PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG WETAN · penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Bandung, 17 April 2019 CAMAT BANDUNG WETAN ... selanjutnya

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG WETAN

Jl. Tamansari No. 49 Telp. (022) 2507166 Bandung

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panyielukan (2018-2023)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat Rahmat dan Karunianya Rancangan Dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018-

2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman

Perencanaan Strategis Kecamatan Bandung Wetan selama 5 tahun dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna

mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Bandung, 17 April 2019

CAMAT BANDUNG WETAN

Drs. HILDA HENDRAWAN NIP. 19671110 198801 1 002





RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari stering kepada empowerment seperti

kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi

yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima.

Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi

dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun

lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan

aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (competitive

advantage) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik

secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan

memerlukan tersedianyan aparat pemerintah yang kuat dan berdaya

saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa

ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai

representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi

luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing

Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki

era kompetisi. Dalam kontek kompetisi itulah kemampuan kompetitif

pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manuasia aparatur

yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Bandung Wetan harus memiliki Visi dan

Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional

selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang

telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi

Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Pemerintah

kota Bandung adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan

Agamis”





Penyampaian Renstra ini merupakan salah satu pertanggung

jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan

penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sistem

perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan

daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan

adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban

untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem

perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan

satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain,

perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang

sitematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5

tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan hal itu setiap

daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut dan dengan

telah terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005–2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023

sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan

Bandung Wetan 2018 – 2023 dengan memperhatikan beberapa faktor

dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memperhatikan substansi regulasi / kebijakan yang menjadi

landasan operasional serta penyelarasan lebih lanjut dengan

substansi berorientasi pada proses melalui pendekatan

teknokratik, parsipatif, politik, top down dan bottom up seperti

yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung

Tahun 2018 – 2023.

2. Cakupan program dan sistematika yang perlu disempurnakan.

3. Perlu penyelarasan terhadap indikator sasaran, indikator kinerja

dan target indikator kinerja yang sepenuhnya memperhatikan

kemampuan sumber daya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah

dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta

digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan

kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Tahap IV Kecamatan Bandung Wetan Kota

Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahap IV Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Dalam menyusun

RENSTRA ini juga selain berpedoman pada RTRW Kota Bandung, juga

perlu memperhatikan RTRW kecamatan sekitar, guna tercipta

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar

Kecamatan serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota

lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang

memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan

persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan

penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap

tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-

kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi

mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta

pengumpulan data dan informasi;

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra

dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap

penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan

dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan

penyusunan Renstra oleh Camat Bandung Wetan selaku kepala SKPD,

serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra

oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan

dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Bandung Wetan dengan

RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1

Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra SKPD Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung

koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi

pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan

memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Perencanaa

n Stratejik

Perencanaa

n

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah

Kebijakan

- Program Pembangunan

Daerah

- Program Pembangunan

Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Gambar 1.2

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam

melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Kepala Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD

Program/Kegiatan Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RPJMD RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah

Program Prioritas

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-

2025;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;


Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun

2009-2029;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010

tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;


Perangkat Daerah.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bandung;

32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada

Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas

tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta

indikator kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Bandung

Wetan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi

Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan

di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan

diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga

menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur; dan

4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/

Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah,

Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta

Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota

Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi

struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat

penjelasan mengenai identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu

Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi

dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan,

Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima

tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung

, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan

dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan

pemerintah kota Bandung . untuk meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota

Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian

Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta

tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota

Bandung , susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;

2. Sekretaris Camat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial;

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung

adalah sebagai berikut:

11

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung

Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai

fungsi:

CAMAT

SEKRETARIS

Kasubbag Program

dan Keuangan

Kasubbag Umum,

Kepegawaian, Data

dan Informasi

Kelompok jabatan

Fungsional

Kepala Seksi

Pemerintahan

Kepala Seksi

Ketentraman

dan Ketertiban

Kepala Seksi

Ekonomi dan

Pembangunan

Kepala Seksi

Kesejahteraan

Sosial

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

12

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;

6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

tingkat kecamatan;

8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

Kelurahan;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas

dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana

kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan

kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkaan arah

kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran

tercapai;

4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan

karier bawahan;

13

5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani,pemberian

tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun

pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

pegawai;

6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang

meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;

7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi

pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;

8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan

dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;

9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan

kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di

lingkungan Kecamatan;

10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data

dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang

meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta

rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data

dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang

meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep

naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup

Kecamatan;

13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup

Kecamatan;

14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan

kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan

ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi

dan pembangunan;

14

17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan

kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan

kemiskinan;

18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan

kepemudaan;

19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di

Kecamatan;

20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas

prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah

kerjanya;

21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

22. Melaksanakan penyelengaraan Pelayanan Administrasi

Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi

Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

(PPATS);

23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan

Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;

24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup Kecamatan;

27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;dan

28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan

tugasnya.

Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Camat lingkup kesekretariatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:

15

a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan

rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan

berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah

kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;

d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk


karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan

Seksi;

e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan

pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan

pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan

keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data

dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;

g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi

pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat

dan Kecamatan;

h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata

naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan

perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol

dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan

Kecamatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data

dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah

lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD,

RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja

lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-

undangan;

16

k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data

dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah

lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ,

LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan

ketetentuan peraturan perundang-undangan;

l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep

naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam

lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan

Sekretariat dan Kecamatan;

n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat

Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan

instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di


p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup

kesekretariatan;

q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi

dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;

r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau

informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;

s. melaksanakan pelayanan informasi publik;

t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang

termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang

dibuka untuk publik;

u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja

untuk melakukan pengujian guna menentukan

aksesibilitas atas suatu informasi;

v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan

dalam penyelesaian sengketa informasi;

w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan

dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi

dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan

Kelurahan;

y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi

kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;

z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup

17

Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan

pengendalian Kecamatan;

aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan

Kecamatan;

bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di

pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan

Informasi mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian

Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;







karier bawahan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian;

e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani,

mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan

pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan

pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan

kepegawaian;

f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi

penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman

naskah dinas;

