PEMENUHAN REGULASI PELABELAN PRODUK INDUSTRI … · Pemberian label pada kemasan suatu produk pangan bertujuan untuk ... Label dan Iklan Pangan, ... Peraturan terbaru tentang pelabelan

PEMENUHAN REGULASI PELABELAN PRODUK INDUSTRI

RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) DI BOGOR

WIWIT ARIF WIJAYA

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemenuhan Regulasi

Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor adalah benar

karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam

bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di

bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, April 2014

Wiwit Arif Wijaya

NIM F24080036

ABSTRAK

WIWIT ARIF WIJAYA. Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. Dibimbing oleh WINIATI P RAHAYU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan label

produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor dibandingkan dengan

regulasi yang berlaku (UU RI No. 18 Tahun 2012). Sampel dipilih dari produk

IRTP yang merupakan jenis produk tiga terbanyak di Bogor, yaitu tepung dan

hasil olahannya; hasil olahan biji-bijian dan umbi; minuman ringan dan minuman

serbuk. Terdapat 4 kelompok unsur label yang diuji: (1) teknis pencantuman label,

(2) tulisan pada label, (3) keterangan minimum pada label, dan (4) keterangan

yang dilarang pada label. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemenuhan ketiga

jenis produk tersebut secara berturut-turut: (1) teknis pencantuman label sebesar

44, 45, dan 73%, (2) tulisan pada label sebesar 75, 80, dan 60%, (3) keterangan

minimum pada label sebesar 71, 69, dan 67%, dan (4) tidak mencantumkan

keterangan yang dilarang pada label sebesar 99, 100, dan 96%. Tingkat

pemenuhan pelabelan rata-rata untuk ketiga jenis produk tersebut secara berurut-

turut adalah 72, 74, dan 74%. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan

menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP,

terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: IRTP, label, regulasi, tingkat pemenuhan

ABSTRACT

WIWIT ARIF WIJAYA. Fulfillment of Food Labeling Regulations Requirements

for Small Medium Enterprises (SMEs) Products in Bogor. Supervised by WINIATI

P RAHAYU.

This research was aimed to evaluate the degree of fulfillment of food

product labels requirements by Small Medium Enterprises (SMEs) in Bogor

compared with existing regulations (Indonesian Act Number 18 of 2012). Samples

were chosen from three major SMEs products in Bogor, which were flour and its

processed products; products from the process of grains and tubers; softdrink and

powdered beverages. Four groups of elements were tested: (1) technical labeling,

(2) content format, (3) minimum information displayed, and (4) prohibited

information. The results showed the level of fulfillment for those three types of

products were: (1) technical labeling: 44, 45, and 73%, (2) format content: 75,

80, and 60%, (3) minimum information: 71, 69, and 67%; and (4) not mention

prohibited information: 99, 100, 96%, respectively. The average level of

fulfillment for those three types of products were 72, 74, and 74%, respectively.

This low level of fulfillment showed that further development of SMEs is needed,

especially about food labelling criteria according to the existing regulations.

Keywords : Label, level of fulfillment, regulations, SMEs

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Teknologi Pertanian

pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

PEMENUHAN REGULASI PELABELAN PRODUK INDUSTRI

RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) DI BOGOR

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

WIWIT ARIF WIJAYA

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas

segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih

dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2013 ini ialah label

kemasan pangan, dengan judul Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri

Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Winiati P. Rahayu

selaku dosen pembimbing, serta Bapak Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc dan

Ibu Dr. Ir. Nurheni Sri Palupi, M.Si selaku dosen penguji atas semua bimbingan

dan sarannya sehingga skripsi ini dapat tersusun. Penghargaan dan terima kasih

kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga dan kerabat, atas segala dukungan, doa,

dan motivasinya. Disamping itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

Dinas Kesehatan Kota Bogor, seluruh dosen, staf departemen, asisten praktikum

dan teknisi, teman-teman ITP 45, ITP 46, dan ITP 47, serta semua pihak yang

telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan

menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bogor, April 2014

Wiwit Arif Wijaya

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Kerangka Pemikiran 2

Tempat dan Waktu Penelitian 2

Metode Penelitian 3

Tahapan Penelitian 3

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kategori Produk IRTP Kota Bogor 5

Teknis Pencantuman Label 6

Tulisan pada Label 7

Keterangan Minimum Label 8

Keterangan yang Dilarang pada Label 14

Tingkat Pemenuhan Pelabelan Rata-rata 14

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 16

DAFTAR PUSTAKA 16

LAMPIRAN 18

RIWAYAT HIDUP 23

DAFTAR GAMBAR

1. Jenis Produk IRTP di Kota Bogor 5

2. Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis

produk tepung dan hasil olahannya 7

3. Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis

produk hasil olahan biji-bijian dan umbi 7

4. Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis

produk minuman ringan dan minuman serbuk 7

5. Perbandingan tingkat pemenuhan keterangan minimum label 9

6. Logo halal MUI dan logo halal lainnya yang dijumpai pada kemasan 11

7. Perbandingan tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata 15

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kriteria pemenuhan syarat unsur label IRTP 18

2. Tingkat pemenuhan keterangan minimum label 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi tentang produk pangan pada umumnya tertera pada label kemasan

pangan. Pemberian label pada kemasan suatu produk pangan bertujuan untuk

memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap

produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengonsumsi pangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan, yang dimaksud dengan label pangan adalah keterangan

mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau

bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan

pada, atau merupakan bagian dari kemasan. Pemberian label mempunyai berbagai

fungsi, diantaranya adalah (1) memberikan informasi tentang isi produk yang

diberi label tanpa harus membuka kemasan, (2) berfungsi sebagai sarana

komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh

konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang tak kasat mata atau tak

dapat diketahui secara fisik, (3) memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen

sehingga diperoleh fungsi produk yang optimum, (4) sebagai sarana periklanan

bagi produsen, dan (5) memberi “rasa aman” pada konsumen (Wijaya 1997).

Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang

memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi

mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak

menyesatkan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai

pelabelan produk pangan. Peraturan tersebut dapat berupa undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan kepala Badan POM.

Peraturan terbaru tentang pelabelan pangan diatur dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tepatnya terletak pada

Bab VIII tentang Label dan Iklan Pangan, bagian kesatu, dari pasal 96 sampai

pasal 103. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa label pangan memuat

paling sedikit keterangan mengenai (1) nama produk, (2) daftar bahan yang

digunakan, (3) barat bersih atau isi bersih, (4) nama dan alamat pihak yang

memproduksi atau mengimpor, (5) halal bagi yang dipersyaratkan, (6) tanggal dan

kode produksi, (7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, (8) nomor izin edar

bagi pangan olahan, dan (9) asal usul bahan pangan tertentu. Penjelasan lebih

lengkap mengenai peraturan tersebut tertuang dalam PP RI No. 69 Tahun 1999.

Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan salah satu industri kecil

menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. Menurut

Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, IRTP adalah

perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan

peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Di Kota Bogor,

jumlah IRTP yang mendaftar untuk mendapatkan nomor P-IRT semakin

meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 147 IRTP, tahun 2012

terdapat 198 IRTP, dan tahun 2013 terdapat 201 IRTP yang mendaftar (Dinkes

2013a). Permasalahan umum yang ditemui pada produk IRTP adalah mengenai

pencantuman label pada kemasannya yang masih belum sesuai dengan peraturan

pelabelan yang berlaku. Sebelumnya sudah terdapat penelitian mengenai

2

pemenuhan regulasi pelabelan, yaitu label pada produk minuman sari buah

(Maradhika 2012) dan label pada produk olahan daging (Hikmatiyar 2013).

Namun belum terdapat penelitian mengenai pemenuhan regulasi pelabelan yang

secara khusus menyorot produk IRTP.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan peraturan

label oleh produk pangan yang dihasilkan oleh IRTP, khususnya label pada tiga

jenis produk yang terbanyak beredar di Bogor, yaitu tepung dan hasil olahannya;

hasil olahan biji-bijian dan umbi; dan minuman ringan dan minuman serbuk.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi

Dinas Kesehatan kota Bogor ataupun lembaga terkait lainnya dalam hal

merencanakan program pembekalan yang lebih baik kepada pelaku Industri

Rumah Tangga Pangan (IRTP) mengenai materi regulasi pelabelan kemasan

pangan. Dengan pembekalan tersebut diharapkan pihak produsen mampu

menerapkan pelabelan yang baik dan benar pada kemasan produk pangannya

sesuai peraturan yang berlaku dan konsumen mendapat informasi yang baik dan

benar mengenai pangan terkemas dengan cara membaca informasi yang ada pada

label.

METODE

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif karena terbatas pada

usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana

adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding)

(Zulnaidi 2007). Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan

antar objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bogor. Sampel label kemasan produk IRTP

diperoleh langsung melalui pengambilan sampel pada pasar, toko, dan warung di

wilayah Bogor yang dipilih secara acak. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober

sampai Desember 2013.

3

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif yang diawali dengan

pengambilan dan pengumpulan data primer. Setelah itu dilakukan content analysis,

yaitu pemeriksaan komponen label dengan bantuan check sheet. Komponen label

yang terdapat pada kemasan setiap produk IRTP yang diambil sebagai contoh

disesuaikan dengan peraturan pelabelan yang terdapat pada UU RI No. 18 Tahun

2012 tentang Pangan, PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,

dan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012

tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data

dan analisis data.

a) Pengumpulan data

Penelitian diawali dengan permintaan data dari Dinas Kesehatan Kota

Bogor. Data yang diminta adalah data mengenai jumlah IRTP dan jumlah

produk pangan yang telah mendapatkan nomor P-IRT di Kota Bogor. Data

tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis beserta

jumlah produk IRTP yang dijadikan sebagai sampel uji. Produk IRTP

dikelompokkan dalam 16 kategori pangan berdasarkan Perka BPOM RI No.

HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Selanjutnya dipilih 3 kategori

pangan dengan jumlah produk IRTP terbanyak yang kemudian dijadikan

sebagai sampel uji. Jumlah sampel total yang digunakan dalam penelitian

dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Umar 2005) sebagai berikut.

Keterangan:

n = ukuran sampel total

N = ukuran populasi total

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolelir (10%) (Gay et al. 2006)

Dengan digunakan nilai N sebesar 745, maka didapat nilai n sebesar

89, sehingga jumlah sampel minimum yang harus digunakan dalam

penelitian ini adalah tidak kurang dari 89 sampel. Sedangkan jumlah sampel

yang digunakan pada tiap kategori pangan yang terpilih ditentukan secara

proporsional dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan:

nk = ukuran sampel kategori

Nk = ukuran populasi kategori

4

Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel melalui survei yang

dilakukan di lapangan. Data sampel yang berupa label kemasan produk

IRTP dikumpulkan dari beberapa tempat seperti pasar, toko, dan warung

yang tersebar di wilayah Bogor. Pemilihan tempat pengambilan sampel

ditentukan secara acak. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive

(berdasarkan pertimbangan tertentu), yaitu dipilih produk yang telah

mencantumkan nomor P-IRT dalam label kemasannya atau produk yang

telah mencantumkan nama dan alamat produsen secara jelas sehingga dapat

ditelusuri.

Setelah seluruh sampel terkumpul, dilakukan pengamatan dengan cara

content analysis mengenai informasi yang terdapat pada label kemasan

produk IRTP. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa komponen label,

yaitu teknis pencantuman label, tulisan pada label, keterangan minimum

pada label, dan keterangan yang dilarang dicantumkan pada label.

Pencatatan hasil pengamatan dilakukan dengan bantuan checksheet dan

hasilnya berupa data primer yang akan diolah pada tahap analisis data.

b) Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian hasil

informasi yang didapat dari hasil pengamatan (data primer) dengan

peraturan pelabelan dalam UU RI No. 18 Tahun 2012 dan PP RI No. 69

Tahun 1999 (Lampiran 1). Komponen label seperti teknis pencantuman

label, tulisan pada label, keterangan minimum pada label, dan keterangan

yang dilarang dicantumkan pada label disebut sebagai kelompok unsur

label. Tiap kelompok unsur label tersebut terdiri dari beberapa bagian yang

disebut unsur label.

Pada kelompok unsur keterangan minimum pada label terdiri dari 9

unsur label, yaitu (1) nama produk, (2) daftar bahan, (3) berat bersih/ isi

bersih, (4) nama dan alamat produsen, (5) pernyataan halal, (6) kode

produksi, (7) tanggal kedaluwarsa, (8) Nomor P-IRT, dan (9) Asal usul

bahan pangan tertentu. Dan pada kelompok unsur keterangan yang dilarang

dicantumkan pada label terdiri dari 7 unsur label, yaitu (1) keterangan yang

tidak benar dan menyesatkan, (2) pangan dapat berfungsi sebagai obat, (3)

mencantumkan nama dan lembaga yang menganalisis produk pangan, (4)

keterangan bahwa pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk

pangan lain, (5) keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila

pangan dibuat tanpa menggunakan bahan baku alamiah atau hanya sebagian

menggunakan bahan baku alamiah, (6) keterangan pangan terbuat dari

bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi,

dan (7) klaim kesehatan atau klaim gizi.

Dari hasil analisis tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat

pemenuhan persyaratan label tiap unsur, tingkat pemenuhan persyaratan

label tiap kelompok unsur dan tingkat pemenuhan rata-rata dari masing-

masing jenis produk. Nilai tingkat pemenuhan (TP) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut.

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Produk IRTP Kota Bogor

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa sampai akhir

bulan September 2013 terdapat sebanyak 546 IRTP yang telah mendapatkan SPP-

IRT dan terdapat 745 (N) produk yang telah mendapatkan nomor P-IRT. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat beberapa IRTP yang memproduksi lebih dari satu

jenis produk pangan. Persentase jumlah produk dari tiap kategori tersebut dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Jenis produk IRTP di Kota Bogor

Produk IRTP terbanyak di Bogor adalah produk tepung dan hasil olahannya

(31%), diikuti oleh produk hasil olahan biji-bijian dan umbi (13%), dan produk

minuman ringan dan minuman serbuk (10%). Jumlah sampel total yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 90 sampel. Proporsi sampel untuk produk

tepung dan hasil olahannya adalah 55 sampel, produk hasil olahan biji-bijian dan

Hasil olahan daging

kering

3%

Hasil olahan ikan

kering

5% Hasil olahan unggas

kering

2% Sayur asin dan

sayur kering

5%

Hasil olahan kelapa

1%

Tepung dan hasil

olahannya

31%

Minyak dan lemak

1% Selai, jeli dan

sejenisnya

2%

Gula, kembang gula

dan madu

8%

Kopi, teh, coklat

kering atau

campurannya

5%

Bumbu

3%

Rempah-rempah

1%

Minuman ringan

dan minuman

serbuk

10%

Hasil olahan buah

9%

Hasil olahan biji-

bijian dan umbi

13%

Lain-lain es

1%

6

umbi adalah 20 sampel, dan produk minuman ringan dan minuman serbuk adalah

15 sampel.

Pembagian 16 kategori pangan pada produk IRTP berbeda dengan 16

kategori pangan pada umumnya (produk dengan nomor MD/ML atau pada

CODEX). Terdapat beberapa jenis pangan yang tidak boleh diproduksi oleh IRTP,

diantaranya adalah (1) susu dan hasil olahannya, (2) daging, ikan unggas dan hasil

olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, (3) pangan kaleng

berasam rendah, (4) pangan bayi, (5) minuman beralkhohol, (6) air minum dalam

kemasan, (7) pangan lain yang wajib memenuhi syarat SNI, dan (8) pangan lain

yang di tetapkan oleh Badan POM (DinKes 2013b).

Teknis Pencantuman Label

Dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan telah

diatur mengenai kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencantuman

label. Kriteria tersebut diantaranya adalah label dicantumkan pada, di dalam, atau

di kemasan pangan, dan terletak pada sisi kemasan pangan yang mudah untuk

dilihat dan dibaca, serta label tidak mudah lepas dari kemasan, luntur ataupun

rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa letak label pada produk IRTP

bervariasi. Letak label terbanyak adalah label yang tercetak langsung pada

kemasan (76%), diikuti dengan label yang tercetak pada kertas yang diletakkan di

sisi bagian dalam kemasan (untuk kemasan transparan) (21%), dan label yang

tercetak pada kertas yang kemudian ditempelkan pada bagian luar kemasan (3%).

Tingkat pemenuhan kelompok unsur teknis pencantuman label untuk

produk tepung dan hasil olahannya, produk hasil olahan biji-bijian dan umbi, serta

produk minuman ringan dan minuman serbuk berturut-turut adalah sebesar 44, 45,

dan 73%. Contoh pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pencantuman

salah satu komponen label, yaitu tanggal kedaluwarsa yang mudah rusak atau

luntur (60%) apabila digosok menggunakan jari. Terdapat juga pelanggaran

berupa pencantuman kode produksi dan tanggal kedaluwarsa pada stiker yang

ditempelkan secara terpisah pada kemasan produk (38%), sehingga mudah

dikelupas dan lepas dari kemasan. Selain itu terdapat pula label (2%) yang

ukurannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan ukuran kemasan produk yang

bersangkutan, sehingga menyulitkan konten label untuk dibaca dengan jelas.

Tingkat pemenuhan kelompok unsur teknis pencantuman label beserta jenis

pelanggarannya untuk tiap jenis produk dapat dilihat pada Gambar 2, 3, dan 4.

7

Gambar 2 Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis produk

tepung dan hasil olahannya

Gambar 3 Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis produk hasil

olahan biji-bijian dan umbi

Gambar 4 Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label jenis produk

minuman ringan dan minuman serbuk

Tulisan pada Label

Tingkat pemenuhan kelompok unsur tulisan pada label untuk produk tepung

dan hasil olahannya, produk olahan biji-bijian dan umbi, serta produk minuman

Memenuhi

45% Tidak

memenuhi

55%

Label mudah lepas

dari kemasan

27%

Label mudah luntur

ataupun rusak

73%

Memenuhi

73%

Tidak memenuhi

(label mudah luntur

ataupun rusak)

27%

Memenuhi 44%

Tidak

memenuhi 56%

Label sulit untuk

dilihat ataupun dibaca

6%

Label mudah lepas

dari kemasan

23%

Label mudah luntur

ataupun rusak

71%

8

ringan dan minuman serbuk secara berturut-turut adalah 75, 80, dan 60%.

Terdapat beberapa produk yang belum memenuhi syarat tulisan pada label karena

terdapat penggunaan bahasa asing serta terdapat pula penggunaan huruf selain

huruf latin. Dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 pasal 15 dinyatakan bahwa

“Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa

Indonesia, angka Arab dan huruf Latin”. Pernyataan yang sama juga tercantum

pada UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 97 ayat 3.

Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan bahasa asing yang ditemukan

adalah bahasa Inggris (24%) dan bahasa Mandarin (3%). Sebagian besar

penggunaan bahasa asing dalam label kemasan pada ketiga jenis produk

ditemukan pada penulisan keterangan tentang kedaluwarsa (best before, expired

date). Selain itu, pada produk tepung dan hasil olahannya penggunaan bahasa

asing juga ditemukan pada penulisan nama produk (sweet bread, cassava roll),

keterangan tentang berat/ isi bersih (net weight), dan unsur keterangan klaim gizi

atau kesehatan (gluten free, high fiber, high vitamin, dietary fibers). Unsur

keterangan klaim gizi atau kesehatan dalam bahasa asing ini banyak ditemui pada

produk minuman ringan dan minuman serbuk (20%), oleh karenanya tingkat

pemenuhan kelompok unsur tulisan pada produk ini mempunyai nilai yang paling

kecil (60%) dibandingkan dengan produk lainnya (75 dan 80%).

Huruf dan angka yang digunakan pada label harus jelas dan mudah dibaca

serta proporsional dengan luas permukaan label. Pengecualian terhadap ketentuan

pelabelan diberikan kepada produk pangan yang kemasannya terlalu kecil,

sehingga secara teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan

sebagaimana berlaku bagi produk pangan lainnya. Namun, produk pangan

tersebut harus dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar yang

memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan (Perka BPOM

RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011).

