PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN … 2010-2015 Finish.pdf · PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIKANCUNG Jalan Raya Cinangka – Ciluluk No. 06 Cikancung Bandung 40396

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIKANCUNG

Jalan Raya Cinangka – Ciluluk No. 06 Cikancung Bandung 40396 Telp/Fax (022) 7948228

PERWWWWWRPPPERATURAN CAMAT CIKANCUNG

NOMOR : 050/Kep. 09/III/Kec/2014

T E N T A N G PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra)

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

1

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kebupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

2

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

15.

Peraturan Daerah Kabuoaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 seri 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN CAMAT CIKANCUNG TENTANG RENCANA

STRATEGIS CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2010-1015

PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagaimana telah

dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Cikancung

Kabupaten Bandung ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA memuat visi, misi, strategis, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung serta berpedoman kepada RPJM Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2002-2025.

KETIGA : Peraturan Camat Cikancung ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CikancungPada tanggal : 30 Januari

2014

CAMAT CIKANCUNG,

3

MAKSUM, S.SosPembina Tk.I

NIP. 19640722 198403 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi

rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana trategis SKPD

Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun

2010-2015 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra

Kecamatan Cikancung ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung pada hakikatnya adalah

komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan

pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus

menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang

diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung ini, semoga menjadi arah dan

pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan

Cikancung Kabupaten Bandung, didalam melaksanakan tugas Pokok dan

fungsinya. Amin.

CAMAT CIKANCUNG,

4

MAKSUM, S.SosPembina Tk.I

NIP. 19640722 198403 1 002

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum Penyusunan

C. Hubungan Antar Dokumen

D. Sistematis Penulisan

E. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

C. Aspek Pelayanan Umum

D. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

B. Isu Strategis

BAB IV PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

B. MISI

C. Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB VII P E N U T U P

5

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,

yang dalam implementasinya telah mengalami perubahan paradigma yaitu

berubahnya pola sentralisasi kekuasaan.

Hal ini mengandung arti bahwa tanggungjawab aparat akan lebih besar

sebagai dampak dari pola desentralisasi yang lebih meningkatkan peran

aparat daerah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan

pelaksanaan otonomi daerah, dikeluarkan SK Bupati Bandung No. 41 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten

Bandung, dalam pasal 3 tercantum bahwa camat mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan OTDA

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi pengkoordinasian

:

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Upaya Penyelenggaraan Ketentraman, dan Ketertiban Umum

- Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- Penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan

- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasya

dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung No. 60 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, kewenangan camat

sebagaimana ketentuan pada Bab II pasal 2 dan 3 kewenangan camat

berasal dari kewenangan kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati,

kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, meliputi 25

bidang dan 356 rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

yaitu :

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

6

3. Bidang Lingkungan Hidup

4. Bidang Pekerjaan Umum

5. Bidang Penataan Ruang

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

7. Bidang Perumahan

8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

10.Bidang Kependudukan dan Catata Sipil

11.Bidang Ketenagakerjaan

12.Bidang Ketahanan Pangan

13.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

15.Bidang Perhubungan

16.Bidang Komunikasi dan Informasi

17.Bidang Pertanahan

18.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21.Bidang Sosial

22.Bidang Kebudayaan

23.Bidang Statistik

24.Bidang Kearsipan

25.Bidang Perpustakaan

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

7

C. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu selain

memperhatikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Bandung, juga

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RUTR Kabupaten

Bandung, maupun Desa-desa se-Kecamatan Cikancung Strata Kecamatan

Cikancung dengan memperhatikan arah kebijakan umum Kabupaten Bandung

untuk 5 (lima) tahun kedepan.

D. SISTEMATIS PENULISAN

Sistematikan Naskah Renstra Kecamatan Cikancung 2010-2015 disusun

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar

Dokumen, Maksud dan tujuan Kecamatan Cikancung.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat,

Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah Kecamatan Cikancung.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

Bab ini berisi Kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan

Kerangka Pendanaan Kecamatan Cikancung.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi permasalahan pembangunan dan isu strategi Kecamatan

Cikancung

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB X P E N U T U P

8

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, disusun Renstra SKPD ini dengan maksud

sebagai berikut :

i. untuk menyiapkan rancangan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2010-2015 yang merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah

daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima

tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja pemerintah

daerah tahunan.

ii. Memudahkan seluruh jajaran aparat kecamatan dalam menilai dan

memahami arah kebijakan dan program camat selama 5 (lima) tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra SKPD yaitu :

a. Merupakan bagian dari rencana strategi yang berkedudukan sebagai

dokumen perencanaan di tingkat kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan sekaligus sebagai alat pengukur kinerja.

b. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu

masa tertentu.

c. Memudahkan seluruh jajaran aparat kecamatan dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu.

d. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan setiap SKPD.