18

g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat

kedinasan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan

dokumentasi kedinasan;

i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

kehumasan dan keprotokolan;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban

lingkungan kantor;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi

rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan

cuti pegawai;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami,

taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat

Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan

Keluarga (SKUMPTK);

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas

belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan

administrasi pengembangan karier, pemberian

penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi

kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;

s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian

pegawai;

t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja

19

pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);

u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang

milik daerah lingkup Kecamatan;

v. menyiapkan administrasi usul penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang


w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang


x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan

data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di


y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se

SKPD;

z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;

aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data

dan informasi yang termasuk dalam kategori

dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public;

bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit

kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan

aksesibilitas atas suatu informasi;

cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika

diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;

dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam

pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan

pengembangan aplikasi serta sistem informasi;

ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

manajemen pengelolaan data dan informasi;

gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan

informasi;

20

hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan

lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;

ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

manajemen pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian;

jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan

informasi;

kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi

terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan


Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup

program dan keuangan.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian

Program dan Keuangan;







karier bawahan lingkup program dan keuangan;

e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan

pengolahan data administrasi program dalam rangka

penyiapan data dan informasi bahan penyusunan

rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta

21

rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan

penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan

yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-

laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan

pengelolaan keuangan Kecamatan;

h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kecamatan;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan

administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan

belanja Kecamatan;

j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar

gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) Kecamatan;

k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan

anggaran pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan;

l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja Kecamatan;

m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

manajemen pengelolaan administrasi keuangan;

n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kecamatan;

o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi

keuangan Kecamatan;

q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas lingkup program dan keuangan;

r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;

s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan

22

Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan

program, koordinasi pengendalian program serta

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;

t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup program dan keuangan; dan

u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi


v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan


Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.


(2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi

Pemerintahan;







karier bawahan lingkup pemerintahan;

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum

pemerintahan;

f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan


administrasi pemerintahan;

g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;

h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian

kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;

i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan


Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program,

23

koordinasi pengendalian program serta penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup

pemerintahan;

j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan

membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah Sementara;

k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan

catatan sipil serta domisili orang asing;

l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun

Tetangga;

m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan

pemerintahan dengan instansi terkait;

n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan

pemerintahan;

o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan

Kelurahan;

p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;

q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;

r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,


terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman

dan ketertiban.


(1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai

uraian tugas:


Ketenteraman dan Ketertiban;


24


c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan

arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran

tercapai;



karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;

e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan



program, koordinasi serta penyusunan laporan

pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;

f. menyusun data dan bahan materi lingkup

ketentraman dan ketertiban;

g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban

serta penegakan peraturan daerah dan peraturan

walikota;

h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan

masyarakat;

i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan

bencana;

j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan

ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;

k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan


ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;

k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;

l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;

m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup

ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;

n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di

Kecamatan;

o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di

Kecamatan;

p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan

ketertiban;

25

q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,


terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.


(2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:


Kesejahteraan Sosial;







karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;

e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan

sosial;

f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah

kesejahteraan sosial;

g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga

kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan

Kelurahan;

i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang

kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;

j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan

sosial;

k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;

l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas kesejahteraan sosial;

m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

26

teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di

Kecamatan;

n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan



penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan

lingkup kesejahteraan sosial;

o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;

p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,



q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan

pembangunan.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai uraian tugas:


Ekonomi dan Pembangunan;





d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk


karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;

e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan

pembangunan;

f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan

27

pembangunan;

h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan

pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;

j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan

ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan

pembangunan; dan

l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan

pembangunan;

m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;

n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di

Kecamatan;

o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan




lingkup ekonomi dan pembangunan;

p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;

q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,



r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan


Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan

Masyarakat.


(1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian

tugas:

28


Pemberdayaan Masyarakat;



c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan

arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran

tercapai;



karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;

e. menyusun data dan bahan materi lingkup

pemberdayaan masyarakat;

f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan

masyarakat;

g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan

masyarakat;

h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap

lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat

Kecamatan;

i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang

pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;

j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan

masyarakat;

k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;

l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana

dan program, koordinasi pengendalian program serta


lingkup pemberdayaan masyarakat;

m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;

n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,



o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan


29

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu

kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui

penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan

Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan

batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara Kecamatan Coblong

• Timur Kecamatan Cibeunying Kaler – Cibeunying Kidul

• Selatan Kecamatan Sumur Bandung

• Barat Kecamatan Sukajadi

Pembagian Wilayah Kecamatan Bandung Wetan

No. KELURAHAN JUMLAH

RW RT

1. Tamansari 20 115

2. Cihapit 8 46

3. Citarum 8 36

Jumlah 36 197

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Bandung Wetan Tahun

2018

Gambar 2.2

Peta Wilayah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

30

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 33 orang. Dari

jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 19 orang (57,57%)

merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 14 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan

Sekretaris Kecamatan, Eselon IV sebanyak 19 orang yaitu para kepala sub

bagian pada Sekretariat Kecamatan, para Lurah dan Kasi pada Kelurahan.

Pelaksana sebanyak 12 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di

lingkungan Kecamatan Bandung Wetan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No Uraian Eselon

I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Staf Jumlah

1 Kecamatan Bandung

Wetan

2 7 10 19

2 Kelurahan Tamansari 5 1 6

3 Kelurahan Cihapit 3 - 3

4 Kelurahan Citarum 4 1 5

JUMLAH 2 19 12 33

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bandung Wetan, Bulan Desember

Tahun 2018

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml

1 Kecamatan Bandung

Wetan

3 7 2 7 19

2 Kelurahan Tamansari 4 1 1 6

3 Kelurahan Cihapit 3 - 3

4 Kelurahan Citarum 3 2 5

31

JUMLAH 3 17 2 10 1 33

% 9,09 51,51 6,06 30,30 3,03

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bandung Wetan, Bulan Desember

Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bandung Wetan Kota

Bandung , yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 orang (9,09%), yang

memiliki pendidikan S1 sebanyak 17 orang (51,51%), yang memiliki

pendidikan D3 sebanyak 2 orang (6,06%), dan yang memiliki pendidikan

SLTA sebanyak 10 orang (30,30%) dan yang memiliki pendidikan SD

sebanyak 1 orang (3,03%).

2.2.1. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung

Wetan Kota Bandung . Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana

terurai dalam lampiran.

2.2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan

adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan

Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota

Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185

Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung

Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Bandung Wetan

dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan

memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti

pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang

usaha.

2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan

dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan

3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup

masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan

infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi,

Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran benih ikan di sungai-

sungai di wilayah kecamatan Bandung Wetan dan sebagainya.

32

4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan

ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan

SATWANKAR diwilayah Kecamatan Bandung Wetan dan sebagainya.

5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.

6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018-2023 menurut indikator

kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel

berikut

33

Tabel T-C.2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung wetan Kota Bandung

Tahun 2019-2023

No Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran Satuan

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Publik

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Rata-rata Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM) Kecamatan Bandung Wetan

Nilai 75 75,50 76 76,50 77 - - - - - - - - - -

Persentase

temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti

tepat waktu

%

100

100

100

100

100 - - - - - - - - - -

Meningkatnya peran

kelembagaan,

masyarakat dalam

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Persentase Kelurahan

Unggul

% 25 50 50 50,50 51 - - - - - - - - - -

2

Optimalisasi tingkat

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan

% 65 65,50 66 66,50 67,50 - - - - - - - - - -

34

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bandung

Wetan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bandung Wetan;

2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan

hukum;

3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;

4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum

berperan optimal;

5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;

6. Masih tingginya angka pengangguran;

7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Bandung

Wetan belum tertata dengan baik.

8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Bandung

Wetan masih perlu ditingkatkan lagi;

9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Bandung Wetan memiliki tingkat partisipasi yang

relatif baik;

2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang

terbuka hijau dan kawasan serapan air;

3. Wilayah Kecamatan Bandung Wetan yang cukup luas dan tersedia lahan

untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;

4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Bandung Wetan cukup

signifikan;

5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus

mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , sumber daya keuangan

merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya

manusia dan sarana prasarana.

35

Tabel T-C.24

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Tahun 2019-2023

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA 21,696,087,459.00 23,865,696,204.90 26,252,265,825.39 28,877,492,407.93 31,765,241,648.72 - - - - - - - - - - - -

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 9,511,296,187.00 10,462,425,805.70 11,508,668,386.27 12,659,535,224.90 13,925,488,747.39

- - - - - - - - - - - -

BELANJA

LANGSUNG 12,184,791,272.00 13,403,270,399.20 14,743,597,439.12 16,217,957,183.03 17,839,752,901.34 - - - - - - - - - - - -

36

Tabel T-C.24

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Tahun 2019-2023

Uraian Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = (6-2)/5 18 = (11-7)/5

Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2,449,849,089.00 2,694,833,997.90

2,964,317,397.69

3,260,749,137.46 3,586,824,051.20

- - - - - - - - - - - -

Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

742,154,508.00

816,369,958.80 898,006,954.68 987,807,650.15

1,086,588,415.16 - - - - - - - - - - - -

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

52,635,000.00 57,898,500.00

63,688,350.00

70,057,185.00

77,062,903.50

- - - - - - - - - - - -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

49,302,000.00

54,232,200.00

59,655,420.00

65,620,962.00 72,183,058.20

- - - - - - - - - - - -

Program

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

2,102,530,732.00

2,312,783,805.20

2,544,062,185.72 2,798,468,404.29

3,078,315,244.72 - - - - - - - - - - - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

13,304,500.00

14,634,950.00

16,098,445.00

17,708,289.50

19,479,118.45 - - - - - - - - - - - -

Program Pengadministrasi

Pelayanan Kependudukan

dan Pemerintahan

1,055,074,900.00

1,160,582,390.00

1,276,640,629.00

1,404,304,691.90

1,544,735,161.09

- - - - - - - - - - - -

Program

Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi

Masyarakat

212,563,600.00

233,819,960.00

257,201,956.00

282,922,151.60

311,214,366.76

- - - - - - - - - - - -

37

Pemberdayaan

KUMKM

10,940,000.00

12,034,000.00

13,237,400.00

14,561,140.00

16,017,254.00 - - - - - - - - - - - -

Program Pemberdayaan

Kewilayahan

3,547,962,325.00 3,902,758,557.50

4,293,034,413.25

4,722,337,854.58 5,194,571,640.03

- - - - - - - - - - - -

Program Pemberdayaan

Potensi Kesejahteraan

Sosial

351,452,780.00

386,598,058.00

425,257,863.80 467,783,650.18 514,562,015.20

- - - - - - - - - - - -

Program

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pekerjaan Umum

1,597,021,838.00

1,756,724,021.80

1,932,396,423.98 2,125,636,066.38

2,338,199,673.02 - - - - - - - - - - - -

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang berkaitan

dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat di identifikasi 3 (tiga)

klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bandung Wetan, yaitu

permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis

operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan

dapat di identifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah

Kecamatan Bandung Wetan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah

satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur

tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;

2. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai

fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;

3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak

pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan

Bandung Wetan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/

Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan dapat

di identifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung

Wetan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan

tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum

optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan

tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir

segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-

faktor seperti belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara

stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya

sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan

partisipasi lembaga kemasyarakat belum optimal.

2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini

dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang

bagaimana mambuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama

kurun waktu 5 (lima) tahun;

4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;

5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;

6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat

dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program

dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SKPD yang bersangkutan;

7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah;

8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang

dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat di identifikasi dari

pelayanan Kecamatan Bandung Wetan, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian

yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan

personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan

penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan

Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;

3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung

percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas

bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan,

dll;

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

Bandung Wetan diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah

internal yang mempengaruhi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempangruhi pelayanan di Kecamatan

Bandung Wetan adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek

SDM Kecamatan Bandung Wetan memiliki jumlah pegawai yang

kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja.

Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek

kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan

finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).

