PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH …bandaaceh.bpk.go.id/.../Qanun-Nomor-8...Power-Plan.pdfmasyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMURPROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMURNOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ENERGIPERSEROAN TERBATAS ACEH TIMUR POWER PLANT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahamanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan AcehMerdeka (Memorandum of Understanding Between TheGovernment of Republic of Indonesia And The Free AcehMovement Helsinki 15 Agustus 2005), PemerintahRepublik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdekamenegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikankonflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutandan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekaduntuk menciptakan kondisi sehingga PemerintahanRakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu prosesyang demokratis dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia;

b. bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi energiterbarukan berupa gas dan energi, tidak terbarukanberupa tenaga air yang besar, baik yang telah diproduksimaupun yang telah disurvey dan dieksplorasi;

c. bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerahdalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahsendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah danmemaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhanmasyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha MilikDaerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yangmempunyai fungsi profit oriented dan public service;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,disebutkan bahwa Pendirian BUMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;

-2-

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentangPendirian Badan Usaha Milik Daerah Bidang SumberDaya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-KabupatenDalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh danPerubahan Peraturan Pembentukan Propinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah IstimewaAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4152);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentangPemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentangBadan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4216);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5047);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentangPemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur DariWilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi RayeukKabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4695);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentangInvestasi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4812);

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPembentukan Qanun (Lembaran Daerah AcehTahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran DaerahAceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

danBUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENDIRIANBADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG SUMBER DAYAENERGI PERSEROAN TERBATAS ACEH TIMUR POWERPLANT.

-4-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraPemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atasBupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya

disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Timur.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnyadisingkat SKPK adalah Satuan Kerja PerangkatKabupaten Aceh Timur.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yangselanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkatBUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki daerah.

8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroanadalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukankegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan Terbatas Aceh Timur Energi yang selanjutnyadisebut PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yangusahanya bergerak dibidang pengendalian danpengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dantidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilirserta kegiatan jasa penunjang lainnya.

10. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMDPT. Aceh Timur Power Plant yang memberi hak atasdeviden dan lain-lain.

11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yangmenyertakan sahamnya dalam BUMD PT. Aceh TimurPower Plant.

12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi dan Komisaris dalam BUMD PT. Aceh TimurPower Plant.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnyadisingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamBUMD PT. Aceh Timur Power Plant yaitu organ BUMDPerseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalamPerseroan dan memegang segala wewenang yang tidakdiserahkan kepada Direksi atau Komisaris dandigunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yangdalam anggaran dasar nantinya disingkat RUPS LuarBiasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

-5-

14. Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingandan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalammaupun di luar Pengadilan.

15. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalammenjalankan BUMD.

16. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagiankekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dariAPBK yang dipisahkan untuk digunakan dalampenyertaan modal usaha pada BUMD.

17. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usahadan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasiPemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat,Pemerintah Kabupaten Lainnya, Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMDLainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional,dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada HukumIndonesia.

18. Pegawai BUMD adalah pegawai yang bekerja pada BUMDPT. Aceh Timur Power Plant.

19. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yangberawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal31 Desember.

BAB IIPENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD,

TUJUAN, BIDANG, JENIS USAHA DAN MITRA KERJA

Bagian KesatuPendirian

Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan Badan Usaha Milik DaerahBidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh TimurPower Plant.

Bagian KeduaTempat dan Kedudukan

Pasal 3

(1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, berkantor pusat di ibu kotaKabupaten.

(2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. AcehTimur Power Plant dapat mendirikan anak perusahaandan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luarnegeri.

-6-

Bagian KetigaMaksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalahuntuk membantu mempercepat proses pembangunandaerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalahuntuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnyakegiatan perekonomian daerah yang berdampak luaskepada masyarakat di Kabupaten, yang pada gilirannyaakan memberikan konstribusi yang maksimal terhadappendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat diKabupaten, yang sesuai dengan prinsip perekonomiannasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun1945.

Bagian KeempatBidang dan Jenis Usaha

Pasal 6

BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yangusahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaanpotensi sumber daya energi terbarukan dan tidakterbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir sertakegiatan jasa penunjang lainnya.

