PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PERTANIAN · Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL vi

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PERTANIAN KawasanWonorejoTerpadu No. (0334) 892916-892917 Fax. 892917

LUMAJANG

TAHUN2017

REVIEW RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015 - 2019

Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat zat yang Maha Agung Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dapat terselesaikan.

Dengan dirumuskan Renstra ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang bersiap diri untuk menyongsong

kondisi masa depan melalui rancangan arahan yang akan dicapai dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mulai tahun 2015 sampai 2019.

Renstra ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju dan mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyelesaian Renstra ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Renstra ini.

Terima kasih.

Lumajang, 19 Juni 2017


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Sistimatika Penulisan 3

II GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5

2.1. Dasar Hukum Organisasi 5

2.2. Penjabaran Tugas dan Fungsi 7

2.3 Sarana dan Prasarana 49

2.4 Sumberdaya Manusia 58

III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 66

3.1. Permasalahan dan Pemecahannya 66

3.2. Tantangan 72

3.3. Arah Pengembangan 76

IV TUJUAN DAN SASARAN 78

4.1. Tujuan 78


iii

4.2. Sasaran 78

V STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Strategi

85

85

5.2. Kebjakan 85

5.3. Program dan Kegiatan 86

VI PENUTUP 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN 96

Matriks Renstra 73

73


iv

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

1 Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih

Pertanian di Kabupaten Lumajang Tahun 2013

50

2 Luas Areal sawah Teknis yang Stabil Air Irigasi

Teknisnya untuk mendukung Program Aksi

peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Lumajang Tahun 2012

52

3 Jenis, Jumlah dan Kondisi Alat/Mesin untuk

Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten

Lumajang Tahun 2012.

55

4 Jenis Usaha Rumah Tangga Pertanian (RTP) Di

Kabupaten Lumajang Tahun 2003

62

5 Jumlah, Anggota dan Klas Kelompok Tani Di

Kabupaten Lumajang Tahun 2013

64

6 Jumlah Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten

Lumajang Tahun 2013

65

7 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan

pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.

79

8 Target dan Realisasi Produksi Tanaman hortikultura


81

9 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Perkebunan


82

10 Target dan Realisasi Produksi dan Populasi Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-

2019.

84


v

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang

6


vi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Teks

1 Matrik Rencana Stratejik Dinas Pertanian Tahun 2015-2019

Review Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pertanian Kabupaten Lumajang bahwa Dinas Pertanian berfungsi

sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanian

yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura,

tanaman perkebunan, peternakan, penyuluhan dan informasi pertanian

serta bidang sarana prasarana, termasuk kewenangan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas

dan tangungjawab Dinas Pertanian ini sangat strategis karena pertanian

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,

peternakan, penyuluhan dan informasi pertanian serta bidang sarana

prasarana menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Lumajang

dalam memacu pembangunan di Kabupaten Lumajang, melalui Program

Agropolitan berbasis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan

Peternakan.

Alasan utama yang sangat mendasar bahwa Sektor Pertanian

merupakan salah satu program unggulan adalah dukungan sumber

daya lahan sawah dan bukan sawah yang potensinya 179.090 Ha

merupakan luas wilayah Kabupaten Lumajang, dengan Jumlah Rumah

Tangga sekitar 153.792 KK (55,71 %) merupakan rumah tangga

pertanian1, serta kontribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun

2016** sebesar 33,32%.

Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memberikan hasil

yang optimal maka perlu disusun perencanaan strategis agar potensi

serta peluang pengembangan di sektor pertanian khususnya bidang

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan

peternakan dapat terakomodir dalam suatu kerangka logic yang baik.

1 Rumah Tangga Pertanian adalah rumah tangga yang melakukan salah satu

kegiatan : (i) rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan (ii) rumah tangga

pertanian bukan pengguna lahan.

** Angka Proyeksi.


2

Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana, tindakan

dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan

dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Lumajang. Pencapaian

target kinerja selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik,

untuk mencapai target kinerja yang lebih berorientasi kepada dampak

langsung kepada masyarakat terutama insan pertanian di Kabupaten

Lumajang, maka perlu dilakukan perbaikan (revisi) Dokumen Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas

Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Perumusan perencanaan stratejik mengikuti pola yang ada dan

merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai Visi

dan Misi Bupati Lumajang. Selanjutnya Dokumen Renstra hasil

reivisi/perbaikan ini menjadi acuan untuk jajaran Dinas Pertanian

Kabupaten Lumajang dan stakeholders pertanian dalam pengembangan

pertanian di Kabupaten Lumajang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang telah direvisi

ini merupakan perangkat dokumen untuk mencapai harmonisasi

perencanaan pembangunan pertanian dalam rangka mendukung

program yang telah dilaksanakan pada kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pencapaian target kinerja dari indikator yang telah disempurnakan akan

dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan

kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang hasil revisi ini

juga merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan

pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahun

2017-2019.

1.3. Landasan Hukum

Revisi Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-

2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah, Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur;


3

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025;

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang

pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerinatah nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah

berdasarkan asa efisiensi, efektifitas, pembagian habis

tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas,

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130 – 67 Tahun

2002 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 15 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lumajang nomor 30 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian

Kabupaten Lumajang.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Revisi Rencana Strategik Dinas Pertanian

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Landasan Penyusunan

4. Sistimatika Penulisan


4

Bab II. Gambaran Umum Tugas Pokok

1. Dasar Hukum Organisasi

2. Struktur Organisasi dan Tupoksi

3. Prasarana dan Sarana

4. Sumberdaya Manusia

Bab III Analisa Isu-Isu Strategis

Bab IV Ruh, Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran

1. Tujuan

2. Sasaran

BAB V Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Kebijakan

2. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI Penutup

Lampiran-lampiran

Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

5

BAB II. GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum Susunan Organisasi Dinas Pertanian sesuai

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

(1) Sub. Bagian Penyusunan Program;

(2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Sub. Bagian Keuangan.

3. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :

(1) Seksi Lahan dan Irigasi;

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian;

(3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.

4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan;

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan.

5. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;

(2) Seksi Produksi Hortikultura;

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

6. Bidang Perkebunan, membawahi :

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

Perkebunan;

(2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;


6

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Perkebunan.

7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi;

(2) Seksi Kesehatan Hewan;

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan

dan Pemasaran.

8. Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian, membawahi :

(1) Seksi Kelembagaan;

(2) Seksi Ketenagaan;

(3) Seksi Metode dan Informasi Pertanian.

9. Unit Pelaksana Teknis UPT;

10. Kelompok Jabatan Unit Pelaksana Teknis Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kabupaten Lumajang dapat dilihat

pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.


7

2.2. Penjabaran Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007, Struktur

Organisasi tersebut di atas telah ditetapkan penjabaran tugas dan

fungsi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang; adalah sebagai

berikut :

2.2.1. Kepala Dinas Pertanian

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan bidang

pertanian;

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan

sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan

dan informasi pertanian;

2. penyusunan program penyuluhan pertanian;

3. pengembangan prasarana pertanian;

4. menjaga dan melestarikan/melindungi tingkat

kesuburan lahan/bahan organik 5% (lima

perseratus) sebagaimana satu media usaha tani

sebaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan

Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;

5. pemberian informasi terhadap penataan,

pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;

6. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian

penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan

hijauan pakan ternak;

7. pengawasan penggunaan sarana pertanian;

8. pembinaan produksi di bidang pertanian;

9. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit

tanaman dan penyakit hewan;

10. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan

bencana alam;


8

11. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian;

12. pelaksanaan penyuluhan dan informasi pertanian;

13. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis

pertanian;

14. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

15. pelaksanaan administrasi Dinas ; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,

keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan

fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat

Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kegiatan operasional dan program-

program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan

sebagai pedoman kerja;

2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,

anggaran dan perundang-undangan;

3. pengelolaan dan pelayanan administasri umum,

kerjasama dan hubungan masyarakat;

4. pengelolaan urusan rumah tangga;

5. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan

dan peningkatan karier pegawai;

6. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan

keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran;

7. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern;

8. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan

peralatan serta pelaksanaan keamanan dan

kebersihan Dinas;

9. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana


9

Dinas;

10. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

11. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-

tugas bidang;

12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan

ketatalaksanaan;

13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas;

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan tugas :

a. menyusun rencana program kerja Subbagian

Penyusunan Program;

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan

koordinasi penyusunan program;

c. melaksanakan pengolahan data program,

kegiatan dan anggaran;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan

program/kegiatan dinas;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan

satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan

revisi anggaran;

f. melakukan Kinerja Instansi

Pemerintahan/LAKIP, pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat/ IKM dan lain-lain);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan perundang-undangan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan masing-


10

masing program;

i. memberikan saran dan pertimbangan

mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris;

dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Sekertaris.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

mempunyai fungsi :

1) perumusan kegiatan operasional dan program-

program kerja Sekretariat yang akan

ditetapkan sebagai pedoman kerja;

2) pelaksanaan koordinasi penyusunan program,

anggaran dan perundang-undangan;

3) penyusunan rencana anggaran dan

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi

organisasi dan ketatalaksanaan;

5) pemberian saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris;

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam


a. menyusun rencana program kerja Subbagian

Umum dan Kepegawaian;

b. melakukan administrasi kepegawaian;

c. melakukan pengelolaan pengadaan dan

inventarisasi barang inventaris;

d. melakukan urusan rumah tangga, surat

meyurat, pengarsipan dan keprotokolan;

e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan

keamanan;

f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan

Barang Unit;


11

g. melakukan penatausahaan barang milik

daerah;

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan

sarana dan prasarana;

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan

masyarakat dan protokol;

j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan

penyusunan peraturan perundang-undangan;

k. memberikan saran dan pertimbangan



dan

l. melakukanan oleh Sekretaris Dinas sesuai

dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi

umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;

b. pengelolaan urusan rumah tangga;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian,

pembinaan dan peningkatan karier pegawai;

d. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan

dan peralatan serta pelaksanaan keamanan

dan kebersihan Dinas;

e. pemeliharaan dan pengadaan sarana

prasarana Dinas;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris.


12

3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kerja

Subbagian Keuangan;

b. melaksanakan penatausahaan keuangan;

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban

dan pengelolaan dokumen keuangan;

e. melakukan penyusunan laporan keuangan

(Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan

lain-lain);

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan

tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan

gati rugi;

g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub

bagian keuangan;

h. memberikan saran dan pertimbangan



dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

(1) pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

(2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

(3) pemberian saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris;

(4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris.


13

2.2.3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan sarana mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan

dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk

melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana dan

Sarana mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan

sarana pertanian;

2. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

3. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan

irigasi pertanian;

4. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan

penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan

mesin pertanian;

5. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

6. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

7. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan

prasarana pertanian; dan

8. pemberian saran dan pertimbangan mengenai

lagkah dan tindakan yang peru diambil kepada

Kepala Dinas; dan;

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :

1. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Bidang Prasarana

dan Sarana dalam melaksanakan :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana dan anggaran Seksi Lahan dan

Irigasi;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan

irigasi pertanian;


14

c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan

lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi

tersier;

d. melaksanakan penyusunan peta

pengembangan, rehabilitasi, konservasi,

otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. melaksanakan penyiapan bahan

pengembangan tata ruang dan tata guna

lahan pertanian;

f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

g. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan

Irigasi;

h. monitoring terhadap penataan, pemanfaatan

dan pengendalian lahan pertanian sebagai

lahan pertanian pangan berkelanjutan;



diambil kepada Kepala Bidang Prasarana dan

Sarana; dan

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi yang mempunyai

fungsi :

(1) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

(2) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan

dan irigasi pertanian.

2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan

tugas :


rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida,

Alat Dan Mesin Pertanian;


15


kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan

mesin pertanian;

c. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. melaksanakan pegawasan peredaran dan

pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;

e. melaksanakan pengawasan dan monitoring

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

f. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian;

g. memberikan saran dan pertimbangan



Sarana; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pupuk,

Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian yang

mempunyai fungsi :

(1) penyediaan, pengawasan, dan bimbingan

penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan

mesin pertanian;

3. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan

Investasi;


kebijakan dan pemberian bimbingan

teknis di bidang pembiayaan pertanian;

c. melaksanakan pendampingan dan supervisi di

bidang pembiayaan pertanian;


16

d. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan

pelayanan investasi pertanian;

e. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan

dan Investasi;

f. memberikan saran dan pertimbangan



Sarana; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh


Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Pembiyaan dan Investasi yang

mempunyai fungsi :

(1) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

(2) pemberian fasilitasi investasi pertanian.

2.2.4. Bidang Tanaman Pangan

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan

dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi Pokok:

1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang tanaman pangan;

2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan

benih di bidang tanaman pangan;

3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

tanaman pangan;

4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan

produksi di bidang tanaman pangan;

5. pengendalian dan penanggulangan hama

penyakit, penanggulangan bencana alam, dan

dampak perubahan iklim di bidang tanaman

pangan;


17

6. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

7. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman

pangan;

8. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman

pangan;


langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Dinas; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi :

1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam tugas :


rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan

Perlindungan Tanaman Pangan;


kebijakan di bidang perbenihan dan

perlindungan di bidang tanaman pangan;


dan pengawasan peredaran benih di bidang

tanaman pangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan

dan pengujian mutu benih di bidang tanaman

pangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi

benih dan pengendaliaan sumber benih di


f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana kebutuhan benih dan pengembangan

vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;

g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi

pemasukan dan pengeluaran benih yang

beredar di bidang tanaman pangan;


18

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

produksi benih dan kelembagaan benih di


i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian

serangan organisme pengganggu tumbuhan di


j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan

organism pengganggu tumbuhan di bidang

tanaman pangan;

k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian,

pemantauan, bimbingan operasional

pengamatan dan peramalan organisme

pengganggu tanaman di bidang tanaman

pangan;

l. melaksanakan pengelolaan data organism

pengganggu tumbuhan di bidang tanaman

pangan;

m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

kelembagaan organism pengganggu

tumbuhan di bidang tanaman pangan;

n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah

lapang pengendalian hama terpadu di bidang

tanaman pangan;

o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan


pangan;

p. melaksanakan penyiapan bahan

penanggulangan bencana alam di bidang

tanaman pangan;

q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

teknis perbenihan dan perlindungan di bidang

tanaman pangan;

r. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan

Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan

s. memberikan saran dan pertimbangan



19

diambil kepada Kepala Bidang Tanaman

Pangan; dan

t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh


Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan yang

mempunyai fungsi :

(1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang tanaman pangan;

(2) penyusunan rencana kebutuhan dan

penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

(3) pengawasan mutu dan peredaran benih di

bidang tanaman pangan.

2. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan


Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi Produksi

Tanaman Pangan;


kebijakan, di bidang peningkatan produksi

tanaman pangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana tanam dan produksi di bidang

tanaman pangan;

d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu

dan produksi di bidang tanaman pangan;

e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi

budidaya di bidang tanaman pangan;


pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi

Tanaman Pangan;




20


Pangan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan

yang mempunyai fungsi :

(1) pemberian bimbingan penerapan peningkatan

produksi di bidang tanaman pangan;

(2) pengendalian dan penanggulangan hama



pangan.

3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam



rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;


kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman

pangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

dan pengembangan unit pengolahan hasil di


d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan

alat pengolahan hasil di bidang tanaman

pangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan

cara produksi pangan olahan yang baik dan

pemberian surat keterangan kelayakan

pengolahan/surat kelayakan pengolahan di


f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan

informasi pasar di bidang tanaman pangan;


21

g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di


h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian

bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang tanaman pangan;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

j. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan

Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan




Pangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai

dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan yang mempunyai fungsi :

(1) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang tanaman

pangan.

2.2.5. Bidang Hortikultura

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura.

Fungsi Pokok :

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang hortikultura;


22

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan

benih di bidang hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan

produksi di bidang hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama


dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

g. pemberian rekomendasi teknis di bidang

hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;

dan

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai

langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Dinas; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Kepala Bidang Hortikultura membawahi :


Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan

Perlindungan Hortikultura;



perlindungan di bidang hortikultura;


dan pengawasan peredaran benih di bidang

hortikultura;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan

dan pengujian mutu benih di bidang

hortikultura;


23


benih dan pengendalian sumber benih di


f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana kebutuhan benih dan pengembangan

vaerietas unggul di bidang hortikultura;

g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi


beredar di bidang hortikultura;




i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian

serangan organisme pengganggu tumbuhan di



organisme pengganggu tumbuhan di bidang

hortikultura;

k. melaksanakan menyiapan bahan

pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan

organisme pengganggu tumbuhan di bidang

hortikultura;

l. melaksanakan pengelolaan data organisme

pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;


kelembagaan organisme pengganggu

tumbuhan di bidang hortikultura;



hortikultura;


dampak perubahan iklim di bidang

hortikultura;



hortikultura;


24

q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

teknis perbenihan dan perlindungan di bidang

hortikultura;

r. melaksanakan penyusunan laporan dan


dan Perlindungan Hortikultura;



diambil kepada Kepala Bidang Hortikultura;

dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Hortikultura dengan tugasnya.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura yang

mempunyai fungsi :

(1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang hortikultura;


penyediaan benih di bidang hortikultura;


bidang hortikultura.

2. Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam




Hortikultura;


kebijakan, di bidang peningkatan produksi

hortikultura;

c. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan

rencana tanam dan produksi di bidang

hortikultura;


dan produksi di bidang di bidang hortikultura;


25


budidaya di bidang hortikultura;


pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi

Hortikultura;




dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai Hortikultura dengan

tugasnya.

Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Produksi Hortikultura yang

mempunyai fungsi :


produksi di bidang hortikultura;



dampak perubahan iklim di bidang hortikultura.


Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura;


kebijakan di bidang pengolahan hasil

hortikultura;




d. melasanakan penyiapan bahan kebutuhan alat

pengolahan hasil di bidang hortikultura;




26


pengolahan di bidang hortikultura;


informasi pasar di bidang hortikultura;





hasil di bidang hortikultura;



pemasaran hasil di bidang hortikultura;

j. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan

dan pemasaran hasil hortikultura;




dan

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan

tugasnya.


Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang

mempunyai fungsi :

(1) pemberian bimbingan pascapanen,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

hortikultura;

(2) pemberian rekomendasi teknis di bidang

hortikultura.

2.2.6. Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.


27

Fungsi Pokok :

1. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan,

produksi, perlindungan, pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan;

2. penyusunan rencana kebutuhan dan

penyediaan benih di bidang perkebunan;

3. pengawasan mutu dan peredaran benih di

bidang perkebunan;


produksi di bidang perkebunan;

5. pengendalian dan penanggulangan hama



perkebunan;

6. penanggulangan gangguan usaha, dan

pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

7. pemberian bimbingan pascapanen,


perkebunan;

8. pemberian bahan pertimbangan terhadap

pengajuan ijin usaha di bidang perkebunan;

9. pemantauan dan evaluasi di bidang

perkebunan;


langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala Dinas; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perkebunan membawahi :


Tanaman Perkebunan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam



rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan

Perlindungan Perkebunan;


28



perlindungan perkebunan;

c. melaksanakan penyediaan dan pengawasan

peredaran/penggunaan benih di bidang

perkebunan;

d. melaksanakan pengawasan dan pengujian

mutu benih tanaman perkebunan;


benih dan pengendalian sumber benih di

bidang perkebunan;

f. melaksanakan kebutuhan benih dan

pengembangan varietas unggul di bidang

perkebunan;

g. melaksankan penyiapan bahan rekomendasi


beredar di bidang perkebunan;



bidang perkebunan;

i. melaksankan penyiapan bahan pengendalian

organiasme pengganggu tanaman di bidang

perkebunan;


organiasme pengganggu tanaman di bidang

perkebunan;

k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian,

pemantauan, bimbingan operasional

pengamatan dan peramalan organiasme

pengganggu tanaman di bidang perkebunan;

l. melaksanakan pengelolaan data organiasme

pengganggu tanaman di bidang perkebunan;


kelembagaan organiasme pengganggu

tanaman di bidang perkebunan;


29



perkebunan;



perkebunan;



perkebunan;

q. melaksanakan pemberian bimbingan teknis

perbenihan dan perlindungan di bidang

perkebunan;

r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan


dan Perlindungan Perkebunan;



diambil kepada Kepala Bidang Perkebunan;

dan

t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Perkebunan.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

yang mempunyai fungsi :

(1) penyusunan kebijakan di bidang perbenihan,

produksi, perlindungan, pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan;


penyediaan benih di bidang perkebunan;


bidang perkebunan.

2. Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan


Perkebunan dalam melaksanakan tugas :


30



Perkebunan;


kebijakan di bidang produksi perkebunan;

c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana

tanam dan produksi di bidang perkebunan;


dan produksi di bidang perkebunan;


budidaya di bidang perkebunan;

f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi

Produksi Perkebunan;



diambil kepada Kepala Bidang Perkebunan;

dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Perkebunan.

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi Produksi Tanaman

Perkebunan yang mempunyai fungsi :


produksi di bidang perkebunan;



dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.


Tanaman Perkebunan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam



rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan;


31


kebijakan di bidang pengolahan hasil

perkebunan.



bidang perkebunan;

d. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan

kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang

perkebunan;




pengolahan/surat kelayakan pengolahan di

bidang perkebunan;


informasi pasar di bidang perkebunan;


bidang perkebunan;



hasil di bidang perkebunan;



pemasaran hasil di bidang perkebunan;

j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan

dan Pemasaran Hasil perkebunan;

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Perkebunan

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh



Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Perkebunan yang mempunyai fungsi :

(1) penanggulangan gangguan usaha, dan

pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;


32

(2) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

2.2.7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehata

hewan pertanian.

Fungsi Pokok :

1. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit,

produksi, peternakan dan kesehatan hewan,

perlindungan serta pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perternakan;

2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

3. pengendalian peredaran dan penyediaan

benih/bibit ternak, pakan ternak, dan

benih/bibit hijauan pakan ternak;


produksi ternak;

5. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan

kesehatan hewan;

6. pengawasan obat hewan;

7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran

hewan, dan produk hewan;

8. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan

jasa Medik Veteriner;

9. penerapan dan pengawasan persyaratan

teknis kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan;

10. pemberian izin/rekomendasi di bidang

peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

11. pemberian bimbingan pascapanen,


peternakan;


peternakan dan kesehatan hewan; dan


33





Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan membawahi :

1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi


Peternakan dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan

Produksi;


kebijakan di bidang perbibitan, pakan, dan

produksi peternakan;


dan peredaran pakan, perbibitan ternak, dan

hijauan pakan ternak;

d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi

pakanperbibitan dan hijauan pakan ternak;

e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian

penyediaan dan peredaran hijauan pakan

ternak;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan

produksi, mutu, pakan, perbibitan hijauan

pakan ternak;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengujian

perbibitan hijauan pakan ternak;

h. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan

sumber daya genetik hewan melalui jaminan

kemurnian dan kelestarian;

i. melaksanakan pemberian bimbingan

peningkatan produk peternakan;

j. melaksanakan penyiapan bahan

pemberdayaan kelompok peternak;


34

k. melaksanakan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit

dan Produksi Peternakan;

l. memberikan saran dan pertimbangan


diambil kepada Kepala Bidang Petenakan dan

Kesehatan Hewan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Petenakan dan Kesehatan

Hewan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi yang

mempunyai fungsi :

(1) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit,

produksi, peternakan dan kesehatan hewan,

perlindungan serta pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perternakan;

(2) pengelolaan sumber daya genetik hewan;

(3) pengendalian peredaran dan penyediaan

benih/bibit ternak, pakan ternak, dan

benih/bibit hijauan pakan ternak.

2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan dalam melaksanakan fungsi :


rencana dan anggaran Seksi Kesehatan

Hewan;


kebijakan di bidang kesehatan hewan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan

dan mutu obat hewan tingkat distributor;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit

hewan;

e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan

persyaratan teknis kesehatan hewan dan

penerbitan keterangan kesehatan hewan;


35

f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan

kesehatan hewan;

g. melaksanakan penyiapan bahan

penanggulangan, penutupan dan pembukaan

daerah wabah penyakit hewan menular;

h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan

peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan

izin/rekomendasi usaha distributor obat

hewan;

j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan

Hewan;





l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh



Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Kesehatan Hewan yang mempunyai

fungsi :


produksi ternak;

(2) pengendalian penyakit hewan dan penjaminan

kesehatan hewan;

(3) pengawasan obat hewan;

(4) pengawasan pemasukan dan pengeluaran

hewan, dan produk hewan.

3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas :


rencana dan anggaran Seksi Kesehatan


36

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Peternakan;


kebijakan di bidang kesehatan masyarakat

veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil

peternakan;

c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian

penerapan penanganan limbah dampak,

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi

unit usaha produk hewan skala kecil;

e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi

teknis hasil penilaian dokumen aplikasi

pengeluaran dan/atau pemasukan produk

hewan;

f. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan

pemasukan produk hewan;

g. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner

pengeluaran produk hewan;

h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan

penularan zoonosis;

i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan

rumah potong dan pemotongan hewan

qurban;

j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan


bidang peternakan;

k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan

dan kesehatan hewan;

l. melaksanakan penyiapan bahan penerapan



pengolahan/surat di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;


37

m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan

informasi pasar di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

n. melaksanakan fasilitasi promosi produk di

bidang peternakan dan kesehatan hewan;

o. melaksanakan penyiapan bahan pemberian

bimbingan teknis kesehatan hewan,


peternakan;

p. melaksanakan pematauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan,


peternakan;

q. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Peternakan;

r. memberikan saran dan pertimbangan




s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh



Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Pengolahan, dan Pemasaran dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Pengolahan, dan Pemasaran yang mempunyai

fungsi :

1. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan

jasa Medik Veteriner;

2. penerapan dan pengawasan persyaratan

teknis kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan;

3. pemberian izin/rekomendasi di bidang

peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner.


38

2.2.8. Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan

pelaksanaan kebijakan, program, dan pelaksanaan penyuluhan.

Fungsi Pokok :

1. penyusunan kebijakan dan programa

penyuluhan pertanian;

2. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan

pengembangan mekanisme, tata kerja, dan

metode penyuluhan pertanian;

3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan

penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha;

4. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

5. pemberian fasilitasi penumbuhan dan

pengembangan kelembagaan dan forum

masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku

usaha;

6. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai

Negeri Sipil, swadaya dan swasta;



8. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan

pendataan statistik pertanian;

9. penyusunan dan perumusan informasi bidang

pertanian;





Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian

membawahi :

1. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan

Informasi Pertanian dalam melaksanakan tugas :


39


rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian;


kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan

pertanian;

c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan,

pengembangan, peningkatan kapasitas di

bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan,

pengembangan, dan peningkatan kapasitas

kelembagaan petani;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi

akreditasi kelembagaan penyuluhan

pertanian;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi

sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan

pemberian penghargaan balai penyuluhan

pertanian;

h. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;



diambil kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan

Informasi Pertanian; dan

j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi

Pertanian.

Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Kelembagaan yang mempunyai fungsi

:

(1) pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

(2) pemberian fasilitasi penumbuhan dan

pengembangan kelembagaan dan forum


40

masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku

usaha.

2. Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan

Informasi Pertanian dalam melaksanakan fungsi :


rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan;


kebijakan ketenagaan;

c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan

database ketenagaan penyuluhan pertanian;

d. melaksanakan penyiapan bahan

pengembangan kompetensi kerja ketenagaan


e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi

penilaian dan pemberian penghargaan

penyuluh pertanian;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan

pertanian;


pendokumentasian kegiatan Seksi

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan

h. memberikan saran dan pertimbangan




i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan


Pertanian.

Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Ketenagaan yang mempunyai fungsi :

(1) penyusunan kebijakan dan programa


(2) pelaksanaan penyuluhan pertanian dan

pengembangan mekanisme, tata kerja, dan

metode penyuluhan pertanian;


41

(3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan

penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha;

(4) peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai

Negeri Sipil, swadaya dan swasta.

3. Kepala Seksi Metode dan Informasi Pertanian


Penyuluhan dan Informasi Pertanian dalam



rencana dan anggaran Seksi Metode dan

Informasi Penyuluhan Pertanian;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

program penyuluhan pertanian;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

materi dan pengembangan metodologi


d. melaksanakan penyiapan bahan supervisi

materi dan pengembangan metodologi


e. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan

media penyuluhan pertanian;

f. melaksanakan penyiapan bahan

pengembangan dan pengelolaan sistem

manajemen informasi penyuluhan pertanian;


pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan

Informasi Penyuluhan Pertanian; dan

h. menyiapkan bahan dan bimbingan pendataan

statistik pertanian

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data dan statistik di bidang

pertanian;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pendataan statistik serta metode



42

k. melaksanakan penyusunan dan penyajian

informasi pertanian;

l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

informasi pertanian;

m. memberikan saran dan pertimbangan




n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan


Pertanian.

Seksi Metode dan Informasi Pertanian dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi Metode dan Informasi

Pertanian yang mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan

pendataan statistik pertanian;

2. penyusunan dan perumusan informasi bidang

pertanian.

2.2.9. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pertanian

Tugas dan Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Balai

Penyuluhan pertanian

1. Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian pada

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian

pada Dinas Pertanian

2. Uraian tugas

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program

kerja dan program penyuluhan pertanian ;

b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan penyuluhan

pertanian ;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

teknis pelayanan penyuluhan pertanian ;

d. pelaksanaan kegiatan operasional peramalan dan

pengamatan berkembangnya organisme jasad

pengganggu tumbuhan di wilayah kecamatan ;


43

e. pelaksanaan pembinaan teknis penerapan penggunaan

pestisida dan agen hayati ;

f. pelaksanaan pembinaan teknis pemberantasan hama

penyakit tanamaan ;

g. pemberian rekomendasi areal puso karena serangan

OPT ;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

Pertanian

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Pertanian.

2.2.10. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan

Tugas dan Uraian tugas UPT Perbenihan Tanaman Pangan :

1. Tugas

melaksanakan perencanaan teknis operasional pelayanan

perbenihan pembinaan teknis penerapan penggunaan

benih tanaman pangan;

2. Uraian tugas

a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program

kerja dan program perbenihan tanaman pangan ;

b. melaksanaan teknis operasional pelayanan perbenihan

tanaman pangan;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

teknis pelayanan perbenihan tanaman pangan ;

d. melaksanakan pembinaan teknis penerapan

penggunaan benih tanaman pangan;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas Pertanian

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas Pertanian.

2.2.11. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Hortikultura dan

Perkebunan

Tugas dan Uraian tugas UPT Perbenihan Hortikultura dan

Perkebunan :

1. Tugas

melaksanakan perencanaan teknis operasional pelayanan

perbenihan pembinaan teknis penerapan penggunaan

benih Hortikultura dan Perkebunan;


44

2. Uraian tugas

a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program

kerja dan program perbenihan Hortikultura dan

Perkebunan;

b. melaksanaan teknis operasional pelayanan perbenihan

Hortikultura dan Perkebunan;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

teknis pelayanan perbenihan Hortikultura dan

Perkebunan;

d. melaksanakan pembinaan teknis penerapan

penggunaan benih Hortikultura dan Perkebunan;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas Pertanian melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

2.2.12. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi Kerja Unit Pelaksana Teknis

Perbibitan Ternak

2. Uraian Tugas

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan, dan

peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan

ternak

b. Melaksanakan penyiapan bahan produksi, mutu, pakan,

benih/ bibit hijauan pakan ternak

c. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit

hijauan pakan ternak

d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi

ternak

e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok

peternak

f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

kegiatan Seksi Benih/bibit dan produksi Peternakan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugasnya


45

Tugas dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Hewan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kerja Pusat Kesehatan Hewan.

2. Uraian Tugas

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja Pusat

Kesehatan Hewan

b. Melaksanakan pengamatan, pencegahan, dan

pemberantasan penyakit hewan

c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan

d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, peredaran

dan penerapan mutu obat hewan

e. Melaksanakan pengawasan pengeluaran dan pemasukan

produk hewan

f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan

pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan

dan kesehatan hewan

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan

alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan

kesehatan hewan

h. Melaksanakan pelaporan kegiatan Pusat Kesehatan

Hewan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

Dinas sesuai dengan tugasnya

2.2.13 . Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan ,

pemantauan dan evaluasi Kerja Rumah Potong Hewan .

2. Uraian Tugas

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

kerja unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan

b. Melakukan penyiapan Bahan Pencegahan Penularan

Zoonosis

c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Bimbingan

Pemotongan Ternak dan Sanitasi, Higiene Rumah

Potong Hewan


46

d. Melaksanakan pembinaan pelarangan pemotongan

ternak betina Produktif

e. Melaksanakan Pemungutan Retribusi pemotongan

ternak sesuai ketentuan yang berlaku

f. Melaksanakan penyetoran Retribusi ke kas daerah

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas

sesuai dengan tugasnya

2.2.14. Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai tugas

membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi:

(1) Melaksanaan identifikasi Wilayah dan

Agrosistem pertanian serta kebutuhan

teknologi pertanian;

(2) Menyusunan programa penyuluhan pertanian;

(3) Menyusunan Rencana kerja Penyuluh

Pertanian;

(4) Melaksanaan penyuluhan pertanian dengan

penyusunan materi penyuluhan pertanian,

penerapan metoda penyuluhan pertanian dan

pengembangan swadaya dan swakarsa petani;

(5) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil dan

dampak penyuluhan pertanian;

(6) Mengembangan penyuluhan pertanian;

(7) Mengembangan profesi penyuluh pertanian;

(8) Mengembangkan profesi penyuluh pertanian.

1. Pelaksana Pengendalian Organisme

Penggangu Tumbuhan mempunyai tugas

membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi

:

(1) Pengamatan keliling untuk mencari sumber

serangan OPT dan mengevaluasi keadaan OPT

secara umum;

(2) Pengamatan populasi hama;

(3) Pengamatan intensitas serangan OPT pada

petak contoh;


47

(4) Penggalian informasi untuk mengetahui

aktivitas petani di bidang perlindungan

tanaman;

(5) Pemantauan faktor-faktor iklim dan bencana

alam;

(6) Pemantauan pestisida yang beredar dan

digunakan; serta kasus keracunan pestisida;

(7) Pelaksanaan analisis hasil pengamatan dan

menusun laporan;

(8) Pelaporan peringatan dini dan memberikan

informasi dan acuan rekomendasi

pengendalian serangan OPT;

(9) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang

tugasnya yang diberikan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis.

2.2.15. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan

sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang, khususnya untuk Jabatan Koordinator Fungsional di

tingkat Kabupaten dan tingkat ex Pembantu Bupati.

Tugas dan fungsi Jabatan Koordinator Fungsional di tingkat

Kabupaten adalah :

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja Penyuluh

Pertanian di tingkat wilayah kerja Penyuluh Pertanian;

2. Permusan dan penyusunan Programa Penyuluhan

Pertanian di Tingkat UPT Kecamatan;

3. Pembinaan dan Pengembangan SDM Tenaga Penyuluh

Pertanian;

4. Pembinaan dan penumbuh kembangan Kelompok Tani

dan Gabungan Kelompok Tani;

5. Pembinaan dan mengembangkan kemitraan

kelembagaan tani dengan pihak lain dalam Agribisnis;

6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan penyuluhan pertanian;


48

7. mengembangkan informasi dan metode penyuluhan

pertanian;

8. Menyelengarakan supervisi, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

9. Menganalisis dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan kepada Kabupaten.

10. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan

kegiatan penyuluhan dengan Kepala UPT dan Dinas

yang terkait;

11. Mengadministrasikan pelaporan kegiatan pelaksanaan


12. Membantu urusan administrasi kepegawaian tenaga

penyuluh pertanian;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Tugas dan fungsi Jabatan Koordinator Fungsional di tingkat

ex Pembantu Bupati adalah :

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja Penyuluh

Pertanian di tingkat wilayah kerja Penyuluh Pertanian;

2. Permusan dan penyusunan Programa Penyuluhan

Pertanian di Tingkat UPT Kecamatan;

3. Pembinaan dan Pengembangan SDM Tenaga Penyuluh

Pertanian;

4. Pembinaan dan penumbuh kembangan Kelompok Tani

dan Gabungan Kelompok Tani;

5. Pembinaan dan mengembangkan kemitraan

kelembagaan tani dengan pihak lain dalam Agribisnis;

6. mengembangkan informasi dan metode penyuluhan

pertanian;

7. Menyelengarakan supervisi, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

8. Menganalisis dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan kepada Kabupaten.


49

9. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan dengan Kepala UPT dan Dinas yang

terkait;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Institusi Perbenihan

Institusi Perbenihan merupakan salah satu faktor

penentu dalam mencapai produksi pertanian yang optimal.

Keberadaan Institusi Perbenihan bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan petani terhadap penyediaan benih dalam suatu

proses produksi. Institusi Perbenihan merupakan lembaga

penyedia benih bermutu dan berlabel serta menjamin

ketersediaan benih berkualitas bagi petani. Ketersediaan benih

bermutu dan terjamin sumbernya merupakan faktor penentu

dalam pencapaian hasil yang optimal.

Kegiatan Perbenihan merupakan mata rantai yang harus

dilaksanakan secara terpadu mulai penyediaan benih pokok (SS)

yang dihasilkan oleh Balai Benih Induk (BBI) sampai penyediaan

benih sebar (ES) yang dihasilkan oleh Balai Benih Pembantu

(BBP) atau Kelompok Penangkar Benih. Gambaran Penangkar

Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih Pertanian di

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 disajikan pada Tabel 1.


50

Tabel 1. Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih Pertanian di

Kabupaten Lumajang Tahun 2016.

No. Komoditi

Penangkar Benih Peredaran Benih

Jumlah Penggunaan Benih

selama setahun

Jumlah

Penangkar/

Produsen

(Unit

Usaha)

Luas Penangkaran

selama setahun

(Ha.)

Produksi

Selama

setahun

Jumlah

Pengedar

Benih

(Unit

Usaha)

Jumlah

Benih

Yang

diedarkan

selama

setahun

Tanam Panen

Jumlah

Penggunaan

Benih

berlabel

(Kg. atau

pohon)

Tidak

Bersertifikat

1. Benih Padi 9 218 218 1.553 88 187.938,10 240.181.,10 6.125,18

a. Hibrida - - - - 9 1.212,40 1.212,40 -

b. Unggul (Non

Hibrida)

9 218 218 1.553 79 186.725,70 238.968,70 6.125,18

c. Lokal - - - - - - - -

2. Benih Palawija

a. Jagung 38 23,837.50 49,058.20 7.240,50

1). Hibrida - - - 24 23.831,30 33.581,70 -

2). Komposit - - - 20 12,90 22.692,90 2,50

3). Lokal - - - - - - 7,240

b. Kedelai - - - 4 12,80 12,80 -

c. Kacang

Tanah - -

- 3 1,80 1,30 2.517,30

d. Kacang Hijau - - - - - - -

e. Ubi Jalar - - - - - 1.960.000

f. Ubi Kayu - - - - - - 9.080.000

3. Benih

Hortikultura

a. Sayuran

1). Bawang

merah - -

- - - - -

2). Cabe - - - 16 27 27 -

3). Kacang

Panjang - -

- 16 605 605 -

4). Bayam - - - 2 1 1 -

5). Sawi - - - - - - -


51

No. Komoditas

Penangkar Produsen Benih Pedagang Penyalur Benih Penggunaan Benih

Jumlah

Penangkar

(Orang atau

Unit)

Luas

Penang-

karan

(Ha.)

Produksi

Benih

(Kg. atau

Pohon)

Jumlah

Pedagang

Penyalur

Benih

(orang)

Jumlah

Benih

Yang

Terjual/

disalurkan

(Kg. atau

pohon)

Jumlah

Penggunaan

Benih

berlabel

(Kg. atau

pohon)

Jumlah

Penggunaan

Benih tidak

berlabel

(Kg. atau

pohon)

1 - - 7 683.000 170.750 5.130

7). Kubis - - - 9 351 351 -

b. Buah-

buahan

1). Jeruk - - - 2 - - 10.000

2). Jeruk besar - - - 2 - - 1.000

3). pepaya - - - 1 8.000 8.000 -

4). Salak 3 - 72.000 - - - -

Institusi Perbenihan juga merupakan salah satu faktor

penentu dalam mencapai produksi Peternakan yang optimal,

kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung dikelola adalah

Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana

yang dimiliki antara lain :

No Uraian Satuan Jumlah

1. Inseminator sapi

- PNS Orang 16

- Swadaya Orang 38

2. Inseminator kambing Orang 2

3. Petugas PKB Orang 25

4. Petugas ATR Orang 17

5.

