PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/128_dinas perindustrian dan... · pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan sumber

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena

atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas

Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan

tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di

daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan

yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin

kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara

untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih

transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan

dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber

daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah

satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat

jelas pada pencapaian sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan

kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat


iii

Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat

DaerahTahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan

perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu

bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh

stake holder yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan

pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Wonosari, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

HIDAYAT, SH., M.Si.

NIP 19620831 198603 1 003


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran

dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan

yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja

utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Pedagangan yang telah

dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017,

kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai

dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Dinas

Perindustrian dan Perdagangan merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, juga berkat dukungan dan partisipasi

seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada

umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam

memenuhi program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada

tahun 2017.


v

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target

kinerja,karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera

diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah

kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan

dapat terlaksana sehingga misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang

telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang

diupayakan yaitu:

1. Melanjutkan integrasi program pembinaan perindustrian dan

perdagangan;

2. Melanjutkan dan meningkatkan program kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan dukungan alokasi dana yang representatif

termasuk akses anggaran di luar APBD;

3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;

4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai

untuk mendukung peningkatan kinerja.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang

berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan

sesuai dengan beban kerja masing-masing Kerja Perangkat Daerah serta

adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan

manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial

dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… vi

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………….. 1

A. Latar Belakang ……………………………..…………….

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..….....

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..............

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ….................................. 10

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021.....

B. Rencana Kinerja 2017 ...................…………........

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................……………....

10

15

18

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………. 20

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………........

B. Realisasi Anggaran.............................................

20

37

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 39

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

BAB

I

PENDAHULUAN


2

daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan

Rencana Kinerja 2017, maka LKj IP PD yang disusun merupakan

realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan

kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gunungkidul adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan

perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai

fungsi sebagai berikut :


3

1) Perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian dan

perdagangan;

2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan

perdagangan;

3) Penyusunan Rencana kinerja dan perjanjian kinerja di

bidang Perindustrian dan Perdagngan;

4) Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;

5) Pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu

produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;

6) Pengawasan produk dan pengendalian perindustrian;

7) Pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;

8) Pembinaan dan Pengembangan usaha perdagangan;

9) Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi

perdagangan;

10) Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik e-

commerce;

11) Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;

12) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi

perdagangan;

13) Pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat;

14) Pemantauan Ketersediaan dan harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting;

15) Pelaksanaan Operasi pasar;

16) Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan

pupuk bersubsidi;

17) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan

pengawasan distribusi, pengemasa, dan pelabelan bahan

berbahaya;

18) Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;

19) Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;


4

20) Pelaksanaan monitoring bidang perindustrian dan

perdagangan;

21) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang

perindustrian dan perdagangan;

22) Penyusunan dan penerapan norma, standar, dan petunjuk

operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;

23) Pelaksanaan monitoring, evaluasai, dan pelaporan kegiatan

bidang perindustrian dan perdagangan; dan

24) Pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

yaitu :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris yang membawahi :

1. Sub bagian Perencanaan

2. Sub bagian Keuangan

3. Sub bagian Umum

C. Bidang Perindustrian terdiri:

1. Seksi Industri Makanan,Minuman dan Kimia

2. Seksi Industri Sandang,Kulit, Logam dan Aneka

3. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

D. Bidang Perdagangan terdiri:

1. Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha

2. Seksi Distribusi

3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

E. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri:

1. Seksi Prasarana dan Sarana

2. Seksi Pendapatan

3. Seksi Bina Pedagang, Keamanan dan Ketertiban

F. Unit Pelaksana Teknis


5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,

didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai

sebanyak 106 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural

di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 16

jabatan, terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan

eselon III b = 3 jabatan, dan eselon IV = 11 jabatan. Sedangkan jumlah

Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 90 orang.

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan

Perdagangan berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 I/a – I/d 11

2 II/a – II/d 64

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


6

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

3 III/a – III/d 26

4 IV/a – IV/e 5

Jumlah 106


Gambar 1.2


C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Duraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang

dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun

2017 adalah sebagai berikut:

1) Kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan

perdagangan masih terbatas.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2016


7

2) Rendahnya produktivitas, daya saing dan pangsa produk

perindustrian dan perdagangan.

3) Sarana dan Prasarana pasar yang belum memadai.

Peran dan posisi Dinas Perindag sangat penting dan strategis

khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah

menuju kesejahteraan masyarakat. Tersedia sumber daya manusia

yang cukup di Kabupaten Gunungkidul untuk bersama-sama

melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha industri,

perdagangan cukup banyak. Minat masyarakat untuk

berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang

ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan

kebudayaan masyarakat yang kondusif. Potensi sumber bahan

baku industri tersedia, didukung sarana prasarana yang memadai.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang akan dihadapi

oleh Dinas Perindag. Perlu digarisbawahi bahwa kualitas SDM

pelaku usaha bidang perindustrian, perdagangan masih terbatas.

Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan

keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang

seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen,

teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan

sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi

sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses

pelaku usaha bidang perindustrian, perdagangan kepada

sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana

pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan modal

usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah,

sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat

memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan

akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi


8

yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih

memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh

terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar

produk industri, perdagangan di Kabupaten Gunungkidul. Di sisi

lain dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan

anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perindag.

Prospek kemajuan pembangunan bidang perindustrian dan

perdagangan di Gunungkidul terbuka lebar karena adanya

dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor

industri, perdagangan sebagai pendukung pariwisata. Selain itu

dukungan pernguatan permodalan dari berbagai pihak

(Pemerintah, BUMN, Bank dan lembaga keuangan lain) juga dapat

diakses. Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi

produk kerajinan. Globalisasi tidak mengenal batas negara dan

budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama

nasional-internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan

dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal,

nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan

usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga

pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang

peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang

untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil

dan pengusaha menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing

usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang

industri, perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan

program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu

keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk

tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di

Kabupaten Gunungkidul.


9

Rendahnya daya saing produk Gunungkidul semakin

terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari

produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu

produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas dan

keamanan produk juga masih banyak beredar.

Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa isu strategis

tersebut yang dapat dirumuskan upaya pemecahan yaitu :

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap

potensi;

2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan

sentra industri dan produk unggulan daerah;

3. Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional yang

belum memadai;

4. Pembatasan ijin berdirinya toko-toko modern;

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku

usaha industri dan perdagangan;

6. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;

7. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;

8. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong

pengembangan industri lokal;

9. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan

mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;

10. Peningkatan perlindungan konsumen;

11. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan

perdagangan;

12. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha

industri dan perdagangan;

13. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan

perdagangan.


10

D. R

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan

jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun

2016-2021

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ditetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang

menjadi tolok ukur kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

selama 5 tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Tahun 2016-2021,dirumuskan sebagai berikut:

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


11

a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik:

b) Memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri

dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana

pasar yang memadai;

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai

secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja

1. Pertumbuhan sektor industri dan

perdagangan yang meningkat

Pertumbuhan nilai tambah sektor

industri;

Pertumbuhan nilai tambah sektor

perdagangan.

Nilai Ekspor Daerah

Nilai Perdagangan Daerah

2. Sarana dan prasarana perdagangan

meningkat

Pertumbuhan pasar pemerintah

dengan daya dukung kelengkapan

fasilitas memadai

3. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

4. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD

5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

PD meningkat

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul


12

Nomor 260/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas

Perindustrian dan Perdagangan. Adapun Indikator Kinerja Utama

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersaji dalam

tabel 2.2.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Pertumbuhan sektor

industri dan perdagangan

yang meningkat

Pertumbuhan

nilai tambah

sektor industri;

Rumus :

Menunjukkan jumlah

pertumbuhan Industri Kecil

Menengah yang berkembang

dalam kurun waktu satu tahun

Tipologi data : Non komulatif

Pertumbuhan

nilai sektor

perdagangan

Rumus:

∑ Nilai ekspor daerah jangka

waktu satu tahun

∑ Nilai Total perdagangan

daerah dalam jangka waktu

satu tahun

Tipologi data:Non Kumulatif

2 Sarana dan prasarana

perdagangan meningkat

Pertumbuhan

pasar

pemerintah

dengan daya

dukung

kelengkapan

fasilitas

memadai

Rumus :

Menunjukan jumlah

pertumbuhan pasar pemerintah

dengan daya dukung

kelengkapan fasilitas memadai


Tipologi data : Non Kumulatif

Berdasarkan pada IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator

Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan


13

Perdagangan Nomor 58/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Pertumbuha

n sektor industri dan

perdagangan

yang

meningkat

Nilai tambah

sektor industri

Rumus:

Menunjukkan nilai tambah sektor industri dalam kurun waktu satu tahun

Tipologi data: Non komulatif

Nilai tambah

sektor perdagangan

Rumus:

Menunjukkan nilai tambah sektor perdagangan dalam kurun waktu satu tahun


2 Sarana dan

prasarana


Nilai tambah

pedagang

pasar yang dibina

Rumus:

Menunjukkan nilai tambah pedagang pasar yang

dibina dalam kurun waktu satu tahun


Jumlah pasar

pemerintah

dengan daya

dukung kelengkapan

fasilitas

memadai

Rumus:

Menunjukkan jumlah pasar pemerintah dengan

daya dukung kelengkapan fasilitas memadai



3

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

publik

meningkat

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap

penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian

tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25


14

dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


4 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan PD

meningkat

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu:

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran 3. laporan

tahunan

∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan yang disusun

x 100%


5 Kesesuaian

program

dalam

dokumen

perencanaan

PD

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja

(Renja) PD yang sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap

Program dalam

RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi

perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan

prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%



15

Persentase

Aparatur Sipil

Negara taat

aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%


Program-Program

Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan melaksanakan Program prioritas yaitu program

yang sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, sedangkan program-program penunjang atau pendukung

pencapaian sasaran strategis adalah :

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik

7. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

8. Program Peningkatan, Pengembangan, dan Efisiensi Perdagangan

9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan

pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja

yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian

kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang

harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk

komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan

dan target kinerja tahunan organisasi.


16

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah

tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh

berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdaganga Tahun 2016-2021.Pada dasarnya

RKT 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas

Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2017. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun

pertama dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-

2017 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Pertumbuhan

sektor industri dan

perdagangan yang

meningkat

Pertumbuhan nilai tambah

sektor industri;

Unit 21.048

Pertumbuhan nilai sektor

perdagangan


17


Nilai Eksport Daerah Rupiah 43.780.307.000

Nilai tambah sektor

perdagangan

Rupiah 26.010.000.000

2 Sarana dan

prasarana

perdagangan

meningkat

Pertumbuhan pasar

pemerintah dengan daya

dukung kelengkapan

fasilitas memadai

unit 2

3 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

indeks 78,46%

4 Kesesuian program

dokumen

perencanaan PD

Persentase kesesuaian

program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

Persen 100%

5 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan PD

Meningkat

Persentase laporan

keuangan yang disusun

tepat waktu

Persen 100%


18

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen

kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati

Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun

2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas

Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2017. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 31/DPA/2017 dan diubah

seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 80/DPPA/2017.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tahun 2017 sebagai berikut:



industri dan

perdagangan yang

meningkat

Pertumbuhan nilai

tambah sektor

industri;

Unit 21.048


19


Pertumbuhan nilai

sektor perdagangan

Nilai Eksport

Daerah

Rupiah 43.780.307.000

Nilai tambah sektor

perdagangan

Rupiah 26.010.000.000

2 Sarana dan

prasarana

perdagangan

meningkat

Pertumbuhan pasar

pemerintah dengan

daya dukung

kelengkapan

fasilitas memadai

unit 2

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah (IKM)

Rp 2.722.689.000

2. Peningkatan,Pengembangan

dan Efisiensi Perdagangan

Rp 1.685,705.000

3 Peningkatan Pengelolaan

Pasar dan Pembinaan

Pedagang

Rp 15.232.487.200

Laporan Kinerja Dinas Perindisdustrian dan Perdagangan Tahun 2017

20

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada

level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan

sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja

ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA


21

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 84 Berhasil

55 ≤ X < 69 Cukup Berhasil

X < 54 Tidak Berhasil

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana

Rencana


22

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan

nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan

jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

kinerja Disperindustrian dan Perdagangan tahun 2017. Pencapaian IKU

tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


23

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi Tahun

2016

Tahun 2017

Target akhir

Renstra 2021

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

1 Pertumbuhan

sektor

industri dan

perdagangan

yang

meningkat

Pertumbuhan nilai

tambah sektor

industri;

21.025

21.048 21.048 100

21.152 99,51

Pertumbuhan nilai

tambah sektor

perdagangan.

Nilai Ekspor Daerah 43.518.565.880 43.780.307.000 43.780.307.000 100 44.436.090.000 98,52

Nilai Perdagangan

Daerah

26.010.000.000 26.010.000.000 26.010.000.000 100 28.154.000.000 92,38


24

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi Tahun

2016

Tahun 2017

Target akhir

Renstra 2021

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

2 Sarana dan

Prasarana

perdagangan

meningkat

Pertumbuhan pasar

pemerintah dengan

daya dukung

kelengkapan fasilitas

memadai

2 2 6 100 13 15,38


25

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai

berikut:

Sasaran 1

“ Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang

meningkat”

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah merupakan langkah yang

strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan

perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya

melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan

tingkat kemiskinan.

Dalam Tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan

sektor industri dan perdagangan menunjukkan hasil yang positif.

Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja

Tahun 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai tambah sektor

industri dari target yang ditetapkan sebesar 21.048 dapat tercapai

100,00%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk

indikator sasaran pertama ini.

Gambar 3.1 Pelatihan Kerajinan Perak


26

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang meningkat

Pengukuran Kinerja

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Pertumbuhan

nilai tambah

sektor Industri

dan

perdagangan

21.025 21.025 21.025 100 Sangat

berhasil

21.152 99

Nilai Ekspor

Daerah

43.780.307.000 43.915.450.000 43.915.450.000 100 Sangat

berhasil

44.436.090.000 98,52

Nilai

perdagangan

Daerah

26.010.000.000 26.530.200.000 26.530.200.000 100 Sangat

berhasil

28.154.000.000 92,38


27

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

2 Pertumbuhan

pasar

pemerintah

dengan daya

dukung

kelengkapan

fasilitas

memadai

2 2 6 300 Sangat

berhasil

13 46,15

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 125 Sangat

berhasil


28

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian

kinerja sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.

Indikator pertumbuhan sektor industri dan perdagangan dicapai

melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan,

kemudahan pemberian izin usaha industri, Penyediaan sarana

informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga mampu membuka

wawasan wirausahawan untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan

kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-

produk IKM dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun

internasional.

Untuk melaksanakan Program Pengembangan Industri Kecil

Menengah telah disediakan anggaran sebesar Rp 2.722.689.000,00

untuk 3 kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp

2.607.703.990,00 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp

144.985.010,00.

Kemudian berkaitan dengan peningkatan nilai perdagangan

daerah maupun ekspor daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

giat melakukan promosi produk unggulan daerah melalui pameran di

berbagai even baik lokal maupun nasional sehingga mampu

meningkatkan nilai ekspor daerah dari Rp 43.780.307.000,00 di Tahun

2016 meningkat menjadi Rp 43.915.450.000,00 pada tahun 2017 atau

meningkat 0,31 %. Demikian juga untuk nilai perdagangan daerah dari

Rp 26.010.000.000,00 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp

26.530.200.000,00 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 2,00 %.

Permasalahan:

1. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan terbatas. Daya

dukung akses permodalan dan pemasaran serta manajemen usaha

belum memadai.


29

2. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih

melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena

jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul yang belum banyak (1-

2 eksportir).

3. Kapasitas pelaku usaha maupun pengrajin daerah untuk memenuhi

kualitas dan persayaratan kuantitas maupun kesinambungan

ketersedian produk ekpor masih rendah.

Solusi:

1. Strategi yang tepat untuk pengembangan IKM adalah akselerasi

program kebijakan yang mendorong naiknya produktivitas sektor

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dapat

ditekankan pada kesiapan bahan baku yang berbasis pertanian,

kesiapan sumber daya manusia, dan jaringan pemasaran, serta

pemenuhan sarana prasarana industri dan perdagangan yang lebih

memadai.

2. Strategi kemitraan dengan meningkatkan jejaring dengan eksportir

maupun asosiasi pengusaha untuk mendongkrak kapasitas ekspor

produk daerah dan stimulasi pelaku usaha untuk meningkatkan

kemampuan dalam mengakses pasar luar negeri maupun

penciptaan eksportir baru.

3. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah dengan

mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.

Sasaran 2

“Sarana dan Prasarana perdagangan meningkat”

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor

retribusi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus


30

berupaya untuk membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan menambah fasilitas pasar

yang diperlukan oleh para pedagang sehingga para pengguna baik

pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk

melakukan transaksi. Dengan kondisi pasar yang baik, rapi, bersih

dan nyaman maka akan mendorong para pedagang merasa tidak

keberatan untuk membayar retribusi yang telah ditentukan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

selain melalui APBD murni, juga melaksanakan Anggaran dari

Pemerintah Daerah DIY melalui dana Bantuan Keuangan Khusus

(BKK) dan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK) telah melaksanakan pembangunan maupun

rehabilitasi beberapa pasar yang kondisinya sudah tidak layak untuk

ditempati para pedagang. Harapan kedepan seluruh pasar yang ada

di Kabupaten Gunungkidul dapat memenuhi Standart Nasional

Indonesia (SNI) sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sarana dan Prasarana perdagangan meningkat

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Pertumbuhan

pasar

pemerintah

dengan daya

dukung kelengkapan

fasilitas memadai

2 2 6 300 Sangat

berhasil

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 300 Sangat

berhasil

Capaian Kinerja pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya

dukung kelengkapan fasilitas memadai, menunjukan nilai Sangat


31

Berhasil, dari target 2 pasar yang terbangun dapat tercapai 6 pasar .

Disamping itu juga telah dilakukan rehabilitasi pasar melalui APBD

Perubahan untuk meningkatkan fasilitas pasar seperti misalnya

penambahan kios, los pasar, MCK, tempat parkir dan fasilitas umum

lainnya.

Gambar 3.2

Rehabilitasi Pasar Nglipar

Tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

menyediakan anggaran sebesar Rp 15.232.487.200,00 dan dapat

terserap sebesar Rp 14.933.577.450,00 sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 298.909.750,00.

Dengan telah dibangunnya beberapa pasar yang ada berdampak

positif terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi. Dari target

awal tahun 2017 sebesar Rp 2.442.862.206,88 oleh Pemda dinaikkan

menjadi sebesar Rp 3.035.871.799,04 pada APBD Perubahan. Berkat

upaya dari seluruh komponen yang ada target yang telah ditentukan

berhasil tercapai, bahkan lebih dari yang ditentukan yaitu sebesar Rp

3.052.077.875,00 atau 100,53 %.


32

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana pasar yang belum memadai.

2. Banyak berdiri toko-toko modern sehingga pasar tradisional

pengunjungnya berkurang.

3. Kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan

ketertiban pasar tradisional masih rendah.

Solusi:

1. Meningkatkan fasilitas pasar dengan mencari dukungan dana baik

Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.

2. Membatasi ijin berdirinya pasar modern.

3. Pembinaan kepada pedagang tentang kebersihan dan ketertiban

pasar

Sasaran 3

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayan Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat

terhadap kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 0,39 dibanding Tahun 2016 yaitu 78,07,

meningkat menjadi 78,46. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2017

ditargetkan sebesar 78,46 terealisasi sebesar 78,46 sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut :


33

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

78,07 78,46 78,46 100 Sangat

berhasil

80 98,07

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Sasaran 4

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu baik bulanan,semesteran dan tahunan Tahun

2017 sama dengan Tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase laporan

keuaangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan

tahunan Tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar

100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk

kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :


34

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No. Indikator Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisa

si

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu:

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Sasaran 5

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah dilaksanakan program Peningkatan

kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari

100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017


35

ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat

berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat

dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

No. Indikator

Kinerja Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Reali

sasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

dan Renstra PD

terhadap

Program dalam RPJMD

100,00 100,0

0

100,

00

100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang

mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan

sebesar Rp1.441.856.400,00 dalam realisasinya hanya menyerap

anggaran sebesar Rp1.275.842.087,00 (88,49%) sehingga terdapat

efisiensi anggaran sebesar Rp165.964.313,00 (11,51%), yang dirinci

sebagai berikut:


36

No. Nama

Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

Capaian

(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

5.250.000,00 2.747.000,00 52,32 2.503.000,00 47,68

2. Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

119.900.000,00 97.255.000,00 86,91 14.645.000,00 13,09

3. Peningkatan

kualitas

perencanaan

318.548.900,00 285.544.292.00 89,64 33.004.604 10,36

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

659.290.000,00 574.330.182,00 87,11 84.959.818,00 12,89

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

323.200.000,00 297.395.613,00 92.02 25.804.387,00 7,98

6. Peningkatan

Ketatalaksan

aan dan

Kapasitas

Aparatur

23.667.500,00 18.620.000,00 78,67 5.047.500,00 21.33

Jumlah 203.355.000,00 201.400.000,00 81,11 1.955.000,00 18,89

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Keuangan Tahun 2017

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan yang serapan anggaranya terlalu rendah

sehingga sisa terlalu banyak.

Solusi :


37

1. Merencanakan kegiatan dengan cermat dan baik sehingga

serapan anggaran bisa maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2017 sebesar

96,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran

untuk program/kegiatan utama sebesar 97,39 %, sedangkan realisasi

untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,49 %. Jika dilihat

dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran Sarana dan Prasarana

perdagangan meningkat (98,04%). Sedangkan penyerapan terkecil

pada program/kegiatan di sasaran Pertumbuhan sektor industri dan

perdagangan yang meningkat (95,17 %).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan tabel 3.5


38

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisasi


industri dan perdagangan yang

meningkat

Pertumbuhan nilai

tambah sektor industri

21.048 21.048 100,00 4.408.394.000 4.195.249.840 95,17

Pertumbuhan nilai

tambah sektor

perdagangan.

Nilai ekpor daerah (Rp) 43.780.307.000 43.915.450.000

Nilai Perdagangan

Daerah

25.500.000.000 25.500.000.000 100,00

2 Sarana dan

Prasarana


Pertumbuhan pasar

pemerintah dengan

daya dukung kelengkapan fasilitas

memadai

2 2 100,00 15.232.487.200 14.933.577.087 98,04

Jumlah 19.640.881.200 19.128.827.290 97,39

Belanja Langsung

Pendukung

1.441.856.400 1.275.892.087 88,49

Total Belanja Langsung 21.082.737.600 20.404.719.372 96,78

Sumber data Laporan Keuangan PD Tahun 2017


39

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan

berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap

Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja

institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi

Perangkat Derah, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban

dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj

IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP Perangkat Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban

sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin

andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua)

sasaran yang ditetapkan, dapat tercapai dengan kategori sangat

berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun

PENUTUP BAB

IV


40

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan

kinerja ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang

sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa

dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak

dalam kondisi terkait dengan persoalan inovasi kebijakan, dukungan

anggaran dan sarana prasarana, serta kesiapan Sumber Daya Manusia.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku

kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi

yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan

dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya

mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk

dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah

yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian

kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak

punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus

ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan

LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi

untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/128_dinas perindustrian dan... · pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan sumber

Documents