9

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 kecamatan yang

ada di wilayah kabupaten Bandung, secara topografis merupakan daerah

yang relatif datar yang memiliki ketinggian antara 689 m – 1.100 m di atas

permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.803 mm/tahun dengan suhu

udara minimal 220C maksimal 240C.

Sebagai salah satu daerah industri tekstil yang berada di wilayah Bandung

Selatan, Kecamatan Cikancung memiliki jarak orbitrasi dari pusat

pemerintahan Kabupaten Bandung 54 km dan dari pusat pemerintahan

Propinsi Jawa Barat 35 km.

Luas Wilayah Kecamatan Cikancung adalah 3.932,871 Ha yang terdiri dari

1.099,555 Ha merupakan areal sawah dan sisanya 2.833,316 Ha merupakan

tanah darat, dari luas tersebut Wilayah Cikancung terbagi habis dalam 9

Desa.

Secara Administrasi Kecamatan Cikancung memiliki batas – batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek

- Sebelah Timur : Kecamatan Cicalengka

- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut

- Sebelah Barat : Kecamatan Paseh

Adapun wilayah Kerja Kecamatan Cikancung sebagai Perangkat Daerah

meliputi 9 Desa yang terdiri dari :

1. Desa Mandalasari

2. Desa Cikancung

3. Desa Cihanyir

4. Desa Mekarlaksana

5. Desa Srirahayu

6. Desa Ciluluk

7. Desa Tanjunglaya

8. Desa Cikasungka

10

9. Desa Hegarmanah

dari 9 Desa tersebut terdiri dari 33 dusun, 98 RW dan 326 RT.

Jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir Tahun 2010

tercatat sebanyak 75.068 Orang, dan 1.790 Kepala Keluarga. Untuk lebih

jelasnya keadaan jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

JUMLAH RW, RT DAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO

DESA RW RT LAKI-LAKIPEREMPUA

NJUMLAH KET

1 Mandalasari 14 47 4.145 3.980 8.125

2 Cikancung 10 32 4.272 3.800 8.072

3 Cihanyir 12 38 3.929 4.116 8.045

4 Mekarlaksana 9 34 3.274 3.165 6.439

5 Srirahayu 13 31 4.956 4.841 9.797

6 Ciluluk 11 40 5.546 5.041 10.587

7 Tanjunglaya 12 41 5.643 4.842 10.485

8 Cikasungka 12 44 6.382 6.087 12.469

9 Hegarmanah 11 48 5.337 5.069 10.406

Jumlah 104 355 43.484 40.941 84.425

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sumber penghidupan bagi penduduk adalah dari sektor pertanian, sektor

industri, sektor perdagangan dan jasa. Di sektor industri menjadi sumber

penghasilan bagi masyarakat Cikancung, lahan pertanian berkurang sehingga

penurunan produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri.

Jumlah industri besar, menengah dan kecil sampai dengan akhir tahun 2014

sebanyak 446 buah.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH KETERANGAN

1. Petani Pemilik 4.690

2. Petani Penggarap 6.316

3. Buruh Tani 8.827

4. Peternak 708

5. Wiraswasta / Pedagang 4.715

6. Pegawai Negeri 717

11

7. Pegawai Swasta 6.744

8. TNI / POLRI 171

9. Pensiunan 74

10. Buruh Pabrik 6.744

11. Pekerja Lainnya -

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Kecamatan

Cikancung pada umumnya mata pencahariannya bergerak di bidang buruh

pabrik dan pertanian namun sektor yang lainnya pun terus berkembang

seperti industri manufaktur dan sektor jasa lainnya.

C. ASPEK PELAYANAN UMUM

Stabilitas politik di wilayah Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir tahun

2013 cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tidak terjadi konflik baik SARA

maupun Politik

Keadaan sosial masyarakat di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat

dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber –

sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam

kehidupan sehari – hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam

kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk

watak dan kepribadian, pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh – tokoh

agama, melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non

formal seperti pondok pesantren.

Potensi penduduk Cikancung menurut agama yang dianut dapat dilhat pada

tabel berikut ini :

NO AGAMA YANG DIANUT JUMLAH

1. Islam 83.226

2. Katholik -

3. Protestan 170

4. Hindu -

5. Budha -

6. Kepercayaan Kepada Yang Maha

Esa

-

12

Dalam Bidang Pendidikan, guna mendukung program Wajardikdas 9 Tahun di

Wilayah Kecamatan Cikancung telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya

sosialisasi program kepada masyarakat baik melalui jalur formal maupun

pembinaan informal yang dilakukan kepada masyarakat. Secara umum untuk

menunjang keberhasilan program di Bidang Pendidikan diperlukan sarana

pendidikan baik negeri maupun swasta di Wilayah Kecamatan Cikancung

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO BANGUNAN JUMLAH

1. Jumlah SD 45 Buah

2. Jumlah MI 5 Buah

3. Jumlah SLTP 4 Buah

4. Jumlah Mts. 1 Buah

5. Jumlah SLTA 5 Buah

6. Jumlah MA - Buah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka dalam implementasinya telah

mengalami perubahan paradigma yaitu berubahnya sentralisasi kekuasaan.

Hal ini mengandung arti bahwa tanggung jawab aparat akan lebih besar

sebagai dampak dari pola desentralisasi yang lebih meningkatkan peran

aparat daerah untuk mencapai tujuan selanjutnya agar lebih meningkatkan

pelaksanaan otonomi daerah dengan Peraturan Bupati Bandung

No. 7 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan di Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakannya kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan

publik di Kecamatan Cikancung didukung oleh 9 (sembilan) desa dengan luas

wilayah 3.932,871 Ha, dengan jumlah penduduk berjumlah 84.425 orang

serta jumlah laki-laki 43.484 orang dan perempuan 40.941 orang.

13

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Sub Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan

kesehatan masyarakat adalah kesadaran masyarakat terhadap wawasan

kesehatan masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan:

Sosialisasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, baik melalui

penyuluhan, KIE maupun pertemuan lain,

Memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait,

Memberdayakan forum kecamatan sehat dan satgas desa sehat.

2. Sub Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

publik, belum optimalnya proses demokratisasi dalam menampung

aspirasi masyaraat. Upaya-upaya yang dilakukan:

Memfasilitasi pelaksanaan pra-musrenbang dan musrenbang tingkat

kecamatan maupun desa,

Penyelenggaraan bintek musrenbang ditingkat kecamatan dan desa,

Penajaman hasil musrenbang tingkat kecamatan dan desa akan

analisa kebutuhan prioritas.

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta dan Kesetaran Gender

Dalam Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan peningkatan

peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, rendahnya akses

perempuan dalam kegiatan pembangunan karena faktor budaya setempat.

Upaya-upaya yang dilakukan:

14

a. Pemberdayaan kelembagaan PKK dalam setiap kegiatan

pembangunan dan kemasyarakatan melalui peranan pokja-pokja dalam

PKK,

b. Advokasi dan pembinaan kepada tokoh-tokoh masyarakat

dan tokoh agama.

4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka

Pelaksanaan Sistem Swakarsa


kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistem swakarsa, masih

rendahnya kesadaran kepatuhan hukum terhadap peraturan daerah dan

produk hukum lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan:

a. Fasilitasi kegiatan sosialisasi produk-produk

hukum dengan SKPD terkait,

b. Bekerjasama dengan kapolsek dan danramil

melaksanakan pembinaan kepada masyarakat,

c. Pembinaan kepada anggota satlinmas.

5. Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan

kelompok masyarakat pembangunan desa, belum optimalnya peran dan

fungsi kelompok masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan:

a. Melaksanakan pembinaan

dan,

b. Fasilitasi kegiatan

pelatihan/pembekalan.

6. Sub Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan intensifikasi dan

eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, belum optimalnya

kinerja birokrasi yang transparan. Upaya-upaya yang dilakukan:

a. Sosialisasi dan

inventarisasi data pengembangan potensi sumber pendapatan daerah

di wilayah kecamatan,

b. Melaksanakan

koordinasi dengan SKPD terkait,

c. Fasilitasi dan

pembinaan birokrasi pelayanan publik.

15

7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pemberdayaan

lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, rendahnya kualitas SDM

lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan. Upaya-upaya yang

dilakukan:

Melaksanakan pembinaan kepada lembaga dan organisasi masyarakat

pedesaan seperti LKMD, RT/RW,

Mengadakan pelatihan dan penyegaran, penguatan kelembagaan.

8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keterampilan Manajemen BUMDES

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pelaksanaan

keterampilan manajemen BUMDES, rendahnya manajemen dalam

pengelolaan BUMDES. Upaya-upaya yang dilakukan:

Melaksanakan inventarisasi data keberadaan BUMDES dimasing-masing

desa,

Melaksanakan pembinaan dan penggalian potensi pemanfaatan sumber

daya lokal/produk unggulan desa,

Mengadakan pelatihan penguatan keberdayaan BUMDES.

9. Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan

kelompok masyarakat, belum optimalnya peran dan fungsi kelompok

masyarakat terhadap akses penyelenggaraan pembangunan. Upaya-upaya

yang dilakukan: Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan

pelatihan/pembekalan kelompok masyarakat.

10. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan Nilai-nilai Luhur Budaya bangsa


kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurunnya

kesadaran kecintaan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dan

kehidupan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan:

Melaksanakan inventarisasi data potensi keberdayaan lembaga seni dan

budaya,

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan keberdayaan

lembaga seni dan budaya.

16

11. Sub Kegiatan Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa

Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pelatihan aparat

pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. Belum

optimalnya kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintahan desa.

Upaya-upaya yang dilakukan:

Melaksanakan pembinaan dan penguatan keberdayaan masyarakat aparat

pemerintahan desa,

Melaksanakan pelatihan dan penyegaran bagi aparat pemewrintahan desa.

B. ISU STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja instansi pemerintah. RENSTRA memerlukan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lainagar mampu memenuhi

keinginan stake holder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis, baik nasional maupun global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(strategis), kelenahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan

(threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi

pemerintah.

Dengan kata lain bahwa RENSTRA yang disusun oleh suatu instansi

pemerintah, setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota

organisasi dalam mengambil keputusan dengan masa depannya, membangun

obsesi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan keberhasilan dan

kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka

diharapkan instansi pemerintahan akan dapat menjelaskan dengan potensi

peluang dan kendala yang diharapkan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

17

Strategis pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi

penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya

organisasi dan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap

tahunnya.

a. Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi masyarakat pada tahun

2014.

b. Terciptanya pelayanan prima dalam pelayanan public pada tahun 2014.

3. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategis pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi

penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya

organisasi dan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap

tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2014 program dan kegiatan yang direncanakan di

Wilayah Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut :

18

19

PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan ATK

5. Barang cetakan atau penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi Dalam daerah

12. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi Luar daerah

13. Penunjang Perayaan Hari-Hari

Bersejarah

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

2. Pengadaan Meubelair

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

5. Rehab Sedang / Berat gedung kantor

6. Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas

Jabatan

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya.

2. Pengadaan Pakaian Hari-hari

Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

2. Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung

dan Keputusan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung, maka sebagai implementasinya dari kegiatan-kegiatan sub-sub

kegiatan yang akan nampak pada uraian selanjutnya di dalam akuntabilitas

kinerja.

20

BAB IVBAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARANVISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Renstra Kecamatan Cikancung meliputi visi, misi kemudian penetapan

tujuan dan strategi pencapaian melalui kebijakan dan program-program yang

telah ditetapkan pada setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Seluruh kegiatan tahunan tentunya harus mempunyai komitmen dalam upaya

mewujudkan visi dan misi kecamatan.

A. Visi

Dalam melaksanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan, Kecamatan Cikancung

memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Cikancung Yang Mandiri dan Berdaya

Saing. Melalui Pelayanan Prima, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”

B. Misi

Mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam misi, jadi misi yang

akan menjadi arahan dalam implementasi Kecamatan Cikancung adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

aparatur dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat,

2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan

publik,

3. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM

berdasarkan iman dan taqwa.

4. Menitikberatkan kepada Pembangunan Pedesaan Yang

Berwawasan Lingkungan.

5. Melestarikan Lingkungan Pedesaan Supaya Tetap Hijau

dan Produktif.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dalam pencapaian sasaran

diperlukan rencana strategi berupa:

a. Meningkatkan Kewibawaan Aparatur Pemerintah Kecamatan.

b. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Prima. Meningkatkan pembangunan

yang berfokus.

c. Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan Iman dan Taqwa.

d. Meningkatkan Pembangunan Pedesaan yang Berwawasan Lingkungan.

21

e. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Pedesaan Yang Tetap Hijau dan

Produktif.

2. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan

INDIKATOR SASARAN SATUAN

TARGET TAHUNAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Terlaksananya Kebutuhan Alat dan Bahan Pembersih.

