1 1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan peraturan perundangan mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berimplikasi terhadap tata cara pengelolaan keuangan di daerah, serta untuk menyesuaikan beberapa kekeliruan dalam pengacuan dalam pasal, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
43
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK - jdih.gresikkab.go.idjdih.gresikkab.go.id/wp-content/uploads/2017/01/08-PERDA_8_2013...1 1 pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah kabupaten gresik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan peraturan
perundangan mengenai perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
berimplikasi terhadap tata cara pengelolaan
keuangan di daerah, serta untuk menyesuaikan
beberapa kekeliruan dalam pengacuan dalam pasal,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2390);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
3
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta
Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
5
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a diubah dan ketentuan
ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 11
(1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan
daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
(2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
mempunyai kewenangan menetapkan :
a. kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;
c. kuasa pengguna anggaran dan bendahara
penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
d. pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah;
e. pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah;
f. pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah;
g. pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.
6
(3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan
sebagian atau seluruhnya kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah;
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku pejabat pengguna anggaran/barang
daerah.
(4) dihapus.
(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan,
penguji, dan yang menerima atau yang
mengeluarkan uang.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga pasal 12
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12
(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf a. mempunyai tugas koordinasi dibidang :
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD;
d. penyusunan ranperda APBD, perubahan
APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah ,PPKD
dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
7
(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), koordinator pengelolaan keuangan
daerah juga mempunyai tugas;
a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang
daerah;
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA –
SKPD;
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.
(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Bupati.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus dan ketentuan ayat
(3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
(1) Dihapus
(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b,
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan APBD;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan
daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
e. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai
Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d. berwenang :
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran Kas
Daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan /atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
h. menyimpan uang daerah, mengelola/
menatausahakan investasi;
i. Menetapkan SPD;
j. melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas
beban rekening Kas Daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;
m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;
p. menyajikan informasi keuangan daerah;
q. melaksanakan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah.
9
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga pasal 14
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di
lingkungan satuan kerja pengelola keuangan
daerah selaku kuasa BUD.
(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (1) ,
mempunyai tugas :
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D; dan
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan
kekayaan daerah;
(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (3) juga
melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, huruf
g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n,
dan huruf o.
(5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada BUD.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga pasal 16
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf c
adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya selaku pengguna
anggaran, berwenang :
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
10
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna
anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah; dan
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna
Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11
7. ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, dan diantara
ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat
baru, yakni ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat baru
yaitu ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 17
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja
pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala
daerah atas usul kepala SKPD.
(3a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja
yang dipimpinnya; dan/atau
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna
anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
12
(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD
selaku PPTK.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas yang mencakup :
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, dan ditambah 2
(dua) pasal baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban
kerja, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
obyektif lainnya.
(2) dihapus
13
(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna
anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.
(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas
penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD sebagai penjabat penatausahaan keuangan
SKPD.
(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas :
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang
dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
14
(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan daerah,
bendahara, dan/atau PPTK.
11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dihapus dan ketentuan ayat
(7) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Dihapus
(2) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. pendapatan Daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.
(3) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi yang bertanggungjawab
melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasrakan
ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan
perundang-undangan.
(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf a meliputi semua penerimaan uang yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang diterima melalui rekening kas umum daerah,
yang menambah ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
(6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf b meliputi semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran yang dibayarkan melalui rekening kas
umum daerah yang mengurangi ekuaitas dana
lancar yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh daerah.
15
(7) Pembiyaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 23
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 22
ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi :
a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 huruf a menurut jenisnya
terdiri atas :
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai
dengan undang-undang tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
16
(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
c. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.
(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang antara lain:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk
lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;
g. pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan denda pajak;
i. pendapatan denda retribusi;
j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan; dan
n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).
17
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Kelompok Pendapatan dana perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
mencakup:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.
(2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a., dirinci menurut objek pendapatan
yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.
(3) Jenis dana alokasi umum sebagaimana dimksud
pada ayat (1) huruf b., hanya terdiri atas objek
pendapatan dana alokasi umum.
(4) Jenis dana alokasi khusus sebagaimana dimksud
pada ayat (1) huruf c., dirinci menurut objek
pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 26
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dibagi
menurut jenis pendapatan yang mencakup:
a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam
negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana
alam;
18
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada
kabupaten/kota;
d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah; dan
e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah