Home >Business >Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book

Date post:19-Oct-2014
Category:
View:1,701 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Karya tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk tercapainya objective tersebut.
Transcript:

v

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................

TABEL ....................................................................................................

DAFTAR GAMBAR..................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.................................................................................. 1

2. Maksud dan Tujuan........................................................... 6

3. Ruang Lingkup dan Sistematika................................. 6

4. Metode dan Pendekatan ........................................... 8

5. Pengertian ................................................................. 8

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum ................................................................................. 9

7. Paradigma Nasional.................................................. 9

8. Peraturan Perundang-undangan ............................... 13

9. Landasan Teori................................................................... 15

10. Tinjauan Pustaka................................ 17

BAB III KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL

DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI .................

11. Umum................................................................................... 20

12. Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

Pengelolaan Migas Saat ini ..................................... 20

13. Implikasi pemberdayaan perusahaan nasional di

bidang migas terhadap kemandirian dan daya saing

bangsa dan implikasi peningkatan kemandirian dan

daya saing bangsa terhadap pembangunan nasional 28

14. Pokok-pokok persoalan yang ditemukan .................. 31

v

BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum.................................................................... 38

16. Perkembangan Lingkungan Global ............................ 38

17. Perkembangan Lingkungan Regional .................... 40

18. Perkembangan Lingkungan Nasional .................... 41

19. Peluang dan Kendala .......................................... 48

BAB V KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL

DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS YANG

DIHARAPKAN ....................................................................

20. Umum.......................................................................... 52

21. Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

Pengelolaan Migas yang Diharapkan........................

52

22. Kontribusi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di

Bidang Pengelolaan Migas terhadap peningkatan

kemandirian dan daya saing bangsa dan kontribusi

peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa

terhadap Pembangunan Nasional .......................... 60

23. Indikasi Keberhasilan ................................................ 64

BAB VI KONSEPSI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN

NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS ............

24. Umum.................................................................................. 69

25. Kebijakan........................................................................... 71

26. Strategi.............................................................................. 72

27. Upaya................................................................................... 81

BAB VII PENUTUP

28. Kesimpulan.........................................................................

29. Saran ...............................................................................

87

89

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR

2. POLA PIKIR

3. PENGERTIAN

vii

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode 2002 2005

TABEL 2 Indikator Ekonomi Beberapa Negara di Kawasan

TABEL 3 BUMN berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di

kegiatan hulu migas

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas

di Indonesia

Gambar 2 : Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN

Gambar 3 : Rencana jaringan gas PT. Pertamina

Gambar 4 : Neraca Gas Indonesia

Gambar 5 : Neraca Energi Indonesia

Gambar 6 : Kendala fakta penunjang kegiatan usaha hulu migas

Gambar 7 : Pentahapan Pembangunan RPJPN

Gambar 8 : Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik

Gambar 9 : Kualitas hidup dan pemakaian energi

Gambar 10 : Wilayah Kerja Migas Indonesia

Gambar 11 : Prospek Pengembangan Gas Bumi Indonesia

Gambar 12 : Kebutuhan energi per sektor di Indonesia

Gambar 13 : Produktivitas menuju keunggulan kompetitif

Gambar 14 : Cadangan minyak dan Gas Bumi Indonesia

Gambar 15 : Profil Produksi Minyak dan Gas Indonesia

Gambar 16 : Sasaran bauran energi primer nasional 2025

Gambar 17 : Trans Asean Gas Pipelines

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Fenomena Umum

Minyak dan Gas Bumi (migas) sebagai energi fosil adalah

sumber daya alam nasional suatu bangsa. Dalam resolusi

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa penduduk

dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan

sumber daya alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai

dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara

yang bersangkutan1. Dengan demikian, pengelolaan migas harus

merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus

dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh

dieksploitasi sekadar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi

generasi saat ini.

Kecenderungan global2 menunjukkan bahwa perusahaan

nasional semakin lebih berperan dalam pengelolaan3 migas. Studi

James Baker menunjukkan bahwa dalam tahun 2005, dari 1.148

milyar barel cadangan terbukti minyak, 77% diantaranya dikuasai

oleh Perusahaan Nasional, sedangkan yang 23% sisanya oleh

International Oil Companies4. Penguasaan minyak sebagai sumber

energi memiliki nilai strategis, tidak saja untuk kebutuhan energi,

tetapi terkait dengan geopolitik dan keamanan nasional. Pemerintah

1 Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962 tentang Permanent sovereignity over

natural resources 2The changes roles of National Oil Companies in international Energy Market, Baker Institute of

Policy Studies, April 2007. 3 Pengelolaan yang dimaksudkan di sini dibatasi pada kegiatan hulu, yakni kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi, atau lazim dikenal sebagai kegiatan hulu (ref. UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 ayat 7. 4 International Oil Companies (IOC) dan National Oil Companies (NOC), adalah dua istilah yang

lazim di dunia migas. IOC menunjuk kepada perusahaan multi nasional yang beroperasi lintas negara, seperti ExxonMobil, BP, Chevron, Shell. Sementara itu NOC adalah Perusahaan Negara atau diberi mandat oleh negara, atau Hybrid, atau swasta nasional.

2

Amerika Serikat, dalam policy paper pada tahun 1940 an

menyatakan bahwa penguasaan sumber daya minyak di belahan

dunia lainnya, seperti Timur Tengah merupakan critical points untuk

keunggulan militer dan Keamanan Nasional5.

Perusahaan-perusahaan pengelola migas di dunia,

strukturnya berbeda beda, ada yang merupakan satu grup

perusahaan dari hulu hingga hilir. Bentuk seperti itu disebut

perusahaan terintegrasi, termasuk pengelola peralatan dan jasa

penunjangnya. Bentuk lain adalah perusahaan yang independen,

yakni berdiri sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Beberapa perusahaan migas besar di dunia seperti Chevron

Corporation dan Exxon Mobile adalah perusahaan terintegrasi.

Demikian juga Pertamina, merupakan Perusahaan terintegrasi

Dalam hal ini Pertamina (Persero) merupakan induk perusahaan

(holding)., dari anak-anak perusahaannya. Kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi, misalnya, dikelola oleh PT. Pertamina EP, sedangkan

core business lainnya seperti unit usaha kilang, transportasi,

perkapalan, niaga dan jasa pendukung dikelola oleh anak-anak

perusahaan lainnya. Selain melaksanakan kegiatan terintegrasi,

Pertamina juga menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah, yaitu

menjadi pelaksana dari Public Service Operation (PSO) untuk

penyaluran BBM bersubsidi minyak tanah, premium dan solar, serta

pelaksana konversi minyak tanah ke LPG.

Pertimbangan Perusahaan untuk menjadi perusahaan

terintegrasi adalah untuk memanfaatkan economics of scale yang

saling menunjang antar unit usaha, dan juga dengan

mempertimbangkan size atau besar kapitalisasi pasar perusahaan .

Perusahaan independen pada umumnya adalah perusahaan skala

menengah kecil baik dari ukuran permodalan, karyawan maupun

produk yang dihasilkan.

Pengelolaan migas sebagai alat untuk mensejahterakan

masyarakat dan bangsa yang merupakan tujuan pembangunan

5 Michael Klare, Blood and Oil, Penguin Group, London 2004, hal. 29 -30

3

nasional, harus mempertimbangkan rangkaian lanjut dari pengguna

produk migas tersebut.

Perusahaan Gas Negara adalah perusahaan yang

menyalurkan gas pipa Pertamina dan perusahaan gas lainnya di

Indonesia. Konsumen terbesar lainnya yang harus dipertimbangkan

adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan

konsumen pengguna gas untuk pembangkit tenaga listriknya.

Karena itu, agar pengelolaan migas menghasilkan daya saing, maka

kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya kepada

pengguna produknya.

b. Gambaran Beberapa Kasus

Pengelolaan bisnis minyak dan gas bumi, untuk

meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, harus diletakkan

dalam konteks yang komprehensif, integral dan holistik, baik dalam

penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasinya.

Beberapa kasus digambarkan secara singkat. Lapangan

Berau, Muturi dan Wiriagar di Papua yang dikenal dengan lapangan

Tangguh, ditemukan tahun 1994 oleh Kontraktor yang bekerja di

bawah Pertamina. Namun, karena tidak ada pembeli, lapangan

tersebut tidak dikembangkan. Pemerintah pernah menawarkan

kepada PLN untuk menggunakan gas tersebut. Namun karena tidak

ada infrastruktur, dan masih tersedia sumber daya bahan bakar

berbasis minyak, PLN tidak menerima tawaran Pemerintah.

Kemudian Pemerintah menawarkan gas tersebut kepada

Pemerintah Cina untuk memasok gas ke kawasan industri Guan

dong. Namun, gas Indonesia kalah bersaing dengan tawaran dari

Australia. Dengan itikad baik, untuk mempererat hubungan

perdagangan dan luar negeri, Pemerintah Cina bersedia menerima

gas Tangguh untuk dipasok ke Fujian dengan menggunakan terms

and condition seperti yang di Guan dong. Kontrak dengan pembeli

Fujian disepakati dengan volume total sebesar 3,2 MT, dengan

harga USD 15 25 mmbtu, serta dapat dilakukan price review

secara berkala.

