PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/RPJMD Pemkab/LAKIPPEMKAB2018.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

LAPORAN KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2019

;•

Gresik, Jk Maret 2019

Berdasarkan reviu kami. tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbutkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, andal dan valid.

Kami telah mereviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk

Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Pemerintah Kabupaten Gresik.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

T AHUN ANGGARAN 2018


INSPEKTORAT KABUPATEN JI. Or. Wahidin SudirohuSOdo No. 245 Telp. (031) 3952825- 30 Fax. (031) 3930615

Website: L?: l,'W\ ·r:,'f si . ..,o.1d email: in1or'gre5,ik.go.'d GRES I K 61161

Kata Pengantar

;,

pada hasil di Pemerintah Kabupaten Gresik sudah berjalan. Kedepan, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik agar keberadaan kami lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Kami juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama Kementerian/Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta DPRD Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Kabupaten Gresik menjadi Kabupaten yang semakin baik.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gresik dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dengan baik. e

J,

Kendala terhadap pencapaian kinerja yang kami hadapi pada tahun 2018, akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi menyeluruh dan feed back dalam perencanaan kinerja kedepan.

Hal yang cukup menggembirakan pada tahun 2018 adalah dengan berhasil diraihnya predikat A (memuaskan) atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Hasil ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik sudah baik. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi

KATA PENGANTAR

BUPATI GRESIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Ringkasan Eksekutif ii

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gresik Tahun 2018 ini menyajikan informasi atas

upaya pelaksanaan pembangunan yang telah

dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target

sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan

keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian

sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian

kinerja 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun 2018

menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi

dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 sebagaimana

yang telah ditargetkan. Dalam konteks

pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur

dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Dari 40 indikator sasaran

strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018, indikator sasaran yang

dapat diukur capaian kinerjanya sebanyak 38 indikator sasaran, sedangkan 2

indikator sasaran masih belum bisa diukur capaian kinerjanya karena belum

tersedianya data yang dirilis oleh Instansi yang berwenang sampai dengan

laporan ini dibuat.

Dari 38 Capaian indikator sasaran yang diukur, ada 34 indikator sasaran

atau 89,67% telah mencapai kategori sangat tinggi, 3 indikator kinerja sasaran

strategis atau 7,89% dalam kategori tinggi, 1 indikator kinerja sasaran strategis


Ringkasan Eksekutif iii

atau 2,63% dalam kategori rendah. Sasaran strategis dengan kategori rendah

adalah Penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak selama tahun 2018 mencapai 100 korban

dari 152 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan. Hal ini

dikarenakan 52 korban tercatat/melapor di akhir Tahun 2018, sehingga proses

penanganan, hingga penyelesaian kasus ini dilimpahkan ke Tahun 2019.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah

dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 1.340.351.188.833,63 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp 1.089.304.754.018,3 atau 81,27%.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN

GRESIK TAHUN 2018


Ringkasan Eksekutif iv

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari

Komitmen dan keterlibatan Kepala Daerah yang didukung Aparatur di

bawahnya untuk semakin memperbaiki kualitas manajemen kinerja serta

didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja

sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai

target capaian yang tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Gresik akan

melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi

kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.


Daftar Isi v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar ix

Daftar Grafik x

BAB I PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud Dan Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 3

1.4 Sistematika Penyusunan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 14

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 19

3.3 Realisasi Keuangan 80

BAB IV PENUTUP 86

LAMPIRAN


Daftar Tabel vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik 8

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018 11

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 15

Tabel 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 19

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 20

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

dan 2018

22

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir

Periode RPJMD

23



Periode RPJMD

26



Periode RPJMD

28



Periode RPJMD

30


Periode RPJMD

31



Periode RPJMD

33




Periode RPJMD

36



Periode RPJMD

38


Daftar Tabel vii



Periode RPJMD

40



Periode RPJMD

42




Periode RPJMD

45



Periode RPJMD

48



Periode RPJMD

50



Periode RPJMD

52



Periode RPJMD

53



Periode RPJMD

55



Periode RPJMD

57

Tabel 3.39

Tabel 3.40

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 21 s.d. Akhir

Periode RPJMD

59

60



Daftar Tabel viii


Periode RPJMD

63



Periode RPJMD

65



Periode RPJMD

68



Periode RPJMD

70

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 25 dengan

Realisasi Provinsi Jawa Timur

71




Periode RPJMD

74



Periode RPJMD

76

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 28 dengan


76



Periode RPJMD

79


Daftar Gambar ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penanganan Pelanggaran Miras 20

Gambar 3.2 Pelatihan Desa Tangguh Bencana 23

Gambar 3.3 Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Gresik 27

Gambar 3.4 Bupati Gresik menerima penghargaan TOP 99 SINOVIK 29

Gambar 3.5 Government Resource Management System (GRMS)

Pemerintah Kabupaten Gresik

31

Gambar 3.6 Penerimaan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2018 35

Gambar 3.7 Pelaksanaan On the Job Tranining 37

Gambar 3.8 Wakil Bupati Gresik meninjau Lokasi Sail to Bawean 41

Gambar 3.9 Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 42

Gambar 3.10 Kegiatan Tim Intensifikasi dalam Pencapaian Pendapatan

Daerah ke Perusahaan

45

Gambar 3.11 Kegiatan Peningkatan Jalan 46

Gambar 3.12 Akses Air Bersih Non PDAM 46

Gambar 3.13 Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan

Angkutan Kota

49

Gambar 3.14 Pengujian pada UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan 51

Gambar 3.15 Pembinaan IKM oleh Dinas Koperasi UKM Perindag 56

Gambar 3.16 Razia PMKS 59

Gambar 3.17 Pemberian Bimbingan bagi Lanjut Usia Produktif 60

Gambar 3.18 Pendidikan dan Pelatihan Penyandang Cacat 60

Gambar 3.19 Pelaksanaan Bedah Rumah GAKIN 62

Gambar 3.20 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 64

Gambar 3.21 Panen Raya Padi 65

Gambar 3.22 Pasar Tani 67

Gambar 3.23 Pemetaan Pra Olimpiade Gresik 70

Gambar 3.24 Peningkatan Kualitas Hidup melalui imunisasi 72

Gambar 3.25 Kerja Sama Pelayanan KB Kodam Brawijaya 73

Gambar 3.26 Bupati Gresik menerima penghargaan Kovablik 2018 75

Gambar 3.27 Pendampingan Visum korban di RSUD 78


Daftar Grafik x

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik 8

Grafik 3.1 Pie Chart Jenis pelanggaran Tahun 2018 21

Grafik 3.2 Pie Chart Kejadian Bencana Tahun 2018 22

Grafik 3.3 Persentase perolehan medali di bidang Olahraga 25

Grafik 3.4 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan usia tertentu dengan

Jumlah Penduduk Bersekolah pada usia tertentu

Pendahuluan 1

Bab 1 berisi :

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik

4. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi

sebagai media/wahana pertanggungjawaban

kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan.

Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini secara garis besar

berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun

capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik ini

berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan

pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


Pendahuluan 2

Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Gresik Tahun 2018 juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini

merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016-2021.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018


Pendahuluan 3

adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan

yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam

kurun waktu Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan

evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2018;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada

Tahun 2018;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik di

tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten

Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable

(dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Gresik

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2018 berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah

sebagai Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Gresik

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam


Pendahuluan 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Perangkat Daerah terdiri

dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,

Badan Daerah, dan Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif,

dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya,

dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi

kesekretariatan DPRD;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan

DPRD;

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.


Pendahuluan 5

c. Dinas Daerah

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten,

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya

Dinas Daerah dipimpin oleh kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Badan Daerah

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten’ menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pendahuluan 6

e. Kecamatan

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari Sekretariat

Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 10 Bagian, Sekretariat DPRD yang

membawahi 3 Bagian, Inspektorat, 21 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah,

18 Kecamatan dan 26 Kelurahan, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

sebagaimana pada halaman berikut :


Pendahuluan 7


Pendahuluan 8

Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi OPD

adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan

analisa jabatan, dan berkompetensi. Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah

Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 7630 pegawai dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik

NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH

PNS

1 Sekretariat Daerah 152

2 Sekretariat DPRD 35

4 Inspektorat 31

5 Badan Daerah 231

6 Dinas Daerah 6134

7 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 13

8 Kecamatan 560

9 Komisi Pemilihan Umum 3

10 RSUD Ibnu Sina 471

JUMLAH TOTAL 7630

0

2000

4000

6000

8000

15235

31231

6134

13

5603

471

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

Inspekotrat Badan Daerah

Dinas Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Dan politik

Kecamatan Komisi Pemilihan Umum

RSUD Ibnu Sina

Grafik 3.1 Grafik Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik


Pendahuluan 9

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat

Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018.

Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara

target dan realisasi kinerja tahun 2018; pembandingan capaian kinerja tahun

2018 dengan capaian kinerja pada baseline tahun 2017 berdasarkan dokumen

RPJMD tahun 2016 sampai tahun 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Perencanaan Kinerja 10

Bab 2 berisi :

1. Penjabaran Perencanaan Kinerja

2. Dasar penyusunan Perjanjian Kinerja

3. Perjanjian Kinerja Bupati Gresik Tahun 2018

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan

janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh

Pemerintah Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini

menggambarkan capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja

yaitu Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan

Kinerja Aparatur, Sebagai wujud nyata komitmen,

Sebagai dasar penilaian dan pemberian

penghargaan dan sanksi, sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur serta sebagai dasar untuk

melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai

program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan

keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi

organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gresik Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2018, Serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai selama tahun 2018.



Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pencapaian visi

misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk

mencapainya dalam Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun

berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

10-20%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Persentase Penanganan Bencana

100%

3 Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Persentase Pemuda Pelopor/ Berprestasi

94%

4 Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Persentase Cagar Budaya yang dilaestarikan

100%

5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

80-84

6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Indeks e-Governement 2.95-3.05

7 Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Nilai Pangripta B

8 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK WTP

9 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahaan daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

BB




10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Indeks Profesionalitas ASN 77%

11 Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Pertumbuhan Realisasi Investasi

51,17% (Rp35,45T)

12 Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

6,0-7,0%

13 Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan

Nilai Tukar Nelayan 112

14 Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Rasio Kemandirian Fiskal 57%

15 Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

83,31 % Jalan

Persentase Akses Air Bersih/Minum

65.95%

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

100%

16 Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Angka Kecelakan Angkutan Umum

0.13%

17 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indeks Kualitas Air Sungai 55.75-60

Indeks Kualitas Udara 79-83

Indeks Tutupan Lahan 18.19%

18 Menurunnya tingkat pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka

5.35-5.05%

19 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro

0,99% (190.407)

Pertunbuhan Koperasi Sehat 5,26% (320)

20 Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan

Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

13,4% (1.494.457.28)

Pertumbuhan Komulatif IKM 2,13% (7186)

21 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

4,7-5,2%




22 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh

79% (15 ha)

Persentase Rumah Layak Huni

85.86%

23 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Indeks Desa Membangun 0.625

24 Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Rasio Ketersediaan Pangan Utama

194 Kg/Kpt/Thn

Nilai Tukar Petani 109.12

25 Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

APM SD dan Sederajat 99.02%

APM SMP sederajat 86.83%

Angka Harapan lama sekolah 9.4

26 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup 72.4

27 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana

Angka laju pertumbuhan penduduk

0.6-1.4

28 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

63.00-63.50

29 Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A

100%

Nilai Kabupaten Layak Anak 700-775

Akuntabilitas Kinerja 14

Bab 3 berisi :

1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

2. Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik atas 29 Sasaran Strategis

3. Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gresik tahun 2018 diukur berdasarkan

pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang

termuat dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu

dengan cara membandingkan antara realisasi

capaian indikator kinerja dengan target indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran

Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja

yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel

3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun

2018 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Menguatkan Peran Dan Keberdayaan Masyarakat


10-20% 49% 245%

2 Mewujudkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Dan Mengurangi Resiko Bencana Dan Kebakaran


100% 100% 100%

3 Menggugah Kreatifitas Pemuda Dalam Kemandirian Dan Pembangunan

Persentase Pemuda Belopor/Berprestasi

94% 94,79% 100,84%

4 Melestarikan Keluruhan Budaya Berbasis Kearifan Lokal

Persentase Cagar Budaya yang diletarikan

100% 100 % 100 %

5 Meningkatkan Kualitas Dan Kebermanfaatan Layanan Publik

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

80-84 90,16 107,33%



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


6 Mewujudkan Penyelenggaraan E-Government Yang Menjamin Keterbukaan Informasi

Indeks E-Government

2,95-3.05 2,68 90,84%

7 Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai Pangripta B B 100%

8 Mewujudkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK WTP - -

9 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah


BB A tercapai

10 Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Birokrat Pemerintahan Daerah

Indeks Profesionalitas ASN

77% 90,57% 117,62

11 Meningkatnya Kuantitas Iklim Berinvestasi Dan Frekuensi Usaha Di Daerah


35,45T 48,34T 136,36

12 Meningkatnya Kunjungan Wisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif


6.0-7.0% 8,9% 127%

13 Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Nelayan

Nilai Tukar Nelayan 112 126,9 113%

14 Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian Fiskal

57% 67,14% 117,89



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


15 Menciptakan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan, Dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang

a Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

83,31% Jalan

73,6% 88,34%

b Persentase Akses Air Bersih/ Minum

65,95% 61,57% 93,35%

c Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

100% 95% 95%

16 Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan dan ketepatan waktu

Angka Kecelakaan Angkutan Umum

0,13% 0,13% 100%

17 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

a Indeks Kualitas Air Sungai

55.75-60 60,91 109%

b Indeks Kualitas Udara

55-56 57,35 89%

c Indeks Tutupan Lahan

79-83 72,85 91%



5,35-

5,05%

5,82% 92%

19 Meningkatnya menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

a Pertumbuhan Komulatif Usaha

0,99%

(190.407)

0,14% 92%

b Pertumbuhan Koperasi Sehat

5,26%

(320)

9,37% 92%

20

Meningkatka produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan

a Pertumbuhan

Nilai Ekspor

Barang/

Komoditi (US $)

13,4% 13,4% 100%

b Pertumbuhan

Komulatif IKM

0,83% 0,83% 100%



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR



Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, Eks penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

4,7-%5,2%

6,22% 119,61%

22 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni

a Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh

15 Ha 68,56 Ha 457%

b Persentase Rumah Layak Huni

85,86% 89,23% 103,92%

23 Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Untuk Mencapai Kemandirian Desa

Indeks Desa Membangun

0,625 0,635 101,6%

24 Mencapai Kemandirian Pangan Dan Kesejahteraan Pelaku Pertanian

a. Rasio Ketersediaan Pangan Utama

194Kg/Kpt

/Thn

291.43

Kg/Kpt/Thn

150,22%

b. Nilai Tukar Petani

109,12 106,62 97,71%

25 Menghadirkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Inklusif

a. APM SD dan Sederajat

99,02% 94,58% 95,51%

b. APM SMP dan Sederajat

86,83% 66,94% 77,09%

c. Angka Harapan Lama Sekolah

9,4 9,3 98,93%

26 Meningkatkan Kualitas Dan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup

72,4 - -

27 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Didukung Optimalisasi Program Keluarga Berencana

Angka laju pertumbuhan penduduk

0,6-1,4 1,13 100%



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


28 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dan Keberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender

63,00-

63,50

63,35 100%

29 Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Kota Layak Anak

a Persentase Penyelesaian penangan aduan terhadap P2TP2A

100% 64,79% 64,79%

b Nilai Kabupaten Layak Anak

700-775 754 100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja

diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang

telah ditargetkan pada misi dan tujuan RPJMD Pemerintah kabupaten Gresik

Tahun 2016-2021 melalui 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis dan 40 (empat

puluh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018. Adapun evaluasi dan analisis tingkat

pencapaian kinerja dari 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Menguatkan Peran

Dan Keberdayaan Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ”Meningkatkan

SASARAN

STRATEGIS 1



pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk

menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan

simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri” dan juga untuk mencapai

tujuan : “Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya

Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menciptakan

ketentraman dan

ketertiban umum

dengan menguatkan

peran dan

keberdayaan

masyarakat

Persentase

Penurunan Angka

Kriminalitas

10-20% - 49%

Angka Kriminalitas Kabupaten Gresik

Tahun 2018 diukur dengan cara identifikasi

pelanggaran Perda yang ditangani oleh

Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun

2018 terdapat pelanggaran perda sebesar

354 kasus. Jumlah kasus yang terjadi

berkurang 343 kasus dari sebelumnya.

