Top Banner
cmyk NO.21/TH.X/24-30 SEPTEMBER 2012 Rp 5.000,- ( Luar Aceh Rp 5.500,-) facebook.com/modusacehdotcom twitter.com/modusacehdotcom
24

Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

Oct 21, 2015

Download

Documents

Khairul Ifrad

MAGAZINES
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

cmyk

NO.21/TH.X/24-30 SEPTEMBER 2012 Rp 5.000,- ( Luar Aceh Rp 5.500,-)

facebook.com/modusacehdotcom twitter.com/modusacehdotcom

Page 2: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012

Penanggungjawab/Pimpinan Redaksi:Muhammad SalehDirektur Usaha:

AgusniarSekretaris Redaksi:

Rizki AdharKordinator Liputan

Juli SaidiPemasaran/Sirkulasi

FirdausHasrul RizalM. Fauzan

Desain GrafisRasnady Nasri

Sekretariat/ADM:Dewi Fitriana

PJ Kepala BagianKeuanganAgusniar

IklanBoy Hakki

Wartawan Banda Aceh:Muhammad Saleh

Fitri JulianaJuli Saidi

Rizki AdharMasrizal

Ade Irwansah

Bireuen:Suryadi, Ikhwati

Hamdani

KorespondenSabang

Aceh UtaraLhokseumawe

TakengonAceh SelatanAceh Besar

Aceh TenggaraGayo Lues

Kuala SimpangPidie

LangsaBener Meriah

Simeulue

Alamat: RedaksiJl. T. Panglima Nyak Makam No 4(Samping Gedung BPK RI Aceh)

Banda Aceh.Telp (0651) 635322

Fax. (0651) 635316,Email:[email protected]

Web: www.modusaceh.com.

(Redaksi menerima sumbangantulisan yang sesuai dengan misi

tabloid ini. Tulisan diketik duaspasi, maksimal lima

halaman kuarto.Redaksi berhak merubah isitulisan tanpa menghilangkan

makna, arti dan substansi daritulisan tersebut. Setiap tulisan

yang dikirim, harusdisertai photo diri )

MODUS ACEHTabloid Berita Mingguan

Bijak Tanpa Memihak

Dalam menjalankan tugasjurnalistik, wartawan MODUSACEH dibekali dengan Kartu

Pers. Tidak dibenarkanmenerima atau meminta

apapun dalam bentuk apapundan dari siapapun.

Redaksi2

SUARA ANDA

adan Pemeriksa Keuan-gan Republik Indonesia(BPK RI) akan melakukanpemeriksaan kinerja ataspenetapan formasi dan

pengadaan pegawai negeri sipil(PNS) Tahun 2009 dan 2010.Pemeriksaan ini dilakukan ber-dasarkan Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang BPK. Penjelasan men-genai rencana pemeriksaantersebut disampaikan AnggotaBPK RI, Dr. Agung Firman Sam-purna, S.E., M.Si dalam konferensipers di Kantor Pusat BPK RI,Rabu (12/9).

Pemeriksaan ini untuk menilaiefektivitas pelaksanaan kegiatanpenetapan formasi dan pengadaanPNS, meliputi perencanaan,pelaksanaan, monitoring danevaluasi penetapan formasi danpengadaan PNS. Pemeriksaanakan dilakukan pada KementerianPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, BadanKepegawaian Negara, Kementeri-an Keuangan, Kementerian DalamNegeri, serta mengambil sampelpada 5 (lima) instansi pusat dan33 instansi daerah.

Pemeriksaan ini merupakanlanjutan dari pilot project pemerik-saan kinerja atas penetapanformasi dan pengadaan PNS yangtelah dilakukan BPK RI padaTahun 2011 di Kementerian Pen-dayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, BadanKepegawaian Negara sertasampel pada 4 (empat) instansiyaitu Kementerian Kebudayaandan Pariwisata (sekarang Kemen-terian Pariwisata dan Ekonomi

Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi danPengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010

Kreatif), Pemerintah Provinsi JawaTimur, Pemerintah KabupatenKutai Kertanegara, dan Pemerin-tah Kota Bekasi. Dari hasil pemer-iksaan kinerja yang telah dilaku-kan, BPK mengindikasikan per-masalahan atas proses penetapanformasi dan pengadaan PNS.

Permasalahan terkait peneta-pan formasi, antara lain: (1)Pengendalian intern atas pengelo-laan data kepegawaian tidaksesuai ketentuan; (2) Databasepegawai menurut sistem kepe-gawaian instansi berbeda dengandatabase pegawai menurutSistem Aplikasi Pelayanan Kepe-gawaian (SAPK) yang dikelolaBadan Kepegawaian Negara; (3)Belum ada SOP dan sosialisasiuntuk kegiatan pengusulan forma-si PNS di instansi pengusul; dan(4) Usulan tambahan formasi dariinstansi (Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota) belum berdasar-kan analisis kebutuhan (analisisbeban kerja dan analisis jabatan).

Permasalahan terkait pengada-an PNS, antara lain: (1) Panitiapengadaan CPNS tidak didukungdengan uraian tugas yang jelas;(2) Seleksi administrasi peneri-maan CPNS tidak cermat; (3)Pengolahan lembar jawabankomputer (LJK) tidak sesuaiketentuan; (4) Latar belakangpendidikan dan penempatanpelamar yang lulus tidak samadengan formasi yang ditetapkan;(5) Pengajuan usulan penetapanNIP tidak sesuai ketentuan; (6)Dokumen pengadaan tidak dikelo-la sesuai ketentuan; (7) Prosesverifikasi dan validasi dokumenpersyaratan administrasi tenaga

honorer tidak sesuai denganketentuan; (8) Proses pengangka-tan tenaga honorer dan sekdestidak didokumentasikan denganbaik; dan (9) Penempatan sekdesoleh pemerintah kabupaten/kotatidak sesuai dengan formasi yangtelah ditetapkan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi.

Seperti diketahui, pemerintahtelah mengambil kebijakan mora-torium penerimaan PNS padatahun 2011 dan 2012 dikarenakanjumlah PNS yang cukup besarmembawa konsekuensi padamembengkaknya jumlah belanjapegawai yang harus ditanggungoleh pemerintah. Jumlah seluruhPNS pada tahun 2006 adalahsebanyak 3.725.229 pegawai danpada tahun 2009 jumlah tersebutmeningkat menjadi 4.524.205pegawai atau mengalami kenaikansebesar 21% selama periode2006-2009. Jumlah belanja pe-gawai yang dibayar pemerintahpusat pada tahun 2006 adalahsebesar Rp73,25 T. Namun padatahun 2009, jumlah belanja pe-gawai tersebut telah meningkatmenjadi sebesar Rp127,67 T ataunaik sebesar 74% selama periode2006-2009. Untuk pemerintahdaerah, jumlah belanja pegawaitahun 2006 yang dibayar olehseluruh pemerintah daerah adalahsebesar Rp102,33 T namun padatahun 2009 jumlah belanja pe-gawai yang dibayar adalah sebe-sar Rp 180,99 T atau naik sebesar77% selama periode 2006-2009.***

BIRO HUMAS DAN LUARNEGERI BPK RI

B

Page 3: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 3Bireuen

Empat puluh hariEmpat puluh hariEmpat puluh hariEmpat puluh hariEmpat puluh harimenjabat Bupati Bi-menjabat Bupati Bi-menjabat Bupati Bi-menjabat Bupati Bi-menjabat Bupati Bi-reuen. H. Ruslan M.reuen. H. Ruslan M.reuen. H. Ruslan M.reuen. H. Ruslan M.reuen. H. Ruslan M.

Daud mendapat terorDaud mendapat terorDaud mendapat terorDaud mendapat terorDaud mendapat terorgranat. Motif lamagranat. Motif lamagranat. Motif lamagranat. Motif lamagranat. Motif lamaterulang kembali?terulang kembali?terulang kembali?terulang kembali?terulang kembali?

Reporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: Suryadi

awa dingin begitumenusuk tubuh, Rabudini hari pekan lalu.Maklum, waktu sudahmenjelang subuh.Jarum jam telah menun-

jukkan pukul 04.00 WIB. Jalanan le-ngang. Tak ada lalu-lalang kendaraan.

Begitu juga Kompleks MeuligoeResidence di Kawasan Desa CotGapu, Kecamatan Kota Juang, Kabu-paten Bireuen. Sepi dan sunyi. Mes-ki letaknya persis di pinggir jalannegara Medan-Banda Aceh. Peng-huni perumahan itu, sudah lelap diperaduan. Salah seorang diantaran-ya, Bupati Kabupaten Bireuen H. Rus-lan M. Daud. Maklum, selain tinggaldi sana bersama keluarga, dia jugasebagai pemilik perumahan elit itu.

Selain Ruslan, hanya ada empatpetugas pengamanan yang bersiagadi pos penjagaan. Mereka adalah,Nazar (29), Idris (30), Munir (29) danRidwan (25). Saat itu, bertepatan den-gan waktu ganti shift petugas jagamalam. Tiba-tiba, mereka dikejutkansuara benturan di atas atap teras ru-mah. “Teng........!” Seperti ada bendakeras yang menimpa seng kanopi.

Anehnya, benda itu bisa menem-busi seng dan jatuh ke lantai keramik.Kemudian, bagian dari benda tadimembentur kaca jendela di sampingpintu utama. “Kring...!” terdengar kacajendela pecah berderai.

Petugas pengamanan mengira,ada orang yang melempar atap den-gan batu. Lalu, cepat-cepat Nazar danIdris naik ke lantai dua Meuligoe Hotelyang berdekatan dengan rumah terse-but. Tujuannya, ingin mencari tahu sia-pa pelaku pelemparan. Tapi, dari sanamereka tidak melihat siapa-siapa.

Sementara, Munir dan Ridwantetap bersiaga dan memantaukeadaan di Pos Satpam. Mereka beru-saha mencari benda tadi. Betapaterkejutnya mereka, melihat sebuahbenda asing tergeletak di lantai. Ben-da berbentuk silinder seukuran perge-langan tangan remaja itu, memilikipanjang sekitar 10 cm. “Kami jugamenemukan penutup bagian ataspeluru yang tercampak dekat pintu.Sedangkan proyektil pelurunya ter-pental di teras depan rumah,” ungkapNazar kepada wartawan beberapa jamsetelah kejadian.

Menurut Nazar, temuan itu kemu-dian mereka laporkan pada petugasPengamanan Tertutup (Pantup) Bu-pati Bireuen dari kepolisian. Lalu,Pantup meneruskan laporan itu ke

GRANAT UNTUK RUSLAN

H

Polres Bireuen. Sejurus kemudian,aparat Polres Bireuen langsung me-luncur ke lokasi.

Beberapa saat pasca peristiwa itu,aparat Polres Bireuen yang di-back-up personel penjinak bom (Jibom)Kompi IV Jeulikat Lhokseumawe,mengamankan barang bukti sebutirpeluru grenade launching machine(GLM) serta katupnya yang jatuh se-cara terpisah. Diduga peluru GLM itudilontarkan orang tak dikenal (OTK)dari arah timur kompleks MeuligoeResidence. Setelah beraksi, pelakudiperkirakan melarikan diri ke arahselatan atau lewat jalan menuju Sta-dion Paya Kareung.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan keterangan polisi,granat itu tidak meledak. Namun, ben-turannya saat jatuh, membolongkanatap seng berdiameter sekitar 10x10cm. Kaca jendela juga pecah terben-tur katupnya. Sedangkan benda mautitu ditemukan jatuh di teras rumah.Polisi memastikan granat tersebutmasih aktif dan membahayakan.

Wakil Kepala Polres Bireuen, Ko-mpol W. Eko Sulistyo kepada war-tawan menjelaskan, pihaknya mener-ima laporan tersebut sekitar pukul04.00 WIB dari salah satu anggotapolisi petugas pengamanan tertutup(Pamtup) Bupati Bireuen. Saat itu jugapolisi menuju Tempat KejadianPerkara (TKP).

Dikatakan Eko Sulistyo, anggotapolisi yang turun ke lokasi kejadianmenemukan proyektil peluru GLMyang tidak meledak atau masih aktifberjenis Fuze Tipt M 550 AVR.Proyektil tersebut tergolong sebagaigranat hasil kombinasi beberapa je-

nis bahan peledak.Karena peluru itu tergolong bah-

an peledak, pihaknya perlu menda-tangkan anggota Jibom dari Lhokse-umawe untuk menanganinya.Proyektil peluru GLM itu untuk se-mentara dititipkan pada tim Jibomuntuk dibawa ke Lhokseumawe.“Tapi, statusnya tetap merupakanbarang bukti Polres Bireuen dalamkasus penggranatan rumah BupatiBireuen ini,” ujar Eko Sulistyo.

Dalam amatan Eko Sulistyo, peng-granatan itu sebagai sebuah bentukteror terhadap kepala daerah. Kebetu-lan saja, kata dia, granat yang dilontar-kan tersebut tidak meledak. Sehinggarumah tidak mengalami kerusakanberat dan penghuninya juga tidakmenjadi maupun luka-luka. “Diperkira-kan, peluru GLM itu ditembakkan dariarah luar kompleks kediaman Bupati,atau dari sebelah timur KompleksMeuligoe Residence. Apa motif dansiapa pelakunya, hingga saat ini masihdalam penyelidikan pihak kepolisian,”ungkap Eko Sulistyo.

Pasca insiden, situasi di sananormal kembali. Tidak sampai

mencekam di sekitar lokasi kejadian.Di TKP, juga tidak dipasang police line,karena tidak ada kerusakan yang be-rarti. Begitu juga Bupati Ruslan, tetaptinggal di rumah tersebut seperti bi-asa.

Sekedar diketahui. KompleksMeuligoe Residence Bireuen meru-pakan perumahan mewah berkon-struksi dua lantai. Perumahan itu mi-lik pribadi Ruslan. Dua unit rumahdidiami pengusaha muda itu sendiribersama keluarganya. Sedangkanyang lainnya dijual kepada orang lain.

Dua unit diantaranya bersebela-han dengan rumah Ruslan, telah di-beli mantan Bupati Bireuen NurdinAbdul Rahman dan menjadi tempattinggalnya saat ini. Setelah masa ja-batannya sebagai Bupati Bireuen be-rakhir pada 25 Juli lalu.

Tidak seperti Nurdin Abdul Rah-man yang menetap di pendopo ataumeuligoe selama menjabat BupatiBireuen Periode 2007-2012. Entahkenapa, Ruslan lebih memilih tinggaldi rumah pribadinya, meski sekarangtelah menjadi Bupati Bireuen. Semen-tara kediaman resminya di MeuligoeBupati Bireuen, dibiarkan kosongbegitu saja, tidak ditempati.

Meski tak sama persis. Insidenpeng-GLM rumah Ruslan malam itu,mengingatkan kembali pada awalkepemimpinan Nurdin Abdul Rah-man-Busmadar Ismail sebagai Bupatidan Wakil Bupati Bireuen. Ketika itu,baru berselang empat hari dilantik,mereka langsung dikejutkan denganlemparan granat.

Peristiwa itu ditujukan pada Kan-tor Bupati Bireuen lama di Jalan Lak-samana Malahayati, Kawasan KotaBireuen, 29 Juli 2007 silam. Granatitu mengenai bagian ruang kerja WakilBupati Busmadar Ismail. Peristiwa itu,juga tidak memakan korban jiwa dankerusakan bangunan.

Namun, tidak seperti kejadian lalu.Ketika itu, granat tangan tersebut saatjatuh langsung meledak. Bekas leda-kannya meninggalkan lubang di bata-ko halaman kantor. Serpihannya, me-lukai dinding serta memecahkan kacapintu dan jendela kantor. Motif danpelakunya tidak terungkap hingga kini.

Begitupun, ada sebuah dugaankuat saat itu. Penyebabnya, karenaBupati Nurdin Abdul Rahman danWakil Bupati Busmadar Ismail, lang-sung unjuk gigi. Begitu mereka di-lantik menjadi Bupati dan Wakil Bu-pati Bireuen pada 25 Juli 2007. Kee-sokan harinya, pasangan tersebutlangsung melakukan mutasi pejabat.Akibat tindakan yang gegabah itulah,diduga ada pihak-pihak yang taksenang dan berusaha membalasnyadengan teror granat.

Lantas, apakah motif serupakembali menimpa pasangan RuslanM. Daud-Mukhtar Abda? Men-yangkut masalah mutasi, hingga saatini mereka memang belum melaku-kannya dan tentu tidak memuncul-kan reaksi. Tapi, tidak tertutup kemu-ngkinan, hal itu juga menyangkutmasalah terkait lainnya.

Hal ini tercium dari pernyataan

Ruslan sendiri, ketika dimintai tang-gapan terhadap aksi penggranatanrumahnya. Ruslan mengaku, sangatprihatin terkait masih adanya segelin-tir orang yang berkeinginan menye-lesaikan masalah dengan cara kek-erasan.

Untuk itu, kata dia, dirinya men-gajak semua pihak agar tidak menye-lesaikan setiap permasalahan dengankekerasan. Sebab, kekerasan diyakin-inya tidak akan mampu menyelesai-kan apapun persoalan yang pernahtimbul. Kalau ada permasalahan yangbelum tuntas, harus diselesaikan den-gan cara musyawarah dan sama-sama mencari solusinya. “Mari kitatinggalkan pola-pola kekerasan, sep-erti pada masa konflik dulu. Sekarang,kita harus hidup dalam kedamaian,”ungkap Ruslan kepada wartawan diruang kerjanya, beberapa jam sete-lah kejadian.

Begitu juga dalam kebijakannyaselaku bupati, ternyata masih adayang belum dapat diterima oleh war-ga atau sekelompok orang. Ruslanmenyatakan, tetap membuka pintuselebar-lebarnya pada siapapun un-tuk menemuinya dan bermusyawarahdengan kepala dingin.

Secara pribadi, kata Ruslan, di-rinya sama sekali tidak terganggu atasaksi teror yang diarahkan kepadanyamalam itu. Dia sendiri mengaku, barumengetahui adanya peristiwa itu saathendak shalat subuh. Ruslan sempatkaget karena di depan rumahnya ra-mai polisi. “Bagi saya pribadi tidakmasalah apa-apa. Tapi, aksi teror sep-erti ini bisa mempengaruhi masyarakatdan sangat merugikan daerah. Tin-dakan teror ini, sama saja denganmengupayakan agar kembali timbul-nya ketakutan seperti masa konflik,”ujar Ruslan yang baru 40 hari menja-bat sebagai Bupati Bireuen itu.

Ruslan menambahkan, setelahdirinya dilantik sebagai Bupati Bireuenbersama wakilnya Mukhtar Abda, 6Agustus lalu. Maka, sejak saat itu,resmilah pasangan ini menjadipemimpin masyarakat Kabupaten Bi-reuen. Bukan Bupati Partai Aceh (PA)atau Komite Peralihan Aceh (KPA).“Makanya, saya minta kepadamasyarakat, agar tetap tenang dantidak terpengaruh dengan aksi-aksiteror seperti ini. Mari kita percayakantugas-tugas penyelidikan kasus inikepada aparat yang berwenang,”harap Ruslan.

Nah, menyimak pernyataan Rus-lan. Meski masih samar-samar, sudahada bayangan sedikit tentang motifdan pihak mana yang disinyalir se-bagai pelaku. Diduga, berasal tidakjauh-jauh amat dari kalangan sendiriyang berbeda prinsip dan berseberan-gan haluan.

Sebaliknya, bukan tak mungkinada ulah pihak lain yang berusaha me-mancing di air keruh, untuk menga-caukan keamanan. Atau, ini hanya se-bagai kejutan buat Ruslan. Tujuannya,agar dia mau pindah dan bersedia ting-gal di kediaman resminya, MeuligoeBupati Bireuen? Hanya pelaku sendiriyang lebih mengetahuinya. ***

Petugas di rumah Bupati Bireuen Ruslan menunjuk kearah lemparanGranat.

■ MODUS ACEH/Suryadi

H. Ruslan M. Daud

Page 4: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 Reportase4

Mantan kombatan GerakanMantan kombatan GerakanMantan kombatan GerakanMantan kombatan GerakanMantan kombatan GerakanAceh Merdeka (GAM)Aceh Merdeka (GAM)Aceh Merdeka (GAM)Aceh Merdeka (GAM)Aceh Merdeka (GAM)

“menyulap” lahan terbengkalai“menyulap” lahan terbengkalai“menyulap” lahan terbengkalai“menyulap” lahan terbengkalai“menyulap” lahan terbengkalaimenjadi lahan produktif. Perlumenjadi lahan produktif. Perlumenjadi lahan produktif. Perlumenjadi lahan produktif. Perlumenjadi lahan produktif. Perlukejelasan batas hutan lindung,kejelasan batas hutan lindung,kejelasan batas hutan lindung,kejelasan batas hutan lindung,kejelasan batas hutan lindung,

agar tak terjadi pembalakan liaragar tak terjadi pembalakan liaragar tak terjadi pembalakan liaragar tak terjadi pembalakan liaragar tak terjadi pembalakan liar.....

Reporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: SuryadiReporter: Suryadi

ujan rintik-rintik, takmenyurutkan semangatFakhrurrazi, SP, menem-puh perjalanan menuju ka-wasan perbukitan Gam-pong Kuta Asan dan Buket

Ceurana, Kecamatan Simpang Mam-plam, Kabupaten Bireuen, Selasapagi pekan lalu. Kepala Badan Pel-aksana Penyuluhan dan KetahananPangan (BPPKP) Kabupaten Bi-reuen, itu tidak sendiri. Ikut bersa-manya, Tarmizi Age, Pembina Ac-Denmark (ACDK) Aceh dan Wahyu,Komandan Kompi dari Yonif 113/JSBireuen serta sejumlah anggotanya.

Tujuan mereka ke sana, untukmelihat lahan pertanian dan perke-bunan yang dikelola sejumlah man-tan kombatan Gerakan Aceh Merde-ka (GAM) bersama penduduk setem-pat dan sekitarnya. Lahan tersebut,dulunya ditinggalkan begitu saja olehpenggarapnya, ketika masa konflikbersenjata masih berkecamuk diAceh.

Sekarang lahan tidur itu sudahmereka garap kembali. Sehinggamenjadi lahan produktif. Hal ini ber-kat usaha dan kerja keras KelompokAgribisnis yang dipimpin Tgk. Fauzialias Sanjay bersama dua wakilnya,Tgk Akmal Syukri dan dan Tgk.Gunawan alias Topgun serta puluhanmantan kombatan GAM lainnya.

Sebelum tiba di lokasi, tampakbekas areal persawahan yang sudahditumbuhi semak belukar. Rombon-gan menyempatkan diri berhenti se-bentar di sana untuk beristirahat se-jenak.

Menurut Sanjay (Ketua KelompokAgribisnis) yang ikut bersama rom-bongan, areal persawahan itu dulu-nya ditinggalkan penggarapnya saatmasa konflik. Akibatnya, lahan terse-but terlantar begitu saja.

Sanjay bersama rekan-rekannya,merasa bertanggungjawab untukmemberdayakan kembali arealsawah dan perkebunan tersebut.Caranya, mengajak kembali parapetani yang dulu sudah turun ke ka-mpung untuk kembali menggaraplahan tersebut. Alasannya, tak adalagi yang perlu ditakuti. Sebab, masakonflik bersenjata sudah berlalu dansekarang sudah damai.

Atas permintaan mereka tadi,sudah ada penduduk yang kembalimenggarap lahan masing-masing.

Ketika Mantan GAM Kembali ke Gunung

Namun, ada juga warga yang tidakbersedia lagi kembali ke sana denganberbagai alasan. Meski merekasudah memberitahukannya secaralangsung dan menjemputnya ke tem-pat. “Tidak ada pilihan lain. Atas dasarmusyawarah dan mufakat, kamimenyerahkan lahan itu untuk dikelo-la warga lainnya,” jelas Sanjay, sam-bil menunjuk ke arah areal sawahyang membentang di hadapannya.

Kemudian, rombongan melanjut-kan perjalanan. Tak berapa lama,tibalah di tempat tujuan. Sungguhdiluar dugaan. Tampak dari kejauhan,hamparan lahan yang sudah diber-sihkan. Sebagian ada yang sudahditanami sawit. Sebagian lagi masihkosong. Hanya tinggal ditanami ber-bagai tanaman. Baik tanaman kerasmaupun tanaman muda.

Meski melelahkan, anggota rom-bongan terlihat ceria. Di tengah-ten-gah areal lahan di pinggir jalan, adasebuah gubuk. Ternyata itu sebuahkios yang juga menyediakan kopi.Maka, di sini rombongan berhenti lagiuntuk minum kopi.

Sambil ngopi, para rombon-gan saling ngobrol dan memperbin-cangkan tentang lahan tidur yang te-lah “dihidupkan” kembali oleh San-jay dan kawan-kawannya. Merekasangat mengagumi usaha dan kerjakeras mantan kombatan GAM dalammengelola kembali lahan yang sudahlama terlantar itu, untuk pember-dayaan ekonomi masyarakat.

Setelah itu, perjalanan dilanjutkanlagi. Jalan berkelok dan menanjak,agak menyulitkan mobil yang mem-bawa rombongan melintasi perbuki-tan. Ini merupakan lokasi terakhiryang dituju rombongan.

Di sana, rombongankembali takjub. Begitu mereka meli-hat hamparan lahan seluas sekitar15 hektar yang telah bersih. Tak ada

lagi semak belukar dan ilalang. Ber-ganti dengan sawit dan tanamanlainnya. “Insya Allah, kami akanmenanam berbagai tanaman keraslainnya. Juga, akan diselingi dengantanaman muda, sebagai tumpangsari,” jelas Sanjay kepada rombon-gan dan wartawan yang menyertaimereka.

Yang bertambah salut, selama inimereka membersihkan lahan itu, tan-pa bantuan dana dari pihakmanapun. Baik dari donatur maupunpemerintah setempat. Sebaliknya,dana yang dibutuhkan untuk berbagaikeperluan, mereka kumpulkan se-cara patungan sesama anggota kel-ompok.

Menurut Sanjay, dalam pengolah-an lahan tadi, pihaknya sudah meng-habiskan dana ratusan juta rupiah.Uang itu berasal dari swadaya sendiriyang mereka kumpulkan sedikit demisedikit. Sejauh ini belum ada kenda-la yang berarti dalam usaha merekamenghidupkan kembali lahan tiduritu.

Begitupun, kendala lain yangmembuat pekerjaan mereka ter-hambat adalah, ada oknum tertentuyang menuding bahwa mereka telahmelakukan pembalakan liar. Akibat-nya, mereka harus berurusan den-gan aparat keamanan.

Padahal, menurut Sanjay, selamaini pihaknya tidak menebang hutanlindung. Mereka hanya mengolah la-han di areal terlantar yang dulu dit-inggalkan masyarakat. “Kami beker-ja di luar kawasan hutan lindung.Bagaimana dikatakan, kami melaku-kan pembalakan liar,” ungkap San-jay.

Menurut Sanjay, pihaknya sudahmenanyakan sebatas mana ka-wasan yang tidak boleh diperluasuntuk mereka kelola. Tapi, pihak Poli-si Hutan (Polhut) tidak bisa memas-

tikannya. Begitu juga ketika ditanya-kan, sejauh mana batas hutan lind-ung, itupun mereka tidak menge-tahuinya. “Ini yang kami harapkan daripihak berwenang untuk memper-jelasnya. Sehingga kami tidak was-was dan takut dalam bekerja,” pintaSanjay penuh harap.

Terlepas dari permasalahan be-lum adanya kejelasan batas hutanlindung dan dugaan pembalakan liar.Fakhrurrazi (Kepala BPPKP Kabu-paten) menyatakan, sangat men-dukung upaya Sanjay dan kawan-kawan dalam menghidupkan kemba-li lahan tidur yang telah lama diting-galkan masyarakat. Sehingga kini,areal itu sudah berubah kembalimenjadi lahan produktif.

Menurut Fakhrurrazi, strategipengembangan pertanian yang ber-wawasan agribisnis, merupakansuatu upaya yang sangat pentinguntuk mencapai beberapa tujuan.Diantaranya, mendorong munculnyaindustri yang mengolah hasil perta-nian, menciptakan struktur pereko-nomian yang tangguh, efisien dan fle-ksibel. Selain itu, bisa menciptakanlapangan kerja dan meningkatkanperekonomian masyarakat. “Kamisangat mengapresiasi usaha ini.Sebab, melalui pengembangan agri-bisnis berkerakyatan dan berkelan-jutan, bisa meningkatkan perekono-mian masyarakat dan itu juga sear-ah serta sejalan dengan kebijakanpemerintah,” ujar Fakhrurrazi.

Ya, upaya Sanjay dan kawan-kawan memang patut diapresiasi ditengah citra negatif yang dilakukansegelintir oknum mantan GAM.Sebab, mereka telah benar-benarberintegrasi dengan masyarakat,sebagaimana amanat MoU damaiHelsinki. Dulu, mereka naik ke gu-nung untuk berperang. Kini, naik kegunung untuk berladang. ***

HLahan perkebunan mantan GAM. ■ MODUS ACEH/Suryadi

Page 5: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 5Iklan

Page 6: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 UtamaUtamaUtamaUtamaUtama6

Reporter: Juli Saidi danRizki Adhar

URAT Keputusan dariWalikota Lhokseumaweitu tiba di tangan Abu Nek(samaran—-red) sekitarawal Agustus lalu. Isinya,cukup membuat kening

pria paruh baya ini berkerut, yaitupenunjukan 69 tenaga pendamp-ing Keuchik. Namun, bukan ituyang membuat salah satu Keuchikdi Kota Lhokseumawe ini bertam-bah penasaran.

PENDAMPING SWASTAPRODUK SUAIDI YAHYA

Bayangkan, tugas yang akan di-emban para fasilitator atau tenagapendamping tersebut tak jauh bedadengan tugas yang selama ini di-lakukan bersama perangkat desalainnya. “Para pendamping bertu-gas melakukan pendataan, verifika-si serta turut menyalurkan bantu-an sosial di masyarakat,” ujarnya.Abu Nek ternyata tidak sendiri. Be-berapa rekan seprofesinya sesa-ma Keuchik di Pemko Lhokseu-mawe, ternyata turut merasakanhal serupa.

Rasa heran tersebut ber-pangkal dari Surat Keputusan (SK)Walikota Suaidi Yahya, 6 Agustus

2012 lalu. Dalam surat bernomor530 itu, Suaidi yang belum genap100 hari dilantik ini menunjuk 69Tenaga Pendamping untuk pen-dataan dan penyaluran bantuansosial masyarakat di Kota Lhokse-umawe. Menurut Suaidi ini dilaku-kan agar penyaluran bantuan sos-ial di masyarakat Kota Lhokseu-mawe lebih efektif dan efisien ser-ta tepat sasaran.

Menurut SK tersebut, para ten-aga pendamping bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseu-mawe melalui Asisten Bidangekonomi dan Pembangunan Set-da Kota Lhokseumawe selakukoordinator. Menariknya, dalam SKitu, Suaidi menyebutkan segala bi-aya yang ditimbulkan akibat kepu-tusan itu dibebankan kepada APBKLhokseumawe.

Kabar dikeluarkannya SK terse-but rupanya beredar cepat dimasyarakat dan menimbulkan kon-troversi. Sejumlah pihak mengaku,SK tersebut terkesan terburu-burukarena masih banyak kekurangandi sana sini. Diantaranya, sistemperekrutan tenaga pendampingyang tidak dilakukan secara terbu-ka serta tidak melalui proses sele-ksi. Karena itu sejumlah pihakmenilai penunjukkan tersebut taklebih upaya balas jasa SuaidiYahya kepada anggota tim suk-sesnya pada Pemilukada, 9 April2012 lalu.

Direktur Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) SafaruddinSH menilai, pembentukan tim pen-damping tersebut melanggar atu-ran karena tidak dikenal dalamsistem perundang-undangan di In-donesia. Karena itu ia mengingat-kan Walikota Lhokseumawe Suai-di Yahya agar tidak melanjutkankebijakan membentuk petugaspendamping tersebut.

“SK Wali Kota itu jelas telahmembebankan keuangan daerah.Padahal jelas tim pendampinggampong ini tidak dikenal dalamUU No 11 tahun 2006 tentang Pe-merintahan Aceh dan UU No 32tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah maupun perundang-un-dangan lainnya,”sebut Safar.

Tak hanya itu, menurut Safar,selain tidak ada dalam aturan yangberlaku, hasil kajian pihaknya, di-takutkan di kemudian hari akanmenimbulkan efek lainnya, yaknikesenjangan antar aparat desa.

Sebelumnya, anggota DPRK

Lhokseumawe Teuku Rudi FatahulHadi SHI, juga sempat memintaWalikota Suaidi Yahya untuk men-gevaluasi kembali kebijakannyamembentuk petugas pendamping.Karena keberadaan tim di luarstruktur resmi desa tersebut dikha-watirkan menimbulkan kesenjan-gan di masyarakat.

Sumber media ini menyebut-kan, semua tenaga pendampingtersebut bisa dikatakan adalahKeuchik Partai Acehh (PA). Seh-ingga membuat beberapa Keuchikresmi merasa keberatan denganadanya tenaga pendamping terse-but. Bahkan, sebut sumber terse-but, beberapa keuchik akan men-gundurkan diri dari jabatannya.

Masih menurut sumbermedia ini, selain bertugas untukpendataan dan penyaluran bantu-an sosial kepada masyarakat, se-cara tidak tertulis terdapat tugaslain kepada para tenaga pendamp-ing, yaitu keuchik harus berkoordi-nasi dan melaporkan setiap kegia-tan kepada tenaga pendamping,seperti masalah kemasyarakatan,insfrastruktur dan pembangunan.

Sebelumnya sempatberkembang informasi, SK terse-but dikonsep Asisten II BidangEkonomi dan Pembangunan, Das-ni Yusra SH. MM. Trik Dasni dinilaiuntuk memuluskan langkahnyamenuju kursi Sekdako Lhokseu-mawe. Malah berkembang isuSekda Kota Lhokseumawe, Drs.Arifin Abdullah dan Kabag. Pemer-intahan, Bukhari justru tidakmengetahui adanya SK tersebut.“Memang, sejak Suadi terpilih, Das-ni begitu berambisi untuk duduksebagai Sekdako Lhokseumawe,”ungkap sumber media ini di jaja-ran Pemko Lhokseumawe, Kamispekan lalu.

Tak hanya itu, disebut-se-but SK Walikota tadi tanpasepengetahuan dan paraf dari Sek-da Kota Lhokseumawe saat dija-bat Drs Arifin Abdullah maupunKabag. Pemerintahan Bukhari.Padahal, dia membidangi masalahpemerintahan Keuchik. Nomor su-rat 530 Tahun 2012 juga disebut-sebut nomor surat milik Kabag.Hukum bukan nomor surat Kabag.Pemeritahan,

Terkait hal tersebut, Wali KotaLhokseumawe Suaidi Yahya men-gatakan, aparat desa tidak alergiterhadap tim ini. Sebab, menurut-nya, mereka pasti bisa membantu

■ atjeh postSuaidi Yahya

Keputusan WKeputusan WKeputusan WKeputusan WKeputusan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yahya menunjukahya menunjukahya menunjukahya menunjukahya menunjuktenaga pendamping penyaluran bantuan sosial masyarakattenaga pendamping penyaluran bantuan sosial masyarakattenaga pendamping penyaluran bantuan sosial masyarakattenaga pendamping penyaluran bantuan sosial masyarakattenaga pendamping penyaluran bantuan sosial masyarakat

menuai kontroversi. Upaya balas jasa?menuai kontroversi. Upaya balas jasa?menuai kontroversi. Upaya balas jasa?menuai kontroversi. Upaya balas jasa?menuai kontroversi. Upaya balas jasa?

S

Page 7: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012Utama 7pemerintahan desa dan Pemko. “Kami sen-gaja membentuk tim itu untuk mencegahpenyimpangan dalam penyaluran bantuansosial. Apalagi, kini kita menggratiskaanraskin,” ujar Suaidi seperti diwartakan Har-ian Serambi Indonesia. Saat dijumpai me-dia ini, Suadi Yahya sedang tidak berada diLhokseumawe. Nomor telpon seluler yangdimiliki media ini juga tidak aktif.

Menurut Suaidi, tim ini sejak awal telahdikaji dari berbagai aspek. Karena itu, SKini lahir berdasarkan sebuah kebijakandalam upaya membantu pemerintah KotaLhokseumawe. “Tim ini pun tidak berhakmengintervensi atau mencampuri jalannyapemerintahan desa. Tapi hanya bertugasmelakukan pendataan dan verifikasi ban-tuan sosial ke desa-desa, apalagi denganadanya program raskrin gratis,” ujar Sua-di.

Setali tiga uang, Sekretaris Daerah KotaLhokseumawe Dasni Yusra mengatakan,perekrutan pendamping tersebut dilakukanhanya untuk mempertajam pelaksanaanpemerintahan di tingkat gampong. Menu-rutnya, selama ini pemerintahan di gam-pong tidak tajam, itu dikarenakan perangkatgampong hanya kepala desa, perangkatdesa, kaur-kaur, kepala dusun serta tuhapeut yang dikenal di Aceh. Namun, sebutDasni, pihaknya melihat ada potensi untukmembangun desa, yaitu pemuda.“Sekarang kita coba rekrut mereka yangbetul-betul punya potensi dan bisa mem-beri kontribusi untuk membantu pemerin-tahan desa. Jadi sifatnya membantukeuchik dan perangkat desa,” ujar Dasni.

Dasni membantah, jika tim pendampingmerupakan tim sukses Suaidi Yahya padaPilkada lalu. “Ini tidak benar, itu adalah ru-mor sesat yang berkembang. Kita melihatkenyataan bahwa legitimasi Suaidi Yahyabesar, karena kemenangan di atas 50 per-sen. Tapi kalau memang ada kader PA atauberafiliasi dengan PA yang direkrut itu ad-alah kebetulan dan layak sesuai dengankriteria yang dibutuhkan untuk tim pendamp-ing. Dan, itu sah-sah saja. Yang jelas timini harus independen terlepas dari timses,”kilah Dasni.

Benarkah? Ketua DPRK LhokseumaweSaifuddin Yunus alias Pon Pang mengakutidak tahu adanya kebijakan tersebut. “Itusaya kurang tahu apa tujuannya. Tapi un-tuk yang terbaik, saya kira tak soal. Sayatidak mengikuti rapat pembentukan tim pen-damping desa tersebut. Tapi jangan sam-pai kebijakan ini membenturkan antar apar-at desa. Jika ada persoalan dalam desa,lalu muncul campur tangan petugas pen-damping, tentu ini sangat dilematis,” ujarPong Pang.

Mantan kombantan dan kader PartaiAceh (PA) ini berharap, hadirnya tim pen-damping gampong tadi, jangan sampaimemecah belah persatuan dan kesatuangampong yang kini telah terbina denganbaik. “Kalau tim pendamping bisa bekerjas-ama dengan aparat desa ya silakan saja.Tapi kalau terbentur dengan aturan yangada di gampong dan dengan orang bentu-kan Walikota tentu tidak baik. Saya tidakingin masyarakat terpecah belah,” ungkapPon Pang. Semoga Walikota Lhokseu-mawe Suaidi Yahya tidak sedang bersan-diwara.***

Page 8: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 Utama8

Terkait silang pendapatterhadap tenaga pendampinggampong bentukan WalikotaLhokseumawe Suaidi Yahya

beberapa waktu lalu, HHHHHamdaniamdaniamdaniamdaniamdanidari MODUS ACEH melakukan

wawancara dengan SekdakoLhokseumawe, Dasni Yuzar,SH., MM. Apa pendapatnyatentang kebijakan tersebut?

Berikut penuturannya di salahsatu cofe di Lhokseumawe,Sabtu, 22 September 2012.

Apa tujuan membentuk timpendamping desa?

Sebenarnya pembentukan ituhanya untuk mempertajam pelak-sanaan pemerintahan di tingkatgampong. Selama ini pemerintah-an di gampong tidak tajam, karenahanya kepala desa dan perangkatdesa dan ada kaur-kaur serta ke-pala dusun dan tuha peut itu yangselama ini dikenal di Aceh.

Lalu?Kita lihat ada potensi untuk

membangun desa, yaitu ada pe-muda dan kader kalau dulu. Se-karang kita coba rekrut merekayang betul-betul punya potensi danbisa memberi kontribusi untukmembantu pemerintahan desa.Jadi sifatnya membantu keuchikdan perangkat desa.

Bukankah selama ini sudahada perangkat desa resmi?

Saya pikir mereka bukan per-angkat desa. Kalau kita lihat qanunkarakteristik pemerintahan gam-pong hanya ada di Aceh. Jadi tidakada salahnya memberdayakansumberdaya di dalamnya sepertipemuda dan perempuan. Jadimereka sebagai pion untuk mem-bantu kepala desa dalam hal pen-yaluran bantuan ataupun penataan.

Jelasnya?Keberadaan mereka nantinya,

data-data yang diberikan akan san-gat valid. Misalnya rumah kaumdhuafa yang diusulkan 20 unit, lalukita verifikasi apakah benar? Kalaudulu setiap usulan langsung kitasetujui. Ternyata hal yang kita laku-kan dulu kerap menimbulkanmasalah. Sekarang kita ingin lihatapakah dengan membentuk tim iniakan ada perubahan?