4

Tabel berikut menunjukkan bahwa harga gas Indonesia

adalah berada pada kisaran yang sama dengan gas dari bagian

dunia lain pada periode yang relatif sama6.

Tabel 1 : Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode 2002 2005. ( sumber : BPMIGAS, 2008)

Belakangan, kesepakatan bisnis tersebut digugat beberapa

kalangan di dalam negeri, termasuk oleh PLN serta dipolitisir

berbagai kalangan. Pada hal faktanya, harga gas lapangan Tangguh

adalah relatif sama dengan harga gas lainnya di dunia yang

dinegosiasikan pada sekitar perionde tersebut7. Hal ini, selain

memberikan ketidak pastian dalam berbisnis, juga adalah karena

tidak sinkronnya pada level pengambil kebijakan antara

pengembang lapangan gas dengan pengguna di sektor hilir.

Berdasarkan pasal 28 ayat 10 PP 35 tahun 2004, atas wilayah

kerja yang habis jangka waktu Kontraknya, Pertamina dapat

meminta kepada Pemerintah untuk mengusahakannya. Lapangan

minyak blok Cepu, diperkirakan mengandung minyak dan gas

sangat besar. Pertamina meminta pengelolaan sepenuhnya

lapangan tersebut setelah kontrak berakhir. Namun pada akhirnya

Pemerintah memberikan pengelolaannya kepada ExxonMobil,

6 Penjelasan BPMIGAS di DPR pada 23 Januari 2008

7 Sebagai rule of thumb, dengan memperhatikan kandungan kalorinya, perbandingan harga

minyak per barel versus gas per mmbtu adalah 1 : 6 7. Dengan variasi antara lain kualitas gas, jarak dan infrastruktur serta kondisi keseimbangan supply demand pada waktu negosiasi.

5

walaupun Pertamina diikutkan hanya sebagai pemegang

participating interest8.

Kasus lain yang menarik untuk dibahas adalah mengenai

masa depan pengelolaan Blok Mahakam. Blok ini adalah salah satu

lapangan gas utama yang produksi gasnya diolah di kilang LNG

Badak di Bontang. Operator Wilayah Kerja ini adalah Total EP.

Kontrak Wilayah Kerja (WK) di mulai pada tahun 1967 dan telah

diperpanjang beberapa kali. Kontrak tersebut akan berakhir pada

tahun 2017. Cadangan gas terbukti (P1) adalah 4.8 TCF yang

diperkirakan akan habis terkuras pada akhir kontrak, namun

cadangan probable (P2), masih ada sekitar 6,5 TCF. Cadangan

probable ini memerlukan usaha dan investasi besar untuk

membuktikannya.9

Pertamina telah menunjukkan minatnya dan meminta kepada

Pemerintah agar pasca 2017, menjadi pengelola utama lapangan

tersebut. Total Indonesie sebagai pengelola (operator) saat ini, juga

menyatakan masih berminat untuk melanjutkan pengelolaannya10.

Hingga saat ini Pemerintah masih belum memutuskannya. Pada hal

keputusan lebih awal tersebut diperlukan untuk adanya transitional

smoothness dan untuk menjaga integritas operasional. Akibat tidak

tegasnya Pemerintah dalam memberi pemihakan kepada

Perusahaan Nasional, maka kesempatan untuk mandiri dan berdaya

saing bagi perusahaan nasional jadi tidak meningkat yang pada

gilirannya tidak menyukseskan pembangunan nasional.

8.Beberapa kalangan menyampaikan bahwa di lapangan Banyu Urip Cepu mengandung cadangan minyak

mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel dan gas mencapai 8,14 milyar kaki kubik, sedangkan hak pengelolaan Kontraktor sebelumnya telah berakhir. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya menunjuk group ExxonMobil menjadi operator, dengan mengakui past cost sebelumnya, serta 45% participating Interest ada pada Pertamina. Bacaan lanjutan http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Cepu., juga Tragedi dan Ironi Blok Cepu Nasionalisme yang tergadai Marwan Batubara, dkk. 9 Deputi Operasi BPMIGAS Gde Pradnyana - dikutip detikfinance Selasa, 06/11/2012 09:54 WIB 10 Dalam Kontrak Production Sharing (PSC) tidak ada kewajiban Pemerintah untuk memperpanjang Kontrak kepada existing Operator. Namun, dalam kasus Mahakam, dari awal pemerintah gamang oleh beberapa kepentingan. Pertama, komitmen pasokan gas untuk ekspor jangka panjang ke Jepang hingga 2020. Kedua, komitmen pasokan di dalam negeri terkait kebutuhan gas yang semakin meningkat, antara lain untuk pabrik

pupuk Kaltim, PLN, PGN, serta pasokan terminal regasifikasi LNG di Jawa yang sudah beroperasi. Ref. Eddy

Purwanto http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/04//Polemik.Blok.Mahakam

6

c. Rumusan Masalah

Mengacu pada fenomena umum dan identifikasi terhadap

beberapa kasus sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam taskap ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana mewujudkan pemberdayaan perusahaan

migas nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian dan

daya saing bangsa guna mensukseskan pembangunan

nasional.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap)

ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang

pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas.

Pembahasan tersebut meliputi Identifikasi permasalahan, kondisi

saat ini, pengaruh lingkungan strategis, dan kondisi yang

diharapkan, peluang dan kendala, serta konsepsi agar kemandirian

dan daya saing bangsa meningkat guna suksesnya pembangunan

nasional

b. Tujuan

Tujuan utama penulisan taskap ini adalah untuk memberikan

pemahaman secara utuh dan komprehensif mengenai gagasan

pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas

guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam

rangka pembangunan Nasional bagi semua fihak yang

berkepentingan. Dengan demikian penentu kebijakan, insitusi atau

kementerian yang terkait dapat merumuskan kebijakan, strategi

serta upaya pengelolaan migas secara optimal dan

berkesinambungan.

7

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Fokus pembahasan penulisan taskap ini adalah pada

aspek pemberdayaan perusahaan nasional dalam pengelolaan

migas. Ruang lingkup pembahasannya meliputi sisi hulu untuk

penyediaan migas, sisi hilir untuk pengolahan, distribusi dan

niaga, serta jasa penunjang. Kaitan dan kontribusi masing-

masing segmen bisnis tersebut diharapkan akan memberi

gambaran bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan daya

saing perusahaan nasional membutuhkan integrasi dalam

kebijakan, pelaksanaan dan pemahaman migas sebagai sebuah

industri strategis bagi pembangunan nasional.

b. Sistematika

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang

permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode dan

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah,

sistematika/ tata urut dan pengertian atau definisi operasional.

Bab II. Landasan Pemikiran. Berisi instrumental input dengan

paradigma nasional sebagai bahasan inti, peraturan perundang-

undangan, landasan teori dan tinjauan pustaka.

Bab III. Kondisi saat ini. Berisi mengenai bagaimana realitas

pengelolaan migas saat ini yang diperankan oleh perusahaan

nasional, implikasinya terhadap peningkatan kemandirian dan

daya saing bangsa, implikasi peningkatan kemandirian dan

daya saing bangsa terhadap suksesnya pembangunan nasional.

Pada bab ini akan dirumuskan pokok-pokok persoalan yang

ditemukan.

Bab IV. Perkembangan Lingkungan Strategis. Menjelaskan

mengenai perkembangan lingkungan strategis, regional di Asean

dan Nasional beserta peluang untuk pemecahan masalah, dan

kendala yang perlu diantisipasi yang menghambat pemecahan

masalah.

8

Bab V. Kondisi yang diharapkan. Berisi mengenai bagaimana

seyogianya pengelolaan migas yang diperankan oleh

perusahaan nasional, implikasinya terhadap peningkatan

kemandirian dan daya saing bangsa, implikasi peningkatan

kemandirian dan daya saing bangsa terhadap suksesnya

pembangunan nasional. Pada bab ini akan dirumuskan berbagai

indikasi keberhasilan yang dapat menunjukkan tanda-tanda

bahwa kondisi yang diharapkan akan terwujud.

Bab VI. Konsepsi. Berisi mengenai konsepsi rumusan untuk

memecahkan persoalan. Bagaimana Kebijakan, Strategi dan

Upaya itu digunakan, serta oleh siapa berbuat apa dengan cara

atau metode yang bagaimana.

Bab VII. Penutup. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan dan

menyampaikan saran terkait pemberdayaan perusahaan

nasional di bidang pengelolaan migas guna meningkatkan

kemandirian dan daya saing bangsa dalam rangka

pembangunan nasional. Alur pikir dan pola pikir ditempatkan

sebagai lampiran, demikian juga dengan daftar istilah yang

bersifat teknis.

4. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan taskap ini adalah metode

deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan dukungan data

sekunder, pengalaman penulis di lapangan dan pandangan praktisi

lainnya. Penulisan kertas karya ini dilakukan dengan pendekatan

komprehensif integral dengan menggunakan Wawasan Nusantara

dan Ketahanan Nasional sebagai pisau analisis.

5. Pengertian pengertian

(lihat lampiran).

9

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam tidak

terbarukan (non renewable resources). Sebagai pencerminan

penguasaan kolektif bangsa, maka pengelolaan migas harus dapat

bertransformasi secara berkelanjutan (sustainable). Selain itu

pengelolaan sumber daya migas harus tetap dalam konteks

pengejawantahan kedaulatan negara, kemandirian bangsa dan daya

saing operasional di tengah pertarungan global. Daya saing bangsa

akan dapat terus ditingkatkan apabila pembangunan ekonomi

direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, terarah dan

berkesinambungan. Pengalaman empiris bangsa-bangsa yang maju

menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut diperoleh dengan

transformasi perekonomian berbasis sumber daya alam (resource-

driven economy), ke ekonomi yang berbasis investasi (investment

driven economy) dan akhirnya menjadi perekonomian dengan

pengandalan pengetahuan (knowledge base economy)11.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dan selaras dengan

cita-cita Indonesia merdeka yaitu menciptakan masyarakat yang adil

dan makmur maka dalam pemberdayaan perusahaan nasional di

bidang migas harus berpedoman kepada Pencasila sebagai

landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan

nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai

landasan konseptual, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

sebagai landasan operasional

7. Paradigma Nasional

Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan

lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir

11

H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100

10

(kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Dengan

kata lain, paradigma merupakan sistem nilai, kerangka dan pola

berfikir yang dijadikan landasan, cara dan arah untuk mencapai

tujuan. Paradigma nasional yang dianut oleh Bangsa Indonesia

untuk menjalankan sistem kehidupannya adalah PANCASILA

(sebagai Landasan Idiil dalam menjalankan kehidupan nasional);

UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional bangsa dan negara

Indonesia); WAWASAN NUSANTARA (sebagai landasan visional

bangsa Indonesia); dan KETAHANAN NASIONAL (sebagai

landasan konsepsional bangsa).

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila merupakan weltanschaung (yakni landasan filosofis

yang menjadi dasar negara) dan ideologi dari negara kebangsaan

Indonesia. Sebagai weltanschaung atau landasan filosofis,

selanjutnya Pancasila dipergunakan dalam menyusun visi, misi dan

tujuan negara. Sebagai weltaschaung untuk menjelma menjadi

realita harus diperjuangkan. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia,

sebagaimana dimuat dalam butir-butir pengamalan Pancasila12,

bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan,

serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan

Dalam pengelolaan sumber daya alam migas, Pancasila harus

dapat diaktualisasikan dengan mengembalikan migas sebagai

kekayaan nasional yang keseluruhannya diabdikan untuk kejayaan

bangsa Indonesia selama-lamanya. Kepentingan pribadi, golongan,

sektor maupun institusi harus mengalah dan menundukkan diri

kepada kepentingan bangsa dan negara yang bersifat jangka

panjang. Dengan demikian, sumber kekayaan alam berupa migas ini

betul-betul menjadi kekayaan negara yang mampu mensejahterakan

12

TAP MPR nomor II/ MPR/ 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

11

seluruh rakyatnya secara berkeadailan, sesuai dengan sila ke lima

dari Pancasila.

b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional

UUD atau konstitusi (constituio latin) bagi suatu negara

adalah merupakan norma hukum tertinggi, yang merupakan rujukan

dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, serta acuan

dalam perumusan peraturan perundang-undangan sebagai

instrumen dalam bernegara. UUD NRI Tahun 1945 merupakan

penjabaran dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila

sebagai filsafat negara. Konstitusi juga memberikan koridor

pembatas kepada penyelenggara negara dalam melaksanakan

kewenangannya.

Dalam pasal 33 UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

Negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ini harus merupakan jiwa dan

arah dalam pengelolaan kegiatan migas13.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Konsepsi Wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik

Indonesia yang mengandung rasa kebangsaan, paham kebangsaan

dan semangat kebangsaan. Wawasan nusantara adalah cara

13

Dalam UU 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 2 ayat 2 , terdapat elaborasi dan penjelasan makna pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk (a)., mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 36/PUU-X/2012 menjelaskan makna kedaulatan, dimana rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

12

pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai

ideologi nasional yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai

aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di

tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaan

dalam mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan

nasional.

Pengelolaan migas harus dapat mendorong kemandirian dan

daya saing bangsa, serta berdimensi jangka panjang. Pemihakan

kebijakan kepada Perusahaan Nasional utamanya perusahaan

nasional dalam pengelolaan migas, termasuk transformasi dari

resource based ke knowledge based economy. Kemandirian dan

daya saing tersebut akan mendorong suksesnya pembangunan

nasional. Disamping itu, pemanfaatan sumber kekayaan alam

khususnya migas bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa secara

adil dan merata akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa

sebagaimana nilai - nilai yang terkandung pada Wawasan

Nusantara.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang meliputi

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala

tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang

dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas,

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai

tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan

pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional

dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Karena itu tata

laku dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya alam

migas harus dilaksanakan secara komprehensif integral, yakni

secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam seluruh aspek

13

kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, harus

mendorong kemandirian dan daya saing bangsa dalam

pembangunan nasional. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka segala

ancaman dan gangguan yang datang, akan dapat ditangkal secara

baik. Bahkan ancaman (threat) yang masukpun dapat

ditransformasikan menjadi kesempatan (opportunity).

8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan

operasional, yakni sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa minyak dan gas

bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang

dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang

menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan

penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya

harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan

kesejahteraan.

Undang-undang ini juga menata peran pengelolaan migas,

dengan pengaturan antara lain, mengenai kuasa pertambangan,

penyelenggaraan dan pelaksanaan kontrak kerja sama. Penguasaan

oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang

Kuasa Pertambangan. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan,

Pemerintah menentukan terms and conditions/ persyaratan Kontrak

Kerja Sama, wilayah kerja kontrak kerja sama, serta Kontraktor yang

akan melaksanakan kegiatan usaha hulu. Selanjutnya Pemerintah

sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BPMIGAS.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk

Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS14.

14

Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 mengeluarkan amar putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa-frasa terkait dengan BPMIGAS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya tugas BPMIGAS kepada Pemerintah cq. Kementerian terkait Selanjutnya dengan PerPres nomor 95

14

b. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa keuangan mnegara

meliputi antara lain bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang

dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/

perusahaan daerah (pasal 2 f)

c. Undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara. Undang-undang ini antara lain menyatakan BUMN terdiri

dari 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan

Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham

yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan

dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas

sebagaimana terdapat dalam Undang undang Perseroan Terbatas.

d. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang ini

merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan di

tingkat Pusat dan Daerah

e. Undang-undang Nomor 17 tahn 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 2025.

Undang-undang ini merupakan pedoman dalam arah dan prioritas

tahun 2012, pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS dialihkan ke MESDM. Dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, pada tanggal 14 Januari 2013 dengan PerPres nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dibentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKKMIGAS) sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Dengan pembentukan tersebut, maka seluruh tugas dan tanggungjawab beralih kepada SKKMIGAS

15

pembangunan jangka panjang secara menyeluruh sehubungan

dengan tidak dibuatnya lagi Garis-garis Besar Haluan Negara

sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional

f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Undang-undang ini antara lain menyatakan Pemerintah

memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal

yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan

penanaman modal di Indonesia (pasal6). Penanam modal diberi hak

untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing danHak

Guna Usaha selama 95 tahun

g. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Undang-

undang ini menyatakan bahwa peranan energi sangat penting

artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional,

sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan,

pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara

berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.

h. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Undang-undang ini menyatakan bahwa perseroan

terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan

modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya

merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum.

i. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI). Dokumen ini merupakan pelengkap dari dokumen

perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional

yang lebih solid

9. Landasan Teori

a. Teori pertumbuhan ekonomi. W.W Rostow mengungkapkan

teori pertumbuhan ekonomi dalam lima tahap15, yaitu masyarakat

15

http://www.sylabus.web44.net/pembangunan file - TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI . Pemerintah Indonesia pada masa orde baru, mengikuti mazhab ini

16

tradisional, pra syarat untuk tinggal landas (take off), tinggal landas

(take off), menuju kedewasaan (the drive to maturity) dan masa

konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Masing-masing

tahapan memerlukan prasyarat dan kondisi untuk dapat menuju

tahapan berikutnya. Rostow menyatakan bahwa Pemerintah perlu

membangun infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan. Hal

tersebut karena pembangunan infrastruktur bersifat jangka panjang,

lintas departemen, sehingga tidak menarik bagi sektor swasta untuk

berinvestasi di bidang itu tanpa mendapat insentif dari Pemerintah.

Harus ada leading sector yang akan menggerakkan perekonomian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah

faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan

dan teknologi, budaya dan sumber daya modal.

b. Teori pertumbuhan baru (endogenous growth theory). Teori

ini dikembangkan oleh Frankel (1962). Sebagaimana dikutip oleh

Sampurno16 adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa untuk

sustainabilitas perekonomian maka knowledge dan teknologi

mempunyai karakteristik peningkatan hasil (returns) yang

mengendalikan proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi

dihasilkan dari sistem itu sendiri sebagai hasil langsung dari proses

internal. Penguatan Human capital (sumber daya manusia) suatu

bangsa akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

pengembangan inovasi teknologi dan cara berproduksi yang lebih

efisien dan efektif17.

