18 | Ekonomi Nasional KAMIS, 23 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA T ANDA-TANDA ke- siapan pelaksanaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari peme- rintah belum juga tampak. Padahal jika sesuai rencana, pembatasan ini akan dilakukan hanya dalam hitungan bulan. Untuk kawasan Jabodetabek mulai April 2011 dan Jawa-Bali pada Juli 2011. Ketidaksiapan itu paling ter- lihat di sisi pengawasan. Men- jelang akhir tahun, pemerintah terlihat masih kebingungan mencari sistem yang pas untuk mengawasi konsumsi BBM ber- subsidi pascapembatasan. Sejauh ini, pemerintah tam- paknya masih akan mengandal- kan metode manual yang jadul untuk sistem pengawasannya. Mereka akan memilah mana yang berhak memakai BBM bersubsidi atau tidak hanya dengan metode pandangan mata petugas. Sementara itu, penggunaan teknologi pengawasan mela- lui smart card ataupun radio frequency identification (RFID) mungkin baru terlaksana pada Oktober 2011. “Saya pribadi maunya pertengahan tahun depan alias Juli 2011, tetapi mengingat ba- nyaknya prosedur, mulai dari tender dan lain sebagainya, sepertinya baru Oktober akan terlaksana,” papar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Ke- menterian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo seusai menghadiri Sosialisasi Peng- aturan BBM Bersubsidi 2011 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Menurut Evita, sebetulnya ada beberapa opsi pengawasan di luar smart card dan RFID, yakni sistem barcode ataupun stiker. Kendati demikian, opsi- opsi tersebut baru akan dibica- rakan pada Januari 2011 nanti. Untuk sementara, pengawasan akan tetap dilakukan dengan pandangan mata. Saat ini, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tengah melakukan uji coba penggunaan smart card di Bangka-Belitung (Babel). Menurut anggota komite BPH Migas Adi Subagyo, uji coba implementasi smart card di Ba- bel dilakukan akhir Desember 2010 hingga 31 Maret 2011. Baik Evita maupun Adi mengemukakan, apabila dinilai sukses, bukan tidak mungkin penggunaan smart card akan direalisasikan untuk kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Tidak efektif Untuk sementara waktu, BPH Migas selaku penanggung jawab kelompok kerja (pokja) pengawasan pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan mem- bentuk satuan tugas untuk mengawasi penyelundupan BBM bersubsidi di luar perun- tukannya. Yaitu, pembelian BBM menggunakan jeriken dan drum tanpa dilengkapi surat rekomendasi. “Untuk menghindari pemak- saan pembeli untuk membeli BBM bersubsidi, kami akan melakukan penyaluran BBM bersubsidi dengan sistem ter- tutup, seperti menggunakan kartu kendali,” imbuh Adi. Sementara itu, menurut Di- rektur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhman- to, keruwetan implementasi pembatasan BBM bersubsidi yang diperlihatkan pemerintah justru membuat kebijakan ter- sebut semakin tidak efektif. “Menurut saya, pemerintah seperti memaksakan diri memi- lih kebijakan yang mempersulit dirinya sendiri,” ujarnya. Lebih lanjut, Pri Agung me- nilai secara keseluruhan kebi- jakan pembatasan BBM ber- subsidi ini masih belum siap untuk dijalankan. Pemerintah masih banyak memerlukan kesiapan infrastruktur yang tidak hanya perlu biaya, tetapi juga waktu. “Dengan belum siapnya mekanisme dan sarana peng- awasan, bisa dipastikan target penghematan tidak akan ter- capai juga karena kebocoran- kebocoran dan distorsi akan terjadi,” tukasnya. (E-2) [email protected] Dengan belum siapnya mekanisme pengawasan, bisa dipastikan target penghematan tidak akan tercapai. Amahl Sharif Azwar Pemerintah belum Siap Awasi Pembatasan BBM DI saat penyerapan anggaran pemerintah lambat, kinerja perbankan masih memperlihat- kan tren positif. Hingga pekan ketiga Desember, pertumbuhan kredit perbankan di 2010 men- capai 19,43% ( year to date / ytd) atau bertambah Rp277,95 triliun. Berdasarkan