Terkesan selama ini pemerin-tahan desa tidak solid dalambekerja?

Tidak demikian, bukan tidak sol-

Sekdako Lhokseumawe, Dasni Yuzar, SH., MM

Kinerja Aparat Desa Lemahid tapi kinerjanya lemah. Ada per-soalan selama ini kinerja pemerin-tahan desa lemah, jadi pemerintahperlu membantu, makanya diben-tuk tim. Apakah salah?

Siapa saja orang yang dipilih?Tim pendamping tersebut direk-

rut dari desa tersebut, satu desasatu orang.

Apa kemampuan dan kapasi-tasnya?

Mereka adalah anak muda yangpunya kapabilitas dan pengaruh didesanya dan ada kontribusi dalampembangunan selama ini.

Apa indikator yang dinilai se-hingga mereka layak direkrut se-bagai pendamping?

Mereka adalah orang-orangyang berpengaruh dan selama inidipakai di desanya.

Siapa yang merekomendasimereka?

Yang merekomendasi merekaadalah kepala desa, tidak sertamerta diangkat oleh Walikota.

Benarkah orang tersebut ang-gota tim sukses Suaidi Yahyapada Pemilukada lalu atau kaderPA?

Ini tidak benar, itu adalah rumorsesat yang berkembang. Kita meli-hat kenyataan bahwa legitimasi Suai-di Yahya besar, karena kemenangandi atas 50 persen. Tapi kalau me-mang ada kader PA atau berafiliasidengan PA yang direkrut itu adalahkebetulan dan layak sesuai dengankriteria yang dibutuhkan untuk timpendamping. Dan, itu sah-sah saja.Yang jelas tim ini harus independenterlepas dari timses.

Tapi paska pembentukan te-lah menimbulkan keresahan dankonflik di desa?

Coba di cross chek saja, tapiselama ini yang kami rasakan ke-beradaan tim pendamping ini luarbiasa manfaatnya. Karena denganadanya transparansi di tingkatgampong akan berdampak luar bi-asa. Jadi tidak ada kalaborasi pe-nutupan data-data bisa langsungdikomplain. Kalau dulu tidak adayang menilai karena tidak adaorang yang mendampingi. Con-tohnya ada PNS atau orang-orangyang berhak tapi menerima raskin.Jadi, tidak benar ada komplain.Kalau ada akan kami evaluasi dansampaikan kepada pemerintah.

Dari SK yang dikeluargaterkesan, telah membentuk pe-merintah desa bayangan. Tang-gapan Anda?

Oh tidak! (nada suaranya ter-dengar tegas), mereka itu mem-bantu pemerintah desa, yang na-manya membantu kan sah-sahsaja. Kalau kepala desa kebera-

tan ajukan kepada kami. Janganngomel di belakang.

Bagaimana dengan gaji ataupenghasilan mereka, sumberdari mana?

Mereka tidak dihonor, jadi setiapkeputusan Walikota memang adaklausul bahwa setiap biaya yangdikeluarkan SK ini akan dibebankankepada anggaran kota. Tapi inibukan berarti untuk memberi gajiatau honor.

Jadi, dari mana sumber gajiatau honor mereka?

Oo...mereka akan mendapatpenghasilan kalau ada kegiatan,hanya pada setiap ada kegiatansaja diberikan. Itu mungkin bisa di-ambil dari dana gampong. Misaln-ya di gampong ada dana APBGatau dana-dana lainnya, itupun ka-lau diberikan, kalau tidak juga tidakapa-apa. Jadi apa yang dikritik be-berapa LSM itu tidak benar.

Bagaimana cara memilihmereka, usulan dari perangkatdesa atau ditunjukkan PartaiAceh atau KPA maupun Sagoesetempat?

Diusul oleh kepala desa. Tahapawal kami menilainya dari kecama-tan. Ke depan mungkin akan adatim lain yang akan kami bentuk. Iniwanita kan belum, perlu banyakkader untuk meningkatkan potensigampong.

Apakah kebijakan ini adadikonsultasikan dengan DPRK,KPA dan pimpinan PA Lhokseu-mawe?

Ya, ada dikonsultasikan, dantanggapan mereka cukup baik.Malah kami wacanakan untuk me-masukkan sebagai model bagaim-ana cara membangun gampong.Kemudian kita qanunkan.

Kabarnya Sekdako lama Ari-

fin Abdullah tidak tahu masalahini?

Sekda lama tidak perlu tahu dia,ketika itu Arifin Abdullah (Sekdakolama--red) tidak ada ditempat, tapisaya paraf sebagai Asisten II.

Selama ini sudah ada pen-damping dari PNPM dan itu di-gaji oleh pemerintah secararesmi. Kenapa tidak diberdaya-kan?

Itu lain, PNPM tidak semua desaada. Tim ini akan kita bentuk di set-iap desa satu orang, dan ini banyakorang yang akan terlibat di sana.

Ada pihak menilai, kebijakanini merupakan langkah pengam-anan dan pemenangan PA padaPemilu 2014 mendatang. Penda-pat Anda?

Itu terlalu dini menilai. Suaidi dantimnya saat ini sedang memperta-jam dan membuat terobosan.Suaidi sangat luwes dan dia mer-akyat sekali, untuk membangunbersama. Tidak seperti tempo dulu.Jadi peran pemerintah sebagaipengayom, rakyat yang akan mem-bangun dan memberdayakan dirin-ya sendiri. Semua lini kita kaji.

Terakhir, apa yang ingin Andakatakan terkait masalah pem-bentukan tim pendamping gam-pong ini?

Pemerintahan Suaidi Yahyabaru dua bulan, dan tim ini diben-tuk baru sebulan. Jadi hasilnyasudah kelihatan. Masalah politiksudah selesai, pemerintah janganlagi digembosi. Saya ingin, janganhanya dilihat sisi negatif. Ini tidakmelanggar aturan pemerintah. Pe-merintah boleh berinovatif yangtidak boleh dilanggar UUD dan Pan-casila. Mari kita tumbuhkan nilai-nilai kreatif dalam masyarakat, kitapunya kewenangan untuk itu.***

■ MODUS ACEH/Hamdani

Page 9: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012Utama 9

Kebijakan Walikota Lhokseu-Kebijakan Walikota Lhokseu-Kebijakan Walikota Lhokseu-Kebijakan Walikota Lhokseu-Kebijakan Walikota Lhokseu-mawe Suaidi Ymawe Suaidi Ymawe Suaidi Ymawe Suaidi Ymawe Suaidi Yahya membentukahya membentukahya membentukahya membentukahya membentuktim pendamping gampong,tim pendamping gampong,tim pendamping gampong,tim pendamping gampong,tim pendamping gampong,dinilai banyak pihak sebagaidinilai banyak pihak sebagaidinilai banyak pihak sebagaidinilai banyak pihak sebagaidinilai banyak pihak sebagailangkah awal pengalanganlangkah awal pengalanganlangkah awal pengalanganlangkah awal pengalanganlangkah awal pengalanganrakyat menuju Pemilu 2014.rakyat menuju Pemilu 2014.rakyat menuju Pemilu 2014.rakyat menuju Pemilu 2014.rakyat menuju Pemilu 2014.Partai Nasional (Parnas) berPartai Nasional (Parnas) berPartai Nasional (Parnas) berPartai Nasional (Parnas) berPartai Nasional (Parnas) ber-----siap gigit jari.siap gigit jari.siap gigit jari.siap gigit jari.siap gigit jari.

Reporter: Juli Saidi

NTAH tak mau kehilangan momen-tum atau biar disebut nomor satu.Walikota Lhokseumawe, SuaidiYahya terkesan memang sedangbergelut dengan waktu.

Lihatlah, 3 Agustus 2012 Gu-bernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengeluarkanpernyataan akan membentuk tim pemantaupembangunan Aceh yang melibatkan mantankombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tang-gal 6 Agustus 2012, Walkot Lhokseumawe,Suaidi Yahya justeru memulainya dengan mem-bentuk tim pendamping gampong. “Tim ini han-ya bertugas melakukan pendataan dan verifika-si bantuan sosial di desa-desa,” kata Suaidi Yahyakepada media pers, Kamis, tiga pekan lalu.

Memang, melalui Surat Keputusan (SK)Walikota Lhokseumawe, No: 530 tahun 2012,

MENDAMPING GAMPONGMENEBAR SIMPATI

dia melakukan gebrakan dengan menyerap 69“tenaga kerja” baru yang ditempatkan di 69 gam-pong dalam empat kecamatan, jajaran PemkoLhokseumawe. Misal, Kecamatan Banda Sakti,Muara Satu, Blang Mangat dan Muara Dua.Salah satu alasan pembentukan tim ini, menu-rut Sekdako Lhokseumawe, Dasni Yuzar, SH,.MM, karena kinerja aparat gampong atau desaselama ini lemah.

Sumber MODUS ACEH di jajaran PemkoLhokseumawe mengungkapkan. Sejumlahnama pendamping itu, merupakan kader PartaiAceh (PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA)atau simpatisan maupun pendukung SuaidiYahya saat bertarung pada Pemilukada, 9 April2012 lalu. “Coba cek satu persatu, apa kapasi-tas dan kualitas mereka. Tak lebih hanya untukbalas jasa saja,” ungkap sumber ini.

Itu sebabnya, sumber ini mengaku tak setu-ju dengan pernyataan Sekdako Lhokseumawe,Dasni Yuzar yang mengklaim kinerja aparatgampong atau desa saat ini lemah. “Mungkinbenar sebagian, tapi apa peran Pemko dalammemberdayakan para keuchik, imum, tuhe puetserta pemuda? Jadi, jangan mudah klaim apalagimenilai Walikota lama Munir Usman tidak ber-buat apa-apa. Toh, Suaidi dulu juga Wakil Wa-likota,” ujar sumber ini.

Sebut saja nama Teuku Burhanuddin. Diamerupakan Ketua Ranting Partai Aceh (PA) diKutablang, Kecamatan Banda Sakti. Nah, namaAmpon Bur begitu dia disapa, tercantum se-bagai pendamping di Gampong Kutablang.“Semua orang tahu siapa dia dan apa perannya

pada Pemilukada lalu,” ungkap sumber mediaini, Kamis pekan lalu. Karena alasan sesuatu,sumber tersebut tak mau namanya ditulis.

Celakanya, biaya tim pendamping gamponggagasan Suaidi Yahya ini, disedot dari Angga-ran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhok-seumawe. Ini berarti, aliran fulus untuk tim terse-but selama lima bulan bekerja sekitar Rp 200juta ikut menguras APBK yang ada. “Segala bi-aya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan kepu-tusan ini dibebankan pada Anggaran Pendap-atan dan Belanja Kota Lhokseumawe,” begitusalah satu bunyi dari SK dimaksud.

Berbeda dengan tim bentukan mantan Gu-bernur Aceh Irwandi Yusuf. Sumber dananyadari pihak ketiga atau lembaga donor asing. AdaUNDP, USAID serta JTZ asal Jerman. “Dulu,Pemerintah Aceh saja tidak mengeluarkan APBAuntuk membentuk berbagai tim atau lembagapengawas,” kritik sumber ini.

Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA) Safaruddin, SH menduga. Pembentuk-kan tim ini untuk mengakomodir anggota timsukses (timses) Suaidi Yahya-Nazaruddin, padaPemilukada, 9 April 2012 lalu. “Saya melihatkebijakan ini untuk mengakomodir aspirasianggota timses. Mungkin, ada janji-janji saatPemilukada lalu, kemudian diakomodir dalambentuk kebijakan seperti ini,” kata Safaruddindalam wawancaran khusus dengan media ini,di Jalan T. Iskandar, Beurawe, Banda Aceh, Rabupekan lalu.

Tak hanya itu, Safaruddin juga menduga,selain merealisasikan janji, terobosan tersebut

sebagai persiapan Partai Aceh (PA) menujuPemilu 2014. Sebab, Suaidi Yahya merupakankader PA. “Persiapan menuju Pemilu 2014mungkin-mungkin saja,” tambah alumi Fakul-tas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Ma-lang, Jawa Timur ini, Rabu lalu.

Padahal, menurut Safar begitu Safaruddinakrab dipanggil, penggunaan anggaran APBKLhokseumawe untuk tim pendamping desatersebut, tidak diperbolehkan dalam aturan. “Itutidak boleh, dalam aturan tatanegara tidak dike-nal tim asistensi kepala desa, boleh kalau tidakdibebankan kepada keuangan daerah,” kritikSafaruddin.

Bukan hanya itu, selain tak dikenal dalamaturan tatanegara, Undang-Undang No: 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), jugatidak ada pasal yang menyebutkan tim tersebut.Safaruddin membandingkan dengan tim Asis-tensi Pemerintah Aceh saat dijabat IrwandiYusuf-Muhammad Nazar. Tim bentukan TgkAgam itu kata Safaruddin, anggarannya bersum-ber dari USAID. “Dulu di provinsi ada tim asis-tensi, tapi dananya dibiayai lembaga donor as-ing. Tugasnya memberi masukan dan sarankepada Kepala Pemerintah atau GubernurAceh,” sebut Safar.

Nah, atas dasar itulah, menurut Safar, timpendamping gampong bentukan Suaidi Yahyaakan tumpang tindih dengan tupoksi kerja ke-pala desa dan camat setempat. Bahkan, tim pen-damping meminta kepala desa untuk melaporsetiap kegiatan desa kepada mereka. “Inikansudah terbalik dan tidak benar,” kritik Safar.

Soal alasan Suaidi untuk mengawasi pen-yaluran bantuan, khususnya beras untuk rakyatmiskin (raskin), Safaruddin menilai. Itu sudahmenjadi tupoksi kepala desa, tuha peut bahkanCamat. “Dan, selama ini tidak ada permasalah-an dalam penyaluran bantuan sosial,” ujar Sa-faruddin.

Makanya, Safaruddin mengusulkan kepa-da wakil rakyat di Kota Lhokseumawe, untuktidak menyetujui peruntukkan anggaran bagi timpendampingan ini. Alasannya, selain tidak dike-nal dalam tata negara, juga melanggar peratu-ran yang ada. “Saya sudah minta teman-temandi DPRK Lhokseumawe mempelajari, kalau dew-an setuju, berarti dewan juga tidak paham atu-ran,” pesan Safaruddin.

Memang, paska terpilih sebagai Walikotadan Wakil Walikota Lhokseumawe, SuaidiYahya – Nazaruddin turun ke desa-desa. Agen-danya, kader PA mengaku bersilaturahmi den-gan tokoh masyarakat setempat.

Lalu, dari hasil kunjungannya itulah, SuaidiYahya mengaku banyak menemukan masalahdi desa. Salah satunya penyaluran beras mis-kin (raskin) yang diduga menumpuk di gudangdesa.

Tak hanya itu, Suaidi Yahya Kamis, 5 Julilalu juga berjanji, langkah awal pemerintahan-nya adalah, memfokuskan pada pember-dayaan ekonomi masyarakat, perluasankesempatan kerja, dan penanggulangan ke-miskinan di daerah itu. Bisa jadi, peluasankesempatan kerja dimaksud, salah satunyadengan membentuk tim pelaksana kegiatanpendataan dan penyaluran bantuan sosialpada masyarakat. Namun, banyak pihak men-duga, kebijakan itu sebagai bentuk lain daripeluang pekerjaan kepada anggota timses danpersiapan menuju Pemilu 2014.

Jika benar, maka partai nasional (Parnas)bersiap-siaplah untuk gigit jari. Alamak!***

E

Suaidi Yahya saat mencoblos 9 April lalu.■ atjeh post

Page 10: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201210 Utama

Kritikan Direktur Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH

terhadap pembentukan tim pendampingdesa bentukan Walikota Lhokseumawe,

Suaidi Yahya, 6 Agustus 2012 lalu bukantanpa alasan.

Menurut alumni Fakultas Hukum Uni-versitas Wisnuwardhana, Malang, Jawa

Timur ini, tim tersebut tidak dikenal dalamperaturan tatanegara. Itu sebabnya, bila

pimpinan dan anggota Dewan PerwakilanRakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe mer-

estui anggaran untuk tim pendampingdimaksud, Safaruddin menyebutkan

sebagai bentuk dari ketidaktahuan dankepahaman dengan aturan yang berlaku.

Nah, apa pendapat Safaruddin? Berikutkupasannya kepada Juli Saidi Juli Saidi Juli Saidi Juli Saidi Juli Saidi dari

MODUS ACEH. Wawancara berlangsungdi Jalan T. Iskandar, Beurawe, Banda

Aceh, Rabu pekan lalu.

Pemko Lhokseumawe membentuk tim pendampingPemko Lhokseumawe membentuk tim pendampingPemko Lhokseumawe membentuk tim pendampingPemko Lhokseumawe membentuk tim pendampingPemko Lhokseumawe membentuk tim pendampingdesa. Pendapat Anda?desa. Pendapat Anda?desa. Pendapat Anda?desa. Pendapat Anda?desa. Pendapat Anda?

Saya melihat, untuk pendamping yang dibuat itu dalamaturan tatanegara itu tidak dikenal, terutama dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

TTTTTapi Pemerintah Aceh saat dipimpin Irapi Pemerintah Aceh saat dipimpin Irapi Pemerintah Aceh saat dipimpin Irapi Pemerintah Aceh saat dipimpin Irapi Pemerintah Aceh saat dipimpin Irwandi Ywandi Ywandi Ywandi Ywandi Yusuf-usuf-usuf-usuf-usuf-Muhammad Nazar ada membentuk tim asistensi?Muhammad Nazar ada membentuk tim asistensi?Muhammad Nazar ada membentuk tim asistensi?Muhammad Nazar ada membentuk tim asistensi?Muhammad Nazar ada membentuk tim asistensi?

Ada tim asistensi. Tapi itu dibentuk oleh lembaga, kalausaya tidak salah USAID dan di perbantukan untuk memberi-kan saran dan pendapat terhadap kebijakan-kebijakan pe-merintah, tapi anggarannya tidak di bebankan kepada ABPD,melaikan dari mereka sendiri.

Anda melihat tim pendamping ini salah?Anda melihat tim pendamping ini salah?Anda melihat tim pendamping ini salah?Anda melihat tim pendamping ini salah?Anda melihat tim pendamping ini salah?

Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH

Bila Setuju Dewan tak Paham

Kalau dilihat tupoksi mereka saat itu untuk mengawasipenyaluran bantuan sosial, jelas itu sudah menjadi tupoksin-ya kepala desa. Ada tuha peut, Camat dan lain-lain. Selamaini tidak ada permasalahan dengan penyaluran bantuan sos-ial. Karena itu, kenapa Pemko Lhokseumawe membentukn-ya? Padahal, kebijakan itu hanya akan membebankan keuan-gan daerah. Boleh bentuk tim, tapi jangan bebankan padakeuangan daerah.

Artinya tidak boleh?Artinya tidak boleh?Artinya tidak boleh?Artinya tidak boleh?Artinya tidak boleh?Itu tidak boleh, karena dalam aturan tatanegara tidak dike-

nal yang namanya tim asistensi kepala desa. Boleh, kalautidak dibebankan kepada keuangan daerah.

Undang-Undang apa yang dilanggar dalam pemben-Undang-Undang apa yang dilanggar dalam pemben-Undang-Undang apa yang dilanggar dalam pemben-Undang-Undang apa yang dilanggar dalam pemben-Undang-Undang apa yang dilanggar dalam pemben-tukan tim pendamping tersebut?tukan tim pendamping tersebut?tukan tim pendamping tersebut?tukan tim pendamping tersebut?tukan tim pendamping tersebut?

Saya kurang ingat, karena banyak sekali, tapi boleh saya

share nanti lewat email. Itu bertentangan dengan bebera-pa aturan, nanti saya share lewat email.

Dalam SK juga disebut dasar hukum?Dalam SK juga disebut dasar hukum?Dalam SK juga disebut dasar hukum?Dalam SK juga disebut dasar hukum?Dalam SK juga disebut dasar hukum?Undang-Undang ini banyak, terkadang mereka sering

ambil undang-undang yang menguntungkan mereka saja.Contoh Pilkada lalu. Tapi nanti saya telaah kembali dansaya kirim ke email Anda.

Menurut Anda, apakah ada trik dan intrik menujuMenurut Anda, apakah ada trik dan intrik menujuMenurut Anda, apakah ada trik dan intrik menujuMenurut Anda, apakah ada trik dan intrik menujuMenurut Anda, apakah ada trik dan intrik menujuPemilu 2014?Pemilu 2014?Pemilu 2014?Pemilu 2014?Pemilu 2014?

Kalau berbicara itu jauh sekali, tapi mungkin-mungkinsaja.