2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan

fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih

terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas

yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;

3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang beriorientasi pada

peningkatan kinerja;

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun

dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada

Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempagaruhi baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan

Bandung Wetan;

3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja

Kecamatan Bandung Wetan, hal ini dapat dilihat dari faktor

kemungkinan bencana alam (pohon tumbang), macet, banyak PKL,

dll.

4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi

kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan, misalnya dalam

lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di

Kecamatan Bandung Wetan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum

isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung

Wetan Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai

berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara

terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan

di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di

tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah

peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur

yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman

terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan

sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber

daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Wetan

dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen

secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan

good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata

kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas

dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem

peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai

dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak

pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai

stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,

melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal

utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang

strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan

kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada

pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja

(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management

system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung

terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang

sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan

Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal

pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem

keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan

mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas

publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu :

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga

penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain

adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan

barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan

efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;

(4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang

daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi

masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan

pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus

diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan

arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan,

dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis

maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota

Bandung dan seluruh warganya yang berada di

dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu

yang berkembang sejak tahun 1810 hingga

sekarang,

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah

diraih pada periode sebelumnya, maka

Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha

untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta

tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam

bentuk terobosan bagi pembangunan daerah.

Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas

baik secara fisik dan mental akan berdampak

positif tidak hanya terhadap peningkatan daya

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

saing dan kemandirian daerah, namun juga

dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang

sudah baik harus terus ditingkatkan dengan

tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas

lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar

manusia seperti tanah, air dan udara harus

terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

ditinggali dengan ruang-ruang kota dan

infrastruktur pendukungnya yang responsif

terhadap berbagai aktifitas dan perilaku

penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks

pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak

terhadap lingkungan,

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin

diwujudkan merupakan kesejahteraan yang

berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat

sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah

dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa

dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang

sejati adalah keseimbangan hidup yang

merupakan buah dari kemampuan seseorang

untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad.

Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling

berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang

cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara

sejahtera lahiriah dan batiniah adalah

manifestasi dari sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan seperti inilah yang akan

membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada

masyarakat Kota Bandung untuk mencapai

kualitas kehidupan yang semakin baik hingga

menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan

kehidupan beragama sebagai wujud perintah

Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan

beragama harus mampu menjadi rahmat bagi

alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang

agamis adalah kondisi yang harus hadir

sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat

yang agamis semua warga masyarakat

mengamalkan ajaran agama masing-masing ke

dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan

berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya

dijadikan kegiatan ritual namun juga di

implementasikan ke dalam pencapaian

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan

sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang

Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan

dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia,

infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan

kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-

hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha

yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan

kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir

pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai

luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan

sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan

eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien

dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya

aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart

government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan

publik yang efektif, efisien dan prima

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015-2019 adalah ”Kementerian Dalam Negeri Mampu

Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi

Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi

kewilayahan melalui strategi :

a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi

kewilayahan;

b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah,

dan toponimi;

d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan,

perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil

terluar;

e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar

negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan

wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra

Kecamatan Bandung Wetan tidak terdapat keterkaitan secara

langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di

kecamatan Bandung Wetan adalah mengacu pada RPJMD

Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan

kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Bandung

Wetan

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024

adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera,

Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan

dengan:

Transformasi struktural berjalan

Produktifitas tenaga kerja meningkat

Iklim investasi kondusif

GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055

2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:

Kualitas hidup meningkat

Perilaku disiplin dan beradab

SDM berkualitas dan berdaya saing

Indeks kebahagiaan meningkat

3. Adil dapat diwujudkan dengan:

Ketimpangan menurun

Redistribusi berjalan baik

4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:

Memperhatikan daya dukung dan daya tampung

(Low Carbon Development)

Selaras dengan agenda pembangunan global dan

nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-

2024, adalah:

1. Pembangunan manusia

a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial

b. SDM berkualitas dan berdaya saing

2. Pembangunan ekonomi

a. Pangan dan pertanian

b. Energi, mineral, dan pertambangan

c. Kelautan dan kemaritiman

d. Pariwisata

e. Ekonomi kreatif dan digital

f. Industri manufaktur

3. Pembangunan infrastruktur

4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan

keamanan

5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun

2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:

Pelayanan Dasar

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Pembangunan ekonomi:

Pangan

Energi

Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital

Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman

3. Pembangunan kewilayahan:

Sentra Pertumbuhan

Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan

Perkotaan

4. Pembangunan Infrastruktur:

Transportasi

Telekomunikasi

Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman

5. Pembangunan Polhukhankam:

Hukum dan Regulasi

Hankam

Politik

Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat

menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus

pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat

2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil

gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas

pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat

periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5

(lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka

menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk

mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi

Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai

berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir

maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan

wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar

tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan

untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab

permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka

ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan

Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan

Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui

Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat

yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan

Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan

Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat

berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata

nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai

pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang

terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan

Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang;

dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat

2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat

merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu dikedepankan

dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU,

meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:

a. Kelas pintar untuk semua

b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota

2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:

a. Layat rawat

b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit

c. Posyandu Juara

3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:

a. Ekonomi digital

b. Inkubator bisnis

c. Creative/Start-up hub

d. Gudang tani dan ikan Juara

e. Kredit 0%

4. Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata, meliputi:

a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul

b. Infrastruktur pariwisata

c. Pengembangam SDM pariwisata

5. Pesantren juara, meliputi:

a. Modernisasi dana umat

b. Tunjangan santri dan ulama

c. Modernisasi manajemen pesantren

d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)

6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:

a. 100% jalan mulus di Jawa Barat

b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta

7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:

a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)

b. Tunjangan desa

c. Irigasi pertanian desa

d. Internet masuk desa

8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:

a. Rumah gratis

b. Transportasi gratis

c. Layanan kesehatan gratis

d. Pendidikan gratis

e. Sembako gratis

9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:

a. Provinsi pintar ( E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi

kinerja, dll)

b. Kota/desa pintar

c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal

dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta

sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan

tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis

yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi

Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung

dan daya tampung lingkungan

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa

faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat

daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya

kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat

kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh

masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan

yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi

pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan

mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana

pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap

kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta

rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah

rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis

arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua

puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif

dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi

kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang

didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan

Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat

dan Nasional;

