Home >News & Politics >Pembatasan BBM revisi 2012

Pembatasan BBM revisi 2012

Date post:04-Dec-2014
Category:
View:686 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Informasi tentang Bahan Bakar Minyak 2012
Transcript:
  • 1. TOLAK PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI & KENAIKAN BBM Jalan Tol Menuju Liberalisasi Migas Hizbut Tahrir Indonesia
  • 2. MENGAPA HARUS DITOLAK?1. PEMBATASAN SUBSIDI BBM DAN KENAIKAN HARGA = MENUJU LIBERALISASI MIGAS SECARA KAAFAH(AKAR MASALAH MAHALNYA BBM)
  • 3. STRATEGI ASING MENGUASAI MIGAS MELALUI LIBERALISASI MIGAS KORPORASI MIGAS EXON, CHEVRON, TOTAL, DLL LEMBAGA ASING IMF, WORLD BANK, USAID PERATURAN UU MIGAS NO. 22/2001 OPERATOR REGULATOR HARGA HULU-HILIR PERTAMINA & BP MIGAS MEKANISME PASAR SWASTA/ASINGORIENTASI PASAR PENCABUTAN SUBSIDI KOMPETISI PASAR
  • 4. PENGAKUAN IMF & WORLD BANK (pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000): Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) ..Pemerintah[Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil. Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001): (Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publikBanyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya). Sumber: IMF
  • 5. PENGAKUAN USAID (Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan US$ 850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan Universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal) (Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai US$4juta [Rp 40 miliar] untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan); Sumber: USAID
  • 6. PENGAKUAN PEMERINTAH Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas.... Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk. (Kompas, 14 Mei 2003). Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
  • 7. REGULASI LIBERALISASI MIGAS UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan(Pasal 2). Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9). PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham) Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu. Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan subsidi BBM
  • 8. MENGAPA HARUS DITOLAK?2. Karena membebani rakyat. Harga Pertamax bisa melambung tinggi sesuai harga internasional. Kenaikan ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa.
  • 9. PERKEMBANGAN HARGA PERTAMAX Juni 2011 Juli 2011 Des 2011 Feb 2012 JENIS PERTAMAXPertamax Plus 8.800 8.600 8.750 9.150Pertamax /Bio Pertamax 8.300 8.100 8.350 8.700Pertamax Dex 9.250 9.200 8.750 9.700 Sumber: PERTAMINA
  • 10. MENYEBABKAN INFLASI NAIKNYA HARGA BARANG DAN JASA
  • 11. MENGAPA HARUS DITOLAK?3. Pembatasan BBM bersubsidi merugikan Rakyat dan menguntungkan SPBU Asing (Rakyat Miskin Mayoritas Yang menimati BBM dan Asing sudah menguasai sektor hulu, juga ingin menguasai hilir)
  • 12. KENDARAAN DI INDONESIA Didominasi oleh Motor JENIS KENDARAAN JUMLAH PERSENTASEKENDARAAN KHUSUS 278,750 0%MOBIL BUS 767,173 1%MOBIL BEBAN* 2,857,466 5%MOBlL PENUMPANG 6,385,329 11%MOTOR 48,065,877 82%TOTAL 58,354,595 100% * >80% Mobil Beban/barang berplat hitam sehingga kenaikan BBM membuat harga ikut naik akibat kenaikan biaya transportasi. Sumber: Dirlantas Polri, 2010
  • 13. PENGGUNA BBMBerdasarkan Kelompok Masyarat KELOMPOK MASYARAKAT PERSENTASEMENENGAH BAWAH DAN MISKIN 65%MENENGAH 27%MENENGAH KE ATAS 6%KAYA 2%TOTAL 100% Sumber: SUSENAS, 2010
  • 14. KONSUSMSI PREMIUM Berdasarkan Jenis Kendaraan JENIS KENDARAAN PERSENTASESEPEDA MOTOR 40 %KENDARAAN PLAT HITAM 53 %ANGKUTAN UMUM 7%TOTAL 100% Sumber: BPH MIGAS, 2011
  • 15. PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA DIDOMINASI OLEH ASING Sumber: Dirjen Migas 2009
  • 16. ASING JUGA INGIN MENGUASAI HILIR (PEMASARAN BBM)
  • 17. MENGAPA HARUS DITOLAK?4. SUBSIDI ADALAH HAK RAKYAT YANG MEMANG SEMESTINYA DIANGGARKAN (Subsidi Bukan Beban APBN KARENA dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia Tapi Pembayaran utang dan bunga utang kepada segelintir orang yang menjadi Beban APBN )
  • 18. UTANG MEMBEBANI APBN, BUKAN SUBSIDI Sumber: Depkeu
  • 19. MENGAPA HARUS DITOLAK? 5. PENGELOLAAN BBM TIDAK PROFESIONAL (Tidak efisien akibat adanya broker, korupsi dan unbundling Pertamina, sehingga hanya menguntungkansegelintir orang/pihak dan merugikan rakyat)
  • 20. PEMECAHAN (UNBUNDLING) PERTAMINA AMANAT UU 22/2001 2002 PT PERTAMINA EP (PEP) PT PERTAMINA HULU ENERGI (PHE)U PT PERTAMINA GASN (PERTAGAS) HULUB PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGYU PGEN PT PERTAMINA DRILLING SERVICED INDONESIAL PT E P T CIN PT PERTAMINA TRADING LIMITEDG PETRAL HILIR PT PERTAMINA NIAGA PATRA NIAGA Sumber: SP Pertamina
  • 21. POLA INTEGRATED SYSTEM BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH UU No.8/1971 Margin Biaya Pokok Cost Cost Cost PERTAMINA/ Pengecer BBMIntegrated System Biaya Pokok BBM

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended