2 310.672.253 304.655.003 98,06%
3 76,00 63,26 83,24% 3 227.096.000 255.829.748 112,65%
4 79,00 77,37 97,94% 4 429.949.400 758.148.649 176,33%
Kondisi Akhir 77,37 97,94% Sub. Total
1.735.269.653 1.648.285.297 94,99%
TOTAL ANGGARAN & REALISASI 12.521.473.341 11.870.312.181 94,80%
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 86
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2018 disusun dalam rangka upaya
memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas tugas
pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo khususnya serta
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pada umumnya.
Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungssi yang
diamanatkan tersebut, maka LKIP ini sedapat mungkin memberikan analisis terhadap
capaian masing - masing indikator kinerja.
Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa terhadap
sasaran strategis tersebut, 125,06% dikategorikan sangat tinggi: sehingga dengan
capaian seperti itu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
relatif berhasil dalam mewujudkan visi yang diemban.
Dengan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan tidak menemui hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan.
Namum demikian masih akan diupayakan peningkatan capaian kinerja pada tahun
mendatang, terutama untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), agar dapat
mencapai target yang direncanakan.
Selain memberikan gambaran mengenai capaian - capaian kinerja dalam tahun
2018, LKIP ini juga berguna untuk memantau hasil yang diinginkan serta memberikan arah
untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor pada tahun - tahun mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo untuk menjadi bahan pertimbangan atas kinerja
yang telah dicapai.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo | LKIP 2018 87
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dirumuskan beberapa saran diantaranya:
a. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem
Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun
dokumen - dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan secara
komprehensif;
b. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mulai dari staf sampai dengan
kepala dinas akan pentingnya penerapan Sistem Kinerja suatu instansi pemerintah
yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
c. Kebijakan - kebijakan dalam instansi pemerintah perlu disinkronisasi dan diharmonisasi
agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan sistem yang baik dan benar di jajaran
instansii pemerintah.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dalam kerangka penerapan Good Governance
untuk menjadi bahan pertimbangan atas kinerja yang telah dicapai.
Gorontalo, 25 Januari 2018
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19710509 200003 2 006
LAMPIRAN 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1Persentase pengurangan luasan
kawasan kumuh% 43,50 IKU
2Persentase Kawasan
Perumahan yang memadai% 33,33 Bukan IKU
3Persentase Rumah Layak Huni
yang tertangani% 28,15 IKU
4
Persentase kawasan strategis
yang didukung dengan sarana
penerangan jalan yang memadai
% 79,00 IKU
5Persentase TPU yang
terpelihara % 34,00 Bukan IKU
6
Tersedianya infrastuktur kota
sebagai pusat pemerintahan
dan pusat pelayanan
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)Nilai 79,00 Bukan IKU
Gorontalo, 4 Januari 2018
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSi
Nip. 19710509 200003 2 006
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman dan
perumahan
Tersedianya infrastuktur kota
sebagai pusat pemerintahan
dan pusat pelayanan
LAMPIRAN 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017
P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 824795
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA GORONTALO
Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota gorontalo.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tantang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota gorontalo Tahun 2008– 2027;
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
BAB I ...
- 2 -
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota gorontalo; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota gorontalo; 3. Walikota adalah Walikota Gorontalo; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; 5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang di capai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah: 1. Sebagai ukuran keberhasilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis. 2. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan ini ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Gorontalo
Pada tanggal : 4 Januari 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I
Nip. 19710509 200003 2 006
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2017
1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2. Tugas : Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah Kota Gorontalo dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota Gorontalo.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan
fungsinya. 4. Indikator Kinerja Utama :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan kawasan kumuh
[ 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ] × 100%
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase
Rumah Layak Huni yang tertangani
[𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖] × 100%
2 Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik
[𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛] × 100%
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Januari 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I
Nip. 19710509 200003 2 006
LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2017
Nama : Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev
Jabatan : Walikota Gorontalo
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PERJANJIAN KINERJA
KOTA GORONTALO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Gorontalo, 9 Oktober 2018PIHAK PERTAMA,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.SiNip. 19710509 200003 2 006
PIHAK KEDUA,
Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev
NO
1
1.1. Persentase pengurangan luasan
kawasan kumuh1.2. Persentase Kawasan Perumahan
yang memadai1.3. Persentase Rumah Tidak Layak
Huni
2.1. Persentase kawasan kota yang
didukung dengan sarana
penerangan jalan yang baik2.2. Persentase TPU yang terpelihara
33.1. Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)
Program Anggaran Keterangan
1 838.313.634Rp DAU
2 339.415.000Rp DAU
3a 1.359.894.250Rp DAU
3b 155.099.000Rp DAK
4 8.046.296.804Rp DAU
5 47.185.000Rp DAU
6 1.140.031.257Rp DAU7 150.600.000Rp DAU
8 28.400.000Rp DAU
9 287.407.400Rp DAU
10 128.830.996Rp DAU
12.521.473.341Rp
34,00%
33,33%
TARGET
56,50%
SASARAN STRATEGIS
28,18%
79,00%
4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
INDIKATOR KINERJA
KOTA GORONTALO
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JUMLAH
2 3
1Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
dan perumahan
2Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan
Permakaman Umum
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Penataan Lampu Kota
Program Pengelolaan Areal Permakaman
Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja
tinggi dan berintegritas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Nip. 19710509 200003 2 006
Gorontalo, 9 Oktober 2018PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Hi. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
79
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2017
ESELON II
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2018
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN : 2018
ESELON : II
JABATAN : KEPALA DINAS
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
Total 3.820.944.600 3.544.120.603 2.869.289.500 2.287.118.638 12.521.473.341
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
permukiman
dan perumahan
IKU 71,75 161.908.000 71,75 399.000.000 71,75 121.371.000 43,50 156.034.634 Program
Penataan
Kawasan
Kumuh
Perkotaan
Persentase
pengurangan
luasan kawasan
kumuh
43,50% 838.313.634
161.908.000 399.000.000 121.371.000 156.034.634 Program
Penataan
Kawasan Kumuh
Perkotaan
Peningkatan
Kualitas
Kawasan Kumuh
Persentase
pengurangan
luasan kawasan
kumuh
43,50% 838.313.634
- - 23.000.000 19.110.000 Honorarium Panitia
Pelaksana
Kegiatan
42.110.000
- - - 2.000.000 Honorarium Tim
Pengadaan Barang
Dan Jasa
2.000.000
- - 5.400.000 4.400.000 Honorarium
Pengelola Data9.800.000
- - 1.610.000 - Honorarium Panitia
Pelaksana
Kegiatan
1.610.000
2.074.000 1.000.000 500.000 1.612.000 Belanja Alat Tulis
Kantor5.186.000
2.000.000 - - - Belanja Bahan
Pakai habis
Perlengkapan
komputer
2.000.000
- 1.000.000 1.000.000 - Belanja Bahan
Kegiatan2.000.000
- - 1.410.000 - Belanja Dekorasi,
Tenda Dan
Perlengkapan
Taman
1.410.000
- 8.000.000 - - Belanja Jasa Media
Massa/Elektronik8.000.000
- 1.000.000 500.000 250.000 Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, Bendera
1.750.000
- - 1.300.000 2.850.000 Uang Pengganti
Transport4.150.000
2.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan
Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
3.000.000
2.600.000 1.000.000 1.550.000 350.000 Belanja
Penggandaan5.500.000
2.000.000 - - 500.000 Belanja Penjilidan 2.500.000
14.834.000 - - - Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Te
mpat
14.834.000
2.000.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
10.000.000
4.000.000 1.000.000 14.650.000 22.350.000 Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
42.000.000
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN
Persentase
pengurangan
luasan kawasan
kumuh
OUTPUT TARGET
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 1 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
10.400.000 10.000.000 - 33.650.000 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
54.050.000
30.000.000 - - 63.962.634 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah93.962.634
50.000.000 - 50.401.000 - Belanja Jasa
Konsultansi
Perencanaan
100.401.000
40.000.000 330.000.000 - - Belanja Barang
Yang Akan
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
370.000.000
- 44.000.000 18.050.000 - Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
62.050.000
Bukan IKU 33,33 107.136.000 33,33 149.054.000 33,33 22.350.000 33,33 60.875.000 Program
Pengembangan
Perumahan
Persentase
Kawasan
Perumahan
yang memadai
33,33% 339.415.000
61.936.000 35.794.000 22.350.000 520.000 Program
Pengembangan
Perumahan
Pembangunan
PSU kawasan
perumahan
Persentase
Kawasan
Perumahan yang
memadai
33,33% 120.600.000
0 2.300.000 0 0 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan2.300.000
2.456.000 0 0 0 Belanja Alat Tulis
Kantor2.456.000
500.000 594.000 500.000 520.000 Belanja Bahan
Pakai habis
Perlengkapan
komputer
2.114.000
1.000.000 0 0 0 Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, Bendera
1.000.000
1.500.000 1.000.000 0 0 Belanja Bahan
Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
2.500.000
1.980.000 0 0 0 Belanja
Penggandaan1.980.000
1.500.000 500.000 0 0 Belanja Penjilidan 2.000.000
3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
5.000.000
0 10.400.000 0 0 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
10.400.000
30.000.000 0 20.850.000 0 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah50.850.000
20.000.000 20.000.000 0 0 Belanja
Pemeliharaan
Taman, Halaman
dan Pagar
40.000.000
45.200.000 113.260.000 - 60.355.000 Program
Pengembangan
Perumahan
Pengelolaan
Rumah Susun
Persentase
Kawasan
Perumahan yang
memadai
33,33% 218.815.000
5.550.000 5.550.000 - - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan11.100.000
950.000 1.146.000 - - Belanja Alat Tulis
Kantor2.096.000
4.000.000 2.000.000 - - Belanja Peralatan
Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
6.000.000
Persentase
Kawasan
Perumahan
yang memadai
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 2 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
1.000.000 - - - Belanja Bahan
Pakai habis
Perlengkapan
komputer
1.000.000
500.000 - - - Belanja Bahan
Pakai Habis Logam
Dan Non Logam
500.000
10.000.000 14.000.000 - - Belanja Listrik 24.000.000
1.550.000 500.000 - - Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, Bendera
2.050.000
1.150.000 - - - Belanja
Penggandaan1.150.000
1.000.000 - - 355.000 Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
1.355.000
7.000.000 - - - Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
7.000.000
500.000 - - - Belanja Pakaian
Kerja Lapangan500.000
- 36.240.000 - - Belanja
Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan
36.240.000
12.000.000 - - - Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
12.000.000
- 4.000.000 - - Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Alat Kantor Lainnya
4.000.000
- 9.400.000 - - Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Meubelair
9.400.000
- 13.500.000 - - Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Alat Dapur
13.500.000
- 26.924.000 - - Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Alat Rumah
Tangga Lainnya
(Home Use)
26.924.000
- - - 60.000.000 Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan -
Pengadaan Air
Bersih/Air Baku
Lainnya
60.000.000
IKU 17,89 647.100.000 18,31 436.814.250 18,72 133.109.000 28,15 297.970.000 Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Persentase
Rumah Layak
Huni Yang
Tertangani
28,15% 1.514.993.250