Petugas Handling Semen

Beku Orang 2

6. Kontainer Depo Buah 5

7. Kontainer Lapangan Buah 55


52

2.3.2. Ketersediaan Air Irigasi

Untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Padi,

maka air irigasi yang dibutuhkan harus diberikan dalam jumlah,

waktu, dan mutu yang tepat. Kebutuhan air irigasi dalam

jumlah, waktu dan mutu yang tepat ini utamanya untuk areal

tanam padi (khususnya hibrida). Sebagai syarat utama

terwujudnya ketersediaan air irigasi, perlu adanya faktor-faktor

pendukung diantaranya :

(i) Pemberdayaan HIPPA

(ii) Optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui

perbaikan jaringan irigasi.

(iii) Optimalisasi penggunaan pompa air.

Dalam merealisasikan syarat-syarat pendukung

ketersediaan air irigasi ini dibutuhkan kerjasama yang solid

diantara Dinas Pertanian dengan Dinas KIMPRASWIL (utamanya

Pengairan). Dari KIMPRASWIL (utamanya Pengairan) Kabupaten

Lumajang menginformasikan bahwa air irigasi yang dijamin

stabil (jumlah, mutu dan ketepatan) atau air pengairannya tidak

bermasalah ada di 8 kecamatan yang tersebar di 38 desa (Tabel

2).

Tabel 2. Luas Areal sawah Teknis yang Stabil Air Irigasi

Teknisnya untuk mendukung Program Aksi

peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Lumajang

Tahun 2016.

No Kecamatan Desa Areal Irigasi di jamin Stabil (ha)

MK I MK II Total 1 Candipuro 1 Sumbermujur 100 80 180 2 Tambakrejo 80 70 150 3 Kloposawit 70 50 120

2 Pasirian 4 Pasirian 70 50 120 5 Nguter 70 50 120 6 Sememu 60 30 90

3 Lumajang 7 Labruk Lor 80 40 120 8 Ditotrunan 40 40 80 9 Jogotrunan 60 0 60


53

No Kecamatan Desa Areal Irigasi di jamin Stabil (ha)

MK I MK II Total 10 Jogoyudan 60 0 60 11 Blukon 60 0 60 12 Boreng 80 40 120 13 Banjarwaru 80 40 120 14 Denok 40 0 40

4 Sukodono 15 Karangsari 100 80 180 16 Kebonagung 100 80 180 17 Kutorenon 50 50 100 18 Dawuhan Lor 100 90 190

5 Sumbersuko 19 Mojosari 80 75 155 20 Labruk Kidul 65 60 125 21 Sumbersuko 60 55 115 22 Kebonsari 60 55 115 23 Grati 60 55 115

6 Jatiroto 24 Rojopolo 80 70 150 25 Kaliboto Kidul 40 0 40 26 Banyuputih Kidul 100 100 200 27 Suikosari 130 130 260 28 Kaliboto Lor 100 100 200

7 Tekung 29 Tukum 40 30 70 30 Wonokerto 60 50 110 31 Wonosari 40 30 70 32 Karangbendo 40 25 65 33 Tekung 55 40 95 34 Klampok arum 40 25 65

8 Yosowilangun 35 Kalipepe 200 150 350 36 Kebonsari 100 80 180 37 Yosowilangun Lor 150 120 270 38 Munder 100 50 150 T O T A L 2,900 2,090 4,990

Sumber Data : Dinas KIMPRASWIL (Pengairan) kabupaten

Lumajang 2012.

Areal sawah irigasi teknis seluas 4.990 ha yang tersebar

di 8 kecamatan dan 38 desa tersebut di atas memenuhi salah

satu syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman padi hibrida

pada Program Akselerasi Peningkatan Produksi Padi di

kabupaten Lumajang Tahun 2016.


54

2.3.3. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Ketersediaan alat dan mesin pertanian merupakan

faktor penting dalam kegiatan usahatani. Keterbatasan tenaga

kerja dalam upaya pengembangan usahatani akan memberikan

peluang berkembangnya alat dan mesin pertanian.

Pengembangan Alsintan diprioritaskan untuk kegiatan usahatani

yang membutuhkan tenaga kerja cukup besar seperti

pengolahan tanah, tanam dan panen. Ananto, dkk., (1997)

menyatakan bahwa pengembangan Alsintan akan berperan

dalam upaya meningkatkan :

• Luas lahan garapan

• Produktivitas dan efisiensi sumberdaya manusia dan

lahan

• Menekan kehilangan hasil

• Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian

• Membuka kesempatan kerja, serta

• Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah

Perkembangan jumlah alat dan mesin pertanian di

Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 menunjukkan

peningkatan yang cukup berarti baik jumlah maupun jenisnya.

Untuk menekan kehilangan hasil dan memperbaiki kualitas

gabah, sistim perontokan sangat penting dalam proses pasca

panen hasil padi sawah. Dalam sistim perontokan kurang lebih

80% petani masih menggunakan alat banting tradisional dan

sisanya (20%) telah menggunakan alat mesin perontok (Power

Thresher). Untuk memperoleh kualitas dan mutu beras yang

baik dapat menggunakan mesin penggilingan padi (RMU) double

pass. Untuk penggunaan mesin penggilingan padi double pass di

wilayah Kabupaten Lumajang masih terbatas, kurang lebih

mencapai 15%.

Dalam pengembangan Alsintan ke depan, pendayagunaan

dan pengembangannya diarahkan pada optimalisasi


55

pemanfaatan dengan identifikasi kebutuhan, merencanakan dan

mengevaluasi penggunaan Alsintan di suatu lokasi dan

selanjutnya ditumbuhkembangkan melalui kerjasama kemitraan

operasional dengan sistem dan manajemen yang baik, terarah

dan terencana agar dicapai hasil yang optimal.

Tabel 3. Jenis, Jumlah dan Kondisi Alat/Mesin untuk Tanaman

Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lumajang

Tahun 2016.

No Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian

Kondisi

Baik/Rusak

Ringan*)

Rusak

Berat

**)

Jumlah (3)+(4)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pengolahan lahan a. Traktor roda dua 1089 48 11`37

b. Traktor roda empat 11 0 11

2

Penanaman

a. Alat tanam padi

(rice transplater)

62 0 62

b. Alat tanam biji-

bijian (seeder)

2 0 2

3 Pengendalian OPT a. Penyemprotan

(hand sprayer dan power sprayer)

10650 294 10944

b. Pengabuatan pestisida (swing pog)

7 1 8

c. Bahan asap

(alpostran, emposan

tikus)

535 90 625

d. Permbersihan

gulma (power weeder)

641 18 659

4 Pengairan Pompa air 1109 67 1176

a. < 4 inci 748 65 813

b. 4 inci 232 5 237

c. > 4 inci 175 12 187


56


Kondisi

Baik/Rusak

Ringan*)

Rusak

Berat

**)

Jumlah (3)+(4)

5 Pemanenan a. Sabit

bergerigi/sabit

1968 74 2042

b. Pemotongan padi

tipe gunting (reaper)

11 0 11

c. Pemotongan padi

tipe gendong (paddy

mower)

9 2 11

d. Pemanenan padi

tipe sisir (sripper)

0 0 0

e. Rice combine harvester

68 0 68

1) Combine harvester kecil

35 0 35

2) Combine harvester

menengah

26 0 26

3) Combine harvester

besar

7 0 7

f. Corn combine

harvester

3 0 3

g. Pengungkit ubi

kayu/ubi jalar

0 0 0

6

Perontokan/pemipilan

a. Perontok padi /

thresher

713 32 745

b. Pemipil jagung /

cornsheller

82 2 84

c. Perontok multiguna (padi, jagung,

kedelai)

43 1 44

7 Peranjangan umbi Perajang mekanis 0 0 0

8 Pembersihan

Pembersih gabah/winower

5 0 5

9 Pengeringan

a. Pengering tipe

datar / Flaat bed

dryer

13 0 13

b. Pengering tipe

vertikal / vertical dryer

3 0 3

c. Pengering rak / try dryer

0 0 0

10 Penggilingan

a. Penggilingan padi

kecil / small rice mill

158 0 158


57


Kondisi

Baik/Rusak

Ringan*)

Rusak

Berat

**)

Jumlah

(3)+(4)

b. Penggilingan padi

menengah / medium

rice mill

87 0 87

c. Penggilingan padi

besar / large rice mill

37 0 37

11 Penyimpanan

Penyipanan hasil tanaman pangan

(silo)

3 1 4

12 Pembuatan pupuk

Alat pembuat pupuk

organik

(APPO)/Kompos

97 0 97

13

Kelembagaan

pertanian

a. Usaha pelayanan

jasa alsintan (UPJA)

57

b. Kelompok tani (Poktan)

994

c. Gabungan kelompok tani

(Gapoktan)

209

d. Koperasi unit desa

(KUD)/Koperasi tani

11

e. Kios sarana

produksi pertanian (Saprotan)

338

f. Kelompok penangkar benih

8

g. Regu pengendali

hama

64

2.3.4 Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan

Sarana Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan sangat

memberikan peran yang sangat penting, terutama terhadap

produksi peternakan, populasi hewan ternak, dan peredaran

hewan ternak di masyarakat.


58

Berikut ini merupakan kondisi/keberadaan Rumah Potong Hewan

dan Pasar Hewan di Kabupaten Lumajang :

No. Uraian Lokasi Jumlah

1. Rumah Potong Hewan

Kecamatan

Klakah,

Lumajang,

Jatiroto,

Yosowilangun,

Pasirian,

Tempeh, dan

Candipuro

7 unit

2. Pasar Hewan

Kecamatan

Klakah,

Lumajang,

Yosowilangun,

Pasirian,

Tempeh, dan

Candipuro

7 unit

2.4. Sumberdaya Manusia

Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya

manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan

sasaran yang ditetapkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya

manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas

dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan

prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya

dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki

keterampilan dan keahlian dalam pengelolaannya. Untuk menciptakan

sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya

diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus, magang,

pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan

kualitas sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan

kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.


59

2.4.1. Aparat Dinas Pertanian

Dalam konteks pembangunan pertanian, ketersediaan

sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, dan tujuan

Kepala Daerah dan sasaran organisasi mutlak diperlukan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam

bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan sumberdaya manusia

aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan

kualitas yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan

yang telah dirumuskan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanian Kabupaten Lumajang maka dalam pelaksanaan

program maupun kegiatan akan didukung karyawan/karyawati

sejumlah 339 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Struktural sebanyak 61 orang;

2. Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebanyak 114 orang;

3. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu untuk

ditugaskan sebagai :

a. THL sebanyak 63 orang;

b. TKP sebanyak 5 orang;

c. THL POPT-PHP sebanyak 8 orang;

d. Tenaga Kontrak Dinas sebanyak 88 orang.

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 175 orang pada

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan

bulan Januari 2017 terdiri dari atas :

1. Golongan IV = 30 orang

2. Golongan III = 94 orang

3. Golongan II = 44 orang

4. Golongan I = 7 orang


60

Berdasarkan jabatan eselonering, sejumlah 61 orang

pada Dinas Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri

atas :

1. Eselon II = 1 orang

2. Eselon III.a. = 1 orang

3. Eselon III.b. = 6 orang

4. Eselon IV = 53 orang

Berdasarkan pendidikan, sejumlah 175 orang pada Dinas

Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri atas :

1. Pasca Sarjana = 15 orang

2. Sarjana = 80 orang

3. Diploma 3 = 18 orang

4. Diploma 1 = 1 orang

5. SLTA = 49 orang

6. SLTP = 3 orang

7. SD = 9 orang

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 175 orang pada

Dinas Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri atas :

1. Pembina Utama Muda (IV/b) = 1 orang

2. Pembina Tingkat I (IV/b) = 4 orang

3. Pembina (IV/a) = 24 orang

4. Penata Tingkat I (III/d) = 28 orang

5. Penata (III/c) = 25 orang

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) = 17 orang

7. Penata Muda (III/a) = 14 orang

8. Pengatur Tingkat I (II/d) = 7 orang

9. Pengatur (II/c) = 12 orang


61

10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 2 orang

11. Pengatur (II/a) = - orang

12. Juru Muda (I/b) = 2 orang

Komposisi jumlah karyawan/karyawati Dinas Pertanian

Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 adalah sebanyak 51

orang (29,14%) berada di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang dan sisanya sebanyak 124 orang (70,86%) berada di

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (UPT-BPP) yang

berkedudukan di Kecamatan dan atau di lapangan.

2.4.2. Rumah Tangga Petani

Berdasarkan Sensus Pertanan Tahun 2013, disebutkan

bahwa jumlah rumah tangga Tahun 2013 di Kabupaten

Lumajang 276.047 KK, dimana sebanyak 153.792 KK (55,71 %)

merupakan rumah tangga pertanian1. Dari sejumlah rumah

tangga pertanian tersebut, sebanyak 152.823 KK (99,37 %)

merupakan rumah tangga pertanian pengguna lahan2, dimana

109.893 KK (71,91 %) dari jumlah rumah tangga pertanian

pengguna lahan tersebut merupakan Petani Gurem3.

Tabel 4. Jenis Usaha Rumah Tangga Pertanian (RTP) Di Kabupaten


1 Rumah Tangga Pertanian adalah rumah tangga yang melakukan salah satu kegiatan : (i) rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan (ii) rumah tangga pertanian bukan pengguna lahan.

2 Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan adalah rumah tangga pertanian yang dalam usahanya menggunakan lahan pertanian untuk : (i) mengusahakan tanaman padi dan palawija, (ii) mengusahakan tanaman hortikultura, (iii) mengusahakan tanaman perkebunan, (iv) mengusahakan tanaman kehutanan, (v) mengusahakan ternak/unggas, (vi) membudidayakan ikan atau biota lain di kolam air tawar/sawah, (vii) membudidayakan ikan/biota lain di tambak air payau, serta (viii) mengusahakan penangkaran satwa liar.

3 Rumah Tangga Petani Gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasahi lahan pertanian dengan luasan < 0,50 ha.


