PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 868233 J O M B A N G - 61411 PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG SELAKU PEJABAT EX OFFICIO NOMOR : 188/4/415.46/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA, KEBAKARAN DAN MUSIBAH TERTENTU KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jombang memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, kebakaran dan musibah tertentu yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebakaran dan musibah tertentu merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh; c. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebakaran dan musibah tertentu, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang standar operasional prosedur penanganan bencana, kebakaran dan musibah tertentu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Musibah Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
33
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG...PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 868233 J O M B A N G - 61411 PERATURAN KEPALA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 868233
J O M B A N G - 61411
PERATURAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
SELAKU PEJABAT EX OFFICIO
NOMOR : 188/4/415.46/2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA, KEBAKARAN DAN MUSIBAH TERTENTU
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jombang memiliki kondisi geografis, geologis,
demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya
bencana, kebakaran dan musibah tertentu yang disebabkan oleh
faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia
yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan
tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebakaran
dan musibah tertentu merupakan tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan
secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta
menyeluruh;
c. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
kebakaran dan musibah tertentu, Pemerintah Daerah harus
menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan
pembangunan daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang
standar operasional prosedur penanganan bencana, kebakaran
dan musibah tertentu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan
Bencana, Kebakaran dan Musibah Tertentu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
16. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang nomor 8/D);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D).
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA,
KEBAKARAN DAN MUSIBAH TERTENTU.
Pasal 1
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Standar Operasional Prosedur
Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Musibah Tertentu.
Pasal 2
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Musibah Tertentu di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah
Kabupaten Jombang.
Pasal 3
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 selengkapnya dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 4
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 meliputi:
a. Mekanisme dan Prosedur Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana;
b. Mekanisme dan Prosedur Kaji Cepat Bencana;
c. Mekanisme dan Prosedur Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana;
d. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Bencana Angin Kencang,
Puting Beliung, Banjir dan Longsor;
e. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Bencana Kekeringan;
f. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Kebakaran;
g. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Musibah Tertentu;
h. Mekanisme dan Prosedur Pengkajian Kebutuhan Pasca
Bencana;
i. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan, Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk
Tanggap Darurat Bencana;
j. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan, Penggunaan dan
pertanggungjawaban Dana Siap Pakai Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (DSP-BNPB) untuk Tanggap Darurat
Bencana.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jombang
pada tanggal : 26 Februari 2019
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
SELAKU PEJABAT EX OFFICIO
ttd
AKH. JAZULI
LAMPIRAN :
NOMOR
TANGGAL
Unit Data
dan
Informasi
Pusdalops
Unit
Operasi
Pusdalops
dan Tim
Reaksi
Cepat
Supervisor
Pusdalops
Kasi PK/
Manager
Pusdalops
Kasi KL Kasi RR KalaksaKepala Ex-
OfficioBupati
Komandan
Tanggap
Darurat
KELENGKAPAN OUTPUT
1
Menerima data pantauan bencana
dari berbagai sumber (BMKG,
LAPAN, BNPB, BPBD Prov. Jatim,
OPD Teknis dan relawan)
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Rekapitulasi data
pemantauan
2
Melakukan pemantauan kejadian
Jika ada kejadian maka laporan awal
disampaikan
Jika tidak maka proses selesai
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Laporan periodik
3 Menyampaikan laporan awal
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Chat laporan
4
Menerima laporan awal dan
melanjutkan laporan awal pada
pimpinan
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Chat laporan
5 Memberikan perintah cross-check
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Pelaksanaan
cross-check
6
Melakukan cross-check
Jika benar maka menyampaikan
laporan pada pimpinan
Jika tidak maka proses selesai
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
laporan cross
check
7 Menerima laporan hasil cross-check
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
laporan hasil
cross-check
8
Memberikan perintah dan
mengirimkan Unit Operasi Pusdalops-
PB dan/atau Tim Reaksi Cepat
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Surat Perintah
Tugas
9
Melakukan kaji cepat dampak
bencana dan melakukan evakuasi
awal
ATK, telepon seluler,
aplikasi dan
peralatan evakuasi
konsep hasil kaji
cepat
pelaksanaan
evakuasi
: 188/4/415.46/2019
: 26 Februari 2019
PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
1 Menit
1 Menit
15 Menit
5 Menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA, KEBAKARAN DAN MUSIBAH TERTENTU
5 Menit
1 Menit
1 Menit
5 Menit
1 Menit
1. MEKANISME DAN PROSEDUR PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
NO KEGIATAN
MUTU BAKU
KET.
PELAKSANA
WAKTU
Benar
Tidak
Tidak
Ya
1
10Menerima dan melaporkan hasil kaji
cepat
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Form hasil kaji
cepat
12
Melakukan analisa kejadian, update
kejadian dan melaporkan hasil
analisis
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
form hasil analisa
dan data
sementara
kejadian
13Menerima laporan hasil analisa
kejadian dan update kejadian
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
form hasil analisa
dan data
sementara
kejadian
14Menetapkan status tanggap darurat
bencana
Konsep Kep. Bupati
tentang Penetapan
Status Tanggap
Darurat Bencana
Kep. Bupati
15Menetapkan Komandan Penanganan
Darurat Bencana
Konsep Kep. Bupati
tentang Komandan
Penanganan Darurat
Bencana
Kep. Bupati
16Memimpin Operasi Penanangan
Darurat Bencana
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Pelaksanaan
operasi PDB
17Mengaktifkan Pos Komando
Penanganan Darurat Bencana
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
PoKep.o PDB
18Memberikan dukungan Logistik dan
Peralatan
Peralatan dan
Logistik
penanggulangan
bencana
Logisyik dan
peralatan
19 Memimpin operasi lapangan
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Pelaksanaan
operasi lapangan
PDB
20
Melakukan pendataan lanjutan
terhadap masyarakat yang
terdampak
ATK, telepon seluler
dan PSTN, radio
komunikasi dan
aplikasi
Data masyarakat
terdampak
21 Melakukan pendataan A2R2
ATK, telepon seluler
dan PSTN, radio
komunikasi dan
aplikasi
Form A2R2
22Melaksanakan operasi PPE dan
penanganan pengungsi
radio komunikasi
dan peralatan PPE
Pelaksanaan
operasi PPE dan
penanganan
pengungsi
23
Melakukan update data penanganan
darurat bencana secara periodik dan
pers release
ATK,Komputer,
printer, Sound
system
Form Data
Penanganan
1 Menit
1 Menit
Selama masa
tanggap
darurat
Selama masa
tanggap
darurat
30 Menit
30 Menit
selama
diperlukan
5 Menit
15 Menit
1 Menit
10 Menit
10 Menit
Selama masa
tanggap
darurat
2
24
Menerima laporan penanganan
darurat bencana periodik dan laporan
akhir
ATK, telepon seluler
dan PSTN, radio
komunikasi dan
aplikasi
Form Data
Penanganan
25Menutup operasi penanganan
darurat bencana
ATK,Komputer,
printer, Sound
system
Konsep laporan
kejadian
26 Mengembalikan fungsi Pusdalops
Telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
Pusdalops
kembali pada
fungsi normal
27Menyusun konsep dokumen laporan
kejadian
ATK,Komputer,
printer
Konsep laporan
kejadian
28
Memeriksa konsep dokumen laporan
kejadian;
Jika setuju maka konsep
ditandatangani dan diserahkan pada
operator Pusdalops untuk dilanjutkan
pada pimpinan;
Jika tidak maka konsep dikembalikan
pada operator Pusdalops untuk
diperbaiki.
ATK,Komputer,
printer
Konsep laporan
kejadian
29 Menerima laporan kejadian
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN
Dokumen Laporan
30Menyimpan dokumen laporan
kejadianKomputer, server Dokumen Laporan
5 Menit
1 Menit
1 Menit
1 Menit
1 Menit
1 Menit
5 Menit
YaTidak
3
Unit Data
dan
Informasi
Pusdalops
Unit
Operasi
Pusdalops
dan Tim
Reaksi
Cepat
Supervisor
Pusdalops
Kasi PK/
Manager
Pusdalops
Kasi KL Kasi RR KalaksaKepala Ex-
OfficioBupati KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menerima laporan kejadian bencana, menyampaikan
laporan awal, melakukan triangulasi dan
menyampaikan laporan hasil triangulasi
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
1 Menit Laporan kejadian
2 Menerima laporan hasil triangulasi
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN
1 MenitLaporan hasil
triangulasi
3
Memberikan perintah pengiriman Unit Operasi
Pusdalops dan/atau Tim Reaksi Cepat untuk
melakukan kaji cepat.
Telepon seluler
dan PSTN, radio
komunikasi
1 MenitSurat perintah
tugas
4Melakukan kaji cepat dampak bencana dan
melakukan evakuasi awal
ATK, telepon
seluler, aplikasi60 Menit Hasil kaji cepat
5 Menerima dan melaporkan hasil kaji cepatKomputer, printer,
telepon seluler1 Menit
Laporan hasil kaji
cepat
6Melakukan analisa kejadian, update kejadian dan
melaporkan hasil analisisKomputer, printer 15 Menit
Hasil analisa
kejadian
7Menerima laporan hasil analisis kejadian dan update
kejadian
Komputer, printer,
telepon seluler1 Menit
Lporan hasil
analisa kejadian
8Merumuskan rekomendasi atas status kejadian
bencanaKomputer, printer 15 Menit Rekomendasi
9
Menerima konsep rekomendasi atas status kejadian
bencana;
Jika setuju maka konsep ditandatangani untuk
disampaikan pada Bupati;
Jika tidak maka konsep dikembalikan kepada Kepala
Pelaksana BPBD untuk dilakukan perbaikan.
ATK, konsep
rekomendasi,
komputer, printer
10 Menit Disposisi
10
Menerima rekomendasi atas status kejadian
bencana;
Jika setuju maka SK Tanggap Darurat
ditandatangani;
Jika tidak maka proses selesai.
ATK, konsep SK
Bupati tentang
Tanggap darurat
10 MenitSK Tanggap
Darurat
11 Mendokumentasi hasil kaji cepatATK, Komputer,
server1 Menit
Dokumen hasil kaji
cepat
2. MEKANISME DAN PROSEDUR KAJI CEPAT BENCANA
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET.
Tidak
Tidak
Ya
Ya
4
Kepala
Pelaksana
BPBD
Kepala
BPBD
Ex-officio
BupatiKomandan
PDB
Komandan
Lapangan
PDB
Sekretariat
PDB
Bidang
Prencanan
Operasi
Bidang
Data,
Informasi
dan Humas
PDB
IC/SO
PDB/BPBD
Sub Bidang
Pencarian
dan
Pertolong-
an
Sub Bidang
Pengungsi-
an dan
Perlindung-
an
Sub Bidang
Kesehatan
Sub Bidang
Keamanan
Sub Bidang
Peralatan
dan
Logistik
Sub Bidang Pemulihan
Dini, Sarana Dan
Prasarana
OPD,
instansi
pendukung
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menetapkan Status Tanggap Darurat
Bencana, Komando dan Komandan
Penanganan Darurat Bencana
Konsep SK, ATK. 5 Menit
SK Tanggap
Darurat, SK
Pnetapan
Komando dan
Komandan PDB
2Menyusun Struktur Organisasi
Penanganan Darurat Bencana
ATK, Komputer,
printer.5 Menit
Struktur
Organisasi
SKPDB
3 Meminta dukungan sumberdayaATK, Komputer,
printer.10 Menit
Sumberdya
tercukupi
4Memberikan dukungan sumberdaya
sesuai permintaan Komandan PDBPerlengkapan PB 10 Menit
Personil, peralatan
dan logistik PB
5
Mengadakan dan memimpin rapat
penyusunan rencana operasi
penanganan darurat bencana
ATK, Komputer,
printer, LCD,
papan tulis, meja,
kursi, sound
system.
30 Menit
Rencana operasi
penanganan
darurat bencana
6Menyusun rencana perkiraan
anggaran
ATK, Komputer,
printer.60 Menit
Dokumen rencana
anggaran
7
Melakukan perencanaan
penanganan darurat bencana
lanjutan
ATK, Komputer,
printer.
selama
dibutuhkan
Dokumen rencana
operasi lanjutan
8
Menyiapkan kelengkapan
keposkoan, melakukan konferensi
pers dan update data secara periodik
ATK, Komputer,
printer, LCD,
papan tulis, meja,
kursi, sound
system, papan
data, telepon
seluler, radio
komunikasi
60 menit Posko PDB
9Memimpin operasi penanganan
darurat bencana
Radio
Komunikasi, data
dampak bencana
Selama
masa
tanggap
darurat
Pelaksanaan
operasi PDB
10
Mengaktifkan dan menempatkan
kedudukan Pos Lapangan
Penanganan Darurat Bencana;
Jika ya maka operasi lapangan
dipimpin oleh Komandan Pos
Lapangan;
Jika tidak maka operasi dipimpin
langsung Komandan PDB dibantu
IC/SO BPBD.
ATK, Komputer,
printer, konsep SK
Pembentukan
Poskolap PDB
10 Menit Poskolap PDB
11Mengkoordinir pelaksanaan operasi
dan mobilisasi sumber daya
Radio
Komunikasi,
megaphone, data
dampak bencana
Selama
masa
tanggap
darurat
Pelaksanaan
operasi PDB
12Memimpin operasi lapangan
penanganan darurat bencana
Radio komuniksi,
data dampak
bencana
Selama
masa
tanggap
darurat
Pelaksanaan
operasi lapangan
PDB
13 Melakukan upaya PPE
Raadio
komunikasi, data
korban bencana,
peralatan PPE
selama
dibutuhkan
Data korban
terdampak yang
telah diselamatkan
dan Operasi PPE
dilaksanakan
3. MEKANISME DAN PROSEDUR SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET.
Tidak
Ya
5
14Melakukan upaya penanganan dan
perlindungan pengungsi
Radio komunikasi,
peralatan
penanganan
pengungsi,
logistik, tenda
pengungsi
selama
dibutuhkan
Data pengungsi
dan pengungsi
yang tertangani
15Melakukan upaya penanganan
kesehatan korban terdampak
Radio komunikasi,
peralatan
kesehatan, tenda
kesehatan
selama
dibutuhkan
Data kesehatan
korban terdampak
yang tertangani
16
Melakukan upaya pengamanan baik
wilayah terdampak bencana maupun
lokasi pengungsian
Radio komunikasi,
kendaran
bermotor.
selama
dibutuhkan
Dokumen laporan
kemanan
17Memenuhi kebutuhan peralatan dan
logistik
Radio komunikasi,
peralatan dan
logistik PB
selama
dibutuhkan
Data peralatan
dan logistik yang
digunakan
18Melakukan upaya pemulihan dini
sarana dan prasarana terdampak
Radio komunikasi,
ATK
selama
dibutuhkan
Fasilitas umum
dan
pemerintahahan
dapat dipulihkan
serta dokumen
RR lanjutan
19 Melakukan evaluasi harian
ATK, Komputer,
printer, LCD,
papan tulis, meja,
kursi, sound
system.
60 menit
Dokumen dan
catatan hasil
penyelenggara-an
penanggulangan
bencana harian
20 Melakukan evaluasi akhir
ATK, Komputer,
printer, LCD,
papan tulis, meja,
kursi, sound
system.
60 menit
Dokumen
penyelenggara-an
penanggulangan
bencana
21
Menyusun konsep laporan
pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana
ATK, Komputer,
printer.15 Menit
Konsep Laporan
Pelaksanaan PDB
22
Menerima dan memeriksa konsep
laporan pelaksanaan Penanganan
Darurat Bencana;
Jika setuju maka konsep
ditandatangani untk disampaikan
pada Bupati;
Jika tidak maka konsep dikembalikan
pada sekretariat untuk dilakukan
perbaikan.
ATK, Komputer,
printer, konsep
laporan akhir
15 menitLaporan
Pelaksanaan PDB
23
Menerima Laporan akhir
pelaksanaan Penanganan Darurat
bencana
ATK, konsep
laporan akhir15 menit
Laporan
Pelaksanaan PDB
24
Menyusun konsep penetapan
pembubaran Komando Penanganan
Darurat Bencana
ATK, Komputer,
konsep SK
Pembubaran
15 menit
Konsep SK
Pembubaran
SKPDB
25
Menerima dan memeriksa konsep
penetapan pembubaran Komando
Penanganan Darurat Bencana;
Jika setuju maka konsep
ditandatangani untuk disediakan
pada Bupati;
Jika tidk maka konsep dikembalikan
pada Kepala Pelaksana BPBD untuk
dilakukan perbaikan.
ATK, konsep SK
Pembubaran15 menit
Konsep SK
Pembubaran
SKPDB
26Menetapkan Pembubaran Komando
Penanganan Darurat Bencana
ATK, konsep SK
Pembubaran15 menit
SK Pembubaran
PDB
Tidak
Ya
Tidak
Ya
6
Unit Data
dan
Informasi
Pusdalops
Unit
Operasi
Pusdalops
dan Tim
Reaksi
Cepat
Supervisor
Pusdalops
Kasi PK/
Manager
Pusdalops
Kasi KL Kasi RR KalaksaKepala Ex-
OfficioBupati
Komandan
PDB
OPD, instansi
pendukungKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menerima laporan kejadian bencana,
Menyampaikan laporan awal,
melakukan triangulasi dan
menyampaikan laporan hasil
triangulasi
Komputer, printer,
telepon seluler dan
PSTN, radio
komunikasi
1 Menit Laporan kejadian
2
Menerima perintah dan melakukan kaji
cepat dampak bencana serta
melakukan evakuasi awal
ATK, telepon
seluler, aplikasi60 Menit Hasil kaji cepat
3
Menetapkan status tanggap darurat
bencana;
Jika ya maka dilanjutkan dengan
penetapan komandan Penanganan
Darurat Bencana;
Jika tidak maka penanganan dipimpin
oleh Kepala BPBD.
ATK, konsep SK
Bupati tentang
Tanggap darurat
10 MenitSK Tanggap
Darurat
4
Menetapkan Komandan PDB
Jika ya maka proses dilanjutkan
sesuai SOP Sistem Komando
Penanganan Darurat bencana Jika
tidak maka penanganan dipimpin oleh
Kepala BPBD
ATK, konsep SK
Bupati tentang
Penetapan
Komandan PDB
10 MenitSK Penetapan
Komandan PDB
5Memimpin Operasi sesuai SOP
SKPDB
ATK, radio
komunikasi, Data
dampak bencana
Selama dibutuhkanPenyelenggaraan
SKPB
6 Memimpin Operasi
ATK, radio
komunikasi, Data
dampak bencana
Selama dibutuhkanPelaksanaan
operasi
7Melakukan koordinasi lintas sektor
atas kebutuhan penanganan
Telepon seluler dan
PSTN5 Menit
Koordinasi
dilaksanakan
8Memberikan dukungan peralatan dan
personil sesuai kebutuhan
Telepon seluler dan
PSTN, kendaraan
bermotor, peralatan
PB
5 Menit Surat tugas OPD
9
Melakukan pendataan lanjutan atas
korban terdampak;
Jika ada maka operasi PPE
dilaksanakan;
Jika tidak maka pendataan lanjutan
atas pengungsi dilakukan.
Form data korban
bencana, ATK,
Radio Komunikasi
10 MenitData korban
bencana
4. MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN BENCANA ANGIN KENCANG, PUTTING BELIUNG, BANJIR DAN LONGSOR
NO KEGIATAN
MUTU BAKU
KET.
PELAKSANA
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ada
Tidak
7
10
Melakukan pendataan lanjutan atas
Pengungsi;
Jika ada maka operasi penanganan
pengungsi dilaksanakan;
Jika tidak maka pendataan lanjutan
atas fasilitas umum yang terdampak
dilakukan.
Form data
pengungsi, ATK,
Radio Komunikasi
10 Menit Data pengungsi
11
Melakukan pendataan lanjutan atas
fasilitas umum terdampak;
Jika ada maka operasi pemulihan
darurat fasilitas umum dilaksanakan;
Jika tidak maka pendataan lanjutan
atas pemukiman terdampak dilakukan.
Form data fasilitas
terdampak, ATK,
Radio Komunikasi
30 MenitData fasilitas
umum terdampak
12
Melakukan pendataan lanjutan atas
pemukiman terdampak;
Jika ya maka operasi pemulihan
darurat pemukiman terdampak
dilaksanakan;
Jika tidak maka konsep laporan
pelaksanaan operasi PB disusun.
Form data
pemukiman
terdampak, ATK,
Radio Komunikasi
15 MenitData Pemukiman
terdampak
13 Melaksanakan operasi PPE
ATK, Radio
komunikasi,
kendaraan
bermotor, peralatan
PPE
Selama dibutuhkan
Operasi PPE
dilaksanakan, data
korban bencana
yang terevakuasi
14 Menerima rujukan
ATK, Radio
komunikasi,
peralatan evakuasi,
ambulan
5 Menit
Operasi PPE
dilaksanakan, data
korban bencana
yang dirujuk
15Memberikan dukungan peralatan dan
personil penanganan pengungsi
ATK, peralatan
penanganan
pengungsi
5 Menit Surat tugas OPD
16 Melaksanakan penanganan pengungsi
ATK, Radio
komunikasi,
peralatan
penanganan
pengungsi
Selama dibutuhkan
Operasi
penanganan
pengungsi
dilaksanakan, data
pengungsi yang
ditangani
17
Melaksanakan operasi pemulihan
darurat fasilitas umum;
Jika ya maka operasi dilakukan oleh
Unit Operasi Pusdalops dan/atau Tim
Reaksi Cepat BPBD;
Jika tidak maka operasi dilakukan oleh
OPD teknis dan melaporkan hasil
operasinya.
ATK, Radio
komunikasi,
peralatan
pemulihan darurat
fasilitas umum
Selama dibutuhkan
Operasi pemulihan
darurat fasilitas
umum
dilaksanakan, data
fasilitas umum
yang ditangani
18Melaksanakan operasi pemulihan
darurat fasilitas umum terdampak
ATK, Radio
komunikasi,
peralatan
pemulihan darurat
fasilitas umum
Selama dibutuhkan
Operasi pemulihan
darurat fasilitas
umum
dilaksanakan, data
fasilitas umum
yang ditangani
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Tidak
Ada
Tidak
Ya
8
19Melaporkan hasil operasi pemulihan
darurat fasilitas umum
ATK, form data
fasilitas umum
yang ditangani
10 Menitdata fasilitas umum
yang ditangani
20
Memberi dukungan personil dan
peralatan pemulihan pemukiman
terdampak
ATK, peralatan
pemulihan darurat
fasilitas umum
5 Menit Surat tugas OPD
21Melaksanakan operasi pemulihan
darurat pemukiman terdampak
22Menutup pelaksnaan penanganan
bencana
23Menyusun konsep dokumen laporan
kejadian
ATK, Komputer,
printer.15 Menit
Konsep Laporan
Kejadian
24
Memeriksa konsep dokumen laporan
kejadian;
Jika ya maka konsep ditandatangani
dan diserahkan pada operator
Pusdalops untuk dilanjutkan pada
pimpinan;
Jika tidak maka konsep dikembalikan
pada operator Pusdalops untuk
diperbaiki.
ATK, Komputer,
printer, konsep
laporan akhir
15 menit Laporan Kejadian
25 Menerima laporan kejadian ATK 1 Menit Laporan kejadian