10. Tinjauan Pustaka

Silvana Tordo, dari Bank Dunia18 menunjukkan bahwa hampir

90 % cadangan minyak dunia, dan 75% produksi minyak dan gas,

beserta infrastrukturnya dikuasai oleh perusahaan nasional. Selain

dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA), dengan doktrin ekonomi trilogi

pertumbuhan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. 16

H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100 17

IBID, Hal. 63 18

National Oil Companies and Value Creation, Volume I by Silvana Tordo with Brandon Tracy and Noora Arfaa. World Bank Working Paper Series #218, tahun 2011 hal. 16

17

itu, diperkirakan 60% cadangan migas yang belum discovery,

berada di lapangan-lapangan migas yang dikendalikan National Oil

Companies. Perusahaan nasional, terutama perusahaan negara

juga biasa dibebani misi sosial ekonomi dan politis oleh

Pemerintahnya. Buku tersebut mengulas, bahwa penciptaan nilai

(value creation) tidak boleh semata-mata diukur dari efisiensi, tetapi

harus juga dari kebijakan yang ada dalam pengendalian

Pemerintah, yang meliputi partisipasi di industri, kebijakan model

pembuatan Kontrak dan Lisensi pengusahaan migas, perpajakan

dan kebijakan umum terhadap komersialiasi sumber daya migas

yang ada (depletion policy).

Studi Forfas (2010)19, menunjukkan bahwa di negara-negara

maju (OECD) pun peran BUMN sebagai pelaksana kebijakan

Pemerintah untuk tanggung jawab publik tetap dikedepankan.

Implikasi infrastruktur dan kebijakan terhadap perusahaan negara,

meliputi beberapa hal yaitu, pengembangan kebijakan nasional

mengenai peran dari perusahaan milik negara, mengevaluasi misi

dan tujuannya, mengimplementasikan kerangka tata kelola

perusahaan yang lebih tegas, termasuk kebebasan komersial dalam

mengambil kebijakan.

Gde Pradnyana20 menggambarkan bahwa dalam pengelolaan

migas memiliki multi peran, secara vertikal maupun secara

horizontal. Secara vertikal, migas harus dapat menyeimbangkan

peran sebagai sumber pendapatan negara dari hasil ekspor migas

dan sekaligus sumber energi untuk kebutuhan domestik di dalam

negeri. Secara horizontal menyeimbangkan kepentingan daerah

dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan untuk

menyejahterakan masyarakat di sekitar daerah operasinya dan

kepentingan nasional untuk menumbuhkan multiplier effect.

19

Forfas study, The role of State Owned Enterprises : Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery, Dublin 2010, hal. 20. 20

Gde Pradnyana, Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya migas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan SDM, TASKAP, Lemhannas RI , tahun 2010, hal. 57

18

Task Force Report on Strategic Energy Policy21 Amerika

Serikat mengatakan bahwa ukuran pertimbangan keuntungan

ekonomi semata adalah merupakan motivasi utama dari perusahaan

swasta baik asing maupun nasional, sedangkan Perusahaan yang

dikendalikan oleh Negara dapat didesain untuk mengemban

kebijakan dan misi Negara. Penciptaan nilai (value creation)

merupakan ukuran keberhasilan yang tidak langsung dapat dikaitkan

dengan perusahaan, namun memberikan efek berganda terhadap

roda perekonomian.

Munir Fuadi (2005)22 , menyatakan bahwa dalam suatu

kontrak bisnis, asas yang mengatur adalah asas kontrak sebagai

hukum mengatur, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt

servanda, asas konsensual, asas obligatoir. Inti dari asas-asas

tersebut adalah bahwa suatu kontrak akan mengikat bagi kedua

belah pihak, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila

kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan, maka pihak yang

dirugikan dapat menuntut wanprestasi dengan ganti rugi atau

pemenuhan perjanjian. Sebagai asas universal, Pemerintah

melindungi warga negaranya termasuk hak-hak kebendaan dan

kontraktualnya dari kesewenang-wenangan pihak lain maupun

Pemerintah negara lain.

Studi-studi tersebut di atas, belum ada yang membahas

secara spesifik mengenai peran perusahaan nasional di bidang

migas dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing bangsa,

yang merupakan fokus bahasan dalam TASKAP ini.

21

Strategic Energy Policy, Challenges for the 21st Century, Council on Foreign Relations, Inc., 2001, hal. 4 22

Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal. 11 -12

19

BAB III

KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI

BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI

11. Umum

Dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari mata rantai

energi, Pemerintah harus mempertimbangkan secara komprehensif,

terpadu dan holistik manajemen pengelolaan yang meliputi

penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya secara

berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.

Kemandirian dan daya saing perusahaan nasional tidak saja

ditentukan oleh kekuatan operasional atau permodalan suatu

perusahaan, tetapi banyak tergantung juga pada fasilitasi,

kemudahan dan kebijakan afirmatif yang harus dilakukan oleh

Pemerintah. Pemerintah dalam rangka mengemban mandat dari

rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional harus bermuara

pada terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yakni tercapainya

masyarakat yang sejahtera, aman dan berkeadilan dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kondisi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

Pengelolaan Migas Saat ini

Kondisi perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas

saat ini, dapat ditinjau dari berbagai hal, baik mulai dari sisi hulu,

hilir, pengguna hingga industri penunjang. Dari sisi hulu terkait

dengan operatorship, upaya eksplorasi dan penguasaan cadangan

migas. Di sisi hilir terkait dengan industri pengolahan bahan bakar

minyak, pengelolaan dan penguasaan jalur transmisi dan distribusi

migas, dan pengaturan tarif akses penggunaan jalur pipa. Adapun di

sisi industri penunjang adalah partisipasi industri penunjang usaha

hulu migas dalam mata rantai pengelolaan migas.

Kondisi dan fakta objektif tersebut berpengaruh terhadap

kemandirian dan daya saing bangsa, dalam hal nilai ekonomi yang

diperoleh dari lingkup pengelolaan kegiatan migas belum merupakan

kontribusi optimal dari pelaku ekonomi dalam negeri. Kemandirian

20

dan daya saing bangsa yang masih rendah pada gilirannya

berpengaruh pada tidak optimalnya pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

a. Keterlibatan perusahaan nasional dalam kegiatan hulu

migas

Perusahaan migas di sektor hulu dari sisi kepemilikan dan

operatorship memiliki tiga kategori besar. Pertama adalah

perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia serta

secara nyata dikendalikan oleh bangsa Indonesia. Kedua adalah

perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak

didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta yang ketiga adalah

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tetapi

pengendalian operasional dan lalu lintas keuangannya dikendalikan

sepenuhnya oleh perusahaan induknya di luar negeri23. Pada akhir

tahun 2012 tercatat di sektor hulu migas sebanyak 308 blok, atau

wilayah kerja di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut, wilayah

kerja yang sudah berproduksi baru ada 75 blok. Dari jumlah

tersebut, perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia

hanya PT. Pertamina EP.

Perbatasan Indonesia, merupakan garda terdepan integritas

wilayah kedaulatan Indonesia. Sampai saat ini belum ada

perusahaan nasional Indonesia yang memegang operatorship di

wilayah perbatasan. Sementara, dari sisi Produksi minyak dan Gas

di Indonesia, posisi PT. Pertamina EP juga belum signifikan.

23

Perusahaan yang sepenuhnya didirikan berbadan hukum Indonesia dan dikendalikan oleh bangsa Indonesia adalah PT. Pertamina EP, yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak berbadan hukum Indonesia contohnya adalah interest holder dari Medco group., sedangkan perusahaan yang menggunakan badan hukum Indonesia, tetapi seluruh manajemen dan lalu lintas keuangannya dikendalikan oleh perusahaan induk adalah PT. CPI, yang dikuasai oleh Chevron Inc. dan Texaco Inc.. Hal ini ditandai antara lain bahwa struktur organisasi pengendali operasi dan beneficiary account dari hasil usahanya adalah atas nama perusahaan induknya di luar negeri.

21

Gambar 1 : Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas di

Indonesia . (sumber : Pertamina , 2013).

Posisi Produksi migas Pertamina, belum signifikan

dibandingkan dengan Produksi migas keseluruhan di Indonesia.

Namun demikian, yang menggembirakan adalah bahwa produksi

minyak Pertamina cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam

10 tahun terakhir. Dalam tahun 2003, produksi minyaknya adalah

sekitar 72.000 barel per hari, sedangkan pada tahun 2010 sudah

meningkat menjadi rata-rata 130.000 barel per hari. Dengan

perbandingan relatif terhadap produksi minyak Indonesia, itu

adalah peningkatan besar dari sekitar 7% ke 15%. Sedangkan

produksi gas rata-rata 970 mmcfd, atau sekitar 11% dari total

produksi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada gas. Hal ini

antara lain adalah karena Pertamina dapat jadi lebih fokus ke

kegiatan intinya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, dengan

adanya Undang-undang migas24.

b. Pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas

Manajemen gas pipa diatur oleh badan pengatur hilir, yaitu

BPHMIGAS, sesuai Undang-undang no. 22 tahun 2001 dan PP 67

tahun 2002. Pengaturan itu meliputi konsep unbundling, open

access, hak khusus, tarif, ring fencing, sistem informasi

24

http://finance.detik.com/read/2012/11/18/123917/2093563/1034/bp-migas-membuat-pertamina-lebih-efisien-dan-produksi-naik

22

pengusahaan, harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil,

jaringan pipa transmisi dan distribusi. Jaringan pipa gas saat ini

belum terkoneksi. Konsentrasi terbesar dari lapangan gas masih di

pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gas yang ada di Pulau Kalimantan

baru hanya terkoneksi utamanya untuk kilang LNG di Bontang dalam

rangka ekspor gas dalam bentuk LNG.