Jadi, menurut Anda apa tujuan dibentuk tim pen-Jadi, menurut Anda apa tujuan dibentuk tim pen-Jadi, menurut Anda apa tujuan dibentuk tim pen-Jadi, menurut Anda apa tujuan dibentuk tim pen-Jadi, menurut Anda apa tujuan dibentuk tim pen-damping ini?damping ini?damping ini?damping ini?damping ini?

Saya melihat hanya untuk mengakomodir timses.Mugkin ada janji-janji dan kemudian di akomodir sepertiitu. Sayangnya, dananya dibebankan kepada anggarandaerah. Bisa dikatakan politik balas jasa. Indikatornya ka-lau kita lihat semua orang-orang mereka.

Lalu?Lalu?Lalu?Lalu?Lalu?Saya melihat untuk apa lagi tim pendamping kepala

desa? Kepala desa bukan seperti bupati banyak kebija-kan, kepala desa tidak banyak kebijakan, paling kalau adabantuan dan pengawasannya sudah ada tuha peut,untukapa lagi?

Anda sudah membaca SK tim pendamping?Anda sudah membaca SK tim pendamping?Anda sudah membaca SK tim pendamping?Anda sudah membaca SK tim pendamping?Anda sudah membaca SK tim pendamping?Saya sudah melihat SK-nya,setiap desa ada.Dari amatan Anda terhadap SK dan nama-namaDari amatan Anda terhadap SK dan nama-namaDari amatan Anda terhadap SK dan nama-namaDari amatan Anda terhadap SK dan nama-namaDari amatan Anda terhadap SK dan nama-nama

tim pendamping?tim pendamping?tim pendamping?tim pendamping?tim pendamping?Saya tidak kenal dengan orang-orang itu, tapi kalau se-

cara politik kami bisa menganalisa, mengkalkulasi kepentin-gan-kepentingan politik, kita bisa lihat. Jadi, saya lihat lebihbersifat politis, bukan untuk menciptakan suatu sistim yangbagus.

Karena itu Anda mengatakan itu melanggar?Karena itu Anda mengatakan itu melanggar?Karena itu Anda mengatakan itu melanggar?Karena itu Anda mengatakan itu melanggar?Karena itu Anda mengatakan itu melanggar?Itu melanggar. Saya juga sudah sampaikan kepada DPRK

Lhokseumawe, supaya dana ini jangan diakomodir dalamAPBK.

TTTTTapi, anggota DPRK mayoritas dari Papi, anggota DPRK mayoritas dari Papi, anggota DPRK mayoritas dari Papi, anggota DPRK mayoritas dari Papi, anggota DPRK mayoritas dari PA, apa mungkin?A, apa mungkin?A, apa mungkin?A, apa mungkin?A, apa mungkin?Kalau dewan setuju, berarti dewan tidak paham aturan.

Saya sudah minta kepada teman-teman di DPRK untuk mem-pelajari lagi, dan saya sudah berikan masukan-masukan danmereka juga akan mempelajari lagi. Sama-sama kita pantau.

Anda menyampaikan langsung?Anda menyampaikan langsung?Anda menyampaikan langsung?Anda menyampaikan langsung?Anda menyampaikan langsung?Ya, langsung. Saya menyampaikan melalui lisan.***

■ Google images

Page 11: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012Utama 11

Walikota Lhokseumawe SuaidiYahya mengeluarkan Surat

Keputusan (SK) penunjukantenaga pendamping pelaksana

kegiatan pendataan dan penyalu-ran bantuan sosial kepada

masyarakat di Kota Lhokseu-mawe.

Anehnya, Ketua DPRK Lhok-seumawe Saifuddin Yunus men-

gaku tidak tahu. Berikut pen-gakuannya kepada HasnulHasnulHasnulHasnulHasnul

YYYYYunusunusunusunusunus dari MODUS ACEH, saatditemui di ruang kerjanya, lantai

dua Gedung DPRK Kota Lhokse-umawe, Kamis pekan lalu.

Apa pendapat Anda tentang kebijakan Wa-Apa pendapat Anda tentang kebijakan Wa-Apa pendapat Anda tentang kebijakan Wa-Apa pendapat Anda tentang kebijakan Wa-Apa pendapat Anda tentang kebijakan Wa-likota Lhokseumawe membentuk tenaga pen-likota Lhokseumawe membentuk tenaga pen-likota Lhokseumawe membentuk tenaga pen-likota Lhokseumawe membentuk tenaga pen-likota Lhokseumawe membentuk tenaga pen-damping desa?damping desa?damping desa?damping desa?damping desa?

Mungkin keputusan Walikota itu sebuahkebijakan yang sangat bagus. Itu adalah kepu-tusan pemerintah. Saya mungkin ada dipanggiltapi mungkin saya sudah lupa untuk hadir. Tapiapapun kebijakan pemerintah, itu adalah bukanuntuk yang buruk. Tapi untuk yang terbaik.

Menurut Anda ini gejala apa?Menurut Anda ini gejala apa?Menurut Anda ini gejala apa?Menurut Anda ini gejala apa?Menurut Anda ini gejala apa?Itu saya kurang tahu. Saya kurang tahu apa

tujuannya. Tapi untuk yang terbaiklah. Saya tidakmengikuti rapat pembentukan tim pendampingdesa ini. Kalau untuk yang terbaik dan masadepan rakya, ya oke-oke saja. Tapi jangan ter-bentur dengan aparat desa nantinya.

Maksud Anda?Maksud Anda?Maksud Anda?Maksud Anda?Maksud Anda?Jika ada persoalan dalam desa, lalu ada cam-

pur tangan petugas pendamping, ini sangatdilematis. Kalau tim pendamping bisa bekerjas-ama dengan aparat desa ya silakan saja. Tapikalau nanti terbentur dengan aturan yang diber-lakukan gampong dengan orang yang diben-tuk Walikota, tentu akan memecah belahmasyarakat desa.

Jadi, eksekutif yaitu pemerintah KotaJadi, eksekutif yaitu pemerintah KotaJadi, eksekutif yaitu pemerintah KotaJadi, eksekutif yaitu pemerintah KotaJadi, eksekutif yaitu pemerintah KotaLhokseumawe belum pernah membicarakanLhokseumawe belum pernah membicarakanLhokseumawe belum pernah membicarakanLhokseumawe belum pernah membicarakanLhokseumawe belum pernah membicarakan

Ketua DPRK Lhokseumawe Saifuddin Yunus (Pon Pang)

JANGAN BENTUR DENGAN APARAT DESA

masalah ini dengan legeslatif?masalah ini dengan legeslatif?masalah ini dengan legeslatif?masalah ini dengan legeslatif?masalah ini dengan legeslatif?Kalau dengan saya belum. Mungkin juga

ada anggota dewan lain yang ikut rapat. Wa-likota belum pernah membicarakan dengankami. Mungkin ada rancangan untuk mengun-dang kami dan membicarakan tentang itu.

Apa benar keberadaan tim pendampingApa benar keberadaan tim pendampingApa benar keberadaan tim pendampingApa benar keberadaan tim pendampingApa benar keberadaan tim pendampingini ibarat pemerintah desa bayangan?ini ibarat pemerintah desa bayangan?ini ibarat pemerintah desa bayangan?ini ibarat pemerintah desa bayangan?ini ibarat pemerintah desa bayangan?

Oh.. saya kurang tahu. Saya tidak mengata-kan itu pemerintah bayangan, saya tidak maumengatakan. Itu adalah kebijakan Walikota.

Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Itu saya kurang tahu. Itu saya tidak bisa men-

gatakan boleh atau tidak. Peraturan yang diben-tuk Walikota kalau tidak terbentur dengan hu-kum Negara, peraturan Negara, perundanganNegara, tentu bisa dilanjutkan. Mungkin Wa-likota sudah mengeluarkan surat edaran atauperaturan daerah.

Kenapa tidak difungsikan saja aparatKenapa tidak difungsikan saja aparatKenapa tidak difungsikan saja aparatKenapa tidak difungsikan saja aparatKenapa tidak difungsikan saja aparatdesa/gampong yang ada selama ini?desa/gampong yang ada selama ini?desa/gampong yang ada selama ini?desa/gampong yang ada selama ini?desa/gampong yang ada selama ini?

Mungkin aparat desa itu sudah mengatur,

proses itu mungkin tidak berjalan lancar den-gan kinerja mereka. Kalau kinerja mereka sudahlancar untuk apa dibentuk petugas pendamp-ing.

Adakah kebijakan ini untuk memperkuatAdakah kebijakan ini untuk memperkuatAdakah kebijakan ini untuk memperkuatAdakah kebijakan ini untuk memperkuatAdakah kebijakan ini untuk memperkuatposisi Pposisi Pposisi Pposisi Pposisi PA pada Pemilu 2014 mendatang?A pada Pemilu 2014 mendatang?A pada Pemilu 2014 mendatang?A pada Pemilu 2014 mendatang?A pada Pemilu 2014 mendatang?

Saya tidak bisa menjawab, karena adapemikiran orang itu membawa ekses ke (arah-—red) politik. Mungkin Walikota tidak mem-bawa ke arah politik. Tapi kepada kinerja pemer-intah untuk masa depan. Tapi kalau misalnyaada sebagian orang selisih paham mengenaipembentukan ini, nanti muncul berpendapat.Oh,, ini ada arah ke politik. Ini bisa muncul kare-na ada pemikiran masing-masing. Kalau kepu-tusan itu untuk kemajuan pemerintah, untukberjalan pemerintah yang bagus, saya kira takmasalah. Mengapa saya bilang seperti itu, kare-na Walikota saat ini diusung Partai Aceh. Mu-ngkin orang lain menganggap untuk memaju-kan PA. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Apa-kah PA, Demokrat, Golkar, PKS atau siapapunyang duduk sebagai Walikota, tentu jangan ber-pikir seperti itu. Tapi untuk memajukanmasyarakat Kota Lhokseumawe.

Menurut Anda, roda pemerintahan desaMenurut Anda, roda pemerintahan desaMenurut Anda, roda pemerintahan desaMenurut Anda, roda pemerintahan desaMenurut Anda, roda pemerintahan desaselama ini sudah berjalan cukup baik danselama ini sudah berjalan cukup baik danselama ini sudah berjalan cukup baik danselama ini sudah berjalan cukup baik danselama ini sudah berjalan cukup baik danefektif?efektif?efektif?efektif?efektif?

Belum, belum sangat baik.Contohnya?Contohnya?Contohnya?Contohnya?Contohnya?Kami tidak bisa memprioritaskan masyarakat.

Misalnya, jika kita katakan sudah maju, tapi adasegelintir atau sekelompok kecil orang yangbelum merasakan kenikmatan dalam Kota Lhok-seumawe. Seperti fakir miskin, kaum dhuafa, danorang-orang cacat. Kalau orang miskin belummendapatkan prioritas dan di Kota Lhokseu-mawe belum ada lapangan kerja. Lalu, menga-pa kita bilang Kota Lhokseumawe sudah sem-purna. Jadi, seperti orang kerja di kantor, men-jadi pejabat atau kontraktor, sudah sempurnahidup?. Sudah ada gaji bulanan, sudah adamakan. Tapi orang miskin yang manjat kelapa,

membawa sayur ke pasar, masih mendayungsepeda. Apa ini sudah sejahtera?

Menurut Anda, apa misi Walikota dibalikMenurut Anda, apa misi Walikota dibalikMenurut Anda, apa misi Walikota dibalikMenurut Anda, apa misi Walikota dibalikMenurut Anda, apa misi Walikota dibalikkebijakan ini?kebijakan ini?kebijakan ini?kebijakan ini?kebijakan ini?

Mungkin untuk membuat maju Kota Lhok-seumawe. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapiapakah kebijakan itu tidak terbentur dengan atu-ran hukum? Kalau tidak terbentur silakan saja,saya setuju. Apapun kebijakan Walikota sayasangat setuju. Karena dia memikirkan untukmemajukan masyarakat Kota Lhokseumawe.Masyarakat tidak berharap pada pemerintahharus kaya. Tapi, masyarakat mengharapkankepada pemerintah dia harus sejahtera.

Menurut Anda apakah pembentukan petu-Menurut Anda apakah pembentukan petu-Menurut Anda apakah pembentukan petu-Menurut Anda apakah pembentukan petu-Menurut Anda apakah pembentukan petu-gas pendamping desa ini tidak mengganggugas pendamping desa ini tidak mengganggugas pendamping desa ini tidak mengganggugas pendamping desa ini tidak mengganggugas pendamping desa ini tidak mengganggukinerja pemerintah desa?kinerja pemerintah desa?kinerja pemerintah desa?kinerja pemerintah desa?kinerja pemerintah desa?

Mungkin perangkat desa sudah setuju, se-belum membentuk tim Walikota sudah me-manggil dulu perangkat desa dan mempertan-yakan atau mencari solusi atau mungkin jugaWalikota sudah memanggil perangkat desa sertaCamat-camat. Menurut saya, kalau bisa mense-jahterakan masyarakat, kenapa tidak. Tapi, bu-kan memantau kinerja keuchik. Saya tidak maupetugas pendamping ribut dengan persoalankinerja keuchik dan perangkat desa lainnya.Mereka itu (bertugas-red) memantau fakir mis-kin, kaum dhuafa agar bisa memberi bantuan.Mungkin sementara itu sebagai database. Den-gan adanya pendamping di desa untuk men-data masyarakat (bisa diketahui—-red) siapayang berhak mendapat bantuan. Mungkin itupijakan Walikota.

Lalu, apa harapan Anda sebagai KetuaLalu, apa harapan Anda sebagai KetuaLalu, apa harapan Anda sebagai KetuaLalu, apa harapan Anda sebagai KetuaLalu, apa harapan Anda sebagai KetuaDPRK Kota Lhokseumawe?DPRK Kota Lhokseumawe?DPRK Kota Lhokseumawe?DPRK Kota Lhokseumawe?DPRK Kota Lhokseumawe?

Saya minta kepada tim pendamping desabisa bekerja sama dengan aparatur desa. Jan-gan ada satu titik atau satu koma pun atau satumenit pun persoalan dengan perangkat desa.Kalau ada masalah tolong duduk bersama carisolusi, musyawarah dan bekerja sama. Jadi satupikiran, jangan ada persoalan.****

■ MODUS ACEH/Hasnul Yunus

Page 12: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201212 Utama

Fenomena pemerintah baya-Fenomena pemerintah baya-Fenomena pemerintah baya-Fenomena pemerintah baya-Fenomena pemerintah baya-ngan bukanlah sesuatu yangngan bukanlah sesuatu yangngan bukanlah sesuatu yangngan bukanlah sesuatu yangngan bukanlah sesuatu yangbaru. Sudah muncul kepermu-baru. Sudah muncul kepermu-baru. Sudah muncul kepermu-baru. Sudah muncul kepermu-baru. Sudah muncul kepermu-kaan sejak awal tahun 1990-an.kaan sejak awal tahun 1990-an.kaan sejak awal tahun 1990-an.kaan sejak awal tahun 1990-an.kaan sejak awal tahun 1990-an.

Reporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: Hamdani

ISA jadi, apa yang diduga banyakpihak mengenai pemerintah bay-angan (shadow government) diAceh, kini mulai menjadi ken-yataan. Diam-diam, paska Pilka-da, 9 April 2012 lalu, pemerintah

daerah tidak lagi dijalankan secara formal. Se-baliknya, sangat ditentukan oleh pengusaha dandonatur yang menagih janji konsesi serta ang-gota tim sukses.

Tentu, selain balas jasa dalam bentuk proyek.Kemauan tadi dapat pula diwujudkan denganmelibatkan anggota tim sukses pada lembaganon formal. Caranya, membentuk atau melibat-kan anggota tim sukses dalam tim pendampinggampong. Dan, itulah yang dilakukan WalikotaLhokseumawe, Suaidi Yahya.

Ada yang pro, tapi juga kontra. SekretarisDaerah Kota (Sekdako) Lhokseumawe Dasni

PENDAMPING ATAUPEMERINTAH BAYANGAN?

Yuzar SH menilai. Kebijakan tersebut sesuatuyang normal. Itu lebih disebabkan, karena kin-erja aparat gampong seperti keuchik, tuha peutdan pemuda, masih lemah. Itu sebabnya, keha-diran tim pendamping gampong produk Suai-di Yahya, menurut Dasni untuk memecahkelemahan tadi.

Tak hanya itu, ada desas desus menyebut-kan. Dasni pula yang mengagas konsep terse-but. Ini merupakan jalan pintas baginya, menu-ju kursi Setdako Lhokseumawe, mengantikanArifin Abdullah, Sekdako Lhokseumawe sebe-lumnya, sekaligus Pj Walikota Lhokseumawe.

Yang kontra menilai, selain tumpang tindih,kehadiran tim pendamping gampong made inSuaidi Yahya, mengesankan ada rasa tidak per-caya orang nomor satu Kota Lhokseumawe initerhadap pemerintah desa formal saat ini.

Jika dugaan ini benar, maka akan menim-bulkan perpecahan dalam tubuh pemerintahandesa. “Akan timbul seolah-olah aparat yang adadi desa ini tidak bisa menjalankan fungsinyadengan baik. Ini tidak benar,” ujar Saifullah SufiSH, pengamat pemerintah di Aceh Utara danLhokseumawe kepada media ini, pekan lalu.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten(Sekdakab) Aceh Utara berpendapat. Harusn-ya, setiap tindakan yang dilakukan Suaidi Yahyaberlandaskan aturan. “Kalau dituangkan dalamaturan Walikota, juga ada konsultasi dengan

DPRK. Minimal dengan pimpinan dewan, itubaru dianggap legal formal. Jadi bukan semaugue,” sebut mantan Kepala Humas ProvinsiAceh ini.

Dekan Fisipol Universitas Malikussaleh (Un-imal) Fauzi, S. Sos., M.A kepada media ini, Ka-mis pekan lalu menjelaskan. “Sebaiknya dipilihsaja tim independen kalau memang dianggapperlu membentuk tim semacam itu,” usul Fauzi.

Menurut Fauzi, kebijakan Suaidi Yahya tadi,sebagai bentuk kegamangan dari isu perpeca-han yang terjadi di tubuh KPA/PA. “Saya pikirini upaya Suaidi Yahya untuk mengakomodirkeinginan kelompoknya, apalagi kita tahu dian-tara mereka sudah ada perpecahan, dan inisudah menjadi rahasia umum seperti muncul-nya Partai Nasional Aceh (PNA),” kata Fauzi.

Sebelumnya, kebijakan Suaidi Yahya mem-bentuk tenaga pendamping gampong juga dike-cam Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).Melalui direkturnya Safaruddin, SH mengingat-kan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya untuktidak melanjutkan kebijakan membentuk petu-gas pendamping gampong (desa). Dia berpenda-pat, pembentukan tim pendamping gampong inimelanggar aturan, karena tidak dikenal dalamsistem perundang-undangan di Indonesia.

“SK Walikota itu jelas telah membebankankeuangan daerah. Padahal tim pendampinggampong ini tidak dikenal dalam UU No 11 tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmaupun perundang-undangan lainnya,” tulisSafaruddin dalam rilisnya.

Koordinator LSM MaTA, Alfian juga menge-cam tindakan yang dinilai sembrono ini. Alfiandengan tegas menilai Suaidi Yahya telah

melakukan tindakan yang berakibat pada kebi-jakan pemborosan anggaran daerah. “Kamimenilai perekrutan tenaga pendamping hanyaakan menguras dana APBK. Seharusnya pe-merintah mengefektifkan aparatur atau perangkatdesa yang sudah ada. Bukan malah menam-bah tenaga baru yang akan menambah bebanbiaya publik,” katanya.

Sayang, Walikota Lhokseumawe SuaidiYahya tak berhasil ditemui. Saat disambangi diruang kerjanya oleh media ini, Rabu pekan lalu,diperoleh keterangan Suaidi Yahya sedang di-nas luar. Nomor telpon seluler yang dia pakai,saat dihubungi menjawab sedang tidak aktif.

Tapi, melalui Harian Serambi Indonesia, 2September lalu, Suaidi Yahya memberi tangga-pan. Katanya, pembentukan tim ini sudah dikajidari berbagai aspek. “Pembentukan tim ini se-jak awal telah kita kaji dari berbagai aspek,” te-gasnya.

Suaidi manambahkan. “Jadi SK ini lahirberdasarkan sebuah kebijakan dalam upayamembantu pemerintah Kota Lhokseumawe. Timini pun tidak berhak mengintervensi atau men-campuri jalannya pemerintahan desa. Tapi han-ya bertugas melakukan pendataan dan verifika-si bantuan sosial ke desa-desa, apalagi sekarangini dengan adanya program raskin gratis,” jelasSuaidi.

Entah itu sebabnya, meski banyak kritikan,Suaidi Yahya tetap bersikukuh pada pendirian-nya. Dan, tim pendamping gampong tetap akandipertahankan.

Nah, seberapa pentingkah tim itu bagi Suai-di Yahya? Agaknya memang masih sulit untukmencari titik beda antara tim pendamping danpemerintah bayangan. Entahlah.***

B

Page 13: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012Utama 13

Ditemui di rumahnya yangapik di Komplek Pemda Hagu

Teungoh, Kecamatan BandaAceh, Kota Lhokseumawe.

Mantan Sekdakab Aceh Utara,Saifullah Sufi, SH masih terlihatbersahaja. Mesih sudah beru-

sia kepala tujuh, daya ingatmantan Kepala Humas Pemer-intah Provinsi Aceh ini masih

cukup baik.Nah, terkait pembentukan

Tenaga Pendamping Gampong,mantan wartawan ini berkenan

menjawab beberapa pertan-yaan yang diajukan HHHHHamdaniamdaniamdaniamdaniamdani

dari MODUS ACEH, dalamwawancara, Rabu, 19 Septem-

ber 2012. Ini penuturannya.

Apa pendapat Anda tentang kebijakanApa pendapat Anda tentang kebijakanApa pendapat Anda tentang kebijakanApa pendapat Anda tentang kebijakanApa pendapat Anda tentang kebijakanWWWWWalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yalikota Lhokseumawe Suaidi Yahya mem-ahya mem-ahya mem-ahya mem-ahya mem-bentuk tenaga pendamping gampong?bentuk tenaga pendamping gampong?bentuk tenaga pendamping gampong?bentuk tenaga pendamping gampong?bentuk tenaga pendamping gampong?

Saya tidak tahu persis tentang keberadaantim yang dibentuk Suaidi Yahya ini. Tapi, yangjelas dengan terbentuknya tim itu ada duakemungkinan.

Apa itu?Apa itu?Apa itu?Apa itu?Apa itu?Pertama, bisa memperlancar roda pemer-

intahan. Kedua, atau malah sebaliknya, bisamenghambat roda pemerintahan.

TTTTTapi, apakah keberadaan tim pendam-api, apakah keberadaan tim pendam-api, apakah keberadaan tim pendam-api, apakah keberadaan tim pendam-api, apakah keberadaan tim pendam-ping ini bisa menimbulkan tumpang tin-ping ini bisa menimbulkan tumpang tin-ping ini bisa menimbulkan tumpang tin-ping ini bisa menimbulkan tumpang tin-ping ini bisa menimbulkan tumpang tin-dih di desa?dih di desa?dih di desa?dih di desa?dih di desa?

Itu yang saya katakan tadi. Timbul kesanseolah-olah aparat desa tidak bisa menjalan-kan fungsinya dengan baik. Ini tidak benar.

Saifullah Sufi, SH, Pengamat Pemerintahan dan mantan Sekdakab Aceh Utara.

Harus Berlandaskan Hukum

Menurut Anda, kebijakan ini bisa dis-Menurut Anda, kebijakan ini bisa dis-Menurut Anda, kebijakan ini bisa dis-Menurut Anda, kebijakan ini bisa dis-Menurut Anda, kebijakan ini bisa dis-ebut sebagai pemerintah bayangan?ebut sebagai pemerintah bayangan?ebut sebagai pemerintah bayangan?ebut sebagai pemerintah bayangan?ebut sebagai pemerintah bayangan?

Hmmm….(terdiam seperti berpikir), sayapikir tidak sejauh itu.

Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Secara aturan, apakah dibolehkan?Semua hal yang dilakukan seharusnya

berlandaskan aturan. Lalu, Walikota menu-angkan dalam aturan. Sebab, setiap peratu-ran Walikota harus ada konsultasi denganDPRK. Minimal dengan pimpinan dewan, itubaru dianggap legal formal. Jadi bukan se-mau gue!

Seandainya bukan berdasarkan aturan?Seandainya bukan berdasarkan aturan?Seandainya bukan berdasarkan aturan?Seandainya bukan berdasarkan aturan?Seandainya bukan berdasarkan aturan?Tentu sudah melanggar aturan. Peme-

rintahan itukan ada dasar hukum dan aturan.Segala sesuatu yang tidak ada aturan ya me-

langgar hukum. Dalam kondisi darurat juga adadasar hukum, kalau ditingkat pusat mungkinada Perpu, tentunya juga ada syarat-syarat.

Apakah bisa serta merta Walikota mem-Apakah bisa serta merta Walikota mem-Apakah bisa serta merta Walikota mem-Apakah bisa serta merta Walikota mem-Apakah bisa serta merta Walikota mem-buat kebijakan sendiri?buat kebijakan sendiri?buat kebijakan sendiri?buat kebijakan sendiri?buat kebijakan sendiri?

Ya tidak bisa, kecuali harus dituangkandalam peraturan Walikota. Seperti saya jelas-kan, peraturan Walikota juga tidak bisa sertamerta dibuat, harus punya landasan hukumseperti konsultasi dengan DPRK.

TTTTTapi, tim pendampin gampong iniapi, tim pendampin gampong iniapi, tim pendampin gampong iniapi, tim pendampin gampong iniapi, tim pendampin gampong inisudah ada SK?sudah ada SK?sudah ada SK?sudah ada SK?sudah ada SK?

Enak betul, tapi harus dilihat konsideran-nya secara hukum. Apakah ada qanun ataulandasan hukumnya, sehingga keluarlah SKWalikota itu. Karena, setiap SK yang dikelu-

arkan juga harus punya landasan hukum.Jangankan keputusan Walikota, kepala desapun harus punya landasan hukum.

Alasan Suaidi YAlasan Suaidi YAlasan Suaidi YAlasan Suaidi YAlasan Suaidi Yahya karena aparat desaahya karena aparat desaahya karena aparat desaahya karena aparat desaahya karena aparat desamasih lemah?masih lemah?masih lemah?masih lemah?masih lemah?

Ada memang desa-desa yang tidak efek-tif, tapi tidak seluruhnya. Makanya setiaptahun ada Lembaga PembangunanMasyarakat Desa (LPMD). Lalu, diadakansemacam lomba, ini salah satu tujuannyauntuk melihat keefektifan pemerintahan suatudesa. Tapi, apakah selama ini sudah dilaku-kan Pemerintah Kota Lhokseumawe?

Ada kesan, Suaidi YAda kesan, Suaidi YAda kesan, Suaidi YAda kesan, Suaidi YAda kesan, Suaidi Yahya tidak percayaahya tidak percayaahya tidak percayaahya tidak percayaahya tidak percayapada pemerintahan gampong yang ada saatpada pemerintahan gampong yang ada saatpada pemerintahan gampong yang ada saatpada pemerintahan gampong yang ada saatpada pemerintahan gampong yang ada saatini?ini?ini?ini?ini?

Saya kurang mengamati itu, tapi kalau-pun memang demikian tidak harus diben-tuk tim baru. Menurut saya lebih efektif di-fungsikan mukim. Sekarang yang jadi per-tanyaan, dimana posisi mukim? Kenapatidak diefektifkan itu? Padahal dalam struk-tur adat masyarakat kita dulu mukim lebihberperan.

Pembentukan tim ini mungkin lebih di-Pembentukan tim ini mungkin lebih di-Pembentukan tim ini mungkin lebih di-Pembentukan tim ini mungkin lebih di-Pembentukan tim ini mungkin lebih di-maksudkan untuk memperkuat secara poli-maksudkan untuk memperkuat secara poli-maksudkan untuk memperkuat secara poli-maksudkan untuk memperkuat secara poli-maksudkan untuk memperkuat secara poli-tis posisi Walikota?tis posisi Walikota?tis posisi Walikota?tis posisi Walikota?tis posisi Walikota?

Kalau berbicara dengan kacamata politik,seorang pimpinan memang harus kuatdukungan secara politik. Jika tidak ada polit-ical will, satu gerakan pembangunan itu tidakbisa jalan. Tapi, pisahkan dulu, antara SuaidiYahya dengan jabatan Walikota. Pertanyaan-nya, apakah bisa dipisahkan? Saat ini agaksukar dilakukan, jadi remang-remang, kare-na saat ini Suaidi Yahya adalah seorang pe-jabat pemerintah kota.

Lalu, bagaimana caranya untuk mem-Lalu, bagaimana caranya untuk mem-Lalu, bagaimana caranya untuk mem-Lalu, bagaimana caranya untuk mem-Lalu, bagaimana caranya untuk mem-perkuat fungsi pemerintahan gampong?perkuat fungsi pemerintahan gampong?perkuat fungsi pemerintahan gampong?perkuat fungsi pemerintahan gampong?perkuat fungsi pemerintahan gampong?

Fungsikan Inspektorat Aceh. Jangan adakesan selama ini hanya mangawasi SKPD-SKPD, tidak! Inspektorat juga mengawasipemerintahan desa. Banyak penggunaandana juga di desa. Jadi wajar kalau Inspek-torat harus turun sampai ke desa. ***

■ MODUS ACEH/Hamdani

Page 14: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 Iklan14

Page 15: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 15Parlementaria

Pelindung/Penasehat:Drs. Hasbi Abdullah, M. Si,Amir Helmi, SH,Drs. H. Sulaiman AbdaPenanggungjawab:H. Burhanuddin, SEKoordinator:Mahyar,SH.M.HumPengarah:Muhammad SalehPimpinan Redaksi:Mirzani,S.KomStaf Redaksi:T. Fadhil, ST T.IsmediansyahStaf Media Center DPRA, danWartawan MODUS ACEHAlamat Redaksi;Media Center DPRA Gedung Utama,Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh.Email:[email protected]: dpra.acehprov.go.id

Informasi ini terlaksana atas kerjasamaTabloid Berita Mingguan Modus Acehdengan sekretariat DPR Aceh.

Anggota DPR Aceh AdnanAnggota DPR Aceh AdnanAnggota DPR Aceh AdnanAnggota DPR Aceh AdnanAnggota DPR Aceh AdnanBeuransyah minta Biro HukumBeuransyah minta Biro HukumBeuransyah minta Biro HukumBeuransyah minta Biro HukumBeuransyah minta Biro Hukum

dan Biro Pemerintahan Acehdan Biro Pemerintahan Acehdan Biro Pemerintahan Acehdan Biro Pemerintahan Acehdan Biro Pemerintahan Acehdapat menyerahkan raqandapat menyerahkan raqandapat menyerahkan raqandapat menyerahkan raqandapat menyerahkan raqan

lambang, bendera, dan himnelambang, bendera, dan himnelambang, bendera, dan himnelambang, bendera, dan himnelambang, bendera, dan himneAceh akhir September 2012.Aceh akhir September 2012.Aceh akhir September 2012.Aceh akhir September 2012.Aceh akhir September 2012.

Reporter: Juli Saidi

ELAN tapi pasti, agaknyafilosofi itulah yang ingin di-tunjukkan Kepala Peme-rintah Aceh, dr. Zaini Abdul-lah – Muzakir Manaf dananggota DPR Aceh dalam

mengimplentasikan MoU Damai Hel-sinki, 15 Agustus 2005 serta Undang-Undang No:11/2006 tengan Pemer-intahan Aceh.

Simaklah, setelah sempat men-gendap beberapa waktu, rancanganqanun (raqan) lambang, benderaserta himne Aceh, diangkat kembali.Ini sesuai dengan perintah GubernurAceh, dr. Zaini Abdullah agar raqantersebut, dapat dituntaskan tahun2012.

Landasannya tentu sudah jelas,Instruksi Presiden (Inpres) RepublikIndonesia, Susilo Bambang Yudhoy-ono, Nomor: 15 tahun 2005 tentangpelaksanaan nota kesepahaman ant-ara Pemerintah RI dan Gerakan AcehMerdeka (GAM). Alasan hukum inimenjadi dasar bagi Dewan Perwak-ilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mem-

Satu Tujuan Dua AlternatifRaqan Lambang, Bendera dan Himne Aceh

P

buat draf rancanganqanun (raqan) lam-bang, bendera, danhimne Aceh kepadapemerintah Aceh.

Maklum, Inpresyang dikeluarkan 14Nopember 2005 lalumenyebutkan, meny-iapkan rencana dankebijakan yang men-yangkut penyelengga-raan pemerintahandaerah di ProvinsiAceh, seperti peng-gunaan simbol-sim-bol, termasuk bendera,lambang, dan himne menjadi tugas-nya Pemerintah Aceh (eksekutif).“Sesuai Inpres Nomor: 15 Tahun2005, eksekutiflah yang berkewajibanmengirim qanun tersebut. Kita ikutiInpres saja,” kata anggota BadanLegislasi (Banleg) Aceh AdnanBeuransyah, di ruang Komisi A DPRAceh, Jalan Tgk. Daud Beureueh,Banda Aceh, Kamis pekan lalu ke-pada MODUS ACEH.

Begitupun, Adnan Beuransyahmenyambut baik keseriusan Guber-nur Aceh Zaini Abdulah, agar rancan-gan qanun bendera, lambang, danhimne Aceh dapat diselesaikan pada2012. “ Kami menyambut denganbaik, artinya gubernur semakin kuatuntuk menkondisikan keinginanrakyat, bendera, lambang, danhimne menjadi harapan rakyat Aceh,”respon Adnan terhadap penyelesa-

ian qanun dimaksud.Itu sebabnya, Adnan

Beuransyah yangmerupakan anggotadewan dari daerah pe-milihan Gayo Lues,Aceh Tenggara, Subu-lussalam, dan AcehSingkil ini, memintaBiro Hukum dan BiroPemerintahan Aceh,agar segera menyele-saikan raqan tersebut.“Kita harapkan BiroHukum dan Pemerin-tahan Aceh segeramungkin menyelesai-

kan draf raqan bendera, lambang,dan himne,” sebut Adnan, Kamis lalu.

Ajakan kader Partai Aceh (PA) inibukan tanpa sebab, mengingat waktusudah diperhujung tahun, maka iamemberi waktu kepada eksekutif,paling lambat akhir September 2012draf raqan lambang, bendera, danhimne Aceh sudah diserahkan keDPR Aceh. “Paling lambat akhir Sep-tember ini bisa dikirim ke DPRA oleheksekutif,” harap Adnan Beuransyah.

Tak hanya itu, selain waktu sudahdiperujung tahun, pembahasan qa-nun di DPR Aceh juga ada mekanis-menya. Karena, setelah PemerintahAceh menyerahkan raqan, pimpinanDPR Aceh mengirim ke Banleg un-tuk ditelaah, kemudian Banleg men-girimkan kembali ke pimpinan, danpimpinan membawa ke BadanMusyawarah (Banmus) DPR Aceh.

Dari hasil Banmus tersebut, kemu-dian pimpinan DPR Aceh mengelu-arkan Surat Keputusan (SK), sesuaihasil musyawarah Banmus.

Karena itu, jika Biro Hukum atauBiro Pemerintahan Aceh dapatmenyerahkan draf raqan lambang,bendera, dan himne akhir Septem-ber ini, Adnan yakin raqan tersebutdiselesaikan DPR Aceh tahun ini.“Paling cepat pembahasan qanun itusatu bulan, kalau eksekutif menyer-ahkan draf raqan akhir September,saya yakin raqan bendera dan lam-bang selesai tahun ini,” ujar AdnanBeuransyah, yakin.

Sedangkan raqan himne Aceh,jika tidak selesai dibahas pada tahunini, maka dewan akan melanjutkanpembahasannya 2013 mendatang.Menurut Adnan, raqan bendera danlambang tidak perlu disayembarakanlagi. Karena bendera yang disebut-kan dalam qanun ada dua aternatif.Pertama bendera perang masaabad 16. Bendera itu merah tanah-nya, bintang bulan dan di bawahnyaada pedang. Alternatif kedua adalahbendera GAM. Menurut Adnan ben-dera ini menjadi inspirasi rakyat Aceh.

Lalu, keyakinan Adnan bahwaDPR Aceh dapat menyelesaikanraqan lambang, ini juga sudah adadua aternatif lambang yang akandibahas. Pertama lambang Acehyang sudah ada saat ini yaitu Pan-cacita. Alternatif kedua adalah lam-bang yang digunakan oleh perjuan-gan GAM, burak-singa. “Soal lam-bang juga ada dua aternatif,” ungkapAdnan Beuransyah.

Sedangkan raqan himne Acehmasih perlu disayembarakan.Sebab, saat ini yang sudah adamusik, sedangkan liriknya hinggasekarang belum ada.

Untuk diketahui, pembahasanraqan bendera, lambang, dan himne.DPR Aceh pada pembahasan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Aceh(APBA) 2012 pernah mengusulkananggaran Rp 1,5 miliar. Fulus senilaiitu direncanakan untuk mengelarsayembara raqan bendera, lambang,dan himne.

Begitupun, dalam daftar peng-gunaan anggaran (DPA) 2012 nilaiyang diusulkan DPRA hanya diflot-kan Rp 500 juta. Maka, uang sejum-lah itu menurut Adnan tidak cukupuntuk melakukan sayembara raqanhimne. Sebab, selain mengundangmusisi luar negeri, hasil karya terse-but tidak dapat dihargai dengan nilaibenda. “Motivasi menempatkan uangitu Rp 1,5 M. Namun dalam DPA han-ya Rp 500 juta. Kenapa Rp 1,5 Mditempatkan, karena harus diberihadiah yang besar bagi pemenangdari karya himne tersebut,” sebutAdnan Beuransyah.***

Adnan Beuransyah

Page 16: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201216 Olahraga

Olahraga bela diri YOlahraga bela diri YOlahraga bela diri YOlahraga bela diri YOlahraga bela diri Yong Mooong Mooong Mooong Mooong MooDo Indonesia diharapkan dapatDo Indonesia diharapkan dapatDo Indonesia diharapkan dapatDo Indonesia diharapkan dapatDo Indonesia diharapkan dapatmenjadi cabang olahraga pesermenjadi cabang olahraga pesermenjadi cabang olahraga pesermenjadi cabang olahraga pesermenjadi cabang olahraga peser-----ta Pekan Olahraga Provinsita Pekan Olahraga Provinsita Pekan Olahraga Provinsita Pekan Olahraga Provinsita Pekan Olahraga Provinsi(Porprov) Aceh 2014. Kaderisa-(Porprov) Aceh 2014. Kaderisa-(Porprov) Aceh 2014. Kaderisa-(Porprov) Aceh 2014. Kaderisa-(Porprov) Aceh 2014. Kaderisa-si jadi target dan agenda utama.si jadi target dan agenda utama.si jadi target dan agenda utama.si jadi target dan agenda utama.si jadi target dan agenda utama.

Masrizal

ESAWAT udara Transwisa-ta milik pengusaha TommyWinata dengan selamatmendarat di Bandara Inter-nasional Sultan IskandarMuda, Aceh Besar, Sabtu

pagi pekan lalu.Dari dalam perut burung besi itu,

keluar sekira lima puluhan atlet danpelatih bela diri Yong Moo Do asal

Letjen TNI Gatot Nurmantyo :

Yong Moo Do Bisa IkutPorprov Aceh 2014

negeri ginseng, Korea Selatan.Diawali langkah Dankodiklat TNI-

AD, Letjen Gatot Nurmantyo yang jugaKetua Umum Federasi Yong Mo DoIndonesia serta Presiden FederasiYong Moo Do Dunia, Kim Byun Chung.Disusul sejumlah pengurus Yong MooDo Indonesia lainnya, asal Jakarta.

Setelah sempat rehat sejenak diruang VIP Lanud Sultan IskandarMuda, Blang Bintang Aceh Besar.Didampinggi Pangdam IM, MayjenTNI Zahari Siregar dan Kasdam IM,Brigjen TNI Iskandar M. Sahli. Jen-deral bintang tiga ini langsung menu-ju GOR KONI Aceh. Maklum, hari itu,Letjen TNI Gatot melantik dan men-gukuhkan Pengurus Daerah Federa-si Yong Moo Do Indonesia, ProvinsiAceh di bawah komando PangdamIM, Mayjen TNI Zahari Siregar.

“Pengukuhan ini merupakan up-aya pemenuhan kebutuhan organisa-si Yong Moo Do Indonesia untuk leb-

ih mengoptimalkan program kerjaorganisasi,” kata Letjen TNI Gatot.

Menurut Jenderal Gatot, dengankemampuan dan pengalaman yangdimiliki, para pengurus Yong Moo DoAceh, dapat mengembangkan danmembawa olahraga bela diri ini kearah yang signifikan bagi peningka-tan prestasi. “Atlet Yong Moo Do dariKodam IM atas nama Serda Nurch-olis telah berhasil meraih medaliemas. Sementara Sertu Wardoyomeraih perunggu pada kejuaraandunia di Korea beberapa waktu lalu,”sebut Jenderal Gatot bangga.

