PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan izin gangguan yang dalam pelayanan pemberian izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenKulonProgo-2012-8.pdfpemerintah kabupaten kulon progo peraturan daerah kabupaten kulon progo
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan
izin gangguan yang dalam pelayanan pemberian
izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam
bentuk pembayaran retribusi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin
Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi
Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
pelayanan perizinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Gangguan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu
Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
4
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungai kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
5
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi
yang tidak menyenangkan atau menganggu
kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau
kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara
terus menerus.
9. Indeks Lokasi adalah angka indeks kawasan yang
ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi
lingkungan.
10. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya
gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan
industri.
11. Indeks luas ruang tempat usaha adalah luas
bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap
lantai termasuk luas lahan yang dipergunakan untuk
melaksanakan usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Nilai Faktor adalah besaran angka gangguan atau
dampak yang ditimbulkan oleh faktor penyebab
munculnya gangguan atau dampak.
14. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas
pemberian jasa atau pemberian Izin Gangguan dari
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau
badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa izin gangguan dari
Pemerintah Daerah.
6
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
7
BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN
WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2
Setiap pelayanan pemberian izin Gangguan dipungut
Retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin
tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha secara terus
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat
usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan izin gangguan.
Pasal 5
Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau
Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
atas pemberian Izin Gangguan.
8
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan
perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha,
indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar
Retribusi Izin Gangguan.
(2) Indeks luas ruang tempat usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan
meter persegi dengan indeks antara 1 sampai dengan
50.
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan letak lokasi usaha yaitu :
a. kawasan industri;
b. kawasan perdagangan;
c. kawasan pariwisata;
d. kawasan perumahan pemukiman; dan
e. kawasan pertambangan.
(4) Penentuan indeks lokasi berdasarkan letak lokasi
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
hanya dipergunakan bagi usaha yang khusus
bergerak di bidang pertambangan.
(5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor
yaitu :
a. jumlah/penggunaan tenaga kerja;
b. penggunaan mesin;
9
c. karakteristik limbah/polutan;
d. jenis usaha kegiatan/gangguan sosial;
e. akses jalan yang digunakan; dan
f. resiko usaha dan/atau kegiatan yang mungkin
timbul.
BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penerbitan dokumen Izin Gangguan;
b. pengawasan di lapangan;
c. penegakan hukum;
d. penatausahaan; dan
e. dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan
perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha,
indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar
Retribusi Izin Gangguan.
10
(2) Besarnya masing-masing indeks sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif dasar Retribusi Izin Gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
BAB VII
MASA RETRIBUSI
Pasal 10
(1) Masa retribusi selama jangka waktu dilakukannya
daftar ulang izin.
(2) Daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Pada saat daftar ulang bagi Wajib Retribusi dikenakan
tarif retribusi.
BAB VIII
PENINJAUAN TARIF
Pasal 11
(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3