Jenis pelanggaran yang terjadi di Tahun

2018 antara lain adalah :

1. Pelanggaran PKL sejumlah 49 kasus

Gambar 3.1 Penanganan

Pelanggaran Miras

2. Pelanggaran MIRAS sejumlah 45 kasus

3. Pelanggaran PSK sejulah 34 Kasus

4. Pelanggaran Gepeng sejumlah 142 Kasus

5. Pelanggaran Yustisi sejumlah 48 Kasus

6. Pelanggaran Muda-Mudi sejumlah 6 kasus

7. Pelanggaran Reklame sejumlah 30 kasus



Grafik 3.1 Pie Chart Jenis pelanggaran Tahun 2018

Dalam rangka menurunkan Angka Kriminalitas, Pemerintah Kabupaten

Gresik telah berupaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang berkoordinasi

dengan Polisi Resor Kabupaten Gresik untuk :

1. Preventif without punishment atau pencegahan tanpa pidana, contohnya :

dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara

tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia

tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

2. Influencing views of society on crime and punishment atau mass media

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat mass media.

Mewujudkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Dan Mengurangi

Resiko Bencana Dan Kebakaran


sebagaimana tertuang dalam RPJMD Reviu 2016-2021 yaitu ”Meningkatkan



SASARAN

STRATEGIS 2






Pada Tahun 2018, jumlah

Bencana yang terjadi di Kabupaten

Gresik sebanyak 398 kejadian

bencana. Kejadian bencana tersebut

berupa banjir, angin kencang,

kebakaran, kecelakaan lalu lintas air,

pohon tumbang, serta rumah roboh.

Berdasarkan Grafik 3.1, kebakaran

menjadi kejadian bencana yang

terbanyak yang terjadi di Tahun 2018

yakni sebanyak 60,97%, disusul

dengan banjir sebanyak 28,25% dan

Angin kencang, Kecelakaan Lalu

Grafik 3.2 Pie Chart Kejadian Bencana

Tahun 2018

Lintas Air, Pohon Tumbang dan Rumah Roboh masing-masing kurang dari 5%.

Seluruh kejadian tersebut dapat ditangani oleh BPBD Kabupaten Gresik, sehingga

capaian dari sasaran “Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan

mengurangi resiko bencana dan kebakaran” adalah 100% sebagaimana

tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 dan

2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET 2018

REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan

ketangguhan Daerah

dalam menghadapi dan

mengurangi resiko

bencana dan kebakaran

Persentase

Penanganan

Bencana

100% 100% 100%

Jumlah bencana pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami

peningkatan, dari 222 kejadian menjadi 398 kejadian. Meskipun demikian, seluruh

bencana yang terjadi di Tahun 2017 hingga 2018 telah tertangani dengan baik

(Lihat Tabel 3.4). Dalam pelaksanaan penanganan bencana selama Tahun 2018,

terdapat beberapa kendala sebagai berikut :



1. Belum terdapat aturan dan mekanisme yang dapat meningkatkan komando

fungsi kordinasi, komando dan pelaksanaan dalam menyelenggarakan

penanggulangan bencana di kabupaten gresik

2. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang

berasal dari anggaran daerah

3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas

bencana alam di dunia

4. Sumber daya manusia dengan knowledge, experience, kemampuan cara

mengelola saat emergency, melakukan rehabilitasi dan rekondisi masih minim.

5. Kapasitas saran dan prasarana yang terdapat banyak kekurangan jumlah.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode

RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mewujudkan

ketangguhan

Daerah dalam

menghadapi dan

mengurangi resiko

bencana dan

kebakaran

Persentase

Penanganan

Bencana

100 % 100% +

Berdasarkan Tabel 3.5, target

akhir Persentase Penanganan Bencana

telah tercapai pada Tahun 2018. Hal ini

dikarenakan beberapa upaya yang

dilakukan seperti mempersiapkan

masyarakat menghadapi bencana,

membentuk forum pengurangan resiko

bencana, pelatihan anggota BPBD,

pembanunan sistem informasi pos

logistik, pembangunan sistem peringatan

dini di wilayah banjir dan longsor, dan

Gambar 3.2. Pelatihan Desa Tangguh

Bencana

menggalakkan inovasi BPBD melalui inovasi AKU (Ajari Keluarga untuk

ketangguhan masyarakat.



Menggugah Kreatifitas Pemuda dalam Kemandirian dan Pembangunan








Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda

yang berhasil diraih meliputi bidang kepemudaan dan bidang olah raga.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemuda Olah Raga memberikan

pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan

pemuda dalam pembangunan daerah. Selama Tahun 2018, terdapat 548 pemuda

pelopor/berprestasi dari 576 pemuda yang dibina. Prestasi tersebut berasal dari

bidang olahraga sebanyak 459 prestasi dan bidang kepemudaan (pendidikan,

sosbud, bela negara dan Sumber Daya Alam) sebanyak 89 pemuda pelopor

dengan rincian tingkat prestasi sebagai berikut :

NO BIDANG JUMLAH PRESTASI TOTAL

KABUPATEN PROVINSI NASIONAL INTERN.

1 Olahraga 19 224 188 28 459

2 Pemuda

pelopor

86 3 - - 89

TOTAL 105 227 188 28 548

SASARAN

STRATEGIS 3



Selain itu, pada Tahun 2018

medali yang diperoleh pemuda

Kabupaten Gresik di bidang Olahraga

sebanyak 462 medali yang terdiri dari

173 emas, 147 perak dan 142

perunggu. Medali-medali tersebut

disumbang oleh 28 (dua puluh delapan)

cabang olahraga yakni Karate, Wushu,

Muaythai, Bulutangkis, Panahan,

Bridge, Taekwondo, Tarung Derajat,

Tenis Lapangan, Catur, Hockey,

Binaraga, Basket, Senam, Sepakbola,

Selam, Pencak Silat, Ju-Jitsu, Renang,

Balap Sepeda, Ski Air Wakeboard,

Grafik 3.3 Persentase perolehan medali

di bidang Olahraga

Pentaque, Aeromodeling, Dayung, Kempo, Panjat Tebing dan Sepatu Roda.

Sedangkan di bidang pemuda pelopor, terdapat 3 (tiga) pemuda yang meraih

juara I, 3 (tiga) pemuda yang meraih juara II, 4 (empat) pemuda yang meraih juara

III, dan Paskibraka Kabupaten sebanyak 77 pemuda, serta 2 Paskibraka Provinsi

Jawa Timur.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menggugah Kreatifitas

Pemuda dalam

Kemandirian dan

Pembangunan

Persentase

Pemuda Pelopor/

Berprestasi

94% 47% 94,79%

Berdasarkan Tabel 3.6, Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi pada

Tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2017. Sedangkan

jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka tingkat kemajuan

untuk mencapai Target Akhir RPJMD sebesar 94,79% (Tabel 3.7). Pencapaian ini

dapat terealisasi karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlit berprestasi dengan merintis

penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi



2. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja pembinaan organisasi olahraga,

yaitu prestasi oleh KONI, olahraga rekreasi oleh FORMI

3. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan

4. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan

5. Memberikan pengahargaan terhadap wirausaha muda yang berprestasi


RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menggugah

Kreatifitas

Pemuda dalam

Kemandirian dan

Pembangunan

Persentase

Pemuda

Pelopor/

Berprestasi

100% 94,79% 94,79%

Melestarikan Keluruhan Budaya Berbasis Kearifan Lokal








Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada tahun 2018 dari 24 cagar budaya yang ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang cagar

budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja

ini tercapai 100% seperti yang tercantum dalam Tabel 3.2. Sedangkan jika

dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2017, Kabupaten Gresik secara

konsisten melaksanakan pemeliharaan cagar budaya (Tabel 3.8).

SASARAN

STRATEGIS 4



Gambar 3.3. Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Gresik

Cagar Budaya di Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang dilestarikan sebagai

berikut :

1. Makam Sunan Giri – Situs - SK Menteri

2. Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim – Situs – SK Menteri

3. Kompleks Makam Sunan Prapen – Situs – SK Menteri

4. Gedung Nasional Indonesia – Bangunan

5. Kompleks Makam Leran – Situs – SK Menteri

6. Toko Garling I – Bangunan – SK Bupati

7. Rumah Mochammad Chisni – Bangunan – SK Bupati

8. Hotel Bahagia – Bangunan

9. Bagian Rumah Kopel No. 5 – Bangunan – SK Bupati

10. Rumah Lusi Hidayati – Bangunan – SK Bupati

11. Struktur di Sidayu – Struktur – SK Bupati

12. Rumah F. Rahmah – Bangunan – SK Bupati

13. Benteng Lodewijk – Situs

14. Bangkai Kapal SS Bengal di Ghusong Gili Bawean – Situs

15. Kawedanan Sangkapura Bawean – Situs

16. Komplek Kubur Purbonegoro – Situs

17. Meriam Kuna di Kantor Koramil Sangkapura – Benda

18. Eks. Asrama VOC – Bangunan

19. Gardu Menara Suling Gresik – Struktur

20. Gedung DPRD Kabupaten Gresik – Bangunan

21. Kafe House of De’ Lodji – Bangunan



22. Masjid Jami’ Gresik – Bangunan

23. Perkantoran Gouw Van Nederland Indie – Bangunan

24. Toko Garling III – Bangunan



TARGET REALISASI

2017 2018

1 Melestarikan Keluruhan

Budaya Berbasis Kearifan

Lokal

Persentase

Kelestarian

Cagar Budaya

100 % 100 % 100 %

Berdasarkan Tabel 3.9, Persentase Kelestarian Cagar Budaya di Tahun

2018 telah mencapai target di akhir RPJMD. Namun dalam pelaksanaannya

terdapat beberapa kendala yakni belum banyaknya cagar budaya yang

teregistrasi serta banyak barang sejarah yang jadi barang pribadi. Untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut, Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dengan cara melengkapi jumlah tim ahli cagar budaya

kabupaten, sosialisasi dan pendataan cagar budaya, dan pengajuan rekomendasi

dan pengkajian data obyek cagar budaya secara berkala.


RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Melestarikan

Keluruhan

Budaya

Berbasis

Kearifan Lokal

Persentase

Kelestarian

Cagar Budaya

100% 100 % +



Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua


pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui

tata kelola kepemerintahan yang baik” dan juga untuk mencapai tujuan :

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara

komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat. Pada Tahun 2018, nilai

Survey Kepuasan Masyarakat

Kabupaten Gresik adalah 90,16 dengan

kategori “Sangat Baik”. Sehingga,

capaian kinerja sasaran strategis ini

lebih dari 100% atau “Sangat Tinggi”

(Tabel 3.2). Melalui survei ini

diharapkan mendorong partisipasi

masyarakat sebagai pengguna layanan

dalam menilai kinerja penyelenggara

Gambar 3.4 Bupati Gresik menerima

penghargaan TOP 99 SINOVIK

pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan

kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi

pelayanan publik.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan kualitas

dan kebermanfaatan

pelayanan publik

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

80-84 77.08 90,16

SASARAN

STRATEGIS 5



Berdasarkan Tabel 3.10, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten

Gresik Tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi di Tahun

2017. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik telah tercapai. Keberhasilan ini

dikarenakan beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik melalui

Sekretariat Daerah dengan cara mengasistensi penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat juga difasilitasi melalui Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup

Whatsapp, seluruh peserta mendapat arahan teknis tentang pelaksanaan survey

dengan lebih cepat serta progress yang dicapai sesuai tahapan survey dapat

dipantau oleh

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 s.d. Akhir Periode

RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatkan

kualitas dan

kebermanfaatan

pelayanan publik

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

86-90 90,16 +

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan

informasi


sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ” Meningkatkan

pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola

kepemerintahan yang baik” dan juga untuk mencapai tujuan : “Menghadirkan

pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha”.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki rencana pengembangan E-

Government yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan E-Goverment di Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mulai Tahun 2018, E-Government dinilai dengan menggunakan indeks Sistem

SASARAN

STRATEGIS 6



Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam evaluasi e-Government Tahun 2018,

Kabupaten Gresik memperoleh indeks e-Government sebesar 2,68 dengan

komponen penilaian sebagai berikut :

a. Kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai 3.35

(Terstandarisasi)

b. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai 1.29

(Rintisan)

c. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai 3.18

(Transaksi)

Gambar 3.5 Government Resource Management System (GRMS) Pemerintah

Kabupaten Gresik


RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mewujudkan

penyelenggaraan

e-Government

yang menjamin

keterbukaan

informasi

Indeks

e-Government

3.10 2.68 -



Berdasarkan Tabel 3.12, indeks e-Government Kabupaten Gresik Tahun

2018 telah mendekati target akhir RPJMD sebesar 3,10. Hal ini dapat tercapai

karena upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik melalui Dinas Komunikasi

dan Informatika yakni :

1. Mengadakan rapat kordinasi Tim Evaluatur Internal untuk mengidentifikasi

domain yang bisa ditingkatkan indeksnya

2. Melengkapi kebijakan yang menjadi dasar layanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

3. Percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-

Government

4. Menyusun SK Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Melengkapi SOP layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

6. Melengkapi dokumentasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah





tata kelola pemerintahan yang baik”.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menghadirkan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

Nilai Pangripta B B B

Nilai Pangripta adalah Pengukuran terhadap kualitas Dokumen

Perencanaan (keterkaitan, Konsistensi,kelengkapan dan kedalaman, keterukuran)

baik dokumen Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan di Tingkat Nasional.

SASARAN

STRATEGIS 7



Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil meraih Nilai Pangripta

B, sebagaimana yang ditargetkan pada Tahun 2018. Keberhasilan ini disebabkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyusunan Renstra dan Renja dilaksanakan dan ditetapkan tepat

waktu ;

2. Telah dilaksanakannya penyelarasan kinerja utama dalam perencanaan

strategis (RPJMD dan RENSTRA) serta perencanaan operasional (RKPD dan

RENJA) ;

3. Telah disusun standar pedoman dalam pengukuran capaian kinerja

pembangunan di level tujuan, sasaran dan program pembangunan ;

4. Disemenasi substansi Rencana Strategis RPJMD telah dilaksanakan kepada

seluruh Perangkat Daerah.


RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menghadirkan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

Nilai Pangripta A B -

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah






Proses audit oleh BPK dilaksanakan hingga Februari 2019. Sehingga, opini

BPK terhadap hasil audit Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 belum dapat disampaikan. Dalam pelaksanaannya, terdapat

beberapa kendala yakni :

SASARAN

STRATEGIS 8



1. Komitmen kepatuhan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan

keuangan perlu ditingkatkan;

2. Komitmen penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2018;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya yang belum dapat

ditindaklanjuti;

4. Kemampuan SDM rendah, pengurus barang OPD merupakan PNS yang

paling tidak mampu melaksanakan pekerjaan rutin kemudian dijadikan

pengurus barang (last man standing).

5. Aplikasi persediaan (e-inventory) dan aset tetap (e-aset) masih belum stabil

sehingga perlu perbaikan yang terus menerus;

6. Komitmen Kepala OPD selaku Pengguna Barang masih rendah sehingga

pengurus barang tidak mendapat support yang baik untuk penyelesaian

laporan aset (neraca).



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

keuangan daerah

Opini BPK WTP WTP Dalam

Proses

Dalam rangka meningkatkan Opini BPK, Pemerintah Kabupaten Gresik

melalui BPPKAD berupaya dengan beberapa cara, yakni :

1. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan

tahun sebelumnya

2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntasi dan penyusunan modul laporan

keuangan tahun 2018

3. Melaksanakan Bimtek penatausahaan pengelolaan keuangan secara

intensifikasi

4. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan

pada OPD

5. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelola keuangan daerah

6. Dilakukan rekonsiliasi aset secara periodik (triwulan, semester)

7. Melakukan bimtek terkait aplikasi aset dan persediaan

8. Melakukan pendampingan dengan pihak vendor aplikasi untuk penyusunan

laporan aset

9. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

melalui perencanaan sampai pelaporan



Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahaan daerah






Berdasarkan Hasil Evaluasi

atas Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gresik

Tahun 2018 oleh Kementerian PAN

RB, Pemerintah Kabupaten Gresik

memperoleh nilai 80,12 atau

predikat “A”.

Sebagai Kabupaten yang

mendapat Predikat SAKIP “A”

(Memuaskan) oleh Kementerian

Gambar 3.6 Penerimaan Hasil Evaluasi

AKIP Tahun 2018

PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten Gresik harus mempersiapkan diri sebaik-

baiknya sebagai Kabupaten yang nantinya dijadikan sebagai Kabupaten

Percontohan dalam Implementasi SAKIP. Untuk meningkatkan Implementasi

SAKIP di Kabupaten Gresik, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan

Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja

diturunkan ke level OPD;

2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai

organisasi hingga individu untuk seluruh OPD;

3. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem

Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran

Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan

Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan

program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;

SASARAN

STRATEGIS 9



5. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar

penentuan tunjangan tambahan penghasilan;

6. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja

yang akan diwujudkan (performance based organization);

7. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP OPD.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

pemerintahaan

daerah

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan

Daerah

BB BB A

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2018 lebih

tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD, realisasi indikator tersebut hampir mendekati target

akhir RPJMD. Hal ini dapat tercapai dikarenakan upaya yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan

Bappeda dengan cara intensifikasi asistensi SAKIP di tingkat OPD.


RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

pemerintahaan

daerah

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan

Daerah

AA A -



Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah






Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu alat ukur terhadap tingkat

integritas pegawai. Indeks ini merupakan Indeks komposit dari Penilaian Kinerja,

Kesesuaian pejabat dengan syarat jabatan, Disiplin Pegawai dan Kompensasi

Pegawai yang dievaluasi oleh BKD terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dari 14

(empat belas) OPD sampling di Tahun 2018, Indeks Profesionalitas ASN

Pemerintah Kabupaten Gresik adalah 90,57. Jika dibandingkan dengan target,

maka capaian dari indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah lebih dari 100%

atau “Sangat Tinggi”.



TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Indeks

Profesionalitas

ASN

77 71,2 90,57

Berdasarkan Tabel 3.18,


mengalami kenaikan yang cukup

signifikan. Begitu pula jika

dibandingkan dengan Target Akhir

RPJMD, Indeks Profesionalitas ASN

Pemerintah Kabupaten Gresik telah

melampaui Target. Guna

meningkatkan Indeks Profesionalitas

ASN, Pemerintah Kabupaten Gresik

Gambar 3.7 Pelaksanaan On the Job

Tranining

SASARAN

STRATEGIS 10



melalui BKD melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Kordinasi aktif dengan lembaga-lembaga terkait baik vertikal maupun

horizontak dalam upaya memaksimalkan manajemen ASN yag ada

2. Perbaikan kurikulum maupun metode pengajaran dalam proses

diklat/bimtek/sosialisasi/lokakarya/pembinaan dalam upaya untuk lebih

meningkatkan hasil/output atas penyelenggaraan kegiatan dimaksud;

3. Melaksanakan yang sesuai tugas dan fungsi ASN dengan harapan dapat

lebih memaksimalkan komposisi SDM Aparatur yang dimiliki.

4. Secara berkala berkomitmen untuk menunstaskan penyelenggaraan uji

kompetensi ASN agar dapat lebih meningkatkan kualitas penataan ASN yang

dimiliki

5. Lebih baik konsisten dalam melaksanakan hasil kajian-kajian terkait

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

6. Koordinasi aktif dengan BKN dan BKD Provinsi agar lebih memaksimalkan

proses penyusunan Indeks Profesional ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik.


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatnya

kualitas dan

kapasitas

birokrat

Pemerintahan

daerah

Indeks

Profesionalitas

ASN

82 90,57 +



Meningkatkan Kuantitas Iklim Investasi Dan Frekuensi Usaha Di Daerah



pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang

usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” dan juga untuk

mencapai tujuan : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif”.

Pada Tahun 2018, Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik

sebesar 48,34 Triliun Rupiah dengan komposisi 3.481.933,30 (juta rupiah)

Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 165.375,80 (US$ ribu) berasal dari

Penanaman Modal Asing. Sehingga, capaian sasaran Meningkatkan kuantitas

iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah adalah lebih dari 100% (Tabel 3.2).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peningkatan

realisasi investasi yakni :

1. Ketersediaan lahan peruntukan industri yang semakin terbatas

2. Rendahnya pemanfaatan fasilitas perizinan onlin

3. Persepsi masyarakat yang lebih menyukai cara konvensional

4. Ktersediaan bandwidth yang terbatas

5. Disharmonisasi regulasi

6. Tingginya volmen pelayanan perizinan

7. Pelaksanaan sistem OSS yang belum optimal


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan

kuantitas iklim

investasi dan

frekuensi usaha di

Daerah

Pertumbuhan

Realisasi Investasi

35,45 T 42,34 T 48,34 T

SASARAN

STRATEGIS 11



Pertumbuhan realisasi investasi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan jika

dibandingkan dengan Tahun 2017 (Tabel 3.20). Berdasarkan Tabel 3.21,

Pertumbuhan realisasi investasi tahun 2018 telah melebihi target akhir RPJMD.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi investasi Tahun

2018 :

1. Penambahan sumber daya manusia yang kompeten

2. Sosialisasi tentang perizinan on line kepada stakeholders

3. Penambahan kapasitas bandwidth

4. Deregulasi peraturan yang menjad bottlenecking investasi

5. Pelatihan dan workshp perizinan

6. Pengadaan peralatan penunpang e-perizinan

7. Memberikan fasilitas berupa layanan perbantuan, layanan mandiri atau

layanan prioritas kepada pelaku usaha

8. Melakukan pelayanan secara elektronik serta terintegrasi dengan sistem

apliasi Online Single Submission (OSS)


Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RPJMD

REALI

SASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Meningkatkan

kuantitas iklim

investasi dan

frekuensi usaha di

Daerah

Pertumbuhan

Realisasi

Investasi

48 T 48,34 T +

Meningkatnya Kunjungan Wisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif




SASARAN

STRATEGIS 12






Objek pariwisata di Kabupaten

Gresik terdiri dari objek wisata

Budaya, Bahari, Cagar Alam, Alam,

Sejarah, Religi, dan Pendidikan.

Pada Tahun 2018, jumlah

kunjungan sebanyak 3.534.231

orang yang terdiri dari jumlah

wisatawan asing sebanyak 28.129

Orang wisatawan dan wisatawan

lokal sebanyak 3.506.102 Orang

wisatawan. Jumlah wisatawan di

Gambar 3.8 Wakil Bupati Gresik meninjau

Lokasi Sail to Bawean

Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan

adanya Sail to Bawean yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga menarik

banyak wisatawan asing.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya

Kunjungan Wisata

Dan

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Presentase

Pertumbuhan

jumlah kunjungan

wisata

6.0-7.0% 6,89% 8,9%

Jumlah wisatawan pada tahun 2018 menunjukan adanya kenaikan dari

tahun sebelumnya. Sedangankan jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra,

maka pertumbuhan kunjungan wisata telah melebihi target. Meskipun demikian,

beberapa hal perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan

tahun 2018 :

1. Mengoptimalkan pengelolaan Objek wisata baru

2. Memaksimalkan Pelaporan data kunjungan wisata oleh pengelola tiap objek

wisata




Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatnya

Kunjungan

Wisata Dan

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Presentase

Pertumbuhan

jumlah

kunjungan

wisata

7,5-8,5% 8,9% +

Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Nelayan







Berbagai upaya guna

meningkatkan Nilai Tukar Nelayan

telah dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Gresik melalui Dinas

Perikanan dengan cara

meningkatkan produksi hasil

penangkapan ikan, penggunaan alat

tangkap yang sesuai dengan musim

ikan, penyediaan sarana dan

prasarana penangkapan ikan segar

(sistem rantai dingin, transportasi,

Gambar 3.9 Pembinaan Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap

cool box, dan sebagainya), perbaikan sistem pemasaran ikan hasil tangkapan,

serta peningkatan jangkauan penangkapan ikan oleh nelayan.

SASARAN

STRATEGIS 13



Namun demikian dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Nelayan, terdapat

beberapa kendala yakni :

1. Produksi penangkapan ikan dipengeruhi oleh musim, dimana musim angin

dan gelombang laut sulit diprediksi saat ini.

2. Nelayan sudah lama terikat dengan pengusaha yang hanya menunggu di

daratan sehingga daya tawar nelayan rendah dalam penentuan harga jual

ikan

3. Budaya “One Day Fishing” yang berakibat pada jarak pengkapan ikan yang

tida jauh dari pantai

4. Biaya operasional melaut (BBM) yang dirasa masih besar yang tidak

seimbang dengan hasil tangkapan ikan.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan

Keberdayaan Ekonomi

Nelayan

Nilai Tukar

Nelayan

112 121,77 126,90

Nilai Tukar Nelayan pada pembahasan ini merupakan Nilai Tukar Nelayan

Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun, Nilai Tukar Nelayan mengalami

kenaikan. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perikanan berperan secara

langsung guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dengan cara :

1. Meningkatkan produksi hasil penangkapan ikan

2. Penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan musim ikan

3. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan segar (sistem rantai

dingin, transportasi, cool box, dan sebagainya)

4. Perbaikan sistem pemasaran ikan hasil tangkapan

5. Peningkatan jangkauan penangkapan ikan oleh nelayan.



Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi tiga





mencapai tujuan : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi

potensi daerah”.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh Pendapatan

Asli Daerah sebesar Rp 956.832.098.114,86 (unaudited) dengan bersumber dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan dana

perimbangan di Tahun 2018 sebesar Rp 1.425.168.417.026,00. Sehingga Rasio

Kemandirian Fiskal Tahun 2018 sebesar 67,14%, dengan capaian kinerja lebih

dari 100% atau “Sangat Tinggi”.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan

kemandirian daerah yag

didukung intensifikasi

dan ekstensifikasi

pendapatan asli daerah

Rasio

Kemandirian

Fiskal

57% 65,79% 67,14%

SASARAN

STRATEGIS 14



Rasio Kemandirian Fiskal Tahun

2018 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Dengan target akhir

RPJMD sebesar 62%, maka dapat

dikatakan bahwa target Rasio

Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik

telah tercapai. Keberhasilan pencapaian

ini dikarenakan adanya upaya

peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal

melalui :

Gambar 3.10 Kegiatan Tim Intensifikasi

dalam Pencapaian Pendapatan Daerah

ke Perusahaan

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak

dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;

2. Melaksanakan penagihan door to door ke Wajib Pajak baik ke Wajib Pajak

Perusahaan maupun ke Wajib Pajak Rumah Tangga;

3. Meningkatkan intensitas sosialisasi tentang pajak daerah;

4. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah khususnya

pajak daerah;

5. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak;

6. Update NPWPD dalam rangka pembuatan sistem informasi secara online

pemasangan tapping box untuk monitoring laporan omzet Wajib Pajak pada

tiap bulannya terhadap Wajib Pajak Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir,

dan Pajak Hiburan.


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mewujudkan

kemandirian daerah

yag didukung

intensifikasi dan

ekstensifikasi

pendapatan asli

daerah

Rasio

Kemandirian

Fiskal

62% 67,14%

+



Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan

berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan

tata ruang






mencapai tujuan : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.”.

Pada Tahun 2018, dari 512,16 km jalan kabupaten, panjang jalan dalam

kondisi mantap adalah 377,06 km. Sehingga capaian dari indikator Presentase

kemantapan infrastruktur jalan adalah 88,34% dengan kategori Tinggi. Namun

demikian, terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan kemantapan

infrastruktur jalan diantaranya adalah kerusakan jalan akibat beban melebihi

tonase juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelalaikan fungsi

jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah

Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membentuk

mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat) untuk memperbaiki, rehabilitasi/

pemeliharaan infratruktur jalan raya yang meliputi Penilaian kebutuhan (Needs

Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses

Assessment), serta memperbaiki, rehabilitasi/pemeliharaan PJU.

Gambar 3.11 Kegiatan Peningkatan

Jalan

Gambar 3.12 Akses Air Bersih Non

PDAM

SASARAN

STRATEGIS 15



Dari 366.554 Kepala Keluarga di Kabupaten Gresik, jumlah Rumah Tangga

yang mendapat pelayanan Air Bersih/Minum Tahun 2018 sebesar 225.705 Kepala

Keluarga. Kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan akses Air

Bersih/Minum non PDAM antara lain adalah :

1. Kotoran atau material tumbuhan berupa daun dan ranting yang masuk ke

dalam saluran air bersih mengakibatkan menyumbat aliran air dalam pipa

paralon tersumbat, sehingga biaya pemeliharaan meningkat

2. Rendahnya peningkatan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta

khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan

Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik

mengupayakan peningkatan SDM pengelola pemeliharaan air bersih serta

meningkatkan ketersediaan sumber air bersih non PDAM baik di perkotaan,

maupun perdesaan.

Capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

RTRW Pada tahun 2018 dari 285 ijin pemanfatan ruang yang diterbitkan di

Kabupaten Gresik, 271 sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, sehingga

capaian kinerja ini dapat tercapai 95% atau “Sangat Tinggi”. Faktor – faktor yang

berpengaruh tehadap keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh tingkat

kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi pada regulasi/aturan pemanfaatan ruang,

serta adanya monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap pemanfaatan tata

ruang dan wilayah di Kabupaten Gresik.





INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018 1 Menciptakan

pembangunan

infrastruktur

daerah yang

berkelanjutan,

dan berdaya

saing serta

mewujudkan

harmonisasi

pembangunan

berlandaskan

tata ruang

Presentase

kemantapan

infrastruktur

jalan

83,31% 72,6% 73,6%

Presentase

Akses Air

Bersih/Minum

(non PDAM)

85,95% 60,93% 61,57%

Kesesuaian

pemanfaatan

ruang dengan

RTRW

100% 95% 95%

Berdasarkan Tabel 3.27, Indikator Presentase kemantapan infrastruktur

jalan dan Presentase Akses Air Bersih/Minum (non PDAM) mengalami kenaikan

dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu indikator Kesesuaian pemanfaatan

ruang dengan RTRW masih sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jika

dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, realisasi ketiga indikator di Tahun

2018 hampir mencapai target.


Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RPJMD

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Menciptakan

pembangunan

infrastruktur daerah

yang berkelanjutan,

dan berdaya saing

serta mewujudkan

harmonisasi

pembangunan

berlandaskan tata

ruang

Presentase

kemantapan

infrastruktur jalan

87,21% 73,6% -

Presentase Akses

Air Bersih/Minum

(non PDAM)

100% 61,57% -

Kesesuaian

pemanfaatan

ruang dengan

RTRW

100% 95% -



Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan dan

ketepatan waktu








NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan pelayanan

perhubungan dengan

prioritas keselamatan dan

ketepatan waktu

Angka

Kecelakaan

Angkutan

Umum

0,13 0,11% 0,13%

Gambar 3.13 Penanganan Kecelakaan

Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan

Kota

Pada Tahun 2018, Angka

Kecelakaan Angkutan Umum

Kabupaten Gresik sebesar 0,13%.

Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, angka ini tergolong

lebih tinggi. Hal ini dikarenakan

masih banyaknya pemilik angkutan

umum yang tidak laik beroperasi dan

tetap mengoperasikan angkutannya

dan masih ada pemilik angkutan

yang tidak melaksanakan Uji

kendaraan.