Itu sebabnya, dengan ukiranprestasi Internasional tersebut, diaberharap olahraga Yong Moo Do da-pat dipertandingan pada PekanOlahraga Provinsi Aceh, 2014 men-datang serta PON XIX-2016 di JawaBarat. “Saya berharap dapat diikut-kan. Saat ini, di Aceh sudah ada di16 kabupaten/kota. Jadi, sudah cuk-up syarat,” kata Jenderal Gatot ke-pada Sekretaris Umum KONI Aceh,Muhammad Saleh, usai acara diGOR KONI Aceh, Sabtu siang.

Keinginan itu disambut positifMuhammad Saleh. “Aspirasi ini akansaya sampaikan kepada KetuaUmum KONI Aceh. Selanjutnya, akandibawa dalam rapat kerja KONI Aceh

tahun 2012 untuk mendapat penge-sahan. Saya kira, tak jadi soal,” ucapSaleh.

Yong Moo Do berakar dari Ho SinSul yang berarti beladiri. Olahraga inimerupakan modifikasi masyarakatKorea Selatan yang menggabungkanbeberapa teknik olahraga bela diriseperti Judo, Taekwondo, Apkido,dan Ssirum.***

P

■ FOTO-FOTO: MODUS ACEH /Muhammad Saleh

Page 17: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 17Iklan

Page 18: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201218 Hukum

Huzaifah memperkuat keterHuzaifah memperkuat keterHuzaifah memperkuat keterHuzaifah memperkuat keterHuzaifah memperkuat keter-----angan dua terdakwa sebelumn-angan dua terdakwa sebelumn-angan dua terdakwa sebelumn-angan dua terdakwa sebelumn-angan dua terdakwa sebelumn-ya tentang alasan penembakanya tentang alasan penembakanya tentang alasan penembakanya tentang alasan penembakanya tentang alasan penembakan

terhadap Abdurrahman aliasterhadap Abdurrahman aliasterhadap Abdurrahman aliasterhadap Abdurrahman aliasterhadap Abdurrahman aliasBongkeng. Dia ingin membalasBongkeng. Dia ingin membalasBongkeng. Dia ingin membalasBongkeng. Dia ingin membalasBongkeng. Dia ingin membalaskematian Syukri alias Pangkuk.kematian Syukri alias Pangkuk.kematian Syukri alias Pangkuk.kematian Syukri alias Pangkuk.kematian Syukri alias Pangkuk.

Reporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: Hamdani

NI bukan kisah film action apalagi ro-man. Sebaliknya, benar-benar terjadi.Kematian seorang sahabat meninggal-kan sebait wasiat. Lalu, sang sahabatmembalas kematian rekannya itu den-gan menembak sasaran yang dituju.

Mujur, yang dibidik meleset dan selamat. Na-mun, peristiwa tersebut akhirnya singgah diPengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe.

Alkisah Huzaifah (36), Edi Saputra dan Mut-taqin. Tiga sekawan inilah yang melakukan aksibak film koboi. Mereka berupaya menghabisiAbdurrahman alias Bongkeng. Menurut ketig-anya, perbuatan nekad itu dilakukan karena in-gin balas dendam atas kematian Syukri aliasPangkuk, Sekretaris Umum DPW Partai AcehKota Lhokseumawe.

Pengakuan ini diungkapkan terdakwa EdiSaputra dan Muttaqin. Lalu, dilafal kembali olehHuzaifah. “Sebelum meninggal Pangkuk mem-beritahu saya, jika suatu saat nanti dirinya matiatau dibunuh, kamu harus membalaskan den-dam saya. Pelakunya tak lain adalah Bongkeng.Lalu Pangkuk menyerahkan dua pucuk senjataapi FN dan Revolver lengkap dengan 64 butiramunisi,” kisah Huzaifah dengan suara yangjelas.

Huzaifah merupakan saksi mahkota dalamsidang lanjutan perkara penembakan NasrulMahyar, Kamis, 20 September 2012 yang dige-lar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe.Sejatinya, sidang lanjutan penembakan terse-but digelar Selasa, 18 September 2012, tetapiterpaksa ditunda karena kondisi keamanan yangkurang mendukung. Ini disebabkan, Muzakkiryang merupakan terdakwa dalam kasus pen-yalahgunaan narkotika, Senin, 17 September2012, kabur dari ruang tahanan LP Kelas II Lhok-

DENDAM HUZAIFAH WASIAT PANGKUKseumawe.

Sidang dipimpin Syamsul Qamar, SH (ket-ua) dan Deny Saputra, SH serta Nasri, SH (ang-gota). Huzaifah mengaku, dirinya yang memer-intahkan terdakwa Edi Syahputra dan Muttaqinuntuk menembak Abdurrahman aliasBongkeng. Sialnya bukan sasaran yang ditujutertembak, tapi Nasrul Muhyar, warga PanggoiKecamatan Muara Dua Lhokseumawe. Saat ke-jadian, Nasrul Muhyar berboncengan denganBongkeng.

Masih kata Huzaifah, aksi penembakan iniberdasarkan wasiat dari almarhum Sukri aliasPangkuk yang ditembak orang tak di kenal (OTK)pada April 2012 lalu. Entah kebetulan atau me-mang benar firasat Pangkuk, tak lama setelahwasiat itu disampaikan, Pangkuk tewas ditem-bak OTK, di kawasan Paya Rangkuluh, Keca-matan Kutablang, Kabupaten Bireuen padaRabu, 16 Mei 2012 lalu. Mantan Panglima Sa-goe Cot Kupula ini telah dijemput maut.

“Dugaan dari wasiat itu benar. Saya berfikirwasiat itu harus dijalankan. Disitulah saya me-manggil kedua terdakwa Edi dan Muttaqin un-tuk menyusun rencana eksekusi Bongkeng,”terang Huzaifah.

Syukri Abdullah merupakan SekretarisUmum DPW Partai Aceh Kota Lhokseumawe.Dia menghembuskan nafas yang terakhir sete-lah tiga butir peluru menembus kepala dandadanya. Syukri di berondong pada tengahmalam di Kawasan Desa Cot Rangkuluh, Keca-matan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Pada malam berdarah itu, Syukri tidak sendiri,ada rekan bisnisnya Cut Yetti yang juga ikutmeninggal, akibat peluru menembus pinggang-nya. Sementara TM Yasir alias Popon (16) yangduduk di jok belakang selamat dalam peristiwatragis itu (Baca: MODUS ACEH Edisi 05/TH.X/2012).

Sementara itu dari kesaksian korban, Nas-rul Mahyar mengatakan, dirinya melihat terdak-wa Edi Syahputra mengeluarkan senjata danmenembak ke arah mereka. “Saya lihat senjataitu diarahkan kepada kami. Tapi beberapa kaliditembak tidak meledak. Lalu saya pun berbalikarah dan berlari hingga terkena tembakan,”ungkap Nasrul Mahyar.

Saat kejadian itu menurut Nasrul Mahyar,dirinya terkena tembakan tiga kali. “Cuma sep-erti terasa sekali. Saya tidak tahu siapa yangmenembak, sebab posisi saya sudah membela-kangi untuk berlari dari mereka,” kisah Nasrul dihadapan majelis hakim.

Yang menarik, salah seorang saksi, Zubir,warga Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua,Lhokseumawe menolak disumpah majelishakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe.Alasan Zubir, persidangan berlangsung den-gan memakai KUHP bukan Alquran. “Apakahsidang ini menggunakan KUHP? Kalau meng-gunakan KUHP saya tidak bersedia disumpah.Saya baru mau disumpah jika proses sidang iniberdasarkan Quran,” ujarnya dengan suara te-gas. Zubir merupakan abang dari saksi korbanNasrul Mahyar.

Tak peduli dengan alasan Zubir, majelishakim tetap mengambil keterangan dari Sukri.Dalam keterangannya, Sukri menerangkan, set-elah mengetahui adiknya tertembak dia lang-sung menuju Rumah Sakit PT Arun di Batuphat,Kecamatan Muara Satu, Pemko Lhokseumawe.“Saat itu saya melihat di punggung adik sayaada tiga lubang yang mengeluarkan darah.Menurut dokter ada peluru,” jelas Zubir bahwakeluarga penembak sudah datang ke rumahmereka dan meminta maaf, serta sudah ada per-damaian.

Nah, setelah mendengarkan kesaksian kor-ban, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saifuddin,SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawemengatakan, tiga terdakwa tadi dapat dituntutdengan hukuman seumur hidup. “Sesuai den-gan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun1951 tentang senjata api, kemudian Undang-Undang percobaan pembunuhan berencanapasal 340, para terdakwa bisa dikenakan huku-man penjara seumur hidup,” kata Saifuddin.

“Sidang akan dilanjutkan Senin, 24 Sep-tember 2012 mendatang di Pengadilan Negeri(PN) Lhokseumawe dengan agenda pemang-gilan saksi korban lainnya yaitu Abdurahmanalias Bongkeng,” kata hakim ketua SyamsulQamar, SH.

Sebelumnya, pada sidang perdana kasusyang sempat menghebohkan warga Kota Lhok-seumawe ini, Kamis, 16 Agustus 2012 lalu. TimJaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan ber-kas perkara yang melibatkan tiga tersangka, yak-ni Edi Saputra Alias Gulit, Warga MeunasahAlue, Muara Dua, Muttaqin alias Lahuddin,Warga Paloh Punti, Muara Satu, dan Huzaifahalias Kapten, warga Meunasah Blang Kandang,Muara Dua.

Pada sidang Selasa, 11 September 2012,JPU menghadirkan dua terdakwa yaitu EdiSaputra dan Muttaqin. Keduanya, didampingikuasa hukumnya Muliadi, SH.

Dihadapan majelis hakim Edi Saputra men-gaku nekad menembak Bongkeng atas inisiatifsendiri dan setelah menerima perintah dari Huza-ifah. Edi mengaku jika pistol tersebut diberikanHuzaifah. Selain itu, Huzaifah juga memberikanuang Rp 1,5 juta rupiah membeli minyak.

Terdakwa Muttaqin mengungkapkan, Sab-tu, 2 Juni 2012, masuk panggilan dari Hufaizahke telpon selulernya. Huzaifah mengajak dirin-ya untuk bertemu. Keduanya sepakat untuk ber-temu di Desa Lhok Tampu. Lalu, Muttaqin men-gajak Edi Syahputra. Dalam pertemuan itu Hu-faizah memberikan dua pucuk senjata apilengkap dengan amunisi.

Hufaizah berkisah, yang menembak Syukrialias Pangkuk adalah komplotan Abdurrahmanalias Bongkeng Cs. “Menurut Huzaifah, Syukrialias Pangkuk meninggal akibat ditembak ko-mplotan Bongkeng Cs,” papar Muttaqin. LaluMuttaqin melanjutkan keterangannya. “Setelahsaya dan Edi mendapatkan masing-masing satusenjata dari Huzaifah, kami berpisah. Kemudiankami berdua segera mencari keberadaanBongkeng, seraya berniat akan membalas den-dam kepada Bongkeng atas perlakuannya ke-pada sahabat kami Pangkuk.” Ungkapnya den-gan suara yang jelas.

Keduanya, langsung mencari Bongkeng kerumahnya di Desa Paloh Dayah, Muara SatuLhokseumawe. Namun Bongkeng tidak ditemu-kan. Tidak putus asa, keesokan harinyaBongkeng kembali dicari. Hasilnya, Senin 4 Juni2012, sekitar pukul 18.30 WIB di Desa PalohDayah, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe,mereka melihat Bongkeng sedang berboncen-gan bersama Nasrul Mahyar, sambil mengen-darai sepeda motor.

Saat itu, keduanya mengikuti Bongkeng.Seketika berhenti dan Edi langsung menembakenam kali ke arah Bongkeng-Nasrul. Sial, pistoltidak meletus. Lalu giliran Muttaqin mengelu-arkan pistol sambil menembak dua kali ke arahBongkeng, tapi tidak mengenai sasaran. Se-lanjutnya moncong senjata diarahkan ke Nas-rul Mahyar.

Muttaqin menjelaskan. “Saya menembakBongkeng karena saat itu seperti ingin men-gambil senjata untuk menembak saya. Jadi, se-belum ditembak, saya langsung menembak dia.Tapi karena Bongkeng tidak kena, dan lari kearah semak-semak, lalu saya tembak NasrulMahyar dua kali, karena saya pikir Nasrul Mah-yar adalah komplotan Bongkeng juga,” ceritaMuttaqin.***

I

Pelaku penembakan sedang mengikuti sidang. ■ MODUS ACEH/Hamdani

Page 19: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 19Hukum

Diduga dan didakwa melaku-Diduga dan didakwa melaku-Diduga dan didakwa melaku-Diduga dan didakwa melaku-Diduga dan didakwa melaku-kan perkosaan terhadap anak dikan perkosaan terhadap anak dikan perkosaan terhadap anak dikan perkosaan terhadap anak dikan perkosaan terhadap anak di

bawah umurbawah umurbawah umurbawah umurbawah umur. Seorang maha-. Seorang maha-. Seorang maha-. Seorang maha-. Seorang maha-siswa duduk di kursi persaki-siswa duduk di kursi persaki-siswa duduk di kursi persaki-siswa duduk di kursi persaki-siswa duduk di kursi persaki-tan. Ttan. Ttan. Ttan. Ttan. Tapi, dia mengaku dikorapi, dia mengaku dikorapi, dia mengaku dikorapi, dia mengaku dikorapi, dia mengaku dikor-----

bankan dan dijebak. Keteranganbankan dan dijebak. Keteranganbankan dan dijebak. Keteranganbankan dan dijebak. Keteranganbankan dan dijebak. Keterangandi BAP juga dicabut.di BAP juga dicabut.di BAP juga dicabut.di BAP juga dicabut.di BAP juga dicabut.

Reporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: HamdaniReporter: Hamdani

ENGENAKAN baju putih, cela-na hitam, Dani Muslim binMuslim (21) melangkah gon-tai, memasuki Ruang SidangII Pengadilan Negeri (PN)Lhokseumawe, Senin, 10

September lalu. Mahasiswa semester lima, Uni-versitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumaweitu yang seharusnya mengikuti kuliah di pergu-ruan negeri tersebut. Namun apa lacur, harusbermalam di LP Kelas II Lhokseumawe. Mak-lum, dia dijerat hukuman karena diduga telahmelakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Tapi, tuduhan itu dibantah Dani.“Tidak benar saya memperkosa. Saya dijebakBang,” ungkap Dani kepada media ini saat itu.

Rangkaian sidang keduabelas yang dilaluiDani Muslim. Hari itu, agenda sidang pem-bacaan pembelaan (pledoi) oleh penasehat hu-kum terdakwa. Sidang tersebut dipimpin TutiAnggriani, SH (ketua), Azhari, SH dan Nasir, SH(anggota), berlangsung tertutup.

Penasehat hukum terdakwa, Mustafa SM.Zein, SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Syiah Kuala Lhokseumawe mengungkapkan,dakwaan yang dialamatkan Jaksa PenuntutUmum (JPU) dari Kejari Lhokseumawe yangdialamatkan kepada kliennya, keliru. Alasannya,pada persidangan Senin, 27 Agustus 2012 lalu,JPU menohok Dani Muslim dengan Pasal 81Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,tentang Perlindungan Anak. “Dakwaan kaburdan salah alamat,” kata Mustafa.

KISAH BUNGA DERITA DANI

Ditemui media ini, Jerti tampak pasrah. Dia takkuasa menahan sedih dan haru saat anaknya Danimemasuki ruang sidang. Walau tertutup, Jerti den-gan setia menunggu proses sidang terhadap anak diPengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe. Apa penda-pat Jerti? Ini dia penuturannya.

Bagaimana perasaan Anda terkait kasus yangBagaimana perasaan Anda terkait kasus yangBagaimana perasaan Anda terkait kasus yangBagaimana perasaan Anda terkait kasus yangBagaimana perasaan Anda terkait kasus yangmenimpa Dani?menimpa Dani?menimpa Dani?menimpa Dani?menimpa Dani?

Sedih, sebagai seorang ibu tentunya sangatsedih.

Seperti apa sikap anak Anda sehari-hari?Seperti apa sikap anak Anda sehari-hari?Seperti apa sikap anak Anda sehari-hari?Seperti apa sikap anak Anda sehari-hari?Seperti apa sikap anak Anda sehari-hari?Dia anak baik, merokok pun tidak. Dia anak yang

saya andalkan.Anda percaya dia melakukan perbuatan yangAnda percaya dia melakukan perbuatan yangAnda percaya dia melakukan perbuatan yangAnda percaya dia melakukan perbuatan yangAnda percaya dia melakukan perbuatan yang

dituduhkan?dituduhkan?dituduhkan?dituduhkan?dituduhkan?Tidak, saya tidak percaya itu. Saya yakin dia dijebak.Selama proses hukum apakah ada negosiasi dengan pihak keluarga korban?Selama proses hukum apakah ada negosiasi dengan pihak keluarga korban?Selama proses hukum apakah ada negosiasi dengan pihak keluarga korban?Selama proses hukum apakah ada negosiasi dengan pihak keluarga korban?Selama proses hukum apakah ada negosiasi dengan pihak keluarga korban?Ada, tapi mereka tidak mau damai. Mereka tetap ingin menempuh jalur hukum,

padahal saya sudah memohon-mohon.Harapan Anda terkait dengan kasus ini?Harapan Anda terkait dengan kasus ini?Harapan Anda terkait dengan kasus ini?Harapan Anda terkait dengan kasus ini?Harapan Anda terkait dengan kasus ini?Saya ingin supaya kasus ini cepat selesai, kepada aparat penegak hukum tolong

seadil-adilnya, supaya tidak ada yang dirugikan.***

Menurut Musfafa, terdakwa baik di rumahsaksi korban, kepolisian maupun persidangansudah menegaskan tak pernah melakukan per-buatan tidak senonoh itu kepada saksi korbanyaitu Bunga (samaran—red). Begitu juga pen-gakuan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP)polisi, Dani membantah seluruhnya di depanpersidangan.

Sebaliknya, alasan terdakwa menandatan-gani BAP di depan polisi, karena dia merasatakut, apalagi terdakwa tidak didampingi pena-sehat hukum. Padahal, hukuman penjara di ataslima tahun.

Sebelumnya, dalam pembacaan tuntutan-nya JPU Fakrillah, SH dari Kejaksaan Negeri(Kejari) Lhokseumawe menuntut Dani Muslimmelanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2). Itu berarti,ancaman hukumannya 10 tahun penjara dandenda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara.

Menurut JPU peristiwa perkosaan anak dibawah umur tersebut terjadi, Kamis 12 April2012, yang dilakukan di sebuah cafe di KotaLhokseumawe.

Terkait tempat kejadian perkara (TKP), menu-rut penasehat hukum terdakwa, JPU tidak mam-pu menguraikan dengan jelas dan benarbagaimana perbuatan pidana tersebut terjadi,sehingga pengacara menunding dakwaan yang

dituduhkan JPU adalah rekayasa.Masih menurut penasehat hukum terdak-

wa, hal yang dituduhkan kepada Dani Muslimtidak pernah terjadi, karena semua itu hanya di-dasarkan pada keterangan saksi korban (Bun-ga, 15 tahun—red) dan tidak ada saksi lain yangmendukung. Apalagi terdakwa Dani Muslimsudah membantah seluruh keterangannya diBAP, baik di hadapan penyidik maupun per-sidangan.

JPU Fakhrillah, SH yang konfirmasi MODUSACEH tetap bersikukuh, tindakan yang dilakukanDani Muslim adalah tindak pidana pemerkosaan.“Itu adalah pemerkosaan,” ujarnya tegas.

Ibu Dani, Jerti Situmpol (54) kepadaMODUS ACEH mengaku tidak percaya denganperbuatan yang dituduhkan kepada anaknya.Itu sebabnya, dia sangat terpukul dan merasabersedih saat mengenang nasib putranya itu.“Sedih, sebagai seorang ibu tentunya sangatsedih,” ujarnya dengan suara pelan.

Menurut Jerti kasus itu sampai bergulir kepengadilan, karena keluarga Bunga tidak maumenempuh jalan damai secara kekeluargaanyang ditawarkan pihaknya. Sehingga kasus terse-but dilaporkan ibu korban Yuslinawati ke PolsekBanda Sakti Lhokseumawe, 17 April 2012.

Kasus itu sendiri disebut-sebut terungkap

berdasarkan desas-desus dari tetangga saksikorban dan informasi dari Bunga sendiri. Se-belumnya ada juga informasi yang masuk mela-lui pesan singkat (SMS) dari terdakwa DaniMuslim. Isinya: Tolong bilangin sama Bunga(nama diubah—-red) kalo dia datang ke ru-mah Tia (teman korban-—red) banyak-banyakmakan nenas sama sprit, begitu pesan dari SMStersebut. Tak jelas, apa makna dan arti dibalik isipesan tersebut.

Nah, berdasarkan informasi awal itulah pi-hak keluarga Bunga mencium gelagat yangmencurigakan telah menimpa anaknya, sehing-ga serta merta mencari informasi terhadap ke-benaran informasi yang terjadi.

Entah bagaimana ceritanya kemudian, sete-lah mengetahui yang melakukan tindakan taksenonoh terhadap anaknya itu adalah DaniMuslim, pihak keluarga Bunga langsung me-laporkan Dani Muslim ke pihak berwajib.

Menerima laporan tersebut, jajaran kepolisiandari Polsek Banda Sakti, Kota Lhokseumawemenciduk Dani Muslim di rumahnya. Sepertipengakuan Dani Muslim kepada MODUS ACEH,dia sudah ditahan sejak 18 April 2012.

Dani Muslim mengungkapkan, ketika di-periksa penyidik kepolisian, dia tidak didamp-ingin pengacara, sehingga dia merasa takut,dan dakwaan yang dibuat JPU tidak terbukti.“Saya tidak didampingi penasehat hukum wak-tu diperiksa polisi, dan dakwaan jaksa tidak ter-bukti Bang. Tolonglah,” katanya penuh harap.

Dari Dani Muslim terungkap sedikit infor-masi lain tentang Bunga. Menurut Dani, Bungabukan gadis baik-baik. Sebelumnya banyakpria yang dekat dengan Bunga, meski masihberusia belia tapi “jam terbangnya” sudah ting-gi. Hal ini terbukti dengan hasil visum et reper-tum, Nomor: 180/447/2012, tanggal 19 April2012 yang ditandatangani dr. Cut Elfina Zuhra,Sp. Og dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia Lhok-seumawe. Dokter menyimpulkan, terdapat lukasobekkan akibat pernah bersetubuh. Namun,belum pernah melahirkan.

Nah, lepas dari bantahan terdakwa DaniMuslim dan bukti visum, jika memang Dani ter-bukti melakukan pemerkosaan, maka konsek-wensi yang harus ditanggung Dani Muslim ad-alah, menginap di hotel prodeo alias penjara.Sebaliknya, jika tidak terbukti, bukanlah dosauntuk membebaskan Dani dari segala dakwaandan tuduhan.

Seperti apakah nasib Dani? Kita tunggu saja.Saat ini, Dani masih bermalam di LP Kelas IILhokseumawe, sejak lima bulan lalu. Ala-mak!***

Jerti Sitompul (54), Warga Kampung Jawa Lhokseumawe:

Sedih danTidakPercaya!

Terdakwa Dani Muslim sedang mengikuti sidang.M ■ MODUS ACEH/Hamdani

■ MODUS ACEH/Hamdani

Page 20: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201220 Politik

Dewan Pimpinan PusatDewan Pimpinan PusatDewan Pimpinan PusatDewan Pimpinan PusatDewan Pimpinan Pusat(DPP) P(DPP) P(DPP) P(DPP) P(DPP) PAN menetapkan PAN menetapkan PAN menetapkan PAN menetapkan PAN menetapkan PAAAAAWWWWWBukhari MY kepada IsmaniarBukhari MY kepada IsmaniarBukhari MY kepada IsmaniarBukhari MY kepada IsmaniarBukhari MY kepada Ismaniar.....

Pimpinan DPR Aceh HasbiPimpinan DPR Aceh HasbiPimpinan DPR Aceh HasbiPimpinan DPR Aceh HasbiPimpinan DPR Aceh HasbiAbdullah mengaku masihAbdullah mengaku masihAbdullah mengaku masihAbdullah mengaku masihAbdullah mengaku masih

menunggu penyelesaianmenunggu penyelesaianmenunggu penyelesaianmenunggu penyelesaianmenunggu penyelesaianinternal partai.internal partai.internal partai.internal partai.internal partai.

Reporter: Juli Saidi

AK ada asap kalau tidakada api. Agaknya, pepatahinilah yang kini menerpaBukhari MY, anggota DPRAceh dari Partai AmanatNasional (PAN). Karena

terikat perjanjian paruh waktu se-bagai anggota DPR Aceh. Dia harusmerelakan kursi empuknya kepadaIsmaniar, calon anggota DPR Acehdari Daerah Pemilihan (DAPIL IV),meliputi Kabupaten Bireuen, BenerMeriah, dan Aceh Tengah.

Nah, pada Pemilu Legislatif 2009lalu, Bukhari MY dan Ismaniar sama-sama mencalonkan diri sebagai wak-il rakyat dari Dapil IV. Rupanya, dian-tara mereka ada perjanjian untukmenduduki kursi empuk tadi seten-gah periode. Perjanjian itu terungkapdari Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Amanat Nasional (PAN).

Itu sebabnya, entah gerah atauogah meninggalkan kursi nikmattersebut. Bukhari kabarnya sudahjarang masuk Kantor Dewan Pimpi-nan Wilayah (DPW) PAN Aceh, JalanTgk. Imum Lhong Bata, Banda Aceh.Alasannya, yaitu itu tadi, Bukhari MYdiusulkan diganti alias PAW denganIsmaniar yang juga calon legislatifnomor urut dua dari dapil yang sama.

Maklum, sejak 13 Juli 2012, DPPPAN telah menetapkan pengantiBukhari MY. “Sejak Bukhari MYditetapkan PAW oleh DPP PAN, diasudah jarang ke Kantor DPW,” salahseorang Pengurus DPW PAN Aceh,Kamis tiga pekan lalu.

Memang, sesuai surat DPP PANNomor: PAN/B/KU-SJ/035/VII/ 2012,DPP PAN meminta Ketua DPR Acehuntuk menindaklanjuti surat DPPPAN dimaksud. Menurut surat itu,DPP PAN telah menetapkan pem-bagian paruh waktu masa tugasBukhari MY dengan calon legislatif(caleg) nomor urut dua yaitu Isman-iar. Perempuan asal Aceh Tengah inimerupakan mantan anggota DPRAPeriode 2004-2009. Penegasan itukembali disampaikan melalui suratnomor PAN/A//Kapts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009.

Saat itu, penetapan pembagianparuh waktu kader PAN ini, diputus-kan 17 Juli 2009. Surat tersebut ditan-datangani Ketua Umum DPP PAN,saat dijabat Soetrisno Bachir danSekretaris Jenderal Zukifli Hasan diJakarta. Kini, Ketua Umum DPP PAN

KURSI BUKHARI DIBELAH

dipegang Hatta Radjasa yang jugaMenteri Perekonomian Kabinet Indo-nesia Bersatu Jilid II.

Dalam surat itu, DPP PAN me-merintahkan Bukhari MY dan Isma-niar untuk membuat perjanjian PAWmasa tugas dengan perbandingantiga tahun dan dua tahun dihadapannotaris yang ditunjuk DPP PAN. Lalu,surat tanggal 22 Februari 2012 den-gan Nomor: PAN/K-WSJ/067/II/2012,DPP PAN memutuskan untuk dilak-sanakan PAW anggota DPRA dariBukhari MY kepada Ismaniar. “Meng-intruksikan kepada saudarakuBukhari MY untuk taat dan patuh ke-pada keputusan dimaksud,” begitubunyi surat yang ditanda tangan Al-fataher Parasong dan Azis Subekti,22 Februari 2012.

Nah, dasar hukum DPP PAN inimenetapkan Bukhari MY untuk di-PAW sesuai Undang-Undang nomor27 tahun 2009, pasal 336, 337, danpasal 338, tentang majelis per-musyawaratan rakyat, DPR, DPRD,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer-ah.

Tak hanya itu, DPP PAN menye-butkan, PAW Bukhari MY, berdasar-kan Peraturan Pemerintah (PP) No-mor: 16 tahun 2010, tentang Pe-doman Penyusunan Peraturan Dew-an Rakyat Daerah dan tentang TataTertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah, khususnya pasal 105 dan107.

Surat keputusan itu, ditanda tan-gani Ketua Umum DPP PAN M Hat-

ta Rajasa dan Sekretaris JenderalTaufik Kurniawan. Surat penetapanPAW Bukhari MY ini ditembuskankepada Menteri Dalam Negeri, Gu-bernur Aceh, Komisi Independen Pi-milihan (KIP), DPW PAN Aceh sertayang bersangkutan Bukhari MY ser-ta Ismaniar, tertanggal 13 Juli 2012.

Atas surat DPP PAN itu pula, Ket-ua DPR Aceh Hasbi Abdullah men-gaku sudah menerima surat dimak-sud. Namun, pihaknya belum men-etapkan jadwal pelantikan Ismaniar.Alasan Hasbi Abdullah, DPR Acehmasih menunggu penyelesaianmasalah internal partai tersebut. “Ka-lau intenal mereka selesai baru kitatindaklanjuti,” kata Hasbi Abdullah,Selasa dua pekan lalu di Pekanba-ru, Riau saat bersilaturahmi denganatlet Aceh.

Tapi, sumber MODUS ACEH diDPR Aceh mengungkapkan, suratDPP PAN itu sedang ditelaah. Iniberdasarkan perintah salah seorangoknum pimpinan DPR Aceh. “Salahseorang pimpinan meminta untukditindaklanjuti surat tersebut,” katasumber tadi, Rabu tiga pekan lalu diDPR Aceh, Banda Aceh.

Lantas, apa kata Bukhari MY?Awalnya dia bersedia memberi pen-jelasan, namun sejak pukul 11.00sampai pukul 18.11 WIB, Bukhari MYtak kunjung datang. “Sekarang sayasedang ke undangan bersama istri,nanti jam lima kita ketemu,” ucapBukhari MY saat dihubungi MODUSACEH, Kamis, tiga pekan lalu.

Hasilnya, hingga batas waktuyang dijanjikan, Bukhari MY urungbertemu media ini. Begitupun, sep-erti diwartakan media pers lokal,Bukhari MY (45) rupanya mengaju-kan gugatan terhadap DPP PAN danDPW PAN Aceh ke PengadilanNegeri (PN) Banda Aceh.

Isi gugatan tersebut adalah,Bukhari MY ini meminta majelishakim agar memerintahkan DPPPAN mencabut Surat Keputusan(SK) pembagian masa tugas paruhwaktu dengan Ismaniar. Gugatan itudidaftarkan ke Pengadilan Negeri(PN) Banda Aceh, Selasa, 28 Agus-tus 2012 lalu.

Ketua Umum DPW PAN Aceh,Anwar Ahmad kepada MODUSACEH mengatakan, awalnya DPWPAN Aceh tidak mengetahui per-soalan PAW tersebut, karena kepen-gurusan Anwar Ahmad baru ditetap-kan 2010. Tapi, setelah Anwar Ahmadmeminta dasar penetapan PAW keDPP PAN, diketahui ada pembagianparuh waktu antara Bukhari MY den-gan Ismaniar. Mantan Wakil BupatiAceh Besar ini menyebutkan, PAWBukhari MY merupakan wewenangDPP PAN. Karena itulah, jika Bukharikeberatan, Anwar Ahmad memper-silahkan kompalin ke pusat. “ Ini bu-kan wewenangnya DPW Aceh, tapiDPP PAN. Kalau yang bersangkutankeberatan silakan ke pusat karenaDPW PAN Aceh tidak menanganisengketa Pemilu,” jawab Anwar Ah-mad, Kamis tiga pekan lalu.***

T

Page 21: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 21PARIWARA DINAS PENDIDIKAN ACEH

VISI DAN MISI PENDIDIKAN ACEHVISI DAN MISI PENDIDIKAN ACEHVISI DAN MISI PENDIDIKAN ACEHVISI DAN MISI PENDIDIKAN ACEHVISI DAN MISI PENDIDIKAN ACEH

VISIVISIVISIVISIVISITerwujudnya layanan pendidikan yang merata, berkualitas tinggi, bersifat islami serta mampu

menghasilkan lulusan yang kompetitif.MISIMISIMISIMISIMISI

Pertama :Pertama :Pertama :Pertama :Pertama :Menghasilkan peserta didik atau warga belajar yang bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia,

berkepribadian tangguh dan mandiri, memiliki estetika, bersikap toleran, memiliki kesadaran dantanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Kedua :Kedua :Kedua :Kedua :Kedua :Mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, berdaya saing,

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi sertanilai-nilai keislaman melalui penyelenggaraan pendidikan yang terstandar dalam rangka memenuhihak konstitusional warga negara.

Ketiga :Ketiga :Ketiga :Ketiga :Ketiga :Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembu-

dayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasionaldan global.

Keempat :Keempat :Keempat :Keempat :Keempat :Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, produktif, akuntabel dan desentralis-

tik dengan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat (good governance) dan memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. ***

Mengembangkan PembinaanMeningkatkan Mutu dan Kualitas

ENIN, 3 September 2012, ratusanguru, pelajar serta pejabat DinasPendidikan Aceh, memenuhi hala-man Kantor Gubernur Aceh diJalan Teuku Nyak Arif, BandaAceh.

Tapi jangan salah, tak ada aksi demontrasisoal uang sekolah. Tak pula mengenai tunjan-gan guru. Sebaliknya, ratusan pahlawan tanpatanda jasa itu hadir bersama anak didiknya,mengikuti Upacara Peringatan Hari PendidikanDaerah (Hardikda) ke-53 tahun 2012.

Seperti tahun lalu, peringatan Hardikda tahunini, juga disertai dengan penyerahan beasiswakepada siswa berprestasi. “Insya Allah ke depanPemerintah Aceh akan tetap memberikan per-hatian utama terhadap sektor pendidikan. Den-gan mengalokasikan dana pendidikan sekitar20 persen dari APBA ditambah alokasi danaAPBN. Diharapkan semua itu mampu men-dongkrak mutu pendidikan di daerah ini,” begi-tu kata Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dalamsambutannya hari itu.

Itu sebabnya, doto Zaini, begitu dia akrabdipanggil, berikrar dan bertekad untuk men-ingkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Aceh,setara dengan nasional bahkan Internasional.Ini sejalan dengan peningkatan daya saing pen-didikan global.

Menurut Gubernur Aceh Zaini Abdullah,keinginan tersebut tidaklah berlebihan. Sebab,kondisi Aceh saat ini telah aman. Berbeda saatkonflik bersenjata puluhan tahun lalu. “Jadi,konflik tidak lagi dijadikan alasan sebagaipenyebab kemunduran dan terpuruknya mutupendidikan di Aceh,” tegas Gubernur doto ZainiAbdullah.

Pimpinan nomor satu Aceh ini berharapsemua pihak, khususnya pemangku pendidi-kan agar dapat menghilangkan kenangan bu-ruk yang dialami dunia pendidikan Aceh saatdidera konflik bersenjata dan bergerak cepatmemajukan mutu pendidikan.

“Saya yakin kita semua sangat peduli den-gan pendidikan Aceh. Kita semua juga sangatprihatin dengan kondisi pendidikan Aceh yangsempat terpuruk akibat konflik berkepanjangan.Tapi kini semua kenangan buruk itu harus kitakubur dalam-dalam,” ujar Zaini yang juga Ins-pektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Daer-ah (Hardikda) ke-53 tahun 2012 yang diikutiribuan pelajar, mahasiswa dan PNS serta pimp-inan SKPA jajaran Pemprov Aceh di HalamanKantor Gubernur, Senin (3/9).

Menurut Zaini Abdullah, dengan adanyagerak cepat, pihaknya akan berupaya untukmeningkatkan kembali kualitas pendidikan diAceh. “Kita akan membuka lebar-lebar ronggaparu-paru yang sebelumnya penuh sesak olehasap dan mungkin candu yang berbahaya,menggantikannya dengan udara segar yangbersih, menjanjikan masa depan lebih cerah bagigenerasi penerus Aceh di masa depan,” kataZaini didampingi Kepala Dinas PendidikanAceh, Drs Bakhtiar Ishak.

Untuk mewujudkan semua itu tentu dibutu-hkan perhatian semua pihak, baik praktisi pen-didikan, para birokrat, politisi, akademisi danmasyarakat luas. Sudah seharusnya semua pi-hak bergandeng tangan dan saling bahu-mem-bahu dalam membangun dan meningkatkanproduktifitas pendidikan Aceh.

Begitupun, doto Zaini Abdullah sadar betul,globalisasi yang tidak tertahankan saat ini meru-

SEBAGAI salah satu institusi pemerintah yang menanganiSEBAGAI salah satu institusi pemerintah yang menanganiSEBAGAI salah satu institusi pemerintah yang menanganiSEBAGAI salah satu institusi pemerintah yang menanganiSEBAGAI salah satu institusi pemerintah yang menanganimasalah pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh terus melaksanakanmasalah pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh terus melaksanakanmasalah pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh terus melaksanakanmasalah pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh terus melaksanakanmasalah pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh terus melaksanakanberbagai program dan kebijakan. Mengembangkan pembinaanberbagai program dan kebijakan. Mengembangkan pembinaanberbagai program dan kebijakan. Mengembangkan pembinaanberbagai program dan kebijakan. Mengembangkan pembinaanberbagai program dan kebijakan. Mengembangkan pembinaanmenuju peningkatan mutu dan kualitas sekolah negeri maupunmenuju peningkatan mutu dan kualitas sekolah negeri maupunmenuju peningkatan mutu dan kualitas sekolah negeri maupunmenuju peningkatan mutu dan kualitas sekolah negeri maupunmenuju peningkatan mutu dan kualitas sekolah negeri maupunswasta di Aceh.swasta di Aceh.swasta di Aceh.swasta di Aceh.swasta di Aceh.

pakan tantangan yang harus dihadapi bersa-ma. Untuk itulah, dibutuhkan kualitas pendidi-kan yang lebih baik, bermartabat serta sesuaidengan semangat dan budaya Aceh.

“Kita harus mampu mendidik generasimuda Aceh yang tidak hanya pintar dan men-guasai teknologi, tapi juga wajib memiliki akhlakmulia, sikap dan prilaku serta akidah berlan-daskan ajaran Islam yang kaffah,” kata Guber-nur.

Itu sebabnya, dalam setiap program pen-didikan pesan Gubernur Zaini Abdullah, harusdirancang dan dijalankan oleh pemangku ke-pentingan secara bersama-sama, dengan men-garahkan serta membimbing generasi muda kearah pendidikan Islami dan berkualitas.

Nah, gayung pun bersambut. KeinginanGubernur Aceh dr. Zaini Abdullah tadi, disikapidengan bijak oleh Kepala Dinas PendidikanAceh, Bakhtiar Ishak. Menurut Bakhtiar, sebagaisalah satu institusi pemerintah Aceh. Dinas Pen-didikan Aceh menangani masalah pendidikan,melaksanakan berbagai program sebagai suatukebijakan dalam rangka pembinaan danpengembangan sekolah baik negeri maupunswasta di Aceh.

“Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakanmelalui bidang-bidang yang relevan, sesuaidengan tugas pokok dan tanggung jawab,” ulasBakhtiar Ishak.

Sebut saja bidang persekolahan seperti,Bidang Pendidikan Prasekolah, PendidikanDasar, dan Lanjutan, menangani persoalan-per-soalan pendidikan pada tingkatan TK, SD, danSMP. Sementara bidang pendidikan menen-gah, menangani persoalan pendidikan padaSMA dan SMK.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan LuarBiasa, menangani persoalan-persoalan pen-didikan luar sekolah dan luar biasa. “Masing-masing bidang tersebut mempunyai peran dantanggung jawab untuk mengembangkan pro-gram-program dalam pembangunan pendidi-kan yang terkait dengan aspek perluasan aksesdan pemerataan kesempatan belajar, pengem-bangan dan peningkatan mutu pendidikan, rel-evansi dan daya saing, penguatan tata kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik serta pener-apan pendidikan Islami. Ini sejalan dengan pe-san Pak Gubernur,” kata Baktiar.

Memang, di era pemerintahan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY), programWajib Belajar Sembilan Tahun, dikenal denganistilah Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembi-lan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Karena itu-lah, tahun 2008, Dinas Pendidikan Aceh men-canangkan Program Wajib Belajar PendidikanDasar dan Menengah Dua Belas Tahun (WajarDikdasmen 12 Tahun). Hal ini selaras denganprogram Kemendikbud tahun 2012 saat ini yaitupelaksanaan Program Pendidikan Universal 12tahun. “Sebagai catatan, Aceh sudah melaksan-akan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun2008,” ungkap Bakhtiar.

Menurutnya pencanangan Program WajibBelajar Pendidikan Dasar dan Menengah 12tahun di Aceh adalah gratis. Program ini dilaku-kan bertujuan agar semua masyarakat dapat me-namatkan pendidikan menengah tanpa alasanbiaya.