Jenis 34 34 38 42 46 51

- Terlaksananya Kebutuhan Alat Tulis Kantor.

Jenis 50 50 55 60 65 70

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan.

Jenis 9 - 11 13 15 17

- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman rapat

Box 1.320 990 1.352 1.385 2.117 2.221

- Terselenggaranya pembayaran Sukwan

OB 24 24 24 24 24 24

- Tersedianya Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak

Unit 1 Mobil 6 Motor

1 Mobil 6 Motor

1 Mobil 6 Motor

1 Mobil 6 Motor

1 Mobil 6 Motor

1 Mobil 6 Motor

- Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

Stell 27 30 33 36 39 42

2. Terwujudnya Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat


TARGET TAHUNAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.

Jenis 12 12 14 16 18 20

- Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jenis 10 12 14 16 18 20

22

Kantor

- Terselenggaranya Penyediaan Meubelair

Jenis 2 3 4 5 6 8

- Terselenggaranya Pelaporan Realisasi Anggaran

Kegiatan

2 - 2 3 4 5

3. Pengimplementasian Peraturan Perundang-Undangan


TARGET TAHUNAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

Orang 30 34 40 44 48 52

4. Terkendalinya Dampak Pembangunan Pedesaan yang Berwawasan

Lingkungan


TARGET TAHUNAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.

Orang 30 34 40 44 48 52

- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Ekonomi.

Orang 30 34 40 44 48 52

- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Agama.

5. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Pedesaan yang Tetap Hijau dan Produktif


TARGET TAHUNAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Pendidikan

Orang 30 34 40 44 48 52

23

- Terselenggaranya Pendataan/ Optimalisasi Monografi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

1.1Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh

guna tercapaianya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan análisis lingkungan guna

menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun faktor-faktor yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Eksternal

1) Peluang

• Keberadaan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

• Pelibatan Masyarakat dalam proses perumusan kebijakan

publik.

• Kerjasama pembangunan antar daerah dengan Kabupaten

Bandung.

• Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan

infrastruktur dan lingkungan kabupaten.

• Penciptaan kebijakan yang kondusif.

• Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan

pengembangan Pertanian dan Sektor Informal lainnya.

• Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh

Pemerintah Kabupaten.

24

• Adanya sumber-sumber pendanaan lainnya (diluar ABD dan

APN) yang akan dimanfaatkan dalam mendorong

pembangunan.

2) Ancaman

• Sangsi Pidana kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

lainnya yang melakukan penyimpangan terhadap APBD.

• Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada

tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi)

• Wujud kerjasama antar daerah secara lebih kongkrit dan

nyata membutuhkan waktu yang relative lama.

• Tidak adanya investor masuk.

• Banyaknya kebijakan yang terkoreksi.

• Inkonsistrensi antara perencanaan dan pelaksanaan

penganggaran.

• Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

c. Lingkungan Internal

1) Kekuatan

• Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang

perencanaan dan pengendalian pembangunan

• SDM secara kuantitatif sangat memadai.

• Tersedianya sarana prasarana kantor dalam mendukung

tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.

• Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung

• Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk

perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data

statistik pembangunan.

• Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas

diluar tupoksi utama organisasi.

2) Kelemahan

• Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah,

kurang inovatif dan kurang kreatif.

• Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban

mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.

25

• Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor

dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.

• Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang

terkelola secara optimal.

• Beberapat bentuk produk yang dihasilkan relativ kurang

begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relatif

kurang optimal)

• Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami

keterlambatan.

• Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.

1.2Penetapan Strategi

Berdasarkan hasil análisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategi yang

dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan

melalui pencapaian beberapan sasaran yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan

pengembangan produk.

♦ Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk

mengandalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan

vahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan

pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan

melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan

menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kabupaten dalam

turut memikirkan kemajuan Kabupaten Bandung.

♦ Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud

untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada atau

mengembangkan produk perencanaan yang baru, baik yang

akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang

diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi

Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri. Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk masyarakat

dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki

26

untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten

Bandung.

b. Strategi Integrasi Kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk

mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan

sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya

berbagai ekses negative sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan

suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi Penguatan Ke Dalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk

meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan,

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan

menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam

mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki

manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi

organisasi.

2. KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan

ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Eksternal

a. Perencanaan

Menyiapan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan

responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan

antara kepentingan local dan kepentingan yang lebih luas.

b. Pengendalian

27

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi

pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola

koordinasi yang intensif.