Pasal 7

Jenis usaha BUMD PT. Aceh Timur Power Plant mencakup:a. pengadaan dan pengelolaan energi terbarukan dan tidak

terbarukan;b. pengadaan barang dan suplay energi terbarukan dan

tidak terbarukan;c. pelayanan jasa konsultasi energi terbarukan dan tidak

terbarukan; dan/ataud. usaha-usaha yang terkait dengan bidang energi

terbarukan dan tidak terbarukan.

Bagian KelimaMitra Kerja

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. Aceh Timur PowerPlant dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja, sepertiPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan UsahaMilik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Gampong(BUMG), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atauUsaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia

-7-

dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomiannasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun1945.

BAB IIIMODAL DAN SAHAM

Bagian KesatuModal

Pasal 9

(1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant merupakan perseroanterbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan palingsedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh sahamdimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Modal BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkandengan komposisi sebagai berikut:a. modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah);b. modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima

perseratus) dari modal dasar; danc. modal disetor sebesar 50% (lima puluh perseratus)

dari modal ditempatkan.(2) Modal dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dapat diubah dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundangan-undangan setelah mendapatpersetujuan para Pemegang Saham.

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian KeduaSaham

Pasal 10

(1) Semua saham yang akan dikeluarkan oleh BUMDPT. Aceh Timur Power Plant adalah saham atas namayang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, perorangandan badan publik lainnya.

(2) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tundukpada anggaran dasar dan pada semua keputusan yangdiambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkanperaturan perundang-undangan.

BAB IVPEMEGANG SAHAM

Pasal 11

(1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant mengadakan danmenyimpan daftar Pemegang Saham dan daftar khususdi tempat kedudukan BUMD.

(2) Dalam daftar Pemegang Saham tercatat:a. nama dan alamat para Pemegang Saham;

-8-

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat sahamatau surat kolektif saham yang dimiliki oleh paraPemegang Saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang

mempunyai hak gadai atas saham dan tanggalperolehan hak gadai tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lainselain uang; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.(3) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap

perpindahan domisili dengan surat kepada DireksiBUMD PT. Aceh Timur Power Plant.

(4) Para Pemegang Saham dalam BUMD PT. Aceh TimurPower Plant adalah Pemerintah Kabupaten, perorangandan publik lainnya.

BAB VPENGURUS BUMD

Pasal 12

Pengurus BUMD PT. Aceh Timur Power Plant terdiri atasDireksi dan Dewan Komisaris.

Bagian KesatuDireksi

Pasal 13

(1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant diurus dan dipimpinoleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorangdiantaranya diangkat sebagai Direktur Utama,selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorangDirektur.

(2) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowonganjabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untukmengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan dan ketentuan anggarandasar.

(3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, makaDireksi terdiri dari sisa anggota Direksi, salah seorangdiangkat sebagai pengganti.

(4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinyabelum ada atau belum memangku jabatannya, makasalah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh DewanKomisaris dengan mempertimbangkan usul DirekturUtama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksiyang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenangyang sama.

-9-

(5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usultersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atausecara bersama-sama dari anggota Direksi yang masihmemangku jabatan.

(6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, makapenunjukan sepenuhnya dilakukan oleh DewanKomisaris, untuk menjalankan pekerjaan DirekturUtama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.

(7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggotaDireksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurusoleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RapatDewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktuselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadilowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisilowongan itu.

(8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.(9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau

jabatan eksekutif lainnya.(10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD

PT. Aceh Timur Power Plant.

Pasal 14

(1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagaiDireksi:a. warga negara Indonesia;b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

mempunyai akhlak serta moral yang baik;c. sehat jasmani dan rohani;d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah

Republik Indonesia;f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianatinegara dan/atau tindakan tercela lainnya;

g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusanpengadilan;

h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota

Direksi atau anggota Dewan Komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroandinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan negara dan/atau yangberkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelumpengangkatan; dan

k. telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper-test) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagaiDireksi:a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang

independen terhadap Pemegang Saham pengendali;b. anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman

5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabateksekutif perseroan;

-10-

c. anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabateksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;

d. anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri ataubersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25%(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor padasuatu perusahaan lain;

e. antara sesama anggota Direksi dan antara anggotaDireksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak bolehada hubungan keluarga sampai dengan derajatketiga, baik menurut garis lurus maupun gariskesamping atau hubungan semenda (menantu danipar); dan

f. persyaratan khusus lainnya akan dituangkan dalamkeputusan RUPS.

Pasal 15

(1) Untuk pertama kalinya, Direksi BUMD PT. Aceh TimurPower Plant ditunjuk oleh Bupati dan untuk masajabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh PemegangSaham.

(2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembaliuntuk masa jabatan selanjutnya.

(3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikanpertimbangan prestasi yang baik, yang dibuktikandengan kesehatan kinerja BUMD sesuai peraturanperundang-undangan.

(4) Tata cara, persyaratan, pengangkatan danpemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenangDireksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. AcehTimur Power Plant dan dituangkan dalam sebuahkeputusan RUPS.

Pasal 16

(1) Direksi menjalankan tugasnya untuk kepentingan BUMDPT. Aceh Timur Power Plant serta sesuai dengan maksuddan tujuan BUMD.

(2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktudapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidakmenunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikanBUMD dan/atau melalaikan tugasnya.

Bagian KeduaTugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

(1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakantugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT.Aceh Timur Power Plant dalam mencapai maksud dantujuan.

-11-

(2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugasnya denganberdasarkan pada anggaran dasar BUMD dan peraturanperundang-undangan.

(3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawaiberdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerjaBUMD dengan persetujuan Komisaris.

(6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksidiatur dalam Keputusan Komisaris sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan dapatmelakukan hal-hal sebagai berikut:a. mengeluarkan surat-surat obligasi;b. membeli, menjual atau dengan cara lain

mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;

c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjaminkewajiban pihak ketiga;

d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjangtidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

e. mendirikan unit usaha baru.(8) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan di luar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak laindengan BUMD, serta menjalankan segala tindakanmengenai pengurusan maupun pemilikan.

(9) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaanmewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8),kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMDbaik sendiri maupun bersama-sama kepada orang ataubadan lain.

(10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harusdilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris dansurat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani olehDewan Komisaris.

(11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hakatau menjadikan jaminan hutang seluruh maupunsebagian harta kekayaan BUMD dalam 1 (satu) tahunbuku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yangberdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainharus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri olehatau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki palingsedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah dan disetujui olehpaling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruhsuara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

(12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikansebagai jaminan hutang atau melepaskan hak ataskekayaan BUMD wajib diumumkan dalam lebih dari 1(satu) media cetak dan elektronik berbahasa Indonesia

-12-

baik media lokal maupun nasional paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukumtersebut dilakukan.

(13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili BUMD. Dalam halDirektur Utama tidak hadir atau berhalangan karenasebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksilainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atasDireksi serta mewakili BUMD.

(14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhakmengangkat seorang atau lebih sebagai wakil ataukuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaanyang diatur dalam surat kuasa.

(15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan pribadi seoranganggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggotaDireksi lainnya. Dalam hal BUMD mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentinganseluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMDdiwakili Komisaris.

Bagian KetigaRapat Direksi

Pasal 18

(1) Rapat Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapatdiadakan setiap waktu apabila dipandang perlu olehseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaantertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atauatas permintaan tertulis 1 (satu) orang Pemegang Sahamatau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah.

(2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksiyang berhak mewakili Direksi menurut ketentuananggaran dasar BUMD.

(3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surattercatat atau dengan surat yang disampaikan kepadasetiap anggota Direksi secara langsung, denganmendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum rapat diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat.

(5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atautempat kegiatan usaha BUMD.

(6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam halDirektur Utama tidak dapat hadir atau berhalangankarena sebab-sebab lain, maka rapat akan dipimpin olehseorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.

(7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapatDireksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkansurat kuasa.

-13-

(8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sekurang-kurangnya 1/2(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir ataumewakili dalam rapat.

(9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusanberdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil dengan pemungutan suaraberdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalamrapat.

(10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuberimbang, maka pimpinan rapat Direksi yangmenentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD.Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukandengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan.Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapatdilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapatmenentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.

(11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiapanggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dansuara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secarasah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan.

(12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semuaanggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenaiusul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telahmemberikan persetujuan mereka atas usul yangdiajukan tersebut sebagaimana dibuktikan denganpersetujuan tertulis serta menandatangani persetujuantersebut.

(13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud padaayat (12), mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 19

(1) Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant berhentikarena:a. masa jabatannya berakhir;b. meninggal dunia;c. mengundurkan diri;d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi

persyaratan peraturan perundang-undangan;e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang

merugikan perusahaan;g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang

tercela atau bersikap yang bertentangan dengankepentingan daerah atau negara;

h. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapatmelaksanakan tugasnya sebagai Direksi; dan/atau

-14-

i. melakukan tindak pidana kejahatan yangmengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukumanoleh pengadilan yang bersifat tetap.

(2) Bupati berhak memberhentikan sementara Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf cdan huruf d atas usul Dewan Komisaris.

(3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar BUMDPT. Aceh Timur Power Plant.

Pasal 20

Penghasilan Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plantditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Sahamdengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatDewan Komisaris

Pasal 21

(1) Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorangKomisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat)orang Komisaris.

(2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyaikompetensi dan profesional dalam bidang yangmembutuhkan skill tertentu serta bersifat independensehingga dapat bekerja penuh waktu.

(3) Persyaratan umum anggota Komisaris:a. warga negara Indonesia;b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

mempunyai akhlak serta moral yang baik;c. sehat jasmani dan rohani;d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah

Republik Indonesia;f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi,

dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untukmenjalankan kebijaksanaan Bupati mengenaipembinaan dan pengawasan BUMD;

g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianatinegara dan/atau tindakan tercela lainnya;

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusanpengadilan;

i. mampu melaksanakan perbuatan hukum;j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota

Direksi atau anggota Dewan Komisaris yangdinyatakan bersalah sehingga menyebabkanperseroan dinyatakan pailit; dan

k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan negara dan/atau yang

-15-

berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelumpengangkatan.

(4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagi DewanKomisaris:a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak bolehada hubungan keluarga sampai dengan derajatketiga, baik menurut garis lurus maupun gariskesamping atau hubungan semenda (menantu danipar);

b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksudpada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagaiKomisaris, maka untuk melanjutkan jabatannyadiperlukan izin tertulis dari RUPS;

c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independenyaitu para pihak yang dilarang menurut peraturanperundang-undangan atau peraturan teknis yangditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan

d. persyaratan khusus lainnya yang rincian danpersyaratan dimaksud akan dituangkan dalamsebuah keputusan RUPS.

(5) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untukmasa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikanpertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikansewaktu-waktu.

(6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinciakan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

(7) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten pada BUMD,Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagaiDewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(8) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjanganyang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

(9) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisarislowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisetelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPSuntuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diridari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran dirinya.

(11) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:a. masa jabatan berakhir;b. mengundurkan diri;c. meninggal dunia;d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;e. melakukan tindakan atau bersikap yang

bertentangan kepentingan daerah atau negara; danf. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat

melaksanakan tugasnya secara wajar.

-16-

(12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11)huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Bupatidengan Keputusan Bupati atas usul RUPS.

(13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggotaKomisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

Bagian KelimaTugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 22

(1) Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plant melakukanpengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalammenjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepadaDireksi.

(2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMDberdasarkan ketentuan perundangan-undangan denganmelakukan kegiatan-kegiatan:a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan BUMD; dan/ataud. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan

pengembangan BUMD.(3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhakmemasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yangdipergunakan atau dikuasai BUMD dan berhakmemeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat buktilainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kasdan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakanyang telah dijalankan oleh Direksi.

(4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikanpenjelasan tentang segala hal yang ditanyakan olehKomisaris.

(5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuksementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabilaanggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengananggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Pemberhentian tugas sementara harusdiberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasanpemberhentian.

(6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,sesudah pembebasan tugas sementara itu, Komisarisdiwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapatdimana akan memutuskan status Direksi yangbersangkutan diberhentikan seterusnya ataudikembalikan pada kedudukan semula, sedang yangdibebastugaskan sementara itu diberi kesempatan untukhadir guna membela diri.

(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpinoleh Komisaris utama dan apabila tidak hadir, rapatdipimpin oleh salah seorang Komisaris dan apabila tidakseorang pun Komisaris yang hadir, maka dipimpin olehsalah seorang yang dipilih oleh mereka yang hadir.

-17-

(8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugassementara itu, maka pemberhentian sementara itumenjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akanmenjabat kembali jabatan semula.