Jaringan pipa gas memiliki karakteristik yang khusus, yaitu :

- Sifatnya yang dedicative dan terbatas sebagai open access.

Jaringan pipa gas pada umumnya didesain untuk mentransmisi

dan mendistribusikan gas dari suatu lapangan tertentu, ke

jaringan distribusi untuk disambungkan dengan sumber gas dari

lapangan lain

- Investasi yang berdimensi jangka panjang

Mengingat investasi yang berdimensi jangka panjang, diperlukan

adanya kepastian pasokan dan penggunaannya untuk dapat

justifiable secara ekonomis

- Cenderung monopolistis sehingga posisi tawar lebih tinggi pada

pemilik jaringan gas. Keterbatasan kapasitas muat dan angkut,

dapat menjadi alasan bagi pemilik jaringan pipa gas untuk

menolak masuknya gas new entrance, atau menerimanya tetapi

dengan toll fee yang mahal.

Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas sebagian besar

dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan afiliasinya.,

sedangkan sebagian lagi dioperasikan oleh anak perusahaan

Pertamina (PT. Pertagas). PT. PGN bersama dengan PT. PLN

adalah merupakan warisan dari perusahaan yang telah ada sejak

zaman kolonial. Pada zaman kemerdekaan dengan Peraturan

Pemerintah nomor 19 tahun 1965 dialihkan menjadi perusahaan

Negara. PT PGN dan PT PLN adalah perusahaan strategis yang

menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan umum.

23

Gambar 2 : Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN

Sumber - Laporan Tahunan PGN, 2012

Dengan sifat monopolistis yang dipunyainya, serta peran

strategis untuk mendistribusikan gas dari lapangan-lapangan gas.,

Pemerintah telah melepaskan kendali manajemen strategisnya ke

perusahaan publik. Di sinilah salah satu salah kelola kebijakan

Pemerintah, yang melepas BUMN strategis dan menguntungkan ke

swasta, sementara sektor pelayanan publik yang merugi masih

dipegang oleh Pemerintah.25 Mengingat sifatnya yang monopolistik

dan dedicative, posisi kepemilikan pipa transmisi dan distribusi

tersebut sangat menentukan harga keekonomian gas. PT. PGN

berfungsi selain transporter adalah trader, yang membeli gas dari

perusahaan gas hulu, memilikinya dan menjualnya kepada

pengguna akhir seperti PT. Perusahaan Listrik Negara, Industri

Pupuk, Petrokimia dan industri umum.26

25

Berdasarkan data BPS, Statistik Gas Indonesia., volume gas yang digunakan domestik tahun 2011 ada sebesar 562.326,09 MMSCF, dgn komposisi pengguna 84,62% untuk sektor industri, 1,28% komersial, rumah tangga 0,16%, SPBG 0,18% dan Pembangkit Listrik 13,77%. PT. PGN dan Entitas anak perusahaannya mengoperasikan pipa transmisi sepanjang 2.047 km, dan pipa distribusi sepanjang 3.865 km. Jalur pipa transmisi gas bumi PGN terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli. PGN menerima Toll Fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian Transportasi Gas (GTA) yang berlaku selama 10-20 tahun. Pipa distribusi gas menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen, Sumber : Laporan tahunan PT. PGN tahun 2012 26

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2012 adalah, Pemerintah RI 56,94% dan publik 43,06%. Dari saham publik tersebut, 84,14% dimiliki asing. Pemerintah Indonesia juga memiliki

24

Gambar 3 : Rencana jaringan gas PT. Pertamina

Sumber - PT. Pertamina (Persero), 2013

c. Penyerapan alokasi migas dan produk turunan pengolahan

migas di dalam negeri.

Sebagian terbesar hasil migas Indonesia masih diekspor

dalam bentuk bahan mentah. Minyak mentah bagian Kontraktor KKS

maupun bagian Pemerintah yang tidak dapat diolah di dalam kilang

domestik masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, yang tidak

memberikan nilai tambah. Demikian juga halnya, dengan gas, baik

berupa gas pipa maupun gas dalam bentuk LNG semuanya diekspor

dalam bentuk bahan mentah.

Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi penggunaan

migas untuk domestik maupun untuk ekspor.

satu lembar saham seri A Dwi warna, yang tidak dapat dipindah tangankan, memiliki hak-hak istimewa antara lain dalam hal Perubahan modal, Penunjukan manajemen, anggaran dasar dan likuidasi Perusahaan. Sumber : laporan tahunan PT. PGN 2012

25

Gambar 4 : Neraca Gas Indonesia

Sumber : BPMIGAS, 2012

Gambar 5 : Peta Neraca Energi Indonesia, sumber : lampiran

PerPres 5 tahun 2006 tentang Blue Print Pengelolaan Energi

Indonesia

d. Peran perusahaan penunjang migas dalam mata rantai

pengelolaan migas.

Industri penunjang kegiatan hulu migas, sebagian masih

mengandalkan dukungan perusahaan asing. Nilai pengadaan

barang dan jasa yang menggunakan komponen dalam negeri (local

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

BB

TUD

Contracted Export Contracted Domestic Potential Domestic

Existing Supply Project Supply Potential Supply

26

content)., menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Namun

jumlah tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan total

rencana anggaran Kontraktor hulu migas. Dalam tahun 201227

misalnya., total komitmen pengadaan barang dan jasa ada sebesar

$16.61 milyard. Dari jumlah tersebut, pengadaan yang melalui

BUMN adalah $ 2.518 juta. Penyebab hal ini terutama adalah

karena belum ada atau minimnya fasilitas dan peralatan kerja serta

sumber daya manusia, dan permodalan.

Gambar 6 :Inventarisasi kendala fakta penunjang kegiatan usaha

hulu migas. Sumber : BPMIGAS - 2012

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

pengelolaan migas, baik dari sisi hulu dalam hal eksplorasi migas

dan pengoperasian blok migas, pengolahan dan distribusi di sisi hilir,

penyediaan kepada konsumen akhir serta dukungan industri

penunjang belum mencerminkan adanya keterpaduan dalam

kebijakan yang memungkinkan optimalnya pengelolaan migas yang

mendukung kemandirian, kedaulatan dan daya saing bangsa.

27

Laporan tahunan SKKMIGAS tahun 2012., hal. 93 94.

27

13. Implikasi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing

Bangsa dan Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa

terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional

Globalisasi di bidang ekonomi telah mengakibatkan

kebebasan pergerakan lintas yurisdiksi negara terhadap arus

barang, arus jasa, arus investasi., modal dan tenaga kerja. Akses

yang terbuka tersebut telah mempersempit dan mengurangi

efektivitas negara-negara untuk memberikan kemudahan, fasilitasi

dan proteksi terhadap perusahaan dalam negeri. Restriksi

pengenaan tarif, kuota, bea, standardisasi mutu dan akreditasi serta

saling pengakuan (mutual recognition arrangement) akan jasa

profesional lintas negara, dan ditambah kemajuan teknologi

informasi akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Tetapi di

sisi lain, hal tersebut akan dapat membuat terseleksi dan

tersingkirnya pelaku ekonomi yang tidak efisien.

Peran kelembagaan28 dalam meningkatkan daya saing

merupakan sesuatu yang mutlak. Daya saing adalah seperangkat

lembaga, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat

produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas tersebut,

selanjutnya menentukan tingkat kemakmuran yang dapat diperoleh

dari perekonomian. Tingkat produktivitas tersebut juga menentukan

tingkat pengembalian investasi (rate of return), yang merupakan

faktor mendasar dalam mendorong pertumbuhan. Dengan demikian,

pertumbuhan yang berkelanjutan akan diperoleh dari perekonomian

yang lebih kompetitif29. Perekonomian yang bertumbuh secara

berkesinambungan, dengan daya saing yang lebih baik pada

gilirannya akan mendorong kemandirian para pelaku usaha dalam

menghadapi pasar bebas.

28

Ada 12 pilar daya saing, salah satu di antaranya adalah kelembagaan. Ref. Global Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013, hal. 5 29

ibid

28

a. Implikasi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing

Bangsa

Pemberdayaan perusahaan nasional mengandung makna

adanya suatu kebijakan yang memungkinkan perusahaan nasional

lebih memiliki kemampuan dalam menguasai pasar, berproduksi

secara lebih efisien dan memberi dukungan kepada kemandirian dan

daya saing bangsa. Salah satu indikator kebesaran ekonomi suatu

negara adalah besarnya tingkat produk domestik bruto (gross

domestic product). Pengukuran dengan parameter tersebut dalam

suatu pasar bebas dapat menyesatkan. Gross domestic bruto

mengukur produksi yang dihasilkan di suatu negara, tanpa

mengaitkan dan membedakan siapa subjek yang menghasilkan

tersebut apakah perusahaan nasional atau perusahaan asing.

