PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121131-954669.pdf · pemerintah kabupaten klungkung k l u n g k u n g 2017 peraturan bupati klungkung nomor 14

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

K L U N G K U N G

2017

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 14 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);


2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung

2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai dasar perumusan Renja OPD Tahun 2018 dan menjadi pedoman, penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3 Naskah dan Tabel RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 31Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, I GEDE PUTU WINASTRA BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 I-1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Untuk terwujudnya penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka perencanaan pembangunan disusun dengan menyinergikan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam tiga kelompok yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan, 3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian halnya dengan pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya baik jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun tahunan (1 tahun). Dokumen rencana pembangunan daerah tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun RKPD setiap tahunnya dan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2018 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi dan


RKPD Provinsi Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

RKPD Kabupaten Klungkung dibuat berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA,” Visi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Klungkung dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan didukung oleh heterogenitas tinggi dan adat budaya bernilai luhur. Melalui optimalisasi potensi diharapkan dapat mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta pengurangan gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya melalui kesamaan arah gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Strategi umum pembangunan Kabupaten Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD. RKPD tahun 2018 menetapkan prioritas pelaksanaan Program Aksi Gema Santi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam percepatan pencapaian target RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten


Klungkung Tahun 2018 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2018.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2018 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. Dengan demikian RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yng wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan permberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

d. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.

1.4. Sistematika

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan


Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan

mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN


1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018;

2. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;

3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan

4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi hasil pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 II-1

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43” Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah yaitu : di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, yaitu dengan luas wilayah 31.500 Ha (315 km2) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Sepertiga luas wilayah Kabupaten Klungkung terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida. Adapun wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klungkung

2.1.1. Aspek Geografi

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500 m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut:


Tabel 2.1. Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter) Luas Wilayah

km2 Persentase (%)

0 - 7 8,33 2,64

7 - 25 23,61 7,5

25 - 50 21,27 6,75

50 - 100 33,06 10,5

100 - 500 227,48 72,22

>500 1,25 0,40

Jumlah 315 100 Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2016 (Klungkung Dalam Angka 2016)

Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 77,7 km dan sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang 67,20 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 10,5 km seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2015

Wilayah Panjang (km)

Di Klungkung Daratan 10,5

Di Kepulauan Nusa Penida 67,2

Jumlah 77,7

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (Klungkung Dalam Angka 2016)

Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha, sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5 Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2015 (Ha)

No. Penggunaan Lahan Kecamatan Jum

lah Nusa Penida

Banja rangkan

Klungkung Dawan

I. Lahan Pertanian 14.366 3.932 1.637 3.240 23.1751.1 Lahan Sawah - 2.200 1.227 616 3.843a. Irigasi - 2.000 1.227 616 3.843b. Tadah Hujan - - - - -c. Rawa Pasang Surut - - - - -d. Rawa Lebak - - - - -

1.2 Lahan Pertanian Bukan Sawah

14.366 1.932 410 2.624 19.332

a. Tegal/Kebun 1.825 1.290 385 640 4.140b. Ladang/Huma - - - - -c. Perkebunan 4.035 638 25 1.327 6.025d. Ditanami Pohon/Hutan

Rakyat 8.506 - - 657 9.163

e. Padang Pengembalaan/Padang Rumput

- - - - -

f. Sementara Tidak Diusahakan - - - - -g. Lain-lain - 4 - - 4

2 Lahan Bukan Pertanian 5.918 641 1.268 498 8.325Jumlah 20.284 4.573 2.905 3.738 31.500


Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai 97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang 14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21 km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas 113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal (kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dari luas Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit, diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada.


Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari 113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Banjarangkan : 45,73 Km2 atau 14,52%

Kecamatan Klungkung : 29,05 Km2 atau 9,22%

Kecamatan Dawan : 37,38 Km2 atau 11,87%

Kecamatan Nusa Penida : 202,84 Km2 atau 64,39%

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2016 berjumlah 176.700 jiwa.

Penyebaran penduduk sebagian besar berada pada dataran yang terletak di Pulau Bali sebesar 80,52 persen (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Klungkung), sedangkan sisanya berada di Kecamatan Nusa Penida (Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di masing masing kecamatan yaitu masing-masing Kecamatan Nusa Penida 45.470 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 38.920 jiwa, Kecamatan Klungkung 57.880 jiwa dan Kecamatan Dawan 34.430 jiwa. Dilihat dari kepadatan penduduknya Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.975 jiwa/km2. Hal ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat kota dari Kabupaten Klungkung. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Nusa Penida dengan nilai 224 jiwa/km2.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kab. Klungkung per Kecamatan

Kecamatan Jumlah

Banjarangkan 38.920

Dawan 34.430

Klungkung 57.880

Nusa Penida 45.470

2016* 176.700

2015 175.700

2014 174.800

2013 173.900

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2016 *proyeksi 2016


Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 adalah sebesar 0,57%, dengan pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Klungkung sebesar 0,91% sedangkan yang terkecil berada pada Kecamatan Nusa Penida yaitu sebesar 0,02%.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk per Kecamatan

Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumbuhan

2015 2016 (Growth)

Nusa Penida 45.460 45.470 0,02

Banjarangkan 38.650 38.920 0,70

Klungkung 57.360 57.880 0,91

Dawan 34.230 34.430 0,58

Jumlah 175.700 176.700 0,57

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2016 *proyeksi 2016

Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2015 sex rasio Kabupaten Klungkung sebesar 97,86. Jika dilihat sex rasio per kecamatan, sex rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Dawan dengan sex rasio sebesar 96,61. Untuk komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur Laki‐Laki Perempuan Jumlah

0‐3 5.123 4.688 9.811

4‐6 5.389 4.938 10.327

7‐12 11.131 10.354 21.485

13‐15 5.802 5.423 11.225

16‐18 5.616 5.273 10.889

19‐24 10.463 9.781 20.244

25‐29 7.740 7.791 15.531

30‐34 8.877 8.954 17.831

35‐39 9.173 9.213 18.386

40‐44 9.346 9.422 18.768

45‐49 8.177 8.265 16.442

50‐54 6.966 7.150 14.116

55‐59 5.388 6.057 11.445

60‐64 4.389 4.819 9.208

>64 11.171 13.851 25.022

Jumlah 114.751 115.979 230.730

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung, 2016


2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mencapai 6.412 miliar (atas dasar harga berlaku), meningkat 736 miliar dari tahun sebelumnya. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di tahun 2015 nampaknya sektor pertanian masih mendominasi dengan nilai sebesar 23,59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungung masih bercorak agraris.

Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan nilai sebesar 13,37 persen. Sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di kabupaten ini khususnya wilayah Kecamatan Nusa Penida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2015 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami perlambatan ke angka 5,98 persen.

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Menurut Lapangan Usaha,2013-2015 Lapangan Usaha 2013 2014* 2015**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,94 4,84 5,51

B Pertambangan dan Penggalian 7,21 ‐0,96 (7,53)

C Industri Pengolahan 8,67 8,64 6,63

D Pengadaan Listrik dan Gas 7,99 2,00 1,34

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,37 6,48 0,17

F Konstruksi 5,79 1,00 6,14

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,87 6,50 6,58

H Transportasi dan Pergudangan 7,13 9,19 5,43

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,51 5,23 5,64

J Informasi dan Komunikasi 5,59 6,32 6,86

K Jasa Keuangan dan Asuransi 13,34 8,86 8,98

L Real Estate 6,78 8,14 6,28

M,N Jasa Perusahaan 9,04 6,84 7,15

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

‐0,25 10,07 9,66

P Jasa Pendidikan 13,58 9,95 11,50

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,61 11,73 11,63

R,S,T,U

Jasa Lainnya 3,97 7,04 7,56

Laju Pertumbuhan PDRB 6,05 5,98 6,10

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2016

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bahan makanan tertnggi berada pada kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 28,77 persen. Selanjutnya persentase pengeluaran terbesar setelah kelompok makanan dan minuman jadi yaitu kelompok padi-padian dengan persentase sebesar 20,90 persen. Pengeluaran terbesar ketga dan kempat yaitu konsumsi rokok dan sayur-sayuran dengan nilai persentase masing-masing sebesar 8,20 persen dan 8,02 persen. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa pengeluaran rokok masih menduduki peringkat tiga besar pengeluaran kelompok makanan bahkan masih di atas pengeluaran untuk sayur-sayuran.

Pada kelompok bukan makanan, pengeluaran pada kelompok barang tahan lama merupakan kelompok tertinggi pengeluaran penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 yaitu sebesar 18,14 persen. Disusul oleh kelompok sewa, kontrak, dan perkiraan sewa rumah dengan jumlah konsumsi sebesar 17,13 persen.

Bila dilihat konsumsi dari kelompok pendapatan penduduk dapat dilihat bahwa konsumsi per kapita kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sebesar 41,44 persen. Konsumsi per kapita kelompok penduduk 40 persen berpendapatan menengah dan 40 persen berpendapatan rendah masing-masing sebesar 35,26 persen dan 23,30 persen. Ini artinya masih terjadi ketimpangan antara ketiga kelompok penduduk ini.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Klungkung dapat digunakan gini ratio. Adapun perkembangan gini ratio di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabeldi bawah ini.

Tabel 2.8. Gini Ratio Kabupaten Klungkung 2011-2015

Tahun Gini Ratio

2011 0,3777 2012 0,3473 2013 0,3599 2014 0,3543 2015 0,3695 Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2016

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.


Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2016

Gambar 2.2. Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2015

Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten Klungkung sebesar 84,15 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 sebesar 86,32.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Klungkung usia 25 tahun keatas adalah sebesar 6,98 tahun pada tahun 2015 meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


Gambar 2.1. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung tahun 2012-2015

Angka partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2015 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam gambar dibawah.

84,15

84,47

86,04

86,32

2012 2013 2014 2015

6,81

6,886,9

6,98

6,7

6,75

6,8

6,85

6,9

6,95

7

2012 2013 2014 2015



Gambar 2.3. Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan dan

Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2015

Ijasah Tertinggi 2015

L P L&P

Tidak/Belum Pernah Sekolah 9,27 23,78 16,69

Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat

12,90 12,54 12,72

Tamat SD/Sederajat 19,11 22,09 20,63

Tamat SMP/Sederajat 17,25 16,39 16,81

Tamat SMA/Sederajat 32,30 18,95 25,48

Tamat PT 9,16 6,24 7,67


94,54

80,68

89,97

16,64

99

93,63

73,88

11,3

0 20 40 60 80 100 120

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

Perguruan Tinggi

Perempuan Laki‐Laki


AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKBHB)/1000 LH, Juni 2016

Kecamatan Angka Kematian

Bayi (AKB)

AKHB

(1000‐AKB)

Banjarangkan 6,15 994

Dawan 6,62 993

Klungkung 4,35 996

Nusa Penida 20,72 979

Juni 2016 9,51 990

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2016

Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh Kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah kasus BBLR di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah/BBLR Per Kecamatan, Juni 2016

Kecamatan Bayi Lahir Hidup

BBLR %

Banjarangkan 325 12 3,69

Dawan 302 16 5,30

Klungkung 459 13 2,83

Nusa Penida 386 26 6,74

Juni 2016 1.472 67 4,55


Capaian prevelansi BBLR sangat berkaitan dengan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Adapun cakupan penanganan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 2.12. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani (%), Juni 2016

Kecamatan Perkiraan Penanganan %

Banjarangkan 96 27 28,13

Dawan 93 26 27,96

Klungkung 142 25 17,61

Nusa Penida 108 44 40,74

Juni 2016 439 122 27,79


Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian balita. Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung sampai dengan bulan Juni tahun 2016 sudah di bawah target SPM. Adapun perkembangan angka kematian balita di Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.13. Angka Kematian Balita (AKABA) / 1.000 Balita, Juni 2016

Kecamatan Jumlah Balita Kematian Balita

AKABA/1.000 Balita

Banjarangkan 2.530 2 0,79

Dawan 2.684 4 1,49

Klungkung 3.915 3 0,76

Nusa Penida 3.174 8 2,52

Juni 2016 12.303 17 1,38


Sedangkan untuk kondisi gizi balita di Kabupaten Klungkung sampai dengan bulan Juni tahun 2016 per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14. Jumlah dan Persentase Balita Gizi Kurang (Jiwa), Juni 2016

Kecamatan Balita Balita Gizi Kurang

%

Banjarangkan 2.530 55 2,17

Dawan 2.684 51 1,90

Klungkung 3.915 66 1,68

Nusa Penida 3.174 71 2,23

Juni 2016 12.303 243 1,97



Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkungdari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin, 2013‐2015

Tahun 2013 2014 2015

Garis Kemiskinan (Rp) 246.615 253.717 264.866

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 12.200 12.300 12.110

Persentase Penduduk Miskin (%) 7,01 7,01 6,91

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%) 92,99 92,99 93,09

Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,79 1,32 1,00

Indeks Keparahan Kemiskinan 0,14 0,36 0,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, 2016

Ratio penduduk yang bekerja di Kabupaten Klungung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.16.

Rasio Penduduk Yang Bekerja, 2013‐2015

Uraian Laki‐Laki Perempuan Jumlah

Penduduk Yang Bekerja 54.587 49.543 104.130

Angkatan Kerja 55.209 50.392 105.601

Jumlah Tahun 2015 0,9887 0,9832 0,9861

2014 0,9799 0,9199 0,9806

2013 0,9741 0,9846 0,9792

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, 2016

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Klungkung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17. Jumlah Grup Kesenian di Kab. Klungkung, 2014‐Juni 2016

Kecamatan Jumlah Jumlah

Penduduk Grup Kesenian

/10.000 Penduduk

Banjarangkan 45 45.470 9,90

Dawan 38 38.920 9,76

Klungkung 55 57.880 9,50

Nusa Penida 17 34.430 4,94

Juni 2016 155 176.700 8,77

2015 124 175.700 7,06

2014 140 174.800 8,01

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, 2016


Jumlah organisasi olahraga di di Kabupaten Klungkung sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Organisasi Olahraga Menurut Kecamatan, Juni 2016

Kecamatan Organisasi Olahraga

Aktif Tidak Aktif Jumlah

Banjarangkan 5 ‐ 5

Dawan 7 ‐ 7

Klungkung 28 ‐ 28

Nusa Penida 4 ‐ 4

Juni 2016 44 ‐ 44

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2016

Jumlah sarana olahraga menurut Kecamatan sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2016

Gambar 2.4. Sarana olahraga menurut Kecamatan, Juni 2016

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten klungkung dapat digambarkan melalui keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui aspek pelayanan umum sebagai berikut : 2.1.4.1. Fokus Pelayanan Dasar

Angka partisipasi sekolah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

1 02 1

3 42

4

33

9

14

63

30 31

19

35

14

19

13

22 3

9

2

0

10

20

30

40

50

60

70

Banjarangkan Dawan Klungkung Nusa Penida

Gedung Olahraga Lap. Sepak Bola Lap. Voli Lap. Tenis Lap. Bulu Tangkis Lap. Lainnya



Gambar 2.5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kelompok Umur Tahun 2015

Capaian angka partisipasi kasar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah ini.


Gambar 2.6. Angka partisipasi kasar penduduk tahun 2011-2015

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Klungkung dilihat dari Rasio Puskesmas, Pustu, Pusling, Poliklinik.10.000 penduduk dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

99 100 100 100 99,797 94 97 100 97,5

7571

83

94 94,3

8 11 14 17 17,3

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

7‐12 thn 13‐15 thn 16‐18 thn 19‐24 thn

103,29107,87 105,42 107,57 105,96

88,64

75,1680,89

90,9194,29

103,49 101,51

121,78115,67

101,91

13,85 13,98 10,8 11,81

20,26

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015

7‐12 thn 13‐15 thn 16‐18 thn 19‐ 24 thn


Tabel 2.19.

Rasio Puskesmas, Pustu, Pusling, Poliklinik /10.000 Penduduk, 2013‐Juni 2016

Kecamatan

Jumlah Puskemas,

Pustu, Polindes Poliklinik

Jumlah Penduduk

Rasio Puskesmas, Pustu,Polindes,Poliklinik

/10.000 Penduduk

Banjarangkan 29 38.920 7,45

Dawan 25 34.430 7,26

Klungkung 40 57.880 6,91

Nusa Penida 34 45.470 7,48

Juni 2016 128 176.700 7,24

2015 127 175.700 7,22

2014 128 174.800 7,32

2013 126 173.900 7,24


Sedangkan untu rasio rumah sakit/10.000 penduduk dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dai tabel di bawah ini.

Tabel 2.20. Rasio Rumah Sakit/10.000 Penduduk, 2013‐Juni 2016

Jenis Rumah Sakit Jumlah

Rumah Sakit Umum Daerah 1

Rumah Sakit Umum 1

Rumah Sakit Khusus 1

Jumlah Rumah Sakit 3

Rasio Rumah Sakit/10.000 Penduduk Juni 2016 0,16

2015 0,17

2014 0,17

2013 0,17


Rasio Dokter per jumlah 100.000 penduduk dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.7. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk, 2013-Juni2016

Rasio Dokter Per Jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Panjang jalan yang merupakan jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik menurut Kecamatan dasajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.20. Panjang Jalan dalam kondisi baik Menurut Kecamatan (Km), 2015

Kecamatan Panjang Jalan

Kondisi Baik

% Baik

Banjarangkan 80,57 54,09 67,13

Dawan 65,71 54,31 82,65

Klungkung 78,52 48,22 61,41

Nusa Penida 229,01 46,90 20,48

Total 453,81 203,52 44,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan kondisi belum baik paling banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida, hal tersebut menjadi pertimbangan dalam perencanaan.

Panjang jembatan dan jembatan dalam kondisi baik menurut Kecamatan pada tahun 2015 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

30,48 29,7533,58 33,38

13,8 14,87

27,32 27,16

10,9214,3 12,52 12,45

55,258,92

73,42 73

40 40 40 40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 Juni 2016

Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Rasio Dokter Ideal


Tabel 2.21.

Panjang Jembatan dan Jembatan dalam kondisi baik Menurut Kecamatan (m), 2015

Kecamatan Panjang Jembatan

Kondisi Baik

% Baik

Banjarangkan 343 343 100

Dawan 139 139 100

Klungkung 225,5 225,5 100

Nusa Penida 78 78 100

Total 785,50 785,50 100


Untuk panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Klungkung dalam kondisi baik dapat dlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22.

Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik Menurut Kecamatan (Km), 2015

Kecamatan Panjang Saluran Irigasi

Kondisi Baik

% Baik

Banjarangkan 73,284 33,153 45,24

Dawan ‐ ‐

Klungkung 15,437 6,975 45,18

Nusa Penida ‐ ‐ ‐

Total 88,721 40,128 45,23


Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Klungkung sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Rasio Jaringan Irigasi,2015

Kecamatan Panjang Irigasi (Km)

Luas Lahan Budidaya Pertanian

(Ha)

Rasio Jaringan Irigasi

Banjarangkan 73,284 3.932 0,018

Dawan ‐ 3.240 ‐

Klungkung 15,437 1.637 0,009

Nusa Penida ‐ 14.366 ‐

Total 88,721 23.175 0,003



Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk Kabupaten Klungkung sampai dengan Juni 2016 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Rasio Tempat Ibadah Per 1000 penduduk Kabupaten Klungkung , Juni 2016

Uraian Juni 2016

Masjid 6

Gereja Kristen 6

Gereja Katolik 1

Pura/Kuil/Sanggah 1.409

Vihara/Cetya/Klenteng 19

Langgar/Mushalla 10

Jumlah Tempat Ibadah 1.451

Jumlah Penduduk 176.700

Rasio Tempat Ibadah/1000 Penduduk

8,212

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Klungkung,2016

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Klungkung tahun 201 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu

dan Jenis Kelamin di Kab. Klungkung, 2015

Kegiatan Utama Laki‐Laki Perempuan Jumlah

Angkatan Kerja 55.209 50.392 105.601

Bekerja 54.587 49.543 104.130

Pengangguran Terbuka 622 849 1.471

Bukan Angkatan Kerja 9.953 18.135 28.088

Sekolah 5.457 4.019 9.476

Mengurus Rumah Tangga 2.338 11.428 13.766

Lainnya 2.158 2.688 4.846

Jumlah 65.162 68.527 133.689

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

84,73 73,54 78,99

Tingkat Pengangguran 1,13 1,68 1,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, 2016

Rasio Akseptor KB atau sering juga disebut Cakupan Peserta KB Aktif adalah besaran jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat/obat kontrasepsi dibandingkan dengan


jumlah total Pasangan Usia Subur. Rasio akseptor KB dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di kabupaten Klungkung disajikan dalam gambar di bawah ini.

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, Pemdes, 2016

Gambar 2.8. Rasio akseptor KB, 2013-Juni 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan EkonomiDaerah

A. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap – tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata – rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat kemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun. Berikut ini disajikan tabel tentang nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku dan konstan Kabupaten Klungkung.

Tabel 2.26. Nilai PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2015

No. Tahun PDRB - Harga

Berlaku (Jutaan Rp.)

PDRB - Harga

Konstan (Jutaan Rp.)

Jumlah Penduduk

Pertengahan Tahun

PDRB per Kapita Harga

Berlaku (Rp.)


Konstan (Rp.)

1 2011 3.022.786,71 1.383.890,23 174.073 17.365.052,08 7.950.056,75

2 2012 3.347.198,61 1.467.352,42 175.053 19.121.058,25 8.382.332,33

3 2013 4.899.877,40 4.280.452,80 173.900 28.180.000,00 24.610.000,00

0,87

0,86

0,87

0,9

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

2013 2014 2015 2016


No. Tahun PDRB - Harga

Berlaku (Jutaan Rp.)

PDRB - Harga

Konstan (Jutaan Rp.)

Jumlah Penduduk

Pertengahan Tahun


Berlaku (Rp.)


Konstan (Rp.)

4 2014 5.676.419,30 4.536.261,30 174.800 32.470.000,00 25.950.000,00

5 2015 6.412.462,20 4.813.029,50 175.700 36.500.000,00 27.390.000,00 Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (PDRB Kabupaten Klungkung 2016)

Nilai PDRB per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB per kapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai lebih. Peningkatan PDRB per kapita ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur secara kasar tingkat kemajuan ekonomi dan nilai tambah secara rata – rata tiap – tiap penduduk Klungkung dalam melakukan kegiatan ekonomi. B. Pengeluaran Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kese-jahteraan penduduk adalah rata - rata pengeluaran per kapita. Rata - rata pengeluaran per kapita adalah rata - rata pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap orang atau penduduk. Kemampuan daya beli dan ketahanan ekonomi setiap penduduk dapat dilihat dari pengeluaran per kapita.

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (PDRB Kabupaten Klungkung 2016) Gambar 2.9. Grafik Rata-rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Klungkung Per Kapita

Tahun 2013-2015 (Rp/bulan)

Pada tahun 2015 rata - rata pengeluaran penduduk Klungkung sebesar Rp 892.583,-

meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp 875.085,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan harga komoditi baik makanan dan non makanan atau kenaikan konsumsi barang dan jasa. Jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran, persentase pengeluaran makanan menurun dari 52,38% pada tahun 2014 menjadi 50,76% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman terutama makanan jadi


dan beras. Namun pengeluaran non makanan meningkat pada tahun 2015 dari 47,62% pada tahun 2014 menjadi 49,24% pada tahun 2015.

Pada pengeluaran makanan, persentase terbesar adalah pengeluaran makanan pokok dan makanan jadi masing - masing sebesar 20% dan 30%. Pada non makanan, persentase terbesar terdapat pada pengeluaran sewa rumah dan biaya kesehatan dengan masing - masing sebesar 19% dan 14%.

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (PDRB Kabupaten Klungkung 2016)

Gambar 2.10. Grafik Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Kabupaten

Klungkung Tahun 2014-2015 (dalam %)

C. Produktivitas Daerah

Produktivitas merupakan perbandingan jumlah output dibagi dengan input. Produktivitas daerah mencerminkan sumber daya manusia (angkatan kerja) untuk menghasilkan sejumlah produk. Semakin tinggi jumlah produk yang dihasilkan oleh sumber daya tertentu berarti semakin tinggi tingkat produktivitas. Produktivitas suatu daerah dapat dihitung berdasarkan indikator pendapatan daerah (PDRB) yang mampu dihasilkan oleh sejumlah angkatan kerja yang berkeja pada sektor tersebut. Produktivitas daerah adalah output yang dihasilkan dari sembilan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor tersebut.

Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 104.130 orang yang bekerja, 32,34% bekerja di sektor pertanian (atau 33.680 orang); 28,05% bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan (atau 29.211 Orang); 9,98% di sektor industri pengolahan (atau 10.387 Orang); 19,13% di sektor jasa (atau 19.916 Orang). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku sektor pertanian tahun 2015 mencapai 1.512.946,30 (juta rupiah);Penyediaan Akomodasi Makan Minum 857.073,70 (juta rupiah); sektor industri pengolahan 597.206,00 (juta rupiah); sector konstruksi 555.023,30 (juta rupiah); sector informasi dan komunikasi 538.448,60; sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 515.121,10 (juta rupiah. Berdasarkan data di atas dapat


dihitung produktivitas masing masing lapangan usaha tahun 2015 seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.27.

Produktivitas Daerah Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2015

No Lapangan Usaha PDRB ADHB (juta rupiah)

Tenaga Kerja

(Orang)

Produktivitas Daerah

1 Pertanian 1.512.946,30 33.680 44.921,21 2 Penyediaan Akomodasi Makan Minum 857.073,70 14.606 58.679,56 3 Industri Pengolahan 597.206,00 10.387 57.495,52 4 Konstruksi 555.023,30 6.256 88.718,55 5 Informasi dan Komunikasi 538.448,60 1.721 312.869,61 6 Perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor 515.121,30 14.605 35.270,20

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (Klungkung Dalam Angka 2016)(Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produktivitas sektor Informasi dan Komunikasi paling tinggi, disusul sektor konstruksi di urutan kedua, dan sektor Industri Pengolahan di urutan ketiga. D. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkatkemampuan/daya beli petani di daerah pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar (term oftrade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Dalam konteks ini, indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk semua barang/jasa yang diproduksi petani, terdiri dari indeks harga tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buah buahan),tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk semua barang/jasa yang dikonsumsi petani, baik untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian dan aneka barang/jasa) maupun untuk keperluan biaya produksi dan penambahan barang modal.Ada 3 (tiga) kondisi yang ditunjukkan dari besarnya NTP, yakni : 1) NTP > 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentusecara rata-

rata lebih baik (petani mengalami surplus) dibanding tahun dasar. 2) NTP = 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-

rata tidak untung dan tidak rugi (petani mengalami impas). 3) NTP < 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-

rata kurang menguntungkan (petani mengalami defisit) dibanding tahun dasar. Nilai NTP tahun 2015 tercatat masih berada di atas level 100. Hal ini mencerminkan

bahwa daya tukar/peluang petani untuk menjadi sejahtera masih lebih baik dibanding tahun dasar akibat harga produk yang dihasilkan masih lebih tinggi dibanding harga barang kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun biaya produksinya. Perkembangan NTP per bulan


juga relatif stabil, nilai indeks diatas 100 dengan indeks rata-rata 106,52. NTP tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan Juli, Mei, November dan Desember yaitu sebesar 107,09 persen, 107,19 persen, 107,79 persen dan 108,00 persen. Pada bulan-bulan tersebut permintaan terhadap komoditi pertanian khususnya tanaman pangan cenderung meningkat karena dipengaruhi oleh adanya hari raya keagamaan dan peringatan tahun baru sehingga meningkatkan harga jual komoditas pertanian yang dapat meningkatkan penerimaan petani. Perkembangan NTP tahun 2015 menurut BPS Pusat, periode bulan April 2015 tercatat untuk Provinsi Bali mencapai 105,62 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 97,50

Tabel 2.28.

Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015

Uraian

Jan Feb Mar Apr

IT IB NTP IT IB NTP IT IB NTP IT IB NTP

Bali 114.13 108.69 105.00 115.08 109.32 105.27 115.84 109.70 105.59 115.65 109.49 105.62

Nasional 104.46 106.79 97.82 104.68 107.10 97.73 104.69 107.45 97.43 104.88 107.57 97.50

Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), Nilai Tukar Petani (NTP) menurut Provinsi (2007=100)

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

A. Sarana transportasi

Jalan merupakan sarana infrastruktur wilayah yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang antar daerah. Panjang jalan menurut status jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung tahun 2015 mencapai 492,920 km, dengan permukaan aspal sepanjang 461,210 km, tidak diaspal sepanjang 31,710 km.. Pada tahun 2015 di Kabupaten Klungkung masih terdapat jalan rusak berat sepanjang 88,647 km.

Tabel 2.29.

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten KlungkungTahun 2013 - 2015

Kondisi Jalan Tahun

2013 2014 2015 a. Baik (km) 302.998 299.863 224,762 b. Sedang (km) 88.475 90.437 116,082 c. Rusak (km) 42.075 41.130 63,429 d. Rusak Berat (km) 59.372 61.490 88,647 Jumlah (km) 492,920 492,920 492.920

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016(Klungkung Dalam Angka 2016) Panjang jalan menurut fungsinya tahun 2015 terdiri dari jalan negara sepanjang 17,40 km, jalan provinsi sepanjang 18,19 km, jalan kabupaten 492,92 km dan jalan desa 303,69 km. Sejak tahun 2009 tidak terdapat perubahan panjang jalan baik menurut status jalan, dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengembangan sarana jalan di


Kabupaten Klungkung (BPS. Kab. Klungkung 2016).Sarana untuk menunjang kebutuhan mobilitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase kendaraan pada tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.30. Statistik Transportasi Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2015

Uraian 2013 2014 2015 Panjang Jalan (km) Jalan Nasional 17,40 17.40 17.40 Jalan Provinsi 18,19 18.19 18.19 Jalan Kab/ kota 492,92 492.92 492.92 Jalan Desa 303,69 303,69 303,69 Jumlah Kendaraan Mobil Penumpang 3.681 672 96.782 Mobil barang 26.850 5.004 5.535 Mobil Bus / Mikrobus 662 112 4.763


B. Perbankan

Perbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Klungkung. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Investasi atau penanaman modal merupakan pembelian atau produksi barang modal yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Berdasarkan data BPS. Kabupaten Klungkung 2016 (BPS. Kab. Klungkung 2016), peningkatan transaksi perbankan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada jumlah penabung dan jumlah simpanan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarapura Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31. Penabung dan Jumlah Simpanan di BRI Cabang Semarapura

Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2015 Rincian 2013 2014 2015

Deposito Nasabah 1.223 1.345 1.562 Besarnya 77.518 108.792 136.744 Giro Nasabah 185 620 709 Besarnya 17.647 15.729 41.623 Tabungan Nasabah 36.416 47.146 51.237 Besarnya 258.980 292.843 303.968



C. Koperasi dan LPD

Koperasi adalah soko guru perekonomian masyarakat dan jenis koperasi dapat dibedakan antara lain Koperasi Sekunder/Pusat dan Koperasi Primer.Pada tahun 2015 jumlah koperasi Primer mencapai 465 buah dengan anggota 46.194 orang.

Tabel 2.32. Koperasi dan Jumlah Anggota Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2015

No Jenis Koperasi 2011 2012 2013 2014 2015 1 Koperasi Sekunder/Pusat a. Banyaknya (unit) 1 1 1 1 1 b. Anggota (Orang) 21 19 19 19 19 2 Koperasi Primer a. Banyaknya (unit) 119 124 125 129 465 b. Anggota (Orang) 40.308 42.313 43.320 45.143 46.194

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 (Klungkung Dalam Angka 2016). LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro di tingkat desa adat, tahun 2015 berjumlah 117 buah yang tersebar di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 45 buah, Kecamatan Banjarangkan 30 buah, Kecamatan Klungkung sebanyak 22 buah dan Kecamatan Dawan sebanyak 20 buah. (BPS Kab. Klungkung 2016, Klungkung Dalam Angka 2016).

D. Hotel

Sebagai destinasi wisata, fasilitas akomodasi tentu sangat diperlukan guna mendukung pariwisata. Pada tahun 2015 Kabupaten Klungkung memiliki sebanyak 55 hotel, yang terdiri dari 4 hotel berbintang dan 97 hotel non berbintang. Tingkat Penghunian kamar (TPK) hotel bintang dan non bintang secara umum sebesar 43,24%. Nilai total TPK yang masih rendah ini kemungkinan disebabkan oleh jarak antara Denpasar dan Klungkung yang cukup dekat, sehingga tamu lebih cendrung menginap di hotel yang ada di Denpasar (BPS. Kab. Klungkung 2016, Klungkung Dalam Angka 2016).

Tabel 2.33. Statistik Hotel Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2015

Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Akomodasi Hotel Berbintang 5 5 5 Hotel non Berbintang 91 100 97 Total 104 105 101 Jumlah Kamar Hotel Berbintang 85 92 66 Hotel non Berbintang 748 785 926 Total 833 877 992 Tingkat Penghunian Kamar Total TPK Bintang dan Non Bintang (%)

32,22 35,54 43,24



2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Penanaman modal

Penanaman modal di Kabupaten Klungkung didominasi oleh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 74% dan sisanya 26% adalah PMA (Penanaman Modal Asing). Sektor pariwisata menjadi tujuan utama penanaman modal ini. Pembangunan hotel dan restoran di Lembongan sebagai destinasi wisata utama Klungkung menyerap investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sana. ( BPS. Kab. Klungkung 2016). Keamanan dan ketertiban merupakan syarat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur melalui penegakan Perda dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.

B. Tingkat Kriminal

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara yang datang langsung ke Bali terus meningkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Statistik dan indikator rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur rasa aman adalah angka kriminalitas total (crime total). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Berdasarkan catatan Polda Bali 2014-2015 jumlah tindak pidana di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang beragam. Secara umum polanya meningkat dari tahun 2014. Faktor utama tingginya kenaikan angka jumlah tindak pidana ini adalah disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, dan pengangguran.

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota maka pada periode 2014-2015, Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah tindak pidana yang dilaporkan adalah Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem. Sementara itu, enam kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah tindak pidana di Kabupaten Jembrana menunjukkan kondisi yang sama pada periode tahun 2014-2015. Pada tahun 2014 dan 2015, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi


masing-masing sebanyak 1.205 kasus yang masuk pada tahun 2015 dan 1.133 kasus yang diputus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Kabupaten Jembrana, Gianyar, dan Buleleng adalah kabupaten yang memiliki tingkat tindak pidana tinggi. Sementara itu, Kabupaten Bangli dan Klungkung pada tahun 2014 dan 2015 tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kasus pidana terendah. Jumlah kasus pidana yang terjadi pada Kabupaten Bangli dan Klungkung pada tahun 2015 masing-masing sebesar 72 dan 59 kasus. Angka ini memperkuat hasil dari beberapa penelitian bahwa jumlah kasus pidana sejalan dengan kuantitas penduduk. Kedua kabupaten tersebut tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif kecil (BPS. Prov. Bali 2016).

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 4.373 kasus, yang terdiri dari 54 kasus tindak pidana umum, 4 tindak pidana khusus (korupsi), dan 4.315 tindak pidana cepat (pelanggaran lalu-lintas). Sedangkan jumlah perkara yang diputus oleh pengadilan negeri Klungkung adalah sebanyak 6.401 perkara pidana dan 144 perkara perdata. Tertuduh yang diputus per jenis hukuman yang terbanyak adalah hukuman denda 6.245 dan hukuman penjara 69. Narapidana yang selesai menjalankan hukuman tahun 2015 sebanyak 79 orang. Pada bagian lain jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan ke Polres Klungkung sebanyak 233 perkara dan yang baru diselesaikan sebanyak 175 perkara (BPS Kab. Klungkung 2016).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Urusan Wajib

2.2.1.1. Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida dan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, dan Kearsipan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tercantum dalam RKPDP dengan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016 maka terdapat 14 program yang sama serta terdapat 59 kegiatan yang sama, dan 1 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.8. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

SKPD yang mengalami inkonsistensi kegiatan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, sedangkan SKPD pelaksana bidang urusan pendidikan lainnya telah konsisten. Adapun program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tidak sesuai antara RKPDP dengan APBDP Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

RKPDP

14 prog

APBDP

59 keg 1 keg


Tabel 2.34. Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan yang Tidak Konsisten pada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP

Kegiatan (SKPD)

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Disdikpora)

2.2.1.2. Urusan Kesehatan

Bidang urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten Klungkung, dan 4 Kecamatan. Pada tahun 2016, program kegiatan bidang urusan kesehatan melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDP yaitu 30 program dan 67 kegiatan yang sana dan terdapat 1 kegiatan pada APBDP yang tidak konsisten dengan RKPDP.

Gambar 2.9. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan dalam RKPDP dan

APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Tabel 2.35. Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP Kegiatan (SKPD)

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Dinkes)

2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program kegiatan RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 adalah sebanyak 10 program dan 40 kegiatan pada APBDP yang sama dengan RKPDP. 2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung. Program kegiatan bidang urusan perumahan rakyat telah konsisten jika dibandingkan antara yang tercantum dalam RKPDP dengan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Dengan jumlah 2 program dan 2 kegiatan. 2.2.1.5. Urusan Penataan Ruang

Bidang urusan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2016, program kegiatan bidang urusan penataan

RKPDP

30 prog

APBDP

67 keg 1 keg


ruang telah konsisten antara program/kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDP dengan yang ditetapkan dalam APBDP yaitu 3 program dan 4 kegiatan. 2 program dan 3 kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sisanya 1 program 1 kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Klungkung. 2.2.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Bidang urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD Bappeda dan Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung dan 3 kecamatan. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung tahun 2016 maka terdapat 11 program dan 32 kegiatan yang konsisten. 2.2.1.7. Urusan Perhubungan

Bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung tahun 2016 maka terdapat 6 program (seluruhnya) dan 25 kegiatan yang telah konsisten. 2.2.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup, 4 Kecamatan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung tahun 2016 maka terdapat 17 program 49 kegiatan yang konsisten dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak konsisten sepeerti dibawah ini :

Gambar 2.10. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Tabel 2.36. Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP

Kegiatan (SKPD) :

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DKP)

2.2.1.9. Urusan Pertanahan

Bidang urusan pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam APBDP Kabupaten Klungkung tahun 2016

RKPDP

17 prog

APBDP

49 keg 1 keg


maka terdapat 1 program dan 1 kegiatan bidang urusan pertanahan yang tidak direncanakan pada RKPDP tahun 2016. 2.2.1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program kegiatan bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka 3 program dan 20 kegiatan telah konsisten. 2.2.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program kegiatan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung dan seluruh Kecamatan. Berdasarkan perbandingan program kegiatan dalam RKPDP dengan APBDP Tahun Anggaran 2016, maka terdapat 8 program 20 kegiatan yang telah konsisten. 2.2.1.12. Urusan Keluarga Berencana

Program kegiatan bidang urusan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka hanya terdapat 5 program 7 kegiatan yang telah konsisten. 2.2.1.13. Urusan Sosial

Program kegiatan bidang urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka terdapat 12 program 28 kegiatan yang sama dan terdapat 1 kegiatan pada APBDP yang tidak direncanakan pada RKPDP.

Gambar 2.11. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial dalam RKPDP

dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP. Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

RKPDP

12 prog

APBDP

28 keg 1 keg 1 keg


Tabel 2.37. Kegiatan Bidang Urusan Sosial yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPDP


Kegiatan (SKPD) Kegiatan

1 Pengadaan Meubeleur (Dinsosnakertrans)

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair (Dinsosnakertrans)

2.2.1.14. Urusan Ketenagakerjaan

Program kegiatan bidang urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. 3 program dan 6 kegiatan bidang urusan ketenagakerjaan pada tahun 2016 telah konsisten antara perencanaan (RKPDP) dengan penganggaran (APBDP). 2.2.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program kegiatan bidang urusan koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka terdapat 5 (seluruh) program 21 kegiatan yang sama. 2.2.1.16. Urusan Penanaman Modal

Program kegiatan bidang urusan penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka terdapat 4 (seluruh) program 19 kegiatan yang sama.

2.2.1.17. Urusan Kebudayaan

Program kegiatan bidang urusan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 maka terdapat 7 program 20 kegiatan yang sama, sedangkan 1 kegiatan hanya tercantum dalam RKPDP Tahun 2016 dan 1 kegiatan hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016.

Gambar 2.12. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan dalam

RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

RKPDP

7 prog

APBDP

20 keg 1 keg

1 keg


Tabel 2.38. Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan yang Tidak Konsisten




1 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Disbudpar)

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Disbudpar)

2.2.1.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Adapun perbandingan program/kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2016 melaksanakan 9 program dan 15 kegiatan yang sudah konsisten dan 4 kegiatan yang tidak konsisten hanya tercantum di APBDP.

Gambar 2.13. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 4 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP. Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.39. Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP Kegiatan

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Disdikpora)

2. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah (Kec. Klungkung)

3. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah (Kec. Banjarangkan)

4. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah (Kec. Dawan)

2.2.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh SKPD Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 4 Kecamatan. Adapun

RKPDP

9 prog

APBDP

4 keg 15 keg


perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016 adalah 27 program dan 73 kegiatan yang telah konsisten sedangkan 1 kegiatan hanya terdapat pada RKPDP dan 2 kegiatan pada APBDP tidak konsisten dengan RKPDP.

Gambar 2.14. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP dan 2 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.40. Kegiatan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang Tidak Konsisten




1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Badan Kesbangpolinmas)

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur (Badan Kesbangpolinmas)

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Satpol PP)

2.2.1.10. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan, 4 Kecamatan, dan 6 Kelurahan, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Kabupaten Klungkung. Adapun deskripsi perbandingan program kegiatannya adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

RKPDP

27 prog

APBDP 73 keg 2 keg 1 keg


Gambar 2.15. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi daerah dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Rincian perbandingan program kegiatan per SKPD untuk bidang urusan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemdes. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah 1 program dan 3 kegiatan yang sudah konsisten dilaksanakan.

b. Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan

Perbandingan program kegiatan dalam RKPDP dengan APBDPP Tahun 2016 untuk bidang urusan otonomi daerah di Bagian Pemerintahan terdiri dari 7 program dan 27 kegiatan yang sudah konsisten dilaksanakan.

- Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Perbandingan program kegiatan dalam RKPDP dengan APBDP Tahun 2016 untuk bidang urusan otonomi daerah di Bagian Hukum, HAM dan Organisasi telah konsisten yaitu sejumlah 4 program dan 17 kegiatan yang sudah konsisten.

- Bagian Kesejahteraan Rakyat Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah 3 program dan 14 kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP telah konsisten dilaksanakan dalam APBDP.

- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Dari 3 program dan 10 kegiatan yang dirancang dalam RKPDP semua telah dilaksanakan pada APBDP 2016.

- Bagian Perekonomian Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Perekonomian tahun 2016 adalah 3 program dan 12 kegiatan yang sudah konsisten.

- Bagian Pembangunan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan adalah 4 program dan 14 kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP telah konsisten dilaksanakan dalam APBDP.

- Bagian Perlengkapan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan adalah 6 program dan 26 kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP telah konsisten dilaksanakan dalam APBDP.

- Bagian Umum.

RKPDP

96 prog

APBDP

427 keg 3 keg 1 keg


Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum adalah 3 program dan 13 kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP telah konsisten dilaksanakan dalam APBDP, tetapi terdapat 1 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPDP dilaksanakan pada APBDP tahun 2016.

Gambar 2.16. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah dalam RKPDP dan APBDP Bagian Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP. Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.41. Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah yang Tidak Konsisten pada Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP

Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) c. Sekretariat DPRD

Seluruh program (4 program) yang dirancang dalam RKPDP telah konsisten dengan program yang ditetapkan dalam APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Dan seluruh kegiatan yang direncanakan sebanyak 22 kegiatan dapat dilaksanakan dalam APBDP tahun 2016.

d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada DPPKA Kabupaten Klungkung adalah 4 program dan 29 kegiatan yang sudah konsisten dilaksanakan.

e. Inspektorat

4 program dan 23 kegiatan yang dirancang dalam RKPDP yang telah konsisten dilaksanakan sebanyak 4 program dan 22 kegiatan.

f. Badan Kepegawaian Daerah

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah tahun 2016 telah konsisten antara yang ditetapkan dalam RKPDP dengan APBDP yaitu sejumlah 5 program 23 kegiatan.

RKPDP

3 prog

APBDP

1 keg 13 keg


g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah tahun 2016 telah konsisten antara yang ditetapkan dalam RKPDP dengan APBDP yaitu sejumlah 4 program 15 kegiatan.

h. Kecamatan Klungkung

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah tahun 2016 telah konsisten antara yang

ditetapkan dalam RKPDP dengan APBDP yaitu sejumlah 6 program 23 kegiatan.

i. Kecamatan Banjarangkan

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah tahun 2016 telah konsisten antara yang

ditetapkan dalam RKPDPdengan APBDP yaitu sejumlah 5 program 21 kegiatan.

j. Kecamatan Nusa Penida

Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nusa Penida telah konsisten sebanyak 6 program dan 22 kegiatan.

k. Kecamatan Dawan

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kecamatan Dawan yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 6 program 21 kegiatan.

Gambar 3.13. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah dalam

RKPDP dan APBDP Kecamatan Dawan Tahun 2016 Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP dan 2 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.42. Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan yang Tidak

Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat

dalam RKPDP Program Kegiatan yang hanya terdapat

dalam APBDP Kegiatan (SKPD) Kegiatan 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Jabatan (Kecamatan Dawan) 1 Pembangunan Rumah Jabatan

(Kecamatan Dawan) 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional (Kecamatan Dawan)

RKPDP

6 prog

APBDP 21 keg 2 keg 1 keg


l. Kelurahan Semarapura Kaja

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kelurahan Semarapura Kaja yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 3 program 15 kegiatan.

m. Kelurahan Semarapura Kangin

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kelurahan Semarapura Kangin yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 3 program 16 kegiatan.

n. Kelurahan Semarapura Kauh

Untuk kelurahan Semarapura Kauh, seluruh program dan kegiatan (3 program 15 kegiatan) telah sesuai antara yang ditetapkan dalam RKPDP dengan APBDP Tahun 2016.

o. Kelurahan Semarapura Tengah

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kelurahan Semarapura Tengah yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 3 program 15 kegiatan.

p. Kelurahan Semarapura Klod

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kelurahan Semarapura Klod yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 3 program 15 kegiatan.

q. Kecamatan Kelurahan Semarapura Klod Kangin

Program kegiatan bidang urusan otonomi daerah Kelurahan Semarapura Klod Kangin yang ditetapkan dalam RKPDP dan APBDP Tahun Anggaran 2016 telah konsisten yaitu sebanyak 3 program 17 kegiatan.

2.2.1.21. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk Bidang urusan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung, maka dari 2 program dan 15 kegiatan yang dirancang pada RKPDP telah konsisten dilaksanakan pada APBDP Tahun 2016. 2.2.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perbandingan program kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa yaitu 3 program dan 5 kegiatan dan telah konsisten dilaksanakan akan tetapi terdapat 1 kegiatan pada RKPDP yang sudah direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada APBDP 2016.


Gambar 2.17. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu direncanakan pada RKPDP tahun 2016 tapi tidak dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016. Kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.43. Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP Kegiatan

1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BPMPKBPD)

2.2.1.23. Urusan Statistik

Untuk Bidang urusan Statistik yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Klungkung, maka dari 1 program dan 1 kegiatan yang dirancang telah konsisten dilaksanakan. 2.2.1.24. Urusan Kearsipan

Program dan kegiatan (2 program dan 3 kegiatan) untuk bidang urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung telah konsisten antara yang ditetapkan dalam RKPDP dengan yang ditetapkan dalam APBDP Tahun 2016. 2.2.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Klungkung. Perbandingan program kegiatan antara yang tercantum dalam RKPDP dan APBDP Tahun 2016 adalah 3 program dan 3 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan. Sedangkan terdapat 1 kegiatan pada RKPDP dan 1 kegiatan pada APBDP yang direncanakan tapi tidak dilaksanakan pada APBDP dan tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBDP 2016.

APBDP

3 prog

RKPDP

1 keg 5 keg


Gambar 2.18. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dalam RKPDP dan APBDP Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten yaitu dilaksanakan pada APBDP Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak direncanakan pada RKPDP dan 1 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBDP Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.44. Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang Tidak Konsisten




1 Pembinaan dan Pengembangan Jaring Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

1 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

2.2.1.26. Urusan Perpustakaan

Perbandingan program kegiatan bidang urusan perpustakaan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam RKPDP dengan APBDP Tahun 2016 telah konsisten yaitu terdiri dari 2 program dan 15 kegiatan.

2.2.2. Urusan Pilihan

2.2.2.1. Urusan Pertanian

Bidang urusan pertanian dilaksanakan oleh SKPD : Bagian Perekonomian, 4 Kecamatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten Klungkung . Dari 18 program dan 55 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP sudah seluruhnya bisa dilaksanakan pada APBDP 2016. 2.2.2.2. Urusan Kehutanan

Bidang urusan kehutanan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah 1 program dan 2 kegiatan yang telah konsisten.

RKPDP

3 prog

APBDP 3 keg

1 keg 1 keg


2.2.2.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang urusan energy dan sumber daya mineral dalam Perda Kabupaten Klungkung Tahun 2008 merupakan bidang urusan pada urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. 2.2.2.4. Urusan Pariwisata

Bidang urusan pariwisata dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan bidang urusan pariwisata tersebut melalui 2 program dan 3 kegiatan yang penetapannya dalam APBDP telah sesuai dengan RKPDP Tahun 2016 (telah konsisten). 2.2.2.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perbandingan program kegiatan bidang urusan kelautan dan perikanan dalam RKPDPdengan APBDP Tahun 2016 yang dilaksanakan 4 Kecamatan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung adalah 12 program dan 24 kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP telah dilaksanakan dalam APBDP namun ada 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan pada APBDP 2016.

Gambar 2.19. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan di DPPK Kab. Klungkung

Tabel 2.45.

Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan di DPPK Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBDP Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DPPK)

2.2.2.6. Urusan Perdagangan

Perbandingan program kegiatan bidang urusan perdagangan pada SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebanyak 3 program dan 4 kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDP telah dilaksanakan dalam APBDP, tetapi terdapat 1 program dan 1 kegiatan pada RKPDP tidak dilaksanakan pada APBDP dan 1 program dan 1 kegiatan pada APBDP tidak direncanakan pda RKPDP.

RKPDP

12 prog

APBDP

24 keg 1 keg


2.2.2.7. Urusan Industri

Bidang urusan industri dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan bidang urusan industri tersebut melalui 2 program dan 2 kegiatan yang penetapannya dalam APBDP telah sesuai dengan RKPDP Tahun 2016. 2.2.2.8. Urusan Ketransmigrasian

Bidang urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan bidang urusan ketransmigrasian tersebut melalui 1 program dan 1 kegiatan yang penetapannya dalam APBDP telah sesuai dengan RKPDP Tahun 2016.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan daerah maka dapat disajikan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.1.1. Permasalahan Adat dan Budaya

Klungkung dalam sejarahnya di masa kerajaan merupakan pusat kekuasaan di Bali sehingga merupakan pusat pengembangan adat dan budaya Bali yang terlaksana sampai saat ini. Tetapi kondisi saat ini, Klungkung sepertinya tertinggal dalam mewarnai budaya dan adat Bali dibandingkan wilayah lain seperti Gianyar dan Badung. Kondisi ini, disamping karena perkembangan pariwisata yang berpusat pada daerah tersebut juga karena kurangnya dukungan dan perhatian dalam menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung yang adiluhung. Beberapa ikonik budaya yang menjadi khas Klungkung seperti wayang Kamasan dan kerajinan kain endek memang sudah mulai dikenal, tetapi terlihat hanya terhenti dan tidak memunculkan potensi-potensi lainnya. Klungkung masih memiliki banyak adat budaya yang perlu direvitalisasi dan dimunculkan kembali dalam rangka menanamkan kembali nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan saat ini.

Desa Pakraman merupakan garda terdepan dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Kabupaten Klungkung memiliki jumlah Desa Pakraman dan Banjar Adat yang tersebar di 4 Kecamatan sebanyak 113 Desa Pakraman dan 394 Banjar Adat. Dengan mulainya heterogenitas mata pencaharian penduduk di Desa Pakraman, memberikan tekanan pada desa pakraman untuk mencari keseimbangan sehingga mampu mengakomodir perubahan dalam kehidupan adat. Keharmonisan kehidupan sering terganggu sehingga mengganggu partisipasi aktif masyarakat adat dalam mendukung pembangunan daerah.

2.3.1.2 Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menentukan seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut. Semakin meningkat kualitas SDM, maka peluang mencapai kesejahteraan akan semakin besar. Kualitas SDM ditunjukkan oleh Indeks


Pembangunan Manusia yang mengukur kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Adapun permasalahan di masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kualitas Kesehatan Kualitas kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti: Angka

Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Kematian Balita, Angka Kematian Ibu dan lainnya. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu komponen penting dalam

pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang dihitung dari hasil sensus dan survei Pendidikan. AHH Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 AHH Kabupaten Klungkung mencapai 69,26 tahun maka pada tahun 2014 menjadi 69,91 tahun. AHH Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH dalam 5 tahun ini terus mengalami fluktuasi. Tahun 2011 terjadi 17 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah 5,95 menjadi 7 kasus kematian bayi pada tahun 2014 dengan angka kematian bayi mencapai 7,91. Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Jumlah kasus BBLR di Kabupaten Klungkung tahun 2014 sebesar 3,5 persen. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingakan kasus BBLR tahun 2013 sebesar 3,8 persen. Berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Kab. Klungkung tahun 2015, Prevalensi BBLR tertinggi pada tahun 2013 terdapat di wilayah kerja Puskesmas Nusa Penida I yaitu 5,8 persen dan terendah terdapat di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan I yang mencapai 1,2 persen. Sedangkan pada tahun 2014, prevalensi BBLR tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Nusa Penida III yang mencapai 5,9 persen dan terendah terdapat di wilayah kerja Puskesmas Klungkung I yang mencapai 2,2 persen. JIka dibandingkan dengan tahun 2013, maka Puskesmas yang mampu menurunkan prevalensi BBLR adalah sebanyak 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Klungkung I, Klungkung II, Dawan I dan Nusa Penida I. Sedangkan 5 Puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Banjarangkan I, Banjarangkan II, Dawan II, Nusa Penida II dan Nusa Penida III mengalami peningkatan prevalensi BBLR. Selain penurunan prevalensi BBLR, indikator yang menentukan kualitas kesehatan bayi adalah cakupan kunjungan bayi dan cakupan pemberian ASI Eksklusif untuk bayi 0-6 bulan. Upaya pencegahan kasus beberapa penyakit pada bayi maka perlu dilaksanakan imunisasi secara lengkap dan telah ditetapkan secara universal kepada bayi.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun ini terus berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu mencapai 6,3 kasus per 1.000 KH, menjadi 9,63 kasus per 1.000 KH di tahun 2014. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita dalam lima tahun ini terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 cakupan pelayanan balita mencapai 112,18 persen terus mengalami penurunan menjadi 80,86 persen pada tahun 2014 atau menjadi di bawah target SPM yaitu 100%. Dalam tiga tahun terakhir ini, terjadi 7 kasus gizi buruk dan telah ditangani seluruhnya sehingga cakupan penanganan gizi buruk di Kabupaten Klungkung setiap tahunnya mencapai 100 persen.

Angka Kematian Ibu dihitung dari jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klungkung meningkat yaitu dari 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2010 menjadi 135,2 pada tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013 mencapai titik terendah 0 dan pada tahun 2014 menjadi 68,68 per 100.000 KH. Untuk mendorong peningkatan kualitas hidup ibu yang tercermin dari angka kematian ibu perlu didukung oleh indikator-indikator kesehatan ibu seperti kunjungan ibu hamil K4,


pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan pelayanan nifas.

Perkembangan penyakit menular maupun tidak menular di Kabupaten Klungkung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti Pasien Baru TB BTA Positif pada tahun 2010 mencapai 82,20 persen menurun menjadi hanya 69,17 persen pada tahun 2014. Sedangkan untuk jumlah penderita TBC di Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2011 hanya 98 kasus meningkat menjadi 114 kasus di tahun 2014.

Kejadian DBD di Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi 86 kasus meningkat menjadi 311 kasus pada tahun 2014. Kondisi ini mencerminkan upaya kesehatan dalam penanggulangan DBD harus terus ditingkatkan melalui upaya kampanye 3M Plus. Jika dilihat dari kecamatan, maka pada tahun 2014, Kecamatan Klungkung menjadi kecamatan dengan angka penderita DBD tertinggi yaitu 128 kasus dan yang terendah adalah di Kecamatan Nusa Penida dengan 9 kasus.

Perkembangan penderita diare dalam 4 tahun terakhir mengalami tren penurunan namun pada tahun 2014 penderita diare mengalami peningkatan menjadi 4.938 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 4.599 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 459 kasus. Mengingat masih tingginya kasus diare di Kabupaten Klungkung maka upaya kesehatan berbasis masyarakat harus terus digalakkan khususnya dalam upaya meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sedangkan penyakit HIV/AIDS dan PMS lainnya di Kabupaten Klungkung berdasarkan sumber dari KPA Bali dalam Harian Bali Post Desember 2015 sebesar 187 orang. Kabupaten Klungkung merupakan daerah dengan jumlah temuan kasus HIV/AIDS nomor dua terendah di Bali. Tetapi kondisi ini perlu dipantau intensif karena temuan kasus mrupakan suatu fenomena gunung es, dimana yang tidak terlihat kemungkinan jumlahnya jauh lebih besar. Penanganan pencegahan dan edukasi HIV/AIDS perlu ditingkatkan karena potensi penyebarannya cukup tinggi akibat berkembangnya kafe “remang-remang” di sepanjang jalan by pass Ida Bagus Mantra dan perkembangan pariwisata di Nusa Penida. Mengacu pada potensi penularan maka wilayah yang tergolong mempunyai resiko tinggi bagi penularan HIV/AIDS adalah Desa Gunaksa, Tangkas, Jumpai, Lembongan dan Jungutbatu.

b. Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan di Kabupaten Klungkung secara umum dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 baru mencapai 6,9 tahun atau bahwa rata-rata Pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Klungkung pada tingkat baru kelas I SMP (masih dibawah wajib belajar 9 tahun). Sedangkan untuk harapan lama sekolah di Kabupaten Klungkung sudah cukup tinggi yaitu dari 12,17 di tahun 2010 menjadi 12,57 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat Pendidikan tinggi. Untuk harapan lama sekolah Kabupaten Klungkung berada di peringkat 4 besar, yaitu di bawah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Badung. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir berada di nomor urut 6 di atas rata-rata lama sekolah Kabupaten Karangasem, Bangli dan Buleleng, tetapi angka Kabupaten Klungkung masih di bawah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yang pada tahun 2014 mencapai 8,11 tahun.


Untuk persentase penduduk melek huruf di Kabupaten dalam 5 tahun terakhir terus meningkat yaitu dari 82,09 persen di tahun 2010 menjadi 86,04 persen di tahun 2014 meski masih tetap di bawah capaian Provinsi Bali maka pada tahun 2014 Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 di atas Kabupaten Karangasem dan persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar yang mencapai 98,01.

2.3.1.3. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terendah dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali masih terus berada dibawah tingkat pengangguran nasional yang mencapai 8,39% pada tahun 2008 dan 6,14% pada tahun 2012.

Perbandingan angka pengangguran antar kabupaten/kota di Bali menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,54 persen disusul oleh Kabupaten Karangasem (2,15 persen), Kabupaten Buleleng (2,04 persen). Kabupaten lain memiliki tingkat pengangguran relatif rendah (kurang dari 2 persen). Pada kondisi angka TPT yang sudah relatif rendah dan variasi antar daerah Kabupaten/Kota yang tidak jauh berbeda maka sulit untuk menelaah kenyataan yang mungkin terjadi dari indikasi TPT antar daerah tersebut. (BPS, Prov. Bali 2016: Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2015). Kabupaten Klungkung memilliki tingkat pengangguran kedua terendah pada tahun 2015 setelah Kabupaten Badung yaitu sebesar 1,39 persen.

Pada tahun 2013, di Kabupaten Klungkung jumlah penduduk miskin sebanyak 9.400 jiwa atau 5,37% kemudian di tahun 2014 menurun menjadi 12.200 jiwa atau sebesar 7,10% dan terus mengalami peningkatan dimana tahun 2015 menjadi 12.300 jiwa atau sebesar 7,01%. Penentuan penduduk miskin oleh Badan Pusat Statsitik (BPS), didahului oleh penentuan Garis Kemiskinan (GK) sebagai besaran nilai pengeluaran yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Terdapat dua komponen untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selanjutnya penduduk miskin ditentukan berdasarkan posisi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap Garis Kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK) tergolong penduduk miskin.

Dilihat dari Garis Kemiskinan per Kapita (Rp) per Bulan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2012 sebesar Rp. 233.764,- meningkat menjadi Rp. 264.615,- di tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi Rp. 253.717,-. Sedangkan dilihat dari keparahan kemiskinan (P2) tahun 2012 sebesar 0,16 menurun menjadi 0,14 di tahun 2013 dan meningkat menjadi 0,36 pada tahun 2014 (BPS Kabupaten Klungkung 2016).

Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mulai berkurang tetapi jumlah penduduk miskin masih bertambah. Jika dilihat distribusi sebaran dari seluruh penduduk miskin per kecamatan, sebesar 20,55 persen terdapat di Kecamatan Dawan, sebesar 22,46 persen di Kecamatan Banjarangkan, dan sebesar 23,75 persen di Kecamatan Klungkung dan sebesar 26,18 persen di Kecamatan Nusa Penida. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Kecamatan Nusa Penida yang identic dengan kegersangan dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam, dan berbatu-batu, curah hujan yang rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisahkan oleh perairan/laut yang memberi dampak pada keterbatasan aksesibilitas dan keterisolasian dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.


2.3.1.4. Permasalahan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Berdasarkan data BPS Kab. Klungkung tahun 2015, 3 besar lapangan usaha yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir mengalami pergeseran. Pada tahun 2010 tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (26,33 persen), lapangan usaha informasi dan komunikasi (10,11 persen) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (9.85 persen). Sedangkan pada tahun 2015, tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (23,59 persen), lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (13,37 persen) dan industri pengolahan (9,31 persen), sedangkan lapangan usaha kontruksi menjadi peringkat 4 dengan kontribusi sebesar 8,66 persen.

Menariknya pada tahun 2015, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat dibandingkan tahun 2014. Sebelumnya lapangan usaha pertanian, penurunan meski masih yang terbesar dari 26,33 persen di tahun 2010 menjadi tinggal 23,59 persen di tahun 2015. Sedangkan yang konsisten meningkat kontribusinya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (dari 9,85 persen di tahun 2010 menjadi 13,37 persen di tahun 2015) dan jasa keuangan dan asuransi (yaitu dari 3,53 persen di tahun 2010 menjadi 4,04 di tahun 2014 tetapi menurun di tahun 2015 menjadi 3,98 persen).

Peranan sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar namun secara persentase mengalami penurunan dibanding sektor lainnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan dan semakin ditinggalkannya pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Klungkung. Lahan pertanian semakin berkurang, hasil tangkapan ikan yang menurun dan komoditas utama perikanan seperti rumput laut yang produksinya menurun.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan PDB/PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir mengalami pelambatan yaitu dari 6,11 persen di tahun 2011 menjadi 6,1 di tahun 2015. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Bali dan ekonomi nasional maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2015 berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 sebesar 4,79% dimana dalam 3 tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan sejak tahun 2012 sebesar 6,03%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 6,04%.

2) Pertumbuhan Industri, UMKM dan Koperasi

Kabupaten Klungkung memiliki potensi di bidang industri kerajinan tenun; industri logam seperti uang kepeng, gong, genta, emas, perak, kuningan, keris; industri lainnya seperti batok kelapa, gula merah atau gula semut, tedung dan kelengkapan pelinggih serta


gerabah. Sektor industri pengolahan tahun 2015 penyumbang PDRB urutan ke tiga tertinggi setelah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yaitu sebesar 9,31%, sehingga sektor industri pengolahan di Kabupaten Klungkung harus tetap mendapat prioritas guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perkembangan industri sedang di Kabupaten Klungkung tahun 2015 tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan terdapat 4 industri sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 128 orang, Kecamatan Klungkung terdapat 3 industri sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 159 orang dan di Kecamatan Dawan terdapat 6 industri sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 254 orang (BPS Kab. Klungkung, 2015). Kondisi ini mengalami penurunan jika dilihat dari tahun 2013.

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Klungkung. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya koperasi di Kabupaten Klungkung. Jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung sebanyak 113 koperasi meningkat menjadi 465 koperasi di tahun 2015 dengan jumlah anggota sebanyak 46.194 orang atau lebih tinggi dari tahun 2010 yang berjumlah 38.251 orang. Pesatnya perkembangan koperasi di Kabupaten Klungkung, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi koperasi dalam membangun daerah kabupaten. Upaya yang paling inovatif yang dilaksanakan adalah adanya program kerjasama petani dengan koperasi dan Pemkab Klungkung dalam distribusi beras local untuk menjamin kestabilan harga gabah hasil panen petani. KUD-KUD diarahkan untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang memadai (bahkan dapat lebih tinggi dari nilai harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah) dan diolah menjadi beras untuk selanjutnya didistribusikan kepada PNS di lingkungan Pemkab Klungkung.

Peningkatan jumlah UMKM, Koperasi dan peningkatan nilai produksi maupun penyerapan tenaga kerja, masih perlu terus dikembangkan selain di beberapa sentra industri dan perlu ada solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing UMKM.

2) Investasi

Dalam upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Klungkung, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti pelayanan perijinan terpadu, yang mampu secara khusus menangani kegiatan investasi seperti kebijakan investasi yang memproteksi usaha warga lokal. Kebijakan investasi selama ini belum mampu menyaring atau mencegah masuknya investasi yang dapat mengancam usaha masyarakat lokal. Belum adanya perarturan ataupun regulasi lainnya yang mungkin dapat diterapkan, sehingga penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Klungkung adalah yang sesuai dengan peraturan yang sementara ini telah tersedia. Belum adanya Peta Investasi atau Profil Investasi per sektor yang memberikan informasi pemetaan tentang kebutuhan investasi untuk sektor (sektor apa saja yang membutuhkan investasi besar dan sektor mana yang sudah jenuh). Pemetaan ini sangat penting dilakukan agar perkembangan investasi di Kabupaten Klungkung terkendali dan merata sesuai dengan potensi wilayah. Pemerataan investasi sangat dibutuhkan agar dapat menarik investasi lebih banyak di semua sektor ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memicu kegiatan ekonomi masyarakat. Dari data investasi ternyata sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat tinggi di Bali, dengan demikian sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius sehingga tercipta iklim investasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Klungkung.


2.3.1.5. Permasalahan Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus tetap dijaga dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klungkung yang aman, nyaman dan berdaya saing. Kabupaten Klungkung yang terdiri dari banyak desa adat sangat potensi menimbulkan konflik adat seperti perbatasan dan masalah pergaulan remaja antar desa adat seperti kasus keributan yang nyaris menimbulkan bentrok massa saat pangerupukan hari raya Nyepi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Permasalahan ketentraman dan ketertiban yang masih menonjol adalah terkait dengan pelanggaraan Peraturan Daerah. Pelanggaran ini secara umum diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan kurangnya pemantauan dan penegakan pelanggaran Perda. Kondisi berakibat masyarakat tidak merasa bersalah karena tidak tahu dan tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran dan tindakan yang sesuai. Hal ini tercermin dari pelanggaran membangun yang masih banyak tidak didasari kepemilikan IMB (ijin mendirikan bangunan). Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terpantau secara dini sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut terkesan menjadi pembiaran.

2.3.1.6. Permasalahan Reformasi Birokrasi

Birokrasi adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Birokrasi yang profesional dan melayani saat ini menjadi tuntutan warga negara yang begitu kuat karena rendahnya profesionalisme belum optimalnya kinerja birokrasi. Demikian juga halnya birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, profesionalisme dan kinerjanya masih dianggap belum optimal. Pelayanan birokrasi daerah masih sering dikeluhkan oleh masyarakat dan capaian kinerja yang tidak jelas karena pelaksanaan program kegiataan tidak berorientasi pada hasil (outcome) yang jelas melainkan masih bersifat rutinitas dan linear.

Belum optimalnya kinerja birokrasi tersebut terbukti dari indikasi lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana ditunjukkan hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB yang sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 masih berkisar pada kriteria kurang (skor dibawah 50). Dalam pengelolaan keuangan dan aset, sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atau baru mencapai opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Kondisi ini disebabkan oleh belum berubahnya paradigma dan budaya kerja birokrasi daerah dari paradigma lama yang masih “red tipe beaurecracy” dan cenderung berbudaya pangreh menjadi budaya melayani (pamong), berorientasi pada hasil (outcomes oriented). Lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan dan aset merupakan indikasi lain yang menggambarkan belum optimalnya kinerja birokrasi daerah. Belum


efektifnya pengelolaan keuangan terlhat dari banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga membuat serapan anggaran daerah belum optimal. Pengelolaan aset sebagai bagian reformasi pengelolaan keuangan daerah juga masih bermasalah sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan lembaga pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga belum memiliki road map reformasi birokrasi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembaharuan penyelenggaraan sistem pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, melayani dan berorientasi hasil. Diharapkan melalui reformasi birokrasi yang diawali melalui penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing OPD akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan.

2.3.1.7. Permasalahan Pelayanan Publik

Pemberian pelayanan publik masih sering menjadi keluhan masyarakat. Keluhan tersebut meliputi kelemahan dalam pelayanan seperti prosedur dan persyaratan yang kurang jelas, SDM pelayanan yang kurang profesional serta masih panjangnya proses pelayanan yang dilaksanakan. Proses pelayanan yang masih panjang masih ditemukan karena proses perijinan masih melibatkan beberapa SKPD sehingga masyarakat sering bolak-balik untuk menyelesaikan perijinannya.

Cakupan pelayanan kependudukan juga masih belum optimal karena masih terdapat penduduk yang belum terekam dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mengarahkan pendudukan memiliki nomor induk kependudukan tunggal. Penggunaan NIK tunggal ini diharapkan menjadikan data penduduk menjadi lebih valid, tidak seperti saat ini, masih dimungkinkannya masyarakat memiliki lebih dari satu KTP tanpa terpantau.

2.3.1.8. Permasalahan Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur

Wilayah Kabupaten Klungkung dapat dibagi menjadi dua jenis karakteristik besar yaitu wilayah Klungkung Daratan dan wilayah Klungkung Kepulauan. Wilayah Klungkung daratan merupakan daerah Kabupaten Klungkung yang terletak di daratan Bali dan meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Banjarangkan. Sedangkan wilayah Klungkung kepulauan adalah wilayah Kabupaten Klungkung yang berada di Kepulauan Nusa Penida dengan luas mencapai 2/3 luas Kabupaten Klungkung. Kemajuan pembangunan di dua wilayah ini memang terlihat tajam sehingga terdapat kesenjangan


infrastruktur antara wilayah Klungkung daratan dengan kondisi infrastruktur yang sudah cukup memadai dan wilayah Klungkung kepulauan dengan kondisi infrastruktur yang masih cukup tertinggal. Adapun kesenjangan pembangunan dan infrastuktur antar wilayah Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam uraian di bawah ini. 1) Kesenjangan Infrastruktur Jalan

Panjang jalan menurut fungsinya tahun 2012 terdiri dari jalan negara sepanjang 17,390 Km, jalan kabupaten 492,92 Km dan jalan desa 303,69 Km. Sejak tahun 2009 tidak terdapat perubahan panjang jalan baik menurut status jalan, dan fungsinya. Dilihat dari jenis permukaan, maka jalan di Kabupaten Klungkung telah didominasi oleh jalan yang telah di aspal yaitu mencapai 93,57 persen. Sedangkan untuk kondisinya, dapat dijelaskan bahwa jalan dengan kondisi baik mencapai 45,60 persen yang sebelumnya mencapai 60,84 persen di tahun 2014. Jalan dengan kondisi sedang mencapai 23,55 persen pada tahun 2015 dimana pada tahun 2014 mencapai 30,16 persen. Persentase jalan rusak dan jalan rusak berat meningkat dari tahun 2014 sebanyak 8,34 persen dan 12,47 persen menjadi 12,87 persen rusak dan 17,98 persen rusak berat pada tahun 2015. Untuk persentase kondisi jalan menurut kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2016 Gambar 4.1 Persentase panjang jalan kabupaten menurut kondisi menurut

kecamatan Tahun 2015 Jika dilihat bahwa Kecamatan Nusa Penida yang memiliki tingkat kerusakan tertinggi dibandingkan dengan tiga kecamatan di wilayah Klungkung Daratan. Dengan panjang jalan yang mencapai 1/2 panjang keseluruhan jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung berarti panjang jalan yang rusak dan rusak berat di Kecamatan Nusa Penida sampai dengan tahun 2015 adalah kurang lebih sepanjang 73,423 km. Disamping jalan kabupaten, jalan non status Kecamatan Nusa Penida juga masih cukup memprihatinkan dibandingkan dengan kondisi jalan non status di 3 kecamatan di wilayah Klungkung Daratan. Hal ini disebabkan disamping panjang jalan yang jauh lebih panjang, juga kondisi lingkungan dengan medan berbukit sedikit menyulitkan pekerjaan infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida.

67,3262,43

82,66

20,21

45,60

25,32

17,35 8,50

29,7423,55

5,82 5,36 4,28

21,0412,87

1,54

14,864,57

29,01

17,98

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Banjarangkan Klungkung Dawan Nusa Penida%

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat


2) Kesenjangan Infrastruktur Air Minum

Kesenjangan infrastruktur lainnya selain jalan yang utama adalah infrastruktur air minum. Sebagaimana halnya kondisi infrastruktur jalan, dalam infrastruktur air minum juga terjadi kesenjangan.

Jumlah pelanggan air minum tersebar di empat kecamatan dan dalam tahun 2012 jumlah pelanggan mencapai 21.990 pelanggan. Produksi air sebanyak 6.168.651 m3 dengan jumlah produksi masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Nusa Penida 395.905 m3, Kecamatan Banjarangkan 713.275 m3, Kecamatan Klungkung 4.676.360 m3, dan Kecamatan Dawan 383.111 m3. Sedangkan untuk tahun 2014 cakupan pelayanan PDAM adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Sumber : PDAM Kab. Klungkung, 2014

Gambar 4.2. Cakupan Pelayanan air minum Kabupaten Klungkung Tahun 2014 per Kecamatan.

Berdasarkan gambar di atas, cakupan pelayanan air minum di Kecamatan Nusa Penida masih sangat rendah yaitu baru berkisar 25,61 persen. Dari segi potensi bahan baku air, Nusa Penida memiliki mata air yang cukup, tetapi permasalahannya adalah mata air tersebut berada di lokasi yang sulit dan membutuhkan teknologi dan pendanaan yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan pembangunan distribusi air bersih ke pelanggan di Nusa Penida masih sangat minim terbangun.

2.3.1.9. Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam upaya menuju kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup sebagai matra ruang pembangunan tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya lingkungan, namun pemanfaatan sumberdaya lingkungan harus mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan agar tidak terjadi degradasi kualitas lingkungan.

Kebijakan pembangunan ke depan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai konsep Tri Hita Karana yang menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup

107,3198,28

63,28

25,61

73,24

% Pelayanan

Klungkung Banjarangkan Dawan Nusa Penida Kab Klungkung


ditujukan pada upaya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat melalui pengembangan desa sadar lingkungan di wilayah masing-masing meliputi : (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, perusakan dan pencemaran lingkungan; (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan (4) Pengelolaan kawasan pesisir terpadu (ICM).

Potensi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung terdiri dari dua hal yaitu: Kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan. Potensi kerusakan alam akibat bencana alam seperti abrasi pantai potensi terjadi pada pantai-pantai di Pantai Tegal Besar sampai dengan pantai Jumpai, Pantai Sental, Pantai Suana, Pantai Lembongan dan Pantai Jungutbatu (Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033). Sedangkan potensi kerusakan alam akibat pembangunan meliputi pencemaran akibat limbah industri, penambangan galian c dan pemanfaatan peptisida yang tidak terkendali dan lainnya.

Tantangan ke depan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah mencegah kerusakan akibat pembangunan pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan B3 dan limbah B3; peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu pengembangan data dan informasi lingkungan dan mengupayakan pencegahan terhadap timbulnya bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan lainnya. Dengan demikian diharapkan kondisi lingkungan hidup seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan kerusakan lingkungan akibat galian C dapat dicegah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dengan berkaca pada kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun lalu, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Klungkung khususnya pada tahun 2016. Persoalan- persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam merencanakan program kerja selanjutnya. Berikut ini merupakan persoalan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 1) Pendidikan

a. Masih kurangnya kualitas layanan pendidikan dan kinerja sekolah ( 123 SD baru 34,3% akreditasi A, 48,2 % akreditasi B, 17,5 % belum terakreditasi. 23 SMP baru 47,8% terakreditasi A, 21,7% akreditasi B, 30,4% belum terakreditasi)

b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, yaitu 6,98 tahun masih dibawah rata-rata nasional (69,55) dan propinsi (73,27)

2) Kesehatan a. Masih rendahnya kepesertaan warga pada program jaminan kesehatan nasional

(47,8%) b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan

rujukan (capaian SPM tahun 2016 pada RSUD Klungkung= 75%, IKP 2016 ≥ 80%, pemenuhan sarana prasarana RS Pratama baru 50%)

c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya (2 dari 9 Puskesmas belum terakreditasi)

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a. Masih adanya Kesenjangan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Klungkung b. Belum ditetapkannya Peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman a. Cakupan Air bersih belum optimal b. Cakupan pelayanan sanitasi belum optimal c. Cakupan pelayanan persampahan belum optimal d. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan

5) Lingkungan Hidup a. Masih terjadinya Pencemaran lingkungan b. Masih belum optimalnya sistem pengelolaan sampah c. Kapasitas TPA Sente tidak memadai d. Masih kurangnya ruang terbuka hijau perkotaan

2.3.3. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2016 Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RKPD Tahun 2016, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut ini merupakan keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan.

Tabel 2.46 Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Klungkung

Hasil Evaluasi Isu Strategis Masih rendahnya kualitas infrastruktur Masih tingginya ketimpangan pembangunan antara klungkung daratan dan kepulauan

Dari 123 SD baru 34,3% akreditasi A, 48,2 % akreditasi B, 17,5 % belum terakreditasi. 23 SMP baru 47,8% terakreditasi A, 21,7% akreditasi B, 30,4% belum terakreditasi

Masih rendahnya kualitas pendidikan dasar

Capaian SPM tahun 2016 pada RSUD Klungkung= 75%, IKP 2016 ≥ 80%, pemenuhan sarana prasarana RS Pratama baru 50%)

Masih rendahnya kualitas kesehatan

Persentase penduduk miskin di Kab. Klungkung Tahun 2015 adalah peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kab. Karangasem

Masih tingginya angka kemiskinan

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010 sebesar 26,33% menurun menjadi 23,59% pada Tahun 2015

Masih rendahnya pengembangan sektor pertanian

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup PDRB Kab. Klungkung peringkat 8 dari 9 Kabupaten /Kota di Bali

Masih rendahnya PDRB Kabupaten Klungkung dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Bali

Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2015 adalah 372.051 orang

Masih rendahnya kunjungan wisata

Nilai hasil evaluasi LAKIP tahun 2015 adalah C Masih rendahnya tata kelola pemerintahan

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2016, dengan hasil seperti pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.47 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Isu Strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Masih rendahnya kualitas infrastruktur Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (misi 8 dan misi 10)

Masih tingginya ketimpangan pembangunan antara klungkung daratan daan kepulauan Masih rendahnya kualitas pendidikan dasar Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan

kepemudaan (Misi 2) Masih rendahnya kualitas kesehatan Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2) Masih tingginya angka kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3) Masih rendahnya pengembangan sektor pertanian Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4) Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9) Masih rendahnya PDRB Kabupaten Klungkung dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Bali

Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Masih rendahnya kunjungan wisata Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

Masih rendahnya tata kelola pemerintahan Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)

Kesembilan prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2016 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 III-1

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Pada Bab ini akan memaparkan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen; dengan sasaran per wilayah; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,31 persen;

2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,07 persen; dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,28 persen;

3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen; dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; dan

4. Laju inflasi 3,5 persen

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Bali berusaha mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mencapai 6.412 miliar (atas dasar harga berlaku), meningkat 736 miliar dari tahun sebelumnya.

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2016

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1. PDRB Kab. Klungkung 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

PDRB atas harga berlaku 3969461,03 4397748,3 4899877,38 5676419,35 6412462,2

PDRB atas harga konstan 3798863,23 4036356,25 4280452,84 4536261,34 4813029,5

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

PDRB atas harga berlaku PDRB atas harga konstan


Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di tahun 2015 nampaknya sektor pertanian masih mendominasi dengan nilai sebesar 23,59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungung masih bercorak agraris.

Tabel 3.1 Persentase kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2015

Lapangan Usaha 2010* 2011 2012 2013 2014* 2015**

1 Pertanian 26,33 25,19 24,38 23,91 23,39 23,59

2 Pertambangan dan Penggalian 4,63 4,85 5,15 5,2 5 4,29

3 Industri Pengolahan 9,21 8,95 8,95 9 9,1 9,31

4 Pengadaan Listrik, Gas 0,11 0,1 0,08 0,07 0,08 0,10

5 Pengadaan Air 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20

6 Konstruksi 7,97 8,15 9,25 9,14 8,5 8,66

7 Perdagangan 7,87 8,12 7,81 7,74 7,84 8,03

8 Transportasi dan Pergudangan 2,83 2,8 2,78 2,92 3,08 3,08

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

9,85 10,08 10,84 11,82 13,15 13,37

10 Informasi dan Komunikasi 10,11 9,99 9,65 9,05 8,7 8,40

11 Jasa Keuangan 3,53 3,53 3,78 4,02 4,04 3,98

12 Real Estate 2,73 2,67 2,59 2,58 2,57 2,51

13 Jasa Perusahaan 1,06 1 0,97 0,97 0,96 0,98

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

5,44 6,28 5,71 5,15 5,12 5,16

15 Jasa Pendidikan 2,11 2,13 2,01 2,19 2,2 2,21

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

3,75 3,74 3,7 3,88 3,9 4,01

17 Jasa Lainnya 2,19 2,17 2,12 2,15 2,15 2,13

PDRB 100 100 100 100 100 100

Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan nilai sebesar 13,37 persen. Sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di kabupaten ini khususnya wilayah Kecamatan Nusa Penida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2015 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami perlambatan ke angka 5,98 persen.

Data tingkat inflasi berdasarkan kabupaten tidak tersedia sehingga digunakan data tingkat inflasi provinsi tahun 2015 seperti tabel berikut.


Tabel 3.2 Tingkat Inflasi Provinsi Bali Tahun 2014-2015

Bulan 2014 2015 Denpasar Singaraja Bali Nasional Denpasar Singaraja Bali Nasional

Jan 1.26 0.83 1.19 1.07 -0.08 -0.61 -0.17 -0.24Peb 0.37 0.37 0.37 0.26 -0.14 0.42 -0.04 -0.36 Mar 0.32 0.17 0.29 0.08 0.14 0.34 0.17 0.17 Apr 0.13 0.13 0.13 -0.02 0.40 0.64 0.44 0.36 Mei 0.31 1.36 0.49 0.16 0.39 0.21 0.35 0.50Jun -0.20 -0.61 -0.27 0.43 0.14 -0.18 0.08 0.54 Jul 0.49 0.39 0.47 0.93 0.93 0.87 0.92 0.93 Ags 0.66 0.77 0.68 0.47 0.34 0.20 0.31 -0.05 Sep 0.21 0.92 0.33 0.27 -0.22 0.27 -0.13 -0.05Okt 0.63 0.66 0.63 0.47 -0.56 -1.05 -0.64 -0.08 Nop 1.62 2.08 1.70 1.50 0.40 0.32 0.38 Des 1.99 2.80 2.13 2.46

Tahun Kalender 8.03 10.32 8.43 8.36 1.73 1.41 1.68 Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Klungkung masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangnya pembangunan infrastruktur dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klungkung, tetapi persentasenya menurun terus setiap tahun karena faktor-faktor penghambat seperti alih fungsi lahan dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah sehingga bukan menjadi primadona tenaga kerja di Kabupaten Klungkung. Sektor yang mulai tumbuh sebagai penyumbang PDRB tertinggi adalah sektor akomodasi dan penyediaan makan minum yang erat hubungannya dengan pariwisata.

Sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Kabupaten Klungkung memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga, daya tarik alam, dan dukungan pemerintah, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan lingkungan pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas modal manusia. Selain itu, faktor keselamatan dan keamanan, juga masih menjadi pertimbangan wisatawan, sehingga mengurangi potensi wisata. Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.


3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan langkah strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketepatan dalam memasang proyeksi keuangan akan mendorong terjadinya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kekurangcermatan dalam penentuan proyeksi keuangan terlihat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada Tahun 2015 dan 2016, terlihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam proyeksi keuangan yang dirancang dalam RKPD dengan yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pelaksanaan program kegiatan yang memicu adanya inkonsistensi perencanaan dengan pelaksanan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek ekonomi daerah, dilaksanakan analisis dan proyeksi/target sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018

No Uraian Jumlah

Realisasi Tahun 2016 Anggaran Tahun 2017 Proyeksi target 2018 4 PENDAPATAN DAERAH 1.028.632.766.158,93 1.032.084.018.054,13 1.188.859.217.966,23

4.1 Pendapatan Asli Daerah 134.482.468.963,41 124.016.072.316,00 152.253.055.636,60

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 43.744.803.159,05 34.078.743.000,00 42.475.480.524,60

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 21.936.454.145,00 26.594.175.729,00 28.071.916.725,00

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

7.778.147.917,78 8.170.275.000,00 8.422.358.000,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

61.023.063.741,58 55.172.878.587,00 73.283.300.387,00

4.2 Dana perimbangan 699.514.521.030,00 673.758.014.346,33 781.894.278.497,33

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak 19.439.467.106,00 22.492.122.346,33 17.011.597.465,33 4.2.2 Dana Alokasi Umum 539.855.201.000,00 539.855.201.000,00 539.855.201.000,00

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 140.219.852.924,00 111.410.691.000,00 225.027.480.032,00

4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

194.635.776.165,52 234.309.931.391,80 254.711.883.832,30

4.3.1 Pendapatan Hibah 24.963.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00

4.3.3 DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

117.416.482.165,52 113.391.928.391,80 84.973.621.354,30

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

34.259.137.000,00 95.883.195.000,00 95.883.195.000,00

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

17.997.157.000,00 20.234.808.000,00 73.855.067.478,00

5 BELANJA DAERAH 1.063.649.545.531,61 1.146.303.633.411,56 1.266.513.386.246,58

5.1 Belanja Tidak Langsung 587.419.737.450,62 634.019.416.634,35 613.362.125.497,83

5.1.1 Belanja pegawai 479.975.725.066,00 481.812.397.728,00 468.809.047.453,48

5.1.2 Belanja Bunga 2.000.000.000,00 0,00

5.1.4 Belanja hibah 2.649.800.000,00 38.123.494.017,00 28.221.763.608,00

5.1.5 Belanja bantuan sosial 1.926.000.000,00 0,00 0,00

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

6.650.220.662,58 6.067.292.300,00 7.056.000.000,00


No Uraian Jumlah

Realisasi Tahun 2016 Anggaran Tahun 2017 Proyeksi target 2018 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

96.110.001.722,04 104.304.429.391,00 102.940.056.995,00

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 107.990.000,00 1.711.803.198,35 6.335.257.441,35

5.2 Belanja Langsung 476.229.808.080,99 512.284.216.777,21 653.151.260.748,75

5.2.1 Belanja pegawai 20.642.294.637,00 20.031.093.262,84 20.329.972.379,84

5.2.2 Belanja barang dan jasa 240.724.531.756,75 297.666.296.701,04 355.985.423.564,91

5.2.3 Belanja modal 214.862.981.687,24 194.586.826.813,33 276.835.864.804,00

Surplus/(Defisit) -35.016.779.372,68 -114.219.615.357,43 -77.654.168.280,35

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan 155.556.329.859,76 122.244.615.357,43 80.879.168.280,35

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

154.861.329.859,76 102.244.615.357,43 80.129.168.280,35

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

20.000.000.000,00 0,00

6.1.7 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

695.000.000,00 750.000.000,00

6.2 Pengeluaran pembiayaan 4.994.000.000,00 8.025.000.000,00 3.225.000.000,00

6.2.1 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

4.994.000.000,00 8.025.000.000,00 3.225.000.000,00

6.2.1.01 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00 6.2.1.02 Badan Usaha Milik Swasta 0,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 150.562.329.859,76 114.219.615.357,43 77.654.168.280,35

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

115.545.550.487,08 0,00 0,00

Jumlah Dana Tersedia 1.184.189.096.018,69 1.154.328.633.411,56 1.269.738.386.246,58 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Target pendapatan daerah tahun 2018 dirancang sebesar Rp 1,188 trilyun lebih, lebih tinggi dari APBD Tahun Anggaran 2017 yang mencapai Rp 1,032 trilyun lebih. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 152,253 milyar, meningkat dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 yang dirancang sebesar Rp 124,016 milyar lebih. Proyeksi ini mempertimbangkan realisasi PAD Tahun 2016 yang mencapai Rp 134,492 milyar lebih.

b. Target belanja dirancang sebesar Rp 1,266 trilyun lebih dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 613,362 milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 653,151 milyar lebih.

Belanja tidak langsung dirancang untuk :

- Belanja pegawai sebesar Rp 468,809 milyar lebih yang peruntukannya adalah untuk belanja gaji pegawai, tunjangan pegawai, tunjangan beban kerja, tambahan uang lauk dan lainnya.

- Belanja bantuan sosial yaitu belanja kebutuhan penanganan resiko sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang.


- Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang kepada instansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 10 persen dari rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sesuai dengan proyeksi transfer dana desa dan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2017

c. Bahwa anggaran dirancang defisit sebesar Rp 77,654 Milyar lebih yang dibiayai dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan yaitu Silpa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 80,879 Milyar lebih, Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 750 juta. Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMD dan beberapa koperasi/LPD sebesar Rp. 3,225 Milyar.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

• Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

• Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah kabupaten Klungkung serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

• Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.


• Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

• Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

• Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

• Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: • Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit

oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

• Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:


Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Proyeksi pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018, karena Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementrian Keuangan dimaksud belum diterbitkan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah


tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Proyeksi pendapatan DAK dan/atau DAK Tambahan pada tahun 2018 dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Penetapan proyeksi DAK diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentgan Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain‐Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penentapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proyeksi pendapatan Dana Desa Tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Proyeksi pendapatan Dana Transfer lainnya tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018. Penetapan proyeksi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan


bagian pemerintah kabupaten Klungkung yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20178atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat


dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.


Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2014-2018

No Uraian Jumlah

Realisasi tahun 2014

Realisasi tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Anggaran Tahun

2017 Proyeksi target 2018

5 BELANJA DAERAH 783.124.987.644,62 897.182.486.735,08 1.063.649.545.531,61 1.146.303.633.411,56 1.266.513.386.246,58

5.1 Belanja Tidak Langsung 515.195.550.036,74 572.974.722.043,67 587.419.737.450,62 634.019.416.634,35 613.362.125.497,83

5.1.1 Belanja pegawai 32.626.791.596,00 456.198.003.058,00 479.975.725.066,00 481.812.397.728,00 468.809.047.453,48

5.1.2 Belanja Bunga 2.000.000.000,00 0,00

5.1.4 Belanja hibah 51.821.910.000,00 34.722.282.750,00 2.649.800.000,00 38.123.494.017,00 28.221.763.608,00

5.1.5 Belanja bantuan sosial 2.407.500.000,00 1.511.500.000,00 1.926.000.000,00 0,00 0,00

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.219.295.539,97 8.354.294.304,00 6.650.220.662,58 6.067.292.300,00 7.056.000.000,00

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

27.007.417.400,77 72.188.641.931,67 96.110.001.722,04 104.304.429.391,00 102.940.056.995,00

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 112.635.500,00 0,00 107.990.000,00 1.711.803.198,35 6.335.257.441,35

5.2 Belanja Langsung 267.929.437.607,88 324.207.764.691,41 476.229.808.080,99 512.284.216.777,21 653.151.260.748,75

5.2.1 Belanja pegawai 11.255.084.926,00 16.924.696.953,00 20.642.294.637,00 20.031.093.262,84 20.329.972.379,84

5.2.2 Belanja barang dan jasa 156.857.981.621,88 187.335.857.753,41 240.724.531.756,75 297.666.296.701,04 355.985.423.564,91 5.2.3 Belanja modal 99.816.371.060,00 119.947.209.985,00 214.862.981.687,24 194.586.826.813,33 276.835.864.804,00

a. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2018 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013


tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak mempunyai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara


sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah

lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.


Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

g. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan


tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2018 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja langsung dalam RKPD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

b) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c) Belanja Barang dan Jasa


Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang


Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel

atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan


penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan: 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN); 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai

dengan tugas dan fungsinya; 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada

Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau

4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


d) Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan


Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan


4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah

untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.


Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 – 2018

No Uraian Jumlah



Realisasi Tahun 2016

Anggaran Tahun 2017

Proyeksi target 2018

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan

98.853.016.701,26 155.886.329.859,76 155.556.329.859,76 122.244.615.357,43 80.879.168.280,35

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

98.703.016.701,26 154.861.329.859,76 154.861.329.859,76 102.244.615.357,43 80.129.168.280,35

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

-

20.000.000.000,00 0,00

6.1.7 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

150.000.000,00 1.025.000.000,00 695.000.000,00 750.000.000,00

6.2 Pengeluaran pembiayaan

2.750.000.000,00 3.600.000.000,00 4.994.000.000,00 8.025.000.000,00 3.225.000.000,00

6.2.1 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

2.750.000.000,00 3.600.000.000,00 4.994.000.000,00 8.025.000.000,00 3.225.000.000,00

6.2.1.01 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

-

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.02 Badan Usaha Milik Swasta

-

0,00 0,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 96.103.016.701,26 152.286.329.859,76 150.562.329.859,76 114.219.615.357,43 77.654.168.280,35

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 IV-1

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain

untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Klungkung pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Bali demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berdasarkan Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi beserta targetnya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :


Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Kondisi Awal

Target Kondisi Akhir 2018

Visi : Mewujudkan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera Misi A. : Menguatkan dan Meningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali Di Kabupaten Klungkung 1. Melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah 1.1. Terjaga dan berkembangnya

kelestarian kebudayaan tak benda (intangible)

Cakupan Budaya tangible (berwujud) yang dilestarikan

Jumlah budaya tangible yg ditata/budaya tangible yang didata x 100%

n/a 1,7 1,7

Cakupan Budaya intangible (tak berwujud) yang dilestarikan

Jumlah budaya intangible yg dilestarikan/jumlah data budaya intangible yang hampir punah x 100%

n/a 24,51 24,51

Misi B. : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung 1. Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung 1.1. Terwujudnya peningkatan

kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

90 90

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

6,9 6,9

Angka Kematian Balita per 1.000 KH

8 8

1.2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

CFR DBD n/a 1 1

Tingkat Pertumbuhan Prevalensi Hipertensi

n/a 25 4

Tingkat Pertumbuhan Prevalensi Diabetes Melitus

n/a 4 4

1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

n/a 80 80

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

2.1. Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan non formal)

APM PAUD Jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di PAUD dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100%

62,18 62,18

Persentase desa terlayani PKBM

Jumlah desa yang dilayani PKBM dibagi jumlah desa x 100%

62 62

2.2. Meningkatnya akses pendidikan dasar

APK SD Jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%

105,84 100 100

APM SD Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di PAUD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%

97,63 94,85 94,85

APK SMP Jumlah penduduk yang bersekolah di SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%

80,89 100 100




APM SMP Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di PAUD dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%

70,66 82,37 82,37

APK SMA Jumlah penduduk yang bersekolah di SMA/K dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100%

121,78 n/a 100

APM SMA Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/K dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100%

74,09 n/a 80,29

2.3. Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah

Angka Kelulusan SD Jumlah siswa kelas 6 SD yang lulus dibagi jumlah siswa SD tingkat akhir tahun ajaran sebelumnya

100 100

Angka Kelulusan SMP Jumlah siswa kelas 3 SMP yang lulus dibagi jumlah siswa SMP tingkat akhir tahun ajaran sebelumnya

100 100

Angka Kelulusan SMA Jumlah siswa kelas 3 SMA yang lulus dibagi jumlah siswa SMA tingkat akhir tahun ajaran sebelumnya

100 100

Persentase lulusan SMA/SMK yang diterima di PTN

15

Perserntase lulusan SMA/SMK yang langsung bekerja

47

2.4. Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Jumlah medali di porsenijar Jumlah medali yang diperoleh dalam porsenijar tingkat provinsi Bali

133 133

Misi C : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Menurunkan angka kemiskinan 1.1. Meningkatnya kemandirian PMKS Cakupan PMKS Mandiri Jumlah PMKS mandiri dibagi jumlah PMKS x 100%

n/a 30 30

1.2. Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

Tercapainya TFR 2,1%, NRR 1% dan LPP 1,1%

91,27 100 100

1.3. Menurunnya angka pengangguran

angka pengangguran terbuka kabupaten klungkung

Data BPS 2,08 1,5 1,5

1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Persentase perempuan sebagai pelaku usaha ekonomi (persen)

Jumlah perempuan yang ikut dalam Kelompok Usaha dibagi jumlah perempuan angkatan kerja

n/a 50 50

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang mandiri

Persentase desa berkembang (persen)

Jumlah desa berkembang dibagi jumlah desa x 100%

n/a 10,17 10,17




Misi D : Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

1.1. Meningkatnya investasi daerah Nilai PMA ($) Nilai realisasi investasi asing dalam dolar US

n/a 3.000.000 3.000.000

Nilai PMDN (milyar Rp) Nilai realisasi investasi dalam negeri dalam milyar rupiah

n/a 650 650

1.2. Meningkatnya kualitas perdagangan

persentase peningkatan omzet penjualan

persentase peningkatan nilai total volume penjualan sektor UMKM dibandingkan nilai omzet penjualan tahun awal renstra (Rp 2,478 trilyun)

n/a 21,4 21,4

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi

Persentase koperasi sehat Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi yang ada x100%

7,75 23,26 23,26

1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Persentase peningkatan penerimaan PAD

Jumlah penerimaan PAD tahun berkenaan - Jumlah penerimaan PAD tahun 2013/Jumlah penerimaan PAD tahun 2013 x 100% (PAD 2013 sebesar Rp. 67,4 M)

n/a 100 100

3.1. Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Klungkung

Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)

Jumlah orang yang berkunjung ke obyek wisata di Kab. Klunkung

298.979 343.979 343.979

Rata-rata lama tinggal Merupakan rata-rata lama kunjungan wisatawan di sarana akomodasi

3 3 3

2 Meningkatkan Ketahanan Pangan 2.1. Meningkatnya produksi pertanian produksi Padi (ton) Jumlah produksi padi selama 1 tahun 29.401 36.593 36.593

produksi Jagung (ton) jumlah produksi jagung selama 1 tahun

9.287 8.539 8.539

produksi Kedelai (ton) jumlah produksi kedelai selama 1 tahun

1.827 1.266 1.266

Jumlah Produksi Daging Sapi (kg)

produksi daging sapi selama 1 tahun 270.040 284.191 284.191

2.3 Meningkatnya produksi hasil perikanan

Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (ton)

Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang produksi di Kabupaten Klungkung

4.610 4.610

Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)

Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Klungkung termasuk budidaya rumput laut

2.289,6 2.289,6

Misi E : Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat

1. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

1.1. Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Cakupan penegakan Perda (%) Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi jumlah laporan pelanggaran perda x 100%

100 100 100




Misi F : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance. 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel 1.1. Terwujudnya kinerja pemerintah

daerah yang optimalRata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD (%)

akumulasi capaian IKU SKPD dibagi banyaknya IKU SKPD

n/a 90 90

Misi G : Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat 1.1. Meningkatnya ketepatan dan

kecepatan layanan publik bidang perijinan dan non perijinan

Persentase layanan perijinan memenuhi SOP

Jumlah layanan publik terpenuhi sesuai SOP dibagi total permohonan

n/a 100 100

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminduk dan capil

Hasil survei oleh Disdukcapil (dengan kategori sebagai berikut :

n/a 2,85 2,85

Misi H :Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Seimbang 1. Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah 1.1 meningkatnya kualitas jaringan

perhubungan darat dan laut Persentase peningkatan penumpang angkutan umum laut

Jumlah penumpang angkutan umum laut tahun n - jumlah penumpang angkutan umum tahun sebelumnya dibagi jumlah penumpang angkutan umum

n/a 10 10

Persentase peningkatan penumpang angkutan umum darat

Jumlah penumpang angkutan umum tahun n - jumlah penumpang angkutan umum tahun sebelumnya dibagi jumlah penumpang angkutan umum

n/a 4 4

Misi I : Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya yang berkelanjutan 1. Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup 1.1. Menurunkan beban pencemaran

air, tanah dan udara Indeks Kualitas Air 2014-2017 menggunakan data yang

dikeluarkan oleh DLH Prov. Bali. Tahun 2018 proyeksi Kabupaten/realiasi akan diukur oleh Kabupaten

57 61,9 61,9

Indeks Kualitas Udara 2014-2017 menggunakan data yang dikeluarkan oleh DLH Prov. Bali. Tahun 2018 proyeksi Kabupaten/realiasi akan diukur oleh Kabupaten

82,8 85,4 85,4

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2014-2017 menggunakan data yang dikeluarkan oleh DLH Prov. Bali. Tahun 2018 proyeksi Kabupaten/realiasi akan diukur oleh Kabupaten

38,9 38,94 38,94




Misi J : Mewujudkan sarana dan prasarana yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat1. Meningkatkan kualitas permukiman 1.1. Meningkatkan pemenuhan

prasarana sarana utilitas dasar Cakupan Layanan Air Bersih total jumlah penduduk yang

terlayanani air bersih dibagi jumlah penduduk x 100%

85,00 85,00

jumlah pengguna energi terbarukan

n/a 75 75

Misi K : Menguatkan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah 1 Menurunkan potensi konflik 1.1 Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

Tingkat partisipasi pemilih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT x 100%

n/a 71,6 71,6

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat

Angka Potensi Konflik SARA

2 Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan

2.1 meningkatnya respon penanganan bencana

persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respond time (%)

kejadian kedaruratan sesuai standar respons time dibagi jumlah kejadian kedaruratan x 100%

n/a 100 100

Persentase korban terdampak bencana yang dipulihkan (%)

persentase OPD kordinasi dibagi dengan jumlah OPD dalam SK penangan Bencana

n/a 100 100

tingkat waktu tanggap bencana kebakaran (menit)

waktu yang dibutuhkan n/a 15 15


4.2. Prioritas Pembangunan

Dalam penyusunan RKPD kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesinambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Berikut ini adalah prioritas-prioritas kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Bali, dan Kebijakan Kabupaten Klungkung.

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional periode 2015-2019 memiliki visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong”. Visi besar ini dicapai melalui misi:

M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.

M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.

M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing. M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional. M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional Indonesia difokuskan kedalam 9 agenda prioritas pembangunan yang disebut sebagai Nawa Cita. Prioritas pembangunan ini meliputi:

C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.


2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan Bali yang menjadi landasan penentuan prioritas pembangunan Provinsi Bali yaitu :

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal 2. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal 3. Pengendalian dan evaluasi program belum optimal.

Berdasarkan isu strategis tersebut pada Provinsi Bali mengangkat tema “Memperkuta Sinergi (Kegotongroyongan) dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Wilayah untuk Mempersempit Kesejangan Menuju Bali Mandara” . Dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2018 yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Infrastruktur 6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana 7. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Pertanian dan Ketahanan Pangan 9. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM 10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung ditetapkan berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan akan dikerucutkan menjadi isu strategis Kabupaten Klungkung. Kemudian isu strategis ini akan menjadi dasar dari prioritas pembangunan tahun 2018. Berikut ini merupakan hasil evaluasi yang disarikan menjadi isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Hasil Evaluasi Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah Masih rendahnya kualitas

infrastrukturPeningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (misi 8 dan misi 10)

Masih tingginya ketimpangan pembangunan antara klungkung daratan daan kepulauan

Dari 123 SD baru 34,3% akreditasi A, 48,2 % akreditasi B, 17,5 % belum terakreditasi. 23 SMP baru 47,8% terakreditasi A, 21,7% akreditasi B, 30,4% belum terakreditasi

Masih rendahnya kualitas pendidikan dasar

Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kepemudaan (Misi 2)


Hasil Evaluasi Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah Capaian SPM tahun 2016 pada RSUD Klungkung= 75%, IKP 2016 ≥ 80%, pemenuhan sarana prasarana RS Pratama baru 50%)

Masih rendahnya kualitas kesehatan

Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2)

Persentase penduduk miskin di Kab. Klungkung Tahun 2015 adalah peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kab. Karangasem

Masih tingginya angka kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3)

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010 sebesar 26,33% menurun menjadi 23,59% pada Tahun 2015

Masih rendahnya pengembangan sektor pertanian

Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9)

PDRB Kab. Klungkung peringkat 8 dari 9 Kabupaten /Kota di Bali

Masih rendahnya PDRB Kabupaten Klungkung dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Bali

Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2015 adalah 372.051 orang

Masih rendahnya kunjungan wisata

Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

Nilai hasil evaluasi LAKIP tahun 2015 adalah C Masih rendahnya tata kelola pemerintahan

Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) dan Provinsi Bali. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Bali dan Prioritas

Nasional Prioritas Daerah Prioritas Provinsi Bali Prioritas Nasional

1 Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (misi 8 dan misi 10)

P5 Infrastruktur N8 Infrastruktur Konektivitas dan Kemaritiman

2 Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kepemudaan (Misi 2)

P4 Pendidikan N1 Pendidikan

3 Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2)

P3 Kesehatan N2 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3)

P2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

N7 Penanggulangan Kemiskinan

N3 Perumahan dan Permukiman

5 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)

P8 Pertanian dan Ketahanan Pangan N6 Ketahanan Pangan

6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9)

P6 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana

N9 Pembangunan Wilayah

N5 Ketahanan Energi7 Peningkatan Pelaksanaan

Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4) P9 Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan

UMKMN4 Pengembangan

Dunia Usaha dan Pariwisata 8 Peningkatan pariwisata yang

ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

P7 Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonnomi Kreatif

9 Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)

P1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola N10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan P10 Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan


4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan ke-9 prioritas tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN TARGET

2018 1 Peningkatan kualitas

infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (misi 8 dan misi 10)

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas.

Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)

71,44

Cakupan layanan air bersih (%) 85

Luasan Daerah Irigasi yang terairi air (%)

44,13

Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang

Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang (%)

1,96


Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Angka Partisipasi Murni SD 94,85

Angka Partisipasi Murni SMP 82,37

Angka Partisipasi Sekolah SD 100

Angka Partisipasi Sekolah SMP 100

Meningkatnya prestasi olahraga Jumlah medali di porsenijar 133


Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH

90

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

6,9

Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH

8

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat 80


Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

5 Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi

Persentase koperasi sehat 23

Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

1

Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di daerah

Nilai PMA (US$) 3.000.000

Nilai PMDN (Milyar Rupiah) 650

6 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)

Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Produktivitas padi (Kw/Ha) 65,50

Produktivitas jagung (Kw/Ha) 29,57

Produktivitas kedele (Kw/Ha) 18,74

Produktivitas ubi kayu (Kw/Ha) 134,68

Produktivitas ubi jalar (Kw/Ha) 134,75

Produktivitas kacang tanah (Kw/Ha) 12,66

Produktivitas kacang hijau (Kw/Ha) 11,62

Produktivitas hortikultura cabai (Kw/Ha)

57,19

Produktivitas hortikultura jeruk (Kw/Ha)

0,28


NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN TARGET

2018 Produktivitas hortikultura pisang (Kw/Ha)

0,34

Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa (Kg/Ha/Th)

1.265

Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Produksi daging sapi (kg) 284.191

Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)

2.289,58

Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4.610

Pencegahan penularan penyakit hewan

Jumlah penyakit hewan yang tertangani

36.800


Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup

Penanganan lahan kritis (ha) 78 Penanganan lahan kritis (%) 60

Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan sekitarnya

Persentase penanganan sampah (%)

90

8 Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

Terwujudnya kabupaten Klungkung sebagai sentra seni,kesejarahan dan budaya

Cakupan budaya intangible (tak berwujud) yang dilestarikan

24,51

Meningkatnya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah yang mendukung pelestarian daerah konservasi

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisnu dan wisman

343.979


Meningkatnya sumber-sumber pendapatan

Peningkatan PAD 100% dalam waktu 5 tahun

100

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Jumlah pelanggaran Perda 600

Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama SKPD (%)

90

Terwujudnya pelayanan publik dan perijinan yang terpadu melalui pengembangan one stop service perijinan dan pelayanan publik di Kab. Klungkung

Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan (%)

80

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 V-1

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2016, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2018 yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Program Indikator Target 2018 SKPD Penanggungjawab

1 Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (misi 8 dan misi 10)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

71,44% DPUPRPKP

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jaringan jalan dalam kondisi baik

85,44% DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai

90,91% DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase penanganan kawasan kumuh

95% DPUPRPKP

Peningkatan pelayanan angkutan

Load Factor angkutan darat 70%

Dishub Load Factor angkutan laut 83,37%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Titik jenuh lalu-lintas 50% Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

Persentase pemeliharaan dan pengadaan jaringan Lampu penerangan jalan

100% Dishub

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa

100% Dishub

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase terpenuhinya kebutuhan data dan operasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat

100% BPBD dan 4 Kecamatan

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi

Persentase terpenuhinya kebutuhan pemulihan kondisi korban bencana pasca terjadinya bencana

100% BPBD

Program Pengendalian Banjir

Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik

52,19%

DPUPRPKP Persentase tebing sungai dalam kondisi baik

1,59%


No Prioritas

Pembangunan Daerah


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten /Kota

100% Satpol PP dan Damkar


Program Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Desa Terlayani PAUD 98%

Disdik Persentase PAUD terakreditasi 6,87%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APS 7-12 tahun 99,92%

Disdik

APS 13-15 tahun 113,91% Persentase dusun yang sudah dilayani SD/MI

100%

Persentase desa yang sudah dilayani SMP/MTs

100%

Nilai Rata-Rata UN 60,56% Persentase sekolah terakreditasi 98,78%

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru berkualifikasi S1/D4 94,07%

Disdik Persentase jumlah sekolah yang telah memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidik sesuai dengan SNP

57,35%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tersedianya Laporan hasil evaluasi kinerja sekolah

160 laporan Disdik

Program Pendidikan Non Formal

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Telah Memiliki Ijazah Pendidikan

75% Disdik

Program Penyelenggaraan Perpustakaan

Persentase terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan

100% Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak

Cakupan K4 100% Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan bulin 100% Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan bufas 98% Dinas Kesehatan

Cakupan IMD 100% Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Persentase lansia yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar

100% Dinas Kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat

Persentase status gizi baik 100% Dinas Kesehatan

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular

Insiden rate DBD/100.000 pnddk

44/100.000 pnddk Dinas Kesehatan

Tingkat kesembuhan TBC 85% Dinas Kesehatan

Terkendalinya prevalensi HIV 0,50% Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar


Cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar



No Prioritas

Pembangunan Daerah


Cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan

Tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dan atau keracunan makanan


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Cakupan puskesmas yang terakreditasi madya

100% RSUD/Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja UKM di kabupaten 100% RSUD/Dinas

Kesehatan/Kecamatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD

95% RSUD

Indeks Kepuasan Pelanggan 82% RSUD


Program Keluarga Berencana Unmeetneed 7% DPMDPPKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja ASFR 44 anak DPMDPPKB

Program Transmigrasi Regional

Persentase kuota transmigrasi yang terpenuhi

100% Diperinaker

Persentase hak transmigran yang terpenuhi

100% Diperinaker

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kasus KDrt 5% DSP3A

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase pelayanan sanitasi 75% DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik

7,50% DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan

Persentase rumah yang layak huni 98,4 DPUPRK

5 Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

100% Diperinaker

Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan

100% Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan

40% Diperinaker

Persentase tenaga kerja menjadi wirausaha baru

100% Diperinaker

Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Penurunan Kasus Narkoba Pada Generasi Muda

30% Kesbangpol

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif

100% DPMDPPKB

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasi menjadi sehat

30 koperasi DKUKMP


No Prioritas

Pembangunan Daerah


Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

Jumlah ketetapan Pendapatan Daerah

2189 ketetapan BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Prosentase realisasi penerimaan PAD 100% BPKPD

6 Pengembangan Sektor Pertanian (misi 4)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Indeks Pertamanan (IP) 1.60% Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

44,13% DPUPRK

Persentase penduduk berakses air bersih 81% DPUPRK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian

4500Ha Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Angka kesakitan ternak 10% Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Persentase peningkatan populasi sapi

1,50% Distan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Pesisir

100% DKPP

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan

100% DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap

100% DKPP


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara

100% DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan pelayanan sampah di kabupaten 12 bulan DPLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara

100% DPLH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lahan Kritis (Ha) 100% DPLH

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang (kws)

15 kws DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan

1,96% DPUPRPKP

8 Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

100% Disbudpora

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Penurunan Potensi Konflik Sara 25% Badan Kesbangpol

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Cakupan cagar budaya yang lestari 100% Disbudpora


No Prioritas

Pembangunan Daerah


Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase partisipasi dalam pengelolaan keragaman budaya

100% Disbudpora

Program koordinasi kewaspadaan dini dan fasilitasi penangnan konflik

Persentase Konflik Sosial yang Ditangani 85% Badan

Kesbangpolinmas

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan dari Daerah Promosi

75% Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Cakupan Usaha Pariwisata yang Bekualitas

100% Dispar

Program Pengembangan Kemitraan

Cakupan Rekomendasi Pengembangan Keprariwisataan Yang Ditindallanjuti

100% Dispar


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase desa 100% DPMDPPKB Dengan capaian

100%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan

535 Produk Hukum

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan

HAM) Cakupan Terpenuhinya Kebijakan bidang Hukum dan HAM

100% Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan

HAM)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Cakupan Desa dengan Linmas Aktif 31% Satpol PP dan Damkar

Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan

162 Pelanggar Satpol PP dan Damkar

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah

86% Baperlitbang

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah

80% Baperlitbang

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data/informasi dan statistic daerah

100% Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% Baperlitbang

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap Renstra

80% Baperlitbang

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 85% Baperlitbang


No Prioritas

Pembangunan Daerah


koordinasi bidang PPM

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD

90% Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

90% Baperlitbang

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten Klungkung

90% Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Unit Kerja yang Menerapkan Standar Pelayan Publik

5 Unit Kerja Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Program Pelayanan kesekretariatan

Persentase Rata-rata capaian Output Kegiatan

90% Semua OPD (2017-2018)

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD

100% BPKPD

Buku Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

100 buku BPKPD

Buku Perda tentang APDD 100 Buku BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah

Persentase SP2d yang diterbitkan tepat waktu

100% BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD

100% BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD

100% BPKPD

Program Peningkatan Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/karsu, Karpeg dan Berita acara Sumpah PNS

100% BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Persentase penurunan kesalahan data pegawai

100% BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin

100% BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Persentase penurunan kesalahan data pegawai

100% BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kelulusan Diklat 100% BKPSDM

Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Persentase Pencapaian Target-target Tahapan Refformasi Birokrasi

80% Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)


No Prioritas

Pembangunan Daerah


Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan

95% Setwan

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Tingkat kepuasan Pengguna Atas Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa

3,25 Indeks Sekretariat Daerah Bagian Adm.PBJ

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

CAkupan pengaduan yang diselesaikan 100% Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

Cakupan kebijakan pelayanan perijinan yang deregulasi

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan 100% Kecamatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data

100% Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informatika dan media massa

Jumlah Kunjungan Ke Website Desa dan OPD

- Diskominfo

Program kerjasama Informasi dengan Mass Media

Jumlah Informasi yang Disebarkan 3 media Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah

Persentase Kebocoran Data Rahasia

100% Diskominfo

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase pemilih wanita menggunakan hak pilih

70% Bakesbangpolinmas

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya upacara peringatan hari-hari besar nasional dan daerah

50% 4 Kecamatan

Berdasarkan tabel program pembangunan diatas kemudian disusun kegiatan untuk melaksanakan program tersebut berdasarkan urusan pemerintah daerah beserta target keluaran dan kebutuhan pendanaanya seperti tabel 5.2 terlampir.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 VI-1

BAB VI. PENUTUP Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Lampiran RKPD Tahun 2018

PROG KEG KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 419.937.209.604 224.671.895.188 1 1 PENDIDIKAN 53.249.128.199 37.700.480.455 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN 53.249.128.199 37.700.480.455

1 1 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Dinas Pendidikan 90 8.065.204.766 90 8.871.725.243

1 1 1 9 1 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur (%)

Dinas Pendidikan 78 2.499.280.810 95 2.749.208.891

2 1 1 9 2 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Dinas Pendidikan 75 4.041.955.620 75 4.446.151.182

3 1 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Dinas Pendidikan 85 31.647.196 100 34.811.916

4 1 1 9 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia

tepat waktu (dokumen)

Dinas Pendidikan 12 15.193.170 9 16.712.487

5 1 1 9 5 Kegiatan Pengedalian dan Evaluasi Kinerja

SKPD

Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Dinas Pendidikan 4 110.925.110 22 122.017.621

6 1 1 9 6 Kegiatan Penatausahaan dan Penelolaan

Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Dinas Pendidikan 12 1.366.202.860 12 1.502.823.146

Persentase Desa terlayani PAUD (%) 98 Persentase satuan PAUD dan Dikmas terakreditasi (%) 6,87

7 1 1 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Rasio guru dan murid PAUD (orang) Dinas Pendidikan 9 2.607.446.000 2.737.818.300

8 1 1 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Persentase jumlah PAUD yang aktif melaksanakan

pembelajaran (%)

Dinas Pendidikan 72 3.574.301.500 3.753.016.575

APS 7-12 Tahun (%) 99,92 APS 13-15 Tahun (%) 113,91

Persentase Dusun terlayani SD/MI (%) 100

Persentase Desa Terlayani SMP/MTs (%) 100

Nilai Rata-Rata UN (%) 60,56

Persentase Sekolah Dengan Akreditasi A (%) 98,78

Prestasi/Juara Lomba Tingkat Propinsi (O2SN) (orang) 15

Prestasi/Juara Lomba Tingkat Nasional (O2SN) (orang) 2

Jumlah sekolah SD yang menerapkan kurikulum 2013

(sekolah)

120

Jumlah sekolah SMP yang menerapkan kurikulum 2013

(sekolah)

20

11 1 1 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Serta Pesantren Salafiya

Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (sekolah) Dinas Pendidikan 164 495.000.000 674.000.000

Persentase sekolah SD/Mi yang menerapkan MBS (%) 97

Persentase sekolah SMP/MTs yang menerapkan MBS

(%)

95

Prestasi/juara Lomba Tingkat Propinsi (FLS2N) (orang) 5

Prestasi/juara Lomba Tingkat Nasional (FLS2N) (orang) 2

Prestasi/juara Lomba Sekolah Tingkat Propinsi

(sekolah)

3

Prestasi/juara Lomba Sekolah Tingkat Nasional

(sekolah)

1

15 1 1 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Angka Drop Out (%) Dinas Pendidikan 0 2.236.658.700 275.000.000 Nilai rata-rata UN SD (%) 72,38 Nilai rata-rata UN SMP (%) 48,75

Persentase Lulus Paket A, B, C (%) 40 Persentase Lulusan Pendidikan Keaksaraan (%) 100

165.000.000

115.000.000

85.000.000

410.000.000

880.000.000 18 Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan 1.205.053.600

73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan 81.131.345

1 16

14 1 1 16

70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas

Siswa


2.314.000.000

16 1 1 16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan 377.171.400

4 1 1

10 1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinas Pendidikan 17.431.000

12 1 1 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) Di Sat


13

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan 4.087.957.731

9 1 1 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Dinas Pendidikan 411.064.975

1

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASIINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018TARGET

CAPAIAN

KINERJA

NO PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019TARGET

CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

285.000.000

305.000.000

6.490.834.875 2 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 6.181.747.500

3 1 1 16

Tabel 5.2Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018

1


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

Persentase Peduduk usia 15 tahun keatas menurut

ijazah yang dimiliki (%)

75

17 1 1 18 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Prestasi/Juara lomba PTK PAUD tingkat Provinsi (orang) Dinas Pendidikan 9 95.597.000 47.000.000

18 1 1 18 2 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan

Non Formal

Persentase jumlah PKBM yang aktif (%) Dinas Pendidikan 66,67 29.050.000 26.000.000

19 1 1 18 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Persentase jumlah penduduk buta aksara yang

mengikuti pendidikan keaksaraan (%)

Dinas Pendidikan 17,95 359.669.500 622.000.000

20 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Jumlah perserta PKH (orang) Dinas Pendidikan 50 134.797.500 158.000.000

21 1 1 18 8 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non

Formal

Persentase jumlah penduduk tidak memiliki ijazah yang

mengikuti pendidikan kesetaraan (%)

Dinas Pendidikan 6,79 433.191.500

22 1 1 18 9 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan

Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Jumlah PAUD/Dikmas yang telah menyusun kurikulum

sesuai standar (sekolah)

Dinas Pendidikan 28 152.748.100 27.000.000

Persentase Guru Berkualifikasi S1 (%) 94,07

Persentase jumlah sekolah yang telah memenuhi

kebutuhan guru dan tenaga pendidik sesuai dengan

SNP (%)

57,35

persentase jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru

yang telah memiliki sertifikat pendidik

Dinas Pendidikan 100

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru bersertifikat

pendidik lebih dari sama dengan 35%(untuk daeraj

khusus lebih dari sama dengan 20%

Dinas Pendidikan 62,50

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru bersertifikat

pendidik masing-masing 1 (satu) orang mapel

matematika,IPA,Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan

PKn


Jumlah Kepala SMP/MTs yang telah bersertifikat

pendidik


Persentase jumlah guru SD yang sudah berkualifikasi

pendidikan S2

Dinas Pendidikan 0

persentase jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademk S1 atau D IV


Persentase jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi

akademik S1 atau D-IV


persentase SD/MI yangmemiliki 1(satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik


Persentase SD/MI yang memliki 6 (enam) orang

guruatau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus


jumlah guru TK/PAUD Negeri yang sudah berkualifikasi

pendidikan S1

Dinas Pendidikan 67

Jumlah guru SMP yang belum berkualifikasi pendidikan

S1


jumlah KepalaTK/Paud Negeri yang telah berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV


Persentase Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru

dengan kualifikasi S1 atau D-IV kurang dari sama

dengan 70%(utuk daerah khusus kurang dari sam

dengan 40%)



dengan kualifikasi S1 atau D-IV kurang dari sama

dengan 35%(utuk daerah khusus kurang dari sam

dengan 20%)


Persentase Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV (%)


26 1 1 20 9 Pengembangan Sistem Pendataan dan

Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Jumlah TK/PAUD Negeri memiliki 2 orang

kualifikasi S1/D IV (%)


1.470.000.000

5 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan


23 1 1 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

7.551.373.100

50.000.000

25 1

880.000.000

1.755.000.000

18 Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan 1.205.053.600

20 8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

53.669.500 120.000.000

20 7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk

Memenuhi Standar Kualifikasi

24.034.900

1

24 1 1

4 1 1

2


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan

kualifikasi S1 atau D-IV lebih dari atau sama dengan 35

% ( untuk daerah khusus lebih dari atau sama dengan

20%)


Persentase Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap rumpun mata pelajaran


Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan

kualifikasi S1 atau D-IV masing-masing 1(satu) orang

untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn



bersertifikat pendidik lebih dari atau sama dengan 35%

(ntuk daerah khusus, lebih dari atau sama dengan )

Dinas Pendidikan 66

Persentase SMP/MTs yang memiliki guru bersertifikat

pendidik, masing-masing1 (satu) orang untuk mapel

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan

PKn

Dinas Pendidikan 85

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah bersertifikat

pendidik


Persentase guru SMP yang sudah berkualifikasi

pendidikan S1

Dinas Pendidikan 99

Persentase jumlah SMP/MTs yangmemiliki guru dengan

kuailfikasi S1 atau D IV lebih dari atau sama dengan

70% ( untuk daerah khusus lebih dari atau sama

dengan 70%(untuk daerah khusus lebih dari atau sama

dengan 40%)

Dinas Pendidikan 98

Persentase Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi

akademik S1 atau D IV


Persentase SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap

mata pelajaran (atau untuk daerah khusus1 (satu) guru

untuk setiap rumpun mata pelajaran)


6 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Laporan Hasil Evaluassi Kinerja Sekolah

dengan nilai baik (laporan)


persentase pengawas sekolah/madrasah yang

berkualifikasi S1 atau D IV dan telah bersertifikat

pendidik (%)


Persentase SD atau MI yang mendapat kunjunganoleh

pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan

selama lebih dari atau sama dengan 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan (%)


29 1 1 22 7 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan

Persentase sekolah dengan akses jaringan internet (%) Dinas Pendidikan 48 215.949.307 107.000.000

30 1 1 22 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Laporan hasil Evaluasi kinerja sekolah

dengan nilai baik (%)


APS 7-12 Tahun 99,92

APS 13-15 Tahun 113,91

Persentase dusun yang sudah dilayani SD/MI 100

Persentase desa yang sudah dilayani SMP/MTs 100

Nilai Rata-Rata UN 60,56

Persentase sekolah terakreditasi 98,78

Persentase jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang

guru (%)

90

Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang

guru (%)

86

Persentase jumlh SMP/MTs yang memiliki ruang kepala

sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru (%)

100

8.000.000.000

75.000.000

22 128 1 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang

Pendidikan

14.169.350 68.000.000

27 1 1 20 11

31 1 1 23 1 Pembangunan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan 9.140.580.557

Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Pengendalian Program Profesi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

141.027.738

7 1 1 23 Program Peningkan Akses Pendidikan Dasar

Sembilan Tauhn

24.010.854.607 15.420.000.000

3


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi

kebutuhan ruang kelas (%)

96

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi


65

Persentase jumlah SD/MI yang semua rombongan

belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang (%)

97,86

Persentase jumlah SMP/MTs yang semua rombel-nya

tidak melebihi 36 orang (%)

100

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memiliki ruang

Lab IPA (%)

90

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memiliki ruang

Lab Komputer (%)

50

34 1 1 23 4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set

peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik (%)

Dinas Pendidikan 86 3.232.347.300 1.250.000.000

Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi

kebutuhan meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap

rombel dalam keadaan baik (%)

30

Persentase jumlah SMPMTs yang telah memenuhi

kebutuhan meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap

rombel dalam keadaan baik (%)

60

Persentase jumlah ruang kelas SD/Mi dalam keadaan

baik (%)

96

Persentase jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam

keadaan baik (%)

88

Persentase jumlah ruang kelas SD/Mi dalam keadaan

baik (%)

96


keadaan baik (%)

88

Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang

disediakan oleh sekolah SD/Mi (%)

80

Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang

disediakan oleh sekolah SD/Mi (%)

84

Persentase Desa terlayani PAUD (%) 98 Persentase PAUD terakreditasi 6,87

Persentase jumlah desa yang sudah terlayani PAUD

(%)


Persentase jumlah TK/PAUD yang telah memenuhi



Jumlah TK/PAUD yang semua rombongan belajarnya

tidak melebihi 25 orang (%)


Persentase siswa yang memiliki satu buah buku

pelajaran untuk setiap mata pelajaran (%)

65

Persentase jumlah PAUD yang telah memiliki APE (%) 21

Persentase jumlah ruang kelas SD/MI dalam keadaan

baik (%)

Dinas Pendidikan 96


keadaan baik (%)

Dinas Pendidikan 88

1 2 KESEHATAN 198.173.573.599 141.403.421.059 1 2 1 DINAS KESEHATAN 86.847.152.867 12.962.675.571

1 1 2 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Dinas Kesehatan 5.856.100.816 6.009.530.642

1 1 2 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Dinas Kesehatan 4.129.232.614 4.335.694.245

2 1 2 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian disiplin aparatur (%) Dinas Kesehatan 1.053.100.512 1.105.755.538

5.000.000.000

900.000.000

38 1 1 23 8 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS


512.000.000

36 1 1 23 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan 391.726.750

35 1 1 23 5 Pengadaan Mebeluer Sekolah Dinas Pendidikan 358.400.000

33 1 1 23 3 Pembangunan Laoratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah


1 15 2 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 377.320.000 Dinas Pendidikan

32 1 1 23 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Dinas Pendidikan 5.400.000.000

37 1 1 23 7 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Dinas Pendidikan

39 1 1 15 1 Pembangunan Gedung sekolah 795.000.000

40 1

270.000.000

3 Rehabilitasi sedang /berat bangunan sekolah

8 1 1 24 Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1.378.971.750

41 1 1 15 206.651.750 216.984.338

396.186.000

834.750.000

1.447.920.338

4


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

3 1 2 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Dinas Kesehatan 49.376.192 51.845.002

4 1 2 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggara SKPD



Dinas Kesehatan 12 100.121.198 -

5 1 2 9 5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Dinas Kesehatan 4 132.738.300 105.127.258 6 1 2 9 6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Dinas Kesehatan 12 391.532.000 411.108.600

2 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian Kinerja UKM di Kabupaten(%) Dinas Kesehatan 90 37.329.484.055 2.985.000.000 7 1 2 16 6 Revitalisasi sistem Kesehatan Persentase terselenggaranya layanan jampersal,

umum, JKN

Dinas Kesehatan 100 8.849.930.305 2.400.000.000

8 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Maslah Kesehatan

Dinas Kesehatan 4.125.554.000 585.000.000

9 1 2 16 15 Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Universal Coverage (%) Dinas Kesehatan 80 24.353.999.750 2.018.975.592 3 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Status Gizi Baik (%) Dinas Kesehatan 80 479.070.000 200.000.000

persentase balita kurus yang mendapat PMT (%) 80

Persentase Ibu Hamil Kurang energi Kronis (KEK) yang

Mendapat PMT ((%)

65

Cakupan D/S (%) 89

Cakupan ASI Eksklusif (%) 80

Cakupan Balita Mendapat Vit A (Balita 6-9 bln) (%) 100

4 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS ( Dinas Kesehatan 84 1.350.298.300 1.200.000.000

11 1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan lingkungan Sehat Jumlah Desa yang mendklarasikan ODF (desa) Dinas Kesehatan 18 62.162.300 1.200.000.000 12 1 2 21 5 Pengembangan Media promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga yang disuluh ber-PHBS (%) Dinas Kesehatan 84 1.288.136.000

Insiden rate DBD/100.000 penduduk 444/100.000

Tingkat Kesembuhan TBC (%) 85

Terkendalinya Prevelensi HIV (%) 0,5

Cakupan Penderita TB yang ditangani sesuai standar

(%)

100

Cakupan Orang Yang beresiko HIV mendapatkan

pemeriksaan sesuai standar (%)

100

Persentase desa UCI (%) 100 Cakupan imunisasi anak sekolah (%) 100

cakupan pelayanan immunisasi wanita usia subur (%) 90

cakupan pelayanan imunisasi haji (%) 100

capaian penanganan penyakit berpotensi wabah

dibawah 24 jam

100

cakupan penemuan kasus AFP 2/100.000

penduduk < 15

th insidenrate DBD/100.000 penduduk 444/100.000

penduduk

Tingkat Kesembuhan TBC (%) 85

Terkendalinya Prevelensi HIV (%) 0,5

6 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan Puskesmas yang terakreditasi Madya (%) Dinas Kesehatan 100 1.737.443.342 310.551.692

17 1 2 23 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Cakupan Puskesmas Yang Memiliki SDM sesuai standart

(%)

Dinas Kesehatan 80 903.001.342 110.551.692

18 1 2 23 7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan Jumlah Puskesmas yang siap diakreditasi (puseksmas) Dinas Kesehatan 100 834.442.000 200.000.000

7 1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Persentase lansia yang Mendapatkan Screaning

Kesehatan Sesuai Standar(%)

Dinas Kesehatan 100 119.600.000 64.977.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Dinas Kesehatan 56.884.000 75.000.000

Dinas Kesehatan

15 1 2 22 9

918.122.477

14 1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi 164.204.550 190.000.000

5 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

2.640.182.803

13 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Dinas Kesehatan 1.500.971.776

10 1 2 200.000.000

1.678.896.780

16 1 2 22 12 Penanggulangan Penyakit DBD dan penyakit

menular lainnya yang berrsumber dari vektor

lainnya

1.943.896.780

20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 479.070.000

5


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

19 1 2 30 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Data Kesehatan Lansia(dok) Dinas Kesehatan 9 119.600.000 64.977.000 8 1 2 31 Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Air Dan Makanan

Tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dan atau

Keracunan Makanan (%)

Dinas Kesehatan 100 535.622.750 80.325.000

Persentase sumber air yaang dipantau memenuhi

syarat kesehatan (%)

100

Persentase Tempat usaha yang layak sehat (%) 50

Cakupan K4 (%) 100

Cakupan Pelayanan Bumil (%) 100

Cakupan Pelayanan Bufas (%) 98

Cakupan IMD (%) 100

21 1 2 32 4 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak,

KB dan Reproduksi

Cakupan layanan Ibu Hamil Miskin yang mendapat

pembiayaan jampersal(%)

Dinas Kesehatan 100 370.157.000 53.736.100

22 1 2 32 5 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar Srening kesehatan anak usia pendidikan dasar sesui

standar (%)

Dinas Kesehatan 100 33.705.000

Cakupan pelayanan penderita ODGJ berat (%) 100 Cakupan pelayanan penderita DM sesuai standar (%) 100

Cakupan pelayanan penderita ODGJ sesuai standar(%) 100

Persentase penanganan ODGJ berat (%) 100 persentase penemuan penderita HT (%) 100 Persentase penemuan penderita DM (%) 100 Cakupan Pelayanan Rawat Jalan (%) 15 Cakupan Pelayanan Rawat Inap (%) 1,5

Cakupan Pelayanan Rujukan (%) 10

24 1 2 36 1 Pengadaan Obat Dan perbekalan Kesehatan Persentase Terpenuhinya Obat Sesuai dengan Standar

(%)

Dinas Kesehatan 80 4.534.216.500

25 1 2 36 2 Penyediaan sarana Fasilitas kesehatan Persentase terpenuhinya Sarana Kesehatan sesuai

Standar(%)


26 1 2 36 3 Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan Persentase Terpenuhinya Prasarana Kesehatan Sesuai

Dengan Standar(%)


Contac Rate 15% 100

Frekuaensi Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas

($ spesialis dasar)

2 kali/Tahun

Cakupan Puskesmas dengan UGD 24 Jam(%) 100

Cakupan pelayanan AGD KRIS 24 Jam(%) 100

12 1 2 37 Program perizinan Kesehatan Cakupan Ijin yang dikeluarkan sesuai Standart (%) Dinas Kesehatan 100 59.025.000

Jumlah P-IRT yang memiliki ijin (sertifikat) 20 Cakupan Ijin Tenaga Kesehatan Yang dikeluarkan

sesuai dengan standar(%)

100

1 2 2 RSUD 111.326.420.732 128.440.745.488 13 1 2 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan (%) RSUD 95 734.127.404 770.833.774

29 1 2 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD capaian disiplin aparatur (&) RSUD 5.681.750 5.965.838

30 1 2 9 2 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dok) RSUD 12 728.445.654 764.867.937

14 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase terbayarnya kunjungan tenaga ahli, tenaga

kontrak, trasfortasi rujukan pasien dan pelayanan

jenazah (%)

RSUD 100 3.146.533.954 3.578.630.114

31 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan pemberi pelayanan di klinik spesialis (%) RSUD 100 3.091.440.000 3.496.130.114 32 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah bulan pelayanan penitiipan, konservasi dan

trasportasi jenazah bagi pasien peserta BPJS Kesehatan

PBI asal Kabupaten Klungkung, serta pelayanan

rujukan kesehatan jiwa di Puskesmas (bln)

RSUD 12 55.093.954 82.500.000

Dinas Kesehatan1 2 37 1 Pelayanan Perijinan Kesehatan 59.025.000

11 1 2 36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Perorangan

36.202.955.031

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

28

53.736.100


Penyakit Tidak menular (PTM)

133.508.770 114.658.357

9 1 2 32 Program Peningkatan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

403.862.000

27 1 2 36 4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.289.541.640

20 1 2 31 5 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 535.622.750 80.325.000

23 1 2 35 1 pembinaan,pelayanan dan penanggulangan

penyakit tidak menular (PTM)

Dinas Kesehatan 133.508.770 114.658.357

6


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

15 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan RSUD 45.000.000 141.900.000

33 1 2 23 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan sarana-prasarana SIMRS (paket) RSUD 4 45.000.000 141.900.000

16 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai

RSU klas B (%)

RSUD 100 66.107.779.374 68.949.381.600

34 1 2 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bagungan

gedung di RSUD Kabupaten Klungkung (paket)

RSUD 4 21.873.590.000 19.096.880.000

35 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (paket) RSUD 6 43.195.041.374 49.577.501.600

36 1 2 26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah Pengadaan mobil ambulance gawat darurat

(unit)

RSUD 1 1.039.148.000 275.000.000

persentase pencapaian SPM BLUD RSUD (%) 95 Indeks Kepuasaan Pelanggan (%) 82

37 1 2 33 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional

pelayanan dan investasi Badan Layanan Umum Daerah

(bln)

RSUD 12 41.292.980.000 55.000.000.000

1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 138.301.421.452,75 38.370.439.637 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 138.301.421.452,75 38.370.439.637

1 1 3 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Dis PUPRPKP 90% 1.977.974.905,75 1.945.385.957 1 1 3 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

Dis PUPRPKP 90% 1.151.375.000 1.208.943.750

2 1 3 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD capaian disiplin aparatur Dis PUPRPKP 100% 317.705.530,75 333.590.807

3 1 3 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dis PUPRPKP 100% 5.726.000 6.012.300 4 1 3 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggara SKPD

jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

tersedia tepat waktu

Dis PUPRPKP 8 dok 377.942.000 396.839.100

5 1 3 9 5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD jumlah dokumen laporan kinerja terkirim tepat waktu Dis PUPRPKP 20 dok 50.498.500 53.023.425


SKPD

jumlah dokumen laporan keuangan Dis PUPRPKP 12 dok 74.727.875 78.464.269

2 1 3 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Persentase drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik Dis PUPRPKP 7,75% 12.932.437.800 2.523.170.000

7 1 3 16 1 Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

jumlah dokumen perencanaan

pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di

Kab. Klungkung

Dis PUPRPKP 12 dok 769.210.000 85.730.000

panjang saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan 3000 m2

panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan 500 m

9 1 3 16 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah dokumen pengawasan

pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di

Kab. Klungkung

Dis PUPRPKP 9 dok 336.771.000 55.440.000

3 1 3 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat

yang siap pakai

Dis PUPRPKP 90,91% 3.221.205.047 1.750.000.000

10 1 3 23 5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Bengkel Alat-Alat Berat

jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat Dis PUPRPKP 146.000.000 2.385.540.527 1.300.000.000

11 1 3 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

jumlah alat-alat berat yang siap pakai Dis PUPRPKP 18 unit 595.079.520 450.000.000

12 1 3 23 13 Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen hasil evaluasi rekanan Dis PUPRPKP 2 dok 240.585.000 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 44,13%

Persentase penduduk berakses air bersih 81%

13 1 3 24 1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi

jumlah dokumen perencanaan peningkatan/ pemb.

Jaringan irigasi

Dis PUPRPKP 6 dok 319.805.000 299.250.000

14 1 3 24 2 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan

air bersih/air minum

Dis PUPRPKP 5 dok 297.970.875 686.330.000

2.382.000.000 8 1 3 16 3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

Dis PUPRPKP 11.826.456.800

4 1 3 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Dis PUPRPKP 15.114.184.000 9.364.063.680

1 2 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

RSUD 41.292.980.000 55.000.000.000 17

7


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

15 1 3 24 6 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi

masyarakat

Dis PUPRPKP 600 jiwa 6.515.382.500 3.105.570.000

16 1 3 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi panjang rehabilitas/pemeliharaan jaringan irigasi Dis PUPRPKP 350 m 1.662.597.500 367.500.000 17 1 3 24 18 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi Dis PUPRPKP 2900 m 6.037.164.750 4.620.000.000

18 1 3 24 19 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

jumlah dokumen perencanaan rehab/pemeliharaan

jaringan irigasi

Dis PUPRPKP 1 dok 54.190.000 110.880.000

19 1 3 24 22 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Jaringan Air Bersih/Air Minum

jumlah dokumen pengawasan pembangunan jaringan

air bersih/air minum

Dis PUPRPKP 5 dok 227.073.375 174.533.680

5 1 3 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

Persentase pelayanan sanitasi Dis PUPRPKP 75% 842.905.000 190.410.000

19 1 3 27 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah jumlah penanganan prasarana dan sarana air limbah Dis PUPRPKP 3 unit 782.815.000 120.000.000

20 1 3 27 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan

evaluasi jaringan air limbah

Dis PUPRPKP 3 dok 60.090.000 70.410.000

Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi

baik

52,46%

Persentase tebing sungai dalam kondisi baik 1,60%

21 1 3 28 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul Sungai

panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing

sungai

Dis PUPRPKP 200 m 436.540.000 1.332.000.000

22 1 3 28 9 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai Dis PUPRPKP 200 m 3.350.785.000

23 1 3 28 13 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan

Tanggul Sungai

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tanggul

sungai

Dis PUPRPKP 1 dok 18.162.700

23 1 3 28 14 Perencanaan Pembangunan Tanggul

Pengaman Pantai

jumlah dokumen perencanaan pemb. Tanggul pantai Dis PUPRPKP 3 dok 150.425.000 79.920.000

Peningkatan penduduk yang berakses infrastruktur 4.000 jiwa

Persentase penanganan kawasan kumuh 95%

24 1 3 29 1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur jumlah dokumen perencanaan pemb/peningkatan

infrastruktur

Dis PUPRPKP 8 dok 530.417.000 187.670.000

Panjang pemb. Jalan setapak 500 m Panjang senderan 200 m

jumlah bangunan gedung 2 unit

26 1 3 29 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah dokumen pengawasan pemb/peningkatan

infrastruktur

Dis PUPRPKP 14 dok 451.649.000 267.000.000

27 1 3 29 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

pemberdayaan masyarakat/penanggulangan

kemiskinan

jumlah penanganan kawasan kumuh Dis PUPRPKP 1 kws 37.405.375 96.780.000

8 1 3 32 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan

dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang

Dis PUPRPKP 15 kawasan 651.301.000 173.000.000

28 1 3 32 9 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang

jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata

ruang

Dis PUPRPKP 4 dok 651.301.000 173.000.000

9 1 3 33 Program Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan

bangunan

Dis PUPRPKP 1,96% 277.252.000 2.619.000.000

29 1 3 33 3 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tata

ruang

Dis PUPRPKP 1 dok 108.860.425 2.391.000.000

30 1 3 33 3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

jumlah penataan ruang di Kab. Klungkung Dis PUPRPKP 1 kws 168.391.575 228.000.000

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 71,44%

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik 100%

31 1 3 35 1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan

Jalan

jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan

pemb/peningkatan jalan di Kab. Klungkung

Dis PUPRPKP 8 dok 621.436.000 981.600.000

32 1 3 35 2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan Dis PUPRPKP 5 km 11.997.001.000 33 1 3 35 5 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan

pemb/peningkatan jalan di Kab. Klungkung

Dis PUPRPKP 30 dok 2.877.847.000

34 1 3 35 6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan panjang jalan yang direhabilitas/dipelihara Dis PUPRPKP 25 km 67.480.682.000 16.360.440.000 35 1 3 35 7 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

jumlah dokumen peerencanaan dan pengawasan

pemb/peningkatan jembatan di Kab. Klungkung

Dis PUPRPKP 2 dok 141.806.000

25 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 14.362.099.625 Dis PUPRPKP1 3 29

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Dis PUPRPKP

6 1 3 28

35 Program Pengembangan Jalan dan Jembatan Dis PUPRPKP 83.946.678.000

500.000.000

1.411.920.000

7 1 3 29 15.381.571.000 1.051.450.000

Program Pengendalian Banjir Dis PUPRPKP 3.955.912.700

17.342.040.000 10 1 3

2

8


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

36 1 3 35 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan panjang jembatan yang direhabilitas/dipelihara Dis PUPRPKP 40 m 827.906.000

1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.471.148.375 171.500.000 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.471.148.375 171.500.000

1 1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni 95% 5.471.148.375 171.500.000 1 1 4 15 6 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Jumlah penanganan rumah layak huni Dis PUPRPKP 300 unit 5.121.387.000

2 1 4 15 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan hasil koordinsi dengan

pemerintah pusat

Dis PUPRPKP 1 dok 349.761.375 171.500.000

1 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.653.185.778 861.236.460 1 5 1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.653.185.778 861.236.460

1 1 5 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Kab. Klungkung 100% 1.456.532.200 100.00 % 571.934.260 1 1 5 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana da

Prasarana Aparatur

Kab. Klungkung 50% 900.250.000 12.00 Bln 23.000.000

2 1 5 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur Kab. Klungkung 100% 156.835.500 100.00 % 1.800.000

3 1 5 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persetnase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Kab. Klungkung 100% 57.719.200 100.00 % 34.543.000 4 1 5 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedianya

tepat Waktu

Kab. Klungkung 9 Dokumen 195.202.500 12.00 Bln 17.591.260

5 1 5 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Kab. Klungkung 23 Dokumen 12.463.000 12.00 Bln 495.000.000 6 1 5 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Kab. Klungkung 12 Dokumen 134.062.000 100.00 % #REF!

2 1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Pelanggaran Perda Kab. Klungkung 460 Pelangar 935.087.000 0,13 4.000.000

7 1 5 15 07 Penyelidikan dan Penindakan Cakupan Pelanggaran Perda yang ditindak Kab. Klungkung 75% 832.601.000 0,13 2.000.000 8 1 5 15 08 Pembinaan dan Pengawasan Cakupan Pelanggaran Perda berulang yang diselesaikan Kab. Klungkung 100% 53.497.000

9 1 5 15 09 Pendataan dan Deteksi Dini Laporan Pelanggaran Perda Kab. Klungkung 50 Berkas

Laporan

48.989.000 0,13 2.000.000

3 1 5 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Pelanggaran Ketentraman Ketertiban dan Keindahan Kab. Klungkung 162

Pelanggaran

2.247.034.578 4,17 40.000.000

10 1 5 16 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan Polisi Pamong Praja

Cakupan Patroli Pol PP 3 x dalam 24 Jam Kab. Klungkung 100% 1.949.113.078 0,25 40.000.000

11 1 5 16 06 Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu

Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja

Cakupan Layanan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-

tamu Daerah

Kab. Klungkung 100% 205.531.000

12 1 5 16 07 Pembinaan Penindakan Internal Kegiatan

Polisi Pamong Praja

Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kab. Klungkung 100% 92.390.500

4 1 5 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Cakupan Desa Dengan Linmas Aktif Kab. Klungkung 31% 245.343.000 4,17 74.227.000

13 1 5 19 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan

Di Masyarakat

Jumlah Linmas yang dilatih Kab. Klungkung 160 Orang 137.346.000 0,54 2.000.000

14 1 5 19 04 Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas Laporan pelaksanaan Tugas Linmas Kab. Klungkung 20 Laporan 36.282.000 0,50 72.227.000

15 1 5 19 05 Pengerahan Satuan Linmas untuk Menjaga

Keamanan dan Ketertiban

Cakupan Layanan Linmas Desa/Kelurahan Kab. Klungkung 1.005 71.715.000

5 1 5 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Kabupaten/Kota, Cakupan Desa Melaksanakan Mitigasi

Kebakaran

Kab. Klungkung 100%, 5,08% 1.769.189.000 28.00 Kali 171.075.200

16 1 5 22 06 Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah Desa yang disiapkan untuk melaksanakan

Mitigasi Kebakaran

Kab. Klungkung 3

Desa/keluraha

n

54.266.000 28.00 Kali 171.075.200

17 1 5 22 11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai Jumlah Peralatan Kebakaran yang siap Pakai Kab. Klungkung 6 unit 693.520.000

18 1 5 22 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap Kab. Klungkung 15 Menit 1.021.403.000

1 6 SOSIAL 18.088.752.200 6.164.817.577 1 6 1 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18.088.752.200 6.164.817.577

1 1 6 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan 95% 4.388.925.070,00 90 4.827.817.577,00 1 1 6 9 1 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan



Prasarana Aparatur

Kab. Klungkung 95% 4.128.706.192,00 95 4.541.576.811,20


Kepegawaian SKPD

Persentase Capaian Disiplin Aparatur Kab. Klungkung 75% 10.696.500,00 75 11.766.150,00

9


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

3 1 6 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi Kab. Klungkung 95% 42.195.532,00 100 46.415.085,20 4 1 6 9 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia

tepat waktu

Kab. Klungkung 9 Dokumen 55.452.600,00 9 60.997.860,00

5 1 6 9 5 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

SKPD

Laporan Kinerja terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 20 Laporan 20.814.746,00 22 22.896.220,60

6 1 6 9 6 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan

Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 12 Laporan 131.059.500,00 12 144.165.450,00

2 1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Cakupan Disabilitas yang Mandiri 30% 1.427.069.330,00 1.055.000.000,00

7 1 6 16 12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi

Penyandang Disabilitas

Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar diluar Panti

20% 709.420.000,00 550.000.000,00

Jumlah disabilitas yang diberikan ketrampilan kerja 20 orang8 1 6 16 13 Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi

Penyandang Tuna Sosial

Cakupan Mr. X yang ditangani Kab. Klungkung 100% 196.178.500,00 85.000.000,00

Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar

Panti

60%

Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial

Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti

100%

Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di

luar Panti

60%

Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar ODGJ 100%Cakupan ke Tuna Ditangani 60%

9 1 6 16 14 Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Cakupan KPM yang mendapat Rastra Kab. Klungkung 80% 521.470.830,00 420.000.000,00

Cakupan Penanganan Korban Bencana Alam dan

Bencana Sosial

60%

Cakupan KPM yang memiliki JKN/KIS 80%3 1 6 25 Program Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Cakupan Keluarga Rawan Mandiri Ekonomi 35% 4.071.447.600,00 157.000.000,00

10 1 6 25 3 Penangan Fakir Miskin Jumlah Keluarga Rawan yang Menindaklanjuti

Pembinaan

Kab. Klungkung 50% 4.071.447.600,00 157.000.000,00

Cakupan RTS memiliki Rumah Layak Huni 90%Cakupan Lansia Miskin Tertangani 35%

4 1 6 26 Cakupan Partisipasi pilar-pilar Kebangsaan 70% 8.201.310.200,00 125.000.000,00

Cakupan Partisipasi Masyarakat Terhadap Nilai

Kepahlawanan

Kab. Klungkung 70%

11 1 6 26 1 Tersedianya Data PMKS Kab. Klungkung 4 dokumen 240.640.400,00 125.000.000,00

Cakupan PSKS Aktif 100%

12 1 6 26 2 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Terselenggaranya upacara dan kegiatan hari pahlawan Kab. Klungkung 1 kali 7.960.669.800,00 125.000.000,00

2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 93.556.027.887 60.235.425.081 2 1 TENAGA KERJA 2.288.283.700 2.061.000.000 3 7 1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.288.283.700 2.061.000.000

Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap

kesempatan kerja yang disediakan

40

Persentase tenaga kerja menjadi wirausaha baru 100

1 2 1 16 2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

Kerja

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

dan bekerja

Disperinaker 50 171.701.000 150.000.000

2 2 1 16 8 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat

Karya

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam padat karya

(orang)

Disperinaker 176 858.846.600

3 2 1 16 9 Pengendalian Tenaga Kerja Asing Persentase TKA dengan TKI pendamping Disperinaker 100 113.255.000 1.500.000.000 4 2 1 16 10 Pembentukan Wirausaha Mandiri Persentase peserta pembekalan menjadi wirausaha Disperinaker 100 280.987.000

2 2 1 17 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan

peraturan perundang-undangan

Disperinaker 100 200.829.100 253.000.000

5 2 1 17 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Persentase penyelesaian perselisihan internal

perusahaan

Disperinaker 100 55.000.100 81.000.000

Disperinaker 1.424.789.600 1.650.000.000 2 1 161 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Pemberdayaan Pilar-Pilar

Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai

Kepahlawanan

Pendataan dan Pembinaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

10


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

6 2 1 17 3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang ikut program

perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja

Disperinaker 40 64.120.000 77.000.000

7 2 1 17 5 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan

Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

Persentase perusahaan yang memiliki peraturan

perusahaan

Disperinaker 12 81.709.000 95.000.000

Persentase pencari kerja yang dilatih memperoleh

pekerjaan

100

Persentade tenaga kerja bersertifikat kompetensi 100

8 2 1 18 6 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi

Pencari Kerja

Persentase pencari kerja yang dilatih Disperinaker 100 600.829.000 81.000.000

9 2 1 18 10 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (orang) Disperinaker 50 61.836.000 77.000.000

2 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.772.314.400 111.600.000 1 6 1 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.772.314.400 111.600.000

1 2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kasus KDRT 5% 969.070.400,00 -

1 2 2 16 2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang

mendapat pelayanan

Kab. Klungkung 80% 164.743.500,00

2 2 2 16 5 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Jumlah Lembaga yang responsif Jender Kab. Klungkung 80% 449.460.000,00

3 2 2 16 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Data Gender dan Anak Kab. Klungkung 10 dokumen 47.700.000,00 4 2 2 16 10 Peningkatan Peranan Organisasi Wanita

Dalam Bidang Pembangunan

Cakupan Pengangguran Perempuan Memiliki Ussaha Kab. Klungkung 10% 307.166.900,00

2 2 2 20 Program Perlindungan dan Tumbuh

Kembang Anak

Kecamatan Layak Anak 100% 803.244.000,00 111.600.000,00

Desa dan Kelurahan Layak Anak 100%5 2 2 20 1 Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh

Kembang Anak

Profil Anak Kab. Klungkung 100% 358.736.000,00 111.600.000,00

6 2 2 20 2 Upaya Peningkatan Perlindungan Anak Cakupan Desa dan Kelurahan memiliki Perlindungan

Anak Terpadu berbasis Masyarakat Aktif

Kab. Klungkung 80% 224.858.000,00

7 2 2 20 3 Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat Cakupan Lembaga yang mendukung Kecamatan Layak

Anak

Kab. Klungkung 80% 219.650.000,00

2 3 PANGAN 3.346.118.493 823.030.000 2 3 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.346.118.493 823.030.000

1 2 3 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata output kegiatan DKPP 100% 2.750.088.793 677.030.000 1 2 3 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

DKPP 100% 1.690.703.073 114.750.000

2 2 3 9 2 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Pesentase capaian disiplin aparatur DKPP 100% 664.681.220 310.190.000

3 2 3 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarspkan sesuai kalsifikasi DKPP 100% 41.620.000 44.090.000 4 2 3 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaran

tersediatepat waktu

DKPP 8 dok 45.044.000 208.000.000

5 2 3 9 5 Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu DKPP 23 dok 83.681.000 6 2 3 9 6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Laporan keuangan terkirim tepat waktu DKPP 12 dok 224.359.500

2 2 3 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Tingkat konsumsi beras DKPP 106

kg/kap/thn

596.029.700 146.000.000

7 2 3 16 1 Peningkatan Sistem Distribusi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sampel pola pangan harapan DKPP 6 desa sampel 295.250.000 74.000.000

8 2 3 16 2 Peningkatan Ketersediaan Pangan Laporan ketersediaan pangan DKPP 12 lap 114.848.500 21.000.000 9 2 3 16 3 Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan

Mutu Keamanan Pangan

KWT dengan Mutu dan Pangan Segar DKPP 4 kwt 185.931.200 51.000.000

2 4 PERTANAHAN 587.927.700 70.569.500 2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 587.927.700 70.569.500

1 2 4 19 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase konflik tanah yang difasilitasi DLHP 100 587.927.700 70.569.500

1 2 4 19 3 Pendataan dan Penetapan Subyek dan Obyek

Tanah Ulayat

Laporan subyek dan tanah ulayat DLHP 100 143.278.400 70.569.500

3 2 1 18 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Disperinaker 662.665.000 158.000.000

11


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

2 2 4 19 4 Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan

Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan

Luas tutupan lahan hijau DLHP 100 444.649.300

2 5 LINGKUNGAN HIDUP 18.671.912.244 13.331.037.645 2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 18.671.912.244 13.331.037.645

1 2 3 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata output kegiatan DLHP 85% 3.378.441.332 632.940.000 1 2 3 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

DLHP 60% 1.185.710.356 114.750.000

2 2 3 9 2 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Pesentase capaian disiplin aparatur DLHP 100% 1.884.303.676 310.190.000


Anggaran SKPD


tepat waktu

DLHP 9 dok 83.258.000 208.000.000

4 2 3 9 6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Laporan keuangan terkirim tepat waktu DLHP 12 dok 225.169.300

2 2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Cakupan pelayanan sampah di kabupaten (bulan) DLHP 12 8.130.801.738 11.123.850.725

5 2 5 15 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaaan Persampahan

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang siap

pakai (%)

DLHP 44 4.979.677.064 6.476.081.064

Persentase KK yang membuang sampah tepat waktu

(%)

35

Persentase penghasil sampah yang memilah sampah

pada sumbernya (%)

35

7 2 5 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

Cakupan pelayanan sampah di Nusa Penida (persen) DLHP 100 1.682.485.816 1.504.028.640

8 2 5 15 13 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan

pertamanan

Persentase desa dengan TPST aktif (desa) DLHP 45 127.258.200 136.393.200

9 2 5 15 15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pendapatan dan retribusi IPLT (persen) DLHP 35 189.369.596 176.033.180

10 2 5 15 16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA Jumlah TPA yang representatif (persen) DLHP 35 972.296.062 2.482.246.491

3 2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara DLHP 100 440.149.050 262.492.360

11 2 5 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Persentase usaha/kegiatan yang taat peraturan

lingkungan hidup (amdal)

DLHP 35 257.784.000 262.492.360

12 2 5 16 4 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat DLHP 80 182.365.050

4 2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara DLHP 100 650.205.000 312.732.840

13 2 5 19 2 Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

Persentase kajian lingkungan yang diterbitkan DLHP 100 650.205.000 312.732.840

5 2 5 25 Program Penanganan dan Peningkatan

Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan

Sampah, Limbah dan RTH

Jumlah pengaduan kebersihan dan keindahan di

kawasan perkotaan

DLHP 100 6.072.315.124 999.021.720

11 2 5 25 1 Pemeliharaan RTH Persentase kawasan RTH perkotaan yang terpeliharan DLHP 100 1.592.191.220 999.021.720

12 2 5 25 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Persentase sampah kawasan perkotaan yang diangkut DLHP 100 2.781.181.852

13 2 5 25 3 Pengembangan Teknologi Pengolahan

Persampahan

Persentase sampah kawasan perkotaan yang diolah DLHP 100 1.698.942.052

2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.902.647.386 1.083.580.000 2 6 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.902.647.386 1.083.580.000

1 2 6 9 Program Pelayanan Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan Disdukcapil 100 1.309.943.586 297.550.000




Prasarana Aparatur

Disdukcapil 100 870.028.300 129.050.000


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur Disdukcapil 90 245.789.486 22.990.000

3 2 6 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi Disdukcapil 80 40.913.000 105.450.000 4 2 6 9 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia

Tepat Waktu

Disdukcapil 7 115.071.500 40.060.000


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Disdukcapil 21 14.792.500

6 2 5 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

DLHP 179.715.000 349.068.150

12


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Disdukcapil 12 23.348.800

2 2 6 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data Disdukcapil 100 738.733.500 308.770.000

7 2 6 15 3 Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (Membangun, Updating dan

Memelihara)

Cakupan Layanan Perubahan Data Disdukcapil 100 436.768.000 33.670.000

8 2 6 15 5 Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana Disdukcapil 80 243.135.000 33.670.000

9 2 6 15 6 Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi Kependudukan

Jumlah Laporan Kependudukan Disdukcapil 5 58.830.500 241.430.000

3 2 6 16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Disdukcapil 100 525.408.300 222.480.000

10 2 6 16 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Identitas Penduduk

Cakupan Layanan KK dan KTP Sesuai SOP Disdukcapil 90 420.563.500 222.480.000

11 2 6 16 2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pindah Datang Penduduk

Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP Disdukcapil 100 50.510.800

12 2 6 16 3 Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Data Penduduk Yang Belum Memiliki Dokumen

Kependudukan

Disdukcapil 1 54.334.000

4 2 6 17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil 100 328.562.000 254.780.000 13 2 6 17 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan

Kelahiran

Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP Disdukcapil 90 175.753.000 2.500.000

14 2 6 17 2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan

Perkawinan dan Perceraian

Cakupan Layanan Akta Perkawinan Dan Perceraian

sesuai SOP

Disdukcapil 90 88.157.500 249.780.000

15 2 6 17 3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan

Kematian dan Peristiwa penting lainnya

Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting

Lainnya Sesuai SOP

Disdukcapil 85 64.651.500 2.500.000

2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.971.536.914 2.620.933.316 2 7 1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.971.536.914 2.620.933.316

1 2 7 1 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan 100% 887.781.952,00 328.018.816,00 1 2 7 1 1 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan



Prasarana Aparatur

DPMDPPKB 100% 563.235.504,00 216.480.000,00


Kepegawaian SKPD

Persentase Capaian Disiplin Aparatur DPMDPPKB 70% 49.334.950,00 2.437.727,00

3 2 7 1 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi DPMDPPKB 100% 20.267.516,00 86.715.000,00 4 2 7 1 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD


tepat waktu

DPMDPPKB 12 bln 75.063.666,00


SKPD

Laporan Kinerja terkirim tepat waktu DPMDPPKB 12 bln 3.229.500,00


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu DPMDPPKB 12 bln 176.650.816,00 22.386.089,00

2 2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 100% 810.031.616,00 652.813.000,00

7 2 7 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Persentase jumlah LPM yang aktif Desa 100% 810.031.616,00 652.813.000,00

Persentase jumlah PKK yang aktif Desa 100%Persentase jumlah Posyandu yang mandiri Desa 7.40%

3 2 7 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Persentase Lembaga Ekonomi yang sehat dan

berkembang

82.6% 295.582.000,00 179.966.000,00

8 2 7 16 9 Pengembangan Lembaga Perekonomian

Desa

Jumlah BUMDes yang tidak berkembang menjadi

berkembang

Desa/Kecamatan 45 BUMDes 295.582.000,00 179.966.000,00

Jumlah kelompok usaha yang menerapkan TTG Desa/Kecamatan 25 KlpJumlah LPD yang tidak sehat menjadi sehat Desa/Kecamatan 102 LPD

4 2 7 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Persentase Desa dengan Capaian Kinerja 100% 100% 2.947.471.396,00 1.460.135.500,00

9 2 7 18 2 Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase desa yang menetapkan Perdes tentang

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

tepat waktu

Kabupaten Klungkung 100% 429.618.880,00 600.659.000,00

10 2 7 18 3 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintahan desa

Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi

sesuai Ketentuan/Peraturan

Desa 100% 189.588.000,00 49.439.500,00

11 2 7 18 5 Penataan kelembagaan Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Persentase Desa dengan Struktur Kelembagaan

Pemerintahan Desa Lengkap


13


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

12 2 7 18 6 Pembinaan Pembangunan Desa Persentase Desa yang menyampaikan Laporan tepat

waktu

Kabupaten Klungkung 100% 1.403.867.016,00 608.185.000,00

5 2 7 20 Program Pengembangan Potensi Desa Persentase Potensi yang dikerjasamakan 3.29% 30.669.950,00 13 2 7 20 1 Peningkatan Pengembangan Potensi Desa Jumlah Kerjasama Desa/Kelurahan 2 desa 30.669.950,00

2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.488.007.620 1.468.064.000 2 7 1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.488.007.620 1.468.064.000

1 2 8 15 Program Keluarga Berencana Unmeetneed 7% 618.031.800,00 1.183.056.000,00

1 2 8 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Cakupan Layanan KB Desa/Kecamatan 100% 299.992.000,00 608.511.200,00

2 2 8 15 2 Pelayanan KIE Persentase peserta KB aktif Desa dan Kecamatan 76% 50.824.800,00

3 2 8 15 6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Persentase terpenuhinya layanan sarana prasarana KB

pada Passyankes


4 2 8 15 7 Pengelolaan Data dan Informasi Program

Keluarga Berencana

Persentase pemakaian kontrasepsi MKJP Desa/Kecamatan 47% 118.551.000,00 64.924.000,00

2 2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja ASFR 44 anak 869.975.820,00 285.008.000,00 5 2 8 16 1 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

Persentase PIK remaja yang tegar Desa/Kecamatan 41% 45.313.000,00 62.515.000,00

6 2 8 16 3 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

Persentase poktan yang aktif Desa/Kecamatan 15% 271.307.500,00 168.908.000,00

7 2 8 16 4 Pembinaan PLKB Persentase capaian kinerja PLKB Kabupaten Klungkung 100% 553.355.320,00 53.585.000,00

Persentase desa/Kelurahan menjadi kampung KB Kabupaten Klungkung 33%

2 9 PERHUBUNGAN 25.250.398.351 19.211.598.894 2 9 1 DINAS PERHUBUNGAN 25.250.398.351 19.211.598.894

1 2 9 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata output kegiatan Dishub 95% 1.422.047.708 628.735.154 1 2 9 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana Aparatur

Dishub 100% 959.383.295 293.267.430

2 2 9 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian disiplin aparatur Dishub 100% 105.375.548 295.000.000

3 2 9 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dishub 100% 46.837.548 40.467.7244 2 9 9 4 Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD


tepat waktu

Dishub 6 dok 87.537.416

5 2 9 9 5 Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu Dishub 23 dok 9.597.9016 2 9 9 6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan laporan keuangan terkirim tepat waktu Dishub 12 dok 213.316.000

2 2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Cakupan pemenuhan prasarana transportasi

perhubungan sesuai standar

Dishub 100% 4.888.114.409 261.287.450

7 2 9 15 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana

perhubungan

Dishub 100% 953.226.900 24.850.700

8 2 9 15 3 Koordinasi dalam pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Jumlah prasarana perhubungan sesuai standar yang

dibangun

Dishub 100% 2.537.147.259 228.117.500

9 2 9 15 12 Pengembangan pengoperasian prasarana

perhubungan

Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi

sesuai standar

Dishub 100% 336.300.594 8.319.250

10 2 9 15 13 Pengembangan sarana prasarana pelabuhan

penyeberangan di Nusa Penida

Cakupan operasional pelabuhan penyeberangan Nusa

Penida yang beroperasi sesuai standar

Dishub 100% 973.221.342

11 2 9 15 14 Pengembangan sarana dan prasarana

perhubungan di Nusa Penida

Cakupan sarana prasarana perhubungan di Nusa

Penida yang sesuai standar

Dishub 100% 88.218.314

Load faktor angkutan darat 70%Load faktor angkutan laut 83,37%

Persentase angkutan tidak dalam trayek yang layak

operasi

Dishub 100%

Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam

trayek

Dishub 0%

3 2 9 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 11.111.635.538 12.047.576.290 Dishub

12 2 9 17 18 Pendataan dan monitorig kendaraan

angkutan tidak dalam trayek/kawasan

tertentu

19.122.500 140.000.000

14


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

persentase angkutan darat yang layak jalan Dishub 100%

Persentase angkutan laut yang layak jalan Dishub 100%

persentase angkutan dalam trayek yang layak operasi Dishub 100%

Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek Dishub 0%

4 2 9 19 Program pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

Titik jenuh lalu- lintas Dishub 50% 7.603.149.180 5.000.000.000

15 2 9 19 6 Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

Cakupan pemenuhan rekayasa lalu lintas Dishub 100% 704.498.316 5.000.000.000

16 2 9 19 9 Analisa Dampak Lalu lintas terhadap

kelancaran lalu lintas

rekomendasi analisa dampak lalu lntas yang

ditindaklanjuti

Dishub 100% 38.661.200

17 2 9 19 10 Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu

lintas

cakupan perencanaan pengaturan lalu lintas terpenuhi Dishub 100% 6.859.989.664

5 2 9 25 Program pengembangan sarana dan

prasarana perhubungan

Penurunan angka kecelakaan Dishub 30% 225.451.516 1.274.000.000

18 2 9 25 1 Kordinasi dalam pengembangan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Inovasi teknologi perhubungan yang dilaksanakan Dishub 1 inovasi 69.921.900 724.000.000

19 2 9 25 2 Penyusunan kebijakan,Norma,standar dan

prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan

Kerjasama Pihak Ketiga dalam Penurunan Angka

Kecelakaan

Dishub 3 kerjasama 64.559.900 550.000.000

20 2 9 25 3 Penciptaan Keamanan dan keselamatan Jasa

perhubungan

Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang

ditindaklanjuti

Dishub 100% 90.969.716 300.000.000

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.696.480.516 1.843.058.416 2 10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.696.480.516 1.843.058.416

1 2 10 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Diskominfo 95% 1.474.945.000 241.303.816 1 2 10 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

Diskominfo 100% 1.048.397.000 216.480.000

2 2 10 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD capaian disiplin aparatur Diskominfo 100% 132.047.500 2.437.727


Anggara SKPD

jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

tersedia tepat waktu

Diskominfo 9 dok 60.202.500 22.386.089

4 2 10 9 5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD laporan kinerja terkirim tepat waktu Diskominfo 23 dok 50.175.500 5 2 10 9 6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

laporan keuangan tepat waktu Diskominfo 12 dok 184.122.500

2 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Jumlah kunjungan website desa dan OPD Diskominfo 800

pengunjung

1.567.275.516 543.914.600

Cakupan rekomendasi ijin menara telekomunikasi yang

diterbitkan

95%

Retribusi dari ijin menara telekomunikasi 95%

Jumlah Aplikasi OPD yang terintegrasi 39 OPD Jumlah OPD yang menayangkan RUP tepat waktu

melalui LPSE

39 OPD

8 2 10 15 6 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

terpeliharanya Web OPD dan Desa/ Kelurahan Diskominfo 90 Web 114.338.000 277.470.600

3 2 10 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass

Media

Jumlah informasi yang disebarkan Diskominfo 3 media 654.260.000 1.057.840.000

9 2 10 18 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

tersusun daftar informasi publik OPD Diskominfo 39 OPD 158.713.000 92.000.000

10 2 10 18 2 Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

jumlah informasi program pembangunan yang disebar

melalui Baliho, spanduk, selebaran dan sejenisnya

Diskominfo 12.000 lbr 174.365.000 482.920.000

11 2 10 18 3 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat

Jumlah informasi pembangunan yang disebarkan

melalui Mobil Keliling

Diskominfo 55 kali 321.182.000 482.920.000

2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.253.055.798 1.415.180.000 2 11 1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.253.055.798 1.415.180.000

1 2 11 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan Kab. Klungkung 100% 1.671.090.018 100.00 % 695.080.000 1 2 11 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terlaksananya Operasional Kegiaatan Secara Lancar Kab. Klungkung 100% 813.296.031 12.00 Bln 161.700.000

2 10 15 5 Pengkajian dan Pengembangan sumber daya

komunikasi dan Informasi

Diskominfo 1.381.501.000 141.817.000

6 2 10 15 2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Diskominfo 71.436.516 124.627.000

13 2 9 17 21 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 377.698.064 11.180.926.290

14 2 9 17 22 Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan

dalam trayek

10.714.814.974 726.650.000

7

15


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

2 2 11 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur Kab. Klungkung 100% 112.957.260 100.00 % 7.500.000

3 2 11 09 03 Pengelolaan Kearsipan Terkelolanya Arsip Dengan Baik Kab. Klungkung 100% 59.176.760 100.00 % 60.000.000 4 2 11 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Terlaksananya Kegiatan sesuai dengan Dokumen

Perencanaan Anggaran

Kab. Klungkung 100% 209.111.600 12.00 % 39.930.000

5 2 11 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Tersajinya Laporan Kinerja SKPD Kab. Klungkung 100% 90.695.720 12.00 Bln 425.950.000 6 2 11 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Tertatanya Pengelolaan Keuangan Kab. Klungkung 100% 385.852.647

2 2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Persentase Meningkatnya UMKM Kab. Klungkung 100% 569.246.450 100.00 % 227.000.000

7 2 11 16 05 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi

Hasil Produksi

Meningkatnya Promosi Produk UMKM Kab. Klungkung 100% 343.078.700 100.00 % 50.000.000

8 2 11 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Persentase Tumbuhnya Kelompok Usaha Kab. Klungkung 100% 149.740.250 100.00 % 127.000.000

9 2 11 16 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Kecil

Menengah

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku

UMKM

Kab. Klungkung 100% 76.427.500 100.00 % 50.000.000

3 2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Persentase Meningkatnya Koperasi Tertib Administrasi Kelompok Masyarakat 100% 713.788.830 0.00 % 72.480.000

10 2 11 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan

Program Pembangunan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Kelompok Masyarakat 100% 436.775.740

11 2 11 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Meningkatnya Koperasi Sehat Kab. Klungkung 100% 175.900.090

12 2 11 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Sarana Pelaporan untuk Kebijakan

Pengembangan Koperasi dan UMKM

Keperasi dan UMKM 100% 101.113.000 2.00 Lap 72.480.000

4 2 11 19 Program Pemberdayaan dan Pengembangan

Usaha Koperasi

Persentase Peningkatan SHU Koperasi KSP-USP Koperasi 100% 298.930.500 100.00 % 420.620.000

13 2 11 19 01 Peningkatan Penyediaan

Permodalan/Pembiayaan dan Sarana

Prasarana Bagi Koperasi

Meningkatnya Modal Koperasi KSP-USP Koperasi 100% 86.697.500 6.00 1 94.300.000

14 2 11 19 02 Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan

Aneka Usaha

Meningkatnya Kemitraan Koperasi Koperasi 100% 169.146.500 12.00 Lap 257.650.000

15 2 11 19 03 Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi/KUD

Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi Koperasi 100% 43.086.500 12.00 Lap 68.670.000

2 12 PENANAMAN MODAL 2.839.030.860 1.234.211.650 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2.839.030.860 1.234.211.650

1 2 12 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan DPMPPT 80% 1.077.705.960 129.711.650 1 2 12 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

DPMPPT 100% 830.360.960 39.330.000

2 2 12 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur DPMPPT 100% 12.132.500 1.500.000


Anggaran SKPD


Tepat Waktu

DPMPPT 9 Dokumen 17.620.000 35.223.650

4 2 12 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu DPMPPT 23 Dokumen 51.990.000 31.658.000


SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Terkirim Tepat Waktu DPMPPT 12 Dokumen 165.602.500 22.000.000

Cakupan Pengaduan Yang Diselesaikan 100%

Cakupan Kebijakan Pelayanan Perijinan Yang Di

Deregulasi

100%

7 2 12 19 01 Pengaduan dan Informasi Layanan Terpenuhinya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Yang Dapat Memuaskan Masyarakat

DPMPPT 12 Laporan 83.311.900 113.000.000

8 2 12 19 02 Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan Yang

Mengatur Tentang Perijinan dan Non Perijinan

DPMPPT 12 Laporan 37.212.900 15.000.000

9 2 12 19 03 Pelaporan dan Peninngkatan Layanan Tersedianya Data Terkait Perijinan dan Non Perijinan DPMPPT 12 Laporan 143.495.400

2 2 12 19 Program Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan

264.020.200 DPMPPT 30.000.000

16


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

3 2 12 20 Program Perencanaan dan Pengembangan

Iklim Penanaman Modal

Persentase Terlaksananya Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

DPMPPT 100% 149.075.500 7.500.000

10 2 12 20 01 Perencanaan Penanaman Modal Tersedianya Dokumen Potensi Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

DPMPPT 1 Dokumen 7.538.500 7.500.000

11 2 12 20 02 Pemberdayaan Usaha Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antara

UMKM Dengan Usaha Sedang/Besar

DPMPPT 1 Laporan 72.443.000

12 2 12 20 03 Deregulasi Penanaman Modal Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Pengusaha/Investasi


4 2 12 21 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Terpenuhinya Pelaksanaan Penanaman

Modal di Kabupaten Klungkung

DPMPPT 100% 619.995.000 121.000.000

13 2 12 21 01 Pengembangan Promosi Penanaman Modal Persentase Tersedianya Potensi dan Strategi Promosi

Penanaman Modal

DPMPPT 4 Laporan 86.690.000 13.500.000

14 2 12 21 02 Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Terlaksananya Promosi Investasi DPMPPT 4 Kali 364.221.000 59.500.000

15 2 12 21 03 Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman

Modal

Persentase Terpenuhinya Bahan, Sarana dan Prasarana

Promosi

DPMPPT 100% 169.084.000 48.000.000

Cakupan Investasi yang direalisasikan 100%

Cakupan Investasi sesuai kebutuhan 100%

16 2 12 22 01 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Cakupan PMA dan PMDN Terpantau DPMPPT 100% 62.791.000 260.000.000

17 2 12 22 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Peningkatan Pemahaman Penanaman

Modal Tentang Kewajibannya Sesuai Aturan

DPMPPT 100% 80.773.000 115.000.000

18 2 12 22 03 Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Tersedianya Laporan Informasi Data Statistik

Penanaman Modal


Persentase Penerbitan Dokumen Perijinan dan Non

Perijinan A sesuai SOP

100%

Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Perijinan dan Non

Perijinan A/ Tersusun

12 Laporan

19 2 12 23 01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I Persentase Penerbitan Dokumen Perijinan dan Non

Perijinan A I sesuai SOP

DPMPPT 100% 332.577.500 75.000.000

20 2 12 23 02 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II Persentase Penerbitan Dokumen Perijinan dan Non

Perijinan A II sesuai SOP

DPMPPT 100% 40.399.000 120.000.000

21 2 12 23 03 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III Persentase Penerbitan Dokumen Perijinan dan Non

Perijinan A III sesuai SOP

DPMPPT 100% 28.651.500

7 2 12 24 Program Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan B

Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Yang Diterbitkan Bidang B

DPMPPT 100% 149.199.200 376.000.000

22 2 12 24 01 Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B/I Persentase Ijin Yang Dikeluarkan Dengan Pemohon Ijin

Yang diproses di B I

DPMPPT 100% 26.799.600 331.000.000

23 2 12 24 02 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II Persentase Ijin Yang Dikeluarkan Dengan Pemohon Ijin

Yang diproses di B II

DPMPPT 100% 41.478.600 45.000.000

24 2 12 24 3 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III Persentase Ijin Yang Dikeluarkan Dengan Pemohon Ijin

Yang diproses di B III

DPMPPT 100% 80.921.000

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.299.644.230 890.000.000 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.299.644.230 890.000.000

1 2 16 22 Program Peningkatan dan Pengembangan

Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Pemuda Berprestasi Disbudpora 5.299.644.230 890.000.000

1 2 16 22 1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pemuda

Jumlah Pemuda Yang Diusulkan untuk Ikut Gelar Seni

dan Olahraga

Disbudpora 200 770.753.500 358.000.000

2 2 16 22 2 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan

olahraga unggulan daerah

Jumlah Cabang Olahraga Yang Aktif Disbudpora 16 1.782.202.032 532.000.000

3 2 16 22 3 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kepemudaan dan olahraga

Cakupan sarana dan prasarana olahraga di kecamatan Disbudpora 100 2.746.688.698

12 22 Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Informasi Penanaman

Modal

177.407.000

6 2 12 23 Program Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan A

401.628.000

DPMPPT

DPMPPT

5 2

195.000.000

375.000.000

17


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

2 14 STATISTIK 76.974.500 70.908.600 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 76.974.500 70.908.600

1 2 14 15 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data/statisktik daerah Diskominfo 1 76.974.500 70.908.600

1 2 14 15 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah

Jumlah data statisktik sektoral yang tersedia tepat

waktu

Diskominfo 100 tabel data

statistik

76.974.500 70.908.600

2 15 PERSANDIAN 345.513.000 277.351.360 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 345.513.000 277.351.360

1 2 15 15 Program Penyelenggaraan dan Pengamanan

Persandian Pemerintah Daerah

Persentase kebocoran data rahasia Diskominfo 95% 345.513.000 277.351.360

1 2 15 15 1 Kegiatan Pengelolaan sumber Daya

Persandian

Cakupan Layanan persandian dan non persandian

sesuai SOP

Diskominfo 2000 surat 110.302.200 75.867.000

2 2 15 15 2 Kegiatan Pengelolaan Informasi berklasifikasi Cakupan layanan kebutuhan pengamanan persandian Diskominfo 95% 161.390.500 51.141.860

3 2 15 15 4 Kegiatan Pengawasan dan evaluasi

persandian

Jumlah bulan pelayanan persandian terlaksana Diskominfo 12 bln 73.820.300 150.342.500

2 16 KEBUDAYAAN 15.352.444.153 13.050.650.000 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 15.352.444.153 13.050.650.000

1 2 16 9 Program Pelayanan Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan Disbudpora 100 908.383.386 1.292.150.000




Prasarana Aparatur

Disbudpora 100 610.256.404 1.220.000.000


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur Disbudpora 100 99.775.132 7.250.000

3 2 16 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi 04 2 16 9 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD


Tepat Waktu

Disbudpora 12 18.555.000 64.900.000


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Disbudpora 12 5.428.600 #REF!


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Disbudpora 12 174.368.250 62.000.000

2 2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Cagar Budaya Yang Lestari (ditetapkan dan

lestari)

Disbudpora 452.955.255 5.600.000.000

7 2 16 16 4 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan

Budaya Lokal daerah

Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan Disbudpora 2 48.278.800 5.600.000.000

8 2 16 16 5 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian

Peninggalan Sejarah purbakala, Museum dan

Peninggalan bawah Air

Tingkat Kunjungan Museum Disbudpora 41.000 60.487.455

9 2 16 16 10 pengawasan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara Disbudpora 2 143.956.000

10 2 16 16 11 Pendukungan Pengelolaan Museum dan

Taman Budaya Di Daerah

Cakupan Layanan Museum Semarajaya Disbudpora 100 200.233.000 280.000.000

Jumlah Kesenian Yang Lestari (Seni Ritual, Seni

Kontemporer)Persentase rekonstruksi kesenian yang hampir punah

11 2 16 17 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

Jumlah Musik Yang Lestari Disbudpora 3 1.470.808.550 1.550.000.000

Sekaa Santi Yang Aktif Disbudpora 125 211.535.000 370.000.000Jumlah Lontar yang dilestarikan Disbudpora 185

Jumlah Event Kesenian Yang ditampilkan 22 Jumlah Seni Ritual Yang Lestari 10

Jumlah Seni Yang Hampir Punah Yang dibina 5

4 2 16 18 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari (Termasuk

Tradisi, Desa Pakraman, Subak, Sekaa Teruna)

Disbudpora 9.709.616.380 1.450.000.000

14 2 16 18 3 Membangun Kemitraan pengelolaan

Kebudayaan Antar Daerah

Jumlah Tradisi Yang Lestari Disbudpora 2 4.132.904.680 1.450.000.000

2.788.500.000Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah

Disbudpora 2.599.145.5822 16 17 513

3 2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Disbudpora 4.281.489.132 4.708.500.000

12 2 16 17 4 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

18


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

15 2 16 18 6 Membangun Kerjasama, Penggalian dan

Inventarisasi Peristiwa dan Tokoh Sejarah

Buku Sejarah Baru Disbudpora 1 32.092.500

Jumlah Sekaa Teruna Memiliki Potensi Lokal 261 Cakupan Desa Pakraman Yang Memiliki Awig 119

Cakupan Subak Sawah dan Subak Abian Yang Memiliki

Awig

85

2 17 PERPUSTAKAAN 421.126.592 580.206.700 2 18 1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 421.126.592 580.206.700

1 2 17 16 Program Penyelenggaraan Perpustakaan Persentase Kepuasan Pemustaka (%) Disarpus 65 421.126.592 580.206.700

1 2 17 16 01 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Cakupan Lembaga perpustakaan Yang Memenuhi

Standart (%)

Disarpus 3 115.914.700 302.160.200

Jumlah perpustakaan yangmenindaklanjuti pembinaan

dan pengawasan (perpustakaan)

Disarpus

Cakupan peserta pembinaan memperoleh sertifikat

kompetensi perpustakaan (%)

Disarpus 100

3 2 17 16 03 Peningkatan Layanan Perpustakaan Cakupan Layanan Perpustakaan sesuai standar(%) Disarpus 3 211.059.092

2 18 KEARSIPAN 992.611.430 92.445.000 2 18 1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 992.611.430 92.445.000

1 2 18 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output program

pelayanan kesekretariatan (%)

Disarpus 94 814.821.630 73.975.000

1 2 18 09 01 Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan



prasarana aparatur (%)

Disarpus 64 643.575.430 38.280.000


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur (%) Disarpus 100 6.942.000 4.125.000

3 2 18 09 03 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (% Disarpus 100 1.603.000


dan Anggaran SKPD


tepat waktu (Dok)

Disarpus 9 46.903.700 31.570.000


SKPD

Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (Dok) Disarpus 20 3.883.600


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (DoK) Disarpus 12 111.913.900

2 2 18 19 Program Penyelenggaraan Kearsipan Jumlah Lembaga Pemerintah,BUMN,BUMD,Organisasi

Sosial dan Masyarakat Yang Tertib Arsip (Instansi)

Disarpus 16 177.789.800 18.470.000

7 2 18 19 01 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan

Kearsipan

Cakupan lembaga Yang Menindaklanjuti Hasil

Pembinaan (%)

Disarpus 12,50 117.920.900 18.470.000

8 2 18 19 02 Kegiatan PengawasanKearsipan Cakupan Lembaga Yang Menindaklanjuti Pengawasan

(%)

Disarpus 12,50 38.298.500

9 2 18 19 03 Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip

Daerah

Cakupan Arsip peristiwa penting yang ditemukan (%) Disarpus 80,00 21.570.400

Jumlah Arsip Kabupaten terkelola sesuai standart Disarpus

3 40.866.970.390 9.315.565.104 3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.358.349.436 1.066.200.000 3 1 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN

4.358.349.436 1.066.200.000

1 3 1 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Nilai Tambah produksi perikanan DKPP 6.000 Rp/kg 1.115.161.200 266.200.000

1 3 1 23 3 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Produk olahan yang dipasarkan DKPP 4.610 ton 769.189.000 266.200.000

2 3 1 23 4 Pembinaan Usaha Kecil dan Permodalan

Perikanan

Kelompok penerima bantuan modal terbina DKPP 5 klp/IRT 54.557.200

3 3 1 23 5 Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perikanan Kelompok usaha mikro pengolahan dan pemasaran

terbina

DKPP 2 klp/IRT 291.415.000

Cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok

budidaya

100%

16 2 16 18 7

1 26 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

dan Budidaya

2 3

URUSAN PILIHAN

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah

Disbudpora 5.544.619.200

DKPP 3.243.188.236 800.000.000

278.046.500 2 2 17 16' 02 Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan

94.152.800

19


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

Jumlah sarana dan prasarana 16 unit

4 3 1 26 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Budidaya

Kelompok budidaya yang dibina DKPP 7 klp 179.000.516 800.000.000

5 3 1 26 4 Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan

Tangkap dan budidaya Tepat Guna

Sarana Prasarana Perikanan DKPP 16 unit 2.409.765.220 2.102.079.100

6 3 1 26 5 Pendampingan pada Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap

Kelompok Nelayan Terbina DKPP 79 Klp 654.422.500

3 2 PARIWISATA 8.621.783.055 5.981.633.468 3 2 1 DINAS PARIWISATA 8.621.783.055 5.981.633.468

1 3 2 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Dinas Pariwisata 90% 1.292.572.134 381.633.468 1 3 2 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

Dinas Pariwisata 80% 872.008.032 61.380.000

2 3 2 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase Capaian Disiplin Aparatur Dinas Pariwisata 90% 178.455.397 44.000.000 3 3 2 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dinas Pariwisata 100% 6.409.000 4 3 2 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

anggaran SKPD

dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia

tepat waktu

Dinas Pariwisata 9 dok 40.879.342 62.700.000


SKPD

Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (Dok) Dinas Pariwisata 24 dok 10.439.600

6 3 2 9 6 Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan

SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu Dinas Pariwisata 12 dok 184.380.763 213.553.468

2 3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Pertumbuhan kunjungan wisatawan dari daerah

promosi (%)

Dinas Pariwisata 75 3.176.721.416 5.600.000.000

7 3 2 15 3 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi

Pariwisata

Jumlah kesepakatan kerjasama promosi pariwisata

dengan pihak ketiga (kerjasama)

Dinas Pariwisata 2 410.921.700 5.600.000.000

9 3 2 15 4 Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

Jumlah dokumen analisa pasar (dok) Dinas Pariwisata 2 55.654.000 5.600.000.000

8 3 2 15 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

dalam dan luar negeri

Jumlah pengunjung yang berpotensi berkunjung (org) Dinas Pariwisata 70.000 2.710.145.716 5.600.000.000

3 3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Cakupan usaha pariwisata yang berkualitas Dinas Pariwisata 100 3.339.411.230

10 3 2 16 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Cakupan obyek dan daya tarik wisata sesuai standar Dinas Pariwisata 100 747.645.630 2.000.500.000

11 3 2 16 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Cakupan usaha sarana pariwisata pariwisata sesuai

standar

Dinas Pariwisata 100 2.531.734.850 2.000.500.000

12 3 2 16 7 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan

Swera Pengawasan Standarisasi

Cakkupan usaha jasa pariwisata sesuai standar Dinas Pariwisata 100 60.030.750 2.000.500.000

4 3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan Cakupan rekomendasi pengembangan kepariwisataan

yang ditindaklajuti (%)

Dinas Pariwisata 100 212.258.600

13 3 2 17 1 Pengembangan dan Penguatan Informasi

dan Database

Jumlah database pariwisata (buku) Dinas Pariwisata 1 68.738.850

14 3 2 17 9 Monitoring valuasi dan Pelaporan Cakupan rekomendasi pengembangan kepariwisataan

yang termonitor (%)


15 3 2 17 10 Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata Jumlah rekomendasi kepariwisataan yang diterbitkan

(dok)


5 3 2 18 Program Sumber Daya Pariwisata Jumlah destinasi wisata baru Dinas Pariwisata 1 600.819.675 16 3 2 18 1 Standarisasi Pariwisata Cakupan pelaku dan usaha pariwisata baru yang sesuai

standar

Dinas Pariwisata 85 86.132.375 125.000.000

17 3 2 18 2 Peran serta Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah kemitraan pariwisata dengan masyarakat Dinas Pariwisata 2 275.463.900 100.000.000

18 3 2 18 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah destinasi wisata baru yang ditata Dinas Pariwisata 1 239.223.400 150.000.000

3 3 PERTANIAN 11.924.080.092 1.410.404.168 3 3 5 DINAS PERTANIAN 11.924.080.092 1.410.404.168

1 3 3 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Distan 90% 1.857.141.096 381.633.468 1 3 3 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

Distan 80% 1.456.905.580 61.380.000

2 3 3 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase Capaian Disiplin Aparatur Distan 90% 55.308.000 44.000.000 3 3 3 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Distan 100% 19.527.516 4 3 3 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

anggaran SKPD


tepat waktu

Distan 9 dok 131.666.000 62.700.000

1 26 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

dan Budidaya

2 3 DKPP 3.243.188.236 800.000.000

20


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu Distan 12 dok 193.734.000 213.553.468

2 3 3 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian Distan 4.500 ha 1.268.021.000 61.860.700

Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi

pasca panen

3 klp

Jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian yang

mandiri

8 klp

7 3 3 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,

Palawija

Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman Distan 6% 752.911.000

8 3 3 16 32 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Luas serangan Organisme Pengganggu tanaman (OPT)

yang ditangani

Distan 450 ha 332.679.000 61.860.700

3 3 3 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Indeks Pertanaman Distan 1,60% 5.331.364.782 -

9 3 3 19 5 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih

Fungsi Lahan Pertanian

Persentase terlayannya permohonan kajian Distan 100% 136.085.000 -

10 3 3 19 7 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Persentase penggunaan pupuk sesuai 6 tepat Distan 60% 192.357.532 Tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani 5 pkt

Jalan Usaha Tani 3 pkt

Embung 4 unit

Balai Subak 1 unit

12 3 3 19 9 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian

Teknologi Pertanian Tepat Guna

Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian Distan 60% 136.582.000


Penyakit Ternak

Angka Kesakitan ternak Distan 10% 724.144.000 726.910.000

13 3 3 21 2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

Jumlah Hewan/Ternak yang memperoleh pelayanan

kesehatan

Distan 36.800 ekor 431.945.000 656.910.000

14 3 3 21 3 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit

Penyakit Endemik

Jumlah hewan/ternak yang dimusnahkan Distan 2.500 ekor 292.199.000 70.000.000

5 3 3 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan Persentase peningkatan populasi sapi Distan 1,5% 1.849.317.932 80.000.000

15 3 3 24 7 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan

Tepat Guna

Persentase sapi dengan Body Condition Score (BCS)

lebih besar sama dengan 2

Distan 80% 346.210.000 80.000.000

16 3 3 24 8 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah sapi betina yang menggunakan teknologi

Insemasi Buatan (IB)

Distan 10.000 ekor 1.341.070.416

17 3 3 24 9 Pengembangan agiribisnis peternakan Jumlah kelompok ternak yang mandiri Distan 3 klp 162.037.516 6 3 3 26 Program Pengendalian Pembangunan

Pertanian

Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang

ditindaklanjuti

Distan 90% 167.643.000 80.000.000

18 3 3 26 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Perangkat Daerah

Laporan kinerja terkirim tepat waktu Distan 7 dok 115.621.000 80.000.000

19 3 3 26 2 Penyusunan database pertanian Dokumen data statistik pertanian tersedia tepat waktu Distan 2 dok 52.022.000

7 3 3 27 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan

Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh

dan Halal)

Persentase daging layak konsumsi yang beredar di

pasaran

Distan 100% 104.895.000 80.000.000

20 3 3 27 1 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Cakupan daging yang diambil sampelnya Distan 70% 104.895.000 80.000.000 8 3 3 32 Program Peningkatan Kelembagaan Petani

dan Penyuluh Pertanian

Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di

tingkat provinsi

Distan 2 kandidat 621.553.282

21 3 3 32 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Persentase penyuluh berprestasi Distan 70% 175.216.282 22 3 3 32 2 Peningkatan kemampuan lembaga petani Persentase kelompok tani berprestasi Distan 70% 446.337.000

3 4 KEHUTANAN 411.385.400 80.000.000 2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 411.385.400 80.000.000

1 3 4 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lahan Kritis (Ha) DLHP 100 persen 411.385.400 80.000.000 1 3 4 16 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luasan tutupan lahan hijau di lahan kritis DLHP 3 lokasi 411.385.400 80.000.000

3 5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 38.762.000 160.000.000 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 38.762.000 160.000.000

182.431.000

4.866.340.250

3 3 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

Distan

Distan

6

11 3 3 19 8 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur

Pertanian

21


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

1 3 5 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

Cakupan Instalasi Energi Terbarukan Dalam Kondisi

Baik

DPMPTSP 50% 38.762.000 160.000.000

1 3 5 2 Pengembangan Kenaga Listrikan Cakupan Rekomendasi yang ditindaklanjuti DPMPTSP 1 laporan 38.762.000 160.000.000

3 6 PERDAGANGAN 13.426.879.020 - 2 11 1 DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN 13.426.879.020 -

1 3 6 20 Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

Persentase Bapokting tersedia cukup Kab. Klungkung 100% 13.426.879.020 100.00 % -

Persentase UTTP yang ditera, pelanggaran dstr brg

subsidi yg ditangani, pelanggaran distribusi mikol yg

ditangani

25%

Persentase nilai transaksi penjualan (=Hasil

Penjualan/Nilai Barang yang dibawa x 100%)

10%

2 3 6 20 02 Pembinaan Usaha Perdagangan Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang Kab. Klungkung 52 59.910.500 3 3 6 20 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam

kondisi baik

Kab. Klungkung 60 8.086.260.160

4 3 6 20 04 Operasional Pengelolaan Pasar Persentase peningkatan omzet penjualan di Pasar

Umum per tahun

Kab. Klungkung 10 4.630.431.460

3 7 PERINDUSTRIAN 1.966.664.387 534.053.468 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.966.664.387 534.053.468

1 3 7 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan Disperinaker 100% 1.251.208.787 381.633.468 1 3 7 9 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

Disperinaker 100% 900.956.012 61.380.000

2 3 7 9 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase Capaian Disiplin Aparatur Disperinaker 90% 91.198.000 44.000.000 3 3 7 9 3 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Disperinaker 80% 16.955.000 4 3 7 9 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

anggaran SKPD


tepat waktu

Disperinaker 9 dok 149.535.000 62.700.000


SKPD

Persentase tersusunnya laporan kinerja SKPD tepat

waktu

Disperinaker 100 14.690.000


SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu Disperinaker 12 dok 77.874.775 213.553.468

2 3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Persentase industri unggulan daerah yang

dikembangkan

Disperinaker 100 715.455.600 152.420.000

7 3 7 16 2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industeri

Jumlah kemitraan pengembangan industri kecil dan

menengah (kemitraan)

Disperinaker 10 528.212.600 152.420.000

8 3 7 16 5 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana

pengembangan industri

Disperinaker 50 133.447.000 266.200.000

9 3 7 16 1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah industri rumah tangga baru (IKM) Disperinaker 80 53.796.000 152.420.000

3 8 KETRANSMIGRASIAN 119.067.000 83.274.000 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 119.067.000 83.274.000

Persentase Kuota transmigrasi yang terpenuhi (%) 100

Persentase hak transmigran yang terpenuhi (%) 100

Jumlah animo transmigrasi (KK) 40 Laporan pemantauan transmigran (laporan) 1

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 98.791.052.868 85.909.558.532 4 1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 75.019.490.163 68.275.686.041 4 1 3 SEKRETARIAT DAERAH 26.659.661.777 21.801.158.658 4 1 3 1 BAGIAN PEMERINTAHAN 1.538.066.926 1.845.680.311

1 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Kab. Klungkung 100 % 245.463.076 100 % 294.555.691 1 4 1 09 01 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasaranan Aparatur


Prasarana

Kab. Klungkung 100 % 141.022.576 100 % 169.227.091


Kepegawaian SKPD

Persentase capaian disiplin aparatur Kab. Klungkung 100 % 5.417.500 100 % 6.501.000


dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan tersedia tepat waktu Kab. Klungkung 8 Dokumen 4.832.500 8 Dokumen 5.799.000


SKPD

Laporan Kinerja terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 12 Laporan 4.987.500 12 Laporan 5.985.000

119.067.000

119.067.000

83.274.000

150.000.000

1 3 6 20 01 Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan Kab. Klungkung 650.276.900

21 8 17 Program Transmigrasi Regional

Disperinaker

Disperinaker

1 17 1 Penyuluhan Transmigrasi Regional2 8

22


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Keuangan SKPD

Terkirimnya laporan tepat waktu Kab. Klungkung 12 Laporan 89.203.000 12 Laporan 107.043.600

4 12 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Cakupan Terpenuhinya kebijakan bidang Pemerintahan Kab. Klungkung 90 % 1.292.603.850 90 % 1.551.124.620

6 4 1 33 04 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Terkirimnya LLPD dan ILPPD tepat waktu Kab. Klungkung 106 buku 97.645.000 106 buku 117.174.000

7 4 1 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada

Camat

Jumlah Rekomendasi pelimpahan sebagain

kewenangan Bupati kepada Camat yang ditindak lanjuti

Kab. Klungkung 4 Rekomendasi 66.330.350 4 Rekomendasi 79.596.420

8 4 1 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan umum di daerah

Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan Pemerintahan

Umum yang ditindak lanjuti


9 4 1 33 15 Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan kerjasama daerah Kab. Klungkung 100% 297.461.500 100% 356.953.800

10 4 1 33 17 Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan

dan atau Desa

Jumlah Rekomendasi Evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kelurahan dan atau Desa yang

ditindak lanjuti


11 4 1 33 18 Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan Kab. Klungkung 13 Kebijakan 125.240.000 13 Kebijakan 150.288.000

4 1 3 2 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1.766.459.400 2.119.751.280 3 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Bagian Hukum dan

HAM

100.00 % 234.352.600 100.00 % 281.223.120


Sarana dan Prasaranan Aparatur


Prasarana

Bagian Hukum dan

HAM

100 % 170.245.300 100 % 204.294.360


dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Bagian Hukum dan

HAM

4 Dokumen 4.698.000 4 Dokumen 5.637.600


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu Bagian Hukum dan

HAM

12 laporan 59.409.300 12 laporan 71.291.160

4 4 1 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan Bagian Hukum dan

HAM

535 produk

Hukum

535 produk

Hukum

Cakupan terpenuhinya kebijakan Bidang Hukum dan

HAM

100% 100%

Jumlah Kebijakan Bidang Hukum dan Ham yang

ditetapkan

Bagian Hukum dan

HAM

3 Kebijakan 3 Kebijakan

Capaian RAD HAM Bagian Hukum dan

HAM

100% 100%

16 4 1 26 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan

Rancangan Produk Hukum Daerah Yang tersedia tepat

waktu

Bagian Hukum dan

HAM

Perda 10,

Perbup 25, SK

500

826.049.800 Perda 10,

Perbup 25, SK

500

991.259.760

Desa Sadar Hukum 8 Desa 8 Desa

Rekomendasi terhadap awig-awig desa Pekraman 2

Rekoemndasi

2

Rekoemndasi

4 1 3 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.550.587.100 4.260.704.520 5 4 1 09 Program Pelayanan Kesektariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

90 % 332.959.464 90 % 399.551.357




Prasarana Aparatur

Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

90 % 217.994.016 90 % 261.592.819


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Apartur Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

90 % 23.519.516 90 % 28.223.419


dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

4 Dokuemen 17.822.516 4 Dokuemen 21.387.019


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

18 Laporan 5.192.000 18 Laporan 6.230.400


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

12 Laporan 68.431.416 12 Laporan 82.117.699

6 4 1 63 Program Pengembangan Kebijakan Bidang

Kesejahtraan Rakyat

Cakupan terpenuhinya kebijakan Bidang Kesra Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

90 % 3.217.627.636 90 % 3.861.153.163

385.890.000

1.838.528.160

461.378.400

15

17 4 1 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan

HAM

384.482.000

Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang-Undangan

321.575.000 1 26 01

1.532.106.800

4

23


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

23 4 1 63 01 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan

dan Kebudayaan

Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan

Kebudayaan yang di tetapkan

Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

1 Kebijakan 3.175.233.636 1 Kebijakan 3.810.280.363


Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan

Olahraga, PP dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB dan

Pariwisata

Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga,

PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan KB dan Pariwisata yang di tetapkan

Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

1 Kebijakan 20.224.500 1 Kebijakan 24.269.400


Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang di Tetapkan

Bagian Kesra Setda

Kab. Klungkung

1 Kebijakan 22.169.500 1 Kebijakan 26.603.400

4 1 3 4 BAGIAN HUMAS 6.297.461.856 6.357.522.742 7 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata rata capaian output kegiatan Bag. Humas 100% 540.423.000 100% 24.780.000

26 4 1 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana aparatur

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana

Bag. Humas 100% 454.616.000 100% 24.780.000

27 4 1 09 06 penatausahaan dan pengelolaan keuangan

SKPD

laporan keuangan terkirim tepat waktu Bag. Humas 12 laporan 85.807.000 12 laporan

tingkat kepuasan tamu daerah 100% 100%cakupan informasi programunggulan daerah yang

tersebar

100% 100%

28 4 1 16 2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen/Luar Negeri

cakupan layanan keprotokolan sesuai SOP Bag. Humas 100% 1.343.495.584 100% 1.477.845.142

29 4 1 16 10 Dialog Interaktif jumlah berita yang ditanggapi Bag. Humas 60 berita 864.240.000 60 berita 950.664.000 30 4 1 16 11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

jumlah informasi pembangunan daerah yang

disebarluaskan

Bag. Humas 360 informasi 3.549.303.272 360 informasi 3.904.233.599

4 1 3 5 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.030.686.232 139.926.600 9 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata rata capaian output kegiatan Bag. Perekonomian 100% 211.922.932 100.00 % 53.580.000


prasarana aparatur


prasarana

Bag. Perekonomian 100% 154.993.032 100% 24.780.000

32 4 1 09 02 Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD capaian disiplin aparatur (%) Bag. Perekonomian 90% 1.573.000 90% 14.400.000

4 1 09 04 penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Bag. Perekonomian 4 dok 3.653.000 4 dok

33 4 1 09 05 Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD laporan kinerja terkirim tepat waktu Bag. Perekonomian 100% 1.333.000 100% 14.400.000 4 1 09 06 penatausahaan dan pengelolaan keuangan

SKPD

laporan keuangan terkirim tepat waktu Bag. Perekonomian 12 laporan 50.370.900 12 laporan

10 4 1 47 Program Penyediaan Data/Informasi

Perkembangan Ekonomi Daerah

Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian Bag. Perekonomian 100% 818.763.300 100% 86.346.600

34 4 1 47 01 monitoring dan fasilitasi kegiatan

pengendalian inflasi daerah

jumlah komoditas yang harganya terkendali Bag. Perekonomian 3 komoditas 568.724.800 0,08 1.500.000

35 4 1 47 02 monitoring kinerja penyertaan modal daerah jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang

ditetapkan (kebijakan)

Bag. Perekonomian 5 142.384.500 1.00 % 79.157.800

36 4 1 47 04 Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Jumlah kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang

ditetapkan (kebijakan)

Bag. Perekonomian 1 69.949.000 3.00 % 5.688.800

37 4 1 47 05 monitoring dan evaluasi kebijakan UMKM jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan

(kebijakan)

Bag. Perekonomian 2 37.705.000

4 1 3 6 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.658.865.343 143.795.900 11 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata rata capaian output kegiatan Bag. Adm.

Pembangunan

100% 4.008.185.843 100% 39.180.000


prasarana aparatur


prasarana aparatur sekretariat daerah

Bag. Adm.

Pembangunan

100% 3.671.706.343 100% 24.780.000

39 4 1 09 04 penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Bag. Adm.

Pembangunan

4 dok 11.242.000 4 dok

40 4 1 09 05 Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD laporan kinerja terkirim tepat waktu Bag. Adm.

Pembangunan

12 laporan 6.257.000 12 laporan 14.400.000

41 4 1 09 06 penatausahaan dan pengelolaan keuangan

SKPD

laporan keuangan terkirim tepat waktu Bag. Adm.

Pembangunan

12 laporan 318.980.500 12 laporan

8 4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.332.742.742 5.757.038.856 Bag. Humas

24


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

12 4 1 16 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPD

jumlah paket pembangunan daerah yang sesuai

dengan aspirasi masyarakat

Bag. Adm.

Pembangunan

100% 583.019.950 100% 104.615.900

jumlah aspirasi masyarakat yang masuk Bag. Adm.

Pembangunan

50 aspirasi 50 aspirasi

jumlah rekomendasi dalam monitoring dan evaluasi

pembangunan daerah

Bag. Adm.

Pembangunan

50

rekomendasi

50

rekomendasi13 43 4 1 56 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

% harga satuan yang digunakan dalam dokumen

perencanaan

Bag. Adm.

Pembangunan

100% 67.659.550 100%

44 4 1 56 02 Penyusunan Standar Satuan Harga tersedianya buku satuan standar harga untuk

perencanaan

Bag. Adm.

Pembangunan

50 buku 67.659.550 50 buku

4 1 3 7 BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.604.810.084 207.463.500 14 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata rata capaian output kegiatan Bag. Adm. PBJ 100% 525.624.584 100% 39.180.000


prasarana aparatur


prasarana aparatur

Bag. Adm. PBJ 100% 419.192.584 100% 24.780.000

46 4 1 09 04 penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Bag. Adm. PBJ 8 dok 5.743.000 8 dok

47 4 1 09 05 Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD laporan kinerja terkirim tepat waktu Bag. Adm. PBJ 20 dok 3.855.000 20 dok 14.400.000 48 4 1 09 06 penatausahaan dan pengelolaan keuangan

SKPD

laporan keuangan terkirim tepat waktu Bag. Adm. PBJ 12 dok 96.834.000 12 lap

15 4 1 56 Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia

barang/jasa

Bag. Adm. PBJ 3.25 indeks 1.079.185.500 3.25 indeks 168.283.500

49 4 1 56 1 Peningkatan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan Bag. Adm. PBJ 100% 895.742.500 100% 168.283.500

50 4 1 56 3 Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan

Barang/Jasa

jumlah sumber daya aparatur yang paham tentang

perundang-undangan pengadaan barang jasa

pemerintah

Bag. Adm. PBJ 60 org 113.297.000 68 org

51 4 1 56 4 Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan

Barang/Jasa

jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa Bag. Adm. PBJ 60 dok 70.146.000 60 dok

4 1 3 8 BAGIAN UMUM 4.473.091.804 5.227.986.005 16 4 1 09 Program Pelayanan Kesektariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung

90 % 1.163.742.681

90 %1.256.767.057




Prasarana Aparatur

Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung90 % 470.421.896 90 %

564.506.275


Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin AparaturBagian Umum Setda

Kab. Klungkung 90 % 564.647.485 90 % 677.576.982

54 4 1 09 03 Kegiatan Pengelolaan KearsipanSurat-surat terdistribusi sesuai SOP

Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung 8742 surat 12.236.500 8742 surat 14.683.800


dan Anggaran SKPD Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPDBagian Umum Setda

Kab. Klungkung 4 Dokumen 7.743.400 4 Dokumen 9.292.080


SKPD Laporan Kinerja Terkirim Tepat WaktuBagian Umum Setda

Kab. Klungkung 12 Laporan 5.237.500 12 Laporan 6.285.000


Keuangan SKPDLaporan Keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat

Waktu

Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung 12 Laporan 103.455.900 12 Laporan 124.147.080

17 4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Terpenuhi Tepat Waktu

Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung

90 % 3.309.349.123

90 %3.971.218.948

58 4 1 16 09

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan

Rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Pralatan Rumah Jabatan Baru tersedia tepat waktuBagian Umum Setda

Kab. Klungkung3 unit 280.300.000 3 unit

336.360.000

59 4 1 16 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah bulan Rumah Jabatan Dalam kondisi baikBagian Umum Setda

Kab. Klungkung12 bln 657.216.500 12 bln

788.659.800

60 4 1 16 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi BaikBagian Umum Setda

Kab. Klungkung12 bln 719.903.168

12 bln 863.883.802

104.615.900 4 1 16 5 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

583.019.950 42

25


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

61 4 1 16 14Pelayanan dan Koordinasu Kedinasan Pejabat

DaerahCakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah

Bagian Umum Setda

Kab. Klungkung90% 1.651.929.455 90%

1.982.315.346

4 1 3 9 BAGIAN ORGANISASI 1.739.633.032 1.498.327.800 18 4 1 09 Program Pelayanan Kesektariatan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Bagian Organisasi 90 % 491.026.532 90 % -




Prasarana Aparatur

Bagian Organisasi95 % 273.756.516 95 %

328.507.819


Kepegawaian SKPDCapaian Disiplin Aparatur

Bagian Organisasi80 % 25.692.016 80 %

30.830.419


dan Anggaran SKPD


Tepat Waktu

Bagian Organisasi 9 Dokumen 6.936.500 9 Dokumen 8.323.800


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Bagian Organisasi 23 Dokumen 116.297.500 23 Dokumen 139.557.000


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Bagian Organisasi 12 Dokumen 68.344.000 12 Dokumen 82.012.800

19 4 1 46 Program Peningkatan Efektivitas Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Unit Kerja yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik Bagian Organisasi 5 Unit Kerja 557.934.000 5 Unit Kerja 669.520.800

Buku Anjab dan ABK Terkirim Tepat Waktu 2 Dokumen 2 Dokumen

Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu 1 Dokumen 1 Dokumen

Cakupan Ketersedian SOP 67 % 67 %

Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

4 Aksi 4 Aksi

69 4 1 46 03 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung

terkirim tepat waktu

Bagian Organisasi 1 Dokumen 87.972.500 1 Dokumen 105.567.000

4 120 4 1 58 Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan

Reformasi Birokrasi

OPD se Kab.

Klungkung

80 % 111.842.500 80 % 134.211.000

70 4 1 58 01 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

laporan Reformasi Terkirim Tepat Waktu OPD se Kab.

Klungkung

1 Dokumen 111.842.500 1 Dokumen 134.211.000

21 4 1 59 Program Peningkatan Kinerja perangkat

Daerah

Persentase Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP

Kabupaten Klungkung

OPD se Kab.

Klungkung

90 % 578.830.000 90 % 694.596.000

71 4 1 59 01 Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat

Daerah

Perjajnjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu OPD se Kab.

Klungkung

2 Dokumen 203.917.500 2 Dokumen 244.701.000

72 4 1 59 02 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi

Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Klungkung

terkirim tepat waktu

OPD se Kab.

Klungkung

1 Dokumen 374.912.500 1 Dokumen 449.895.000

4 1 2 SEKRETARIAT DPRD 31.462.228.180 31.462.228.180 20 4 1 08 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja

Persentase Serapan Anggaran SKPD (%) Sekretariat DPRD 100 528.219.584 528.219.584


dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersedia

Tepat waktu (dokumen)

Sekretariat DPRD 9 7.927.000 7.927.000


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu (laporan) Sekretariat DPRD 12 144.107.000 144.107.000


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat waktu (laporan) Sekretariat DPRD 21 376.185.584 376.185.584

21 4 1 09 Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Sekretariat DPRD 100 3.928.705.064 3.928.705.064

76 4 1 09 01 Kegiatan Penyedian dan Pemeliharaan sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana &

prasarana Aparatur (%)

Sekretariat DPRD 100 2.778.888.524 2.778.888.524


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Sekretariat DPRD 75 1.149.816.540 1.149.816.540

22 4 1 15 Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Persentase kegiatan DPRD yang dipiblikasikan (%) Sekretariat DPRD 100 24.498.693.532 24.498.693.532

78 4 1 15 05 Kegiatan Reses Laporan Hasil Reses DPRD (laporan) Sekretariat DPRD 3 1.194.670.500 1.194.670.500 79 4 1 15 11 Penyebar Luasan Informasi Kegiatan DPRD Jumlah Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan (kegiatan) Sekretariat DPRD 150 1.244.610.000 1.244.610.000

80 4 1 15 13 Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah

Daerah

Laporan Hasil Pengawasan DPRD (laporan) Sekretariat DPRD 40 22.059.413.032 22.059.413.032

325.077.000

238.876.800 4

Bagian Organisasi

68 1 46 02 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi 199.064.000

270.897.500 67 4 1 46 01 Pembentukan dan Penyusunan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah

26


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

23 4 1 69 Penyelengaraan Layanan Kedinasan Cakupan pelayanan kedinasan pimpinan dan anggota

DPRD (%)


81 4 1 69 01 Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan

Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tersedia

Tepat Waktu (%)


4 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksaan

Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD (%)

Sekretariat DPRD 100

24 4 1 70 Peningkatan Kinerja DPRD Persentase Rancangan Perda yang Dibahas (%) Sekretariat DPRD 100 1.766.310.000 1.766.310.000 82 4 1 70 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD (%)

Sekretariat DPRD 100 1.123.914.500 1.123.914.500

83 4 1 70 02 Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat (laporan) Sekretariat DPRD 187 642.395.500 642.395.500

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 3.892.520.768 4.281.772.845 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 1.441.212.690 1.585.333.959

25 4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Kecamatan Klungkung 90 779.060.140 90 856.966.154





Kecamatan Klungkung 95 477.533.332 95 525.286.665


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Kecamatan Klungkung 75 116.139.726 75 127.753.699

86 4 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Kecamatan Klungkung 100 17.490.016 100 19.239.018


dan Anggaran SKPD





SKPD

Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Klungkung 22 24.195.516 22 26.615.068


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Klungkung 12 132.997.550 12 146.297.305

26 4 1 64 Program Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kecamatan

Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang

dikoordinasikan

Kecamatan Klungkung 276.288.950 303.917.845

90 4 1 64 2 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar

Nasional dan Daerah

Jumlah hari-hari besar yang diperingati (kali) Kecamatan Klungkung 2 51.270.000 2 56.397.000

91 4 1 64 3 Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat

Kecamatan

Persentase cabang olah raga dan seni yang

dipertandingkan (%)


92 4 1 64 4 Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah

sesuai Standar

Persentase sekolah melaksanakan UKS sesuai standar

(%)


93 4 1 64 5 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan

Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan

Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%) Kecamatan Klungkung 100 18.711.000 100 20.582.100

94 4 1 64 6 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan

(dokumen)


95 4 1 64 7 Pembinaan Profil Desa dan Pendataan

Potensi Kecamatan

Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi

Kecamatan (buku)



Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan


97 4 1 64 11 Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan

Sosial

Data kerawanan sosial di kecamatan (data) Kecamatan Klungkung 4 92.328.000 4 101.560.800


Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban


27 4 1 65 Program Peningkatan Layanan Publik di

Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%) Kecamatan Klungkung 80 74.865.600 80 82.352.160

99 4 1 65 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase layanan sesuai SOP (%) Kecamatan Klungkung 100 74.865.600 100 82.352.160

28 4 1 66 Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase desa yang tertib administrasi (%) Kecamatan Klungkung 100 310.998.000 100 342.097.800

100 4 1 66 2 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa Persentase SK evaluasi APBDesa tepat waktu (%) Kecamatan Klungkung 100 186.746.000 100 205.420.600

101 4 1 66 3 Pembinaan Lomba Desa Terpadu Persentase jenis lomba yang diikuti (%) Kecamatan Klungkung 100 16.118.000 100 17.729.800

27


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

102 4 1 66 4 Penyelengaraan Koordinasi Pemerintahan

Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat


4 1 9 2 KELURAHAN SEMARAPURA KAJA 468.809.516 515.690.468 29 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan


dokoordinasikan di kelurahan

Kelurahan

Semarapura Kaja

100 468.809.516 100 515.690.468

103 4 1 67 1 Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Cakupan layanan kesekretariatan Kelurahan (%) Kelurahan

Semarapura Kaja100 226.163.676 100

248.780.043,60

Jumlah Hari-hari besar yang diperingati (kali) Kelurahan

Semarapura Kaja2 2

Cakupan Koordinasi Pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban yang difasilitasi (%)

Kelurahan

Semarapura Kaja100 100

Nasabah Bank Sampah Baru (KK) Kelurahan


Buku Profil Kelurahan (buku) Kelurahan

Semarapura Kaja1 1

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan

(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1

Jumlah cabang olah raga yang diikuti di Porcam (cabor) Kelurahan

Semarapura Kaja2 2

Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang

difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 9 3 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN 359.458.166 395.403.983 30 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan



Kelurahan

Semarapura Kaja

100 359.458.166 100 395.403.983

107 4 1 67 1 Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Cakupan layanan kesekretariatan Kelurahan (%) Kelurahan


221.019.222,60


Semarapura Kaja2 2



Kelurahan





Semarapura Kaja1 1


(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1


Semarapura Kaja5 2


difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 9 4 KELURAHAN SEMARAPURA KAUH 433.339.208 476.673.129 31 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan



Kelurahan

Semarapura Kaja

100 433.339.208 100 476.673.129

111 4 1 67 1 Pelayanan Kesekretariatan Kellurahan Cakupan layanan kesekretariatan Kelurahan (%) Kelurahan


296.194.165,30


Semarapura Kaja2 2



Kelurahan




92.383.500,00

32.670.247,50

54.007.690,00

31.171.250,00

88.731.753,00

108

104 4 1 67 4

106 6

105 4 1 67 5

4 1


umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan

30.798.000

67 4 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan

umum Seksi Pemerintahan dan Trantib

43.748.600 48.123.460,00

Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan


49.097.900

Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan


28.337.500

4 1 67 165.210.440 181.731.484,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan

umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

33.877.800,00



80.665.230



83.985.000



29.700.225

28


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Semarapura Kaja1 1


(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1


Semarapura Kaja4 2


difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 9 5 KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH 373.085.900 410.394.490 32 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan



Kelurahan

Semarapura Kaja

100 373.085.900 100 410.394.490



252.717.190,00


Semarapura Kaja2 2



Kelurahan





Semarapura Kaja1 1


(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1


Semarapura Kaja3 2


difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 9 6 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD 395.764.536 435.340.990 33 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan



Kelurahan

Semarapura Kaja

100 395.764.536 100 435.340.990



302.576.929,60


Semarapura Kaja2 2



Kelurahan





Semarapura Kaja1 1


(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1


Semarapura Kaja2 2


difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 9 7 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN 420.850.752 462.935.827

34 4 1 67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan



Kelurahan

Semarapura Kaja

100 420.850.752 100 462.935.827



295.509.007,20

36.121.800,00

34.894.200,00

68.156.000,00

32.670.247,50

70.945.600,00

50.609.900,00

29.713.860,00

59.076.963,00

4 1 67 4 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan


64.496.000



53.706.330



29.700.225

31.722.000



46.009.000



32.838.000

61.960.000



27.012.600





116

29


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Semarapura Kaja2 2



Kelurahan





Semarapura Kaja1 1


(dokumen)

Kelurahan

Semarapura Kaja1 1


Semarapura Kaja3 2


difasilitasi (%)

Kelurahan


4 1 10 1 KECAMATAN BANJARANGKAN 1.894.791.200 2.084.270.320 35 4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Kecamatan

Banjarangkan

90 834.314.500 90 917.745.950





Kecamatan

Banjarangkan

95 570.337.000 95 627.370.700


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Kecamatan

Banjarangkan

75 135.887.500 75 149.476.250

129 4 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 4.845.000 100 5.329.500


dan Anggaran SKPD



Kecamatan

Banjarangkan

9 3.106.000 9 3.416.600


SKPD

Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan

Banjarangkan

22 4.124.000 22 4.536.400


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan

Banjarangkan

12 116.015.000 12 127.616.500


Kecamatan


dikoordinasikan

Kecamatan

Banjarangkan

773.824.000 851.206.400


Nasional dan Daerah

Jumlah hari-hari besar yang diperingati (kali) Kecamatan

Banjarangkan

2 295.923.000 2 325.515.300


Kecamatan


dipertandingkan (%)

Kecamatan

Banjarangkan

100 64.477.000 100 70.924.700


sesuai Standar


(%)

Kecamatan

Banjarangkan

100 7.542.000 100 8.296.200



Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 23.447.000 100 25.791.700


Kecamatan


(dokumen)

Kecamatan

Banjarangkan

1 14.515.500 1 15.967.050


Potensi Kecamatan


Kecamatan (buku)

Kecamatan

Banjarangkan

2 5.798.000 2 6.377.800

139 4 1 64 8 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik

(bulan)

Kecamatan

Banjarangkan

12 300.610.500 12 330.671.550




Banjarangkan

100 15.195.000 100 16.714.500


Sosial

Data kerawanan sosial di kecamatan (data) Kecamatan

Banjarangkan

4 37.772.000 4 41.549.200




Banjarangkan

100 8.544.000 100 9.398.400


Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%) Kecamatan

Banjarangkan

80 56.232.000 80 61.855.200

143 4 1 65 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase layanan sesuai SOP (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 56.232.000 100 61.855.200

42.526.000,00

62.468.340,00 124 4 1 67 4 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan


56.789.400

62.432.480,00



38.660.000



56.756.800

30


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

38 4 1 66 Program Pengembangan Otonomi Daerah Persentase desa yang tertib administrasi (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 230.420.700 100 253.462.770

144 4 1 66 1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah desa tertib administrasi (desa) Kecamatan

Banjarangkan

13 90.686.600 13 99.755.260

145 4 1 66 2 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa Persentase SK evaluasi APBDesa tepat waktu (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 51.049.900 100 56.154.890

146 4 1 66 3 Pembinaan Lomba Desa Terpadu Persentase jenis lomba yang diikuti (%) Kecamatan

Banjarangkan

100 10.495.000 100 11.544.500




Banjarangkan

100 78.189.200 100 86.008.120

4 1 11 1 KECAMATAN NUSA PENIDA 3.650.368.000 3.963.039.300 39 4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Kecamatan Nusa

Penida

90 930.268.300 90 1.023.295.130





Kecamatan Nusa

Penida

95 591.486.544 95 650.635.198


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Kecamatan Nusa

Penida

75 32.008.300 75 35.209.130

150 4 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 48.109.456 100 52.920.402


dan Anggaran SKPD



Kecamatan Nusa

Penida

9 45.594.000 9 50.153.400


SKPD

Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Nusa

Penida

22 35.553.000 22 39.108.300


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Nusa

Penida

12 177.517.000 12 195.268.700


Kecamatan


dikoordinasikan

Kecamatan Nusa

Penida

2.349.128.500 2.531.675.850


Umum Bidang Tata Pemerintahan

47.605.000


Nasional dan Daerah

Jumlah hari-hari besar yang diperingati (kali) Kecamatan Nusa

Penida

2 441.930.000 2 486.123.000


Kecamatan


dipertandingkan (%)

Kecamatan Nusa

Penida

100 187.407.000 100 206.147.700


sesuai Standar


(%)

Kecamatan Nusa

Penida

100 8.860.000 100 9.746.000



Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 4.926.500 100 5.419.150


Kecamatan


(dokumen)

Kecamatan Nusa

Penida

1 14.890.000 1 16.379.000


Potensi Kecamatan


Kecamatan (buku)

Kecamatan Nusa

Penida

2 7.485.000 2 8.233.500




(bulan)

Kecamatan Nusa

Penida

12 1.530.600.000 12 1.683.660.000




Penida

100 22.877.500 100 25.165.250

163 4 1 64 10 Pengawasan Pelaksanaan Perda di

Kecamatan

56.955.000 62.650.500


Sosial

Data kerawanan sosial di kecamatan (data) Kecamatan Nusa

Penida

4 6.065.000 4 6.671.500




Penida

100 19.527.500 100 21.480.250


Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%) Kecamatan Nusa

Penida

80 54.265.000 80 59.691.500

166 4 1 65 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase layanan sesuai SOP (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 54.265.000 100 59.691.500

42 4 1 66 Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat desa dan Kelurahan

Persentase desa yang tertib administrasi (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 316.706.200 100 348.376.820

31


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Desa

Jumlah desa tertib administrasi (desa) Kecamatan Nusa

Penida

13 30.940.000 13 34.034.000

168 4 1 66 2 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa Persentase SK evaluasi APBDesa tepat waktu (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 111.018.700 100 122.120.570

169 4 1 66 3 Pembinaan Lomba Desa Terpadu Persentase jenis lomba yang diikuti (%) Kecamatan Nusa

Penida

100 19.938.000 100 21.931.800




Penida

100 154.809.500 100 170.290.450

4 1 12 1 KECAMATAN DAWAN 2.364.045.272 2.594.316.199 43 4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Kecamatan Dawan 100 1.128.561.272 90 1.241.417.399





Kecamatan Dawan 100 945.603.788 95 1.040.164.167


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) Kecamatan Dawan 100 52.888.084 75 58.176.892

173 4 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Kecamatan Dawan 95 17.900.000 100 19.690.000


dan Anggaran SKPD



Kecamatan Dawan 9 3.256.000 9 3.581.600


SKPD

Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Dawan 22 3.005.000 22 3.305.500


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Kecamatan Dawan 12 105.908.400 12 116.499.240


Kecamatan


dikoordinasikan

Kecamatan Dawan 100 961.412.000 1.051.419.600


Umum Bidang Tata Pemerintahan

Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%) Kecamatan Dawan 100 5.576.000 100 6.133.600


Nasional dan Daerah

Jumlah hari-hari besar yang diperingati (kali) Kecamatan Dawan 3 155.545.000 2 171.099.500


Kecamatan


dipertandingkan (%)

Kecamatan Dawan 100 100.566.000 100 110.622.600


sesuai Standar


(%)

Kecamatan Dawan 100 7.546.000 100 8.300.600





Kecamatan


(dokumen)

Kecamatan Dawan 1 7.089.000 1 7.797.900


Potensi Kecamatan


Kecamatan (buku)

Kecamatan Dawan 2 5.204.000 2 5.724.400




(bulan)

Kecamatan Dawan 12 630.940.000 12 694.034.000




186 1 64 10 Pengawasan Pelaksanaan Perda di

Kecamatan

Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani (%) Kecamatan Dawan 100 4.240.000 4.664.000


Sosial

Data kerawanan sosial di kecamatan (data) Kecamatan Dawan 3 5.826.000 4 6.408.600





Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%) Kecamatan Dawan 100 34.201.000 80 37.621.100

189 4 1 65 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase layanan sesuai SOP (%) Kecamatan Dawan 100 34.201.000 100 37.621.100 46 4 1 66 Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase desa yang tertib administrasi (%) Kecamatan Dawan 100 239.871.000 100 263.858.100


Desa

Jumlah desa tertib administrasi (desa) Kecamatan Dawan 12 4.492.000 13 4.941.200

32


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

191 4 1 66 2 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa Persentase SK evaluasi APBDesa tepat waktu (%) Kecamatan Dawan 100 75.583.000 100 83.141.300

192 4 1 66 3 Pembinaan Lomba Desa Terpadu Persentase jenis lomba yang diikuti (%) Kecamatan Dawan 100 5.686.000 100 6.254.600 193 4 1 66 4 Penyelengaraan Koordinasi Pemerintahan



4 1 13 1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.596.607.994 1.654.697.639 47 4 1 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan 90 619.996.644 84.135.724




Prasarana Aparatur

Kabupaten Klungkung 80 312.857.548 56.309.000


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur Kabupaten Klungkung 55 27.023.750 2.000.000

196 4 1 9 3 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi Kabupaten Klungkung 70 35.339.516 -


dan Anggaran SKPD


Tepat Waktu

Kabupaten Klungkung 6 106.362.000 25.826.724


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Kabupaten Klungkung 23 2.091.600 24.793.467


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Kabupaten Klungkung 16 136.322.230

48 4 1 49 Program Kemitraan Pengembangan Penurunan Potensi Konplik Sara 70 136.032.450 70.000.000 200 4 1 49 2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Laporan Kegiatan FKUB dan FPK Kabupaten Klungkung 4 136.032.450 70.000.000

49 4 1 50 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Pemilih Wanita Menggunakan Hak Pilih 70 351.695.500 353.823.840 201 4 1 50 3 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah Peserta Paham Demokrasi Kabupaten Klungkung 150 60.734.150 60.000.000

202 4 1 50 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Pekembangan Politik Daerah Kabupaten Klungkung 4 232.981.250 200.000.000

203 4 1 50 6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi

Kemasyarakatan

Cakupan Ormas dan LSM Yang Aktif Kabupaten Klungkung 35 57.980.100 93.823.840

50 4 1 54 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan

Fasilitasi Penanganan Konplik

Persentase Konplik Sosial Yang Ditangani 85 1.375.183.900 1.146.738.075

204 4 1 54 1 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta

Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak

Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini

Cakupan Pemantauan Data Potensi Konplik Sosial Kabupaten Klungkung 80 176.651.400 1.146.738.075

205 4 1 54 2 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi

Penanganan Konflik

Jumlah Konplik Sosial Yang Ditangani Kabupaten Klungkung 12 1.198.532.500

51 4 1 55 Program Penanganan Masalah Sosial

Kemasyarakatan

Penurunan Kasus Narkoba Pada Generasi Muda 30 113.699.500 -

206 4 1 55 1 Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika

Jumlah Peserta Paham Bahaya Narkoba Kabupaten Klungkung 150 113.699.500

4 1 14 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.499.266.972 434.202.900 52 4 1 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Kab. Klungkung 552.086.032 100.00 % 100.671.900


Prasarana Aparatur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Kab. Klungkung 12 Bulan 395.906.516 12.00 Bln 63.720.000

208 4 1 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Disiplin Pegawai tercapai Kab. Klungkung 50% 22.962.016 100.00 % 1.784.800


Anggaran SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Tepat Waktu

Kab. Klungkung 7 Dokumen 8.459.000 12.00 Bln 18.900.000

210 4 1 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Tercapainya Realisasi target output dan penyerapan

dana sesuai dengan yang direncanakan

Kab. Klungkung 12 Bulan 9.507.500 12.00 Bln 16.267.100


SKPD

Terkirimnya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu Kab. Klungkung 12 Bulan 115.251.000 10.00 % -

53 1 1 52 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terpenuhinya Kebutuhan Verifikasi korban terdampat

yang dipulihkan

Kab. Klungkung 100% 127.586.500 100.00 % 111.177.000

212 1 1 52 01 Pengkajian Verifikasi Kejadian Bencana Tersedianya data analisa dampak bencana Kab. Klungkung 12 Bulan 84.318.250 12.00 Bln 81.888.800 213 1 1 52 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Rehabilitasi & Rekonstruksi

Terpulihkannya kondisi masyarakat dan fasilitas umum

yang tertimpa bencana

Kab. Klungkung 1 Tahun 43.268.250 1.00 % 29.288.200

54 1 1 61 Program Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Indeks Kapasitas Kab. Klungkung 20% 1.143.766.700 100.00 % 111.177.000

33


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

214 1 1 61 01 Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana

Desa

Data Ancaman Bencana Desa Kab. Klungkung 1 Desa 48.526.000 12.00 Bln 81.888.800

215 1 1 61 02 Penyebarluasan Informasi Bencana tersedianya data terbaru potensi resiko bencana

sebagai acuan kegiatan penanggulangan bencana

Kab. Klungkung 1 Tahun 182.270.500 1.00 % 29.288.200

216 1 1 61 03 Mitigasi Ancaman Bencana Jumlah Desa yang melaksanakan mitigasi bencana Kab. Klungkung 20 Desa 92.215.000 217 1 1 61 04 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan

Bencana

Tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana

penanggulangan bencana di Daerah

Kab. Klungkung 40 Org 84.927.400

218 1 1 61 06 Fasilitasi Pengembangan Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana

Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Kab. Klungkung 1 Desa 197.307.400

219 1 1 61 07 Fasilitasi Pengembangan Sekolah Aman

Bencana

meningkatnya kesiapsiagaan Siswa dalam

penanggulangan Bencana

Kab. Klungkung 1 Sekolah 259.217.400

220 1 1 61 08 Pengembangan Sitem Peringatan Dini Tersedianya Panduan Evakuasi Tsunami Kab. Klungkung 1 Desa 123.349.000 221 1 1 61 09 Simulasi Penanggulangan Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat

menghadapi bencana

Kab. Klungkung 1 Desa 155.954.000

55 1 1 62 Program Penanggulangan Darurat Bencana Penanganan Kedaruratan Standar Respon Time Kab. Klungkung 100% 675.827.740 100.00 % 111.177.000

222 1 1 62 01 Pelayanan Tanggap Darurat Tertanganinya kebencanaan yang terjadi Kab. Klungkung 100% 604.087.740 12.00 Bln 81.888.800 223 1 1 62 02 Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat Bantuan Kedaruratan tersalurkan kepada korban

bencana

Kab. Klungkung 100% 71.740.000 1.00 % 29.288.200

4 2 PENGAWASAN 3.330.523.300 2.867.417.630 4 2 1 INSPEKTORAT 3.330.523.300 2.867.417.630

1 4 2 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (persen) Kab. Klungkung 100 1.229.127.100 100% 1.266.192.070




prasarana Aparatur (persen)

Kab. Klungkung 100 554.725.136 100% 610.442.378


Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur (persen) Kab. Klungkung 100 333.807.664 100% 341.221.962


dan Anggaran SKPD


Tepat Waktu (Dok)

Kab. Klungkung 9 152.395.900 9 Dok 108.477.490


SKPD

Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (Dok) Kab. Klungkung 20 50.522.600 20 Dok 55.574.860


Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (Dok) Kab. Klungkung 13 137.675.800 13 Dok 150.475.380

2 4 2 20 Persentase temuan hasil pengawasan yang

ditindaklanjuti pada wilayah I (persen)

Kab. Klungkung 85 1.179.813.200 90% 569.418.520

Jumlah OPD dengan Maturitas SPIP level 3 pada

Wilayah I (OPD)

Kab. Klungkung 1 2 OPD

6 4 2 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala pada Wilayah I

Laporan Hasil Pemeriksaan tersedia tepat waktu (LHP) Kab. Klungkung 12 221.995.600 12 LHP 244.195.160

7 4 2 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah pada Wilayah I

Persentase penanganan kasus di lingkungan Pemda

(persen)

Kab. Klungkung 100 18.323.400 100% 20.155.740

8 4 2 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH Pada Wilayah I

Laporan Reviu dan Evaluasi Tersedia Tepat Waktu

(laporan)

Kab. Klungkung 4 787.815.300 4 Lap 138.220.830

9 4 2 20 04 Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pengawasan pada Wilayah I

Laporan Hasil Pemantauan Tersedia Tepat Waktu

(laporan)


10 4 2 20 05 Peningkatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah pada Wilayah I

Pembinaan SPIP pada Wilayah I Terlaksana Tepat

Waktu (kali)

Kab. Klungkung 4 23.850.800 4 kali 26.235.880


ditindaklanjuti pada wilayah II (persen)

Kab. Klungkung 85 465.344.800 90% 507.593.020

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH pada wilayah I



Kebijakan KDH pada wilayah II

34


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN


Wilayah II (OPD)



Berkala pada Wilayah II



Pemerintah Daerah pada Wilayah II


(persen)

Kab. Klungkung 100 14.448.400 100% 15.893.240


Kebijakan KDH Pada Wilayah II


(laporan)



Temuan Hasil Pengawasan pada Wilayah II


(laporan)



Pemerintah pada Wilayah II

Pembinaan SPIP pada Wilayah II Terlaksana Tepat

Waktu (kali)



ditindaklanjuti pada wilayah III (persen)

Kab. Klungkung 85 456.238.200 90% 524.214.020


Wilayah III (OPD)



Berkala pada Wilayah III



Pemerintah Daerah pada Wilayah III


(persen)

Kab. Klungkung 100 14.448.400 100% 15.893.240


Kebijakan KDH Pada Wilayah III


(laporan)



Temuan Hasil Pengawasan pada Wilayah III


(laporan)



Pemerintah pada Wilayah III

Pembinaan SPIP pada Wilayah III Terlaksana Tepat

Waktu (kali)


3 4 PERENCANAAN 4.030.508.348 4.167.248.700 3 4 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

4.030.508.348 4.167.248.700

1 4 03 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) 95 788.735.548,00 95 797.000.000,00


Prasarana Aparatur



Baperlitbang 90 419.748.516,00 95 425.000.000,00

2 4 03 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur (%) Baperlitbang 75 13.960.000,00 77 15.000.000,00

3 4 03 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) Baperlitbang 90 98.379.532,00 95 99.000.000,00


Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersedia


Baperlitbang 5 71.765.000,00 9 72.000.000,00

5 4 03 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

terkirim tepat waktu (laporan)

Baperlitbang 23 36.217.500,00 22 36.000.000,00


SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan) Baperlitbang 13 148.665.000,00 13 150.000.000,00

2 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan

penyusunan rencana pembangunan daerah (%)

86 443.163.000,00 88 446.000.000,00

7 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program

dan Kegiatan

Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung

tersusun tepat waktu (bulan)

Baperlitbang 12 223.249.500,00 12 225.000.000,00



Kebijakan KDH pada wilayah II



Kebijakan KDH pada wilayah III

35


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

8 4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku) Baperlitbang 1 59.752.500,00 1 60.000.000,00

Buku IKP tersusun tepat waktu (buku) 2 2

Laporan SIPD tersusun tepat waktu (laporan) 2 2

3 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah (%)

100 896.274.800,00 100 997.883.200,00

10 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Ranwal RPJMD (dokumen) Baperlitbang 1 106.664.600,00 1 204.341.600,00Perbup tentang RKPD (dokumen) 1 1Perbup tentang Perubahan RKPD (dokumen) 1 1

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat waktu

(dokumen)

2 2

Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan terkirim tepat

waktu (dokumen)

2 2

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan

budaya terhadap Renstra (%)

80 85

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi

bidang PPM (%)

85 85

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan

Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8 8

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

(laporan)

16 16

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD

koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan

disampaikan tepat waktu (laporan)

16 16

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan

Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu

(dokumen)

4 4

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos

dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat

waktu (laporan)

8 8

Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos

dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat

waktu (laporan)

8 8

LP2KD (laporan) 1 1

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan,

Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat

waktu (dokumen)

30 30


Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan


60 60


koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan

Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

60 60

5 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah

persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD 90 299.250.000,00 90 305.000.000,00

Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia

tepat waktu (laporan)

4 4

Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan) 4 4

Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan) 4 4

6 4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang

ditindaklanjuti (%)

90 240.636.500,00 90 244.000.000,00

4 03 33 01 Penyusunan Laporan Keterangan Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) Baperlitbang 1 130.771.500,00 2 131.000.000,004 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat waktu

(laporan)

Baperlitbang 4 23.202.500,00 4 26.000.000,00

4 03 33 03 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD)

Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun


Baperlitbang 1 86.662.500,00 1 87.000.000,00

Program Perencanaan Perekonomian, SDA

dan Infrastruktur & Kewilayahan

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK

terhadap Renstra (%)

80 683.631.500,00 85 689.000.000,00

678.817.000,00

108.000.000,00

16 4 03 32 01 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Baperlitbang 299.250.000,00 305.000.000,00

15 4 03 23 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan

Kependudukan

Baperlitbang 107.510.750,00

688.365.500,00

12 4 03 21 14 Baperlitbang 51.040.100,00 53.541.600,00

110.365.500,00

14 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat

Baperlitbang 462.294.500,00 470.000.000,00

13 4 03 23 05 Baperlitbang 109.011.750,00

161.000.000,00

11 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Baperlitbang 738.570.100,00 740.000.000,00

9 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah


4 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan

07

17

7 4 03 34

36


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi

bidang PSDAIK (%)

85 85

Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi

subid Perekonomian tersusun tepat waktu (dokumen)

8 8


Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

16 16


koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat

waktu (laporan)

16 16

Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi

subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup

tersusun tepat waktu (dokumen)

6 6


Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup

disampaikan tepat waktu (dokumen)

12 12

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD 12 12Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi

subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat

waktu (dokumen)

6 6


Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat

waktu (laporan)

12 12


koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur


12 12

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan) 2 2

3 5 KEUANGAN 8.942.339.246 3.037.779.350 3 5 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH

BPKPD 8.942.339.246 3.037.779.350

1 4 5 9 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) BPKPD 100 3.349.304.877 434.404.000

1 4 5 9 01 Kegiatan Penyedian dan Pemeliharaan


Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan


BPKPD 12 1.172.641.689 117.480.000


Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur (%) BPKPD 100 345.743.000 3.424.000

3 4 5 9 03 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%) BPKPD 100 71.345.688 275.000.000

4 4 5 9 04 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan penganggaran tersedia


BPKPD 100 71.721.000 38.500.000


SKPD

laporan kinerja terkirim tepat waktu (Laporan) BPKPD 100 13.260.000 80.850.000


Keuangan Daerah

laporan keuangan terkirim tepat waktu(Laporan) BPKPD 12 1.674.593.500 80.850.000

2 4 5 17 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD (%) BPKPD 12 1.445.429.000

7 4 5 17 05 Penyusunan Analisis Standard Belanja Buku Standar Belanja (Buku) BPKPD 127.680.000 384.959.300 8 4 5 17 07 Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran

(DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 1

Jumlah DPA dan DPPA Perangkat Daerah Koordinasi

Subbid Anggaran 1 Yang diverifkasi (Buku)

BPKPD 3 117.215.500 384.959.300

9 4 5 17 08 Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran




BPKPD 3 1.058.012.500 31.000.000

10 4 5 17 09 Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran




BPKPD 3 142.521.000 31.000.000

3 4 5 19 Program Peningkatan Kapasitas

Perbendaharaan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat

waktu (dokumen)

BPKPD 6 442.984.000 1.932.800.650

11 4 5 19 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas

Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah

(BUD)

Jumlah Penerbitan SP2D (dokumen) BPKPD 12 149.891.000 46.901.800

265.000.000,000320 03 34 Perencanaan Penataan Ruang dan

Infrastruktur


195.000.000,00

19 4 03 34 02 Perencanaan Pertanian Perikanan dan

Lingkungan Hidup

Baperlitbang 228.126.500,00 229.000.000,00

18 4 03 34 01 Perencanaan Perekonomian Baperlitbang 192.099.500,00

4

7 4 03 34

37


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

12 4 5 19 02 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Presentase SPJ Fungsional Yang Tepat Waktu (%) BPKPD 12 127.341.000 1.867.198.850

Jumlah Penerbitan SP2D Gaji (Dokumen) 100 18.700.000

Presentase Penyampaian Laporan PFK (%) 100

4 4 5 20 Program Pendataan, Penataan dan

Pengolahan dan Pendapatan Daerah

Jumlah Ketetapan Pendapatan Daerah (Ketetapan) BPKPD 100 1.015.060.500 325.000.000

1 4 5 20 01 Pendataan Pendapatan Daerah Jumlah Data Obyek Pendapatan Daerah Yang Terdata BPKPD 100 502.570.000 141.000.000

2 4 5 20 02 Pengolahan Data Pendapatan Daerah Jumlah Berkas Pajak Yang Memenuhi Ketentuan Untuk

Diproses

BPKPD 250 187.261.500 180.000.000

3 4 5 20 03 Penetapan Pendapatan Daerah Jumlah Data Obyek Pendapatan Daerah Yang

Diverifikasi

BPKPD 100 325.229.000

5 4 5 21 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian

dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan PAD (%) BPKPD 12 1.116.858.869

4 4 5 21 01 Penagihan Pendapatan Daerah Prosentase Jumlah WP dan WR Yang Taat Memenuhi

Kewajiban

BPKPD 100 359.290.869 583.515.900

5 4 5 21 02 Keberatan Pendapatan Daerah Presentase Berkas Keberatan Yang Ditindaklanjuti

Sesuai ketentuan

BPKPD 100 487.212.000 180.962.100

6 4 5 21 03 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan

Daerah

Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan


BPKPD 100 270.356.000 189.619.100

6 4 5 23 Program Peningkatan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan

Pengelolaan BMD

BPKPD 100 867.425.000 212.934.700

7 4 5 23 01 Perencanaan dan Penggunaan BMD Tersedianya Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah

BPKPD 100 105.825.000 1.127.000.000

8 4 5 23 02 Pemanfaatan dan Penghapusan BMD Presentase Persetujuan Pemusnahan yang

Ditindaklanjuti (%)

BPKPD 100 358.200.000 770.000.000

Terbitnya Buku Aset tetap (Buku) BPKPD 1 137.000.000 Buku Daftar Aset Lainnya (Buku) BPKPD 1 220.000.000

Buku inventaris (Buku) BPKPD 1 363.090.000

Laporan Persediaan Dan Laporan Aset Ektracontabel

(Laporan)

BPKPD 1 122.683.000

7 4 5 24 Program Penyusunan Pertanggungjawaban

APBD

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan

Pertanggungjawaban APBD (%)

BPKPD 100 705.277.000 132.640.000

Terbitnya Buku Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban APBD (Buku)

27 107.767.000

Buku LKPD (Buku) 275.000.000

2 4 5 24 02 Penyusunan Pertanggungjawaban

Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya

Presentase Kepepatan waktu Terbitnya laporan

Realisasi Anggaran Atas Pendapatan Tepat Waktu (%)

BPKPD 60 219.425.000 55.000.000

3 4 5 24 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Presentase Ketepatan Waktu Terbitnya Laporan

Realisasi Anggaran Atas Pendapatan Tepat Waktu (%)

BPKPD 60 302.450.000 220.000.000

4 5 KEPEGAWAIAN 3.035.796.711 3.018.895.861 4 5 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3.035.796.711 3.018.895.861

1 4 05 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan BKPSDM 100 824.504.726 100 807.603.876 1 4 05 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan


BKPSDM 12 501.883.100 12 489.383.100

2 05 07 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian disiplin aparatur (%) BKPSDM 3 146.674.126 3 150.223.273

3 05 07 09 03 Kegiatan Pengelolaan Arsip 7.950.000 4 05 07 09 04 Penyusunan Dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD


tepat waktu (dok)

BKPSDM 6 7.841.500 12 7.841.500

5 05 07 09 05 Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok) BKPSDM 12 5.506.500 12 5.506.500 6 05 07 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dok) BKPSDM 12 154.649.500 12 154.649.500

2 4 05 07 15 Program Peningkatan Prestasi Kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

Terpenuhinya SK kenaikan pangkat dan pensiun tepat

waktu (%)

BKPSDM 100 705.530.985 100 705.530.985

7 05 07 15 01 Penataan Sistem Administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Persentase SK Pegawai naik pangkat yang selesai tepat

waktu (%)

BKPSDM 100 357.376.485 100 357.376.485

8 05 07 15 02 Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS Persentase SK pegawai pensiun yang selesai tepat

waktu (%)

BKPSDM 100 144.835.000 100 144.835.000

183.402.000 BPKPD

13 4 5 19 03 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji

dan Tunjangan

BPKPD 165.752.000

9 4 5 23 03 Penatausahaan dan Pengendalian BMD 403.400.000

1 4 5 24 01 Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi

Pendapatan dan Penerimaan Lainnya

38


INDIKATIF (RP.)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)



CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

CATATAN

9 05 07 15 03 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (satya

Lencana,JKK,Kartu Taspen, Karis/Karsu Karpeg dan

Berita Acara Sumpah PNS

BKPSDM 250 203.319.500 250 203.319.500

3 4 05 07 16 Program Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jmlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian

PNS (bulan)

BKPSDM 100 108.500.000 100 108.500.000

10 05 07 16 01 Updating database kepegawaian pada

SIMPEG

Jumlah bulan terlaksananya updating data

kepegawaian PNS (bulan)

BKPSDM 12 108.500.000 12 108.500.000

4 4 05 07 17 Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian

dalam pembinaan aparatur sipil negara (%)

BKPSDM 100 315.337.000 100 315.337.000

11 05 07 17 01 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan BKPSDM 100 315.337.000 100 315.337.000

5 4 05 07 18 Program Pengadaan dan Pengembangan

Aparatur Sipil Negara

Persentase terpenuhinya rencana pengembangan dan

pengadaan CPNS berdsarkan data formasi (%)

BKPSDM 100 1.081.924.000 100 1.081.924.000

12 05 07 18 01 Penyusunan rencana pengembangan karir

ASN

Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan

kompetensi (%)

BKPSDM 100 436.484.000 100 436.484.000

13 05 07 18 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%) BKPSDM 100 592.800.000 100 592.800.000 14 05 07 18 03 Penyediaan Data Formasi Pegawai Persentase tersedianya data formasi pegawai (%) BKPSDM 100 52.640.000 100 52.640.000

4 6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.728.530.100 3.837.530.950 4 6 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3.728.530.100 3.837.530.950

1 4 05 07 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan (%)

BKPSDM 100 3.728.530.100 100 3.837.530.950

1 05 07 16 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS

Persentase yang lulus Diklat prajabatan (%) BKPSDM 27 125.005.000 27 270.494.000

2 05 07 16 04 Pendidikan dan Pelatiahn Fungsional bagi

PNS Daerah

Persentase yang lulus Diklat Fungsional (%) BKPSDM 60 674.496.100 60 674.496.100

3 05 07 16 06 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV

Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang lulus

Diklat Pim (orang)

BKPSDM 60 1.750.366.000 60 1.675.079.450


Tingkat III

Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang lulus

Diklat Pim (orang)

BKPSDM 30 960.591.000 30 898.425.400


Tingkat II

Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang lulus

Diklat Pim (orang)

BKPSDM 4 218.072.000 4 319.036.000

3 7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 703.865.000 705.000.000 3 4 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

703.865.000 705.000.000

1 4 07 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk

Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas

pembangunan daerah (%)

80 703.865.000 85 705.000.000

1 Kandidat penerima anugerah Silpakara Nugraha

(org/Kelompok)

2 2 365.000.000

Laporan Kelompok Ahli (laporan) 48 48 Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) 1 1

2 4 07 15 03 Penelitian dan Pengkajian Bidang ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas

pembangunan daerah (dokumen)

Baperlitbang 2 150.000.000,00 2 150.000.000

3 4 07 15 05 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual (rekomendasi) Baperlitbang 1 87.600.000,00 1 88.000.000

4 4 07 15 07 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan

Pemerintahan

Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang

mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

Baperlitbang 1 101.920.000,00 1 102.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 653.151.260.748,75 380.132.443.905

Semarapura, Mei 2017BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Masyarakat Baperlitbang 364.345.000,00

39

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121131-954669.pdf · pemerintah kabupaten klungkung k l u n g k u n g 2017 peraturan bupati klungkung nomor 14

Documents