(9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuksementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seoranganggota Direksi, maka untuk sementara Komisarisdiwajibkan mengurus BUMD. Dalam hal demikianKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaansementara kepada seorang atau lebih diantara merekaatas tanggungan mereka bersama.

(10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segalatugas dan wewenang yang diberikan bagi KomisarisUtama atau para Komisaris dalam Anggaran Dasarberlaku pula baginya.

Bagian KeenamRapat Komisaris

Pasal 23

(1) Rapat Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plantdapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perluoleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau ataspermintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atauatas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham ataulebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suarayang sah.

(2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisarisutama dan/atau anggota Komisaris lainnya.

(3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepadaanggota Komisaris secara langsung maupun dengansurat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yanglayak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapatdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat.

(5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMDatau tempat kegiatan usaha BUMD.

(6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris utama, dalamhal Komisaris utama tidak dapat hadir atau berhalangankarena sebab-sebab lain, maka rapat akan dipimpin olehseorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yanghadir.

(7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapatKomisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnyaberdasarkan surat kuasa.

(8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari 1/2 (satuper dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakilidalam rapat.

-18-

(9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusanberdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, makakeputusan diambil dengan pemungutan suara setujupaling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

(10) Apabila suara yang setuju berimbang, maka pimpinanrapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangankemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diriseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpatanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnyadapat dilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapatmenentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.

(11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhakmengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yangdiwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanyadianggap tidak ada dan tidak dihitung dalammenentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sahtanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuansemua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulismengenai usul yang bersangkutan dan semua anggotaKomisaris telah memberikan persetujuan mereka atasusul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikandengan persetujuan tertulis serta menandatanganipersetujuan tersebut.

BAB VIRUPS

Pasal 24

(1) RUPS dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah:a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarBUMD; dan

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaituRUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkankebutuhan.

(2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berarti keduanya, kecualidengan tegas dinyatakan lain.

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalamsetahun.

(4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapatdiadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah danmufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan Tahunan (Annual Report) yang telah disetujuiRUPS wajib disampaikan kepada Bupati dan SKPKterkait.

-19-

BAB VIITAHUN BUKU

Pasal 25

(1) Tahun buku BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalahtahun takwim.

(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelahbuku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporantahunan sesuai peraturan perundang-undangan yangditandatangani oleh semua anggota Direksi danKomisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

(3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan olehRUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepadaDireksi dan Dewan Komisaris (Aquit de Charge andToesteming).

BAB VIIIPENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan olehRUPS BUMD PT. Aceh Timur Power Plant, pembagiannyaditetapkan sebagai berikut:a. deviden untuk pemegang saham sebesar 40% (empat

puluh perseratus);b. dana pembangunan daerah sebesar 20% (dua puluh

perseratus);c. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus);d. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh perseratus);e. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima

perseratus); danf. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus).

BAB IXPERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN

PEMISAHAN

Pasal 27

(1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahanBUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjukpanitia untuk melakukan perubahan, pembubaran,penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dankewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaanperusahaan, dan sisa lebih menjadi milik PemegangSaham sesuai saham yang dimiliki.

(4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran,penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana

-20-

dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitiakepada Pemegang Saham.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan,pembubaran, penggabungan dan pemisahan diaturdalam Anggaran Dasar BUMD.

BAB XTANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

(1) Semua pegawai BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yangdibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berhargadan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yangdibebankan kepadanya langsung atau tidak langsungtelah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkanmengganti kerugian tersebut.

(2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan,pembayaran atau penyerahan uang atau surat-suratberharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atautempat penyimpanan yang khusus digunakan untukkeperluan itu, bertanggung jawab dalam pelaksanaannyakepada Direksi.

(3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempatkedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjukDireksi.

BAB XIANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI

PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 29

(1) Bupati berkewajiban menyiapkan anggaran dasar danadministrasi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sampaidengan BUMD dapat beroperasi.

(2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu)tahun setelah disahkannya Qanun ini.

BAB XIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), meliputi monitoring, evaluasi danpengendalian.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), dapat dilakukan oleh Akuntan Publik ataspermintaan Bupati.

-21-

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalamLembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idipada tanggal 16 Desember 2015 M

4 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIBDiundangkan di Idipada tanggal 16 Desember 2015 M

4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH,(7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUMSETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SHPembina (IV/a)

Nip. 19620324 199203 1 003