128.400.000 171.164.250 89.400.000 119.400.000 Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Koordinasi
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-
undangan
bidang
perumahan
Persentase
Rumah Layak
Huni Yang
Tertangani
28,15% 508.364.250
Persentase
Rumah Layak
Huni Yang
tertangani
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 3 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
- 8.900.000 - - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan8.900.000
- 2.700.000 - - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan2.700.000
2.000.000 3.964.250 - - Belanja Alat Tulis
Kantor5.964.250
- 2.530.000 - - Belanja Dekorasi,
Tenda Dan
Perlengkapan
Taman
2.530.000
- 1.000.000 - - Belanja Piagam,
Piala, Cendramata,
Hadiah
1.000.000
3.000.000 - - - Belanja Jasa Media
Massa/Elektronik3.000.000
- 800.000 - - Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, Bendera
800.000
- 4.000.000 - - Uang Pengganti
Transport4.000.000
4.000.000 1.000.000 - - Belanja Cetak 5.000.000
- 720.000 - - Belanja
Penggandaan720.000
- 850.000 - - Belanja Sewa Hotel
Dan Penginapan850.000
- 37.250.000 - - Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
37.250.000
- 5.800.000 - - Belanja Pakaian
Seragam5.800.000
89.400.000 89.400.000 89.400.000 89.400.000 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
357.600.000
30.000.000 - - 30.000.000 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah60.000.000
0 12.250.000 0 0 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
12.250.000
459.900.000 203.550.000 9.510.000 178.570.000 Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Fasilitasi dan
stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat
kurang mampu
Persentase
Rumah Layak
Huni Yang
Tertangani
28,15% 851.530.000
2.300.000 4.600.000 - 37.320.000 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan44.220.000
2.500.000 1.000.000 760.000 2.000.000 Belanja Alat Tulis
Kantor6.260.000
- - - 3.500.000 Belanja Perangko,
Materai Dan Benda
Pos Lainnya
3.500.000
1.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan
Pakai habis
Perlengkapan
komputer
2.000.000
- - - 8.750.000 Belanja Bahan
Pakai Habis Logam
Dan Non Logam
8.750.000
1.000.000 1.000.000 - - Belanja Bahan
Kegiatan2.000.000
2.500.000 2.200.000 - - Belanja Jasa Media
Massa/Elektronik4.700.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 4 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
1.500.000 1.500.000 - - Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, Bendera
3.000.000
3.000.000 - - - Belanja Bahan
Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
3.000.000
2.000.000 1.000.000 - 4.000.000 Belanja
Penggandaan7.000.000
2.000.000 - - 2.000.000 Belanja Penjilidan 4.000.000
3.000.000 2.000.000 - 2.000.000 Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
7.000.000
2.000.000 3.000.000 - 9.000.000 Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
14.000.000
24.600.000 - - 70.000.000 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
94.600.000
35.000.000 - - 40.000.000 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah75.000.000
360.000.000 160.000.000 - - Belanja Barang
Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat
520.000.000
17.500.000 26.250.000 8.750.000 - Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
52.500.000
58.800.000 62.100.000 34.199.000 - Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Fasilitasi dan
Stimulasi
Pembangunan
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (DAK)
Persentase
Rumah Layak
Huni Yang
Tertangani
28,15% 155.099.000
15.300.000 15.300.000 4.199.000 - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan34.799.000
1.500.000 300.000 - - Honorarium
Pengelola Data1.800.000
- 4.500.000 - - Belanja Bimbingan
Teknis4.500.000
42.000.000 42.000.000 30.000.000 - Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
114.000.000
4 IKU 76,00 2.098.888.600 77,00 2.240.255.100 78,00 2.364.863.500 79,00 1.342.289.604 Program
penataan lampu
kota
Persentase
kawasan kota
yang didukung
dengan sarana
78,00% 8.046.296.804
2.094.780.600 2.049.082.000 2.141.586.600 1.295.697.604 Program
penataan lampu
kota
Penataan Lampu
Kota
Persentase
kawasan kota
yang didukung
dengan sarana
penerangan
jalan yang baik
78,00% 7.581.146.804
- - 4.300.000 - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan4.300.000
- - 1.000.000 - Honorarium Tim
Pengadaan Barang
Dan Jasa
1.000.000
360.000 360.000 360.000 360.000 Honorarium
Perencanaan1.440.000
29.040.000 29.040.000 29.040.000 47.360.000 Uang Lembur PNS 134.480.000
Meningkatnya
Kualitas
Penerangan
Perkotaan dan
Permakaman
Umum
Persentase
kawasan
strategis yang
didukung
dengan sarana
penerangan
jalan yang
memadai
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 5 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
12.792.000 12.792.000 12.792.000 25.912.000 Uang Lembur Non
PNS64.288.000
3.000.000 - 1.489.250 - Belanja Alat Tulis
Kantor4.489.250
100.050.000 230.050.000 433.630.550 8.582.600 Belanja Alat Listrik
Dan Elektronik
(Lampu Pijar,
Battery Kering)
772.313.150
1.801.513.600 1.501.137.000 1.501.137.000 1.046.758.004 Belanja Listrik 5.850.545.604
7.500.000 32.500.000 26.012.800 7.500.000 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Tenaga Teknis,
Instruktur/Narasum
ber
73.512.800
4.725.000 4.725.000 4.725.000 4.725.000 Belanja Bahan
Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
18.900.000
450.000 - - - Belanja
Penggandaan450.000
250.000 - - - Belanja Penjilidan 250.000
2.000.000 - - - Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
2.000.000
98.100.000 98.100.000 98.100.000 154.500.000 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
448.800.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 - Belanja
Pemeliharan
Peralatan dan
Mesin
15.000.000
- - 24.000.000 - Belanja
Pemeliharan Aset
Tetap Lainnya
24.000.000
30.000.000 - - - Belanja Jasa
Konsultansi
Perencanaan
30.000.000
- 135.378.000 - - Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan -
Pengadaan
Jaringan Transmisi
135.378.000
4.108.000 191.173.100 223.276.900 46.592.000 Program
penataan lampu
kota
Penataan
Jaringan Lampu
Kota
Persentase
kawasan kota
yang didukung
dengan sarana
penerangan
jalan yang baik
78,00% 465.150.000
- - 4.300.000 - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan4.300.000
- - 1.000.000 - Honorarium Tim
Pengadaan Barang
Dan Jasa
1.000.000
1.108.000 - - - Belanja Alat Tulis
Kantor1.108.000
- 135.478.700 183.298.100 - Belanja Alat Listrik
Dan Elektronik
(Lampu Pijar,
Battery Kering)
318.776.800
- 43.544.400 34.678.800 15.000.000 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Tenaga Teknis,
Instruktur/Narasum
ber
93.223.200
1.000.000 1.000.000 - - Belanja
Penggandaan2.000.000
2.000.000 2.000.000 - - Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
4.000.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 6 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
- 9.150.000 - - Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
9.150.000
- - - 31.592.000 Belanja
Pemeliharan Aset
Tetap Lainnya
31.592.000
Bukan IKU 33,00 38.360.000 33,00 8.325.000 33,00 500.000 34,00 - Program
pengelolaan
areal
pemakaman
Persentase TPU
yang terpelihara
34,00% 47.185.000
38.360.000 8.325.000 500.000 - Program
pengelolaan
areal
pemakaman
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
permakaman
Persentase TPU
yang terpelihara
34,00% 47.185.000
- 2.150.000 - - Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan2.150.000
- 500.000 - - Honorarium Tim
Pengadaan Barang
Dan Jasa
500.000
1.160.000 500.000 500.000 - Belanja Alat Tulis
Kantor2.160.000
500.000 500.000 - - Belanja Cetak 1.000.000
1.000.000 - - - Belanja
Penggandaan1.000.000
1.500.000 500.000 - - Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
2.000.000
4.200.000 4.175.000 - - Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
8.375.000
30.000.000 0 0 0 Belanja
Pemeliharaan
Permakaman
30.000.000
6 Bukan IKU 76,00 767.552.000 76,00 310.672.253 76,00 227.096.000 79,00 429.949.400 Meningkatnya
Indeks
Kepuasan
Masayarakat
(IKM)
79,00 1.735.269.653
465.427.000 259.708.857 158.346.000 256.549.400 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.140.031.257
53.932.000 52.418.857 46.362.000 21.564.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
174.276.857
2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.200.000 Belanja telepon 9.300.000
1.050.000 1.050.000 600.000 - Belanja air 2.700.000
27.000.000 27.000.000 27.000.000 6.000.000 Belanja listrik 87.000.000
1.620.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Belanja surat
kabar/majalah6.120.000
14.562.000 14.562.000 14.562.000 12.864.000 Belanja
Kawat/Faksimili/Inte
rnet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
56.550.000
7.000.000 5.606.857 - - Belanja jasa media
massa/elektronik12.606.857
2.160.000 1.840.000 1.000.000 1.000.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasiona
l
6.000.000
660.000 500.000 0 0 Belanja Jasa KIR 1.160.000
1.500.000 1.340.000 1.000.000 1.000.000 Belanja Pajak
Kendaraan
Bermotor
4.840.000
Persentase TPU
yang terpelihara
Tersedianya
infrastuktur
kota sebagai
pusat
pemerintahan
dan pusat
pelayanan
Meningkatnya
Indeks
Kepuasan
Masayarakat
(IKM)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 7 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
31.300.000 12.150.000 39.450.000 11.697.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi
Keuangan
94.597.000
5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 Honorarium
Pengelolaan
Keuangan
21.000.000
4.100.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Honorarium
Pengelola Data10.850.000
12.600.000 0 25.200.000 0 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
37.800.000
3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Honorarium
Pengelolaan
Keuangan
13.200.000
750.000 750.000 750.000 750.000 Honorarium
Sekretaris Pribadi3.000.000
1.400.000 0 2.100.000 0 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
3.500.000
600.000 600.000 600.000 147.000 Belanja perangko,
materai, dan benda
pos lainnya
1.947.000
3.300.000 0 0 0 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Tenaga Teknis,
Instruktur/Narasum
ber
3.300.000
12.500.000 12.000.000 11.534.000 10.500.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
46.534.000
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Honorarium
Petugas Keamanan24.000.000
2.000.000 1.500.000 1.034.000 0 Belanja peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
4.534.000
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Belanja Jasa
Cleaning Service18.000.000
4.500.000 1.500.000 500.000 - Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
6.500.000
1.700.000 500.000 0 0 Belanja Bahan
Pakai Habis
Perlengkapan
Komputer
2.200.000
1.000.000 0 0 0 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Tenaga Teknis,
Instruktur/Narasum
ber
1.000.000
1.800.000 1.000.000 500.000 0 Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
3.300.000
3.960.000 3.000.000 3.000.000 - Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan alat
tulis kantor
9.960.000
3.960.000 3.000.000 3.000.000 0 Belanja alat tulis
kantor9.960.000
4.075.000 4.500.000 - 625.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
9.200.000
500.000 0 0 0 Belanja Cetak 500.000
2.000.000 3.000.000 0 625.000 Belanja
Penggandaan5.625.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 8 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
1.575.000 1.500.000 0 0 Belanja Penjiidan 3.075.000
4.000.000 - - - Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
4.000.000
4.000.000 0 0 0 Belanja alat listrik
dan elektronik (
lampu pijar, battery
kering)
4.000.000
20.700.000 7.000.000 1.500.000 - Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
29.200.000
10.000.000 0 1.500.000 0 Belanja bahan
pakai habis
kegiatan
11.500.000
2.000.000 0 0 0 Belanja dekorasi,
tenda dan
perlengkapan
taman
2.000.000
5.000.000 5.000.000 0 0 Belanja piagam,
piala, cendramata,
hadiah
10.000.000
2.700.000 2.000.000 0 0 Belanja pembuatan
spanduk, umbul-
umbul, bendera
4.700.000
1.000.000 0 0 0 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Tenaga Teknis,
Instruktur/Narasum
ber
1.000.000
8.300.000 10.300.000 5.000.000 24.200.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
makanan dan
minuman
47.800.000
2.200.000 1.800.000 1.500.000 6.300.000 Belanja makanan
dan minuman
harian pegawai
11.800.000
2.000.000 500.000 0 0 Belanja makanan
dan minuman rapat2.500.000
2.600.000 2.000.000 2.000.000 1.400.000 Belanja makanan
dan minuman tamu8.000.000
1.500.000 6.000.000 1.500.000 16.500.000 Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
25.500.000
320.000.000 155.000.000 50.000.000 186.963.400 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
711.963.400
320.000.000 155.000.000 50.000.000 186.963.400 Belanja perjalanan
dinas luar daerah711.963.400
15.450.000 11.500.000 68.750.000 54.900.000 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
150.600.000
- - 40.000.000 4.000.000 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
Kendaraan
dinas/operasiona
l
44.000.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 9 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
- 40.000.000 4.000.000 Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Kendaraan
Bermotor Beroda
Dua
44.000.000
- - - 37.500.000 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
peralatan
gedung kantor
37.500.000
- - 37.500.000 Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Meubelair
37.500.000
2.600.000 - 17.400.000 - Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
20.000.000
2.600.000 0 17.400.000 0 Belanja
Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan
20.000.000
12.350.000 11.500.000 11.350.000 13.400.000 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
48.600.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Honorarium Sopir 12.000.000
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Belanja Bahan
Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
24.000.000
3.350.000 2.500.000 2.350.000 4.400.000 Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