2. Kebijakan Internal

a. Kompetensi

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan,

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan

melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki

kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Cikancung.

b. Pengelolaan Keuangan

Memeperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan

pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap

ketentuan aturan yang berlaku.

c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas

maupun kuantitas.

f. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)

Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di

kecamatan dan external dengan SKPD se-Kabupaten Bandung.

BAB VIPENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja menurut tugas pokok yaitu melaksanakan

Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagaimana urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan, yang berfungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan

pemberdyaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan

penegakan peraturanperundang-undangan;

28

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau keluarahan; dan

7. Melaksanakan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum

dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;

INDIKATOR KINERJA

NO

U R A I A N ALASAN DASAR HUKUM

1. Sasaran I- Terlaksananya Kebutuhan

Alat dan Bahan Pembersih- Terlaksananya Kebutuhan

Alat Tulis Kantor- Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik dan Penerangan

- Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

- Terselenggaranya Pembayaran Sukwan

- Tersedianya Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak.

- Terselenggaranya Pengedaan Pakaian Hari-hari Tertentu.

Sebagai penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sehingga Kewibawaan Aparatur Kecamatan Meningkat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Sasaran II- Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan.

- Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Terselenggaranya Penyediaan Meubelair.

- Terselenggaranya Pelaporan Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat (Pelayanan Prima)


3. Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Desa-desa setiap tahun

Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan agar lebih Terarah, Tepat Sasaran, Tepat Waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah dan mendorong pelaksanaan Pembangunan yang lebih partisipatif dan

- UU No. 25 Tahun 2004

- PP No. 8 Tahun 2008

29

berkeadilan

NO

U R A I A N ALASAN DASAR HUKUM

4. Terselenggaranya Koordinasi baik dengan tingkat kabupaten, dengan unsur MUSPIKA dengan Kepala UPT/UPTD maupun desa.

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Keputusan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2008

5. Terselenggaranya fasiltas baik dengan tingkat kabupaten, dengan unsur MUSPIKA, dengan Kepala UPT/UPTD maupun dengan desa

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Keputusan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2008

6. Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kesehatan

Untuk Peningkatan IPM Pelaksanaan Pengendalian KDH

7. Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Pendidikan


8. Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Ekonomi


9. Terselenggaranya Sosialisasi/ Bintek Lingkungan Hidup

Mengendalikan Pembangunan agar tidak merusak lingkungan dan menjaga agar lingkungan pedesaan di Kecamatan Cikancung lestari, tetap hijau dan produktif

Pelaksanaan Pengendalian KDH

10.

Terlaksananya pemeliharaan ringan jalan kabupaten di Kecamatan Cikancung di bawah 1 KM

Menjaga agar jalan tetap layak digunakan.


11.

Terlaksananya pemeliharaan ringan dan normalisasi Drainase/ TPT di Wilayah Kecamatan Cikancung

Drainase/TPT di Kecamatan Cikancung terpelihara


12.

Terlaksananya Perawatan Tiang dan Lampu PJU Max 10 titik.

Lampu PJU Tetap nyala Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

13.

Terlaksananya Pembangunan Tugu Batas Kecamatan

Agar jelas batas Kecamatan Cikancung dengan kecamatan lain


14.

Terealisasinya Target Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK setiap tahun

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

Keputusan Bupati No. 8 Tahun 2004

15.

Terealisasinya Target Retribusi Sewa Alat Berat (Stoom Walls) setiap tahun



16.

Terealisasinya Target Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal 250 m² kebawah untuk jenis Usaha 150 m² kebawah setiap tahun.



30

17.

Terealisasinya Retribusi Ijin Gangguan (HO) 200 m² kebawah setiap tahun.



BAB VIIP E N U T U P

Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasin sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaanya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Untukitu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Cikancung 2010-2015 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Cikancung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

2. Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Cikancung, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Sosial dan Budaya, Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum) dan Kasubag (Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) yang ada dilingkungan Kecamatan Cikancung.

3. Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung (Renja Kecamatan Cikancung) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renja Kecamatan Cikancung harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikancung (RKA-Kecamatan Cikancung).

5. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Cikancung dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.

6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 yang tercermin dari Renja-SKPD Kecamatan Cikancung, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

CAMAT CIKANCUNG,

31

MAKSUM, S.SosPembina

NIP. 19640722 198403 1 002

32

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN … 2010-2015 Finish.pdf · PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIKANCUNG Jalan Raya Cinangka – Ciluluk No. 06 Cikancung Bandung 40396

Documents