Keterangan Minimum Label

Keterangan minimum label merupakan komponen yang harus dicantumkan

pada label kemasan pangan. Berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2012 pasal 97 ayat

3, label kemasan produk pangan harus memuat sembilan keterangan minimum

label serta memenuhi kriteria pemenuhan syarat unsur dari tiap-tiap komponennya

sesuai yang tercantum pada Lampiran 1.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kelompok unsur

keterangan minimum label untuk produk tepung dan hasil olahannya sebesar 69%,

produk hasil olahan biji-bijian dan umbi sebesar 64%, dan produk minuman

ringan dan minuman serbuk sebesar 66%. Tidak terpenuhinya syarat kelompok

unsur keterangan minimum label terjadi karena tidak terdapatnya satu atau lebih

keterangan minimum label (keterangan minimum tidak tercantum pada label) dan

atau karena keterangan minimum yang ada tidak sesuai dengan kriteria

pemenuhan syarat kelompok unsur (keterangan minimum tercantum pada label

namun tidak sesuai kriteria pemenuhan) (Perka BPOM RI No. HK.

03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012). Data mengenai perbandingan tingkat

pemenuhan dari tiap keterangan minimum label pada ketiga jenis produk

9

ditunjukkan pada Gambar 5, sedangkan hasil secara lengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran 2.

Gambar 5 Perbandingan tingkat pemenuhan keterangan minimum label

Produk pangan diberi label dengan nama atau keterangan yang akurat,

misalnya minuman jus buah harus mengandung buah asli. Jika ternyata hanya

mengandung aroma buah daripada buah asli, maka pada label perlu dinyatakan

'minuman rasa buah' (FSANZ 2013). Nama produk pada label kemasan pangan

IRT semuanya (100%) telah memenuhi peraturan yang berlaku. Kriteria

pemenuhan syarat unsur untuk nama produk yaitu nama produk dicantumkan pada

bagian utama label dan nama yang digunakan harus menunjukkan sifat atau

keadaan yang sebenarnya. Pencantuman nama produk IRTP sama dengan

pencantuman nama produk pangan olahan secara umum, yaitu terdiri dari nama

jenis dan nama dagang. Nama jenis harus disesuaikan dengan daftar 16 kategori

pangan IRTP (Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012).

Pencantuman nama produk memiliki tingkat pemenuhan yang sangat baik karena

produsen sudah disediakan list yang berisi jenis-jenis kategori pangan, sehingga

produsen tidak kebingungan dalam menentukan nama jenis dari produk yang

didaftarkannya.

100

71

80

64

51

16

60

93

100

71

100

60

90

50

71

5

55

90

100

69

100

54

80

67

45

40

40

87

93

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nama produk

Daftar bahan

Berat bersih/ isi bersih

Nama & alamat produsen

Pernyataan halal

Kode produksi

Tanggal kedaluwarsa

Nomor P-IRT

Asal usul bahan pangan tertentu

Rata-rata

Tingkat Pemenuhan (%)

Un

sur

Lab

el

Produk minuman segar dan minuman serbukProduk hasil olahan biji-bijian dan umbiProduk tepung dan hasil olahannya

Keterangan:

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=90)

(n=59)

10

Daftar bahan biasanya ditemukan pada bagian belakang kemasan produk.

Pencantumannya dilakukan secara berurutan (sesuai dengan berat bahan). Ini

berarti bahwa ketika pangan diproduksi bahan pertama yang tercantum memiliki

proporsi jumlah bahan terbesar dan yang terakhir tercatat memiliki proporsi lebih

kecil dibandingkan dengan bahan lainnya (FSANZ 2013). Pada pencantuman

daftar bahan dari ketiga jenis produk terdapat beberapa produk yang tidak

memenuhi. Masih banyak produk yang belum mencantumkan daftar bahan dalam

label kemasannya (31%). Selain itu juga terdapat sebagian produk (7%) yang

dalam pencantuman daftar bahannya tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan

syarat unsur, yaitu pencantuman daftar bahan yang tidak lengkap (terdapat kalimat

‘dan lain-lain’ atau ‘dan bahan lainnya’ dalam daftar bahan). Pencantuman daftar

bahan yang digunakan pada label wajib menggunakan nama lazim yang lengkap

dan tidak berupa singkatan. Selain itu pencantuman daftar bahan yang digunakan

harus didahului dengan tulisan ‘komposisi’, ‘daftar bahan’, ‘bahan yang

digunakan’ atau ‘bahan-bahan’ (Perka BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun

2012).

Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan

keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam

kemasan atau wadah. Pencantuman berat bersih/ isi bersih memiliki tingkat

pemenuhan yang cukup tinggi untuk ketiga jenis produk. Ketidaksesuaian yang

ditemukan adalah tidak dicantumkannya berat bersih/ isi bersih (13%), serta

terdapat produk yang dalam pencantuman tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan

syarat unsur (4%). Pada produk tepung dan hasil olahannya serta produk minuman

ringan dan minuman serbuk ditemukan sejumlah produk yang dalam pencantuman

berat bersihnya tidak menggunakan satuan metrik, melainkan menggunakan

satuan pcs (pieces) atau ‘buah’.

Pencantuman nama dan alamat produsen dari semua jenis produk

sebenarnya sudah dilakukan oleh produsen IRTP. Namun tingkat pemenuhan

nama dan alamat produsen tergolong rendah karena pencantuman alamat produsen

yang belum lengkap. Pencantuman alamat produsen yang benar adalah

dicantumkannya informasi alamat produsen sedemikian rupa sehingga alamat

produsen tersebut dapat ditelusuri lokasinya. Pada sebagian besar produk (40%)

yang ditemui ternyata hanya mencantumkan nama kota atau daerah. Dalam Perka

BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 dinyatakan bahwa alamat

perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos, dan Indonesia,

kecuali jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak terdaftar pada direktori

kota atau buku telepon tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka harus

mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap, termasuk nama jalan.

Pernyataan halal merupakan pernyataan yang wajib dicantumkan apabila

produsen mengklaim bahwa produk yang dihasilkannya adalah halal. Dalam label

kemasan pangan, pernyataan halal dicantumkan dengan pencantuman logo halal

yang tersertifikasi MUI. Sebesar 66% produk IRTP telah mencantumkan logo

halal pada label kemasannya, 35% diantaranya sudah mencantumkan logo halal

yang sesuai dengan MUI. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat

pemenuhan pernyataan halal dengan mencantumkan logo halal MUI untuk ketiga

jenis produk tergolong rendah. Tingkat pemenuhan tertinggi terdapat pada produk

hasil olahan biji-bijian dan umbi (71%). Gambar 6 menunjukkan contoh logo

halal yang digunakan pada beberapa label kemasan. Tidak semua produk

11

mencantumkan logo halal sesuai dengan persyaratan, hal ini dimungkinkan karena

produsen tidak mengerti dengan jelas mengenai prosedur pencantuman logo halal

atau cara untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebelum mendapatkan Sertifikat

Halal (SH), produsen diharuskan menyusun Manual SJH. Sistem Jaminan Halal

(SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan

dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia,

dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai

dengan persyaratan LPPOM MUI (SK LPPOM MUI No. SK 13/Dir/LPPOM

MUI/III/13 Tahun 2013).

(a)

(b) (c) (d)

Gambar 6 Logo halal MUI (a) (SK LPPOM MUI No. SK 10/Dir/LPPOM

MUI/XII/07 Tahun 2007) dan logo halal lain yang dijumpai pada

kemasan (b, c, d)

Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan

mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan

waktu yang sama. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets

atau dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi. Tingkat pemenuhan kode

produksi untuk ketiga jenis produk mempunyai nilai paling rendah jika

dibandingkan dengan unsur minimum label yang lain. Banyak ditemukan produk

yang tidak mencantukan kode produksi (68%). Ditemukan juga produk yang

pencantuman kode produksinya tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan unsur

(12%), yaitu sudah tercantum tulisan ‘kode produksi:’ atau ‘tanggal produksi:’

namun tidak dilanjutkan dengan keterangan kode produksi yang memadai.

Tingkat pemenuhan kode produksi tertinggi terdapat pada produk minuman ringan

dan minuman serbuk (40%), dan terendah terdapat pada produk olahan biji-bijian

dan umbi (5%). Rendahnya tingkat pemenuhan kode produksi dimungkinkan

karena produsen tidak mengerti secara jelas fungsi nyata harus dicantumkannya

kode produksi. Dalam kasus tertentu, seperti dalam kasus KLB keracunan pangan,

keberadaan kode produksi dapat mempermudah proses identifikasi produk terduga,

sehingga penelusuran penyebab KLB tersebut dapat ditemukan dengan lebih cepat.

Keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan

dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan

produsen. Tingkat pemenuhan tanggal kedaluwarsa pada ketiga jenis produk

memiliki tingkat pemenuhan yang rendah (produk tepung dan hasil olahannya

sebesar 60% dan produk hasil olahan biji-bijian dan umbi sebesar 55%), terutama

12

untuk produk minuman ringan dan minuman serbuk (40%). Selain ditemukan

produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa (38%), terdapat pula

beberapa produk yang sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa namun tidak

sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur (11%), yaitu pencantuman tanggal

kedaluwarsa tanpa didahului kalimat ‘baik digunakan sebelum’ atau ‘baik

sebelum’. Rendahnya tingkat pemenuhan tanggal kedaluwarsa dimungkinkan

karena produsen tidak mengetahui cara penentuan masa kedaluwarsa yang tepat

bagi produknya. Terdapat beberapa metode penentuan waktu kedaluwarsa yang

sesuai untuk produk IRTP, diantaranya adalah dengan uji sensori, metode kadar

air kritis, metode Arrhenius, model Heiss-Eichner, dan model Rudolph (Rahayu

dan Arpah 2003)

Sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur, pada produk pangan yang

masa kedaluwarsanya kurang dari tiga bulan, tanggal kedaluwarsa dicantumkan

secara lengkap, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa atau dapat juga

dicantumkan tanggal dan bulan kedaluwarsanya (tanpa tahun). Sedangkan pada

produk pangan yang masa kedaluwarsanya lebih dari 3 bulan, cukup dicantumkan

bulan dan tahun kedaluwarsa. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan

terpisah dari tulisan ”baik digunakan sebelum”, akan tetapi harus disertai dengan

petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa, contohnya seperti: ”Baik

digunakan sebelum, lihat bagian bawah kemasan” atau ”Baik digunakan sebelum,

lihat pada tutup botol”. Selain itu, produk roti dan kue yang mempunyai masa

simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam tidak perlu mencantumkan

keterangan tanggal kedaluwarsa (Perka BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955

Tahun 2011).

NSW Food Authority (2013) menjelaskan bahwa label pangan memiliki

tanda penanggalan yang memberikan informasi tentang masa simpan produk

pangan. Semua produk pangan dengan umur simpan kurang dari dua tahun harus

ditandai dengan tanggal. Namun untuk produk pangan kalengan, seperti kacang

panggang, dapat tidak ditandai karena produk tersebut dianggap aman dan

kualitasnya dapat terjaga selama dua tahun atau lebih.

Pernyataan ‘Gunakan pada tanggal’/ ‘Use by’ menunjukkan bahwa pangan

harus dikonsumsi sebelum atau dibuang setelah tanggal yang tercantum. Pangan

mungkin tidak aman untuk dikonsumsi walau tidak banyak berubah

penampakannya karena nutrisi dalam pangan sudah terdekomposisi atau terdapat

mikroba dalam jumlah melebihi batas. Pangan yang melewati tanggal ‘Gunakan

pada tanggal’ dilarang untuk diperjualbelikan. Pernyatan lain adalah ‘Baik

digunakan sebelum’/ ‘Best before’, yang menunjukkan bahwa pangan masih aman

dikonsumsi setelah tanggal tersebut selama tidak rusak, memburuk, atau

mengalami perubahan fisik tertentu. Tanggal ‘Baik digunakan sebelum’ hanya

menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin telah kehilangan beberapa kualitas

setelah tanggal tersebut terlewati. Pangan masih dapat diperjualbelikan secara

legal meskipun telah melewati tanggal ‘Baik digunakan sebelum’ (selama mereka

tidak rusak, memburuk atau mengalami perubahan fisik tertentu). Perubahan fisik

tertentu yang dimaksud dapat berupa perubahan warna, rasa, tekstur, atau aroma

(NSW Food Authority 2013). Hal ini memungkinkan karena konsumen di negara

tersebut telah teredukasi dengan baik mengenai mutu dan keamanan pangan,

sehingga dianggap mampu untuk menentukan sendiri mutu pangan yang akan

dikonsumsi.

13

Hasil pengamatan pada nomor izin edar menunjukkan bahwa tingkat

pemenuhan nomor P-IRT tergolong tinggi, terutama untuk produk tepung dan

hasil olahannya (93%). Ditemukan sedikit produk yang tidak mencantumkan

nomor P-IRT dalam label kemasannya (8%). Selain itu juga ditemukan produk

yang mencantumkan nomor sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)

dalam label kemasannya (2%), yang dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan

kriteria pemenuhan syarat unsur.

Berdasarkan Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, di

dalam SPP-IRT produsen akan mendapat 2 sertifikat, yaitu Sertifikat Penyuluhan

Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

Sebelum tahun 2004, sertifikat untuk produsen berupa Sertifikat Penyuluhan (SP).

Untuk selanjutnya diperbarui menjadi Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga.

Adapun Prosedur Untuk Memperoleh SP-IRT adalah: (1) pengajuan permohonan

dengan mengisi form yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota

setempat, dan (2) Persyaratan bahwa pemilik/ penanggung jawab memiliki

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Dinkes 2013b).

Asal usul bahan pangan tertentu adalah keterangan yang wajib dicantumkan

pada label apabila produk yang bersangkutan merupakan produk pangan iradiasi,

pangan rekayasa genetika, pangan sintesis yang dibuat dari bahan baku alamiah,

pangan olahan tertentu, atau pangan dengan bahan tambahan pangan. Dari hasil

pengamatan, produk tepung dan hasil olahannya serta produk olahan biji-bijian

dan umbi memiliki tingkat pemenuhan 100%. Hal ini disebabkan produk tersebut

tidak termasuk dalam produk dengan asal usul bahan pangan tertentu, sehingga

tidak ada sebab-sebab yang mewajibkan pencantuman keterangan tersebut

(Hikmatiyar 2013).

Keterangan mengenai asal usul bahan pangan tertentu yang paling banyak

terdapat dalam produk IRTP adalah keterangan tentang cara penyimpanan dan

cara penyajian produk. Cara penyimpanan wajib dicantumkan apabila produk

tersebut akan mengalami perubahan mutu tertentu ketika tidak disimpan dengan

metode penyimpanan tertentu. Sebagai contoh produk roti basah jika disimpan

pada suhu ruang (± 25 oC) akan tahan selama 2 hari dan jika disimpan pada suhu

dingin (≤ 10 oC) akan tahan selama 4 hari. Cara penyajian wajib dicantumkan

apabila produk tersebut memerlukan langkah penyajian tertentu untuk dikonsumsi.

Sebagai contoh produk minuman serbuk jahe instan yang memerlukan air hangat

sebanyak 150 mL untuk penyajiannya. Pangan yang memerlukan atau mempunyai

saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan

pangan lainnya sesuai dengan petunjuk/saran penyajian atau petunjuk/saran

penggunaan, disertai dengan tulisan ‘saran penyajian’ (Perka BPOM RI No

HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011).

Selain cara penyimpanan dan cara penyajian, ditemukan pula produk yang

menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) dalam daftar bahan yang

digunakannya. Produk yang menggunakan BTP ditemukan pada produk minuman

ringan dan minuman serbuk, yaitu adanya penggunaan bahan-bahan seperti

siklamat, dan benzoat. Pencantuman BTP tersebut tidak sesuai dengan kriteria

pemenuhan syarat unsur yang menyatakan bahwa keterangan tentang BTP wajib

mencantumkan tulisan, nama golongan, serta nama kode internasional yang

dimilikinya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka penulisan BTP yang benar

14

adalah ‘pemanis siklamat’ atau ‘pengawet natrium benzoat’ (PP RI No. 69 Tahun

1999, Pasal 43).

Keterangan yang Dilarang pada Label

Produk IRTP dilarang untuk mencantumkan segala bentuk klaim kesehatan

atau klaim gizi. Keterangan lain yang dilarang dicantumkan adalah keterangan

yang tidak benar dan menyesatkan, pangan dapat berfungsi sebagai obat,

mencantumkan nama dan lembaga yang menganalisis produk pangan, keterangan

pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain, keterangan

pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila pangan dibuat tanpa

menggunakan bahan baku alamiah atau hanya sebagian menggunakan bahan baku

alamiah, dan keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan terbuat

dari bahan setengah jadi atau bahan jadi.

Umumnya semua sudah memenuhi ketentuan tersebut, kecuali pada produk

tepung dan hasil olahannya masih ditemukan label yang mencantumkan klaim

kesehatan atau klaim gizi (5%), yaitu mencantumkan pernyataan ‘Gluten Free’

dan ‘High Fiber’. Pada produk minuman ringan dan minuman serbuk ditemukan

label yang mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi (27%), yaitu

mencantumkan pernyataan ‘High Vitamins’, ‘Dietary Fibers’, ‘Caffeine Free’,

dan ‘Mengandung Antioksidan’.

Tingkat Pemenuhan Pelabelan Rata-rata

Perbandingan tingkat pemenuhan kelompok unsur label dari ketiga jenis

produk serta tingkat pemenuhan pelabelan rata-ratanya dapat dilihat pada Gambar

7. Keterangan yang dilarang dicantumkan memiliki tingkat pemenuhan tertinggi

pada ketiga jenis produk. Tingkat pemenuhan terendah terjadi pada teknis

pencantuman label, kecuali untuk jenis produk minuman ringan dan minuman

serbuk yang terjadi pada tulisan pada label. Secara keseluruhan tingkat

pemenuhan rata-rata untuk ketiga jenis produk hampir sama dan tergolong rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan IRTP tentang regulasi

pelabelan yang berlaku. Menurut Septian (2013), pengetahuan mengenai

peraturan pelabelan oleh IRTP sebagian besar informasinya didapatkan dari Dinas

Kesehatan.

15

Gambar 7 Perbandingan tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata

Pada saat IRTP akan mengedarkan produknya, mereka harus mendapatkan

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/

penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan

dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup. Salah satu materi Penyuluhan

Keamanan Pangan tersebut adalah tentang peraturan perundang-undangan di

bidang pangan dan persyaratan label dan iklan pangan. Dengan demikian

harusnya IRTP sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai

persyaratan pelabelan.

Pelanggaran yang terjadi pada pencantuman label kemasan pangan dapat

diakibatkan oleh berbagai faktor. Meskipun IRTP sudah memiliki pengetahuan

mengenai persyaratan pelabelan, namun tingkat kesadaran IRTP untuk mematuhi

regulasi pelabelan yang berlaku tergolong rendah (Sofiandari 2013). Selain itu,

rendahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan juga memberikan pengaruh yang

cukup penting akan terjadinya pelanggaran yang terjadi (Maradhika 2012).

Pemberian sanksi yang tegas pada produsen diperlukan untuk mengurangi

beredarnya produk dengan label kemasan yang tidak sesuai. Dalam UU RI No. 18

Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 102 dinyatakan bahwa pelanggaran

terhadap pencantuman label akan dikenakan sanksi administratif yang dapat

berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, penarikan pangan

dari peredaran, ganti rugi, atau pencabutan izin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Produk IRTP Kota Bogor terbanyak adalah produk tepung dan hasil

olahannya (31%), produk hasil olahan biji-bijian dan umbi (13%), dan produk

minuman ringan dan minuman serbuk (10%). Tingkat pemenuhan untuk

kelompok unsur teknis pencantuman label ketiga jenis produk tersebut secara

44

75 71

99

72

45

80 69

100

74 73

60 67

96

74

0

20

40

60

80

100

Teknispencantuman

label

Tulisan pada label Keteranganminimum label

Keterangan yangdilarang

dicantumkan

Rata-rata

Tin

gkat

Pe

me

nu

han

(%

)

Kelompok Unsur

Produk tepung dan hasil olahannya

Produk hasil olahan biji-bijian dan umbi

Produk minuman ringan dan minuman serbuk

Keterangan:

16

berturut-turut adalah 44, 45, dan 73%, untuk kelompok unsur tulisan pada label

adalah 75, 80, dan 60%, untuk kelompok unsur keterangan minimum label adalah

71, 69, dan 67%, dan untuk kelompok unsur keterangan yang dilarang pada label

adalah 99, 100, dan 96%. Tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata ketiga jenis

produk tersebut secara keseluruhan hampir sama, yaitu berturut-turut adalah 72,

74, dan 74%. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan menunjukkan bahwa

masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP, terlebih mengenai

kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Saran

Formulir pemeriksaan sarana produksi pangan IRT yang terdapat dalam

PerKa BPOM No. HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga perlu diperbaiki.

Perbaikan yang diperlukan meliputi perincian kriteria pemeriksaan pada elemen

pelabelan pangan. Sebaiknya kriteria pemeriksaan dalam elemen pelabelan

pangan dibuat terpisah antar unsur label, yaitu terdiri dari 4 kelompok unsur

(teknis pencantuman label; tulisan pada label; 9 unsur keterangan minimum label;

dan 7 unsur keterangan yang dilarang dicantumkan). Pemeriksaan pada komponen

label dengan menggunakan formulir yang lebih rinci diharapkan dapat menjadi

solusi dari permasalahan mengenai rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan

dalam produk IRTP.

DAFTAR PUSTAKA

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2011. Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011

tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta (ID).

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga. Jakarta (ID).

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012

tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

Jakarta (ID).

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga. Jakarta (ID).

[Dinkes] Dinas Kesehatan. 2013a. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tahun 2013. Bogor (ID).

[Dinkes] Dinas Kesehatan. 2013b. Perijinan Makanan dan Minuman [internet].

[diunduh pada 2013 Nov 7]. Tersedia pada: http://dinkes.slemankab.go.id/

perijinan-makanan-dan-minuman.

17

[FSANZ] Food Standards Australia New Zealand. 2013. Food Labels: What do

they mean. Australia (AU).

Gay LR, Mills GE, Airasian P. 2006. Educational Research: Competencies for

Analysis and Applications. New Jersey (US): Prentice Hall.

Hikmatiyar AF. 2013. Kajian Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Olahan

Daging di Beberapa Pasar di Kota Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut

Pertanian Bogor.

[LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia. 2013. Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK

13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal. Jakarta

(ID).

Maradhika V. 2012. Kajian Pemenuhan Syarat Label Minuman Sari Buah

(Kemasan Siap Minum) di Beberapa Pasar Swalayan Kota Bogor [skripsi].

Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[NSWFA] New South Wales Food Authority. 2013. Food Labels. New South

Wales (AU).

Pemerintah RI. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Jakarta (ID).

Pemerintah RI. 2012. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan. Jakarta (ID).

Rahayu WP, Arpah M. 2003. Penuntun Teknis: Penetapan Kedaluwarsa Produk

Industri Kecil Pangan. Departemen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas

Teknologi Pertanian. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Septian J. 2013. Kondisi dan Persepsi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Tentang Label Kemasan Pangan (Studi Kasus di Kota Bogor) [skripsi]. Bogor

(ID): Institut Pertanian Bogor.

Singarimbun M, Effendi S. 2008. Metode Penelitian Survai. Jakarta Barat (ID):

Penerbit Pustaka LP3ES.

Sofiandari H. 2013. Kajian Keamanan Produk Berbasis Tepung pada Industri

Rumah Tangga (IRTP) di Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian

Bogor.

Umar H. 2005. Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta (ID):

Raja Grafindo Persada.

Wijaya CH. 1997. Pelabelan Pangan: Peran, Tujuan, Tata Cara, dan

Persyaratan. Bogor (ID): TPG-Fateta IPB.

Zulnaidi. 2007. Metode Penelitian. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.

18

Lampiran 1 Kriteria pemenuhan syarat unsur label IRTP

Unsur Label Kriteria Pemenuhan Syarat Unsur

A. Teknis pencantuman label 1. Label dicantumkan pada, di dalam, atau di

kemasan pangan

2. Label tidak mudah lepas dari kemasan

3. Label tidak mudah luntur ataupun rusak

4. Label terletak pada sisi kemasan yang

mudah untuk dilihat dan dibaca

5. Label pangan yang sudah diedarkan tidak

diperbolehkan dihapus, dicabut, ditutup,

diganti, dan dilabel kembali

B. Tulisan pada label 1. Keterangan pada label ditulis atau dicetak

menggunakan bahasa Indonesia, angka

Arab, dan huruf Latin

2. Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia,

yaitu angka Arab dan huruf Latin

diperbolehkan sepanjang tidak terdapat atau

tidak dapat diciptakan padanannya

3. Huruf dan angka harus jelas dan mudah

dibaca

C. Keterangan minimum

label

1. Nama produk 1. Harus dicantumkan pada bagian utama label

2. Nama yang digunakan harus menunjukkan

sifat atau keadaan yang sebenarnya

3. Standar Nasional Indonesia (SNI) harus

dicantumkan apabila telah diberlakukan

wajib oleh Menteri Teknis

2. Daftar bahan yang

digunakan

1. Daftar bahan dicantumkan secara berurutan

dimulai dengan bagian dalam jumlah

terbanyak (kecuali vitamin, mineral, dan zat

penambah gizi lainnya)

2. Nama bahan yang digunakan adalah nama

yang lazim digunakan

3. Bahan yang namanya telah ditetapkan dalam

SNI, dapat dicantumkan pada label apabila

bahan telah memenuhi persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam SNI tersebut

4. Air yang ditambahkan harus dicantumkan

sebagai komposisi pangan, terkecuali air itu

merupakan bagian dari bahan yang

digunakan atau telah mengalami penguapan

seluruhnya selama pengolahan

19

Lampiran 1 Kriteria pemenuhan syarat unsur label IRTP (lanjutan)

Unsur Label Kriteria Pemenuhan Syarat Unsur

3. Berat bersih atau isi

bersih

1. Harus dicantumkan pada bagian utama label

2. Dicantumkan dalam satuan metrik

3. Ukuran ‘isi’ harus dicantumkan untuk

makanan cair ‘berat’ untuk makanan padat,

dan ‘isi’ atau ‘berat’ untuk makanan semi

padat atau kental

4. Berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji

harus dimuat pada label yang memuat

keterangan jumlah takaran saji

4. Nama dan alamat

pihak yang

memproduksi

1. Harus dicantumkan pada bagian utama label

2. Harus dicantumkan nama dan alamat pihak

yang memproduksi

5. Halal bagi yang

dipersyaratkan

Mencantumkan logo halal MUI sesuai dengan

ketetapan LPPOM MUI bagi produk yang

mengklaim bahwa produk tersebut halal

6. Tanggal dan kode

produksi

1. Kode produksi pada label ataupun kemasan

pangan harus dicantumkan pada pangan

olahan

2. Kode produksi sekurang-kurangnya memuat

keterangan mengenai riwayat produk

pangan (waktu ataupun rangkaian produksi)

7. Tanggal, bulan, dan

tahun kedaluwarsa

1. Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

kedaluwarsa didahului dengan pencantuman

‘Baik digunakan sebelum’

2. Produk pangan yang masa kedaluwarsanya

lebih dari 3 bulan, diperbolehkan hanya

mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa

8. Nomor P-IRT Nomor P-IRT harus dicantumkan pada label

pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku

9. Asal usul bahan

pangan tertentu

a. Keterangan

tentang iradiasi

pangan

1. Wajib dicantumkan tulisan ‘pangan

iradiasi’, tujuan iradiasi, dan apabila tidak

boleh diiradiasi ulang wajib mencantumkan

tulisan ‘tidak boleh diiradiasi ulang’

2. Pada label dapat dicantumkan logo khusus

pangan iradiasi

3. Wajib dicantumkan nama dan alamat

penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan, dan

tahun iradiasi, serta nama negara tempat

iradiasi dilakukan

20

Lampiran 1 Kriteria pemenuhan syarat unsur label IRTP (lanjutan)

Unsur Label Kriteria Pemenuhan Syarat Unsur

b. Keterangan

tentang pangan

rekayasa genetika

1. Wajib dicantumkan tulisan ‘pangan

rekayasa genetika’

2. Selain pencantuman tulisan, pada label

dapat dicantumkan logo khusus hasil

rekayasa genetika

c. Keterangan

tentang pangan

sintesis yang

dibuat dari bahan

baku alamiah

1. Wajib dicantumkan keterangan pangan

terbuat dari bahan baku alamiah jika bahan

baku alamiah yang bersangkutan tidak

kurang dari kadar minimal yang ditetapkan

SNI

2. Wajib dicantumkan keterangan telah

mengalami proses lanjutan apabila pangan

yang dibuat dari bahan baku alamiah telah

menjalani proses lanjutan

d. Keterangan

tentang pangan

olahan tertentu

1. Wajib dicantumkan keterangan cara

penggunaan, dampak pangan bagi kesehatan

manusia, dan keterangan lain yang perlu

diketahui untuk pangan olahan yang

diperuntukkan bagi bayi, anak dibawah lima

tahun, ibu hamil dan menyusui, orang yang

menjalani diet khusus, dan orang lanjut usia

2. Wajib dicantumkan keterangan cara

penyiapan atau penggunaan atau wadah

kemasan wajib untuk pangan yang

memerlukan penyiapan

3. Wajib dicantumkan petunjuk cara

penyimpanan apabila mutu pangan

tergantung pada cara penyimpanan

e. Keterangan

tentang bahan

tambahan pangan

1. Wajib dicantumkan tulisan, nama golongan,

serta nama kode internasional yang dimiliki

BTP jika digunakan

2. Wajib dicantumkan indeks pewarna untuk

BTP berupa pewarna

D. Keterangan yang dilarang

(tidak boleh dicantumkan)

1. Keterangan yang

tidak benar dan

menyesatkan

Pencantuman pernyataan atau keterangan

dalam pangan yang diperdagangkan apabila

keterangan tersebut tidak benar atau

menyesatkan

21

Lampiran 1 Kriteria pemenuhan syarat unsur label IRTP (lanjutan)

Unsur Label Kriteria Pemenuhan Syarat Unsur

2. Pangan dapat

berfungsi sebagai obat

Pencantuman pernyataan atau keterangan

dalam bentuk apapun bahwa pangan dapat

berfungsi sebagai obat (walaupun fakta ilmiah

terbukti untuk kesehatan)

3. Mencantumkan nama

dan lembaga yang

menganalisis produk

pangan

Pencantuman nama, logo, ataupun identitas

lembaga yang menganalisis suatu pangan

4. Keterangan bahwa

pangan mengandung

zat gizi lebih unggul

dari produk lain

Pencantuman pernyataan atau keterangan pada

label bahwa pangan mengandung zat gizi yang

lebih unggul daripada produk lain

5. Keterangan pangan

terbuat dari bahan

baku alamiah

Pencantuman keterangan pangan terbuat dari

bahan baku alamiah apabila pangan dibuat

tanpa menggunakan bahan baku alamiah atau

hanya sebagian menggunakan bahan baku

alamiah

6. Keterangan pangan

terbuat dari bahan

segar

Pencantuman keterangan pangan terbuat dari

bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan

setengah jadi atau bahan jadi

7. Klaim kesehatan atau

klaim gizi

Pencantuman klaim kesehatan atau klaim gizi

dalam bentuk apapun pada label pangan

Sumber:

UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

PerKa BPOM RI No. HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara

Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

22

Lampiran 2 Tingkat pemenuhan keterangan minimum label

Unsur label

Memenuhi

(%)

Tidak memenuhi (%)

Tidak

mencantumkan

Tidak sesuai

kriteria pemenuhan

A B C A B C A B C

Nama produk 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Daftar bahan 71 60 54 20 40 33 9 0 13

Berat bersih/

isi bersih 80 90 80 16 10 13 4 0 7

Nama &

alamat

produsen 64 50 67 0 0 0 36 50 33

Pernyataan

halal* 51 71 45 26 65 27 49 29 55

Kode produksi 15 5 40 63 80 60 22 15 0

Tanggal

kedaluwarsa 60 55 40 25 35 53 15 10 7

Nomor P-IRT 93 90 87 0 10 13 7 0 0

Asal usul

bahan pangan

tertentu 100 100 93 0 0 0 0 0 7

Rata-rata 69 64 66 17 27 22 14 9 12

Keterangan : A : jenis produk tepung dan hasil olahannya (nA=55)

B : jenis produk hasil olahan biji-bijian dan umbi (nB=20)

C : jenis produk minuman ringan dan minuman serbuk (nC=15)

*Sampel yang tidak mencantumkan logo halal tidak dimasukkan dalam

perhitungan tingkat pemenuhan, sehingga jumlah sampel untuk tiap kategori

produk menjadi: nA=41; nB=7; nC=11

23

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wiwit Arif Wijaya dilahirkan di Lumajang pada

tanggal 2 Maret 1991 dari keluarga Bapak Agus Hartono dan Ibu Fadma Suryani.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menamatkan

pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN Ditotrunan 1 Lumajang (2003) dan

jenjang sekolah menengah di SMPN 1 Lumajang (2005). Pada tahun 2008 penulis

lulus dari SMA Negeri 2 Lumajang dan pada tahun yang sama penulis diterima

sebagai Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen Ilmu dan

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian melalui jalur Undangan Seleksi

Masuk IPB (USMI).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan

kemahasiswaan, seperti menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu dan

Teknologi Pangan pada tahun 2010-2011. Penulis sempat mendapatkan beasiswa

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) (2009-2011) serta juga aktif dalam

beberapa kegiatan kepanitiaan, diantaranya ialah MPKMB (2009), Indonesian

Food Expo (IFOODEX) (2009), BAUR (2010), Pelatihan Sistem Manajemen

Pangan Halal (PLASMA) (2010 & 2011), dan Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan

(LCTIP) (2011).