12.600.000
500.000 - - - Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
500.000
500.000 Belanja
Pemeliharaan
Perlengkapan
500.000
26.400.000 - - 2.000.000 Program
peningkatan
disiplin aparatur
28.400.000
26.400.000 - - 2.000.000 Program
peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
28.400.000
16.200.000 - - 2.000.000 Belanja Pakaian
Dinas Harian (PDH)18.200.000
10.200.000 - - - Belanja pakaian
Kerawang10.200.000
150.000.000 20.907.400 - 116.500.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
287.407.400
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 10 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
- 20.907.400 - 5.500.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
26.407.400
20.907.400 Belanja Sosialisasi 20.907.400
5.500.000 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
5.500.000
100.000.000 - - 85.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
185.000.000
100.000.000 85.000.000 Belanja Bimbingan
Teknis185.000.000
50.000.000 - - 26.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis
pengelolaan
keuangan
76.000.000
50.000.000 26.000.000 Belanja Bimbingan
Teknis76.000.000
110.275.000 18.555.996 - - Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
128.830.996
105.275.000 18.555.996 - - Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
123.830.996
31.900.000 0 - 0 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
31.900.000
4.800.000 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
4.800.000
1.500.000 Belanja Dekorasi,
Tenda Dan
Perlengkapan
Taman
1.500.000
6.000.000 Uang Pengganti
Transport6.000.000
1.400.000 Belanja Sewa Hotel
Dan Penginapan1.400.000
33.750.000 Belanja makanan
dan minuman
kegiatan
33.750.000
6.800.000 Belanja Pakaian
Seragam6.800.000
8.325.000 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
8.325.000
0 18.555.996 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah18.555.996
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 11 dari 12
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAMIKU / BUKAN
IKU
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
KET.I II III IVRINCIAN
KEGIATANANGGARAN
KEGIATAN OUTPUT TARGET
10.800.000 Belanja Jasa
Tenaga Ahli,
Instruktur/Narasum
ber
10.800.000
5.000.000 - - - Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
5.000.000
4.200.000 0 - 0 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
4.200.000
800.000 Honorarium
Penyusunan
Kegiatan
800.000
Gorontalo, 9 Oktober 2018
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSiNip. 19710509 200003 2 006
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2018 - Eselon II Halaman 12 dari 12
LAMPIRAN 6
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2017
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 71,75 71,46 100,40%
2 71,75 71,46 100,40%
3 71,75 71,46 100,40%
4 43,50 40,88 106,02%
Kondisi Akhir 40,88 106,02%
1 33,33 25,00 75,00%
2 33,33 25,00 75,00%
3 33,33 33,33 100,00%
4 33,33 50,00 150,00%
Kondisi Akhir 50,00 150,00%
1 17,89 20,60 115,10%
2 18,31 20,68 112,95%
3 18,72 23,79 127,10%
4 28,15 52,16 185,31%
Kondisi Akhir 52,16 185,31%
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2018
1
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan luasan
kawasan kumuh% 43,50
3Persentase Rumah Layak Huni yang
tertangani%
IKU
Bukan IKU
28,15 IKU
2Persentase Kawasan Perumahan yang
memadai% 33,33
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 76,00 88,00 115,79%
2 77,00 90,00 116,88%
3 78,00 94,00 120,51%
4 79,00 90,00 113,92%
Kondisi Akhir 90,00 113,92%
1 33,00 33,33 101,00%
2 33,00 33,33 101,00%
3 33,00 33,33 101,00%
4 34,00 33,33 98,03%
Kondisi Akhir 33,33 98,03%
1 76,00 63,26 83,24%
2 76,00 63,26 83,24%
3 76,00 63,26 83,24%
4 79,00 77,37 97,94%
Kondisi Akhir 77,37 97,94%
Gorontalo, 25 Januari 2019
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSi
Nip. 19710509 200003 2 006
6Meningkatnya budaya organisasi yang
berkinerja tinggi dan berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)Nilai 79,00
IKU
Bukan IKU
Bukan IKU
34,00
4
Tersedianya infrastuktur kota sebagai
pusat pemerintahan dan pusat
pelayanan
Persentase kawasan strategis yang
didukung dengan sarana penerangan
jalan yang memadai
% 79,00
5 Persentase TPU yang terpelihara %
LAMPIRAN 7
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2017
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TAHUN ANGGARAN : 2018
TARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 71,75 71,46 100,40% 1 161.908.000 18.935.542 11,70%
2 71,75 71,46 100,40% 2 399.000.000 20.943.337 5,25%
3 71,75 71,46 100,40% 3 121.371.000 83.339.424 68,67%
4 43,50 40,88 106,02% 4 156.034.634 667.129.901 427,55%
Kondisi Akhir 40,88 106,02%Sub.