Di bidang pengelolaan migas, di sektor hulu perusahaan

nasional hal ini diwakili oleh Pertamina EP sebagai anak usaha dari

PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 201230 kontribusi PT

Pertamina EP terhadap produksi minyak nasional hanya 14,81%. Di

sisi pengolahan, seluruh kilang minyak adalah dikelola oleh PT

Pertamina. Namun demikian, margin kilang minyak relatif kecil,

sehingga tidak banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang

tersebut. Dalam jaringan distribusi, sebagian besar jaringan

distribusi gas adalah dioperasikan oleh PT. Perusahaan Gas

Negara, dan PT Pertamina Gas. Jaringan distribusi gas tersebut

bersifat open access31, yang dapat digunakan oleh pemilik gas yang

lain.

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan

migas berbeda-beda untuk bidang hulu, pengolahan maupun hilir/

jaringan pipa. Sehatnya perusahaan nasional tersebut dapat dilihat

30

Produksi minyak PT Pertamina EP tahun 2012 tercatat 46.595.000 BBL., sedangkan produksi nasional 314.700.000 BBL. Sementara itu utk gas porsi produksi PT Pertamina EP terhadap nasional adalah 12,02 % (358.970.000 MSCF/ 2.987.672.000 MSCF). Ref. Laporan Konsolidasi KKKS - SKKMIGAS 31

Regulasi terkait pengaturan, pemanfaatan, tarif gas pipa melalui open access, merupakan kewenangan BPHMIGAS.

29

dari kemampuan perusahaan dimaksud untuk melakukan operasi,

ekspansi dan penetrasi pasar secara efisien. Perusahaan nasional

yang sehat akan dapat mengurangi ketergantungannya baik dari sisi

permodalan, keahlian dan kemampuan keuangan kepada

perusahaan asing maupun kepada fasilitasi dari Pemerintah.

Kemandirian bangsa akan terwujud dalam hal perusahaan

nasional memiliki kemampuan yang memadai untuk menghasilkan

sendiri (self generate) berdasarkan pilihan kebijakan independennya

strategi yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan bidang

usahanya.

Daya saing bangsa, secara internasional diakui dan diukur

berdasarkan indeks daya saing. Indeks tersebut akan meningkat

dalam hal perusahaan nasional di bidang pengelolaan dapat menjadi

penggerak, lokomotif dan soko guru perekonomian yang

memberikan efek pengganda (multiplier effect). Bergeraknya sektor

perekonomian yang lain sebagai bagian dari mata rantai

pengelolaan migas akan meningkatkan daya saing bangsa.

b. Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap

Suksesnya Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Tujuan bernegara adalah berhasilnya Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional

(RPJPMN) memerinci tahapan yang akan dicapai sebagai berikut32 :

32

PerPres 5 tahun 2010 butir 3.1 gambar 3.10

30

Gambar 7 : Pentahapan Pembangunan RPJPN

Sumber : Dokumen MP3EI

Dari pentahapan di atas, jelaslah bahwa pemberdayaan

perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, akan

memberikan implikasi dan korelasi positif terhadap kemandirian

dan daya saing bangsa. Selanjutnya kemandirian dan daya

saing bangsa tersebut akan berimplikasi untuk menguatkan,

memantapkan dan mengokohkan terwujud suksesnya tujuan

pembangunan nasional.

14. Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan

Pengelolaan migas meliputi suatu mata rantai yang harus

dipandang secara menyeluruh, terintegrasi dan holistik mulai dari

sisi hulu, hilir , industri pendukung hingga pengguna akhir. Yang

sering menjadi persoalan adalah perbedaan prioritas yang

merupakan tanggung jawab sektor-sektor, dan sering bertolak

belakang. Misalnya, antara meningkatkan produksi migas dari

lapangan migas yang telah ada, dengan usaha untuk mencari

cadangan migas baru. Juga kebijakan untuk mengalokasikan gas

untuk kebutuhan domestik yang harganya lebih murah, atau

mengekspor gas dengan harga yang lebih mahal untuk menopang

APBN.

31

Gambar berikut menunjukkan perbedaan harga rata-rata gas untuk

domestik versus harga gas untuk tujuan ekspor

Gambar 8 : Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik

Sumber - SKKMIGAS, 2013

Pokok-pokok persoalan yang ditemukan yang menyebabkan

perusahaan nasional di bidang migas belum terberdayakan dalam

rangka peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa adalah

sebagai berikut :

a. Melemahnya peran migas dalam pembangunan nasional

Melemah dan termarginalisasinya peran strategis migas dapat

dilihat dari degradasi muatan materi pada undang-undang yang

mengaturnya. Sebagai penjabaran dari UUD NRI 1945 pasal 33,

dalam Undang-undang no. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan

minyak dan gas bumi dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi

merupakan kekayaan nasional yang mempunyai arti yang khusus

untuk pertahanan nasional33 . Dalam Undang-undang no. 8 tahun

1971 tentang Pertamina, frase kekayaan nasional tersebut

menghilang dan diganti menjadi bahan galian strategis, baik untuk

perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan Nasional34. Undang-undang nomor 22 tahun 2001

33

Butir menimbang c. bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional. Ayat 2: Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. 34

Butir menimbang poin a pada Undang-undang nomor 8 tahun 1971.

32

mendegradasi peran migas lebih rendah lagi menjadi sumber daya

alam strategis serta hanya sekedar komoditas vital dalam

perekonomian nasional tanpa dikaitkan dengan kepentingan

pertahanan dan keamanan nasional. Konsekuensi lanjutan dari hal

tersebut adalah peran migas hanya dipandang sebagai instrumen

untuk memenuhi tujuan jangka pendek dalam rangka memenuhi

target APBN. Pemerintah lebih mengutamakan perusahaan

manapun yang dianggap dapat beroperasi lebih efisien. Pemerintah

juga ragu untuk mempercayakan operatorship wilayah kerja produktif

kepada perusahaan negara, atau perusahaan nasional yang belum

terbukti kinerjanya dibanding dengan perusahaan asing. Hal yang

sama juga berlaku dalam memperlakukan industri hilir dan industri

penunjang.

Perubahan cara pandang tersebut terkonfirmasi pada undang-

undang penanaman modal yang sama sekali tidak memberikan

proteksi atau afirmasi positif kepada industri dalam negeri dalam

berhadapan dengan perusahaan asing35. Tidak ada lagi pemihakan

kepada perusahaan negara atau perusahaan Nasional sebagai

bagian dari instrumen Negara untuk kemandirian dan kedaulatan

ekonomi apabila efisiensi keuangan dan operasionalnya lebih

rendah dari perusahaan asing.

b. Kurang terpadunya manajemen pengelolaan migas

Pada dasarnya setiap penggalan dalam mata rantai kegiatan

pengelolaan migas memiliki tanggung jawab kinerja masing-masing.

Namun apabila tidak ada suatu manajemen strategi yang memiliki

benang merah yang terpadu, maka kemandirian perusahaan migas

nasional tidak akan tercapai. Beberapa contoh dapat diberikan di

sini.

Gas yang diproduksikan oleh BP di Papua, tidak ada yang

dapat diserap di bumi Papua. Seluruh gas tersebut telah terikat

dengan kontrak jangka panjang untuk dijual sebagai LNG/ liquid

natural gas ke pembeli di luar negeri. Sementara itu, apabila ada

35

Ref. Pasal 6 dan pasal 8 UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

33

pengembangan lapangan baru (dikenal dengan Tangguh 3), juga

akan ditujukan untuk ekspor atau dikirim ke pulau Jawa, untuk

diregasifikasi memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Jawa. Tidak

ada dalam desain pemerintah untuk membangun industri pengguna

seperti petrokimia, pabrik semen atau pabrik pupuk di Papua, yang

akan dapat merangsang tumbuhnya perekonomian lokal dari nilai

tambah hasil olahan gas.

Swastanisasi PT. Perusahaan Gas Negara, dengan

mencatatkannya di bursa pasar modal. PT PGN adalah suatu

perusahaan yang memiliki sifat monopolistis secara alami sebagai

pemilik jaringan gas dan diperkenankan untuk bertindak sebagai

transporter dan trader dapat dipandang merugikan kepada

konsumen industri. Pemerintah memberikan fasilitasi kepada PT

PGN dengan margin harga yang jauh berbeda antara harga di hulu

dengan di hilir, akan mengurangi daya saing industri hilir, sementara

keuntungan PT.PGN tidak seluruhnya kembali ke Negara.

Pemerintah juga tidak memberikan dukungan yang kuat dan

rasional terhadap pemberdayaan industri pendukung. Tidak ada

kebijakan nyata untuk mendorong tumbuhnya industri pendukung

seperti industri baja, perpipaan, galangan kapal, yang dikaitkan

dengan industri migas. Yang dilakukan Pemerintah adalah yang

sifatnya artifisial dan menimbulkan rente ekonomi. Misalnya, adanya

asas cabotage yang mewajibkan semua kapal berbendera

Indonesia. Di sini ada dua problem, yaitu yang pertama

mendefinisikan kapal terlalu luas, sehingga termasuk fasilitas

terapung tempat memproduksi dan menyimpan migas (FPSO) di

laut, yang tidak memungkinkan diproduksi di Indonesia. Yang kedua

adalah penggunaan bendera tersebut lebih kepada tujuan

penegakan yurisdiksi hukum di atas kapal, dan bukan menyangkut

kegiatan membangun kapal di galangan Indonesia36.

36

Pasal no 341 UU 17/2008 tentang Pelayaran berisikan tentang penerapan asas cabotage, yaitu suatu keharusan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia oleh pers angkutan laut nasional. Selama ini mayoritas angkutan laut dilayani oleh kapal kapal asing dan berbendera asing. Penerapan asas ini dimulai pada tanggal 7 Mei 2011.

34

Definisi mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN/ local

content) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, sifatnya

adalah artifisial dan tidak mendasar. Barang yang sepenuhnya

diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang Indonesia, diakui

sebagai komponen lokal37.

c. Rendahnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan

bisnis migas

Kontrak Kerja Sama migas adalah kontrak perdata, bersifat

jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah serta disetujui oleh

pihak Kontraktor migas. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat baik

untuk pengakuan pendapatan maupun untuk pembebanan biaya

telah diatur dalam kontrak kerja sama tersebut. Namun belakangan

ini, kontrak kerja sama ini mendapatkan penentangan dari banyak

pihak38

Di berbagai kalangan juga terjadi perdebatan, apakah

kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) adalah kekayaan

korporasi atau kekayaan publik. Apabila tunduk kepada hukum

publik,maka mekanisme operasional, dan pertanggungjawabannya

akan melalui hukum publik. Undang-undang keuangan Negara tidak

37

Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-Ind/Per 2/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, pasal 2 ayat 6 misalnya., menyatakan bahwa alat kerja yang diproduksi di dalam negeri, tetapi dimiliki oleh orang di luar negeri, diakui sebagai TKDN 75%. Anehnya, sebaliknya, alat kerja yang diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang di dalam negeri, juga diakui sebagai TKDN 75%. Di sini terdapat kerancuan antara tempat memproduksi atau pemiliki faktor produksi, tetapi dua-duanya diberi pengakuan yang sama sebagai TKDN. Tampaknya kebijakan tersebut lebih dimaksudkan untuk mendorong perusahaan asing bermitra dengan perusahaan domestik. 38http://m.energitoday.com/2013/05/18/tak-ada-kepastian-hukum-investasi-sektor-migas-akan-terganggu/ Hal ini dimulai dengan masuknya pengaturan cost recovery, atau pengembalian biaya operasi ke undang-undang APBN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2010 yang memformilkan ketentuan kontraktual keperdataan ke hukum publik. Selanjutnya Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 mengatur lalu lintas pembukuan hasil ekspor migas. Bahkan Mahkamah Konstitusi menganggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal-pasal dalam UU 22 tahun 2001 terkait BPMIGAS, sekalipun keberadaan BPMIGAS adalah mewakili Pemerintah dalam melaksanakan mandat yang diberikan Undang-undang untuk manajemen Kontrak Kerja Sama migas. Saat ini sedang bergulir satu kasus di pengadilan untuk pertama kalinya, sejak sistem kontrak kerja sama ada tahun 1960 an, di mana perlakuan pengakuan penghasilan dan biaya berdasarkan kontrak kerja sama perdata, diuji dan diperiksa berdasarkan hukum publik menyangkut keuangan negara. Sekalipun semua institusi yang berwenang termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Production Sharing Contract adalah kontrak perdata, namun sampai saat ini aparat penegak hukum melihatnya dalam konteks hukum publik.

35

mengenal dan mengakui adanya kerugian negara. Orang atau pihak

yang menimbulkan kerugian negara akan dapat dituntut berdasarkan

undang-undang tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, bisnis adalah menyangkut kalkulasi, estimasi dan

keberanian dalam memanfaatkan peluang yang ada sepanjang telah

melalui pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan,

dengan kemungkinan akhir akan rugi atau beruntung. Kecepatan

dan keberanian dalam mengambil peluang merupakan salah satu

kunci sukses. Seseorang dalam bisnis tidak boleh dipersalahkan

atas hasil dari suatu kebijakan yang diambilnya, sepanjang telah

dilaksanakan dengan kehati-hatian (fiduciary duties) dan dengan

pertimbangan yang matang (business judgment rules).

Ambigu dalam memandang BUMN maupun Kontrak Kerja

Sama migas dalam yurisdiksi hukum publik atau hukum perdata,

telah memperlemah fleksibilitas dalam bersaing dengan perusahaan

swasta maupun asing. Pimpinan BUMN dan manajemen Kontraktor

Kontrak Kerja Sama dalam pengambilan keputusan menjadi kurang

decisive serta cenderung birokratis, konservatif.

Kewenangan Pemda dalam mengatur dan menerbitkan

berbagai aturan dan perizinan, maupun mencabut dan membatalkan

perizinan dan aturan yang telah diberikan oleh pejabat sebelumnya

menambah ketidak pastian dalam berbisnis39.

d. Rendahnya kompetensi Perusahaan Nasional

Kompetensi suatu perusahaan dalam kegiatan terkait

pengelolaan migas diukur dari kemampuan sumber daya manusia,

kemampuan permodalan dan kemampuan teknologi, sarana dan

prasarana. Eksposur atau pengalaman di lapangan dalam

menangani berbagai masalah akan memperkaya dan mematangkan 39

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah kabupaten adalah aturan hukum yang mengikat. Perizinan yang diperdakan dengan segala kewajiban pungutan dan retribusi, harus dipenuhi terlebih dahulu, sekalipun bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kementerian Keuangan di tahun 2012 mencatat dari 14.000 perda, terdapat 4000 perda bermasalah, namun baru dapat dicabut 1800 , sementara jumlah perizinan tersebut empat kali lebih banyak. Perizinan di Indonesia, lebih banyak , lebih lama dan lebih mahal. Ref. www. Hukumonline.com/pemerintah belum cabut ribuan perda bermasalah

36

perusahaan. Di sektor hulu migas, misalnya. PT Pertamina EP

hanya berusaha di daratan (on shore)., sedangkan potensi migas

yang ada saat ini sudah mengarah ke laut dalam. Operator wilayah

kerja di laut dalam saat ini adalah perusahaan-perusahaan asing.

Kontrak-kontrak pengadaan untuk proyek besar seperti EPCI

(Engineering, Procurement, Construction dan Installation) hingga

maintenance ditangani perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-

perusahaan tersebut sebagian adalah perusahaan yang terafiliasi

dengan perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.

Kemampuan permodalan perusahaan dituntut untuk tinggi,

mengingat industri migas terutama di sektor hulu merupakan industri

yang sarat resiko, berdimensi jangka panjang dan membutuhkan

modal besar. Perusahaan-perusahaan nasional tidak memiliki akses

pasar yang cukup untuk menarik mitra financial banking untuk

mendanai aktivitasnya.

Hal yang sama juga terjadi di industri penunjang40. Sebagian

terbesar jasa penunjang industri migas ditangani oleh perusahaan

engineering41 yang merupakan jaringan perusahaan internasional.

Perusahaan-perusahaan besar memiliki jaringan atau pusat-pusat

riset dan pengembangan. Rotasi dan penugasan di berbagai level

dan kompleksitas lapangan, serta dukungan sarana dan prasarana

memperkaya dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia

pada perusahaan-perusahaan tersebut.

40

Perusahaan Jasa Penunjang Migas diatur dalam PerMen ESDM nomor 27 tahun 2008 41

Haliburton, inc dan Schlumberger yang beroperasi di lebih 70 negara, adalah pemain utama dalam industri jasa penunjang di Indonesia. http://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton; http://en.wikipedia.org/wiki/Schlumberger

37

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum

Perkembangan Lingkungan Strategis adalah perkembangan

situasi internal dan eksternal, baik yang statis (Trigatra) maupun

dinamis (Pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian

tujuan nasional42. Karena itu faktor lingkungan strategis perlu

dicermati dan dianalisis baik terhadap potensi kontribusi untuk

mendapatkan dan mengoptimalkan peluang dan mengatasi kendala

yang ada. Pengelolaan perekonomian nasional melalui

pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas,

tidak terlepas dari konstelasi dan perkembangan situasi di

lingkungan global, regional, maupun lingkungan domestik.

16. Perkembangan Lingkungan Global

a. Peran strategis migas dalam percaturan kekuasaaan negara

adi daya

Jejak peran strategis migas dalam dunia modern dapat

ditelusuri dalam sejarah modern konflik dan perang dunia. Winston

Churchil (yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggeris pada masa

perang dunia kedua), pada tahun 1912 telah menyatakan pentingnya

minyak dikuasai oleh Negara untuk tujuan strategis baik pada masa

damai maupun masa perang. Kemenangan suatu negara secara

signifikan ditentukan oleh kemampuan logistik dalam memenuhi

kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dan alat-alat perang43.