laporan ming- guan yang dirilis Bank Indo- nesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 22,76% atau meningkat Rp316,73 tri- liun. “Menjelang akhir tahun, penyaluran kredit perbankan terus menunjukkan pening- katan. Dalam sepekan terakhir kredit naik Rp7,22 triliun,” ungkap Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah melalui surat elektronik, kemarin. Peningkatan tersebut bersum- ber dari kenaikan kredit rupiah sebesar Rp4,04 triliun dan kre- dit valuta asing (valas) Rp3,18 triliun. Sementara kelompok penyalur kredit rupiah terbe- sar berada di kelompok bank swasta yang naik Rp2,28 triliun. Adapun peningkatan kredit va- las tersebar secara merata. Di sisi lain, peningkatan kre- dit tidak diikuti peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Pada minggu ketiga Desember 2010, DPK turun sebesar Rp1,94 triliun. Namun, secara kumu- latif DPK tumbuh 12,53% (ytd) atau 16,41% (yoy). Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat migrasi 427.782 de- bitur kredit usaha rakyat (KUR) ke jenis komersial. Total outstanding debitur itu mencapai Rp4,02 triliun per November 2010. Hal itu tidak lepas dari membaiknya kon- disi perekonomian dan perda- gangan di berbagai daerah In- donesia. “Tidak sedikit debitur KUR BRI yang kemudian layak mendapat kredit komersial,” ungkap Direktur Utama BRI Sofyan Basir, kemarin. Mengenai kinerja KUR BRI hingga November, menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, telah mencapai Rp8,29 triliun. Jumlah terse- but telah mencapai 96,3% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp8,6 triliun. Target BRI ini mencakup 54,79% dari target KUR nasional 2010 sebesar Rp15,6 triliun. (*/E-5) Kredit Bank 2010 Terus Bertumbuh MI/ROMMY PUJIANTO TIKET PESAWAT: Calon penumpang tengah membeli tiket pesawat di Ramantha Tours and Travel, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat melonjak hingga 300%. Kursi yang telah terjual mencapai 80% dari jumlah yang ada. Kebanyakan daerah tujuan yang dipesan adalah Medan, Denpasar, Yogyakarta, dan Manado. Tidak sedikit debitur KUR BRI yang kemudian layak mendapat kredit komersial.” Sofyan Basir Direktur Utama BRI MESKI moratorium (peng- hentian sementara) tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia belum dicabut pemerintah In- donesia hingga saat ini, kedua pihak tetap melanjutkan pe- nempatan TKI di Malaysia. Kemarin, Badan Nasional Penempatan dan Perlindung- an Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan perusahaan agensi Malaysia Inter Resources Consulting Global Search Sdn Bhd menandatangani memo- randum of understanding (MoU) untuk penempatan TKI sektor formal ke Malaysia. MoU yang menggunakan skema G to P (government to private) tersebut ditandatangani Direktur Kerja Sama Luar Ne- geri untuk Kawasan Asia Pasifik dan Amerika BNP2TKI Anjar Prihantoro dengan Direktur U- tama IRC Global Search (M) Sdn Bhd Michael Heah. Dalam MoU itu, penem- patan TKI sektor formal ke Malaysia disepakati untuk pekerjaan bidang manufaktur. TKI dikontrak untuk masa kerja dua tahun dengan gaji berkisar RM1.200-RM1.500 atau Rp4 juta-Rp5 juta per bulan. Upah itu tidak termasuk tunjangan bonus, pemondokan, transpor- tasi, dan upah lembur. Anjar menyatakan pada ta- hap awal BNP2TKI dan IRC Global Search akan menem- patkan sekitar 600 TKI pada perusahaan Fairchild Semi- conductor Sdn Bhd dan Osram Opto Semiconductor Sdn Bhd di Penang, Malaysia. “Kebutuhannya memang baru sekitar 600 TKI per tahun. Jadi, penempatan 600 TKI itu akan dilakukan mulai 2011.” Ia menambahkan, BNP2TKI selanjutnya akan bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan di berbagai daerah da- lam merekrut lulusannya untuk ditempatkan di dua perusahaan di Penang tersebut. Menurut Anjar, MoU itu me- rupakan peluang bagi calon TKI yang berorientasi pada pekerjaan sektor formal mengingat kebu- tuhan pasar kerja di Malaysia terbilang tinggi. (HA/E-2) KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa badan usaha 24 proyek ruas tol mangkrak lolos evaluasi yang dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Berdasarkan evaluasi itu, semuanya dinya- takan memiliki kemampuan ke- uangan dan permodalan untuk pengusahaan jalan tol. “Seluruh 24 ruas tol juga memiliki tingkat kelayakan yang memadai dengan du- kungan pemerintah melalui biaya pengadaan tanah dan sebagian konstruksi pada be- berapa ruas jalan tol,” ujar Ke- pala BPJT Ahmad Gani Gazali di Jakarta, kemarin. Menurutnya, kemampuan keuangan 24 badan usaha jalan tol (BUJT) itu didapatkan mela- lui dukungan pemegang saham mayoritas, restrukturisasi peme- gang saham, tambahan setoran ekuitas dari pemegang saham, dan dukungan induk pemegang saham. Untuk menindaklanjuti evaluasi itu, pemerintah akan mengubah berita acara dan amandemen PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol). Gani mengungkapkan, se- telah evaluasi dilakukan, ni- lai investasi untuk 24 proyek mengalami peningkatan. Jika sebelumnya nilai investasi ha- nya Rp77 triliun, pascaevaluasi membengkak menjadi Rp111,75 triliun. Peningkatan itu, menu- rutnya, disebabkan adanya kenaikan biaya konstruksi dan biaya pembebasan tanah. Proyek 24 ruas jalan tol ter- sebut terdiri dari sembilan ruas Tol Trans-Jawa, enam ruas Tol JORR 2, dan sembilan ruas Tol non-Trans-Jawa. Sementara itu, evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presi- den (Perpres) No 13/2010 dan Peraturan Menteri (Permen) PU No 6/ 2010. Evaluasi dilakukan terhadap kelayakan proyek dan kemam- puan keuangan BUJT. “Pada evaluasi kemampuan keuangan, BUJT harus me- nunjukkan setoran pemegang saham sebagaimana yang dibu- tuhkan dalam rencana usaha,” jelasnya. (CS/E-5)) TKI Diarahkan ke Sektor Formal Malaysia 24 Tol Mangkrak Lolos Evaluasi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
18 | Ekonomi Nasional KAMIS, 23 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA
TANDA-TANDA ke-siapan pelaksanaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi dari peme-rintah belum juga tampak. Padahal jika sesuai rencana, pembatasan ini akan dilakukan hanya dalam hitungan bulan. Untuk kawasan Jabodetabek mulai April 2011 dan Jawa-Bali pada Juli 2011.
Ketidaksiapan itu paling ter-lihat di sisi pengawasan. Men-jelang akhir tahun, pemerintah terlihat masih kebingungan mencari sistem yang pas untuk mengawasi konsumsi BBM ber-subsidi pascapembatasan.
Sejauh ini, pemerintah tam-paknya masih akan mengandal-kan metode manual yang jadul untuk sistem pengawasannya. Mereka akan memilah mana yang berhak memakai BBM bersubsidi atau tidak hanya dengan metode pandangan mata petugas.
Sementara itu, penggunaan teknologi pengawasan mela-lui smart card ataupun radio frequency identifi cation (RFID) mungkin baru terlaksana pada Oktober 2011.
“Saya pr ibadi maunya pertengahan tahun depan alias Juli 2011, tetapi mengingat ba-nyaknya prosedur, mulai dari tender dan lain sebagainya, sepertinya baru Oktober akan terlaksana,” papar Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Ke-menterian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo seusai menghadiri Sosialisasi Peng-aturan BBM Bersubsidi 2011 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.
Menurut Evita, sebetulnya ada beberapa opsi pengawasan di luar smart card dan RFID, yakni sistem barcode ataupun stiker. Kendati demikian, opsi-opsi tersebut baru akan dibica-rakan pada Januari 2011 nanti. Untuk sementara, pengawasan akan tetap dilakukan dengan pandangan mata.
Saat ini, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tengah melakukan uji coba penggunaan smart card di Bangka-Belitung (Babel). Menurut anggota komite BPH Migas Adi Subagyo, uji coba implementasi smart card di Ba-bel dilakukan akhir Desember 2010 hingga 31 Maret 2011.
Baik Evita maupun Adi
mengemukakan, apabila dinilai sukses, bukan tidak mungkin penggunaan smart card akan direalisasikan untuk kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Tidak efektifUntuk sementara waktu,
BPH Migas selaku penanggung jawab kelompok kerja (pokja) pengawasan pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan mem-bentuk satuan tugas untuk mengawasi penyelundupan BBM bersubsidi di luar perun-tukannya. Yaitu, pembelian BBM menggunakan jeriken dan drum tanpa dilengkapi surat rekomendasi.
“Untuk menghindari pemak-saan pembeli untuk membeli BBM bersubsidi, kami akan melakukan penyaluran BBM bersubsidi dengan sistem ter-tutup, seperti menggunakan kartu kendali,” imbuh Adi.
Sementara itu, menurut Di-rektur Eksekutif ReforMiner
Institute Pri Agung Rakhman-to, keruwetan implementasi pembatasan BBM bersubsidi yang diperlihatkan pemerintah justru membuat kebijakan ter-sebut semakin tidak efektif.
“Menurut saya, pemerintah seperti memaksakan diri memi-lih kebijakan yang mempersulit dirinya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pri Agung me-nilai secara keseluruhan kebi-jakan pembatasan BBM ber-subsidi ini masih belum siap untuk dijalankan. Pemerintah masih banyak memerlukan kesiapan infrastruktur yang tidak hanya perlu biaya, tetapi juga waktu.
“Dengan belum siapnya mekanisme dan sarana peng-awasan, bisa dipastikan target penghematan tidak akan ter-capai juga karena kebocoran-kebocoran dan distorsi akan terjadi,” tukasnya. (E-2)
Dengan belum siapnya mekanisme pengawasan, bisa dipastikan target penghematan tidak akan tercapai.
Amahl Sharif Azwar
Pemerintah belum Siap Awasi Pembatasan BBM
DI saat penyerapan anggaran pemerintah lambat, kinerja perbankan masih memperlihat-kan tren positif. Hingga pekan ketiga Desember, pertumbuhan kredit perbankan di 2010 men-capai 19,43% (year to date/ytd) atau bertambah Rp277,95 triliun.
Berdasarkan laporan ming-guan yang dirilis Bank Indo-nesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 22,76% atau meningkat Rp316,73 tri-liun. “Menjelang akhir tahun, penyaluran kredit perbankan terus menunjukkan pening-katan. Dalam sepekan terakhir kredit naik Rp7,22 triliun,” ungkap Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah melalui surat elektronik, kemarin.
Peningkatan tersebut bersum-ber dari kenaikan kredit rupiah sebesar Rp4,04 triliun dan kre-dit valuta asing (valas) Rp3,18 triliun. Sementara kelompok penyalur kredit rupiah terbe-sar berada di kelompok bank swasta yang naik Rp2,28 triliun. Adapun peningkatan kredit va-las tersebar secara merata.
Di sisi lain, peningkatan kre-dit tidak diikuti peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Pada minggu ketiga Desember 2010, DPK turun sebesar Rp1,94 triliun. Namun, secara kumu-latif DPK tumbuh 12,53% (ytd) atau 16,41% (yoy).
Sementara itu, PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat migrasi 427.782 de-bitur kredit usaha rakyat (KUR) ke jenis komersial.
Total outstanding debitur itu mencapai Rp4,02 triliun per November 2010. Hal itu tidak lepas dari membaiknya kon-disi perekonomian dan perda-gangan di berbagai daerah In-donesia. “Tidak sedikit debitur KUR BRI yang kemudian layak mendapat kredit komersial,” ungkap Direktur Utama BRI Sofyan Basir, kemarin.
Mengenai kinerja KUR BRI hingga November, menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, telah mencapai Rp8,29 triliun. Jumlah terse-but telah mencapai 96,3% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp8,6 triliun. Target BRI ini mencakup 54,79% dari target KUR nasional 2010 sebesar Rp15,6 triliun. (*/E-5)
Kredit Bank 2010 Terus Bertumbuh
MI/ROMMY PUJIANTO
TIKET PESAWAT: Calon penumpang tengah membeli tiket pesawat di Ramantha Tours and Travel, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat melonjak hingga 300%. Kursi yang telah terjual mencapai 80% dari jumlah yang ada. Kebanyakan daerah tujuan yang dipesan adalah Medan, Denpasar, Yogyakarta, dan Manado.
Tidak sedikit debitur KUR BRI yang kemudian layak mendapat kredit komersial.”
Sofyan BasirDirektur Utama BRI
MESKI moratorium (peng-hentian sementara) tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia belum dicabut pemerintah In-donesia hingga saat ini, kedua pihak tetap melanjutkan pe-nempatan TKI di Malaysia.
Kemarin, Badan Nasional Penempatan dan Perlindung-an Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan perusahaan agensi Malaysia Inter Resources Consulting Global Search Sdn Bhd menandatangani memo-randum of understanding (MoU) untuk penempatan TKI sektor formal ke Malaysia.
MoU yang menggunakan skema G to P (government to private) tersebut ditandata ng a ni Direktur Kerja Sama Luar Ne-geri untuk Kawasan Asia Pasifi k dan Amerika BNP2TKI Anjar Prihantoro dengan Direktur U-tama IRC Global Search (M) Sdn Bhd Michael Heah.
Dalam MoU itu, penem-patan TKI sektor formal ke Malaysia disepakati untuk pekerjaan bidang manufaktur. TKI dikontrak untuk masa kerja
dua tahun dengan gaji berkisar RM1.200-RM1.500 atau Rp4 juta-Rp5 juta per bulan. Upah itu tidak termasuk tunjangan bonus, pemondokan, transpor-tasi, dan upah lembur.
Anjar menyatakan pada ta-hap awal BNP2TKI dan IRC Global Search akan menem-patkan sekitar 600 TKI pada perusahaan Fairchild Semi-conductor Sdn Bhd dan Osram Opto Semiconductor Sdn Bhd di Penang, Malaysia.
“Kebutuhannya memang baru sekitar 600 TKI per tahun. Jadi, penempatan 600 TKI itu akan dilakukan mulai 2011.”
Ia menambahkan, BNP2TKI selanjutnya akan bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan di berbagai daerah da-lam merekrut lulusannya untuk ditempatkan di dua perusahaan di Penang tersebut.
Menurut Anjar, MoU itu me-rupakan peluang bagi calon TKI yang berorientasi pada pekerjaan sektor formal mengingat kebu-tuhan pasar kerja di Malaysia terbilang tinggi. (HA/E-2)
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa badan usaha 24 proyek ruas tol mangkrak lolos evaluasi yang dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Berdasarkan evaluasi itu, semuanya dinya-takan memiliki kemampuan ke-uangan dan permodalan untuk pengusahaan jalan tol.
“Seluruh 24 ruas tol juga memiliki tingkat kelayakan yang memadai dengan du-kungan pemerintah melalui biaya pengadaan tanah dan sebagian konstruksi pada be-berapa ruas jalan tol,” ujar Ke-pala BPJT Ahmad Gani Gazali di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kemampuan keuangan 24 badan usaha jalan tol (BUJT) itu didapatkan mela-lui dukungan pemegang saham mayoritas, restrukturisasi peme-gang saham, tambahan setoran ekuitas dari pemegang saham, dan dukungan induk pemegang saham. Untuk menindaklanjuti evaluasi itu, pemerintah akan mengubah berita acara dan amandemen PPJT (Perjanjian
Pengusahaan Jalan Tol).Gani mengungkapkan, se-
telah evaluasi dilakukan, ni-lai investasi untuk 24 proyek mengalami peningkatan. Jika sebelumnya nilai investasi ha-nya Rp77 triliun, pascaevaluasi membengkak menjadi Rp111,75 triliun. Peningkatan itu, menu-rutnya, disebabkan adanya kenaikan biaya konstruksi dan biaya pembebasan tanah.
Proyek 24 ruas jalan tol ter-sebut terdiri dari sembilan ruas Tol Trans-Jawa, enam ruas Tol JORR 2, dan sembilan ruas Tol non-Trans-Jawa. Sementara itu, evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presi-den (Perpres) No 13/2010 dan Peraturan Menteri (Permen) PU No 6/ 2010.
Evaluasi dilakukan terhadap kelayakan proyek dan kemam-puan keuangan BUJT.
“Pada evaluasi kemampuan keuangan, BUJT harus me-nunjukkan setoran pemegang saham sebagaimana yang dibu-tuhkan dalam rencana usaha,” jelasnya. (CS/E-5))
TKI Diarahkan ke Sektor Formal Malaysia
24 Tol Mangkrak Lolos Evaluasi
Related Documents