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis

transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan

efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu

dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat

pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki,

yaitu:

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah

kota dan/atau regional;

b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub

wilayah Kota (SWK); dan

c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang

dibagi menjadi 8 (delapan) Sub wilayah Kota (SWK) yang

dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8

(delapan) Sub pusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW

Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK

Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di

bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees,

Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian

timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan

Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala

kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,

peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan,

perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut

berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan

paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah

yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai

berikut:

a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat

Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari,

Sukajadi, Cicendo, Andir;

b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat

Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan

Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung,

Cibeunying Kidul;

c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat

Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan

Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler,

Bojongloa Kidul, Astana Anyar;

d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan

Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong,

Kiaracondong, Batununggal;

e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat

Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan

Arcamanik, Mandalajati, Antapani;

f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat

Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru,

Ujungberung, Cinambo,;

g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan

Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul,

Buahbatu; dan

h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat

Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage,

Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota

yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan,

sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan

transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu

lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit

fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat

pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara

lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan

dalam gambar berikut:

Gambar 4.1

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung

dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota

Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,

kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan

pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan

kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan

proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di

Kawasan Bandung Utara;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan

kota;

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air

atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan

sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari

bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam

bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur

rel kereta api;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak

memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan

ruang terbuka hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,

bentuk, dan wujud arsitektural;

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan,

perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata

buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi

bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka

pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau,

serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;

b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian

timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK

Kordon, dan SWK Gedebage;

c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat

dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara,

SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di

luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung

bagi kawasan bawahannya;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan

fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan

peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam

gambar berikut.

Gambar 4.2

Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung

3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan

RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan

pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian

pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD

secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus

dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD

Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-

2023.

3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023

Sebagai sub sistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah baik dokumen pada

level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten/kota di cekungan Bandung,

yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah cekungan Bandung (Kota

Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten

Sumedang);

5. Dokumen terkait lainnya (dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota

Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat

kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang

yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan

pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang

untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang

melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata

ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan

kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW

daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna

tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah

antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang

kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang

ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan

kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau

pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Wetan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung,

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran

penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan

daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan

Bandung Wetan menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran

rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator

Renstra Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 –

2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2018 - 2023

No

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran Satuan

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Kecamatan Bandung Wetan

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Wetan

Nilai 75 82,46 82,47 82.49 83

Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu

%

100

100

100

100

100

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase Kelurahan Unggul

% 39,74 75 75 80 100

2 Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat

Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan

Kewilayahan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan

% 24.88 57.22 77.50 77.75 77.85

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur

pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan

turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari

fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah

kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan

aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-

masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar

bagi pencapaian misi Kecamatan Bandung Wetan dengan aparat yang

profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung

jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus

dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai

dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam

mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah

pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan membangun sistem dan budaya

pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dengan target nilai A pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota

Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra

Kecamatan Bandung Wetan 2018-2023.

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan

indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan

(LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2017 sesuai dengan target

RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis

pada Renstra Kecamatan Bandung Wetan 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 2018-2023 tersebut

diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target

capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan

pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut

diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk

strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya,

untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga

diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Organisasi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai

sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan

kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai

pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah

(value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi

kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting

dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah

arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-

upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan

strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-

2023 yaitu analisis Logic Model.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program,

atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan

tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah

model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok

tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan,

pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk

monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model

ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat

menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan

teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik

61

interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat

(kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi

Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

5.2. Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan

logic model yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai

teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan

antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat

bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan

kegiatan pada kementerian / lembaga, pendekatan logic

model dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun

dokumen anggaran pada kementerian / lembaga. logic

model adalah gambaran visual logis dari suatu program yang

menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai

dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon

terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan

pendekatan logic model, keterkaitan struktur anggaran dari program,

kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih

logis/relevan. Berikut ini adalah logic model yang disusun untuk

menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Bandung

Wetan dengan RPJMD.

Dalam Perumusan / penyusunan/ penetapan/ perubahan skema/

design perencanaan (pada Tujuan, Sasaran dan Program) melalui analisis

Logic Model akan optimal bila memiliki prasyaratan sebagai berikut :

1. Basis data yang memadai

2. Referensi/Acuan (formulasi) Pengukuran Kinerja yang

Normatif/Ilmiah dan Cukup/Memadai

3. Orientasi pada etos kinerja Pelayanan (Public/Support)

4. Target yang terukur

62

5.3. Manfaat Logic Model

Manfaat dari penggunaan metode logic model :

1. Membantu penyusunan desain, perencanaan dan pengembangan

strategi dan kebijakan secara komprehensif/ lintas sector (sesuai

kebutuhan) pada level Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat

daerah serta Cascading pada eselon 3 dan 4

2. Untuk Pengendalian / monitoring dan evaluasi secara periodik dan

menguji kelayakannya serta merumuskan strategi / cara / gagasan

baru yang lebih efektif / efisien dan akseleratif

3. Detailnya dapat menyelaraskan kegiatan (activity), sumber daya,

output yang dibutuhkan pada urusan teknis / PD

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah dan

Rencana Aksi PD

5. Menjadi acuan dalam Penataan Organisasi (tepat ukuran)

6. Menjadi acuan dalam penataan SDM (kesesuaian kompetensi)

7. Menjadi acuan dalam penetapan Prioritas Kebijakan Keuangan

daerah (Rasionalisasi)

Berikut manfaat logic model menurut

A. Manfaat logic model

1. Membantu penyusunan desain, perencanaan dan

pengembangan strategi dan kebijakan secara komprehensif/

lintas sector (sesuai kebutuhan) pada level Pemerintah

Daerah dan Organisasi Perangkat daerah serta Cascading

pada eselon 3 dan 4

2. Untuk Pengendalian / monitoring dan evaluasi secara

periodik dan menguji kelayakannya serta merumuskan

strategi / cara / gagasan baru yang lebih efektif / efisien dan

akseleratif

3. Detailnya dapat menyelaraskan kegiatan (activity), sumber

daya, output yang dibutuhkan pada urusan teknis / PD

63

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah dan

Rencana Aksi PD

5. Menjadi acuan dalam Penataan Organisasi (tepat ukuran)

6. Menjadi acuan dalam penataan SDM (kesesuaian kompetensi)

7. Menjadi acuan dalam penetapan Prioritas Kebijakan

Keuangan daerah (Rasionalisasi)

B. Manfaat dalam Perencanaan dan Pengembangan Strategi dan

Kebijakan secara Komprehensif/ Lintas Sektor (Jangka

Menengah dan Tahunan)

1. Tedapat 14 skema / design Logic Model yang telah menjadi

lampiran Perda No. 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota

Bandung Tahun 2018 2023, yang dirumuskan secara

komprehensif / tidak ego sektoral / melibatkan lintas

urusan,

2. RPJMD Menjadi acuan perumusan kebijakan Kepala Daerah

lainnya dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023)

3. Menjadi acuan pemetaan (pohon) Kinerja sasaran RPJMD

4. Menjadi acuan Perencanaan Kinerja Tahunan Kota (RKT)

5. Menjadi acuan perencanaan pembangunan dan keuangan

Tahunan Kota (RKPD, RKUA, RPPAS, RAPBD)

6. Menjadi acuan penyusunan Renstra PD

7. Menjadi acuan pemetaan (pohon) kinerja PD dan penyusunan

IKU PD, PK serta IKI/SKP

8. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan PD

(RKT)

9. Menjadi acuan rencana kerja dan keuangan tahunan PD

(Renja & RKA)

C. Manfaat dalam Pengendalian (Monev Berkala) Sasaran RPJMD

dan Renstra PD

Maksud dan Tujuan Pengendalian Sasaran RPJMD adalah

untuk :

64

1. Memastikan Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan

strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

2. Memastikan Kebijakan Kepala Daerah selaras dengan Renstra

dan Rencana Aksi (Teknis dan operasional) PD

3. Menemukan factor-factor penunjang, penghambat dan solusi

yang diperlukan dalam rangka efektifitas (akselerasi)

pencapaian target sasaran RPJMD dan Renstra PD

4. Memastikan anggaran focus digunakan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan pemenuhan

Janji Kepala Daerah

5. Merumuskan rekomendasi kebijakan termasuk

perubahannya yang bersifat akseleratif sebagai bahan

pertimbangan Kepala Daerah dalam pencapaian Visi Misi

Tujuan dan Sasaran RPJMD

6. Bahan laporan kinerja berkala (triwulan/semester) dan

tahunan (LKPJ, LKIP, LPPD) Pemerintah Kota dan PD

7. Bahan pengukuran progress dan prestasi/kegagalan kinerja

Berkala dan tahunan PD

8. Bahan pengukuran Progres dan prestasi/kegagalan kinerja

Berkala dan tahunan Program dan Kegiatan

65

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam

percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

untuk di Kecamatan Bandung Wetan dapat dilihat di tabel dibawah

ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis

Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Wetan

Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat

Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan

Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan

Misi 5 Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat


Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

66

67

5.2. Tabel Logic Kecamatan Bandung Wetan

Setelah hasil analisis Logic model Kecamatan Bandung Wetan, maka hasil pemetaan Kecamatan Bandung Wetan adalah sebagai berikut :

68

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut

perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan

melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi

kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses

pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang

lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan

strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan

sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan

budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang

mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung

maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan

pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi

(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi

kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM

(personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka

memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan

strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program

yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai

cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai

strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional

dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab

sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang

akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program

kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan

program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian

kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam

Rencana Kerja Kecamatan Bandung Wetan pada periode 2018-2023. Dalam

implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan

penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan

kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana

strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk

mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan

yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan

sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan

perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif pada Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka

pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Bandung

Wetan periode tahun 2018-2013 sebagaimana tabel berikut :

Tabel C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Kecamatan Bandung Wetan

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(Outcome), Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 4.05.01

Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

100% 100%

2.190.439.519,85 100% 2.694.833.998 100% 2.964.317.398 100% 3.260.749.137 100% 3.586.824.051 100%

14.956.573.673

4.05.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 jasa bulana

n

12 jasa bulanan

172.190.378,21

12 jasa bulanan

247.613.332 12 Lap

272.374.665 12 Lap

299.612.132 12 Lap

329.573.345 12 Lap

1.374.276.502 Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

4.05.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Jumlah unit kendaraanyang dibayarkan jasa perizinannya

30 Unit 29 Unit

10.200.600 29 Unit

11.220.660 30

Unit 12.342.726

30 Unit

13.576.999 30

Unit 14.934.698

30 Unit

62.275.683 Kec. Bandung Wetan

Kecamatan

4.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor

12 Jasa bulana

n

12 jasa bulanan

3.000.000

12 jasa bulanan

7.991.610

12 jasa

bulanan

8.790.771

12 jasa bulanan

9.669.848

12 jasa bulanan

10.636.833

12 jasa bulanan


Kec + Kel

4.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi

98 unit 71

unit 31.420.000

71 unit

47.982.000 71

unit 52.780.200

71 unit

58.058.220 71

unit 63.864.042

71 unit


Kec + Kel

4.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor

4 Lap 4 Lap 135.972.526,31 4 Lap 184.253.879 12 Lap

202.679.266 12 Lap

222.947.193 12 Lap

245.241.912 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi

10 jenis

10 jenis

46.385.629,60 10

jenis 54.395.308

12 Lap

59.834.839 12 Lap

65.818.323 12 Lap

72.400.155 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.12

Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi

4 Lap 4 Lap 21.345.053,22 4 Lap 28.195.921 12 Lap

31.015.513 12 Lap

34.117.064 12 Lap

37.528.770 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi

15 Lap 13 lap

639.958.776,59 13 lap

712.454.009 12 Lap

783.699.410 12 Lap

862.069.351 12 Lap

948.276.286 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi

5 Lap 5 Lap 61.237.880 5 Lap 89.413.918 12 Lap

98.355.310 12 Lap

108.190.841 12 Lap

119.009.925 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

5 Lap 5 Lap 10.704.000 5 Lap 11.774.400 12 Lap

12.951.840 12 Lap

14.247.024 12 Lap

15.671.726 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumah laporan penyediaan bahan logistik kantor

32 jenis

32 jenis

21.193.000 32

jenis 23.457.500

12 Lap

25.803.250 12 Lap

28.383.575 12 Lap

31.221.933 12 Lap


4.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman.

Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi

8 lap 7 lap 91.790.500 7 lap 112.918.300 12 Lap

124.210.130 12 Lap

136.631.143 12 Lap

150.294.257 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun

1 tahu

n 40.000.000

1 tahu

n 110.000.000

12 Lap

121.000.000 12 Lap

133.100.000 12 Lap

146.410.000 12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.19

Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran

Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

4 Lap 4 Lap 748.878.575,92 4 Lap 881.384.302 12 Lap

969.522.732 12 Lap

1.066.475.005

12 Lap

1.173.122.505

12 Lap


Kec + Kel

4.05.01.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah laporan jasa bulanan pengamanan kantor

36 jasa bulana

n

36 jasa bulanan

156.162.600

36 jasa bulanan

171.778.860 12 Lap

188.956.746 12 Lap

207.852.421 12 Lap

228.637.663 12 Lap


4.05.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik

100% 100%

746.795.072,04 100%

1.151.284.459 100% 1.211.412.905 100%

1.387.554.195 100%

1.465.809.615 100%

5.958.215.681

4.05.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

34.914.500 1 unit 38.405.950 1

unit 42.246.545

1 unit

46.471.200 1

unit 162.038.195

Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

4.05.02.10

Pengadaan Mebeulair

Jumlah jenis Mebeulair

50.000.000 2

jenis 55.000.000

2 jenis


Kec + Kel

4.05.02.22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Jumlah unit bangunan terpelihara

250.000.000 4 unit 275.000.000 4

unit 302.500.000

4 unit

332.750.000 4

unit 1.160.250.000

Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

4.05.02.24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

30 unit 29

unit 409.686.000

29 unit

426.646.000 30

unit 469.310.600

30 unit

516.241.660 30

unit 567.865.826

30 unit


Kec + Kel

4.05.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung yag direhab

3 Gedun

g

3 Gedu

ng 337.109.072,04

3 Gedu

ng 389.723.959

1 Gedu

ng 428.696.355

2 Gedu

ng 471.565.990

2 Gedu

ng 518.722.589

3 Gedu

ng 2.163.003.401

Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

4.05.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai

100% 100%

52.635.000 100%

80.898.500 100% 88.988.350 100%

97.887.185 100%

107.675.904 100%

428.084.939

4.05.03.02

Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas

40 stel 40 stel

52.635.000 40 stel

57.898.500 40 stel

63.688.350 40 stel

70.057.185 40 stel

77.062.904 40 stel

321.341.939 Kec. Bandung

Kec + Kel

beserta kelengkapannya.

berserta kelengkapannya

Wetan

4.05.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

- 40 stel

23.000.000 40 stel

25.300.000 40 stel

27.830.000 40 stel

30.613.000 40 stel


Kec + Kel

4.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100%

41.656.043 100%

54.232.200 100% 59.655.420 100%

65.620.962 100%

72.183.058 100%

300.993.640

4.05.05.04

Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur

Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur

1 paket 1

paket 41.656.043

1 paket

54.232.200 1

paket 59.655.420

1 paket

65.620.962 1

paket 72.183.058

1 paket


Meningkat nya Kepuasan Masyarakat

Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Wetan

75,00 75,00 82,46 82,47 82,48 82,49 82,49

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyama nan lingkungan

Persentase Kelurahan Unggul

N/A N/A 20% 40% 60% 80% 80%

Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

N/A N/A 0 75% 2.959.870.77

3 76%

3.255.857.851

78% 3.581.443.63

6 80%

3.939.587.999

80% 16.427.551.870

1.05.15.05

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

15 RW 17 RW

2.312.783.805

19 RW

2.544.062.186

20 RW

2.798.468.404

22 RW

3.078.315.245

22 RW


Kec + Kel

2.07.25.05

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif

16 kader

posyandu

17 kade

r posyandu

233.819.960

18 kader posyandu

257.201.956

19 kade

r posyandu

282.922.152

20 kade

r posyandu

311.214.367

20 kade

r posyandu


Kec + Kel

1.06.33.01

Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader RW siaga

4 Kade

r/ Klp

386.598.058 4

Kader/ Klp

425.257.864

4 Kade

r/ Klp

467.783.650

4 Kade

r/ Klp

514.562.015

4 Kade

r/ Klp


Kec + Kel

2.11.25.01

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

pembentukan koperasi di tempat ibadah

n/a 12.034.000 13.237.400 14.561.140 16.017.254 66.789.794 Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

4.01.19.53

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan

n/a 1 Lap 14.634.950 1 Lap 16.098.445 1 Lap 17.708.290 1 Lap 19.479.118 1 Lap 81.225.303 Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Publik Kecamatan

Bandung Wetan

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

75,00 75,00 82,46 82,47 82,48 82,49 82,49

2.06.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik

50%

1.05.15.05



36 RW 365 RW


Kec + Kel

2.06.20

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan


75,00 75,00 1.018.644.800 82,46 1.175.377.390 82,47 1.307.710.129 82,48 1.453.276.142 82,49 1.617.358.756 82,49 6.608.797.317

2.06.20.01

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap

17 lap 17 lap

28.888.800 100% 33.128.040 100% 36.440.844 100% 40.084.928 100% 44.093.421 100% 183.863.634

2.06.20.02

Kegiatan Pembinaan RT RW

laporan RW tepat waktu dan lengkap 100% 100%

989.756.000 36 RW

1.142.249.350

36 RW

1.271.269.285 36

RW

1.413.191.214 36

RW

1.573.265.335 36

RW

6.424.933.683

2.06.25

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat


50% 195.216.600

2.07.25.05



16 kader

posyandu

16 kade

r posyandu


Kec + Kel

2.06.33

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial


50%

1.06.33.01



21 kelomp

ok

16 kelompo

k

310.942.091,05 Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

1.03.42

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih

70% 1.555.286.778,37 75% 1.756.724.02

2 76%

1.932.396.424

76,50%

2.125.636.066

77% 2.338.199.67

3 77% 9.749.978.023

Kec. Bandung Wetan

Kec + Kel

1.03.42.14

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Panjang Drainase terpelihara

n/a 4.000 m²

1.387.266.868,37 4.000 m²

1.548.504.989

4.250 m²

1.703.355.488

4.250 m²

1.873.691.036

4.500 m²

2.061.060.140

4.500 m²


Kec + Kel

1.03.42.15

Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan

Luas RTH Kecamatan Terpeihara

n/a 3000

m 147.075.070

3000 m

161.782.577 3500

m 177.960.835

3500 m

195.756.918 3500

m 215.332.610

3500 m


Kec + Kel

1.03.42.16

Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan

Panjang kerb terpelihara

n/a 350 m²

20.944.840 370 m²

46.436.456 390 m²

51.080.102 400 m²

56.188.112 450 m²

61.806.923 450 m²


Kec + Kel

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan

60% 60% 62% 64% 66% 67% 67%


Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan 65,00%

65,00%

77,05

%

77,06%

77,07

%

77,08%

77,08

%

2.07.26

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 65,00%

65,00%

3.547.962.325 77,05

% 5.400.000.000

77,06%

6.300.000.000 77,07

% 7.200.000.000

77,08%

8.100.000.000 77,08

% 30.547.962.325

2.07.26.01

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW

146 sub

146 sub

2.795.778.262 146 sub

4.500.000.000

146 sub

5.400.000.000

146 sub

6.300.000.000

146 sub

7.200.000.000

146 sub


Kelurahan

2.07.26.02

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK

50 sub 50 sub

285.713.900 50 sub

300.000.000 50 sub

300.000.000 50 sub

300.000.000 50 sub

300.000.000 50 sub


Kelurahan

2.07.26.03

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna

43 Sub 43

Sub 250.688.892

43 Sub

300.000.000 43

Sub 300.000.000

43 Sub

300.000.000 43

Sub 300.000.000

43 Sub


Kelurahan

2.07.26.04

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM

44 Sub 44

Sub 215.781.271

44 Sub

300.000.000 44

Sub 300.000.000

44 Sub

300.000.000 44

Sub 300.000.000

44 Sub


Kelurahan

4.01.19

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

prosentase partisipasi masyarakat

100% 100%

13.304.500

4.01.19.53



125 peserta

125 peser

ta 13.304.500

2.11.25

Program Pemberdayaan KUMKM

Prosentase Koperasi di tempat ibadah

n/a n/a -

2.11.25.01


jumlah koperasi di tempat ibadah

n/a n/a -

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program

utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung berdasarkan 3 (Tiga) sasaran

yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan

indikatif, sebagai berikut :

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun

2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Program dan Kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2017- 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome), Kegiatan (Output)

1 2

Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraanyang dibayarkan jasa perizinannya

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah laporan penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumah laporan penyediaan makanan dan

minuman terrealisasi

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran

Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Presentase Sarana dan Prasarana dalam

kondisi Baik

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Mebeulair - Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit bangunan terpelihara

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

terpelihara

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi

Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan prasarana

kedisiplinan pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

- Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja

Aparatur

Program Peningkatan Peran Persentase peran kelembagaan dan

Kelembagaan, masyarakat, keamanan

dan kenyamanan lingkungan

masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan








pembentukan koperasi di tempat ibadah



Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan public

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap

Kegiatan Pembinaan RT RW Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih

Kegiaatan Pemeliharaan RTH Kecamatan luas RTH kecamatan terpelihara

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Panjang Drainase terpelihara

Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan Panjang kerb terpelihara

Program Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM

Program Prioritas Tahun 2019- 2023

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah

Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan

yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan

kenyamanan lingkungan

2. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

4. Program yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan yaitu Program Pemberdayaan Kewilayahan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bandung Wetan bersama

dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD

diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan

daerah tahun 2018 - 2023 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan

yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan

oleh Kecamatan Bandung Wetan dalam rangka mendukung

keberhasilan pembangunan 2018 - 2023 sebagaimana tercantum

dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik dan bersih,

2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,

3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam

mendukung pembangunan daerah,

4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan

daerah,

5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan berbagai pihak,

6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang

didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam

mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Wetan Kota

Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Bandung Wetan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

1. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Wetan

Nilai 75,00 82,46 82,47 82,49 83

2. Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan

kenyamanan lingkungan

% 39.74 75.00 75.00 80.00 100

3. Persentase Tingkat Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan % 24.88 57.22 77.50 77.75 77.85

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Bandung Wetan

Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran

dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran

dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil

Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan

fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural,

masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Wetan

periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018-2023 merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup

Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja

Kecamatan Bandung Wetan harus konsisten dan sinergis dengan

dokumen Renstra Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018-2023.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi

Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing

pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.

3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan

Kecamatan Bandung Wetan harus konsisten dengan Renstra Kecamatan

Bandung Wetan Tahun 2018-2023.

4. RENSTRA Kecamatan Bandung Wetan akan dicapai apabila ada komitmen

dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas,

tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan

bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu

perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja,

akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang

memerlukan politikal will pimpinan organisasi.

5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Bandung

Wetan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang

dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan

Bandung Wetan.

Bandung, 17 April 2019

CAMAT BANDUNG WETAN

Drs. HILDA HENDRAWAN Pembina Tk. I

NIP. 19670805 198901 1 001

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG WETAN · penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Bandung, 17 April 2019 CAMAT BANDUNG WETAN ... selanjutnya

Documents