42

Dikutip dari Lembaga Ketahanan Nasional RI, Naskah Lembaga Perkembangan Lingkungan Strategis, tahun 2013, hal. 3 43

Invasi Jerman ke Rusia pada tahun 1941 adalah untuk menguasai ladang minyak di laut Kaspia, Azerbaijan. Kekalahan pasukan tank Jerman di bawah jenderal Rommel di gurun El Alamein Mesir adalah ketika tidak ada cukup pasokan bahan bakar untuk menggerakkan mesin perangnya. Amerika memperkuat ketahanan energinya pada masa perang dunia kedua dengan membangun jalur pipa dari Texas ke pantai atlantik, yang mengalirkan minyak sejumlah 6,3 milyar barel. Invasi Jepang ke Hindia Belanda, adalah untuk mengamankan pasokan minyak dari Indonesia, dengan menyerang Tarakan, Riau dsb. Kekalahan Jepang dari sekutu, bermula dari berhasilnya Inggeris dan Amerika Serikat memotong jalur pasokan minyak dari Indonesia. Pada operasi di Irak dan Afganistan, dimana AS menempatkan 190.000 pasukannya, memerlukan 10 juta galon minyak per hari, setara dengan kebutuhan 20 juta orang penduduk kota dalam satu hari. Ref. Michael Klare,

38

Kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah44, maupun

bantuan serta kebijakan strategis dan taktis, tidak terlepas dari

kepentingan strategis Amerika Serikat untuk mendapatkan dan

mengamankan akses ke sumber minyak yang ada di negara-negara

teluk dan timur tengah. Perang dan kekerasan sipil yang terjadi

dewasa ini di Suriah, juga tidak terlepas dari kepentingan strategis

negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia45

b. Peran regulasi perdagangan dunia melalui World Trade

Organization (WTO)

WTO saat ini beranggota 159 Negara, termasuk Indonesia46.

Tujuannya adalah untuk memperlancar arus perdagangan barang

dan jasa serta liberalisasi perdagangan dunia. WTO berfungsi untuk

mengadministrasikan perjanjian perdagangan, negosiasi

perdagangan, menangani perselisihan perdagangan, memonitor

kebijakan negara-negara di bidang perdagangan, memberikan

bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta

bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional. Demikian

juga dengan adanya standardisasi47 produk maupun jasa untuk

dapat memasuki satu pasar tertentu dapat merupakan penghalang

atau penambahan unit cost atas barang maupun jasa yang akan

Blood and Oil, Penguin Group, London 2004, http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/oil-wars 44

American security alliance in the middle east, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbook-policymakers/2009/9/hb111-52.pdf 45

Kepentingan Geo Politik dan geo energi Amerika Serikat dan Rusia, terasa dalam pertikaian yang terjadi di Suriah dewasa ini. Pada bulan Juli tahun 2012, bersamaan dengan perang sipil di Suriah, Pemerintah Suriah, Iran dan Irak menandatangai MoU untuk kerangka kerja pembangunan jalur pipa gas dari Iran melewati Irak 46

http://www.wto.org/english/news.e/htm 47

Badan Standardisasi Internasional (International Standardization Organization), didirikan tahun 1947 berkantor pusat di Geneva sebenarnya adalah organisasi sukarela mengenai standardisasi barang maupun jasa. Namun demikian, dengan perkembangan konsensus global, badan ini menjadi sedemikian powerful, dan dijadikan rujukan termasuk oleh WTO dalam hal terdapat dispute yang terkait dengan persyaratan dan penghalangan/ barrier memasuki pasar tertentu. Sampai dengan saat ini telah tercatat lebih dari 19.500 standar internasional. ISO beranggota 163 negara, dan memiliki 3.368 technical bodies. Ref. http://www.iso.org/iso/home/about.htm

39

diekspor. Hubungan antara ISO dengan WTO adalah critical for

international trade.

c. Krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia

Krisis keuangan di berbagai negara anggota masyarakat

Eropah, seperti Spanyol, Italia dan Yunani terjadi karena pinjaman

yang diberikan perbankan lebih banyak disalurkan kepada sektor

konsumtif seperti property yang tidak dapat dikembalikan pada saat

jatuh tempo. Krisis karena mismanagement di perbankan tersebut

adalah dampak dari krisis serupa yang terjadi sebelumnya di

Amerika Serikat.48

Berbagai program bail out, penghematan, disiplin anggaran dan lain-

lain telah diupayakan oleh Pemerintah dan lembaga keuangan

internasional seperti IMF. Proteksionisme untuk pemulihan Ekonomi

Eropah serta program penyelamatan secara finansialnya, akan

memberikan pengaruh kepada pemberdayaan perusahaan nasional

dalam menembus pasar Eropah.

d. Dinamika politik dan keamanan di berbagai belahan dunia

Terjadinya pergantian pemerintahan berdasarkan gelombang

tuntutan demokratisasi di negara-negara Afrika Bagian Utara dan

Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring49, telah membawa

perspektif baru.

Dari sisi politik, menurut Barzegar dari Harvard Kennedy

School50, adanya demokratisasi, reformasi politik, penghapusan

rezim otoriter, pengembangan pasar ekonomi, bangkitnya kelas

menengah, dan hak asasi telah menjadi perhatian dari negara-

negara di kawasan.

17. Perkembangan Lingkungan Regional

Organisasi kerja sama yang menonjol dan patut diperhitungkan di

lingkungan regional Indonesia antara lain adalah51 ASEAN, ASEAN

48

http://www.neurope.eu/article/reasons-behind-eurozone-financial-crisis 49

://www.powerandpolicy.com/2012/10/30/the-arab-spring-and-the-balance-of-power-in-the-middle-east 50

:ibid 51

http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area

40

Australia New Zealand Free Trade Area, ASEAN China Free

Trade Area, ASEAN India Free Trade Area, ASEAN Japan

Comprehensive Economic Partnership, ASEAN Korea Free Trade

Area, Comprehensive Economic Partnership for East Asia, ASEAN

Regional Forum dan APEC. Intensitas integrasi dan luas lingkup

ekonomi dengan para mitra ASEAN dilakukan secara bergradasi dan

bertahap. Selain dengan ASEAN, beberapa negara di kawasan juga

bekerja sama, misalnya three lateral cooperation antara Cina, Korea

Selatan dan Jepang52.

Tabel 2 : Indikator ekonomi beberapa Negara di kawasan

Sumber : The world fact book CIA publication, 2012

Negara-negara ASEAN53, akan membentuk kawasan integrasi

ekonomi regional di tahun 2015. Karakteristik utamanya adalah

52

http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Japan%E2%80%93South_Korea_trilateralsummit 53

ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967, saat ini beranggota 10 Negara di Asia Tenggara. Tujuan pendiriannya dikenal dengan tiga pilar yaitu Politik dan Keamanan, Perekonomian dan Sosial Kebudayaan. Prinsip fundamental ASEAN ada enam yaitu, (1). Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas nasional masing-masing, (2). Hak dari masing-masing Negara untuk mempertahankan eksistensi nasionalnya terbebas dari campur tangan eksternal, subversi dan permusuhan, (3). Tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing, (4). Penyelesaian perbedaan dan sengketa dengan cara damai, (5). Menolak ancaman dan penggunaan kekerasan ,(6). Mengefektifkan kerja sama regional. Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Summit

41

untuk membentuk (a). basis pasar dan produksi tunggal, (b)

kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (c). Kawasan

pengembangan ekonomi dengan kesempatan perlakuan yang sama,

(d). Kawasan yang mengintegrasikan sepenuhnya dengan ekonomi

global. Singkatnya, ASEAN akan bertransformasi menjadi kawasan

dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terlatih dan modal yang

bebas54.

18. Perkembangan Lingkungan Nasional

Dalam lingkup nasional, pemberdayaan perusahaan nasional

di bidang pengelolaan migas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

dipandang dari sisi perusahaan yang ada, kebijakan pemerintah

yang terkait serta sisi permintaan masyarakat akan pemenuhan

kebutuhan energi secara nasional.

Sedangkan dari sisi masyarakat pengguna atau pemanfaat

dipengaruhi oleh adanya tuntutan dan harapan untuk memperoleh

energi yang tersedia (available), pada harga yang terjangkau

(accessible), dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka apakah

output yang tersedia di pasar merupakan produk dari perusahaan

nasional atau perusahaan bukan nasional tidak lagi merupakan

pertimbangan utama.

Dari perspektif lingkungan nasional, perkembangan aspek-

aspek statis (trigatra) dan dinamis (pancagatra) juga merupakan

determinan dalam kebijakan pemberdayaan perusahaan nasional di

bidang migas untuk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing

dan kemandirian di tengah-tengah percaturan dan tuntutan lokal dan

global yang dinamis

a. Aspek Geografi

Indonesia adalah negara yang terletak di antara jalur lalu lintas

ekonomi dan perdagangan yang menghubungkan kawasan timur

tengah ke Asia Timur dan Pasifik. Kedua kawasan tersebut memiliki

karakteristik yang relatif berbeda. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik

54

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community

42

terdapat negara-negara industri maju seperti Jepang, Cina, Korea

Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini memerlukan pemasaran

barang dan jasanya hingga ke kawasan di Timur Tengah. Di sisi lain,

Negara-negara industri maju tersebut memerlukan pasokan energi

dari k

Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended