PEMBIAYAAN KESEHATAN DINKES

7/30/2019 PEMBIAYAAN KESEHATAN DINKES

1/43

SISTEM PEMBIAYAANKESEHATAN


2/43

Sistem pembiayan kes sebagai bagianSistem Kesehatan

Stewardship

(Regulasi, keteraturan,

Visi, Misi)

Pengadaan

Sumberdaya

(Investasi,

Diklat)

Pembiayaan

(Pengumpulan,

pooling,

pembelanjaan)

Responsif

(thd kebutuhan non-

medis penduduk)

KESEHATAN

Berkeadilan/fairness

(dalam hal kontribusi

finansial)

Pelayanan

Kesehatan

FUNGSI SISTEM KESEHATAN TUJUAN SISTEM KESEHATAN

Sumber: WHO: World Health Report, 2000


3/43

Ascobat Gani/AusAID PAM NTT

Issue-2 Pembiayaan kesehatan

Apa yang dibiayai? SPM, essential hlth servicespackage ?

Berapa yg diperlukan? 5% GDP ? (WHO) US $ 34/cap

? (Macroeconomic Commission and Hlth 2000)

Peran pemerintah ? (15% ? US$ 12/cap ?)

Pembiayaan kesehatan penduduk miskin Bansos

Desentralisasi fiskal Keseimbangan pusat &daerah, alokasi antara daerah


4/43


Keseimbangan biaya Investasi & Operasional

Ketepatan waktu turunnya anggaran

Proteksi terhadap biaya katastrofi Asuransi ?

Kaitan dengan kinerja Anggaran berbasis kinerja

Konsolidasi berbagai sumber ?

Issue-2 Pembiayaan kesehatan


5/43

UU No 36 Tahun 2009


6/43

Sumber Sumber Pembiayaan Kesehatan :

a). Pemerintah (25%) Penerimaan Pajak Pinjaman Luar Negeri Pajak Penjualan

Bantuan Luar Negeri Asuransi Sosial

b). Masyarakat dan Swasta (75%) Perorangan Pembayaran Langsung Oleh Rumah

Tangga (Out Of Pocket, 75%) Perusahaan (19%) Private Investment Sistem Asuransi (6%)

Cakupan Asuransi 18% Penduduk

LSM / Donor / Sosial


7/43

Sumber Pembiayaan menurut Jenjang Pemerintah:

Pembiayaan Kesehatan bersumber Publik: $ 4.00/ kapita

(2.5% dari Total GDP)

Central

71%

Province

6%

District

9%

NGOs

14%

Sumber dana pemerintah: dominan Pusat

(85% kombinasi Pusat dan Pinjaman).

Thn 2001 --> era desentralisasi

Pra 2001 --> perencanaan dibuat

- centralized dan top down

- fragmented budget

- not targeted/ not local specific

- sangat birokrasi- dana terbatas

- program preventif/promotif

yang sangat terbatas

- sangat di subsidi


8/43

Sumber Mekanisme mobilisasi/pengelolaan

Pemerintah

1. Pus at

a. DAU/DAK/TP Alokasi untuk kesehatan

b. Dana Kesehatan Penduduk Miskin Alokasi untuk kesehatan penduduk miskin

c. Bantuan (hutang, hibah) Alokasi untuk program kesehatan

2. Propins i

a, Dana dekonsentrasi Pengelolaan langsung (Swakelola)

b. PAD propinsi Swakelola atau hibah ke Kab/Kota

3. Kabupaten/Kota

a. PAD Pengelolaan langsung

b. Penerimaan fungsinal yg ditahan Penerimaan RSUD dan Puskesmas

4.Lain-lain

a. Pel.Kes Kesehatan TNI/Polri Alokasi pusat dan pendapatan operasional

b. Pel.Kesehatan Dept.lain Alokasi pusat dan pendapatan operasional

d. Pel. Kes. Milik BUMN/BUMD Alokasi BUMN/BUMD dan pendapatan operasional

e. Subsidi premi PNS Alokasi Pemerintah pusat (sekarang 2% x gaji PNS)

Non-pemerintah

1. RumahTangg a Out of pocket payment (*)

Premi asuransi (misal PNS membayar premi 2% x gajinya)

2. Pelayanan Kes. Mil ik Swasta Investasi swasta dan pendapatan pelkes

3. Perusahaan Swasta Pengelolaan langsung atau premi asuransi

4. Yayasan/LSM/Dono r Pengelolaan langsung

(* )Out of pco ket = mem bayar langsu ng k e penyedia pelayanan kesehatan

Pembiayaan kesehatan Kab/Kota (sumber-2)


9/43

FISKAL DESENTRALISASI YANG BERJALAN

DAU

DAK

DANA DEKON

PEMBIAYAAN

PUSAT

JAMKESMAS

Province

District

PAD

APBD

TP

DBHBalancing

Fund


10/43

PEMBIAYAAN KABUPATEN/KOTA:

1. DANA PERIMBANGAN:

(1) DBH (DANA BAGI HASIL) bagi hasil pendapatan dari sumber daya alam(2) DAU (DANA ALOKASI UMUM)

peran pemerataan, mengecilkan kesenjangan fiskal (kebutuhan fiskalkapasitas fiskal)

(3) DAK (DANA ALOKASI KHUSUS)

pembiayaan aktivitas khsusus yg dilakukan pemerintah daerah terkaitdengan prioritas nasional, untuk mempercepat pembangunan wilayah

UU-33:

DAPAT DIGUNAKAN UTK INFRASTRUKTUR FISIKPP 55/05: HARUS DIGUNAKAN UTK INFRA FISIK

2. PAD (Regional Own Revenue) pajak wilayah, retribusi3. TP (Co-administered Task Fund) pembiayaan pusat, utk penugasan khusus ke daerah, bagian dari MOH budget,ta i ter isah d n dana DEKON dan dana Desentralisasi


11/43

DAU

60% - 80% utk GAJI

juga utk counterpart bgt agar dapat DAK

DAK

*Dibagi atas usulan kabupaten

*Dlm praktek, pusat yg berperan

*Mempengaruhi cara pengeluaran DAUJAMKESMAS/JAMKESDA

* Masalah Targeting

* Kebijakan yg tdk konsisten dlm manage

* di provinsi yang terpencil & miskin biaya

transportasi menjadi kendala utama

DANA DEKON

* Uang pusat & provinsi, bukan kabupaten

* Sangat dikendalikan oleh pusat & provinsi

* Training, koordinasi, kadang infrastruktur

* Aktivitas rutin SDM kabupaten digunakan

PAD

* Pajak lokal & penerimaan lain* Sangat kecil di banyak kab

* 2 10% dari total penerimaan

* sbg pendamping DAU

Anggaran O&M sangat tdk

memadai

Ineffective, sedikit progres

Tb, malaria, dhf, malnutrition& re-emerging diseases, etc

Cenderung pembiayaan utk

infrastructure,

Pembiayaan cenderung utk

RS

Technical inefficiencyrenumerasi yang rendah

Mengancam

Pencapaian

MDGs

MASALAH !!!!!!!!!!!!!!


12/43


NHA/PHA/DHA menghasilkan informasi tentang:

1.SUMBER DANA kesehatan, pemerintah dan non-pemerintah

2.INSTITUSI PENGELOLAdana tsb (financingagents), pemerintah, swasta, LSM, asuransi, RT

3.PELAKSANA/PENYEDIA PELAYANANkesehatan (provider): pemerintah, swasta, LSM, RT

4.FUNGSI yang dibiayai dengan dana tsb (langsung

dan tidak langsung)


13/43


5.JENIS FAKTOR PRODUKSI (barang modal,tenaga, obat/bahan, dll)

6. JENIS PROGRAM (jenis program yang dibiayai)

PP#38, Permendagri 13 & 59, SPM, MDGs

7.JENJANG KEGIATAN (Jenjangadministratif

dimana kegi8atan tsb dilakukan: propinsi,

kab/kota, kecamatan, desa, masyarakat)