Total 838.313.634 790.348.204 94,28%
1 33,33 25,00 75,00% 1 107.136.000 6.383.700 5,96%
2 33,33 25,00 75,00% 2 149.054.000 26.929.000 18,07%
3 33,33 33,33 100,00% 3 22.350.000 21.886.954 97,93%
4 33,33 50,00 150,00% 4 60.875.000 265.934.140 436,85%
Kondisi Akhir 50,00 150,00%Sub.
Total 339.415.000 321.133.794 94,61%
1 17,89 20,60 115,10% 1 647.100.000 212.630.825 32,86%
2 18,31 20,68 112,95% 2 436.814.250 145.392.836 33,28%
3 18,72 23,79 127,10% 3 133.109.000 206.923.383 155,45%
4 28,15 52,16 185,31% 4 297.970.000 891.997.501 299,36%
Kondisi Akhir 52,16 185,31%Sub.
Total 1.514.993.250 1.456.944.545 96,17%
1 76,00 88,00 115,79% 1 2.098.888.600 1.479.004.825 70,47%
2 77,00 90,00 116,88% 2 2.240.255.100 1.745.863.578 77,93%
3 78,00 94,00 120,51% 3 2.364.863.500 1.964.209.419 83,06%
4 79,00 90,00 113,92% 4 1.342.289.604 2.418.877.619 180,21%
Kondisi Akhir 90,00 113,92%Sub.
Total 8.046.296.804 7.607.955.441 94,55%
1 33,00 33,33 101,00% 1 38.360.000 4.700.000 12,25%
2 33,00 33,33 101,00% 2 8.325.000 9.500.000 114,11%
3 33,00 33,33 101,00% 3 500.000 4.775.000 955,00%
4 34,00 33,33 98,03% 4 - 26.669.900 #DIV/0!
Kondisi Akhir 33,33 98,03%Sub.
Total 47.185.000 45.644.900 96,74%
SASARANNO
KINERJA ANGGARAN
1
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman dan perumahan
Persentase pengurangan luasan
kawasan kumuh% 43,50
3Persentase Rumah Layak Huni yang
tertangani% 28,15
KET.SATUANINDIKATOR KINERJA
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2018
IKU
2Persentase Kawasan Perumahan yang
memadai% 33,33 Bukan IKU
IKU
IKU
5 Persentase TPU yang terpelihara % 34,00
4
Tersedianya infrastuktur kota sebagai
pusat pemerintahan dan pusat
pelayanan
Persentase kawasan strategis yang
didukung dengan sarana penerangan
jalan yang memadai
% 79,00
Bukan IKU
TARGET
TAHUNANTW TARGET REALISASI CAPAIAN TW TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SASARANNO
KINERJA ANGGARAN
KET.SATUANINDIKATOR KINERJA
1 76,00 63,26 83,24% 1 767.552.000 329.651.897 42,95%
2 76,00 63,26 83,24% 2 310.672.253 304.655.003 98,06%
3 76,00 63,26 83,24% 3 227.096.000 255.829.748 112,65%
4 79,00 77,37 97,94% 4 429.949.400 758.148.649 176,33%
Kondisi Akhir 77,37 97,94%Sub.
Total 1.735.269.653 1.648.285.297 94,99%
12.521.473.341 11.870.312.181 94,80%
Gorontalo, 25 Januari 2019
KEPALA DINAS,
Hj. MEIDY N. SILANGEN, SPi, MSi
Nip. 19710509 200003 2 006
TOTAL ANGGARAN & REALISASI
Bukan IKU6Meningkatnya budaya organisasi yang
berkinerja tinggi dan berintegritas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM)Nilai 79,00