SASARAN

STRATEGIS 16




Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mewujudkan

pelayanan

perhubungan dengan

prioritas keselamatan

dan ketepatan waktu

Angka

Kecelakaan

Angkutan

Umum

0,10% 0,13% -

Guna menurunkan angka kecelakaan angkutan umum sesuai dengan

target Akhir RPJMD, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Gresik yakni :

1. Melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan dan juga pemeriksaan Standart

pelayanan Minimum (SPM) dengan sasaran Armada Angkutan Umum yang

tidak laik beroperasi di jalan;

2. Memberikan Sosialisasi dan juga sharing melalui Temu Wicara dengan

Pengelola Angkutan umum dan juga pengemudi Angkutan umum;

3. Mengadakan kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada

Sopir/juru Mudi/ Awak kendaraan Angkutan umum Teladan (AKUT);

4. Mengadakan Test Urine bagi pengemudi Angkutan umum

5. Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya

keselamatan di perlintasan Kereta api yangtidak berpalang pintu

6. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di perlintasan KA yang tidak

berpalang pintu

7. Memberikan sosialisasi terhadap Petugas Tambangan Penyeberangan dan

juga pengelola Angkutan Penyeberangan akan keselamatan transportasi;

8. Memantau Angkutan Minerba di jalan diluar jam larangan operasional;

9. Melaksanakan Pemeliharaan terhadap Perahu Tambangan Penyeberangan

10. Membangun Halte Angkutan umum sebagai tempat naik turun penumpang

sehingga memperkecil kejadian kecelakaan yang diakibatkan angkutan umum

memberhentikan kendaraan di sembarang tempat;

11. Melaksanakan pemeliharaan terhadap alat uji kendaraan bermotor



Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup secara Menyeluruh dan

Bekelanjutan







Pada Tahun 2018, capaian

terhadap uji Kualitas Air Sungai dengan

konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal

Coli, dan Total Coliform mencapai

60,90. Sedangkan Uji Kualitas Udara

dengan rerata S02 dan NO2 mencapai

46,41, dan Indeks Tutupan Lahan

mencapai 72,85. Berdasarkan Tabel

3.2, capaian ketiga Indikator telah

melebihi 100% atau Sangat Tinggi.

Gambar 3.14 Pengujian pada UPT

Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan

kualitas Lingkungan

Hidup secara

Menyeluruh dan

Bekelanjutan

Indeks Kualitas

Air

55.75-60 53.64 60.91

Indeks Kualitas

Udara

56-58 70.06 57.35

Indeks Tutup

Lahan

79-83 72.85 72.85

SASARAN

STRATEGIS 17



Sesuai dengan Tabel 3.32, indikator Indeks Kualitas Air hampir mendekati

target akhir RPJMD. Akan tetapi untuk dua indikator lainnya yang belum

mendekati target, perlu dilakukan tindak lanjut secara bertahap guna

meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gresik yakni :

1. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas

lingkungan hidup terutama kepada para pelaku usaha/kegiatan

2. Meningkatkan pemberdayaan masyrakat dan pendampingan kepada

masyrakat untuk dapat secara mandiri ikut berperan aktif dalam mengelola

lingkungan seperti ADIWIYATA GRESIK BISA, DLL

3. Melakukan pengembangan dan. inovasi secara kontinyu dari berbagai sektor

tentang lingkungan hidup seperti KASPO, SEDEKAH SAMPAH, Bank

Sampah, DIl, Si BLING, PENA LIMBAH


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatkan

kualitas

Lingkungan

Hidup secara

Menyeluruh dan

Bekelanjutan

Indeks Kualitas Air 68-72,5 60.91 -

Indeks Kualitas

Udara

90-93,5 57.35 -

Indeks Tutup

Lahan

18,19% 72.85 +

Menurunnya tingkat pengangguran






SASARAN

STRATEGIS 18



mencapai tujuan : “Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara

terpadu”.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menurunnya tingkat

pengangguran

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

5.35-5.05% 4,54% 5,82%

Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan besarnya persentase

angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi

menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada

pasar kerja. Pada Tahun 2018, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai

38.681 orang, atau 5,82% persen dari angkatan kerja. Dibandingkan dengan

tahun lalu, terdapat peningkatan 1105 orang angka pengangguran. Hal ini

dikarenakan beberapa kendala yakni :

1. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia lebih kecil

2. Kualifikasi jabatan yang dibutuhkan perusahaan sering tidak sesuai dengan

kualifikasi pencari kerja

3. Terbatasnya informasi pasar kerja baik yang diterima oleh perusahaan

maupun pencari kerja.


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menurunnya

tingkat

pengangguran

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

4.90-

4.60%

5,82% -

Apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, Tingkat Pengangguran

Terbuka Tahun 2018 masih belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu

perencanaan program unggulan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang



dapat dilaksanakan secara terpadu dengan instansi/perusahaan dan OPD terkait

dalam rangka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gresik

Menguatkan daya saing, peningkatkan kinerja, dan menstimulasi

pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif berkelanjutan







terpadu”.

Pada Tahun 2018, jumlah pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten

sebanyak 230 Usaha Mikro dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,14 dari

tahun lalu. Sehingga capaian dari indikator kinerja Pertumbuhan Komulatif Usaha

Mikro adalah 92% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Koperasi di Kabupaten Gresik

dievaluasi secara berkala oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindag.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun 2018, jumlah koperasi sehat di Kabupaten

Gresik sebanyak 385 koperasi. Sehingga capaian dari indikator kinerja ini sebesar

lebih dari 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menguatkan daya

saing, peningkatkan

kinerja, dan

menstimulasi

pertumbuhan usaha

UMKM dan

Koperasi yang

inovatif

Pertumbuhan

Komulatif Usaha

Mikro

0.14

(230 usaha

mikro)

0,13

(210

usaha

mikro)

0,14 (230

usaha

mikro)

Pertumbuhan

Koperasi Sehat

5,26%

(320

Koperasi

sehat)

3,62%

(385

Koperasi

Sehat)

9,37%

(385

Koperasi

Sehat)

SASARAN

STRATEGIS 19



Dengan target akhir RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.36,

realiasasi indikator Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro di Tahun 2018 hampir

mendekati target. Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan Koperasi Sehat,

realisasi Tahun 2018 telah melebihi target akhir RPJMD. Guna meningkatkan

pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing pemasaran dan daya beli konsumen

2. Menumbuhan ide -ide baru dalam pengemasan produk dan bahan baku

produk

3. Standarisasi mutu khusus produk - produk UM

4. Monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi secara intensif per triwulan

5. Melakukan penilaian kesehatan keuangan bagi KSP/USP

6. Menetapkan target dan jadwal pembinaan pelaksanaan RAT

7. Melakukan pembinaan dan bimtek penilaian kesehatan koperasi

8. Melakukan pembinaan dan bimtek akuntabilitas kinerja koperasi


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menguatkan

daya saing,

peningkatkan

kinerja, dan

menstimulasi

pertumbuhan

usaha UMKM

dan Koperasi

yang inovatif

Pertumbuhan

Komulatif Usaha

Mikro

0.17

(290

usaha

mikro)

0,14 (230

Usaha

Mikro)

-

Pertumbuhan

Koperasi Sehat

10.20%

(335)

9,37% (385

Koperasi

Sehat)

-



Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan

industri kecil dan menengah secara berkelanjutan







terpadu”.

Nilai Ekspor Barang/Komoditi

Kabupaten Gresik di Tahun 2018

sebesar US$ 1.494.457.288. Nilai ini

tumbuh sebesar 13,4% dibandingkan

dengan nilai Ekspor Barang/Komoditi

Tahun 2017. Sedangkan jumlah

komulatif IKM di Tahun 2018 adalah

7.207. Jumlah ini lebih banyak 0,84%


sebelumnya. Sehingga capaian dari

Gresik 3.15 Pembinaan IKM oleh Dinas

Koperasi UKM Perindag

kedua indikator ini lebih dari 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.



INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatkan

produktivitas

perdagangan dan

meningkatkan

pertumbuhan industri

kecil dan menengah

secara berkelanjutan

Pertumbuhan

Nilai ekspor

barang/komoditi

13,4% 5% 13,4%

Pertumbuhan

komulatif IKM

0.83% 0,77% 0,84%

SASARAN

STRATEGIS 20



Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Kurangnya wawasan atau tata cara melakukan eksport barang/komoditi

2. Masrin minimnya informasi data dari perusahaan yang tidak melaporkan Nilai

Eksport dan Import komoditinya

3. Masih banyaknya peralatan yang kurang memadai dan terstandarisasi

4. Masih kurangnya pengetahuan tentang pemasaran produk

5. Masih kurangnya akses permodalan bagi IMKM di lembaga keuangan

Berdasarkan Tabel 3.38, realisasi kedua indikator kinerja pada Sasaran 20

belum mencapai target RPJMD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik

melaksanakan beberapa hal guna meningkatkan produktivitas perdagangan dan

pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yakni :

1. Menggali potensi diri IMKM/UM yang produktif (pelatihan, pendampingan

eskport)

2. Koordinasi dengan instansi terkait untuk data nilai eksport maupun import

3. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap perusahaan yang tidak melaporkan

nilai Eksport maupun Import barang/komoditinya.

4. Pelatihan dan pembinaan penumbuhan WUB (wira usaha baru)

5. Peningkatan dan pembinaan pemasaran online.


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatkan

produktivitas

perdagangan

dan

meningkatkan

pertumbuhan

industri kecil

dan menengah

secara

berkelanjutan

Pertumbuhan

Nilai ekspor

barang/

komoditi

53.41% 13,4% -

Pertumbuhan

komulatif IKM

1.01% 0,83% -



Menghadirkan peningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan







terpadu”.

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan

atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak

dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan

lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Jumlah PMKS yang berhasil ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten

Gresik pada Tahun 2018 berjumlah 8.410 orang dari jumlah seluruh PMKS di

Kabupaten Gresik yang berjumlah 135.177 orang. Hal ini berarti Persentase

penanganan terhadap jumlah PMKS di Kabupaten Gresik pada Tahun 2018

mencapai 6.22%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 4.7-5.2%,

capaian indikator kinerja ini mencapai lebih dari 100% dengan kategori “Sangat

Tinggi”.

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam rangka penanganan terhadap

jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas di Tahun

2018 diantaranya adalah masih banyaknya jumlah PMKS yang disebabkan oleh

semakin kompleksnya permasalahan sosial dan Luasnya wilayah Kabupaten

Gresik sehingga membuat PMKS di daerah tertentu belum mendapatkan

penanganan

SASARAN

STRATEGIS 21




NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menghadirkan

peningkatkan

kualitas layanan

sosial yang

berkelanjutan

Presentase

penangangan

terhadap jumlah

PMKS, eks

Penyandang

disabilitas

4.7-5.2%

4,98% 6,22%

Presentase penangangan

terhadap jumlah PMKS, eks

Penyandang disabilitas Tahun 2018

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Sedangkan jika

dibandingkan dengan target akhir

RPJMD, realisasi indikator tersebut

telah melampaui target akhir RPJMD.

Hal ini dapat tercapai dikarenakan

upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial

sebagai berikut :

Gambar 3.16 Razia PMKS

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik dari karyawan Dinas Sosial dengan

instansi terkait yang menangani masalah sosial

2. Peran masyarakat yang aktif (PSKS) untuk melaporkan PMKS yang ada di

daerahnya

3. Mitra kerja : TKSK, pendamping PKH, LK3, PSM, dan Teksos

4. Pembinaan PSKS dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Daerah.



Gambar 3.17 Pemberian Bimbingan

bagi Lanjut Usia Produktif

Gambar 3.18 Pendidikan dan Pelatihan

Penyandang Cacat


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menghadirkan

peningkatkan

kualitas layanan

sosial yang

berkelanjutan

Presentase

penangangan

terhadap jumlah

PMKS, eks

Penyandang

disabilitas

5,3-5,8% 6,22% +

Mendorong Percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung

kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah

layah huni







terpadu”.

SASARAN

STRATEGIS 22



Berdasarkan data Tahun 2018 luas kawasan kumuh di Kabupaten Gresik

sebesar 99.83 Ha. Luasan ini lebih rendah dibandingkan dengan luas kawasan

permukiman kumuh di tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 jumlah rumah layak

huni di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibandingkan

Tahun 2017. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Gresik berjumlah 245.852

unit, sedangkan jumlah rumah layak pada tahun 2017 sebanyak 242.524 unit.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga

butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat

2. Kondisi geografis dan budaya di wilayah permukiman yang berbeda dapat

mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kumuh

3. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara insentif

terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua

masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan

4. Perencanaan yang disusun dalam penanganan kumuh masih belum

terintegrasi dengan perencanaan prgram-program yang terkait dengan OPD

lain :sebagai contoh : penanganan sampah yang merupakan indikator kumuh

dimana dalam Program KOTAKU telah direalisasikan pengadaan sepeda

motor gerobak sampah, namun belum tersedianya Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) oleh OPD yang menangani

5. Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga

menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material

6. Kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga menghambat proses

pelaksanaan fisik bangunan

7. Masih banyak yang menjunjung tinggi budaya daerah perihal menentukan hari

baik dalam pelaksanaan pembangunan




NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mendorong

Percepatan

pengentasan

lingkungan kumuh

didukung kemudahan

akses terhadap

perumahan dan

peningkatan kualitas

rumah layah huni

Luas Penunrunan

Kawasan

Permukiman

Kumuh

(15 Ha)

19,93

Ha

68,67

Ha

Presentase

Rumah Layak

Huni

85,86% 89,05% 89,23%

Realisasi dua indikator pada

Sasaran 22 pada Tahun 2018 lebih

tinggi target akhir RPJMD. Hal ini dapat

tercapai dikarenakan upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten

Gresik melalui Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada

masyarkat di lingkungan

permukiman

2. Melakukan pembangunan dan

peningkatan kualitas infrastruktur

Gambar 3.19 Pelaksanaan Bedah

Rumah GAKIN

diantara : pembangunan saluran lingkungan dan pembangunan jalan

lingkungan yang didukung dengan partisipasi masyarakat setempat yang

bersumber dari APBD

3. Melaksanakan pembangunan / peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan

permukiman diantaranya : pembangunan saluran air, pembangunan jalan

lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan persampahan (penyediaan

sepeda motor gerobak sampa) melalui Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) yang bersumber dari APBD 2018.

4. Dalam rangka percepatan pengurangan kawasan kumuh telah diupayakan

mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan program-

program pembangunan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Gresik




Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mendorong

Percepatan

pengentasan

lingkungan kumuh

didukung

kemudahan akses

terhadap

perumahan dan

peningkatan

kualitas rumah

layah huni

Luas

Penunrunan

Kawasan

Permukiman

Kumuh

40 ha 68,67 Ha +

Presentase

Rumah

Layak Huni

86,19% 89,23% +

Mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan untuk mencapai kemandirian

desa






mencapai tujuan : “Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan

aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi

kerakyatan pemberdayaan”.

Tahun 2018 Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Gresik sebesar 0,635

menunjukkan bahwa secara umum Desa di Kabupaten Gresik masuk dalam

kategori Desa berkembang. Jumlah Desa cepat berkembang sesuai dengan

criteria Permendagri No.81 Tahun 2015 Tahun 2017 berjumlah 107 Desa Indeks

Pembangunan Desa mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2017 dengan

jumlah Desa Cepat Berkembang sebanyak 35 Desa. Sehingga capaian indikator

SASARAN

STRATEGIS 23



Indeks Desa Membangun lebih dari 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Akan

tetapi terdapat beberapa kendala yang selama ini dihadapi, yakni :

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi pemeringkatan perkembangan desa, karena

desa tidak mengisi lampiran 2 tentang evalusai perkembangan desa dan

kelurahan dalam Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa

dan Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015

2. Desa tidak mengisi profil atau data tentang desa/kelurahan itu sendiri


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan

pembangunan

desa

berkelanjutan

untuk mencapai

kemandirian desa

Indeks Desa

Membangun

0,625 0,631 0,635

Indeks Desa Membangun Tahun

2018 lebih tinggi dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Sedangkan jika



hampir mendekati target akhir RPJMD.




Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagai berikut :

1. Pembinaan kader Pemberdayaan

Gambar 3.20 Pembinaan Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat untuk mengkoordinasikan pengisian Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 81 Tahun 2015

2. Mengevaluasi pembangunan di desa secara berkala




Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mewujudkan

pembangunan

desa

berkelanjutan

untuk mencapai

kemandirian

desa

Indeks Desa

Membangun

0,725 0,635 -

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian






mencapai tujuan : “Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan

aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi

kerakyatan pemberdayaan”.

Dalam rangka mengukur

keberhasilan kemandirian pangan

daerah tercermin dari nilai Rasio

ketersediaan pangan utama. Rasio

ketersediaan pangan utama dihitung

dari Rata-rata jumlah ketersediaan

pangan utama per tahun dibagi

Jumlah penduduk. Pada tahun 2018

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan

Gambar 3.21 Panen Raya Padi

utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 397.532,35 ton. Dengan jumlah

penduduk sebanyak 1.336.371 jiwa, maka Rasio Ketersediaan pangan Kabupaten

SASARAN

STRATEGIS 24



Gresik pada tahun 2018 sebesar 297,47 kg/kpt/tahun. Kendala yang dihadapi

dalam rangka meningkatkan rasio ketersediaan pangan utama :

1. Penurunan realisasi rasio ketersediaan pangan utama dibandingkan tahun

lalu karena adanya penurunan luas panen sehingga produksi turun meskipun

produktivitasnya naik. Selain itu juga disebabkan adanya kenaikan jumlah

penduduk di tahun 2018. Namun demikian rasio ketersediaan pangan utama

lebih tinggi dari konsumsi perkapita sebesar 93,7 kg/kapita/tahun, sehingga

ketersediaan pangan utama di Kabupaten Gresik masih Surplus.

2. Adanya konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian sehingga

menyebabkan semakin sempitnya basis produksi pertanian

3. Teknologi budidaya dan pasca panen belum sepenuhnya diterapkan dengan

baik sehingga tingkat kehilangan hasil dan degradasi mutu hasil panen masih

cukup tinggi.

4. Adanya kekhawatiran petani terhadap kerugian yang disebabkan oleh faktor

alam dalam menjalankan usaha taninya masih relatif tinggi.

5. Makin rendahnya daya dukung lingkungan karena adanya perubahan iklim

(banjir dan kekeringan) dan serangan organisme penyakit tanaman.

Pada Tahun 2018, Nilai Tukar Petani Kabupaten Gresik adalah 106,62.

Kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Petani :

1. Kenaikan harg harga kebutuhan sehari – hari.

2. Rantai pemasaran yang terlalu panjang sehingga margin yang diterima petani

lebih kecil.

3. Tingkat produktivitas usaha tani yang masih belum optimal, dimana

produktifitas usaha tani tentunya dipengaruhi oleh penerapan teknologi yang

dianjurkan, dimulai dari penggunaan bibit bermutu, pupuk berimbang,

pengendalian hama-penyakit sampai kepada pendampingan dalam rangka

proses transformasi sosial.

4. Tingkat penerapan integrasi hulu-hilir dari usaha tani yang belum optimal,

dimana integrasi hulu-hilir dari usaha tani dapat meningkatkan nilai tambah

yang bermuara kepada peningkatan pendapatan petani.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mencapai

kemandirian pangan

dan kesejahteraan

pelaku pertanian

Rasio Ketersediaan

Pangan Utama

194

Kg/Kpt/T

hn

185,50

Kg/Kpt/

Th

297,47

Kg/Kpt/

Th

Nilai Tukar Petani 109,12 104,10 106,62



Gambar 3.22 Pasar Tani

Rasio Ketersediaan Pangan

Utama dan Nilai Tukar Petani Tahun

2018 lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Namun

jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD, realisasi indikator Kendala

yang dihadapi dalam rangka

meningkatkan Nilai Tukar Petani

tersebut hampir mendekati target

akhir RPJMD, sedangkan target akhir

RPJMD indikator Rasio Ketersediaan Pangan Utama telah tercapai. Hal ini dapat

tercapai dikarenakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui

Dinas Pertanian sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pangan utama (padi, jagung, ketela

pohon, ubi jalar)

2. Mengoptimalkan program UPSUS PAJALE dari Kementerian Pertanian

3. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan serap gabah petani di lokasi-

lokasi panen raya dan di lokasi panen yang harganya jatuh, memotong rantai

pasok tata niaga yang terlalu panjang, menyediakan sarana dan prasarana

pertanian seperti alat pengering gabah dikarenakan pada musim hujan kadar

air gabah tinggi dan sehingga harga gabah menjadi jatuh dan akibatnya

penerimaan petani berkurang.

4. Pemerintah daerah berupaya menjaga kestabilan harga produk Pertanian

melalui penetapan harga dasar produk pertanian serta menjaga kestabilan

Nilai Tukar Produk Pertanian agar penerimaan petani lebih terjamin.

5. Mengoptimalkan kegiatan Toko Tani Indonesia yang bertujuan : (1) Menjaga

harga di tingkat produsen; (2) Memotong rantai pasok; (3) Menekan harga di

tingkat konsumen; (4) Mengurangi keuntungan middleman; serta (5) Merubah

struktur pasar.




Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1 Mencapai

kemandirian

pangan dan

kesejahteraan

pelaku

pertanian

Rasio

Ketersediaan

Pangan Utama

194

Kg/Kpt/Thn

297,47

Kg/Kpt/Th

+

Nilai Tukar

Petani

109,62 106,62 -

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang bekualitas


sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ” Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan

pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya”

dan juga untuk mencapai tujuan : “Meningkatkan kualitas hidup manusia

melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan”.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Pada tahun 2017 mencapai

98,76% dan realisasi pada tahun 2018 mencapai 99,02%. APM tersebut diperoleh

dari Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 7

- 12 Tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Pada tahun 2017

mencapai 82,43% dan realisasi pada tahun 2018 mencapai 66,94%. APM SMP

diperoleh dari Jumlah Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun dibagi Jumlah

Penduduk Usia 13-15 Tahun.

SASARAN

STRATEGIS 25



0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

USIA 0-6

USIA 7-12

USIA 13-15

JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK BERSEKOLAH

Grafik 3.4 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan usia tertentu dengan Jumlah

Penduduk Bersekolah pada usia tertentu

Angka Harapan lama sekolah Pada Tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi

mencapai 9,3% diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke

atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang

mengulang). Dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun. Sehingga

capaian indikator APM SD dan Sederajat dan Angka Harapan Lama Sekolah

berada di kategori Sangat Tinggi, sedangkan capaian indikator APM SMP

Sederajat memiliki kategori “Tinggi”.



INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2017 2018

1 Menghadirkan

pelayanan

pendidikan yang

bekualitas

APM SD dan Sederajat 99,02% 98,76%

94,58

%

APM SMP Sederajat 86,83% 82,43%

66,94

%

Angka Harapan Lama

Sekolah

9,4 9,31 9,3



Realisasi ketiga indikator Tahun

2018 jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD, realisasi indikator

tersebut hampir mendekati target akhir

RPJMD. Hal ini dapat tercapai

dikarenakan upaya yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui

Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Pembinaan Rumah Belajar

2. Pembinaan OSN

Gambar 3.23 Pemetaan Pra Olimpiade

Gresik

3. Program Kartu Gresik Pintar (KGP) / Beasiswa untuk SD SMP

4. Pemenuhan Bantuan Sarpras Kelembagaan


Periode RPJMD


INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2018

TINGKAT KEMAJUAN

1 Menghadirkan

pelayanan

pendidikan

yang bekualitas

APM SD dan

Sederajat

99.20% 94,58% -

APM SMP

Sederajat

87.23% 66,94% -

Angka Harapan

Lama Sekolah

9,7 9,3 -

Apabila realisasi ketiga indikator kinerja pada Sasaran 25 dibandingkan

dengan realisasi milik Provinsi Jawa Timur, maka dapat terlihat bahwa Provinsi

Jawa Timur memiliki tingkat APM SD dan sederajat, serta APM SPM dan

sederajat yang lebih tinggi. Untuk Angka Harapan Lama Sekolah, nilai Provinsi

Jawa Timur lebih tinggi dikarenakan adanya kewenangan pada jenjang pendidikan

SMA, sedangkan Kabupaten Gresik memiliki kewenangan hingga jenjang

pendidikan SMP.



Tabel 3.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 25 dengan


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

REALISASI

2017

REALISASI

PROV.

JATIM

KET (+/-)

1 Menghadirkan

pelayanan

pendidikan yang

bekualitas

APM SD dan

Sederajat

94,58% 97,77 % -

APM SMP

Sederajat

66,94% 81,52 % -

Angka Harapan

Lama Sekolah

9,3 13,09 -

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan


sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ”Meningkatkan kualitas



dan juga untuk mencapai tujuan : “Meningkatkan kualitas hidup manusia

melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2016 2017 2018

1 Meningkatkan

kualitas dan

aksesibilitas

pelayanan

kesehatan

Angka Usia

Harapan Hidup

72,4

72 72,36 -

SASARAN

STRATEGIS 26




merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan

penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Angka Harapan Hidup

yang rendah di suatu daerah harus

diikuti dengan program pembangunan

kesehatan, dan program sosial

lainnya termasuk kesehatan

Gambar 3.24 Peningkatan Kualitas Hidup

melalui imunisasi

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan

kemiskinan. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2018 dapat

tersedia Pertengahan tahun 2019. Namun, Angka Usia Harapan Hidup di 2 tahun

terakhir (2016 dan 2017) mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan upaya

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan

yakni :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada lansia terkait UHH

(Usia Harapan Hidup) melalui posyandu lansia yang dilakukan rutin setiap

bulan, biasanya dengan adanya senam lansia untuk lansia sehat dan

produktif

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan laboratorium untuk schreening

penyakit pada lansia

3. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka upaya keshatan

lansia

4. Buku kesehatan lansia untuk lansia umur lebh dari 60 tahun dan lansia risti

(umur >70 tahun dengan penyakit penyerta) sebagai sarana untuk

memantau kesehatan lansia

5. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian imuniasi, sehingga tubuh

memperoleh kekebalan terhadap penyakit tertentu

6. Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penyakit

menular dan penyakit tidak menular serta kemungkinan adanya gangguan

jiwa di masyarakat

7. Meningkatkan upaya penanggulangan/pengobatan bila ditemukan

penderita penyakit menular maupun tidak menular dan kesehatan jiwa

8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi FKTP



9. FKTP sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

10. Peningkatan Akses, sarana, dan prasarana serta Alat Kesehatan

11. Penguatan profesionalitas SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) mulai

dari penguatan knowledge/pengetahuan maupun skill/kemampuan melalui

pelatihan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan, misalnya

penanganan kegawatdaruratan dan service excellent.

Mengendalika laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program

keluarga berencana.





dan juga untuk mencapai tujuan : “Menghadirkan keadilan dan kesetaraan

Gender dalam pembangunan.”.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebesar

1.13 dengan jumlah penduduk

sebanyak 1.336.371 Orang, mengalami

peningkatan sebanyak 22.745 Jiwa

dibanding jumlah penduduk Tahun 2017

sebanyak 1.313.626. Sehingga capaian

dari indikator ini adalah lebih dari 100%

dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Dalam pelaksanaan Program

Keluarga Berencana selama Tahun

2018, terdapat beberapa kendala yakni

Masyarakat masih menyukai

penggunaan KB non MKJP serta masih

Gambar 3.25 Kerja Sama Pelayanan

KB Kodam Brawijaya

ada satu Kecamatan yang belum memiliki sarana Balai Penyuluh KB

SASARAN

STRATEGIS 27




NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

2017 2018

1 Mengendalika laju

pertumbuhan

penduduk didukung

optimalisasi program

keluarga berencana

Angka Laju

Pertumbuhan

Penduduk

0.6-1.4 1.17 1.13

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 jika dibandingkan dengan

target akhir RPJMD, realisasi indikator tersebut hampir mendekati target akhir

RPJMD. Hal ini dapat tercapai dikarenakan upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Gresik dengan Komitmen Bupati terhadap program KB dan Dalduk

sangat tinggi, dukungan lintas sektor dan lintas program terhadap program KB,

serta adanya fatwa MUI terkait program KB.


Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RPJMD

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Mengendalika laju

pertumbuhan

penduduk didukung

optimalisasi

program keluarga

berencana

Angka Laju

Pertumbuhan

Penduduk

0.6-1.4 1.13 +



Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam

kesetaraan dan keadilan







Indeks Pembangunan Gender adalah indeks pencapaian kemampuan

dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan

ketimpangan gender. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gresik Tahun

2018 mencapai 63.35. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100% atau

“Sangat Tinggi”.



TARGET REALISASI

2017 2018 1 Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan dan

keberdayaan perempuan

dalam kesetaraan dan

keadilan

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

63.00-

63.50

62.79 63.35


(IDG) Tahun 2018 lebih tinggi


sebelumnya. Sedangkan jika



hampir mendekati target akhir RPJMD.




KBPPPA dengan cara meningkatkan

Gambar 3.26 Bupati Gresik menerima

penghargaan Kovablik 2018

SASARAN

STRATEGIS 28



keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan

Pemerintahan Daerah, mengadakan pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (P2WKSS) serta memfasilitasi Sekolah Perempuan (Sekoper)

yang pada Tahun 2018 memenangkan Kovablik


Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan dan

keberdayaan

perempuan dalam

kesetaraan dan

keadilan

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

63.75-

64.25

63.35 -

Apabila Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik

dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertera pada

Tabel 3.??, maka dapat terlihat bahwa IDG Kabupaten Gresik hampir mendekati

IDG Provinsi Jawa Timur dengan selisih nilai yang relative rendah yaitu 6,02.

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 28 dengan



INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2018

REALISASI PROV. JATIM

KET (+/-)

1 Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan dan

keberdayaan

perempuan dalam

kesetaraan dan

keadilan

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

63.35 69,37 -



Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan anak serta kota layak anak

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi empat






Penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak selama tahun 2018 mencapai 100 korban dari

152 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan atau mencapai

65,79%. Hal ini dikarenakan 52 korban tercatat/melapor di akhir Tahun 2018,

sehingga proses penanganan, hingga penyelesaian kasus ini dilimpahkan ke

Tahun 2019.

Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gresik Tahun 2018 mencapai 754.

Oleh karena itu, Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten Layak Anak Kategori

Pratama Tingkat Nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dengan demikian,

capaian kinerja indikator tersebut 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2017 2018

1 Mewujudkan

Perlindungan

Perempuan dan

anak serta kota

layak anak

Persentase

penyelesaian

aduan terhadap

P2TP2A

100% 90.44% 65.79%

Nilai Kabupaten

Layak Anak

700-775 621.2 754

SASARAN

STRATEGIS 28



Persentase penyelesaian aduan

terhadap P2TP2A Tahun 2018 menurun

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan beberapa kendala

dalam pelaksanaan penyelesaian aduan

terhadap P2TP2A :

1. Kabupaten gresik belum memiliki

lembaga yang berfungsi melakukan

koreksi, yang antara lain berwenang

memberikan pendidikan/rehabilitasi

pada anak-anak yang membutuhkan.

Anak-anak ini antara lain meliputi

anak pasca diversi, dan anak yang

diputus hakim dengan kewajiban

Gambar 3.27 Pendampingan Visum

korban di RSUD

melakukan pelatihan kerja.

2. Kabupaten Gresik belum memiliki panti asuhan atau lembaga lain yang dapat

memberikan pengasuhan pada anak-anak yang tidak bisa diasuh oleh orang

tua kandung / keluarga karena berbagai hal

3. Hal-hal teknis yang diluar kewenangan dinas, antara lain kasus yang tidak

bisa disidangkan karena kurangnya bukti dan hal teknis lainnya.

4. Dinas tidak memiliki kewenangan untuk mencegah anak dikeluarkan dari

sekolah dan/atau dipaksa mengundurkan diri

5. Belum ada regulasi kemudahan bagi anak-anak putus sekolah untuk

mendapatkan pendidikan dengan bebas biaya. Disisi lain, benyak diantara

anak-anak ini yang tidak bisa menyediakan biaya dan/atau tidak punya akses

terhadap kemampuan ekonomi orang tuanya.

Nilai Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan

target akhir RPJMD, realisasi indikator tersebut hampir mendekati target akhir

RPJMD. Hal ini dapat tercapai dikarenakan upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Gresik melalui Dinas KBPPPA :

1. Terdapat taman bermain yang diinisiasi sebagai Taman Bermain Ramah Anak

2. Terdapat Pencanangan Sekolah Ramah Anak

3. Terdapat Draft Peraturan Daerah Sistem Perlindungan Anak




Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RPJMD

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Mewujudkan

Perlindungan

Perempuan dan

anak serta kota

layak anak

Persentase

penyelesaian

aduan terhadap

P2TP2A

100% 65.79% -

Nilai Kabupaten

Layak Anak

925-1000 754 -


AKUNTABILITAS KINERJA 80

3.3. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 29 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.58. Pencapaian Kinerja dan Anggaran


KINERJA

KINERJA TAHUN 2018 ANGARAN TAHUN 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI CAPAIAN (%) (Rp) (Rp)

1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat


10-20% 49% 245 6.346.983.000 5.633.536.216 88,76

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran


100% 100% 100 3.394.239.000 3.047.473.715 89,78

3 Menggugah kreativitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Persentase Pemuda pelopor berprestasi

94% 94,79% 100,84 10.258.880.600 8.380.411.945 81,69

4 Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal.

Persentase Cagar /budaya yang dilestarikan

100% 100% 100 1.507.696.000 1.455.397.500 96,53

5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

80-84% 90,16 107,33 207.899.434.386 156.330.083.693 75,20




KINERJA



(%)


6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Indek e-Governement 2.95-3.05 2,68 90,84 4.345.171.950 3.899.909.169 89,75

7 Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Nilai Pangripta B B 100 11.043.357.500 9.477.493.285 85,82

8 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK WTP - - 19.655.182.450 14.391.476.131 73,22

9 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah


BB A 100 1.397.493.000 1.120.888.434 80,21

10 Meningkatkan kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah.


77% 90,57% 117,62 12.737.106.750 10.167.371.803 79,82

11 Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah


51,17% (35, 45T)

48.34T 136,36 4.774.350.100 3.915.993.619 82,02

12 Meningkatkan Kunjungan Wisata dan pengembangan ekonomi kreatif


6,0-7,0% 8,90% 127 6.472.262.900 5.952.941.986 91,98

13 Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Nelayan

Nilai Tukar Nelayan 112 126,9 113 6.220.494.000 5.575.777.245 89,64




KINERJA



(%)

PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

(Rp) (Rp)

14 Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Rasio Kemandirian Fiskal

57% 67,14 117,89 11.061.999.450 8.088.278.469 73,12

15 Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

83,31% Jalan

73,6% Jalan 88,34 319.540.563.410 248.122.566.467 77,65

Persentase Air Bersih / Minum

65,95% 61,57% 93,35

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

100 95 95

16 Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Angka kecelakaan Angkutan Umum

0.13% 0.13% 99.35 17.887.612.300 17.359.221.667 97,05

17 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indeks Kualitas Air Sungai

55,75-60 60.90 109 20.089.271.425 18.423.469.914 91,71

Indeks Kualitas Udara 56.58 46.41 89

Indeks Tutupan Lahan

79.83 72.85 91



5,35-5.05%

5,82% 92 3.744.587.000 3.498.961.321 93,44




KINERJA



(%)


19 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

Pertumbuhan Komulatif Usaha

0,99% (190.407)

0.14 92 4.871.549.950 4.407.065.434 90,47

Pertumbuhan Koperasi Sehat

5,26% (320)

9.37 92

20 Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industry kecil, dan menengah secara berkelanjutan

Pertumbuhan Nilai Eksport Barang/Komoditi (US $)

13,4% (1.494.457

,28)

13,40% 100 2.432.909.496 2.020.500.757 83,05

Pertumbuhan Komulatif IKM

0,83% 0,83% 100


Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, Penyandang disabilitas

4,7-5,2% 6.22 119,61 6.862.607.700 4.342.076.561 63,27

22 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas runah layak huni

Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh

79%(15 ha)

68,56 Ha 457 28.243.543.325 24.063.004.572,61 85,20

Persentase Rumah Layak Huni

85,86% 89,23% 103,92

23 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian desa

Indeks Desa Membangun

0,625 0,635 101,6 3.984.447.840 3.764.350.230 94,48




KINERJA



(%)


24 Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Rasio Ketersediaan Pangan Utama

194 Kl/Kpt/Thn

291.43Kg/Kpt/Thn

150,22 16.794.053.151 15.256.850.484 90,85

Nilai Tukar Petani 109,12 106.62 97.71

25 Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

APM SD dan sederajat

99,02% 94.58 95.51 209.453.560.400 169.709.582.536 81,02

APM SMP Sederajat 86,83% 66.94 77.09

Angka Harapan lama sekolah

9,4 9.3 98.93

26 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan


72,4 - - 387.491.454.964 331.213.145.037 85,48

27 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program keluarga berencana

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

0,6-1,4 1,13 100% 10.950.598.787 8.837.788.092 80,71

28 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

63.00-63.50

63,35 100% 477.062.000 446.057.000 93,50

29 Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Persentase penyelesaian penanganan aduan terhada P2TP2A

100% 65.79 65.79 412.716.000 403.080.735 97,67

Nilai Kabupaten Layak Anak

700-775 754.2 100



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah

dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.340.351.188.833,63 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp 1.089.304.754.018,3 atau 81,27%.

Penutup 86

Bab 4 berisi :

1. Kesimpulan

2. Rekomendasi Perbaikan

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2018 dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2016 - 2021 mayoritas dapat tercapai

sesuai target bahkan ada beberapa indikator

yang melebihi target, namun ada beberapa target

yang belum dapat dipenuhi yang disebabkan

oleh factor eksternal.

2. Keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud

tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah

beserta jajarannya untuk semakin memperbaiki

kualitas manajemen kinerja. Beberapa perbaikan

yang dihasilkan selama Tahun 2018 adalah :

a. Mendorong Penerapan Budaya Kinerja yang mendasari pencapaian kinerja

dengan memastikan agar setiap individu di lingkungan Pemkab. Gresik

mempunyai kesadaran untuk bekerja serta bertanggung jawab atas

pencapaian target kinerjanya melalui penyusunan Perjanjian Kinerja hingga

tingkat JFU, pemberian (TTP) yang mengacu pada capaian kinerja individu

dan Mendorong Seluruh Unit Kerja menjadi Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

b. Merasionalkan Anggaran Yang Efektif dan Efisien melalui Desk

Penyusunan Renja. 2019 yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah

bersama Tim Khusus melalui Rapat Pimpinan Khusus. Dari Hasil RAPIMSUS


Penutup 87

I dan RAPIMSUS II diperoleh Efisiensi Belanja langsung sebesar Rp. 116,5

Miliar, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan

2019

c. Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah mencoba membangun model

pengukuran kinerja individu yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan

kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong produktivitas dan

keberlanjutan kinerja individu. Namun demikian, penyempurnaan model

pengukuran ini masih perlu dilakukan penyempurnaan, karena masih

terdapat ukuran kinerja yang belum tentu dapat diukur secara bulanan,

tiga bulanan ataupun enam bulanan.

3. Melalui refocusing kegiatan, Pemerintah kabupaten Gresik juga telah

berhasil menekan terjadinya pemborosan anggaran akibat tidak relevannya

kegiatan yang dilaksanakan OPD dengan sasaran Pemerintah Daerah

4.2. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, dapat diusulkan

beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan

Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja

diturunkan ke level OPD;

2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai

organisasi hingga individu untuk seluruh OPD;

3. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja, Penganggaran dan

Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran

Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan

Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan

program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;

5. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar

penentuan tunjangan tambahan penghasilan;

6. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada

kinerja yang akan diwujudkan (performance based organization);

7. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP OPD.

L A M P I R A N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018


TAHUN 2019

Tabel 5.2

Penelaahan Kembali Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik

No

Sasaran Pembangunan Urusan Indikator

Sasaran

Baseli

ne Target Penelaah Kembali Sasaran RPJMD

baseli

ne

2016

Target Penelahaan Kembali

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.1

Menciptakan ketentraman

dan ketertiban umum

dengan menguatkan

peran dan keberdayaan

masyarakat Pers

en

tase

Pen

an

gan

an

Kon

flik

Sosia

l

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Menciptakan

ketentraman dan ketertiban umum

dengan menguatkan peran dan

keberdayaan

masyarakat

Pers

en

tase

Pen

uru

nan

An

gka

Kri

min

alita

s

Men

uru

n 2

0,5

%

10-2

0%

10-2

0%

10-2

0%

10-2

0%

10-2

0%

1.2

Mewujudkan

ketangguhan Daerah

dalam menghadapi dan

mengurangi resiko

bencana dan Kebakaran

Pers

en

tase D

esa T

an

ggu

h B

en

can

a

48,4

8%

32 d

esa t

an

ggu

h

dari

66

Desa t

erd

am

pak

56,0

6%

60,6

0%

71,2

%

78,7

8%

86,3

6%

100%

Mewujudkan ketangguhan Daerah

dalam menghadapi

dan mengurangi resiko bencana dan

Kebakaran

Pers

en

tase P

en

an

gan

an

Ben

can

a

Tah

un

2016 s

eban

yak 9

9 B

encan

a,

pen

an

gan

an

ben

can

a 1

00%

100%

100%

100%

100%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.3

Membangun partisipasi

pemuda dalam

pembangunan daerah

dengan menumbuh-

kembangkan budaya

olahraga dan prestasi,

menguatkan jiwa

kepemipinan dan

pratiotisme, dan

menggunggah kreatifitas

dalam kemandirian

Pers

en

tase P

em

uda

Pelo

por/

Berp

resta

si

N/A

40-5

0%

45-5

5%

50-6

0%

55-6

5%

60-7

0%

65-7

5%

Menggugah kreatifitas

pemuda dalam kemandirian dan

pembangunan

Pers

en

tase P

em

uda

Pelo

por/

Berp

resta

si

90,5

% D

ari

768 p

em

uda y

an

g

dib

ina,6

95 p

em

uda m

era

ih p

resta

si

92%

94%

96%

98%

100%

1.4

Mewujudkan karakter

bangsa yang berakhlak

mulia berlandaskan

keluhuran budaya serta

meningkatkan inovasi dan

kreasi karya seni dan

budaya berbasis kearifan

lokal maupun adaptif

terhadap perkembangan

global

Pers

en

tase K

ele

sta

rian

Cagar

Bu

daya

0 b

uah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Melestarikan keluhuran budaya

berbasis kearifan lokal

Pers

en

tase C

agar

Bu

daya y

an

g

dilaesta

rikan

100%

18 C

agar

Bu

daya

yan

g d

ilesta

rikan

100%

100%

100%

100%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.1

Meningkatkan kualitas

dan kebermanfaatan

pelayanan administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil yang

akurat serta inovatif

berbasis teknologi

Pers

en

tase

Ketu

nggala

n

Iden

tita

s B

erb

asis

e-K

TP

66,3

8%

69,7

2%

73,8

7%

76.6

7%

83,4

5%

88.1

6%

93.1

2%

Meningkatkan

kualitas dan

kebermanfaatan

pelayanan publik

Nilai S

urv

ey K

epu

asan

Masyara

kat

76.9

0 B

aik

78-8

2

80-8

4

82-8

6

84-8

8

86-9

0

2.2

Terwujudnya koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

fasilitasi pelayanan publik

yang berkualitas serta

partisipatif di tingkat

Kecamatan.

Nilai K

epu

asan

Masyara

kat

Pela

yan

an

Pu

blik d

i

Tin

gkat

Kecam

ata

n

N/A

60-7

0%

65-7

5%

70-8

0%

75-8

5%

80-9

0%

85-9

5%

2.3

Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan darah yang

akuntable melalui tata

kelola kearsipan berbasis

teknologi informasi dan

melindungi memori

kolektif rakyat. Pers

en

tase C

apaia

n

Alih

Media

Ars

ip

N/A

75%

80%

85%

90%

95%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.4

Mewujudkan penyelenggaraan e-

Government yang menjamin keterbukaan

informasi didukung ketersediaan dan validitas

data sektoral yang komprehensif serta

perlindungan terhadap

akses informasi

Pers

en

tase

Pert

um

bu

han

ku

mu

lati

f

pen

gakses W

ebsit

e

Resm

i Pem

da

710 I

nfo

rmasi dala

m 1

Tah

un

2,5

-3,5

%

2,7

-3,7

%

2,9

-3,9

%

3.1

-4.1

%

3.3

-4.3

%

3.5

-4.5

%

Mewujudkan penyelenggaraan e-

Government yang menjamin

keterbukaan informasi

Indeks e

-Govern

em

en

t

Tah

un

2015 2

.87

2.9

0-3

.00

2.9

5-3

.05

3.0

0-3

.10

3.0

5-3

.15

3.1

0-3

.20

Pers

en

tase K

ete

rsedia

an

Data

Report

Based

(On

lin

e)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.5

Menghadirkan

keselarasan

pembangunan daerah

melalui komprehensifiitas

perencanaan dan inovasi

daerah. Nilai Pan

gri

pta

N/A

B B B A A A

Menghadirkan keselarasan

perencanaan pembangunan daerah

Nilai Pan

gri

pta

B

B

B

A

A

A

2.6

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

pemerintahan didukung

pengawasan

komprehensif dan

konstruktif

Pers

en

tase T

indak lan

jut

Au

dit

dan

Adu

an

Masyara

kat

Tin

dak lan

jut

au

dit

in

tern

al 100%

,

au

dit

ekte

rnal 50%

, dan

Masyara

kat

100%

100%

-60%

-100%

1100%

-70%

-100%

100%

-80%

-100%

100%

-90%

-100%

100%

-100%

-100%

100%

-100%

-100%

Mewujudkan efektifitas dan

efisiensi pengelolaan keuangan daerah O

pin

i B

PK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.7

Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang akomodatif,

aspiratif, dan inklusif Pers

en

tase

Pro

du

kti

vit

as P

erd

a

Inis

iati

f D

PR

D

36 P

erd

a

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintahaan

daerah

Pre

dik

at

Aku

nta

bilit

as K

inerj

a P

em

eri

nta

han

Daera

h

CC

B

BB

A

A

AA

2.8

Menghadirkan birokrasi

yang mampu

menyelenggarakan

pelayanan publik

berkualitas dalam rangka

mencapai efisiensi dan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Pers

en

tase

sta

ndard

isasi

pela

yan

an

pu

blik

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nilai A

ku

nta

bilit

as

Kin

erj

a

Pem

eri

nta

han

Daera

h (S

AK

IP)

C

CC B B BB BB A

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.9

Meningkatnya kualitas

dan kapasitas birokrat

Pemerintahan daerah

dalam rangka

mewujudkan good and

clean governance

Indeks

Pro

fesio

nalita

s

AS

N

N/A

71%

72%

73%

74%

75%

76%

Meningkatnya kualitas dan

kapasitas birokrat Pemerintahan daerah In

deks

Pro

fesio

nalita

s

AS

N

75,8

76

77

80

81

82

3.1

Memajukan kualitas

layanan dan kapasitas

kelembagaan perizinan

dalam rangka

meningkatkan kuantitas

iklim investasi dan

frekuensi usaha di

Daerah

Pert

um

bu

han

Realisasi In

vesta

si

Rp23,4

5 T

rilliu

n

17,0

6%

(R

p.2

7,4

5 T

)

24,1

2%

(R

p.3

1,4

5 T

)

51,1

7%

(R

p35,4

5T)

68.2

3%

(R

p39,4

5T)

85,2

9%

(R

p.4

3,4

5 T

)

104,6

9%

(R

p.4

8T)

Meningkatkan

kuantitas iklim

investasi dan

frekuensi usaha di

Daerah

Pert

um

bu

han

Realisasi In

vesta

si

36%

(31.9

5 T

)

24,1

2%

(R

p.3

1,4

5 T

)

51,1

7%

(R

p35,4

5T)

68.2

3%

(R

p39,4

5T)

85,2

9%

(R

p.4

3,4

5 T

)

104,6

9%

(R

p.4

8T)

3.2

Mewujudkan kepastian

hukum didukung

optimalisasi performance

pelayanan pertanahan Pers

en

tase

Pen

yele

saia

n

Kon

flik

pert

an

ah

an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.3

Meningkatnya kunjungan

wisata yang didukung

pembangunan

infrastruktur

berkelanjutan dan

ketersediaan fasilitas

publik untuk berekspresi,

berpromosi, dan

berinteraksi dalam

pengembangan ekonomi

kreatif Pers

en

tase A

pre

sia

si W

isata

3.1

07.2

78 w

isata

wan

0,1

6%

0,1

8%

0,2

0%

0,2

2%

0,2

4%

0,2

6%

Meningkatnya kunjungan wisata

dan pengembangan ekonomi kreatif

Pert

um

bu

han

Ku

nju

ngan

Wis

ata

wan

Pen

ingkata

n w

isata

wan

melipu

ti 4

.974

Wis

ata

wan

Man

can

egara

dan

3.2

58.1

26

Wis

ata

wan

Dala

m N

egeri

5,0

1%

5,5

-6,5

%

6,0

-7,0

%

6,5

-7,5

%

7,0

-8,0

%

7,5

-8,5

%

3.4

Mencapai swasembada

produksi pengelolaan

perikanan dan

keberdayaan ekonomi

nelayan dengan memacu

optimalisasi kapasitas

dan kontinuitas inovasi

Pere

sen

tase

Kon

trib

usi PD

RB

Su

bsekto

r Peri

kan

an

4.0

33.5

09.4

(ju

ta R

p

terh

adap 9

3.8

13.2

96.1

juta

(4,3

0%

)

4,2

-42,4

%

4,2

5-4

2,4

5%

4,2

7-4

2,4

7%

42.3

-4,5

%

43,2

-45,2

%

43,4

-45,4

%

Meningkatkan

keberdayaan Ekonomi

Nelayan

Nilai Tu

kar

Nela

yan

111,5

6

111,7

5

112,0

0

112,2

5

112,5

0

112,7

5

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.5

Meningkatkan


guna mendukung

keberdayaan

pembangunan dan

kemandirian daerah serta

mewujudkan

penatausahaan asset dan

pengelolaan keuangan

yang akuntabel,

transparan, dan tertib

administrasi berbasis

akuntansi akrual

An

gka P

ert

um

bu

han

Pen

dapata

n A

sli D

aera

h;

800.0

26.2

59.6

99

1-1

3%

(800-9

00 M

ilyar)

13-2

5%

(900-1

000 M

ilyar)

25-5

0%

(1000-1

200 M

ilyar)

50-7

5%

(

1200-1

400 M

ilyar)

75-1

06%

(1400-1

650 M

ilyar)

106-1

44%

(1650-1

950 M

ilyar)

Mewujudkan

kemandirian daerah

yang didukung

intensifikasi dan

ekstensifikasi

pendapatan asli

daerah

Rasio

Kem

an

dir

ian

Fis

kal

Pen

dapata

n A

sli D

aera

h 7

15,5

M d

isban

din

g

Dan

a P

eri

mban

gan

1,3

3 T

rily

un

53,5

%

55%

57%

59%

61%

62%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.6

Menciptakan

pembangunan

infrastruktur daerah yang

berkelanjutan, dan

berdaya saing serta

mewujudkan harmonisasi

pembangunan

berlandaskan tata ruang.

Pers

en

tase

Kem

an

tapan

Infr

astr

uktu

r Jala

n

419 k

m J

ala

n (81,8

1%

)

83,3

1 %

Jala

n

84,8

1%

Jala

n

86,1

1%

Jala

n

87,2

1 %

Jala

n

88,4

1%

Jala

n

89,5

1%

Jala

n

Menciptakan pembangunan

infrastruktur daerah

yang berkelanjutan, dan berdaya saing

serta mewujudkan harmonisasi

pembangunan berlandaskan tata

ruang.

Pers

en

tase

Kem

an

tapan

Infr

astr

uktu

r Jala

n

Dari

512,1

6 k

m jala

n

kabu

pate

n,

426,6

8

km

dala

m k

on

dis

i

man

tap (83,3

1%

) 419 k

m J

ala

n

(81,8

1%

)

83,3

1 %

Jala

n

84,8

1%

Jala

n

86,1

1%

Jala

n

87,2

1 %

Jala

n

Pers

en

tase

Kem

an

tapan

Salu

ran

Pen

gen

dalian B

an

jir

70 k

m k

on

dis

i baik

dari

350 k

m (20%

)

25%

37%

50%

64%

78%

92%

Pers

en

tase A

kses A

ir

Bers

ih/M

inu

m

61,9

5%

75.9

5%

85.9

5%

100%

100%

100%

Pers

en

tase

Kem

an

tapan

Jari

ngan

Iri

gasi

7.6

99,4

9 m

' kon

dis

i

baik

dari

147.3

56 m

'

(5,2

3%

)

15,2

3%

25,2

3%

35,2

3%

45,2

3%

55,2

3%

65,2

3%

Kesesu

aia

n

pem

an

faata

n

ruan

g d

en

gan

RTR

W

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pers

en

tase

Akses A

ir

Bers

ih/

Min

um

55,9

5%

65.9

5%

75.9

5%

85.9

5%

100%

100%

100%

Kesesu

aia

n

pem

an

faata

n

ruan

g d

en

gan

RTR

W

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.7

Menguatkan konektivitas

transportasi antar wilayah

Gresik dengan prioritas

keselamatan, ketepatan

waktu layanan,

kelengkapan sarana

prasarana penunjang

transportasi, dan

mempertim-bangkan daya

dukung lingkungan

Rasio

Kon

ekti

vit

as T

ran

sport

asi

1.4

41 d

iban

din

gkan

419 k

m

(0.2

5 p

er

100.0

00 p

en

du

du

k)

0.2

6

0.2

8

0.3

0

0.3

2

0.3

4

0.3

6

Mewujudkan pelayanan

perhubungan dengan

prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

An

gka K

ecela

kan

An

gku

tan

Um

um

787 k

ecela

kaan

526.0

93

an

gku

tan

0.1

5%

0,1

4%

0,1

3%

0,1

2%

0,1

1%

0,1

0%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.8


lingkungan hidup secara

menyeluruh dan

berkelanjutan

Indeks K

ualita

s

Air

Su

ngai

IPA

47,2

9

47.3

-51.5

51.5

-55.7

5

55.7

5-6

0

60-6

4.3

64.3

-68

68-7

2.5


lingkungan hidup

secara menyeluruh dan

berkelanjutan

Indeks K

ualita

s

Air

Su

ngai

49.0

1

51.5

-55.7

5

55.7

5-6

0

60-6

4.3

64.3

-68

68-7

2.5

Indeks K

ualita

s

Udara

IPU

72,2

3

72.2

5-7

5

75-7

9

79-8

3

83-8

7,5

87,5

-90

90--

93.5

Indeks K

ualita

s

Udara

68

75-7

9

79-8

3

83-8

7,5

87,5

-90

90--

93.5

Indeks T

utu

pan

Lah

an

Rasio

Kaw

asan

lin

du

ng 2

1.6

70

ha d

iban

din

g lu

as w

ilayah

119.1

25 h

a (18,1

9%

)

18,1

9%

18,1

9%

18,1

9%

18,1

9%

18,1

9%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.9

Membangun tenaga kerja

yang berdaya saing

disertai peningkatan

kualitas dan kapasitas

produktifitas serta

mewujudkan harmonisasi

hubungan industrial yang

selaras dengan

kondusifitas iklim

ketenagakerjaan

Tin

gkat

Part

isip

asi A

ngkata

n

Kerj

a

67,8

4%

596.8

41 p

en

du

du

k a

ngkata

n

kerj

a d

ari

879.7

77 p

en

du

du

k

usia

kerj

a

67.8

8%

67.9

0%

67,9

2%

67,9

4%

67,9

6%

67,9

8%

Menurunnya tingkat

pengangguran

Tin

gkat

Pen

gan

ggu

ran

Terb

uka

5,6

7%

5.5

0-5

.20%

5.3

5-5

.05%

5.2

0-4

.90%

5.0

5-4

.75%

4.9

0-4

.60%

Pers

en

tase P

en

yele

saia

n

Pers

elisih

an

Hu

bu

ngan

Indu

str

ial

88,0

4%

81 p

en

yele

saia

n d

ari

92 p

en

gaju

an

88,5

4%

89%

89,4

2%

89,8

1%

90,1

7%

90.5

%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.10

Menguatkan daya saing,

peningkatan kinerja, dan

menstimulasi

pertumbuhan usaha

UMKM dan Koperasi yang

inovatif

An

gka P

ert

um

bu

han

Kom

ula

tif U

MK

M

188.5

34

0,3

3%

(189.1

56)

0,6

6%

(189.7

80)

0,9

9%

(190.4

07)

1,3

3%

(191.0

35)

1,6

6%

(191.6

65)

2.0

0%

(192.2

98)

Menguatkan daya saing,

peningkatan kinerja,

dan menstimulasi pertumbuhan usaha

mikro dan Koperasi

yang inovatif

Pert

um

bu

han

Usah

a

Mik

ro

0.1

2

(200 u

sah

a m

ikro

)

0.1

3

(210 u

sah

a m

ikro

)

0.1

4

(230 u

sah

a m

ikro

)

0.1

5

(250 u

sah

a m

ikro

)

0.1

6

(270 u

sah

a m

ikro

)

0.1

7

(290 u

sah

a m

ikro

)

An

gka P

ert

un

bu

han

Kopera

si seh

at

304

1,9

7%

(310)

3,6

2%

(315)

5,2

6%

(320)

6,9

1%

(325)

8,5

5%

(330)

10,2

0%

(335)

Pert

un

bu

han

Kopera

si

Seh

at

1.9

7%

(310)

3.6

2%

(315)

5.2

6%

(320)

6.9

1%

(325)

8.5

5%

(330)

10.2

0%

(335)

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.11

Mewujudkan kemandirian

ekonomi daerah dengan

memacu produktivitas

perdagangan dalam iklim

usaha yang kondusif dan

berdaya saing didukung

pertumbuhan industri

mikro, kecil, dan

menengah secara

berkelanjutan

An

gka P

ert

um

bu

han

N

ilai

Ekspor

Bara

ng/K

om

odit

i

(US

$)

1.3

17.8

63,5

5

1-5

%

(1.3

17.8

63,5

5)

5%

(1.3

83.7

56,7

4)

13,4

%

(1.4

94.4

57.2

8)

24,7

4%

(1.6

43.9

03)

40.9

6%

(1.8

57.6

10,4

0)

53,4

1%

(2.0

21.7

50,4

2)

Meningkatkan

produktivitas perdagangan dan

meningkatkan pertumbuhan industri

kecil, dan menengah


Pert

um

bu

han

N

ilai E

kspor

Bara

ng/K

om

odit

i (U

S $

)

1-5

%

(1.3

17.8

63,5

5)

5%

(1.3

83.7

56,5

5)

13.4

%

(1.4

94.4

57,2

8)

24.7

4%

(1.6

43.9

03)

40.9

6%

(1.8

57.6

10,4

0)

53.4

1%

(2.0

21.7

50,4

2)

An

gka P

ert

um

bu

han

Kom

ula

tif In

du

str

i K

ecil

Men

en

gah

(IK

M)

7036 I

KM

0,7

1%

(7086)

1,4

2%

(7136)

2,1

3%

(7186)

2,8

4%

(7236)

3,5

5%

(7286)

4,2

6%

(7336)

Pert

um

bu

han

In

du

str

i M

ikro

Kecil d

an

Men

en

gah

0.1

7%

(7086)

0.7

7%

(7141)

0.8

3%

(72.0

1)

0.8

9%

(7266)

0.9

5%

(7336)

1.0

1%

(7411)

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.12

Menghadirkan


layanan sosial yang

berkelanjutan,

berkeadilan dan merata

dengan mendekatkan

jangkauan layanan

kepada masyarakat dan

keberdayaan

partisipatoris serta

penguatan

penanggulangan

kemiskinan secara

menyeluruh.

Pers

en

tase p

en

an

gan

an

terh

adap ju

mla

h

PM

KS

, eks P

en

yan

dan

g P

en

yakit

Sosia

l,

pen

yan

dan

g d

isabilit

as

4,4

9%

6.0

64 dari

135.1

42 P

MK

S, 18.2

% 1

31 d

ari

727

eks P

en

yan

dan

g P

en

yakit

Sosia

1.2

% 8

6 d

ari

7.1

49 o

ran

g

pen

yadan

g d

isabilit

as

4,3

-4,8

%

4,5

-5%

4,7

-5,2

%

4,9

-5,4

%

5,1

-5,6

%

5,3

-5,8

%

Menghadirkan

peningkatan kualitas layanan sosial yang

berkelanjutan

Pers

en

tase p

en

an

gan

an

terh

adap ju

mla

h

PM

KS

, eks P

en

yan

dan

g P

en

yakit

Sosia

l,

pen

yan

dan

g d

isabilit

as

5.4

4%

4,5

-5%

4,7

-5,2

%

4,9

-5,4

%

5,1

-5,6

%

5,3

-5,8

%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.1

3

Mendorong percepatan

pengentasan lingkungan

kumuh didukung

kemudahan akses

terhadap perumahan dan


rumah layak huni.

Lu

as P

en

uru

nan

kaw

asan

perm

ukim

an

ku

mu

h

181,9

2 H

a

10 h

a

10 h

a

15 h

a

30 h

a

40 h

a

40 h

a

Mendorong

percepatan

pengentasan

lingkungan kumuh

didukung kemudahan

akses terhadap

perumahan dan


rumah layak huni.

Lu

as P

en

uru

nan

kaw

asan

perm

ukim

an

ku

mu

h

12,1

5 h

a

Dari

181.9

2 h

a

men

jadi 169.4

2 h

a

93%

88%

(10 h

a)

79%

(15 h

a)

63%

(30 h

a)

41%

(40 h

a)

19%

(40 h

a)

Pers

en

tase R

um

ah

Layak

Hu

ni

85.5

3%

(232.9

28 r

um

ah

layak

hu

ni dari

272.3

48 r

um

ah

)

85,6

4%

85,7

5%

85,8

6%

85,9

7%

86,0

8%

86,1

9%

Pers

en

tase R

um

ah

Layak

Hu

ni

85,9

4

85,7

5%

85,8

6%

85,9

7%

86,0

8%

86,1

9%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.14

Mewujudkan

pembangunan desa yang

berkelanjutan menuju

kemandirian ditopang

peningkatan kapasitas

kelembagaan

pemerintahan desa yang

professional, optimalisasi

perekonomian desa, dan

keberdayaan masyarakat

yang sejahtera serta

penguatan

penanggulangan

kemiskinan secara

menyeluruh.

Indeks P

em

ban

gu

nan

Desa

65,9

4%

66,4

5

70,9

0%

74,3

5%

78,8

0%

82,3

5%

86,9

1%

Mewujudkan pembangunan desa

yang berkelanjutan

untuk mencapai kemandirian Desa

Indeks D

esa M

em

ban

gu

n

0,6

208

0,6

225

0,6

250

0,6

75

0,7

00

0,7

25

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.15

Mencapai kemandirian

pangan dan diversifikasi

konsumsi pangan daerah

didukung peningkatan

kualitas dan kapasitas

sumber daya pertanian


Rasio

Kete

rsedia

an P

an

gan

Uta

ma

193,2

3 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

Mencapai

kemandirian pangan dan kesejahteraan

pelaku pertanian

Rasio

Kete

rsedia

an

Pan

gan

Uta

ma

202.2

1 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

194 K

g/K

pt/

Th

n

Nilai Tu

kar

Peta

ni

108,7

2

108,9

2

109,1

2

109,3

2

109,4

2

109,6

2

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.1

Menghadirkan pelayanan

pendidikan yang

bekualitas berlandaskan

perluasan aksesibilitas,

penguatan kualitas

tenaga pendidik dan

kependidikan serta

peningkatan

penyelenggaran

pendidikan yang

menyeluruh pada aspek

suprastruktur dan

infrastruktur pendidikan

Pers

en

tase

Part

isip

asi

PA

UD

41488 S

isw

a

83.0

0%

84.0

0%

85.0

0%

87.0

0%

89.0

0%

90.0

0%

Menghadirkan pelayanan pendidikan

yang bekualitas dan

inklusif

APM

SD

dan

Sedera

jat

98.6

2%

98.9

6%

99.0

2%

99.1

0%

99.1

5%

99.2

0%

APM

SD

dan

Sedera

jat

116.2

88 S

isw

a

98.8

8%

98.9

6%

99.0

2%

99.1

0%

99.1

5%

99.2

0%

APM

SM

P

sedera

jat;

86.0

4%

86.8

0%

86.8

3%

86.9

9%

87.1

0%

87.2

3%

APM

SM

P

sedera

jat;

51.3

65 S

isw

a

86.7

5%

86.8

0%

86.8

3%

86.9

9%

87.1

0%

87.2

3%

An

gka H

ara

pan

lam

a s

ekola

h

9.2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

An

gka R

ata

rata

lam

a

sekola

h

Tah

un

2014

9.0

2 T

ah

un

9.0

2-9

.10

9.0

5-9

.13

9.0

8-9

.16

9.1

1-9

.19

9.1

4-9

.22

9.1

7-9

.25

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.2

Membangun Gresik

Cerdas melalui inisiasi

budaya gemar membaca. In

deks M

inat

Baca D

aera

h

192,4

98 p

em

usta

ka

dib

an

din

g

1,3

03,7

73

jiw

a (1 :

6,8

)

1 :

6,7

1 :

6,6

1 :

6,4

1 :

6,5

1 :

6,4

1 :

6,3

4.3

Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat,

ibu dan anak, status gizi,

dan pengendalian

penyakit secara

berkelanjutan didukung

pemerataan akses dan

mutu pelayanan

AK

I p

er

100.0

00

kela

hir

an

hid

up;

93.6

5 p

er

100.0

00

115

110

105

102

100

95

Meningkatkan

kualitas dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan

An

gka U

sia

Hara

pan

Hid

up

72 T

ah

un

72,2

72,4

72,6

72,8

73

AK

B

per

1.0

00

kela

hir

an

hid

up;

3.5

9 p

er

1000

4.1

5

4.1

2

4.1

0

4.0

5

4

4

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

An

gka U

sia

Hara

pan

Hid

up

Tah

un

2014 7

1.6

7

tah

un

71.6

7-7

1.7

5

71.7

0-7

1.8

0

71.7

5-7

1.8

5

71.8

0-7

1.9

0

71.8

5-7

1.9

5

71.9

0-7

2.0

0

SK

M la

yan

an

RS

UD

N/A

75%

76%

77%

78%

79%

80%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.4

Mengendalikan kuantitas,

jumlah kelahiran,

pertambahan, dan laju

pertumbuhan penduduk

didukung optimalisasi

program Keluarga

Berencana dan

pembangunan keluarga

An

gka laju

pert

um

bu

han

pen

du

du

k

0.6

5 T

ah

un

2015 s

eju

mla

h

1.3

03.7

73 jiw

a d

en

gan

tah

un

dasar

2011 s

eju

mla

h 1

.270.3

51

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

Mengendalikan laju

pertumbuhan

penduduk didukung

optimalisasi program

Keluarga Berencana

An

gka laju

pert

um

bu

han

pen

du

du

k

1.1

8

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

0.6

-1..

4

Pers

en

tase

Pre

vale

nsi pesert

a

KB

Akti

f;

86,4

5%

185.1

22

pesert

a K

B a

kti

f dari

214.1

45 P

US

87%

88%

89%

90%

91%

92%

No


Sasaran

Baseli


baseli

ne

2016


Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penelahaan

Kembali

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.5

Meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan kualitas

keluarga dalam rangka

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

serta mewujudkan

pembangunan

berlandaskan kesetaraan

dan keadilan Gender

Indeks P

em

berd

ayaan

Gen

der

(ID

G)

Tah

un

2014 s

ebesar

62.2

6

62.5

0-6

3.0

0

62.7

5-6

3.2

5

63.0

0-6

3.5

0

63.2

5-6

3.7

5

63.5

0-6

4.0

0

63.7

5-6

4..

25

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan dan

keberdayaan

perempuan dalam

kesetaraan dan

keadilan Gender

Indeks P

em

berd

ayaan

Gen

der

(ID

G)

62,7

9

62.7

5-6

3.2

5

63.0

0-6

3.5

0

63.2

5-6

3.7

5

63.5

0-6

4.0

0

63.7

5-6

4..

25

Pers

en

tase p

en

yele

saia

n

pen

an

gan

an

adu

an

terh

adap

P2TP2A

300

ora

ng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mewujudkan

perlindungan perempuan dan anak

serta kota layak nak

Pers

en

tase

pen

yele

saia

n

pen

an

gan

an

adu

an

terh

adap P

2TP2A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai

Kabu

pate

n

Layak A

nak

624

650-7

00

700-7

75

775-8

50

850-9

25

925-1

000


1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban

umum dengan menguatkan peran dan

keberdayaan masyarakat

Persentase Penurunan Angka

Kriminalitas

10-20%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam

menghadapi dan mengurangi resiko bencana

dan Kebakaran

Persentase Penanganan Bencana 100%

3 Menggugah kreatifitas pemuda dalam

kemandirian dan pembangunan

Persentase Pemuda Pelopor/

Berprestasi

94%

4 Melestarikan keluhuran budaya berbasis

kearifan lokal

Persentase Cagar Budaya yang

dilaestarikan

100%

5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan

pelayanan publik

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 80-84

6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government

yang menjamin keterbukaan informasi

Indeks e-Governement 2.95-3.05

7 Menghadirkan keselarasan perencanaan

pembangunan daerah

Nilai Pangripta B

8 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK WTP

9 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

pemerintahaan daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan Daerah

BB

10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat

Pemerintahan daerah

Indeks Profesionalitas ASN 77%

11 Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan

frekuensi usaha di Daerah

Pertumbuhan Realisasi Investasi 51,17% (Rp35,45T)

12 Meningkatnya kunjungan wisata dan

pengembangan ekonomi kreatif

Pertumbuhan Kunjungan

Wisatawan

6,0-7,0%

13 Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan Nilai Tukar Nelayan 112

14 Mewujudkan kemandirian daerah yang

didukung intensifikasi dan ekstensifikasi


Rasio Kemandirian Fiskal 57%

Persentase Kemantapan

Infrastruktur Jalan

83,31 % Jalan

Persentase Akses Air

Bersih/Minum

65.95%

Kesesuaian pemanfaatan ruang

dengan RTRW

100%

16 Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan

prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Angka Kecelakan Angkutan Umum 0,13%

Indeks Kualitas Air Sungai 55.75-60

Indeks Kualitas Udara 79-83

Indeks Tutupan Lahan 18,19%

18 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka 5.35-5.05%

Pertumbuhan Komulatif Usaha 0,99% (190.407)

Pertunbuhan Koperasi Sehat 5,26% (320)

Pertumbuhan Nilai Ekspor

Barang/Komoditi (US $)

13,4%

(1.494.457.28)

Pertumbuhan Komulatif IKM 2,13% (7186)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


19 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja,

dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM

dan Koperasi yang inovatif

15

17 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

secara menyeluruh dan berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan

meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan

menengah secara berkelanjutan

20

Menciptakan pembangunan infrastruktur

daerah yang berkelanjutan, dan berdaya

saing serta mewujudkan harmonisasi

pembangunan berlandaskan tata ruang.

Halaman 1 dari 8


21 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan

sosial yang berkelanjutan

Persentase penanganan terhadap

jumlah PMKS, eks Penyandang

Penyakit Sosial, penyandang

disabilitas

4,7-5,2%

Luas Penurunan kawasan

permukiman kumuh

79% (15 ha)

Persentase Rumah Layak Huni 85,86%

23 Mewujudkan pembangunan desa yang

berkelanjutan untuk mencapai kemandirian

Desa

Indeks Desa Membangun 0,625

Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn

Nilai Tukar Petani 109,12

APM SD dan Sederajat 99.02%

APM SMP sederajat 86.83%

Angka Harapan lama sekolah 9,4

26 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup 72,4

27 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

didukung optimalisasi program Keluarga

Berencana

Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1..4

28 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan

keberdayaan perempuan dalam kesetaraan

dan keadilan Gender


(IDG)

63.00-63.50

Persentase penyelesaian

penanganan aduan terhadap

P2TP2A

100%

Nilai Kabupaten Layak Anak 700-775

NO ANGGARAN (Rp.)

I 210.528.004.500

1 10.103.969.400

2 1.965.859.050

3 183.400.000

4 1.706.542.500

5 648.478.200

6 47.884.315.850

7 405.108.000

8 69.517.471.500

9 1.620.360.000

10 76.492.500.000

II 182.740.219.000

11 9.971.936.500

12 2.200.641.450

13 265.540.000

14 2.780.321.050

15 17.500.000.000

16 25.623.497.500

17 466.123.500

18 210.935.000

19 1.117.936.500

PENDIDIKAN

PROGRAM

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

22 Mendorong percepatan pengentasan

lingkungan kumuh didukung kemudahan

akses terhadap perumahan dan peningkatan

kualitas rumah layak huni.

29 Mewujudkan perlindungan perempuan dan

anak serta kota layak anak

25 Menghadirkan pelayanan pendidikan yang

berkualitas dan inklusif

24 Mencapai kemandirian pangan dan

kesejahteraan pelaku pertanian

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM BOS

KESEHATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN






PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Halaman 2 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

20 107.032.148.000

21 8.472.463.500

22 7.098.676.000

23 16.568.010.000

24 153.183.275.000

25 5.765.497.000

26 1.559.990.000

III 340.819.887.000

27 1.825.177.000

28 1.302.979.000

29 296.742.000

30 281.966.000

31 494.077.000

32 183.087.438.000

33 11.659.328.000

34 8.453.838.000

35 23.390.857.000

36 11.239.842.000

37 5.192.568.000

38 17.238.745.000

39 74.770.735.000

40 518.574.000

41 360.664.000

42 706.357.000

IV 29.651.603.750

43 837.097.000

44 498.728.900

45 44.838.600

46 1.689.218.000

47 1.515.943.500

48 8.897.923.000

49 2.927.592.750

50 13.240.262.000

V 13.034.623.550

51 4.589.024.000

52 2.011.761.650

53 50.294.000

54 47.547.000

55 41.255.000

56 2.926.195.000

57 254.257.000

58 708.303.000

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN







PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM

PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN




PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN


PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

WILAYAH STRATEGIS

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

RS/RSJ/RSP/RSM

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG






PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

PROGRAM

Halaman 3 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

59 1.504.865.000

60 441.136.000

61 332.490.900

62 127.495.000

VI 5.827.408.000

63 1.473.535.250

64 849.446.000

65 149.155.000

66 290.200.000

67 776.315.600

68 415.178.150

69 126.404.500

70 377.493.000

71 184.259.000

72 868.220.000

73 317.201.500

VII 4.894.587.000

74 953.015.000

75 774.300.000

76 44.700.000

77 2.093.979.000

78 476.958.000

79 304.685.000

80 246.950.000

VIII 17.373.056.100

81 940.402.500

82 293.928.100

83 32.781.000

84 683.754.500

85 15.422.190.000

IX 19.821.233.000

86 909.965.000

87 434.585.575

88 54.000.000

89 5.801.729.250

90 7.543.652.600

91 276.331.600

92 128.562.000

93 99.091.100

94 107.654.000

95 4.465.661.875

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU



KINERJA DAN KEUANGANPROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA



PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN

LINGKUNGAN HIDUP


PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

PERTANAHAN



TENAGA KERJA










PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN

PROGRAM

SOSIAL

Halaman 4 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

X 7.755.766.000

96 1.081.398.500

97 1.227.661.500

98 60.000.000

99 1.156.920.000

100 348.500.000

101 3.107.032.000

102 383.704.000

103 390.550.000

XI 3.926.480.000

104 1.357.908.400

105 340.084.000

106 33.255.000

107 661.482.000

108 153.985.000

109 344.138.400

110 270.476.000

111 765.151.200

XII 10.997.957.000

112 822.702.000

113 337.446.000

114 9.600.000

115 33.945.000

116 5.978.871.000

117 3.752.928.000

118 62.465.000

119 851.748.000

120 460.612.000

121 391.136.000

XIII 16.316.663.000

122 1.820.795.500

123 2.019.837.200

124 294.328.000

125 188.275.000

126 327.213.000

127 333.735.000

128 1.734.680.000

129 925.984.000

130 2.631.768.500

131 6.040.046.800

XIV 3.865.171.950

132 1.921.413.250

133 336.878.000

134 70.205.500

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN









PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

PERHUBUNGAN






PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN

DALAM PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA






PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PROGRAM

Halaman 5 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

135 106.431.000

136 852.634.000

137 424.595.000

138 153.015.200

XV 7.352.090.000

139 2.091.374.300

140 797.410.000

141 125.000.000

142 1.114.870.000

143 787.600.000

144 581.140.000

145 91.600.000

146 129.330.000

147 1.132.026.700

148 455.489.000

149 46.250.000

XVI 5.475.599.000

150 1.422.338.000

151 896.398.000

152 60.000.000

153 77.929.000

154 851.712.000

155 1.155.000.000

156 428.697.000

157 583.525.000

XVII 10.258.880.600

158 1.930.406.000

159 970.306.900

160 37.975.000

161 2.370.832.700

162 896.577.000

163 1.052.783.000

164 3.000.000.000

XVIII 4.126.969.000

165 914.287.000

166 725.743.400

167 40.000.000

168 2.059.802.600

169 387.136.000

XIX 5.938.244.000

170 860.433.000

171 589.407.500

172 36.500.000

173 300.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH

KELAUTAN DAN PERIKANAN





PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




KINERJA DAN KEUANGANPROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD





PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI

PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU

PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

PENANAMAN MODAL


PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN






PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

PROGRAM PENINGKATAN PASAR

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL


PROGRAM

Halaman 6 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

174 1.495.551.000

175 876.517.500

176 530.916.000

177 1.248.919.000

XX 9.943.192.900

178 1.280.815.000

179 3.097.608.500

180 72.600.000

181 647.373.000

182 1.880.800.000

183 970.013.400

184 408.115.000

185 236.694.000

186 1.349.174.000

XXI 16.552.347.000

187 1.318.661.300

188 971.490.700

189 108.078.000

190 150.000.000

191 1.164.746.200

192 329.273.800

193 129.427.000

194 245.095.000

195 1.379.693.000

196 91.083.000

197 712.628.500

198 8.392.347.000

199 613.006.000

200 164.675.000

201 48.232.000

202 215.309.000

203 440.647.000

204 77.954.500

XXII 8.593.183.000

205 1.959.978.600

206 735.558.000

207 126.000.000

208 65.000.000

209 58.855.000

210 4.069.334.800

211 165.689.000

212 262.814.400

213 1.149.953.200 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI






PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN

PROSEDUR PENGAWASANPROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN PANGAN

PENGAWASAN

PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORIKULTURA

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN LAPANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK





PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA

PERTANIAN DAN PANGAN



PROGRAM






PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

(WP3K)

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Halaman 7 dari 8

NO ANGGARAN (Rp.)

XXIII 9.739.089.900

214 1.212.602.350

215 485.601.650

216 1.906.755.600

217 1.423.383.300

218 1.084.874.500

219 3.625.872.500

220 1.679.088.400

221 1.305.719.500

222 373.368.900

XXIV 21.123.998.900

223 2.511.430.000

224 3.409.167.600

225 180.964.000

226 98.780.800

227 5.010.428.900

228 1.254.193.000

229 2.668.300.000

230 2.046.280.500

231 2.500.520.000

232 1.443.934.100

XXV 11.720.000.000

234 1.934.320.000

235 588.000.000

236 196.768.000

237 107.000.000

238 4.030.300.000

239 1.156.915.000

240 1.994.996.000

241 1.711.701.000

XXVI 151.882.817.700

242 45.563.432.300

243 15.171.006.400

244 4.784.758.000

245 677.800.000

246 2.248.603.000

247 2.589.505.000

248 798.555.000

249 3.732.974.000

250 2.546.480.000

251 657.380.000

252 3.902.516.000

253 1.416.700.000

254 275.023.000

255 4.847.375.000

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH


PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN BARANG DAERAH


PEMERINTAHAN UMUM


PEREKONOMIAN DAERAHPROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUPPROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENDUKUNG






PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN




PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA

PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN

ASET/BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN







PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR

DAN LINGKUNGAN HIDUP

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

KEUANGAN


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERENCANAAN



PROGRAM

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Halaman 8 dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/RPJMD Pemkab/LAKIPPEMKAB2018.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Documents