Pembatasan parpol

Pembatasan Parpol Peserta Pemilu serta Kesiapan Menjelang Pemilu 2014

Posisioning KPU

1. KPU tidak masuk dalam arus pemikiran penyederhanaan partai. KPU selama tahap pendaftaran dan verifikasi partai berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan bagi parpol yang membutuhkan keterangan, kejelasan dan informasi (help desk).

2. KPU pada verifikasi administrasi tahap I memberikan catatan secara lengkap dan detail tentang syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh parpol. Hal ini dimaksudkan agar parpol dapat melakukan perbaikan sehingga memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.

3. KPU hanya menjalankan pelaksananaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol sesuai amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu 2014

Penataan Regulasi

Regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dan sudah ditetapkan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai

Regulasi disusun dengan melibatkan partisipasi publik melalui tahap pembuatan naskah akademik dan konsultasi publik

Regulasi yang sudah ditetapkan disosialisasikan kepada penyelenggara dan peserta pemilu

Menetapkan rentang waktu penyusunan regulasi sejak 9 Juni 2012 sampai 9 Juni 2013

Lanjutan…

Penataan Organisasi

1. Penataan sekretariat jenderal KPU dengan merekrut dan mengusulkan sekretaris jenderal yang baru untuk mengisi posisi yang akan segera ditinggalkan sekjen yang lama karena memasuki masa pensiun

2. Penguatan kapasitas pegawai sekretariat yang akan memberikan dukungan teknis bagi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dengan cara memperbanyak bimbingan teknis

3. Memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi KPU di setiap tingkatan sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar

Lanjutan…

4. Selektif dalam merekrut komisioner di daerah dan badan-badan adhoc penyelenggara pemilu

5. Menyusun kode etik penyelenggara pemilu sebagai landasan moral dan etik dalam bekerja

6. Internalisasi kode etik kepada jajaran komisioner dan pegawai sekretariat di semua tingkatan

7. Pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran baik jajaran komisioner maupun sekretariat

Lanjutan…

Penataan Tahapan

1. Tahapan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal

2. Tahapan dilaksanakan dengan payung hukum yang jelas seperti peraturan KPU (PKPU), surat keputusan (SK), surat edaran (SE) dan surat pemberitahuan

3. Tahapan dilaksanakan dengan standar operasional prosedurs (SOP)

Lanjutan…

4. Petugas yang melaksanakan tahapan diberi pembekalan teknis yang memadai

5. Komisioner melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tahapan secara berjenjang

6. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan setiap tahapan dan memberikan respons terhadap setiap masukan dari masyarakat

Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih

Sumber DataPenyediaan data merupakan

kewajiban pemerintah (pasal 32 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012)

Data agregat penduduk per kecamatan (DAK2)

Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)

Data WNI di luar negeri

Penyerahan Data

DAK2 diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara (sudah diserahkan)

Jumlah Penduduk Indonesia di dalam negeri 251.857.940.000

Data WNI di luar negeri diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara (sudah diserahkan)

Jumlah Penduduk Indonesia di LN 4,6 juta

Sinkronisasi Data

DAK2 dan data penduduk di luar negeri disinkronisasikan oleh pemerintah bersama KPU selama 2 bulan

Data hasil sinkronisasi itu menjadi DP4

DP4 dimutakhirkan lagi oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilu pada pemilu terakhir dan /atau pemilihan gubernur, bupati dan wali kota terakhir.

Data Pemilih

KPU kabupaten/kota menyusun DP4 dari data kependudukan yang telah disinkronisasikan.

Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.

Pemutakhiran data pemilih harus selesai selama 4 bulan

KPU dibantu pantarlih, PPS dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih

Pantarlih memberikan tanda bukti kepada pemilih telah terdaftar sebagai pemilih

Hasil pemutakhiran jadi bahan penyusunan DPS

Penyusunan DPS

DPS disusun oleh PPS dengan basis domisili RT atau nama lain

DPS disusun paling lambat 1 bulan setelah pemutakhiran data pemilih

DPS diumumkan selama 14 hariDPS harus diberikan oleh PPS melalui

PPK kepada peserta pemilu di tingkat kecamatan

Masukan dan tanggapan diterima paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan

Lanjutan DPS

PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 14 hari

DPS hasil perbaikan diumumkan lagi selama 7 hari untuk mendapat masukan

PPS wajib memperbaiki DPS atas masukan masyarakat selama 14 hari

DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU melalui PPK untuk menyusun DPT