Tentu saja, kebijakan ini disambut baik se-mua kalangan. “Tinggal Pemerintah Aceh perlumemformulasikan dan merumuskan regulasiyang mengatur sistem pendidikan gratis dimak-sud. Hal ini tentu saja diperlukan pemikiran yangmendalam dari sejumlah kalangan agar dapatsecara bahu membahu mewujudkan sistem pen-didikan gratis yang bermutu,” harap Bakhtiar.

Kata Bakhtiar, regulasi tersebut merupakannadir untuk memberikan gambaran dalam men-gatur secara ringkas mekanisme pelaksanaanpembangunan pendidikan dasar dan menen-gah gratis yang meliputi: pemerataan dan per-luasan akses layanan pendidikan dasar danmenengah. Kedua, peningkatan mutu dan rele-vansi pendidikan dasar dan menengah, ketigatransparansi dan akuntabilitas pengelolaan pro-gram pendidikan dasar dan menengah serta ke-empat, pelaksanaan sistem pendidikan berba-sis islami. “Semua itu mengacu pada empat pi-lar pembangunan pendidikan Aceh,” sebut Ba-khtiar, usai mengikuti Upara Peringatan Hardik-da ke-53 di Kantor Dinas Pendidikan Aceh. Se-moga.***

S

■ MODUS ACEH /MasrizalGubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan beasiswa.

Page 22: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 201222 PARIWARA DINAS PENDIDIKAN ACEH

Pemerataan dan perluasanPemerataan dan perluasanPemerataan dan perluasanPemerataan dan perluasanPemerataan dan perluasanakses pendidikan terus dilaku-akses pendidikan terus dilaku-akses pendidikan terus dilaku-akses pendidikan terus dilaku-akses pendidikan terus dilaku-

kan Dinas Pendidikan Aceh.kan Dinas Pendidikan Aceh.kan Dinas Pendidikan Aceh.kan Dinas Pendidikan Aceh.kan Dinas Pendidikan Aceh.TTTTTujuannya, memperkecil dispa-ujuannya, memperkecil dispa-ujuannya, memperkecil dispa-ujuannya, memperkecil dispa-ujuannya, memperkecil dispa-

ritas layanan pendidikan antarritas layanan pendidikan antarritas layanan pendidikan antarritas layanan pendidikan antarritas layanan pendidikan antardaerah antara kota dan desa.daerah antara kota dan desa.daerah antara kota dan desa.daerah antara kota dan desa.daerah antara kota dan desa.

EPALA DINAS PENDIDIKANACEH, Drs Bakhtiar Ishak menu-turkan. Langkah strategis yang te-lah dilakukan Dinas PendidikanAceh adalah, melakukan perlua-san akses kesempatan sekolah

bagi anak usia 0-6 tahun dan usia 7-15 tahun.Selain itu, melakukan pengembangan sekolahterpadu serta pengembangan SD-SMP satuatap dan perluasan akses pendidikan nonfor-mal melalui kemitraan antar sektoral antara pe-merintah, swasta, dan masyarakat.

-SMA RSBI-SMA Negeri Modal Bangsa Banda Aceh-SMA Negeri 2 Banda Aceh-SMA Negeri 4 Wirabangsa Meulaboh-SMA Negeri 4 Takengon-SMA Sukma Bireuen-SMA Lab School Unsyiah-SMA Negeri 1 Langsa-SMA Negeri 1 Lhokseumawe-SMA MODEL, SMA Negeri 1Banda Aceh (Sekolah Kategori Mandiri)

-SMA Negeri 4 Banda Aceh (SekolahKategori Mandiri)

-SMA Negeri 1 Sigli (Sekolah KategoriMandiri)

-SMA Negeri 1 Peukan Bada (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal)

-SMK RSBI,-SMK Negeri 2 Langsa-SMK Negeri 1 Lhoksemawe-SMK Negeri 4 Lhokseumawe-SMK Negeri 1 Bireuen-SMK Negeri 1 Takengon-SMK Negeri 1 Banda Aceh-SMK Negeri 2 Banda Aceh-SMK Negeri 3 Banda Aceh-SMK Negeri 2 Meulaboh-SMK Negeri 1 Kutacane-SMK Negeri 1 Sabang-SMK Negeri 3 Lhokseumawe-SMK Mandiri (Sekolah KategoriMandiri/SKM)

-SMK Negeri 2 langsa-SMK Negeri 1 Peureulak-SMK Negeri 1 Lhokseumawe-SMK Negeri 1 Bireuen-SMK Negeri 1 Jeunieb-SMK Negeri 1 Blang Pidie

■ Sumber: Disdik Aceh

Saatnya Pemerataan Akses

Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Aceh jugamendorong penyelenggaraan pendidikan yangbersifat inklusif, pengembangan dan pembinaanpendidikan tinggi melalui subsidi bantuan yangbersumber dari APBA serta menambah jam pel-ajaran Agama Islam dan pengadaan guru men-gaji ‘seumeubeuet’ di jenjang Sekolah Dasar.

“Aspek kuantitas dan kualitas menjadi satukesatuan tak terpisahkan dalam mengembang-kan pendidikan. Aspek kuantitas menekankanpada perluasan dan pemerataan sekolah. Per-luasaan akses menekankan pada semakinmudahnya penduduk mendapatkan layananpendidikan tanpa memandang latar belakangmereka,” ulas Bakhatiar Ishak.

Menurut dia, pemerintah dan swasta men-gupayakan pemerataan dan perluasan aksespendidikan di semua jenjang pendidikan, daripendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, hingga perguruantinggi. “Pemerataan akses juga harus mampumenjangkau warga di pelosok negeri sekalipun,agar bisa menyekolahkan anak-anak mereka,”sebut Bakhtiar.

Itu sebabnya, dia menilai aspek perluasan danpemerataan akses pendidikan ini harus dibaren-gi dengan pendanaan pendidikan yang memu-ngkinkan warga berpendapatan rendah bisa ter-jangkau layanan pendidikan. “Sebagai catatanprogram pendidikan yang kita canangkan inimengarah kepada pendidikan yang bermutu danberkarakter. Artinya, nanti satuan pendidikan akanmenghasilkan lulusannya yang berkualitas, sertamenjunjung tinggi nilai-nilai iptek yang bera-khlaqul karimah. “Kita harapkan akan menghasil-kan manusia-manusia paripurna yang siapmenghadapi tantangan global (insanun kamilun/full human development),” ujar Bakhtiar.

Selain itu, menurut Baktiar Ishak, Dinas Pen-didikan Aceh juga melakukan langkah tero-bosan dalam hal pendanaan pendidikan. Itu di-lakukan untuk mengatasi permasalahan lemah-nya tingkat ekonomi masyarakat, terutama dalammembangun gedung sekolah dan ruang kelasyang rusak serta mengatasi permasalahan sa-rana dan prasarana pendidikan yang rusak kare-na bencana alam dan bencana sosial.

Ini sangat dimungkinkan, sebab pendan-aan pendidikan dilakukan dengan kehadiranBantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan

Operasional Mutu (BOM), Bantuan KhususMurid (BKM), beasiswa kepada siswa miskin,dan BOS Buku. Di samping itu diberikan BKMuntuk jenjang pendidikan menengah dan pem-berian beasiswa kepada siswa berprestasi dansiswa miskin, dari jenjang pendidikan dasar danmenengah, bahkan hingga pendidikan tinggi.

Hanya itukah? Tunggu dulu. Dinas Pendid-

ikan Aceh juga melakukan peningkatan mutu,relevansi serta daya saing siswa dan sekolah.”Pembangunan pendidikan nasional ke depandidasarkan pada paradigma membangun manu-sia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi se-bagai subjek yang memiliki kapasitas untukmengaktualisasikan potensi dan dimensi ke-manusiaan secara optimal,” kata Bakhtiar Ishak.

Dimensi kemanusiaan itu mencakup tigahal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang ter-cermin pada kualitas keimanan, ketakwaan,akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur sertakepribadian unggul, dan kompetensi estetis.Kedua, kognitif yang tercermin pada kapasitaspikir dan daya intelektualitas untuk menggalidan mengembangkan serta menguasai ilmupengetahuan dan teknologi; dan ketiga psiko-motorik yang tercermin pada kemampuanmengembangkan keterampilan teknis, kecaka-pan praktis, dan kompetensi kinestetis.

“Karena itu, dalam rangka peningkatan mutupendidikan, Bidang Pendidikan Menengah Di-nas Pendidikan Aceh mengarahkan programpengembangan SMA berwawasan akademikdan program pengembangan SMK berwawasan

industrial,” papar Bakhtiar.Menurut Kadis Pendidikan

Aceh ini, program pengemban-gan SMA berwawasan aka-demik dimaksudkan untukmengarahkan sistem pembela-jaran dengan mendidik ataumempersiapkan siswa sejak diniuntuk lebih siap menghadapiujian masuk ke Perguruan Ting-gi yang diinginkan.

Untuk menuju ke arah terse-but, hal yang harus dilakukanadalah. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Ting-gi. Menyusun kurikulum bersa-ma antara Dinas Pendidikandengan Perguruan Tinggi.

Output dari SMA akan men-jadi outcome di Perguruan Ting-gi. “Artinya, diharapkan minimal70% lulusan SMA tertampung(lulus) di Perguruan Tinggi,”harap Bakhtiar.

Caranya, para siswa lebihmenguasai bidang sains sehingga dapat berko-mpetisi dan menjuarai olimpiade sains baiktingkat regional, nasional, dan bahkan interna-sional. Selanjutnya, program SMK berwawasanindustrial dimaksudkan adalah mengarahkansistem pembelajaran di sekolah untuk mendid-ik para siswa menjadi tenaga skill yang bermen-tal baja dan berjiwa wirausaha (enterpreneur).Untuk mendukung terlaksananya program di-maksud, salah satu hal yang perlu dilakukanadalah: Meningkatkan kerja sama antara dun-ia usaha dan dunia industri. Menyusun kuriku-lum bersama antara Dinas Pendidikan(sekolah) dan dunia usaha serta dunia indus-tri. “Output SMK akan menjadi outcome didunia usaha dan dunia industri. Artinya,nantinya diharapkan minimal 70% lulusanSMK tertampung (diterima) di dunia usaha”.

Jika hal tersebut bisa diwujudkan, Bakhtiaryakin akan menjadi modal yang baik bagi per-siapan tenaga terampil dalam bidangnya. “Jikaprogram ini berhasil dan kemudian juga diikutidengan penyiapan lembaga pendidikan tinggiyang lebih searah dengan penyiapan tenaga kerjaprofesional, maka ke depan akan dihasilkankaum profesional yang kuat dan berdaya guna,”sebut Bakhtiar.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya sa-ing dalam pembangunan pendidikan Aceh, diy-akini Bakhtiar akan memberikan dampak luaspada terwujudnya eksistensi insan-insan Acehyang lebih mandiri dan mampu bersaing dalamkonteks pergaulan yang makin global. Di samp-ing itu, juga akan meningkatkan taraf hidupmasyarakat dalam arti yang luas.

Karena itulah, peningkatan mutu pendidi-kan misalnya dapat dilihat dari terjadinya pen-ingkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi: peningkatanketakwaan, keimanan, berkembangnya wawasankebangsaan, terbentuknya kepribadian nasionalyang tangguh, dan pencapaian prestasi aka-demik maupun non-akademik.

Lantas, seperti apakah kondisi mutu pen-didikan Aceh saat ini? Faktanya memang be-rangsur membaik (lihat boks—red). Simak puladari tingkat kelulusan ujian nasional pada duatahun terakhir (tahun 2011 dan 2012). Selan-jutnya, di Aceh juga terdapat beberapa sekolahunggul dengan berbagai kategori.***

Sekolah Unggul di Aceh

K

Bakhtiar Ishak

Suasana UAN di Aceh Utara.■ DISPORAACEHUTARA

Page 23: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

EDISI 24-30 SEPTEMBER 2012 23

EMILIKI ideologidan ciri yang sama.Misal, programyang disusun se-cara kolaboratif dansinergis untuk

mendukung implementasi kebijakanpada semua tingkatan. Kedua, melak-sanakan reformasi institusi secara ber-kelanjutann yang didukung programpengembangan kapasitas dan ketigamelakukan perbaikan program secaraberkelanjutan berdasarkan evaluasikinerja yang diselenggarakan secarasistematis dan melibatkan para stake-holder secara lebih luas.

Kebijakan tata kelola dan akunt-abilitas di dalam konteks Dinas Pen-didikan Aceh meliputi: pengemban-gan sistem pembiayaan berbasis ki-nerja yang diterapkan pada semuajenjang kebijakan. Kedua, pengem-bangan Manajemen BerbasisSekolah (MBS). “Pengembangan tatakelola dan akuntabilitas tersebut akanmembantu pemerintah di dalam set-iap jenjang untuk melakukan moni-toring dan mempermudah pemerin-tah di dalam mengalokasikan sum-ber daya secara lebih efisien dan te-pat sasaran,” kata Kepala Dinas Pen-didikan Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, pe-kan lalu.

Di samping itu, program tersebutakan mempermudah upaya menarik

PARIWARA DINAS PENDIDIKAN ACEH

-Pemberian Beasiswa Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi GuruDalam Jabatan dilaksanakan dengan sistem kemitraan antara DinasPendidikan Aceh dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uni-versitas Syiah Kuala (tahun 2011 sebanyak 2.799 orang dan tahun2012 sebanyak 2855 orang).

-Peningkatan kualifikasi guru melalui studi lanjutan (S1 dan S2)-Peningkatan kompetensi guru mata pelajaran melalui pelatihan danmagang.

-Koordinasi tentang distribusi guru secara merata.-Pengalihan profesi guru yang berlebih ke bidang profesi guru yangberkurang.

-Peningkatan kompetensi dan kreatifitas siswa dalam rangka pe-ningkatan daya saing nasional dan internasional.

-Penyaluran bantuan kepada lembaga yang menyelengarakan Pen-didikan Kecakapan Hidup (PKH).

-Bantuan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)-Bantuan Desa Vokasi dan Bantuan Keaksaraan Mandiri, lembaga-lembaga dimaksud seperti PKBM, SKB dan lembaga kursus yangtelah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM)dan Nomor Induk Lem-baga Kursus (NILEK).

-Penyaluran Bantuan Taman Baca Masyarakat (TBM). Bantuan inidiberikan kepada PKBM yang memiliki TBM.

-Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yaituTLD (Tenaga Lapangan Dikmas), FDI (Fasilitator Desa Insentif ) danPamong Belajar.***

Program Dinas Pendidikan Aceh 2012

Tata Kelola, Akuntabilitasdan Pencitraan Publik

M

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Aceh dilaksanakan dengan pendeka-Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Aceh dilaksanakan dengan pendeka-Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Aceh dilaksanakan dengan pendeka-Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Aceh dilaksanakan dengan pendeka-Secara umum, penyelenggaraan pendidikan Aceh dilaksanakan dengan pendeka-tan holistik. Program induknya Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui kepalatan holistik. Program induknya Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui kepalatan holistik. Program induknya Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui kepalatan holistik. Program induknya Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui kepalatan holistik. Program induknya Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui kepalabidang yang menangani persekolahan serta penyelenggaraan pengelolaan pen-bidang yang menangani persekolahan serta penyelenggaraan pengelolaan pen-bidang yang menangani persekolahan serta penyelenggaraan pengelolaan pen-bidang yang menangani persekolahan serta penyelenggaraan pengelolaan pen-bidang yang menangani persekolahan serta penyelenggaraan pengelolaan pen-didikan.didikan.didikan.didikan.didikan.

keterlibatan masyarakat di dalam per-encanaan, pengelolaan, dan penga-wasan kinerja pendidikan, terutamamelalui pemberdayaan KomiteSekolah dan Majelis Pendidikan.

Menurut Bakhtiar Ishak, hal lainyang perlu dilakukan dalam rangkapenguatan tata kelola adalah,pengembangan citra publik yang da-pat dicapai dengan melakukan tigahal. Pertama, untuk setiap kebijakanyang diambil dilakukan dengan ujipublik, sehingga memungkinkanpara pemangku kepentingan mem-berikan masukan dan juga memper-oleh informasi tentang sejauh manamasukan mereka benar-benar me-modifikasi kebijakan yang diambil.

Kedua, program kerja dan pelak-sanaan kinerja pendidikan disosial-isasikan kepada publik, terutama pe-mangku-pemangku kepentingan.

Ketiga, peningkatan peran sertamasyarakat lewat Komite Sekolah danMajelis Pendidikan Daerah (MPD),mulai dari perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi. “Dengan melaksanakanketiga hal tersebut, akuntabilitas pub-lik akan meningkat secara signifikan,”sebut Bakhtiar Ishak.

Pertanyaannya adalah, bagaima-na dengan penerapan sistem pendid-ikan bernuansa Islam? “Penerapanpendidikan bernuansa Islami disekolah merupakan salah satu upaya

Dinas Pendidikan Aceh dalam men-dukung penegakan syariat Islam diAceh. Hal ini memegang perananpenting mengingat upaya pelaksan-aan dan penegakan syariat Islamharus dimulai dari sekolah,” ulas Ba-khtiar.

Itu sebabnya, untuk merealisasi-kan dan mempercepat pelaksanaansyariat Islam di sekolah, perlu dilaku-kan berbagai langkah oleh DinasPendidikan Aceh. Misalnya, melaku-kan pengintegrasian ilmu Alquran kedalam kurikulum mata pelajaran. Ked-ua, pendalaman pendidikan dan pe-mahaman Alquran. Dan ketiga, pem-bangunan tempat ibadah dan pe-menuhan fasilitas ibadah serta pem-bentukan tim perumus SOP dan timpenyusunan materi pendidikan ber-basis Islami.

Nah, atas dasar pertimbangan,saran dan arahan Gubernur Aceh dr.Zaini Abdullah itulah, Dinas Pendid-ikan Aceh mengambil kebijakan den-gan memperluas akses dan pemer-ataan kesempatan belajar yangdibarengi dengan peningkatan mutu,relevansi dan daya saing pendidikanserta akuntabilitas. Termasuk penci-traan publik serta penerapan sistempendidikan Islami.

Untuk mewujudkan semua itu,maka tak ada jalan lain kecuali mem-buka kesempatan belajar yang dise-

diakan harus menjangkau semuaanak usia 7 – 15 tahun, termasukanak-anak yang berasal dari keluar-ga kurang beruntung, daerah terpen-cil, daerah pinggiran, dan anak-anakcacat/berkelainan/ dengan kebutu-han khusus.

Selain itu, diupayakan adanyakesetaraan gender dalam kesempa-tan pendidikan. Begitupun, keterca-paian tujuan dari berbagai pemban-

gunan pendidikan tersebut, sangattergantung pada seberapa baik berb-agai program dapat dilaksanakan.

“Salah satu kondisi yang harusdipenuhi agar pelaksanaan programberkualitas adalah, adanya pemaha-man yang baik mengenai semua pro-gram, kesamaan pandangan, dankoordinasi dan kerja sama yang sol-id antara pengelola program di pusat,Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pen-didikan Kabupaten/Kota, dan sekolahdalam implementasi program,” ajakKadis Pendidikan Aceh BakhtiarIshak.

Untuk itu semua pengelola perlumemahami pedoman, petunjuk danpanduan pelaksanaan dari setiap pro-gram maupun kegiatan. Sosialisasiprogram, rapat koordinasi, penentu-an sasaran, realisasi program, moni-toring dan evaluasi serta pelaporanharus dilakukan secara transparandan penuh rasa tanggung jawab.“Tekad untuk membangun pendidi-kan dengan baik dari tahun ke tahunharus menjadi prinsip yang dipegangteguh oleh setiap pengelola dan pen-gambil kebijakan,” tegas Bakhatiar.

Tekad tersebut bukan tanpa ala-san. Sebab, seiring besarnya alokasidana untuk bidang pendidikan, pe-merintah secara bertahap juga beru-paya meningkatkan anggaran untukpendidikan. Dengan cara demikian,program-program yang sementara inididanai dengan APBN melalui aloka-si dana dekonsentrasi atau subsidilangsung dari pusat, ketika dihenti-kan nanti dapat tetap berlanjut. “Den-gan demikian sustenibilitas programdapat dipertahankan,” kata Bakhtiar.

Semoga pembangunan pendid-ikan di Aceh mampu memberikankontribusi yang berarti kepadapengembangan sumber daya manu-sia Aceh, yang pada gilirannya mam-pu membangun Aceh sejajar dengandaerah-daerah di Indonesia bahkanasia dan dunia.***

■ Google imagesPelatihan Guru Matematika dan IPA SMK 2 Banda Aceh.

Page 24: Pemerintah Bayangan Suaidi Yahya. ACEH

cmyk

facebook.com/modusacehdotcom twitter.com/modusacehdotcom