8. BENEFICIARIES: menurut kelompok umur

NHA/PHA/DHA menghasilkan informasi

tentang:


14/43

KEBIJAKAN RPJMN 2010-2014 TERKAIT PERCEPATAN

PENCAPAIAN TARGET MDGS

A. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan

Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1 A )

Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh danProduktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuandan Kaum Muda (Tujuan 1B)

Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi PadaBalita (Tujuan 1C)

B. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua(Tujuan 2)

C. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan (Tujuan 3)D. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4)

E. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)

F. Kebijakan dan Strategi dalam Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)

G. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup(Tujuan 7) 14

Tabel 2 Daftar SPM Permenkes Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008


15/43

2010 2015

1 Pelayanan kesehatan dasar 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%

3. Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

90%

4. Cakupan pelayanan nifas 90%

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80%

6. Cakupan kunjungan bayi 90%

7. Cakupan desa/kelurahan UCI 100%

8. Cakupan pelayanan anak balita 90%

9. Cakupan pemberian MP-ASI anak usia 6 - 24 bulan

keluarga miskin

100%

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%

12. Cakupan peserta KB aktif 70%

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100%

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%

2 Pelayanan kesehatan rujukan 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin 100%

16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota

100%

3 Penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian

17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100%

Biasa (KLB)

4 Promosi kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

18. Cakupan desa siaga aktif 80%

Tabel-2 Daftar SPM, Permenkes Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

TargetNo Jenis Pelayanan Indikator Kinerja

an asan m e a an


16/43

an asan u um e a an ,DHA

UU # 32 dan # 33 ttg desentralisasi PP # 38/07: kewajiban daerah melaksanakan

fungsi pembiayaan kesehatan

Permendagri 13 dan 59: pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja implisit keharusan alokasi utkprogram prioritas dan kecukupan biayaoperasional langsung

Kepmenkes # 922/08: HA adalah salah satu

fungsi pembiayaan dan perlu dilakukan NHA,PHA dan DHA

Bappenas: perlu pelembagaan NHA, PHA danDHA


17/43


Manfaat/kegunaanNHA/PHA/DHA

Instrumen M&E:a. Cukup ? (standar kebutuhan biaya)b. Efektif ?(perbaikan indikator kinerja)

c. Efisien ? (ekonomi, teknis, skala)d; Fair ? (pro-poor)

Menjamin stewardship/akuntabilitassistem/program kesehatan

Dasar kebijakan pembiayaan kesehatan Dasar reformasi sistem pembiayaan kesehatan


18/43


19/43

Utamanya digunakan untuk kegiatan

upaya kesehatan yg bersifat promotifdan preventif di Puskesmas danjaringannya termasuk Posyandu danPoskesdes, dlm rangka membantu

pencapaian target SPM bid. kes dikab/kota guna mempercepat pencapaianMDGs.

BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN ( BOK )


20/43

Indikator dan target rpjmn20102014, RKP ( RENCANA

KERJA PEMERINTAH ) 2011,INPRES

201o DAN PEMANTAUAN OLEH TIMUKP4 ( UNIT KERJA PRESIDENPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN )


21/43

RUANG LINGKUP

A. UPAYA KES DI PUSKESMAS

1. KIA termasuk KB

2. Imunisasi

3. Perbaikan Gizi masyarakat

4. Promosi kesehatan

5. Kesehatan Lingkungan

6. Pengendalian penyakit


22/43

A. UPAYA KES DI PUSKESMAS

Dana digunakan :

1. Pendataan sasaran (bumil, bulin, bufas,bayi ,balita, kasus resti, rumah tangga,

siswa sekolah, PUS, WUS, TTU dll)

2. Surveilans (gizi, KIA, Imunisasi, peny

menular, peny tdk menular, vektor dll)

3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus DO,

kasus resti, perkesmas, PMO,

pemasangan stiker P4K dll)4. Pelayanan di Posyandu

5. Kegiatan sweeping, penjaringan,

pelacakan, dan penemuan kasus

6. Pen ambilan s esimen


23/43


24/43

Transport pet pusk dlmrangka ante natal care(anc), persalinan, post

natal care (pnc) dankunjungan nifas ( KN )


25/43

B. PENUNJANG PELAYANAN

KESEHATAN

a. Bahan Kontak

b. Refreshing/penyegaran/orientasi

kader kes

c. Rakor dg LS / Toma/ Toga/ kader

kes

d. Operasional Posyandu dan

Poskesdes


26/43

C. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN

1. Perencanaan tkt Puskesmas ( PTP )

Penyusunan perencanaan keg puskyg dilaksanakan selama 1 th dari

berbagai sumber daya

2. Lokakarya Mini Puskesmas

Proses penyusunan keg yg tlh

direncanakan selama 1 th menjadi keg

bulanan yg sdh disepakati ( POA

bulanan ) u dilksnkan3. Evaluasi

D. PEMELIHARAAN GEDUNG


27/43

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. ALOKASI DANA BOK

1. Alokasi dana per kab / kota

Ditetapkan berdasarkan SK

Menkes

2. Alokasi dana per PuskesmasBesaran dana berdasarkan SK

Ka.Dinkes kab/kota


28/43

JAMPERSAL :

Jaminan pembiayaan pelayanan

persalinan yang meliputi pemeriksaankehamilan, pertolongan persalinan,pelayanan nifas termsk pelayanan KBpaska persalinan dan pelayanan bayibaru lahir

JAMPERSAL DAN JAMKESMAS


29/43

SASARAN :

a. Bumil

b. Bulin

c. Bufas (sampai 42 hari pascapersalinan)

d. Bayi baru lahir (sampai dengan

usia 28 hari)


30/43

1. Pengelolaan dilakukan pada setiap jenjangpemerintahan menjadi satu dengan

pengelolaan jamkesmas

2. Kepesertaan Jampersal perluasan

kepesertaan Jamkesmas, yg terintegrasi dandikelola mengikuti tata kelola manajemen

jamkesmas

3. Diperuntukkan u/ seluruh bumil yg blmmempunyai jaminan persalinan

4. Dapat memanfaatkan yan diseluruh yankes

tk pertama dan tk lanjutan (RS) di kls III yg

memiliki PKS dg TP Jamkesmas dan BOK


31/43

5. Pelaksanaan yan jampersal mengacu pd

standar yan KIA6. Untuk memanfaatkan pelayanan jampersal,

penerima

manfaat cukup menunjukkan KTP/identitas

lain a.n ybs7. Diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas,

pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkanrujukan, pelayanan tdk m engenal batas

wilayah, klaim kpd TP/Dinas Kesehatansetempat bukanpada daerah asal bumil

8. Fasilitas kes ex. Bidan praktik, klinik bersalin,dokter praktik yg berkeinginan ikut serta

melakukan PKS dg TP setempat, dmn ybs


32/43

1. Pelayanan Pasien Tk Pertama :

a. Diberikan di Puskesmas dan PuskesmasPONED serta jaringannya termsk Polindesdan Poskesdes

b. Pelayanan yg dpt diberikan :

Pelayanan pemeriksaan kehamilan

Pertolongan persalinan normal

Pelayanan nifas termsk KB paskapersalinan

Pelayanan bayi baru lahir Penanganan komplikasi pada kehamilan

Persalinan

Nifas dan bayi baru lahir

c. Indikasi medis perlu rujukan, rujuk faskes


33/43

2. Pelayanan persalinan Tk lanjutana. Pelayanan diberikan oleh nakes spesialistik

(yan kebidanan dan neonatus pd bumil,

bulin, bufas dan bayi dgn resti dan

komplikasi) di RS Pem dan swasta yg tdkdpt ditangani pd faskes tk pertama

berdasarkan ruju kankec kondisi

kedaruratan

b. Jenis pelayanan :

Pemeriksaan kehamilan risti dan penyulit

Pertolongan persalinan dgn risti dan

penyulit


34/43

2. Pelayanan persalinan Tk lanjutan

c. Pelayanan persalinan tk lanjutan diberikan difas

perawatan kls III di RS Pem dan swasta yg

bekerjasama dgn program jamkesmasd. Fasilitas yankes lanjutan penerima rujukan

wajib merujuk kembali disertai jawaban dantindak lanjut yg harus dan tlh dilakukan ke

faskes merujuke. Dlm proses yan tk lanjutan prosedur

penggunaan SKP tetap diberlakukan upeserta Jamkesmas, bagi peserta jampersal

lainnya diberlakukan SJP yg ditetapkan oleh


35/43

1. Pendanaan Jampersal di yandas

a. Bansos yg disalurkan dari KPPN/Kas Negarake rek. Giro Dinkes Kab/Kota terintegrasi

dgn dana jamkesmas di yandas

b. Pembayaran ke faskes tk pertama dilakukanolh Dinkes Kab/Kota kpd Pusk/bidan

praktek/ RB/klinik swasta berdasarkan klaim

dgn besaran :

ANC : Rp 10.000,-/kali 4kali

PNC : Rp 10.000,-/kali

3 kali


36/43

c. Bukti pelayanan jampersal: KTP, buku

KIA, partograf (persalinan) rujukan utkyankes di RS

2. Pendanaan tk. Lanjutan :

a. Dikirim lsg ke RS menjadi kesatuan

dgn Jamkesmas

b. Pembayaran menggunakan INA CBGs


37/43

Suatu Penyelenggaraan Jaminanberskala daerah yang pembiayaan,kepesertaan, pelayanan kesehatan,badan penyelenggara danpengorganisasiannnya ditetapkanoleh Pemda.

JAMKESDA


38/43

Prinsip

Pelayanan komprehensif

Pelayanan terstruktur dan berjenjang

Dana dikelola oleh Dinas Kesehatan

Prov Riau melalui Tim Pengelola

Jamkesda Prov Riau, bekerjasama

Jamkesda Kabupaten/Kota.

Transparansi dan akuntabel

Prinsip penyelenggaraan dan

kebijakan pelayanan


39/43

a. Yandas di Puskesmas & Jaringannya

(RJTP & RITP) digunakan utk kuratif dan

rehabilitatif.b. Pelayanan Kesehatan Rujukan/lanjutan

(RJTL & RITL) setara kelas III

Ruang lingkup Prog. jamkesda


40/43

Sumber Dana: APBD Provinsi Riau Tahun 2011

Penggunaan dana :

a. Yankesdas RJ dan RI di Puskesmas

b. Yankes RJ dan RI di RS rujukan PPK 2 (RSUD Arifin

Achmad dan RSJ Tampan)

c. Yankes RJ dan RI di RS rujukan PPK 3 ( RS pusat yang

mempunyai MoU dengan Jamkesda Prov. Riau)

Pendanaan


41/43

Pengelolaan Dana

a. Sharing program dengan membuat kesepakatan

pembiayaan antara Prov. Riau dg Kab/Kota sesuai

kemampuan daerah.b. Pengelolaan dana secara efektif dan efisien dg

menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.

c. Kab/Kota membiayai yankes Puskesmas dan jaringannya

dan RSUD Kab/Kota, sedangkan Prov. Membiayaipuskesmas dan jaringannya s/d 2011 (tidak overlapping),

RSUD PPK 2 dan PPK 3 yang bekerja sama dg Jamkesda

Prov Riau

Pendanaan


42/43

Bagi pasien PPK 2 yang meninggal duniadiberi penggantian biaya ke tempat asal

menggunakan ambulan dg penggantianbiaya sesuai perda/pergub yg berlaku

Sedangkan pasien PPK 3 dibiaya dg tarifpesawat utk pasien Jamkesmas danJamkesda


43/43

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

ATAS

BANTUANNYA

OPERASI KEDUA

AKAN

DILAKSANAKAN 6

BULAN LAGI

PEMBIAYAAN KESEHATAN DINKES

Documents