Penyusunan DPT

KPU kabupaten/kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan

DPT disusun dengan basis Tempat Pemungutan Suara (TPS)

DPT ditetapkan paling lambat 7 hari sejak berakhirnya perbaikan DPS hasil perbaikan

DPT disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS

DPT diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari pemungutan suara

DPT Tambahan

DPT Tambahan (DPTb) ditetapkan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara

DPTb adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya di TPS tersebut

Untuk masuk DPTb seseorang harus menujukkan identitas diri dan bukti sudah terdaftar dalam DPT di TPS asal

DPTb diumumkan oleh PPS

DPT Khusus

DPT Khusus adalah daftar pemilih yang memuat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang memiliki identitas tetapi tidak terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb

DPT Khusus disusun bersamaan dengan DPT PPS menyusun dan mengumumkan DPT Khusus

seperti halnya penyusunan DPS dan DPSHB Masyarakat dan peserta pemilu diberi

kesempatan memberi tanggapan PPS wajib memperbaikinya berdasarkan

verifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Penyusunan DPS, DPSHB, DPSHP akhir, DPT, DPT Khusus menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih (sidalih)

Sidalih mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi , mengumumkan dan memelihara data pemilih

Sidalih juga melayani pemeriksaan data pemilih dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap daftar pemilih

Lanjutan sidalih…

Sidalih dioperasionalkan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPU pusat sampai PPS

Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki jaringan listrik dan fasilitas komputer, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan

Dalam hal pemerintah tidak dapat menyerahkan DP4 sesuai jadwal, KPU menggunakan data pemilih pemilu terakhir sebagai data dasar untuk pemutakhiran data pemilih

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Prinsip Penataan Dapil

1. Integritas wilayah : beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang ditata atau dibentuk sebagai suatu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan wilayah, kondisi geografis dan kemudahan transportasi

2. Kesetaraan populasi : memperhatikan kesetaraan populasi di setiap daerah pemilihan yang menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dengan tetap berdasarkan pada batas minimum dan maksimum alokasi kursi tiap dapil

Lanjutan…

3. Kohesivitas : penataan dapil memperhatikan kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas

4. Conterminous : penataan dapil anggota DPRD provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa kabupaten/kota harus tercakup oleh satu daerah pemilihan anggota DPR.

Jumlah Kursi dan Dapil

Jumlah Kursi

DPR : 560 kursi dengan 77 daerah pemilihan DPRD Provinsi : 35-100 kursi DPRD Kabupaten/Kota : 20-35 kursi

Daerah Pemilihan

DPR : Prov, Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota DPRD Prov. : Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota DPRD Kab/Kota : Kec. atau Gab. Kec. Jumlah Alokasi Kursi DPR : 3-10 Kursi Jumlah Alokasi Kursi DPRD : 3-12 Kursi

Alokasi Kursi dan Dapil DPRD Provinsi

Alokasi Kursi

Paling Sedikit 35 dan Paling Banyak 100

kursi

Jml pddk <=1 juta 35

1 juta <Jml pddk <=3 juta 45





Jml pddk > 11 juta 100

Alokasi Kursi dan Dapil Kabupaten/Kota

Alokasi Kursi

Paling Sedikit 20 dan Paling

Banyak 50 kursi

Jml pddk <=100 ribu 20

100 ribu <Jml pddk <=200 ribu 25




500 ribu <Jml pddk <= 1 juta 45

Jml pddk > 1 juta 50

Cara Penghitungan Kursi

Jumlah kursi ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dari data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2)

Menetapkan bilangan pembagi pendudukan (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi

Mengalokasikan kursi dengan cara :Tahap I : 1) Jumlah penduduk setiap dapil dibagi dengan BPPd2) Berdasarkan hasil penghitungan didapat sejumlah kursi

untuk tiap dapil3) Jika terdapat angka pecahan dihilangkan4) Jika masih ada sisa jumlah penduduk, sisa itu

diserahtakan dalam penghitungan tahap II5) Sisa jumlah penduduk diperoleh dari pengurangan

jumlah penduduk setiap dapil dengan hasil perkalian antara perolehan kursi dengan BPPd

Lanjutan…

Tahap II dilakukan apabila dalam penghitungan tahap I masih terdapat sisa sejumlah kursi yang belum terbagi

Sisa kursi tersebut diberikan kepada dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk dimulai dari terbesar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

Pembatasan parpol

Documents