62

NO JENIS USAHA JUMLAH

1 Padi dan Palawija 102.999 RTP

2 Palawija 75.072 RTP

3 Padi 74.108 RTP

4 Peternakan/Perunggasan 66.565 RTP

5 Hortikultura 63.792 RTP

6 Perkebunan 31.163 RTP

7 Budidaya Tanaman Hutan 30.246 RTP

8 Berusaha di bidang jasa pertanian 12.827 RTP

9 Penangkapan ikan/biota lain di perairan umum 1.423 RTP

10 Budidaya Ikan di Kolam/di Sawah 1.241 RTP

11 Budidaya Ikan di Kolam Tawar 1.182 RTP

12 Pemungutan hasil hutan dan/atau satwa liar 1.104 RTP

13 Penangkapan ikan/bita laian di laut 635 RTP

14 Budidaya ikan/biota lain di perairan umum 75 RTP

15 Budidaya Ikan di Sawah 63 RTP

16 Budidaya Ikan di Tambak air Payau 15 RTP

17 Penangkaran Satwa Liar 8 RTP

18 Budidaya Ikan/biota lain di laut 4 RTP

Sumber : Sensus Pertanian Tahun 2013

Dari data Sensus Pertanian Tahun 2013, disebutkan

bahwa terdapat 18 jenis usaha rumah tangga pertanian di

Kabupaten Lumajang sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Dari

Tabel 4, dapat disampaikan bahwa rumah tangga pertanian

yang berusahatani padi dan palawija menempati posisi teratas.

Sedangkan rumah tangga pertanian yang berusahatani palawija,

padi, peternakan/perunggasan, hortikulturan, dan perkebunan

masing-masing menempati posisi 2 sampai 6. Bila dikaitkan


63

dengan jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Lumajang

Tahun 2003 sebanyak 153.792 KK, maka rumah tangga

pertanian yang berusahatani padi dan palawija sekitar 66,97 %.

Sebagai way of life dan sumber kehidupan sebagian

besar rumah tangga pertanian di Kabupaten Lumajang,

seharusnya posisi mereka mendapatkan akses yang memadai

terhadap sumberdaya pertanian (misalnya : lahan, air,

informasi, teknologi, pasar, modal, dll). Posisi mereka selama

ini cenderung dipandang sebagai penghasil (output) komoditas

an-sich dan belum dipandang sebagai pelaku pertanian yang

seharusnya ditingkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan hal

tersebut, posisi pertanian yang semula juga di posisikan sebagai

penghasil komoditas saja, juga harus berubah pola pikirnya agar

sektor pertanian diposisikan multi-fungsi. Sektor pertanian

yang memiliki multi-fungsi tersebut meliputi peran pertanian

sebagai : (i) pemasok pangan dan bahan baku industri; (ii)

Pembangunan daerah dan perdesaan, (iii) Penyangga dalam

masa krisis, (iv) Penghubung sosial ekonomi antar masyarakat

dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan

bangsa, (v) Kelestarian sumberdaya lingkungan, (vi) Sosial

budaya masyarakat Usaha pertanian berkaitan erat dengan

sosial-budaya dan adat istiadat masyarakat, serta (vii)

Kesempatan kerja, PDB, dan devisa.

Prespektif posisi rumah tangga pertanian harus

ditingkatkan kesejahteraannya dan posisi sektor pertanian yang

memiliki multi-fungsi tersebut di atas inilah yang dibutuhkan

dalam Revitalisasi Pertanian. Dalam konteks ini, Revitalisasi

Pertanian bukan dimaksudkan untuk membangun pertanian at

all cost dengan cara-cara yang top-dwon sentralistik; bukan pula

orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi Revitalisasi

Pertanian adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh

stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat

melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang

sekedar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi.


64

2.4.3. Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani yang tersebar di 21 kecamatan

wilayah Kabupaten Lumajang yang dibina oleh Dinas Pertanian

Kabupaten Lumajang sampai akhir Tahun 2013 berjumlah 948

kelompok (lihat Tabel 5). Dari Tabel 5, dapat disampaikan juga

bahwa total anggota dari 948 kelompok tani berjumlah 162.349

orang petani atau rata-rata anggota kelompok tani sebanyak

7.735 orang petani.

Tabel 5. Jumlah, Anggota dan Klas Kelompok Tani Di

Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

No Kecamatan Jml.

Kelompok Tani

Jml. Anggota

Kelas

Kelompok Tani

P L M U

1 Tempursari 33 4.582 9 12 11 1

2 Pronojiwo 40 5.958 5 27 8 0

3 Candipuro 55 11.017 11 31 12 1

4 Pasirian 51 21.544 18 23 8 2

5 Tempeh 68 11.799 26 41 1 0

6 Lumajang 34 4.158 4 20 9 1

7 Sumbersuko 47 4.908 15 17 15 0

8 Tekung 38 3.979 3 26 9 0

9 Kunir 45 15.428 2 36 7 0

10 Yosowilangun 59 15.522 3 28 23 5

11 Rowokangkung 45 4.557 12 30 3 0

12 Jatiroto 27 4.091 3 22 2 0

13 Randuagung 54 10.832 10 44 0 0

14 Sukodono 32 4.715 7 15 10 0

15 Padang 33 3.043 17 12 4 0

16 Pasrujambe 40 4.763 9 25 6 0

17 Senduro 67 1.969 14 29 21 3

18 Gucialit 32 1.881 4 24 4 0

19 Kedungjajang 47 15.120 18 28 1 0

20 Klakah 49 4.436 8 33 6 2

21 Ranuyoso 52 8.137 5 41 6 0

J u m l a h 948 162.439 203 564 166 15


65

Dari 948 kelompok tani yang tersebar di 21 kecamatan

wilayah Kabupaten Lumajang tersebut di atas tergabung dalam

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap kecamatan.

Nama-nama pengurus Gapoktan di setiap kecamatan dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten


No Kecamatan N.I.G.K Nama Pengurus

Ketua Sekretaris Bendahara

1 Tempursari 35.08.010 Sugianto M. Sulkhan Dadang Sutrisna

2 Pronojiwo 35.08.020 Nurul Huda Sukardi Sugianto

3 Candipuro 35.08.030 Jaenal

Mustajab Abdul Hamid

Sugeng Mariyanto

4 Pasirian 35.08.040 Rifa' i Sujito Sutoyo H. Nur

Rohman

5 Tempeh 35.08.050 Ach. Taufik Abdolloh S. Fudholi

6 Lumajang 35.08.060 H. Sutari Abdul Hasan Fauzi

7 Sumbersuko 35.08.061 Imron Abd. Wahid Mistawi

8 Tekung 35.08.070 Muhyi Irfandi H. Nasichin

9 Kunir 35.08.080 Abdul Kadir Imam Busaeri Abdul Mukim

10 Yosowilangun 35.08.090 Ngaturi Sari Pio Novianto M. Abdul Rohim

11 Rowokangkung 35.08.100 Mariyoto Drs. Susianto H. Timbul Santoso

12 Jatiroto 35.08.110 Natalianto

Widodo, SE Sutiram

H. Adi Susanto

13 Randuagung 35.08.120 Samsul Arifin Martawi Akhyar Kamil

14 Sukodono 35.08.130 Dodi Dianto Arifin M. Abubakar

15 Padang 35.08.140 Lukman Sukoco Matrejo

16 Pasrujambe 35.08.150 Budi Hartono Samsul Hadi Misto

17 Senduro 35.08.160 Jaya Syahran Nurkholis Tohar

Suhartono

18 Gucialit 35.08.170 Wage Hadi S Legiran H.M. Tupin

19 Kedungjajang 35.08.180 Asman, SH Darul Ulum Suhi

20 Klakah 35.08.190 Anas Mahfud Misto Eka Candra

21 Ranuyoso 35.08.200 Mujum Yunus Misnawar Matsudi

65 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

BAB III.

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019,

disebutkan bahwa masalah strategis yang saat ini menjadi kendala

dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah

”masih rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian

dalam arti luas”. Isu strategis tersebut merupakan isu strategis Dinas

Pertanian, khususnya menyangkut masyarakat tani yang bergerak di

sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman

perkebunan, dan peternakan.

Terkait dengan isu strategis tersebut di atas, berikut ini

disampaikan faktor penyebab permasalahan dan solusinya, tantangan

dan arah pembangunan pertanian tahun 2015-2019.

3.1. Permasalahan dan Pemecahannya

3.1.1. Keterbatasan dan Penurunan Kapasitas

Sumberdaya Pertanian

Kedepan, pembangunan pertanian tanaman pangan,

tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan

peternakan dihadapkan kepada permasalahan

permintaan produk yang semakin meningkat sejalan

dengan meningkatnya pertambahan penduduk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang,

disebutkan bahwa pertambahan jumlah penduduk per

tahun di Kabupaten Lumajang sejak Tahun 2010

sampai Tahun 2015 mencapai 0,37 % per tahun.

Sementara itu kapasitas sumberdaya lahan dan air

terbatas dan bahkan semakin menurun. Luas baku

lahan pertanian semakin menurun karena alih fungsi

lahan terus meningkat.

Besarnya tekanan penambahan penduduk terhadap

lahan berakibat pada pemilikan dan penggarapan lahan

semakin terfragmentasi, sehingga jumlah petani gurem

meningkat dengan rataan pemilikan lahan yang

semakin kecil. Upaya peningkatan produktivitas

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman

perkebunan, dan Produksi Peternakan dengan

menggunakan teknologi pra panen, pasca panen, tepat


guna dan spesifik lokasi serta teknologi peternakan

tepat guna, selain itu pemerintah Kabupaten Lumajang

juga melakukan suatu kebijakan Penetapan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menekan

alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu

jawaban untuk mensolusikan persoalan ini.

3.1.2. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Kurang

Tepat Sasaran

Kementerian Pertanian menginformasikan bahwa

sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah

karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention)

dan pengembangan teknologi yang sudah ada

(innovation) di tingkat petani. Salah satu penyebanya

adalah masih lemahnya penyelenggaraan sistem

penyuluhan pertanian dewasa ini. Dari Naskah

Akademik Sistem Penyuluhan Pertanian DPR RI

disampaikan bahwa berbagai permasalahan yang ada

dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dewasa

ini adalah sebagai berikut:

(1) Adanya perbedaan persepsi tentang pengertian

penyuluhan pertanian, baik dari para pembinanya

di tingkat pusat maupun para pelaksananya di

daerah.

(2) Adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi,

tujuan penyuluhan pertanian baik dari para

pembinanya di tingkat pusat maupun para

pelaksananya di daerah.

(3) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan

dengan menggunakan pendekatan, sistem kerja

dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma

baru pembangunan yang partisipatif.

(4) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di

Kabupaten/Kota dilakukan oleh berbagai

kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing

daerah dengan tugas dan fungsinya yang

berbeda-beda/tidak terstandar, sehingga tidak

sesuai dengan misi penyuluhan pertanian.

(5) Pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian

di Kabupaten/ Kota tidak dilaksanakan

sebagaimana mestinya, sehingga tidak

meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian


yang berakibat rendahnya kinerja mereka.

(6) Peraturan perundang-undangan yang ada yang

menyangkut pembinaan dan pemberdayaan

sumberdaya manusia pertanian dalam arti luas

belum menguraikan secara jelas tentang

penyuluhan pertanian, sehingga belum dapat

dipakai sebagai pedoman bagi para pembina dan

pelaksana penyuluhan pertanian baik di tingkat

pusat maupun daerah.

(7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum memberikan jaminan perlindungan terhadap petani terhadap berbagai dampak negatif dan penerapan teknologi yang dianjurkan, sehingga petani menjadi tidak termotivasi untuk menerapkannya.

(8) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum didukung oleh biaya operasional yang memadai.

(9) Beberapa perubahan lingkungan strategis (globalisasi, berlakunya otonomi daerah, perubahan kebijakan pembangunan pertanian, perubahan kondisi petani dan pergeseran paradigma) mempunyai implikasi yang luas terhadap penyuluhan pertanian menghendaki perubahan sistem penyuluhan pertanian secara menyeluruh.

Berbagai permasalahan tersebut apabila tidak dilakukan

upaya pemecahannya akan dapat merugikan petani dan

pelaku usaha pertanian lain karena penyelenggaraan

penyuluhan pertanian yang demikian tidak berfungsi

dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian

lain untuk meningkatkan keberdayaannya.

Upaya revitalisasi penyuluhan pertanian yang

komprehensif dalam bentuk Perda Sistem Penyuluhan

Pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan merupakan jawaban atas

solusi permasalahan tersebut di atas.

3.1.3. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha,

terutama Permodalan

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan

sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani.

Usaha pertanian yang sebagian besar dilakukan oleh


petani gurem dan petani kecil dihadapkan kepada

persoalan keterbatasan akses layanan usaha, terutama

permodalan. Ketidakmampuan mereka mengakses

permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini

disebabkan oleh:

(1) Keberadaan lembaga keuangan formal di

perdesaan masih sangat terbatas,

(2) Prosedur yang berlaku dan persyaratan yang

diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada

masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan

(3) Petani tidak mampu mengakses kredit dengan

aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan

pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Menghadapi persoalan keterbatasan akses permodalan

di atas, Kementerian Pertanian mencoba mengenalkan

program kegiatan peningkatan akses petani terhadap

permodalan, antara lain melalui :

(1) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

(PUAP),

(2) Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP),

(3) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),

(4) Asuransi Pertanian.

Selain itu, instansi lain juga turut memfasilitasi

peningkatan akses permodalan dengan berbagai

kegiatan, antara lain pengembangan koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM), lembaga keuangan mikro

perdesaan, BPR, dan BRI Unit Desa. Meski selama ini

telah memberikan hasil yang cukup baik, namun

kegiatan - kegiatan tersebut masih perlu terus

ditingkatkan lagi dengan target penerima diperluas

menjangkau ke seluruh petani.

Kegiatan lainnya yang akan dilakukan Kementerian

Pertanian untuk mengatasi masalah permodalan antara

lain:

(1) Pengembangan kerjasama bank syariah pertanian,

melalui penyediaan dana APBN sebagai penjamin,

(2) Pengembangan lembaga keuangan mikro di

perdesaan, dan

(3) Pemberdayaan petani melalui pola BLM,


(4) Pemberdayaan petani dan peternak melalui

Asuransi Pertanian.

3.1.4. Rantai Tata Niaga yang Panjang dan Sistem

Pemasaran yang Belum Adil

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi

infrastruktur pedesaan yang belum memadai (misalnya

ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan

jalan desa). Sistem pemasaran yang belum adil terkait

dengan keterbatasan modal yang menyebabkan petani

banyak terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan

posisi tawar mereka. Disamping itu, kemampuan

petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga

seringkali hasil panen harus segera dijual sesaat

sesudah panen. Kondisi ini diperburuk oleh

membanjirnya produk impor di pasar domestik sebagai

akibat dari liberalisasi perdagangan. Upaya

pemerintah memberikan jaminan harga

terkendala oleh dana dan kemampuan, sehingga

hanya beras dan gula yang mendapat

perlindungan harga dari pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran

telah dilakukan Departemen Pertanian dengan

memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani,

membangun pola kemitraan, pasar lelang, contract

farming, yang umumnya belum memberikan hasil yang

optimal. Kebijakan proteksi dan promosi yang telah

diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui

kegiatan yang lebih konkrit antara lain: (1) penerapan

tarif, (2) pemberian subsidi, dan (3) promosi ekspor.

3.1.5. Kualitas, Mentalitas, dan Keterampilan

Sumberdaya Petani Rendah

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan

kendala yang serius dalam pembangunan pertanian.

Tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah.

Kementerian Pertanian menginformasikan bahwa

selama 10 tahun terakhir kemajuan pendidikan berjalan

lambat. Pada Tahun 2011, 193 jiwa atau 4,98%

tenaga kerja di sektor pertanian tamat SD, sedangkan

yang tamat SLTP 934 jiwa atau 24,14 % (BPS, 2011).

Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh

usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek,

mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki


wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi

sangat tergantung pada bantuan/pemberian

pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait

dengan rendahnya pendidikan dan kurang

dikembangkannya kearifan lokal (indigenous

knowledge).

Selama ini, masalah di atas oleh Departemen Pertanian

diatasi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan yang bertujuan untuk peningkatkan

kemampuan SDM petani dan aparat pertanian. Untuk

mendukung kegiatan tersebut maka sarana yang

digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi

Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, dan

Sekolah Pembangunan Pertanian.

Ketertinggalan petani dalam hal pendidikan diatasi

dengan pendekatan penyetaraan pendidikan yang

selanjutnya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan

berusahatani. Disamping itu, berbagai upaya penguatan

kapasitas petani juga perlu dilakukan terutama dalam

hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan

dalam pemasaran dan manajemen usaha.

3.1.6. Kelembagaan Petani dan Posisi Tawar Petani

Rendah

Saat ini, keberadaan kelembagaan petani sangat

lemah. Kelompok tani yang banyak dibentuk selama

periode 1980-an dalam mengejar swasembada beras

sudah banyak yang tidak berfungsi, mungkin hanya

tinggal nama kelompok saja. Intensitas dan kualitas

pembinaan terhadap kelompok pasca otonomi daerah

jauh berkurang karena sistem penyuluhan yang kurang

mendapat perhatian dari pemerintah daerah

sebagaimana disebutkan di atas.

Selama ini pengembangan kelembagaan petani

umumnya berorientasi keproyekan. Kelompok tani

hanya aktif pada saat proyek masih berjalan. Setelah

masa proyek berakhir, umumnya kelompok tani yang

dibentuk menjadi tidak aktif. Pembentukan kelompok

tani seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

Kondisi kelompok tani saat ini juga dinilai sangat buruk

karena berbagai instansi pemerintah masing-masing

membentuk kelompok tani/kelembagaan tani untuk

pelaksanaan kegiatan proyek mereka. Hal ini


menyebabkan timbulnya banyak kelompok tani yang

tumpang tindih.

Berkaitan dengan hal ini, revitalisasi sistem penyuluhan

perlu segera dilaksanakan agar fungsi PPL sebagai

pembina atau fasilitator kelompok tani dapat kembali

berjalan dengan baik. Disamping itu, kelembagaan

petani yang ada saat ini perlu ditata dengan baik sesuai

dengan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi ditingkat pusat dalam pembinaan kelompok

tani perlu ditingkatkan agar kegiatan yang melibatkan

petani tidak tumpang tindih. Pengembangan kelompok

tani agar dilakukan dengan pendekatan pembangunan

masyarakat (community development).

3.1.7. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait dan

Birokrasi

Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh

keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu

mulai dari subsistem hulu (industri agro-input, agro-

kimia, agro-otomotif), subsistem budidaya usahatani

(onfarm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran)

dan subsistem pendukung (keuangan, pendidikan, dan

transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat

namun penanganannya terkait dengan kebijakan

berbagai sektor. Sementara itu, Departemen Pertanian

hanya memiliki kewenangan dalam aspek

budidaya/usahatani.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya

kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan

sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian

daerah dan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor

pertanian merupakan penggerak utama ekonomi

nasional dan daerah maka koordinasi antar instansi

menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun

kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu

perbaikan menejemen pembangunan pertanian dengan

mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.

3.1.8. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak

Kepada Petani

Salah satu faktor penting yang menentukan kelanjutan


dan kemampuan dayasaing usaha pertanian adalah

adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini

kebijakan makro ekonomi baik fiskal, moneter,

perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan

ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi

keberlanjutan dan kemampuan dayasaing usaha

pertanian.

Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor

petanian antara lain: (1) penerapan pajak ekspor

komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong

industri pengolahan produk pertanian dalam negeri; (2)

kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi

terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya

adalah untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk

petani; (3) alokasi dana APBD untuk pembangunan

sektor pertanian kurang memadai; (4) beberapa daerah

menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada

komoditas pertanian sehingga mengurangi daya saing

dan menjadi penghambat dalam investasi di sektor

pertanian; (5) pembangunan sarana dan prasarana

lebih besar di perkotaan dibanding dengan perdesaan;

dan (6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan

membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih

oleh negara maju membuat petani kita tidak mampu

bersaing. Untuk itu diperlukan: (a) advokasi kebijakan

dengan instansi terkait, dan (b) dukungan legislatif dan

stakeholders lainnya.

3.2. Tantangan

Pembangunan pertanian pada periode 2015-2019 di Kabupaten

Lumajang, terdapat 5 (lima) tantangan yang paling mendesak untuk

segera ditangani, yaitu:

3.2.1. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian

Tingginya laju konversi lahan pertanian subur di

pedesaan pada umumnya dan sekitar daerah perkotaan

khususnya, mengharuskan sektor pertanian

memanfaatkan lahan-lahan yang relatif kurang subur

dan marjinal.

Semakin berkurangnya sumber air dan luas lahan yang

diairi, lahan tidur juga semakin meningkat akibat

sistem pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang

tidak adil. Untuk itu dituntut kemampuan mengelola


sumberdaya dengan ditunjang oleh teknologi untuk

memanfaatkan lahan kurang subur dan marjinal

dengan skala kecil. Pada bagian lain, dituntut pula

kebijakan yang memberikan rasa keadilan dalam

pemanfaatan lahan pertanian, baik dalam kepemilikan

maupun pengusahaannya, sehinga tidak terjadi banyak

lahan produktif tidak dimanfaatkan (lahan tidur).

Diperlukan peninjauan kembali UU Pokok Agraria dan

UU Sumberdaya Air yang memungkinkan dapat

dilakukannya pendayagunaan lahan secara optimal.

Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan perlu

diintensifkan di masa mendatang, antara lain (1)

pengembangan lahan rawa, lebak, lahan marjinal, (2)

pengembangan zona agro-ekologi, dan (3) rehabilitasi

lahan marjinal dan daerah aliran sungai (DAS).

3.2.2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penyediaan

Bahan Baku Industri

Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk

menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan

dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan

juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan

dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik.

Indikator kemandirian pangan salah satunya adalah

tingkat ketergantungan ketersediaan pangan nasional

terhadap impor.

Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang

banyak, Indonesia mempunyai pangsa pasar domestik

yang sangat besar. Kondisi ini diperkuat dengan masih

adanya peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya produktif pertanian. Indonesia memiliki

berbagai keunggulan komparatif di sektor pertanian.

Namun, hingga kini pasokan pangan domestik belum

mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras, jagung,

kedelai, kacang tanah dan gula) dalam negeri.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian

juga berpeluang dalam penyediaan bahan baku

industri. Penduduk Indonesia yang besar merupakan

pangsa pasar untuk komoditas pertanian. Disatu sisi,

letak geografis yang strategis dan besarnya jumlah

penduduk menyebabkan negara lain melihat Indonesia

sebagai potensi pasar. Di sisi lain, Indonesia berpeluang

sebagai pemasok bahan baku industri berbasis

pertanian baik dalam negeri maupun internasional.


Upaya yang telah, sedang dan terus perlu dilakukan

dalam mewujudkan kemandirian pangan dan

penyediaan bahan baku industri adalah peningkatan

produksi dan akses, perbaikan sistem distribusi, dan

diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan

terhadap pola pangan tertentu.

3.2.3. Terbangunnya Industri Hasil Pertanian Sampai

Tingkat Desa

Selama ini wilayah perdesaan lebih banyak berfungsi

sebagai pemasok bahan baku bagi industri yang

umumnya berada di daerah perkotaan (urban). Hal ini

berarti bahwa petani belum dapat menikmati nilai

tambah produknya secara optimum. Potensi

pengembangan agroindustri di perdesaan sangat besar

mengingat sentra-sentra produksi pertanian berada di

perdesaan, tenaga kerja yang melimpah, dan potensi

pasar yang besar. Selama ini potensi agroindustri dan

minat berinvestasi di perdesaan terkendala oleh

keterbatasan infrastruktur termasuk perbankan.

Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini

terbatas pada pemberian alat-alat/sarana yang masih

belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani.

Diseminasi teknologi agroindustri telah sering

dilakukan, namun masih ada yang belum tepat sasaran.

Ke depan, fokus kegiatan untuk meraih peluang

pengembangan agroindustri di perdesaan antara lain

adalah: (1) di tingkat Pusat dan Daerah perlu dilakukan

koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelaraskan

pembangunan infrastruktur; (2) mengajak investor

melalui promosi dan fasilitasi kerjasama kemitraan; (3)

meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan petani.

3.2.4. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Sejalan

Era Otonomi Daerah

Manajemen pembangunan pertanian di era otonomi daerah menuntut adanya keselarasan program antara Pusat dan Daerah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat lemah, terutama pada awal diberlakukannya otonomi daerah. Propinsi memiliki kewenangan dan dana namun tidak memiliki wilayah, sementara Kabupaten/Kota memiliki kewenangan tetapi dana terbatas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat


dan Pemerintah Daerah menuntut adanya interrelasi dan interdependensi antara program/kegiatan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Implementasi kedua undang-undang ini adalah bahwa program pembangunan yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota harus sinkron dan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaannya.

Selama ini telah dibangun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang, dimana prioritas Propinsi disusun berdasarkan Musyawarah Pembangunan Pertanian Daerah yang mengacu pada prioritas Kabupaten/Kota di wilayahnya. Demikian pula Pusat memfasilitasi pertemuan regional guna menyelaraskan prioritas lintas propinsi dengan prioritas nasional. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah hal ini tidak mudah dilakukan karena masih kentalnya euphoria otonomi. Di masa mendatang, upaya ini masih perlu terus dilaksanakan sejalan dengan penyempurnaan manajemen pembangunan pertanian.

3.2.5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

(Good Governance)

Good governance dicirikan, antara lain dengan keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas KKN. Kendala utama penyelenggaraan good governance adalah praktek KKN yang hingga kini masih menjadi masalah kronis. Upaya pengawasan internal dan eksternal telah banyak dilakukan namun belum efektif. Perlu disadari bahwa permasalahan KKN yang mendasar berada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem rekruitmen dan penjenjangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta moral individu aparat. Oleh sebab itu penghapusan KKN harus diawali dengan perubahan secara radikal pada setiap sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Tuntutan masyarakat terhadap good governance dan kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan momentum yang sangat tepat untuk mewujudkan tujuan di atas. Dinas Pertanian sebagai pemegang mandat pembangunan pertanian saat ini terus mengupayakan birokrasi yang bersih, yang berarti bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel. Upaya pencegahan dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan, pembinaan mental bagi pengawas dan


aparat lainnya. Sangsi diterapkan secara tegas bagi aparat yang terbukti melanggar peraturan.

3.3. Arah Pengembangan

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian daerah

tercermin dalam PDRB, penyediaan pangan dan pengentasan

kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan

pendapatan masyarakat. Belajar dari pengalaman tersebut, sudah

selayaknya strategi pembangunan daerah memperhatikan keunggulan

yg dimiliki Lumajang dengan memperhatikan faktor internal dan

eksternal.

Selanjutnya dalam menentukan arah pembangunan pertanian

yang dilaksanakan Dinas Pertanian mengacu pada RPJMD Pemerintah

Kabupaten Lumajang 2015-2019 disampakan berikut ini.

3.3.1. Arah dan Masa Depan Petani Kabupaten

Lumajang

Transformasi struktur perekonomian yang terjadi

menunjukkan bahwa peran pertanian dalam pembangunan

daerah terus mengalami peningkatan, namun belum seperti

yang diharapkan. Hal ini, karena sektor pertanian Kabupaten

Lumajang belum ditunjang oleh sumberdaya manusia pertanian

yang berkualitas. Pada hakekatnya Pembangunan pertanian

Kabupaten Lumajang lebih menekankan kepada 4 hal, yaitu:

(1) Pembangunan pertanian kedepan akan diarahkan

pada pola pendekatan agribisnis;

(2) Pembangunan pertanian harus sinergis dan terkait

dengan sektor lain (lintas/inter-sektoral);

(3) Intensifikasi pertanian dibidang peternakan.

3.3.2. Arah Kondisi Sumberdaya Pertanian Kabupaten

Lumajang

Sumberdaya utama pembangunan pertanian adalah

lahan, air dan populasi hewan ternak. Kondisi pertanian

dihadapkan kepada terbatasnya lahan, sumber-sumber air,

pengairan, populasi ternak. Oleh karena itu dengan

memperhatikan masalah dan sasaran serta tujuan yang ingin

dicapai, maka pembangunan pertanian Kabupaten Lumajang

diarahkan pada :

(1) Menumbuhkembangkan usaha pertanian di

pedesaan melalui pendekatan program agropolitan

dan melanjutkan “prima tani” berbasis tanaman


pangan dan hortikultura yang akan memacu

aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat;

(2) Menumbuhkan industri hulu, hilir dan penunjang

dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah

produk pertanian;

(3) Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara

optimal melalui pemanfaatan teknologi yang

tepat.

(4) Membangun kelembagaan petani yang mandiri;

(5) Meningkatkan peran sektor pertanian untuk

pengembangan perekonomian daerah;

(6) Meningkatkan fungsi Rumah Potong Hewan dan

Puskeswan untuk meningkatkan Produksi dan

Populasi Peternakan.

78 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang

yang telah dilakukan review, ditetapkan tujuan pembangunan pertanian

pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang

terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) hasil review yaitu

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam PDRB

dengan indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian.

4.2. Sasaran

Terkait dengan tujuan tersebut di atas maka sasaran

pembangunan pertanian pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

4.2.1. Produksi Tanaman Pangan

Komoditi tanaman pangan utama yang diproyeksikan,

produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi tanaman : padi,

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan

ubijalar.

Hasil review Indikator sasaran untuk komoditi tanaman pangan dari tahun 2014-2019 adalah jumlah produksi tanaman pangan

yang semula memiliki indikator peningkatan produksi tanaman

pangan. Dengan menggunakan data dasar tahun 2016

pertumbuhan rata-rata produksi tanaman pangan (7 komoditas tersebut di atas) sekitar 0,8% dan total produksinya sebesar 7.278.664 kuintal maka proyeksi total produksi 7 (tujuh)

komoditas tanaman pangan pada tahun 2019 nanti sekitar 7.353.020 kuintal atau meningkat sekitar 1,02% dari data dasar

total produksi 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan pada tahun

2016.

Gambaran proyeksi produksi tanaman pangan tahun

2014-2019 dengan menggunakan data dasar tahun 2016

disajikan pada Tabel 7.


Tabel 7. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.

URAIAN Satuan

Data Dasar Tahun 2013

Realisasi Target

214 2015 2016 2017 2018 2019

I Produksi

1 Padi Ku 4.584.060 4.603.320 4.844.272 5.304.645 5.304.645 5,331,741 5,358,837

2 Jagung Ku 1.437.510 1.518.310 1.631.072 1.392.973 1.392.973 1,400,088 1,407,204

3 Kedele ku 15.680 38.690 37.977 15.185 15.185 15,263 15,340

4 Kacang Tanah ku 46.120 44.270 26.400 17.221 17.221 17,309 17,397

5 Kacang Hijau ku 440 330 176 112 112 113 113

6 Ubi kayu ku 513.470 571.300 558.421 391.808 391.808 393,808 395,809

7 Ubi Jalar ku 91.070 121.500 113.864 156.720 156.720 157,520 158,320

Jml produksi ku 6.688.350 6.897.720 7.212.182 7.278.664 7.278.664 7.315.842 7.353.020

Sumber : Data Diolah Dinas Pertanian Lumajang 2016.

Dari Tabel 7 di atas, sumbangan terbesar total produksi 7

(tujuh) komoditas tanaman pangan sampai tahun 2019 nanti

berasal dari tanaman padi dan jagung. Sasaran proyeksi

peningkatan produksi dan provitas kedua tanaman pangan

tersebut lebih tinggi dari komoditas tanaman pangan lainnya,

didasarkan pada konsistensinya Departemen Pertanian

menempatkan kedua komoditas tanaman pangan tersebut

sebagai komoditas prioritas dalam program swasembada

pangan. Strategi peningkatan produksi kedua komoditas

tanaman pangan tersebut terus dikembangkan oleh Departemen

Pertanian. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan

program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan

Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) untuk kedua komoditas tersebut

merupakan salah satu buktinya.

BLBU merupakan salah satu program Departemen

Pertanian dalam memberikan subsidi sektor pertanian berupa

benih varitas unggul bermutu untuk tanaman padi dan jagung

kepada para petani. Sedangkan SL-PTT merupakan program

akselerasi peningkatan provitas dan produksi untuk kedua

komoditas tanaman pangan tersebut dengan mengandalkan

inovasi teknologi. Akselerasi peningkatan produksi tanaman

padi, baik untuk varitas padi hibrida maupun padi inhibrida,

dengan aplikasi teknologi sebagai berikut :

(i). Penanaman varietas padi unggul yang sesuai

dengan lingkungan setempat;

(ii). Penggunakan benih bermutu, bersih, sehat, dan

bernas (berlabel);


(iii). Pengolahan tanah sempurna, olah tanah minimal,

olah tanah konservasi, tanpa olah tanah, sesuai

dengan tipologi lahan dan kondisi tanahnya;

(iv). Pemeliharaan persemaian dengan baik;

(v). Penanaman bibit sesuai umur anjuran (15 – 20

hari), serta penanaman bibit 1-3 batang per lubang;

(vi). Pengaturan tata tanam secara tepat;

(vii). Pemberian pupuk organik pada tanaman;

(viii). Pemupukan tanaman dengan pupuk an-organik

sesuai dengan kebutuhan;

(ix). Pemberian air pada tanaman secara efektif dan

efisien sesuai dengan kondisi tanah;

(x). Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara

terpadu;

(xi). Pengendalian gulma secara tepat;

(xii). Penanganan proses panen dan pasca panen dengan

baik.

Sedangkan akselerasi peningkatan produksi tanaman

jagung, baik untuk varietas jagung hibrida maupun jagung

komposit, dengan aplikasi teknologi sebagai berikut :

(i) Penggunaan varietas unggul baru (VUB) berlabel

yang berdaya hasil tinggi, bernilai ekonomi tinggi.

(ii) Pemupukan berimbang dengan penggunaan pupuk

secara berimbang dan sesuai kebutuhan tanaman

spesifik lokasi.

(iii) Penggunaan pupuk organik berupa kompos dan

pupuk kandang sebagai penyedia hara dan

pembenah tanah.

(iv) Penggunaan alat mesin (alsin) berupa alat pra

panen dan pasca panen seperti alat pengering

jagung (dryer) dimusim hujan untuk mengurangi

apflatoksin, alat pemipil jagung (corn sheller) untuk

mempercepat proses pemipilan, dan gudang

penyimpanan hasil jagung atau silo untuk menekan

kerusakan hasil.

(v) Pengairan dan pompanisasi dengan pemanfaatan air

irigasi, air hujan, embung, sumur pantek, dan


sumber air permukaan (sungai, danau, sumur

buatan).

Sasaran proyeksi produksi untuk masing-masing komoditas

tanaman pangan tahun 2014-2019 disajikan pada Lampiran 2.

4.2.2. Produksi Tanaman Hortikultura

Komoditi tanaman hortikultura utama yang

diproyeksikan, produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi

tanaman buah-buahan; yakni: pisang, manggis, durian,

rambutan, alpokad, nangka, dan jeruk keprok, salak, papaya,

petai, buah naga serta tanaman sayuran & buah semusim; yakni

: kentang, kobis, cabe rawit, cabe besar, bawang daun, dan

semangka.

Indikator tercapainya peningkatan produksi tanaman

hortikultura utama tersebut adalah persentase rata-rata

peningkatan setiap tahun produksi tanaman hortikultura (2014-

2019) dengan menggunakan data dasar tahun 2016 sebesar 3%

dan dengan total produksinya sebesar 2.820.035 kuintal.

Proyeksi total produksi komoditas tanaman hortikultura

pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun

ketahun yang diawali dengan produksi sebesar 2.147.367

kuintal untuk buah semusim dan 660.010 kuintal untuk sayur

pada tahun 2016 menjadi 2.166.751 kuintal untuk buah

semusim dan 665.968 kuintal untuk sayuran pada tahun 2019

(terinci sebagaimana tabel 8).

Tabel 8. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman hortikultura


URAIAN Satuan Data Dasar Tahun 2013

Realisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I Produksi

1 Pisang Ku 1.156.080 1.166.013 1.104.753 1.106.507 1.109.827 1,113,156 1,116,495

2 Manggis Ku 87.810 24.162 12.486 7.879 7.903 7,926 7,950

3 Durian Ku 136.820 13.864 30,006 27.542 27.625 27,707 27,791

4 Rambutan Ku 20.270 20.272 71,592 25.989 26.067 26,145 26,224

5 Alpukat Ku 17.220 17.973 32,374 22.033 22.099 22,165 22,232

6 Nangka Ku 23.960 24.254 28,983 22.170 22.237 22,303 22,370

7 Jeruk Keprok Ku 122.290 123.856 190,550 157.133 157.604 158,077 158,551

8 Salak Ku 175.076 187.402 281.251 267.625 268.428 269,233 270,041

9 Pepaya Ku 382.104 510.683 485.106 487.628 489.091 490,558 492,030


URAIAN Satuan Data Dasar Tahun 2013

Realisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

10 Petai Ku 9.966 29.398 23.209 18.131 18.185 18,240 18,295

11 Buah Naga ku 0 0 4.730 4.730 4.744 4,758 4,772

Jml produksi buah ku 2.131.596 2.117.877 2.265.040 2.147.367 2.153.809 2.160.270 2.166.751

12 Kentang ku 88.130 81.500 88.000 90.036 90,306 90,577 90,849

13 Kobis ku 105.770 116.930 116.148 115.840 116,188 116,536 116,886

14 Cabe Rawit ku 239.020 234.040 206.603 116.160 116,508 116,858 117,209

15 Cabe Besar ku 64.400 86.178 42.109 62.182 62,369 62,556 62,743

16 Bawang Daun

ku 152,640 152.640 152.640 160.272 160,753 161,235 161,719

17 Semangka ku 43,350 133.620 154.670 115.520 115,867 116,214 116,563

Jml produksi sayur ku 693.310 804.908 760.170 660.010 661.990 663.976 665.968


4.2.3. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan utama yang

diproyeksikan, produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi

tanaman tahunan yakni kopi, kelapa, cengkeh, dan kakao serta

tanaman semusim yakni tebu dan tembakau.

Indikator jumlah produksi tanaman perkebunan utama

tersebut adalah jumlah produksi tanaman perkebunan setiap

tahun (2014-2019) dengan target menggunakan data dasar

tahun 2016 sebesar 0.88% untuk tanaman tahunan dengan total

produksinya sebesar 108.485 kuintal dan untuk target tanaman

semusim sebesar 5% dengan total produksinya sebesar

12.412.167 kuintal.

Proyeksi total produksi komoditas tanaman perkebunan

pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun yang diawali dengan produksi sebesar 105.671 kuintal

untuk tanaman tahunan dan 10.722.096 kuintal untuk tanaman

semusim pada tahun 2016 menjadi 12.412.167 kuintal pada

tahun 2019 (terinci sebagaimana tabel 9).

Tabel 9. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan


URAIAN Satuan


Realisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I Produksi Tanaman Tahunan

1 Kopi Ku 20.164 18.809 17.549 17.489 17.643 17.798 17.955

2 Kelapa Ku 82.240 79.218 80.775 81.473 82.190 82.913 83.643


URAIAN Satuan


Realisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 Cengkeh Ku 2.658 2.423 2.330 2.287 2.307 2.327 2.348

4 Kakao Ku 418 742 880 1.182 1.192 1.203 1.213

5 Pinang Ku 3.399 2.816 3.211 3.240 3.269 3.297 3.326

Jml produksi Ku 526.461 845.266 983.865 105.671 106.601 107.538 108.485

II Produksi Tanaman Semusim

5 Tebu Ku 10.548.750 10.366.300 10.188.500 10.714.770 11,250,509 11,813,034 12,403,686

6 Tembakau Ku 15.795 13.047 8.512 7.326 7,692 8,077 8,481

Jml produksi Ku 10.564.545 10.379.347 10.197.012 10.722.096 11.258.201 11.821.111 12.412.167


4.2.4. Produksi Peternakan

Produksi peternakan utama yang diproyeksikan selama

2014-2019 ke depan meliputi produksi peternakan yakni

produksi daging, produksi telur, dan produksi susu serta

populasi yakni ternak besar, kecil, dan unggas.

Indikator jumlah produksi peternakan utama tersebut

adalah jumlah produksi peternakan setiap tahun (2014-2019)

dengan target menggunakan data dasar tahun 2016 sebesar

1.5% untuk produksi peternakan dengan total produksinya

sebesar 37.203.058 kg dan untuk target produksi peternakan

sebesar 1.5% per tahun dengan proyeksi total produksinya

sebesar 38.991.606 kg. Proyeksi total produksi peternakan pada

tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

yang diawali dengan produksi sebesar 37,203,058 kg (terinci

sebagaimana tabel 10).

4.2.5. Populasi Ternak

Populasi Ternak dikategorikan menjadi 3 yaitu :

a. Populasi Ternak Besar terdiri dari Sapi Potong, Sapi Perah,

Kerbau dan Kuda.

b. Populasi Ternak Kecil terdiri dari Kambing, Domba, dan Babi

c. Populasi Unggas terdiri dari Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam

Pedaging dan Itik.

Proyeksi total populasi tahun 2016-2019 mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun yang diawali dengan populasi


4.466.359 ekor untuk populasi ternak pada tahun 2016 menjadi

4.615.375 ekor pada tahun 2019 (terinci sebagaimana tabel 10).

Tabel 10. Target dan Realisasi Jumlah Produksi dan Populasi

Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.

URAIAN Satuan


Realisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I Produksi Peternakan

1 Daging Kg 16,380,300 17,358,458 18,080,205 19,655,957 20,049,076 20,450,057 20,859,058

2 Telur Kg 7,405,000 7,920,880 8,083,142 8,379,893 8,472,072 8,565,265 8,659,483

3 Susu Kg 6,959,100 7,327,569 8,726,094 9,167,208 9,268,047 9,369,995 9,473,065

Jml produksi Kg 30,744,400 32,606,907 34,889,441 37,203,058 37,789,195 38,385,317 38,991,606

II Populasi Ternak Besar

4 Sapi Potong

Ekor 164.892 172.920 182.993 194.049 196,184 198,342 200,523

5 Sapi Perah

Ekor 4.080 4.243 4.576 4.989 5,044 5,099 5,155

6 Kerbau Ekor 4.667 4.694 4.748 4.797 4,850 4,903 4,957

7 Kuda Ekor 942 944 967 985 996 1,007 1,017

Jml populasi Ekor 170,909 182,801 193,284 204,820 207,073 209,351 211,653

III Populasi Ternak Kecil

8 Kambing ekor 91.038 93.585 97.225 103.645 104,785 105,938 107,103

9 Domba ekor 35.755 36.721 38.393 40.904 41,354 41,809 42,269

10 Babi ekor 2.132 2.203 2.394 2.588 2,616 2,645 2,674

Jml populasi ekor 128.925 132.509 138.012 147.137 148,756 150,392 152,046

IV Populasi Ternak Unggas

11 Ayam Buras

ekor 1.002.784 1.012.812 1.023.943 1.035.195 1,046,582 1,058,095 1,069,734

12 Ayam Petelur

Ekor 506.612 509.144 520.877 581.227 587,620 594,084 600,619

13 Ayam Pedaging

Ekor 1.738.648 1.888.273 1.962.208 2.182.002 2,206,004 2,230,270 2,254,803

14 Itik Ekor 302.128 303.641 309.782 315.978 319,454 322,967 326,520

Jml populasi Ekor 3,550,172 3,713,870 3,816,810 4,114,402 4,159,660 4,205,416 4,251,676



BAB V. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Strategi

Tujuan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang periode tahun 2014-2019 yang telah diuraikan di atas dapat

ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatan kesuburan lahan pertanian dengan

penggunaan pupuk berimbang dan penggunaan pupuk

organik; 2. Meningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat;

3. Mempertahankan dan melesterikan penggunaan lahan

pertanian berkelanjutan;

4. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;

5. Meningkatkan sumber daya penyuluhan pertanian dan

memperkuat kelembagaan petani (kelompok tani dan

gabungan kelompok Tani) 6. Memenuhi kebutuhan sarana pengolahan hasil pertanian

tanaman pangan dan hortikultura serta pemasarannya;

7. Memfasilitasi pemodalan usaha pertanian;

5.2. Kebijakan

Untuk pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian

pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2019

dapat ditempuh melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

(2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

dengan memantapkan Implementansi Program Aksi-

Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul

Bersertifikat (SIGARPUN BULAT);

(3) Pemberdayaan masyarakat petani dalam pembangunan

Jaringan Irigasi Pedesaan dan Infrastruktur pertanian

lainnya yang mendukung kegiatan produksi produktivitas

pertanian;

(4) Pelatihan / peningkatan SDM Penyuluh dan mengajukan

tambahan Penyuluh Pertanian melalui Perekrutan Tenaga

Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-


TBPP) secara proporsional; Peningkatan inovasi dan

diseminasi teknologi tepat guna;

(5) Mengalokasikan anggaran untuk Operasional Kelompok

Tani;

(6) Kerjasama dengan perbankan dalam pengembangan

klaster usaha pertanian;

(7) Kerja sama dengan pelaku usaha pertanian dalam

pemasaran hasil pertanian.

5.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan diatas akan dijabarkan

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang ke dalam program dan kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan

tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk

menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.

Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang pada Periode Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Indikator Kinerja

Kegiatan (output)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Prosentase Kelompok yang mendapatkan Pembinaan lingkungan Sosial

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pengembangan Pakan Ternak

Jumlah Kelompok yang dibina

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan

Luas Panen Tanaman pangan

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah promosi hasil tanaman pangan

Volume bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan


Kegiatan Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan

Jumlah Brigade pengendalian OPT Tanaman Pangan

Jumlah PPAH yang mengikuti Bimtek

Kegiatan Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan

Jumlah komoditas strategis tanaman pangan yang dipetakan

Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Umbi

Jumlah Sertifikasi Organik

Kegiatan Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan

Jumlah Desa Mandiri Benih

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Produksi Pertanian (Good Agriculture Practices/GAP) serta Good Manufacturing Practices/GMP)

Jumlah kelompok yang melaksanakan SL - GAP dan SL-GMP (kegiatan)

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura

Luas Panen Tanaman Hortikultura

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

Jumlah pembinaan dan promosi tanaman hasil hortikultura

Kegiatan Farm Filed Day Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu

Volume Sekolah Lapang

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

Volume Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengawalan dan Pendampingan Penerapan Good Agculture Procedure (GAP)

Jumlah penerapan GAP

Jumlah peserta yang dibina

Volume sosialisasi GAP

Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Hortikultura

Volume penerapan teknologi, sertifikasi dan penyusunan SOP (Kegiatan)

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura

Jumlah kebun benih yang terfasilitasi

Jumlah peserta sosialisasi Pengembangan Bibit Unggul


Jumlah pengembangan penangkar benih hortikultura

Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura

Volume pengembangan kawasan tanaman sayur, biofarmaka dan buah

Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

Volume pengembangan dan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan

Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan

Luas Areal Tanaman Perkebunan

Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah Poktan yang dilatih Tekhnologi dan managemen penggunaan Alsintan

Kegiatan Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

Jumlah kawasan pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

Kegiatan Intensifikasi tanaman perkebunan

Jumlah poktan yang mengikuti bimtek

Volume Pupuk

Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Pertanian

Volume promosi produk pertanian

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati

Luasan Tanaman Perkebunan yang direhabilitasi Volume Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida

Kegiatan Pengawasan dan Peredaraan Benih Tanaman Perkebunan

Volume monitoring peredaran benih tanaman perkebunan

Kegiatan pengawalan dan pendampingan penerapan Good Agricilture Procedure (GAP) Tanaman Perkebunan

Jumlah peserta yang dibina

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan

Luas Areal Tanaman Perkebunan


Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Volume pupuk NPK

Volume pupuk Organik

Jumlah kelompok pembinaan teknis

Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

Jumlah poktan yang terfasilitasi

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau

Jumlah pembinaan SL yang terfasilitasi

Kegiatan Penguatan dan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

Jumlah kelompok yang didampingi

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian yang memadai

Kegiatan Pengelolaan Lahan untuk Jalan Usaha Tani dan Embung

Volume jalan usahatani dan embung

Kegiatan Audit Lahan

Jumlah Peta Lahan Desa yang teraudit

Volume Sosialisasi

Kegiatan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi

Jumlah Pendampingan AUTP

Jumlah Pendampingan AUTS

Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar Produksi Pertanian

Jumlah Pertemuan Sosialisasi dan Monev pemantauan harga

Volume Siaran Radio

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Jumlah peserta sosialisasi

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian

Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Jumlah dam parit yang terbangun

Jumlah box bagi,pintu air dan jaringan irigasi yang terbangun


Jumlah jaringan irigasi tersier yang ter bangun

Jumlah embung yang terbangun

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Jumlah RDKK yang tersusun (buku)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pola Kemitraan Usaha di Bidang Pertanian

Sentra wilayah padi organik

Kegiatan Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Jumlah pertemuan koordinasi, pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian pupuk bersubsidi

Volume Pupuk Organik (ton)

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian di Pedesaan

Volume Peta yang dilakukan Digitasi Lahan (LP2B)

Program Peningkatan SDM dan Informasi Pertanian

Persentase Peningkatan kelas Kelompok Tani

Jumlah data informasi Pertanian yang dipublikasikan

Kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Pertanian

Jumlah dokumen data statistik

Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah dokumen laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Volume pertemuan rembug tani

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Volume monev

Jumlah laporan pendampingan upsus

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Jumlah PPL yang mengikuti sosialisasi

Jumlah PPL yang mengajukan Dupak

Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan

Volume demplot sigarpun bulat

Volume promosi, informasi pertanian


Volume mimbar sarasehan

Volume temu lapang

Jumlah leflet dan poster

Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya Jumlah Kelahiran Ternak

Meningkatnya Jumlah Pemasukan Ternak

Menurunnya Jumlah Kematian Ternak

Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak

Jumlah Ternak (Sapi,Kerbau dan Kambing) yang diobati

Kegiatan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas

Jumlah Ternak Unggas yang divaksin

Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat Hewan

Jumlah depo/kios/toko yang diawasi

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit

Jumlah pasar yang diawasi

Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

Volume penyuluhan

Penyuluhan, pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Jumlah peserta penyuluhan

Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak

Luasan areal hijauan makanan ternak

Peningkatan bibit unggul ternak di Kabupaten Lumajang

Jumlah peserta penyuluhan peningkatan bibit ternak

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan

Jumlah RPH yang dipelihara Sarana dan Prasarananya

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskeswan/Rumah Potong Hewan

Jumlah RPH yang direhab

Kegiatan Optimalisasi Inseminasi Buatan Jumlah Ternak yang di IB


Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Jumlah ternak yang ikut kontes

Jumlah siswa SD yang mendapat tambahan gizi susu kambing

Jumlah Video Promosi

Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Volume penyuluhan

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang terlayani

Kegiatan Pelayanan dan administrasi perkantoran

Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan dan barang daerah

Jumlah petugas kebersihan

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Jenis bahan logistik kantor yang disediakan

Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan

Jumlah aktivitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah aktivitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Jumlah petugas keamanan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan

Kegiatan Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan

Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan

Jumlah Meubelair yang diadakan

Jumlah gedung kantor yang direhab

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase dokumen pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan yang tepat waktu

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang disusun

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan & prognosis yang disusun

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah laporan kepuasan masyarakat yang disusun


Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun


BAB VI. PENUTUP

Dengan tersusunnya Review Rencana Strategi (Renstra) pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang

Tahun 2015-2019 akan menjadi acuan di dalam penyusunan program

dan kegiatan tahunan maupun Lima Tahunan untuk memacu

pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani serta peningkatan perekonomian daerah. Renstra

ini akan menjadi acuan dalam rangka sinergitas program/kegiatan

dengan kecamatan dan stakeholder.

Keberhasilan Renstra SKPD Dinas Pertanian Tahun 2015-2019

ini dibutuhkan/diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi Pemerintah

Daerah lainnya, seperti : (i) Dinas Ketahanan Pangan, (ii) Dinas

Koperasi, (iii) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, (iv) Dinas Lingkungan

Hidup, (v) Dinas Perdagangan, (vi) Bagian Ekonomi Setda Pemerintah

Kabupaten Lumajang, serta (vii) Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu,

Dinas Pertanian juga membutuhkan dukungan partisipasi dari seluruh

stakeholders pelaku agribisnis.


LAMPIR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : 1 - 2

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT

MISI : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN, PEMBERDAYAAN UMKM

DAN JASA PARIWISATA SERTA USAHA PENDUKUNGNYA

1

Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Pertanian Dalam

PDRB

1 PDRB Sektor Pertanian 1

Meningkatnya Produksi

Tanaman Pangan,

Tanaman Hortikultura,

Tanaman Perkebunan

dan Peternakan

1 Jumlah Produksi Tanaman Pangan 1

Menyusun dan menetapkan

peraturan Daerah tentang

pengelolaan Lahan

Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

dengan memantapkan

implementasi Program Aksi-

Gerakan pemupukan

Organik dan Benih Unggul

Bersertifikat (SIGARPUN

BULAT);

1Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

2Jumlah Produksi Tanaman

Hortikultura :2

Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Pertanian dari

Hulu sampai Hilir 2

Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

1. Tanaman Buah 3

Meningkatkan keterampilan

dan pengetahuan sumber

daya manusia insan

pertanian tentang penguatan

kelembagaan dan teknologi

pertanian

3

Program Peningkatan

Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS

KEBIJAKAN PROGRAM

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

Lampiran 1 : 2 - 2

CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS

KEBIJAKAN PROGRAM

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

2. Tanaman Buah dan sayur

semusim4

Meningkatkan penerapan

Upaya Khusus Sapi Induk

Wajib Bunting (UPSUS

SIWAB) melalui optimalisasi

pelaksanaan gerakan

Pasukan Ungu (SUNGU)

dalam mendukung

Inseminasi Buatan (IB).

4

Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas,

dan Mutu Hasil Tanaman

Perkebunan

3Jumlah Produksi Tanaman

Perkebunan :5

Program Peningkatan

Kualitas Bahan Baku

1. Tanaman Tahunan 6

Program Peningkatan

Prasarana dan Sarana

Pertanian

2. Tanaman Semusim 7

Program Peningkatan

SDM dan Informasi

Pertanian

4 Jumlah Produksi Peternakan :

1. Daging

2. Telur

3. Susu

1 Populasi Ternak Besar

2 Populasi Ternak Kecil

3 Populasi Unggas

Meningkatnya Populasi

Ternak

2

Program Peningkatan

Produksi, Nilai Tambah

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

8

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PERTANIAN · Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL vi

Documents