Top Banner
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RUMAH SAKIT POLDA KALTIM Disusun Oleh : NAMA : dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes NDH : 40 INSTANSI : POLRI PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLVI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
72

PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN …

Oct 03, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERBASIS RUMAH SAKIT POLDA KALTIM
Disusun Oleh :
NDH : 40
INSTANSI : POLRI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020
Puji syukur kepada Allah SWT untuk limpahan rahmat-Nya, sehingga rancangan proyek perubahan yang berjudul “Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Rumah Sakit
Polda Kaltim” berhasil diselesaikan. Proyek perubahan ini dilaksanakan dan
disusun laporannya sebagai bagian dari tugas akhir mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional tingkat I yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Dalam proses pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader telah
mendapatkan bantuan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena
itu, project leader ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada:
6. Coach: Dr. Makhdum Priyatno, MA
7. Para Wisdyaiswara PKN 1 LAN RI
8. Para pejabat stakeholder internal dan eksternal
9. Anggota Tim Efektif
Semoga kegiatan yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan dari proyek
perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam pelayanan tugas Polri kepada
masyarakat
C. Tujuan Proyek Perubahan ................................................. 4
D. Manfaat Proyek Perubahan ................................................ 6
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ...................................... 7
F. Output Kunci .................................................................... 7
C. Identifikasi dan Analisa Stakholder....................................... 14
D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya ....... 17
E. Faktor Pendukung Keberhasilan ........................................... 18
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan ........................... 20
B. Capaian Proyek Perubahan .............................................. 53
C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan ….. 57
D. Kendala Internal dan Eskternal ......................................... 61
E. Upaya Mengatasi Kendala................................................... 62
F. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan ………. 62
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................... 64
B. Rekomendasi ................................................................... 65
disampaikan oleh Komnas Perempuan menunjukkan data bahwa pada tahun
2019 telah terjadi tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang
terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani
Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pelayanan yang
tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan
Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk
menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke
Komnas Perempuan. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus
berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang
dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.
Sebagian besar korban kekerasan psikis tidak melaporkan kasusnya.
Alasannya, korban tidak sanggup membayar salah satu prasyarat yaitu visum et
repertum. Dalam Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2011 tentang Kedokteran
Kepolisian disebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya
disingkat PPT adalah sistem pelayanan terpadu lintas fungsi dan lintas sektor
bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk kepentingan
hukum dan peradilan (pasal 1 angka 13). Namun tidak ada uraian lebih lanjut
terkait dengan PPT tersebut. Sehingga sampai saat ini tidak ada petunjuk atau
pedoman terkait dengan PPT tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas,
project leader menggagas inovasi dalam proyek perubahan ini yaitu
Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim.
Pelaksanaan proyek perubahan telah berhasil dengan baik karena adanya
kolaborasi dengan stakeholder internal yang meliputi: Rumkit Polda Kaltim,
Dirreskrimum Polda Kaltim, Pusdokkes Polri, Bidkum Polda Kaltim, Polresta
Balikpapan dan SPN Polda Kaltim. Serta stakeholder eksternal yang terdiri
dari: Gubernur Provinsi Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Tinggi
Kaltim, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DPPAKB) Kota Balikpapan, LPKS Tunas Borneo Balikpapan.
Proses kolaborasi dengan stakeholder internal maupun eksternal
berjalan efektif dengan dihasilkannnya produk-produk proyek perubahan
dengan melibatkan stakeholder internal maupun eksternal untuk memperoleh
masukan terkait pembangunan PPT Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim, (b)
Menyediakan ruangan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim, (c) Menyusun draft
standar operasional prosedur PPT Berbasis Rumah Sakit, (d) Membentuk tim
pelayanan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim. Selain itu ada 1 kegiatan yang
direncanakan pelaksanaannya pada jangka menengah, tapi sudah bisa
diselesaikan di jangka pendek yaitu pembahasan dan pengesahan SOP
pengelolaan PPT.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
BAB I
Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang
disampaikan oleh Komnas Perempuan menunjukkan data bahwa pada tahun
2019 telah terjadi Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan
yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang
ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra
pelayanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari
Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh
Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang
langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1.419 pengaduan
tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender
142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan
sepanjang lima tahun terakhir.
fenomena gunung es, karena mereka tidak berani melaporkan kasus yang
mereka alami. Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi
perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2019, dapat
diungkapkan bahwa kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang
diharapkan. Sepanjang 2019, LBH APIK Jakarta menerima 794 laporan
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan terbanyak adalah kasus
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 249 kasus. Dari jumlah itu,
hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi. Kemudian, ia menyebutkan bahwa
sebagian besar korban kekerasan psikis tidak melaporkan kasusnya.
Alasannya, korban tidak sanggup membayar salah satu prasyarat yaitu visum
et repertum. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan di kantor penanganan
kasus oleh Polri yang masih memanfaatkan ruang kantor di
Polsek/Polres/Polda memunculkan rasa takut pada korban kekerasan pada
perempuan dan anak, sehingga mereka menghindari diri untuk membuat
laporan.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Di sisi lain, banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak diiringi
penganiayaan dan memunculkan cedera fisik atau luka yang membutuhkan
penanganan rumah sakit. Kekerasan lain dialami adalah kekerasan psikis,
kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik terbagi lagi
menjadi kekerasan fisik berat dan ringan. Kekerasan fisik ringan adalah
kekerasan fisik yang menimbulkan cedera ringan berupa memar atau nyeri
yang tidak memengaruhi aktivitas sehari-hari. Hal-hal yang termasuk ke dalam
kekerasan fisik ringan, termasuk menampar, memukul dan menjambak.
Sedangkan kekerasan fisik berat merupakan kekerasan yang menimbulkan
cedera berat hingga kematian. Kekerasan fisik berat meliputi kekerasan yang
mengakibatkan kehilangan pancaindra, kekerasan yang mengakibatkan
gugurnya kandungan, serta yang mengakibatkan kematian.
Kekerasan psikis ini berbeda dengan kekerasan fisik yang lukanya
memang terlihat. Kekerasan psikis sering kali tidak tampak dari luar sehingga
banyak orang yang tidak mengetahui bahwa rumah tangga tersebut sedang
dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal-hal yang
termasuk kekerasan psikis adalah manipulasi, pemaksaan dan isolasi sosial,
ucapan merendahkan atau menghina dan tindakan pengancaman. Jika terjadi
pemaksaan dalam berhubungan seksual yang menyebabkan kesakitan pada
suami atau istri, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Terlebih
lagi jika terjadi berulang kali. Sedangkan kekerasan ekonomi adalah
penelantaran keluarga. Suami yang tidak memberikan nafkah serta istri yang
tidak mau mengurus rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kekerasan
ekonomi.
Penanganan kekerasan fisik yang berdampak pada luka atau cedera
biasanya dapat tertangani karena korban dapat dibawa ke rumah sakit atau
klinik terdekat. Sedangkan kekerasan yang bersifat psikis dan kekerasan
seksual yang dapat berdampak munculnya trauma psikologis yang
berkepanjangan tidak tertangani. Korban seringkali tidak tahu harus kemana
melaporkan trauma yang dialami terutama kepada orang yang dapat
dipercaya. Karena hal ini kadang dapat memunculkan tuduhan kepada korban
sebagai mencemarkan nama baik. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu
pusat pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan khususnya yang
dialami oleh perempuan dan anak di rumah sakit yang dapat melibatkan unsur
tenaga medis, psikolog dan pekerja sosial.
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 3
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Dalam Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2011 tentang Kedokteran
Kepolisian disebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya
disingkat PPT adalah sistem pelayanan terpadu lintas fungsi dan lintas sektor
bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk
kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 13). Namun tidak ada uraian
lebih lanjut terkait dengan PPT tersebut. Sehingga sampai saat ini tidak ada
petunjuk atau pedoman terkait dengan PPT tersebut. Berdasarkan pemikiran
tersebut di atas, project leader menggagas inovasi dalam proyek perubahan
ini yaitu Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim.
Rumah Sakit milik Polda Kaltim adalah Rumah Sakit Bhayangkara
Tingkat III Balikpapan sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor:
KEP/272/III/2015 tanggal 31 Maret 2015. Penetapan tersebut diikuti oleh
penetapan kelas dari Dinkes Kota Balikpapan sebagai Rumah Sakit Kelas C
berdasarkan Keputusan Kadinkes Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 026/008/DKK/I/2015 tanggal 12 Januari 2015. Sesuai Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 678/KMK.05/2016 tanggal 30
Agustus 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III
Balikpapan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.
Proyek perubahan ini berjudul: “Pembangunan Pusat Pelayanan
Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis
Rumah Sakit Polda Kaltim”
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis rumah
sakit. Hal ini menjadi sangat penting karena kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak selalu berkaitan dengan adanya trauma fisik yang
diakibatkan adalah kekerasan fisik maupun trauma psikis yang disebabkan
oleh kekerasan psikis. Selama ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak kurang optimal penyelesaiannya jika hanya ditangani dari aspek tindak
pidananya saja. Munculnya trauma fisik dan psikis ini seringkali menjadikan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 4
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
ketakutan bagi korban untuk melaporkan kepada aparat kepolisian karena
kekhawatiran akan terjadi perlawanan atau perlakuan yang tidak
menyenangkan dari pelaku yang banyak berasal dari orang-orang terdekat
korban.
kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit sejalan
dengan upaya Polri untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam
upaya mencegah terus meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap
perempuan yang merupakan fenomena gunung es, artinya ada banyak kasus
kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan oleh korban.
C. Tujuan Proyek Perubahan
Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis
Rumah Sakit Polda Kaltim. Secara spesifik tujuan proyek perubahan adalah
sebagai berikut.
a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder internal
dalam upaya mendapatkan dukungan baik secara tertulis maupun
lisan. Stakeholder internal yang dimintakan dukungan, antara lain:
1) Rumkit Polda Kaltim;
2) Dirreskrimum Polda Kaltim;
3) Bidkum Polda Kaltim;
tertulis maupun lisan, antara lain:
1) Gubernur Provinsi Kaltim;
2) Kejaksaan Tinggi Kaltim;
3) Pengadilan Tinggi Kaltim;
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 5
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
6) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur;
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Balikpapan;
8) LPKS Tunas Borneo (LSM);
9) Rumah Sakit Daerah;
eksternal untuk memperoleh masukan terkait pembangunan PPT
Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim;
d. Menyediakan ruangan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim;
e. Menyusun draft standar operasional prosedur PPT Berbasis
Rumah Sakit;
f. Membentuk tim pelayanan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim.
2. Tujuan Jangka Menengah (dicapai dalam waktu 4-12 bulan)
a. Menyusun blueprint PPT Berbasis Rumah Sakit;
b. Melakukan pembahasan SOP PPT Berbasis Rumah Sakit dan
pengesahan dari Kepala Rumah Sakit Polda Kaltim;
c. Membuat bangunan fisik PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim dengan
target pencapaian 65%;
Kaltim untuk mendapatkan pengesahan dari Kapolda Kaltim;
e. Melakukan dialog dan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan
pengelola Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur untuk juga
mendirikan PPT berbasis Rumah Sakit.
3. Tujuan Jangka Panjang (dicapai dalam waktu 1-2 tahun)
a. Membuat bangunan fisik PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim dengan
target pencapaian 100%;
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
b. Mengupayakan agar Pusdokkes Polri untuk memfasilitasi
pembuatan PPT di seluruh Rumah Sakit Polri;
c. Melakukan asistensi dan pendampingan untuk pendirian PPT
berbasis Rumah Sakit di Ruamh Sakit milik pemerintah atau
swasta di wilayah Kalimantan Timur;
d. Melakukan asistensi dan pendampingan untuk pendirian PPT
berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh
Indonesia;
D. Manfaat Proyek Perubahan
diantaranya:
1. Tersedianya PPT berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Polda
Kaltim;
3. Tersedianya blueprint yang dapat digunakan oleh Rumah Sakit lain
dalam membangun PPT berbasis Rumah Sakit di lingkungan Polri;
4. Tersedianya wadah yang bisa membantu efektivitas penanganan
tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
B. Manfaat bagi Stakeholder
masyarakat guna penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak secara terpadu;
perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan yang
dialaminya;
3. Tersedianya model PPT berbasis rumah sakit yang bisa digunakan
oleh Rumah Sakit milik pemerintah daerah atau swasta sebagai
rujukan pembangunan.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
Ruang lingkup dalam proyek perubahan ini dilaksanakan dalam
mewujudkan tujuan dan manfaat dari proyek perubahan, yang meliputi:
1. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan stake holder internal
dan eksternal dalam upaya mendapatkan dukungan secara lisan maupun
tertulis;
eksternal untuk memperoleh masukan terkait pembangunan PPT
Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim;
3. Menyediakan ruangan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim;
4. Menyusun standar operasional prosedur PPT Berbasis Rumah Sakit;
5. Membentuk tim pelayanan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim;
6. Menyusun blueprint PPT Berbasis Rumah Sakit;
7. Mengajukan struktur pengelola PPT Berbasis Rumah Sakit Polda
Kaltim untuk mendapatkan pengesahan dari Kapoda Kaltim;
8. Melakukan dialog dan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan
pengelola Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur untuk juga
mendirikan PPT berbasis Rumah Sakit;
9. Mengupayakan agar Pusdokkes Polri memfasilitasi pembuatan PPT
di seluruh Rumah Sakit Polri;
10. Melakukan asistensi dan pendampingan untuk pendirian PPT
berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit milik pemerintah atau swasta
di wilayah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Polri di seluruh
Indonesia.
Kriteria keberhasilan yang menjadi output kunci dari proyek
perubahan ini diuraikan dalam tabel berikut:
No Output Deskripsi
1 Dokumen hasil FGD Dokumen yang memuat narasi tentang konsep dan masukan-masukan tentang pendirian pusat pelayanan terpadu dan aspek-aspek yang perlu disiapkan untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 8
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
No Output Deskripsi
Sarana dan prasarana yang disediakan untuk memberikan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3 Draft standar operasional prosedur PPT Berbasis Rumah Sakit
Dokumen yang memuat uraian prosedur operasional standar dalam pengelolaan dan pelayanan PPT Berbasis Rumah Sakit.
4 Sprin tim pelayanan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim
Dokumen yang memuat Sprin Kapolda Kaltim yang menugaskan personil Polda dalam mengelola dan melayani.
Jangka Menengah
Dokumen blueprint pendirian PPT Berbasis Rumah Sakit yang dapat dijadikan rujukan dalam pendirian PPT di Rumah Sakit.
2 SOP PPT Berbasis Rumah Sakit yang telah disahkan oleh Kepala Rumah Sakit Polda Kaltim
Dokumen yang memuat payung hukum dari SOP PPT Berbasis Rumah Sakit.
3 Bangunan fisik PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim dengan target pencapaian 65%.
Sarana prasarana PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim yang sudah mencapai 65% dari ruangan maupun sarana pendukung lainnya.
4 Struktur pengelola PPT Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim
Dokumen yang memuat struktur pengelola PPT Berbasis Rumah Sakit Polda Kaltim untuk mendapatkan pengesahan dari Kapoda Kaltim sehingga struktur tersebut memiliki landasan hukum.
5 Dokumen hasil dialog dan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pengelola Rumah Sakit di Kaltim
Dokumen yang memuat hasil dialog dan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pengelola Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur untuk juga mendirikan PPT berbasis Rumah Sakit.
Jangka Panjang
Seluruh sarana prasarana dan pedukungnya sudah dipenuhi sesuai rencana awal
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 9
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
No Output Deskripsi
pendirian PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim.
2 Laporan dan rekomendasi kepada Pusdokkes Polri untuk memfasilitasi pembuatan PPT di seluruh Rumah Sakit Polri
Dokumen yang memuat laporan pelaksanaan di PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim dan rekomendasi agar Rumah Sakit Polda di seluruh Indonesia didorong untuk mendirikan pusat layanan yang sama.
3 Dokumen anev penyeleng- garaan PPT berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Polda Kaltim
Dokumen yang memuat hasil penyeleng- garaan PPT berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Polda Kaltim.
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 10
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
BAB II
Proyek perubahan yang akan dilakukan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu
jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam setiap tahapan tersebut,
terdapat beberapa kegiatan dan target output yang ingin dihasilkan. Tahapan
jangka pendek dilaksanakan selama masa off campus. Tahapan jangka
menengah dilaksanakan sejak selesai pendidikan sampai dengan durasi
waktu 1 tahun. Sementara itu untuk tahapan jangka panjang dilaksanakan
dalam waktu 2 tahun. Rincian kegiatan pada milestone jangka pendek,
menengah dan panjang, disajikan dalam tabel di bawah ini.
JANGKA PENDEK
1 Koordinasi dengan tim efektif Undangan rapat, daftar hadir, notulen
Ags-Nop 2020
Surat dukungan, dokumentasi foto dan video
Ags-Sept 2020
Surat dukungan, dokumentasi foto dan video
Sept 2020
4 Focus Group Discussion untuk mendapatkan masukan terkait pembangunan PPT Berbasis Rumah Sakit
Undangan rapat, daftar hadir, notulen hasil FGD
Okt 2020
Ruangan PPT, Sarpras Okt-Nop 2020
6 Menyusun draft standar operasional prosedur PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim
Undangan rapat, daftar hadir, notulen dan produk draft SOP
Des 2020- Januari
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
JANGKA PENDEK
7 Membentuk tim pelayanan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim
Sprin pembentukan tim Jan 2020
JANGKA MENENGAH
1 Menyusun blueprint PPT Berbasis Rumah Sakit
Undangan rapat, daftar hadir, notulen dan produk draft blueprint
Pebruari – Maret
2021
2 Membuat bangunan fisik PPTPKPA di Rumah Sakit Polda Kaltim. Dengan target 65%
Bangunan PPTPKPA di Rumah Sakit Polda Kaltim.
April – Juli 2021
3 Mengajukan struktur pengelola PPT Berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Polda Kaltim untuk mendapatkan pengesahan dari Kapolda Kaltim
Draft kep Kapolda Kaltim dan pengesahannya
Mei 2021
4 Melakukan dialog dan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pengelola Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur untuk juga mendirikan PPT berbasis Rumah Sakit
Undangan, notulen hasil dialog
No. Tahap Utama Output Waktu
1 Membuat bangunan fisik PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim dengan target pencapaian 100%
Laporan hasil komunikasi dengan Pusdokkes Polri
Agustus – September
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
JANGKA PANJANG
No. Tahap Utama Output Waktu
2 Mengupayakan agar Pusdokkes Polri untuk memfasilitasi pembuatan PPT di seluruh Rumah Sakit Polri yang berada di Pulau Kalimantan
Surat rekomendasi, laporan kegiatan PPT di Rumah Sakit Polda Kaltim
September – Oktober
3 Melakukan asistensi dan pendampingan untuk pendirian PPTPKPA berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit milik pemerintah atau swasta di wilayah Kalimantan Timur
Undangan, Sprin, laporan pelaksanaan
4 Melakukan asistensi dan pendampingan untuk pendirian PPTPKPA berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia
Sprin tim, laporan pelaksanaan
Tahun 2022
5 Melakukan anev tentang penyelenggaraan PPTPKPA berbasis Rumah Sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Kalimantan Timur
Sprin, laporan pelaksanaan anev
a. Mentor : Brigjen Pol. Drs. Irlan Kustian, SH
b. Coach : Dr. Makhdum Priyatno, MA
c. Project Leader : KBP. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes
d. Sekretaris : Iptu Akhmad Rijali, S.Kom
e. Bagian IT : Andri Darmawan
Rusya Adam Russedi
f. Pokja I
M.Biomed
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
2. dr. Yenni Setiawati, S.Psi.
3. drg. M. Irfan Siregar
4. Syari”ayati, SKM
2) Anggota : 1. dr. Oksen Pariangan
2. dr. Ami Noviana Pangkong
3. Surianti, S.Psi., Psikolog
4. Hayatun Nisa, SKM
a. Mentor:
project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan.
b. Coach:
yang dilaksanakan dalam proyek perubahan.
c. Project Leader:
keseluruhan tahap yang telah dirancang dengan mendayagunakan
seluruh sumber daya yang dimiliki.
d. Pokja I:
koordinasi dengan stakeholders.
e. Pokja II:
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 14
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder
Proses kolaborasi yang dikembangkan mencakup stakeholder internal
dan stakeholder eksternal. Pengertian stakeholder adalah semua pihak di
dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat,
yang memiliki kaitan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/
perusahaan dan isu/permasalahan yang sedang diangkat. Keberadaan
stakeholder dalam kegiatan proyek perubahan ini akan diperlukan untuk
membantu mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut. Analisa
terhadap stakeholder diperlukan untuk melakukan identifikasi stakeholder
dalam proyek perubahan dikarenakan membawa manfaat sebagai berikut:
1. Dapat memanfaatkan pendapat stakeholder untuk kepentingan
merancang proyek perubahan;
lebih banyak sumber daya, dalam mendukung proyek perubahan;
3. Dapat mengantisipasi kemungkinan adanya reaksi orang lain terhadap
proyek perubahan , sehingga dapat merancang strategi komunikasi
yang baik;
mengerti dan dapat mengetahui manfaat dari proyek perubahan; dan
5. Menumbuhkan keterlibatan terhadap upaya perubahan.
Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
1. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/ orang-orang yang harus
benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam
proyek perubahan..
pengaruh namun rendah kepentingan, stakeholders ini bisa sangat
membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;
3. Stakeholder Defendents, yaitu stakeholder/orang-orang yang
memiliki ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil
untuk mempengaruhi. khususnya dalam komunikasi..
4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/orang-orang yang
rendah pengaruh dan rendah kepentingan, mereka tidak peduli
terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholder secara
kebetulan
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Keempat jenis stakeholder tersebut dapat digambarkan dalam
matriks kuadran stakeholders sebagai berikut:
Merujuk pada ragam stakeholder tersebut di atas, dapat dilakukan
identifikasi stakeholders yang terkait dengan proyek perubahan dapat
dikategorikan sebagai berikut:
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 16
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
d. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
e. Pusdokkes Polri;
f. Dinas Kesehatan;
h. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur;
i. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan;
j. Dinas Sosial;
k. Komnas Perempuan;
l. Komnas Anak;
q. Akademisi;
dapat digambarkan dalam matriks kuadran di halaman berikut:
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya
No Kendala Strategi Mengatasi
1 Mutasi pejabat yang menjadi mentor ke wilayah lain sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan konsultasi pelaksanaan proper.
Segera melakukan komunikasi dengan pejabat pengganti untuk meminta kesediaan pejabat yang bersangkutan menjadi mentor serta menjelaskan materi proyek perubahan yang dilakukan
2 Situasi Rumah Sakit yang menjadi sasaran pembangunan pusat pelayanan terpadu, yang sibuk menangani pasien covid 19 maupun layanan lainnya.
Melakukan komunikasi yang intens dengan kepala Rumah Sakit dan project leader terlibat secara aktif dalam mewujudkan penyediaan ruangan PPT serta perangkat pendukungnya termasuk pembuatan Sprin Kapolda untuk tim
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 18
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
No Kendala Strategi Mengatasi
pengelola PPT.
3 Data tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh Ditreskrimum Polda Kaltim tidak spesifik ada pengelompokkan jenis tindak pidana.
Project leader Bersama tim efektif menelaah satu persatu laporan yang diberikan Ditreskrimum Polda Kaltim dan melakukan klarifikasi data, jika dianggap data tersebut informasinya tidak jelas terkait kejahatan terhadap perempuan dan anak.
4 Situasi pandemic covid 19 berdampak tidak seluruh pejabat yang menjadi stakeholder mudah ditemui di kantor karena adanya pembagian jadwal masuk kantor.
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan spri pejabat yang akan ditemui agar dapat diketahui jadwal yang bersangkutan di kantor dan bersedia bertemu sesuai dengan keluangan waktu pejabat yang bersangkutan.
E. Faktor Pendukung Keberhasilan
proyek perubahan secara tepat sasaran dan tepat waktu adalah sebagai
berikut:
Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan Kapolri. Beberapa
peraturan tersebut antara lain:
Republik Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;
d. Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
f. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan
Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik,
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan;
g. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
Anak No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
k. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
2. Terjalinnya sinergitas dan kolaborasi antara Biddokkes Polri dengan
satker dan instansi lain yang memiliki kepentingan dalam penanganan
kekerasan fisik dan psikis korban kekerasan perempuan dan anak;
3. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan Polda Kaltim dan Kepala
Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk menyediakan sarana
prasarana dan personil untuk mengelola Pusat Pelayanan Terpadu.
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 20
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
BAB III
Setelah rancangan proyek perubahan disetujui project leader segera
melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam milestone
jangka pendek. Uraian aktivitas dari milestone jangka pendek disajikan di
bawah ini.
proyek perubahan. oleh karena itu, langkah yang dilaksanakan project
leader setelah mendapatkan persetujuan rancangan proyek perubahan,
adalah melakukan komunikasi dengan atasan untuk menyampaikan
daftar nama personil akan akan dilibatkan membantu project leader dalam
pelaksanaan proper dan mendapatkan surat perintah sebagai tim efektif.
Dari hasil komunikasi tersebut, Kapolda Kaltim menerbitkan surat perintah
Nomor: Sprin/1021/VIII/HUK.6.6/2020 tanggal 11 Agustus 2020
memberikan perintah kepada 19 orang personil di lingkungan Polda
Kaltim untuk menjadi Tim Efektif Proyek Perubahan.
Sebagai tindak lanjut dari sprin tersebut, project leader mengundang
seluruh personil yang tercantum namanya untuk mengikuti rapat tim
efektif yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di
Biddokkes Polda Kaltim. Dalam rapat tersebut, mentor memberikan
arahan kepada project leader dan semua peserta yang hadir untuk
membantu secara optimal pelaksanaan proper ini, karena hasil akan
dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan citra Polri khususnya
Polda Kaltim. Selanjutnya project leader memaparkan materi rancangan
proyek perubahan kepada seluruh anggota tim efektif.
Pada bagian akhir pemaparannya, project leader menjelaskan
pembagian tugas dari pelaksanaan proyek perubahan dan permintaan
untuk mendukung proyek perubahan agar bisa terlaksana secara efektif.
selanjutnya juga disampaikan bahwa rapat tim efektif akan dilaksanakan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 21
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
secara periodik untuk memantau progress pelaksananaan proyek
perubahan. Dokumentasi kegiatan rapat tim efektif, disajikan pada
gambar berikut:
Kolaborasi dengan stakeholder diawali dengan melakukan
komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah
direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari: (a) Rumkit
Polda Kaltim, (b) Dirreskrimum Polda Kaltim, (c) Kabidkum Polda Kaltim,
(d) Ka SPN Polda Kalltim, dan (e) Kapolresta Balikpapan Hasil-hasil
komunikasi dan dokumentasi kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan
stakeholder internal disajikan di bawah ini:
a. Rumkit Bhahayangkara Tk. III Balikpapan
Komunikasi dengan Rumkit Bhayangkara Tk. III Balikpapan
dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 di kantor Kepala
Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Balikpapan yang berlokasi di Jalan
Raya Jenderal Sudirman No. 1 Balikpapan. Pejabat yang ditemui
adalah AKBP. dr. H. Yudi Prasetyo, Sp.P., M.Kes. yang menjabat
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 22
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Balikpapan. Pada
saat pertemuan, Karumkit langsung mengajak project leader untuk
melihat bangunan/ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat
untuk pembangunan PPT berbasis rumah sakit.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang
pembangunan pusat pelayanan terpadu untuk penanganan tindak
pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipilih. Hal
tersebut didasarkan atas pengamatan project leader bahwa selama
ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tampak
banyak terjadi di masyarakat, tetapi dalam penanganannya secara
hukum, angkanya relative minim. Hal ini disebabkan karena masih
ada ketakutan pada korban jika melaporkan justru akan menghadapi
terror atau ancaman dari pelaku atau orang-orang yang dekat dengan
pelaku.
Bhayangkara merupakan satuan kerja di bawah Biddokkes Polda
Kaltim bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan
kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga
dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran
kepolisian. Dalam melaksanakan tugas Rumkit Bhayangkara
menyelenggarakan fungsi:
internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit
Bhayangkara;
3) Pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem
Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM) dan pendidikan
pelatihan serta penelitian pengembangan;
pelayanan prima dan paripurna;
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 23
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identification (DVl) dan
Kesehatan Kamtibmas;
mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan
7) Penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit
Bhayangkara.
1980 dimana waktu itu status masih berupa Rumah Bersalin/Balai
Pengobatan/Poliklinik. Sehingga ketika berubah status menjadi
Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III dengan berbagai fasilitas yang
menjunjung tinggi dan mengutamakan ''hospitallity'' bagi pasien
sehingga pasien terasa aman dan nyaman selama berobat di Rumah
Sakit Bhayangkara Balikpapan ini.
mengatakan bahwa di Rumkit Bhayangkara belum tersedia layanan
secara spesifik terkait dengan penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Selama ini pasien yang dapat hanya
dikelompokkan ke dalam jenis pelayanan yang disediakan, namun
demikian untuk anak-anak, RS Bhayangkara memiliki Poli Anak dan
untuk menangani trauma dapat memanfaatkan fasilitas Poli Jiwa yang
dapat memberikan konseling terkait dengan trauma psikologis.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Karumkit Bhayangkara
Polda Kalimantan Timur dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 24
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Rumkit Bhayangkara Polda Kaltim ditunjukkan dengan kesediaan Karumkit untuk menyediakan dua buah ruangan yang dapat digunakan sebagai ruangan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Rumah Sakit. Dan personil yang akan mengelola PPT
DOKUMENTASI PERTEMUAN
b. Dirreskrimum
tanggal 7 September 2020 di kantor Dir Reskrimum Polda Kaltim
Pejabat yang ditemui adalah KBP. Subandi, S.I.K., SH. yang
menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang
pembangunan pusat pelayanan terpadu untuk penanganan tindak
pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipilih dan
mengapa Ditreskrimum Polda Kaltim dipilih untuk berkolaborasi. Hal
ini didasarkan atas informasi yang diperoleh project leader bahwa di
bawah Dirreskrimum terdapat unit yang menangani kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi
identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan
tugas, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan
pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan
ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
3) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
umum;
Ditreskrimum;
lingkungan Polda; dan
dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
Selanjut unit kerja yang menangani kasus perempuan danan anak di
Polda Kaltim adalah Subditrenakta. Tugasnya melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan
remaja, anak-anak dan wanita. Lebih lanjut tugas pokok Subdit
Renakta Ditreskrimum Polda, adalah sebagai berikut:
1) Bertugas melakukan tindak pidana umum yang spesifik pelaku
atau korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena
kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara
khusus;
2) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di
wilayah hukum Polda Kalimantan Timur;
3) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan
ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak
pidana umum;
dalam lingkungan Dit Reskrimum; dan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 26
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
5) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi tehnis
keresersean umum dilingkungan Polda Kaltim;
6) Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita disingkat Subdit
Renakta adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam
organisasi Dit Reskrimum Polda Kaltim yang dipimpin oleh
seorang Kasubdit Renakta yang bertanggung jawab kepada
Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para
Kanit.
dengan penanganan kasus perempuan dan anak, Dirreskrimum
Polda Kaltim juga menyampaikan beberapa data terkait dengan
penanganan kekerasan perempuan dan anak.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Dirreskrimum Polda
Kalimantan Timur dan dokumentasinya disajikan di bawah ini:
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Dirreskrimum Polda Kalimantan Timur Polda Kaltim ditunjukkan dengan kesediaan Direktur untuk bersedia memanfaatkan PPT pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Polda Kaltim dan kesediaannya untuk mendukung secara teknis agar pelayanan yang diberikan di PPT bisa optimal berjalan dalam upaya mengefektikan penanganan tindak pidanan terhadap perempuan dan anak.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
2 September di kantor Kabidkum Polda Kaltim Pejabat yang ditemui
adalah KBP. Andy Reynold Rumahorbo, S.I.K., M.H., yang menjabat
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 27
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
sebagai Kabidkum Polda Kaltim.
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan,
serta harapan akan kolaborasi yang bisa dilakukan dengan Bidkum
Polda Kaltim agar pelaksanaan proper dalam jangka pendek, maupun
jangka sedang dan panjang bisa berjalan efektif.
Secara umum, Kabidkum Polda Kaltim menyambut baik dan
mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan
oleh project leader. selanjutnya kepada project leader disampaikan
bahwa Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM
meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan
hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian. terkait dengan
pelaksanaan proper, fungsi Bidkum yang terkait adalah penerapan
hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan
bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya,
dan institusi kepolisian. sedangkan secara spesifik terkait dengan
pembuatan produk hukum, unit kerja di bawah Bidkum Polda yang
menjalankan fungsi tersebut adalah Sub Bidang penyusunan dan
penyuluhan hukum (Subbidsunluhkum).
menyelenggarakan fungsi:
berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda;
2) Pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas
Polri dalam penyusunan peraturan daerah; dan
3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Bidkum Polda tergambar pada kesediaan Bidkum Polda untuk menberikan membantu dan konsultasi hukum dalam penyelengaraan Pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 28
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit
DOKUMENTASI PERTEMUAN
September 2020 di kantor SPN Polda Kaltim Pejabat yang ditemui
adalah KBP Danu Kusworo, S.I.K yang menjabat sebagai Kepala
SPN Polda Kaltim.
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan,
dan menjelaskan mengapa project leader melakukan kolaborasi
dengan SPN Polda Kaltim.
bahwa SPN Polda Kalimantan timur bertugas menyelenggarakan
program pendidikan dan pelatihan, serta mengelola standar
pendidikan. untuk melaksanakan tugas tersebut, SPN melakukan:
1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan
pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan
ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
Program Pendidikan dan Latihan (Prodiklat);
3) Pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manage, dan
pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN;
4) Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan
pengendalian Diklat;
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
5) Pembinaan, bimbingan kepribadian dan pengasuhan mental
siswa dalam rangka pelaksanaan Diklat;
6) Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana
pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD)
dan Standar Kompetensi (SK) operasional pendidikan.
Selanjutnya disampaikan bahwa secara teknis Bagjarlat bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan
latihan yang dilaksanakan di SPN, melaksanakan pengarahan dan
pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan latihan di
SPN Polda Kaltim, melaksanakan evaluasi dan validitas data dan
informasi kegiatan pengajaran dan latihan dan mengelola fasilitas
Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (Smart Class).
Substansi materi kolaborasi dan dokumentasi pertemuan disajikan di
bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi yang dapat dilakukan dengan SPN Polda Kaltim adalah memasukkan materi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan pada perempuan dan anak pada Pendidikan siswa di SPN Balikpapan. Hal ini didasarkan pada tupoksi SPN Polda Kaltim sebagai
unit kerja yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan latihan di lingkungan Polda Kaltim
DOKUMENTASI PERTEMUAN
9 September 2020 di kantor Polresta Balikpapan. Pejabat yang
ditemui adalah KBP. Turmudi, S.I.K, yang menjabat sebagai
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 30
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Kapolresta Balikpapan.
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan
dan menyampaikan keinginan untuk berkolaborasi dalam
pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan
terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit. Kolaborasi ini
penting karena dalam unit kerja Polresta juga diperoleh data tentang
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Balikpapan menjelaskan
bahwa Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah
pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang
berada di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas
pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas
Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
terhadap perempuan dana anak adalah Satuan Reserse Kriminal
(Satreskrim) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi
reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan
pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi
dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan
pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas Satreskrim
menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan teknis terhadap administrasi
penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium
forensik lapangan. Sementara itu, pelayanan dan perlindungan
khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun
korban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Substansi kolaborasi dengan Polresta Balikpapan dan dokumentasi
pertemuan disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Polresta Balikpapan terkait dengan Kerjasama dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dimana jika ada kasus tersebut, maka perempuan dan anak yang menjadi korbannya dapat dilakukan pelayanan medis dan psikis di Pusat Pelayanan Terpadu yang sudah dibangun di RS Bhanyakara Polda Kaltim
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Kolaborasi dengan stakeholder diawali dengan melakukan
komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah
direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari : (a) Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur, (b) Dinas Kependudukan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak/DKP3A, (c) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/DP3AKB Kota
Balikpapan, (d) Pengadilan tinggi Kaltim. (e) Pusdokkes Polri, (f)
Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan (g) LPKS Borneo.
Hasil-hasil komunikasi dan dokumentasi kegiatan koordinasi dan
komunikasi dengan stakeholder internal disajikan di bawah ini
a. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor,
M.Si dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Bandara SAMS
Sepinggan Balikpapan, karena Gubernur melakukan perjalanan dinas
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
di Balikpapan dan akan berangkat menuju Jakarta. Dalam pertemuan
tersebut project leader menjelaskan tentang proyek perubahan yang
akan dilakukan dan mengharapkan dukungan gubernur dalam
pelaksanaan proyek perubahan. diharapkan nantinya Pemda Provinsi
Kalimantan Timur dapat memfasilitasi Pendirian pusat layanan
terpadu penanganan kekerasan pada perempuan dan anak berbasis
rumah sakit di rumah sakit yang dikelola oleh Pemda.
Dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa dalam periode
kepemimpinannya, visi yang dibangun adalah Visi Kaltim Berdaulat
2023: “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. selanjutnya
salah satu misi yang ditetapkan untuk meraih visi tersebut adalah:
“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang
Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda
dan Penyandang Disabilitas”. Dengan mengacu pada salah satu misi
tersebut, tampak bahwa Pemda Provinsi Kaltim sangat
mengutamakan pemulianan perempuan, sehingga perlindungan
pada perempuan dan juga anak dari kekerasan rumah tangga
maupun dari kemungkinan tindak kriminalitas menjadi penting.
Terkait dengan dengan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh
project leader, Gubernur sangat mendukung untuk bisa dilaksanakan,
karena program ini akan sangat mendukung salah satu misi dari
Pemda provinsi terkait dengan pembangunan SDM, khususnya
perlindungan untuk perempuan dan anak. Lebih lanjut, gubernur juga
menyatakan bahwa program pembangunan pusat pelayanan terpadu
akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program Pemprov
Kalimantan Timur di tahun 2021.
Substansi kolaborasi dan dokumentasi pertemuan project leader
dengan Gubernur Kalimantan Timur disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
DOKUMENTASI PERTEMUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Komunikasi dengan Dinas Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 1
Oktober 2020 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat yang ditemui adalah Nurul Wahdah, SKM, M.Kes, yang
menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan provinsi Kalimantan Timur
proyek perubahan yang akan dilakukan terkait dengan upaya
memberikan perlindungan perempuan dan anak terhadap terjadinya
kekerasan terhadap mereka. Programnya adalah pembuatan pusat
pelayanan terpadu yang berbasis rumah sakit. Oleh karena Dinas
Kesehatan adalah Pembina layanan rumah sakit, maka project leader
menginginkan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan proyek
perubahan.
berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan. dijemaskan
bahwa Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah.
Di Kalimantan timur, terdapat 42 buah rumah sakit umum yang
tersebar di 10 kabupaten/kota dan dari jumlah tersebut terdapat 14
RS yang memiliki fasilitas Poli Jiwa. Dilihat dari data tersebut, bahwa
upaya membangun pusat pelayanan terpadu kekerasan perempuan
dan anak berbasis rumah sakit, dapat dikembangkan di Kalimantan
Timur. Hal ini karena fasilitas yang perlu disediakan bukan sekedar
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 34
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
pengobatan terhadap penyakit atau kemungkinan cedera yang
dialami korban, tetapi juga ada fasilitas layanan konseling psikologis
untuk menghadapi trauma. Oleh karena itu Dinas Kesehatan provinsi
Kalimantan Timur menyatakan dukungan dan kesediaannya untuk
berkolaborasi dalam upaya pembangunan pusat pelayanan terpadu
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis
rumah sakit.
dengan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur disajikan di
bawah ini
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim ditunjukkan dengan kesediaan Dinas Kesehatan untuk mendorong rumah sakit yang pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk membuat program pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerjasama dengan rumah sakit Bhayangkara Polda Kaltim maupun dengan Polres setempat dimana rumah sakit tersebut berada.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Komunikasi dengan DKP3A dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober
2020 di kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan,
dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Pejabat
yang ditemui adalah Ir. Hj. Halda Arsyad, MM yang menjabat sebagai
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut project leader menjelaskan tentang
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 35
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
proyek perubahan yang akan dilakukan mengapa penanganan
kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal penting untuk
diangkat sebagai judul proyek perubahan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DPP3A menyatakan bahwa
keberadaan DKP3A dipayungi oleh peraturan Gubernur Kalimantan
Timur No. 59 Tahun 2016 tentang SOTK DPK3A. dalam peraturan
gubernur tersebut, diinformasikan bahwa salah satu bidangnya
adalah bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak
(PPPA). Tugas bidang PPPA adalah menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta
pengembangan teknis bidang perlindungan perempuan dan
perlindungan anak.
Kalimantan Timur mengatakan, jumlah kasus kekerasan terhadap
anak di Provinsi Kaltim cenderung menurun. Hal itu berdasarkan data
sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni
PPA) tahun 2019 dan 2020. Kemudian kalau dibandingkan semester
satu 2019 dan semester satu 2020, itu pun terjadi penurunan sebesar
61 (kasus). Data Simfoni PPA di tahun 2020, hingga 24 Agustus,
menunjukan ada 144 kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan
Timur.
meningkat, tapi Alhamdulillah di Kalimantan Timur justru menurun.
Kepala DPK3A mengatakan, penurunan angka kekerasan tersebut
kemungkinan juga disebabkan oleh bergeraknya para aktivis
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Pengembangan PATBM dalam rangka mengoptimalisasi upaya
perlindungan anak yang saat ini berada dalam situasi kerentanan
pada masa pandemi Covid-19.
anak (Simofa PPA) tercatat, beberapa persoalan terjadi terkait
dengan anak mulai dari kekerasan, tekanan jiwa, sampai
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 36
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
keterpisahan dengan orangtua akibat Covid-19. Dalam rangka
optimalisasi upaya perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang
memerlukan perlindungan khusus dalam masa pandemi Covid-19,
PATBM memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dengan mengacu pada kondisi yang diinformasikan itu, maka
DKP3A sangat mengapresiasi dan siap berkolaborasi dalam
mewujudkan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit.
Substansi kolaborasi dan dokumentasi pertemuan project leader
dengan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur disajikan di
bawah ini
SUBSTANSI KOLABORASI
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan
Komunikasi dengan DP3AKB Kota Balikpapan dilaksanakan pada
tanggal 29 September 2020 di kantor Dinas Pemberdayaan
Perempan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Kota Balikpapan Pejabat yang ditemui adalah Ir. Sri Wahjuningsih,
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 37
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
M.A.P yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Kota Balikpapan
proyek perubahan yang akan dilakukan dengan membicarakan hal-
hal apa yang bisa dikolaborasikan terkait dengan pembangunan
pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan perempuan dan
anak berbasis rumah sakit.
kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan cukup
tinggi, yakni rata-rata per bulan 2-3 kasus. Dari laporan yang
diterimanya setiap bulan sekitar 75 persen adalah kekekrasan
seksual pelaku lebih banyak didominasi orang terdekat korban atau
keluarga. Dari data yang ada, memang pelaku lebih didominasi orang
yang dekat dengan anak. Pelakunya orang-orang terdekat, mulai
bapak kandung, bapak tiri, kakeknya, omnya (paman), guru ngaji,
juga pacar. untuk kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap
anak ancamannya 5 tahun keatas hingga 20 tahun. Kalau anak-anak
dicederai maka Undang-undang Perlindungan anak pasti akan
berlaku.
sinergi perangkat daerah lain serta institusi yang lain seperti lembaga
penegakan hukum yaitu UPPA Polres, Kejaksaan dan Pengadilan.
selama ini DP3AKB bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk
menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
khususnya dalam pendampingan terhadap korban. Mulai dari sinergi
dengan tenaga relawan pemerhati anak dan perempuan seperti seksi
perlindungan anak dan perempuan tingkat RT maupun komunitas
pemerhati anak, yang bisa dilibatkan dalam penjangkauan ataupun
pendampingan korban dilapangan. Di samping itu, juga bekerjasama
dengan advokat dari Posbakumadin kota Balikpapan dalam
pendampingan hukum bagi klien. Sedangkan pendampingan psikis
korban dilakukan oleh UPTD PPA sudah dilengkapi dengan
psikologis klinis yang dikelola oleh dua psikolog. Kondisi ini mejadikan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 38
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
layanan di DP3AKB tidak mengalami kendala berarti karena SDM
sudah lengkap dan jejaring kerja juga dilakukan.
UPTD PPA mempunyai enam fungsi. Pertama, menerima pengaduan
dari masyarakat. Kedua, penjangkauan korban atau mendatangi
korban. Ketiga, pengelolaan kasus atau identifikasi masalah.
Keempat, penampungan sementara atau melindungi korban. Kelima
mediasi atau mencari solusi. Keenam, melakukan pendampingan
korban atau memberi perlindungan hukum dan psikis.
Diinformasikan juga bahwa ada beberapa kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Balikpapan belum selesai ditangani. Kasus
itu diantaranya limpahan kasus dari 2019 ke 2020 sebanyak 35 kasus
dan yang telah selesai 26 kasus. Artinya dari total 35 korban limpahan
2019 ke 2020, yang selesai pendampingan sebanyak 26 korban.
Sehingga yang tersisa sembilan korban. Sedangkan kasus yang
terjadi Januari sampai Juli 2020 sebanyak 31 korban yang selesai
ditangani 10 korban sehingga sisanya 21 korban. Jadi jumlah
limpahan kasus 2019 ke 2020 ditambah kasus 2020 sebanyak 66
korban. Sedangkan yang selesai penanganan sebanyak 36 korban
dan yang tersisa sedang dalam proses pendampingan sebanyak 30
korban. untuk kasus yang belum selesai, salah satu penyebab akibat
proses hukum yang agak lama, misalnya kekerasan seksual. Kasus
seksual ini, proses hukumnya memakan waktu cukup lama sampai
tiga tahun baru selesai. Hal ini disebabkan aparat hukum yang
mungkin kesulitan menemukan alat bukti, atau kesulitan mem-BAP
korban lantaran berada di luar daerah atau pelaku melarikan diri. Jadi
secara umum sebenarnya penanganan korban yang dilakukan oleh
UPTD-PPA selesai sehingga tinggal menunggu proses
pendampingan hukumnya.
pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang digagas oleh project leader. Diharapkan dengan
keberadaan pusat pelayanan terpadu ini, penanganan kasus
kekerasan pada perempuan dan anak dapat dituntaskan dengan
cepat dan jumlah kasusnya menurun karena penanganan tindak
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 39
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
pidananya yang sinergis, sehingga memunculkan efek jera pada
pelaku.
dengan DP3AKB Kota Balikpapan disajikan di bawah ini
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan DP3AKB dilakukan karena pihak DP3AKB telah memiliki sumber daya dan fasilitas yang relative lengkap terkait dengan kegiatan konseling bagi korban kekerasan perempuan dan anak, sedangkan pihak DP3AKB sangat berkepentingan dengan keberadaan pusat pelayanan terpadu ini karena, karena fasilitas PPT yang dibangun di RS Bhayangkara Polda Kaltim mempunyai fasilitas yang kolaboratif dan holistic (pelayanan medis, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pendampingan dan layanan shelter sementara), namun layanan ini belum dikenal oleh masyarakat.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Komunikasi dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan timur
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di kantor Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur Pejabat yang ditemui adalah Sutoyo, SH.,
M.Hum yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur.
proyek perubahan yang akan dilakukan dan mengapa ingin
berkolaborasi dengan pihak Pengadilan dalam upaya penanganan
kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit.
Meskipun keberadaan pelayanan ini di rumah sakit, tetapi
keberadaaannya untuk mendukung proses penegakan hukum agar
proses berjalannya lancar, terutama adanya perlindungan terhadap
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 40
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
korban yang sering tidak memadai sehingga memunculkan rasa takut
korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Di sisi lain,
kebanyakan korban kekerasan perempuan dan anak berasal dari
golongan ekonomi yang terbatas sehingga mereka tidak memiliki
kemampuan finansial untuk mengurus perkaranya.
Pemaparan oleh project leader disambut positif oleh Pengadilan
tinggi, karena hal ini sejalan dengan salah satu misi Pengadilan Tinggi
Kaltim adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan. Di samping itu, Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur penyelenggaraan dan penggunaan anggaran
bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos
Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara
baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang
Tetap (Zitting Plaatz).
orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis
tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan
oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional
atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang
memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah
hukum di Pengadilan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang
yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi
Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada
Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan
bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau
konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang
pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut
tentang bantuan jasa.
meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon
Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang
diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 41
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Negeri. Jasa Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang
diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi
menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam
perkara pidana atau perkara perdata. Pembebasan Biaya Perkara
adalah Negara menanggung biaya perkara bagi Pemohon Bantuan
Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun
gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur disajikan di bawah ini:
SUBSTANSI KOLABORASI
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Oktober 2020 di kantor Pusdokkes Polri RI Pejabat yang ditemui
adalah Brigjen Pol. Dr. dr. Rusdianto, MM, M.Si., DFM yang menjabat
sebagai Kapusdokkes Polri.
proyek perubahan yang akan dilakukan yang berlokasi di RS
Bhayangkara Polda Kaltim.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Kapusdokkes menyampaikan bahwa Pusdokkes Polri bertugas
membina fungsi kedokteran kepolisian, Kesehatan kepolisian,
identifikasi korban bencana, dan pelayanan Kesehatan serta
kesamaptaan di lingkungan Polri. salah satu fungsi yang dilakukan
Pusdokkes Polri terkait dengan pelayanan RS Polri adalah pemberian
dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kedokteran
kepolisian dan Kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri dan
kewilayahan. selanjutnya fungsi Pusdokkes Polri berkaitan dengan
kedokteran kepolisian yang meluputi kedokteran forensik,
Keskamtibmas, Narkoba, DVI, Farmasi kepolisian, DNA dan
Odontology di seluruh fasilitas Kesehatan Polri untuk kepentingan
tugas kepolisian, termasuk di dalamnya dalam proses penyidikan dan
penyeledikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Oleh karena itu, Pusdokkes Polri menyambut baik dan mendukung
pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan karena hal ini sejalan
dengan sejalan dengan misi Pusdokkes Polri yaitu
menyelenggarakan Kedokteran Kepolisian untuk pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Polri serta pelayanan Kesehatan Kepolisian secara
profesional , modern dan akuntabel.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Pusdokkes Polri ditunjukkan dengan kesediaan Pusdokkes Polri untuk membantu secara optimal penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit di RS Bhayangkara Polda Kaltim, dan dalam jangka Panjang akan mendorong rumah sakit bhayangkara yang ada di wilayah Kalimantan untuk memberikan layanan serupa sebagai perwujudan dukungan tugas kepolisian.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
g. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 di kantor Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Timur. Pejabat yang ditemui adalah G.M. Pasek
Swarddhayana, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Asisten Tindak
Pidana Umum Kajati Kalimantan Timur
Dalam pertemuan tersebut project leader menjelaskan tentang
proyek perubahan yang akan dilakukan alasannya pelibatan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dalam
pelaksanaan proyek perubahan tentang pembangunan pusat
pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
anak berbasis rumah sakit.
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam
melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 44
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
a) Melakukan penuntutan;
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan
keputusan bersyarat;
berdasarkan undang-undang;
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan
turut menyelenggarakan kegiatan:
d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan
dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa
di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang
layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau
disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,
lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16
Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan
wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat
diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 45
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama
dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau
instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan
dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada
instalas pemerintah lainnya.
Kajati Kaltim sangat mendukung proyek perubahan tentang
pembangunan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan
perempuan dan anak berbasis rumah sakit.
Dokumentasi hasil kegiatan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Timur, disajikan pada gambar berikut:
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Kajati Kaltim ditunjukkan dengan memberikan konsultasi dan koordinasi terhadap kasus – kasus yang di tangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kaltim
DOKUMENTASI PERTEMUAN
Borneo
Komunikasi dengan LPKS Tunas Borneo dilaksanakan pada tanggal
12 Oktober 2020 di kantor LPKS Tunas Borneo Pejabat yang ditemui
adalah Erika Riyani yang menjabat sebagai Ketua LPKS Tunas
Borneo Balikapapan.
proyek perubahan yang akan dilakukan alasannya pelibatan LPKS
Tunas Borneo untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 46
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
perubahan tentang pembangunan pusat pelayanan terpadu
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis
rumah sakit.
keberadaan lembaganya apa yang dilakukan. LPKS Tunas Borneo
merupakan Panti Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan
Hukum (ABH) yang didirikan dengan SK Menteri Sosial RI No
107/HUK/2019. pendirian LPKS ini didasarkan atas kondisi saat ini
masih ada 8.900an anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk
anak yang berusia di bawah 18 tahun harus diberikan pembinaan,
namun karena keterbatasan LP anak yang ada, anak-anak ini
dicampur dalam Lembaga pemasyarkatan untuk orang dewasa.
disampaikan juga bahwa saat ini ada 58% anak berhadapan dengan
hukum yang divonis dibawa 7 tahun perjara masih dibina di Lembaga
pemasyarakatan dewasa. sedangkan anak berhadapan dengan
hukum yang divonis di atas 7 tahun penjara sekitar 59% masih dibina
oleh Lembaga pemasyarakatan dewasa.
Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, bila vonisnya dibawah 7 tahun penjara, maka anak yang
bersangkutan akan dibina oleh LPKS ABH yang dikelola oleh
Kementerian Sosial. Sedangkan bila vonisnya di atas 7 tahun maka
akan dibina oleh Lembaga pemasyarakat Khusus anak (LPKA) yang
dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Pasal 105 UU SPPA antara lain menyebutkan, dalam waktu paling
lama lima tahun setelah diberlakukannya UU tersebut, setiap kantor
kepolisian wajib memiliki Penyidik Anak; setiap kejaksaan wajib
memiliki Penuntut Umum Anak; setiap pengadilan wajib memiliki
Hakim Anak; kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BP di
kabupaten/kota; kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak
Sementara (LPAS) di setiap provinsi; kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial juga wajib
membangun LPKS.
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
LPKS sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
dengan Hukum mempunyai tugas:
2) Melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik
dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
3) Melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan
hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
4) Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan
reintegrasi;
6) Menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan
sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan
hukum; dan
anak yang berhadapan dengan hukum.
Dokumentasi hasil kegiatan kolaborasi dengan Kepala LPKS Tunas
Borneo, disajikan pada gambar berikut.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan LPKS Tunas Borneo yang adanya penjelasan tugas LPKS untuk :
1. menerima titipan atau rujukan anak berkonflik dengan hukum; 2. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan
hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; 3. melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum
sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; 4. mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi; 5. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait
DOKUMENTASI PERTEMUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
4. Pembuatan Produk
Spesialis lama sudah diajukan penghapusan. Sehubungan dengan
pembentuk Pusat Pelayanan Terpadu, maka ajuan penghapusan
dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit
Bhayangkara TK. III Balikpapan Nomor: Kep/51/VIII/2020 tentang
Koreksi Pembatalan Pengusulan Penghapusan Bangunan Gedung
Kantor Permanen/Gedung Poli Lama Rumah Sakit Bhayangkara
Balikpapan TK. III Biddokkes Polda Kaltim dan dirubah fungsinya atau
direnovasi menjadi Ruang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dengan
Anggaran Rp. 160.766.000,- (Rencana Anggaran Biaya Terlampir).
SUBSTANSI PRODUK
Ruang PPT dibangun terdiri dari 2 ruang, masing-masing 1 ruangan yang digunakan untuk periksa/konseling dan 1 ruangan lagi digunakan untuk ruang tunggu dan administrasi.
DOKUMENTASI KEGIATAN
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 49
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
Kondisi Ruang setelah dibangun
Ruang tunggu dan administrasi
Ruang periksa dan konseling
b. Penyusunan SOP PPT
Oktober 2020 yang disusun oleh tim Efektif dengan arahan dari
project leader dan Karumkit Bhayangkara Polda Kaltim. Dalam proses
penyusunan SOP tersebut, ada beberapa maksud dan tujuan yang
ingin dicapai, yaitu: (a) memberikan jaminan terselenggaranya
perlindungan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, (b) Mengatur mekanisme kerjasama layanan dengan
Jejaring lembaga layanan, dan (c) Mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
secara komprehensif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
Dokumentasi kegiatan penyusunan SOP dapat dilihat pada gambar
berikut.
Nama produk: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Sakit Polda Kalimantan Timur, yang mencakup beberapa hal, sebagai berikut:
1. Latar belakang
2. Landasan Hukum
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
3. Pengertian
6. PSO Layanan PPT, yang mencakup: layanan pengaduan, medis, mecologel, psikososial, layanan shelter, pemulangan dan reintegrasi, serta layanan hukum.
7. Pelayanan rujukan
Kegiatan Focus Group Discussion diselenggarakan pada tanggal 27
Oktober 2020 via zoom meeting yang bertempat di Ruang Digital
Polda Kaltim dan peserta di ruang kerja masing-masing.
Peserta FGD terdiri dari 19 orang dengan rincian:
1. Internal Polda Kaltim, yaitu:
a. Dir Reskrimum Polda Kaltim;
b. Kabidkum Polda Kaltim;
d. Para Kapolres/ta jajaran Polda Kaltim sebanyak 9 (sembilan)
Polres/ta;
2. Eksternal sebagai mitra, yaitu:
a. Kepala DKP3A Provinsi Kaltim;
b. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan;
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 51
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
c. Kepala LPKS Tunas Borneo.
Acara FGD ini dipimpin oleh Wakapolda Kalimantan Timur Brigjend
Pol. Drs. Irlan Kustian, S.H. dan sebagai Project Leader adalah
Kabiddokkes Polda Kalimantan Timur Kombes Pol. dr. Prima Heru
Yulihartono, M.Kes
SUBSTANSI PRODUK
1. Perlu kerjasama antar dinas yang bersifat komprehensif dan holistik serta perlunya aspek edukasi untuk pencegahan penanganan yang menggunakan lintas aspek;
2. Penanganan trauma psikis terhadap korban harus lebih ditingkatkan untuk mencapai kebutuhan yang optimal;
3. DP3AKB perlu diajukan sebagai mitra dan RS Bhayangkara masih dalam proses pembelajaran PPT agar nantinya dapat berjalan secara optimal;
4. Perlunya pertelaan tugas yang jelas agar nantinya tidak tumpang tindih dan apabila proyek perubahan ini sudah berhasil dapat dimasukan ke dalam materi pembelajaran di pendidikan kepolisian untuk siswa Diktuk dan anggota polisi yang mengikuti Dikbangspes.
DOKUMENTASI KEGIATAN
Paparan proper oleh Project Leader
Peserta dari Polda Kaltim
Peserta lewat Zoom meeting
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
d. Penerbitan Sprin Tim Pengelola PPT
Untuk mendukung optimalisasi pelayanan pada PPT, project leader
telah melakukan menyampaikan program perubahan kepada
Kapolda yang intens dengan Kapolda untuk memohon kesediaan
Kapolda menerbitkan Sprin pengelola PPT. Dari komunikasi tersebut,
terbit Sprin Kapolda no. Sprit/181/IX/HUK6.6/2020 tentang
Penugasan sebagai tim Pusat Pelayanan Terpadu Rumkit
Bhayangkara Tk. III Balikpapan. Deskripsi ketua dan anggota tim
serta Sprin tersebut, disajikan di bawah ini:
DESKRIPSI PRODUK
1. penanggung jawab
2. ketua Tim
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
B. Capaian Proyek Perubahan
melaksanakan proyek perubahan meski situasi kerja tidak normal diakibatkan
dampak dari pandemi Covid-19. Berikut ini capaian proyek perubahan yang
telah berhasil dilaksanakan dalam jangka pendek:
1 . Telah terlaksana kolaborasi dengan stakeholder internal yang terdiri dari:
a. Rumkit Bhayangkara Polda Kaltim
Kolaborasi dengan Rumkit Bhayangkara Polda Kaltim ditunjukkan
dengan kesediaan Karumkit untuk menyediakan dua buah ruangan
yang dapat digunakan sebagai ruangan Pusat Pelayanan Terpadu
Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis
Rumah Sakit. Dan personil yang akan mengelola PPT di RS
Bhayangkara Balikpapan.
kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Polda Kaltim dan
kesediaannya untuk mendukung secara teknis agar pelayanan yang
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 54
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
diberikan di Pusat Pelayanan Terpadu bisa optimal berjalan dalam
upaya mengefektifkan penanganan tindak pidana terhadap
perempuan dan anak.
Kolaborasi dengan Bidkum Polda tergambar pada kesediaan Bidkum
Polda Kaltim untuk memberikan konsultasi hukum dalam dalam
penyelenggaraan Pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak berbasis rumah sakit.
d. SPN Polda Kaltim
adalah bersedia memasukan mata pelajaran Pusat Pelayanan
Terpadu penanganan kekerasan pada perempuan dan anak kepada
siswa SPN Balikpapan. Hal ini didasarkan pada tupoksi SPN Polda
Kaltim sebagai unit kerja yang bertugas merencanakan dan
menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan latihan di lingkungan
Polda Kaltim.
dimana jika ada kasus tersebut, maka perempuan dan anak yang
menjadi korbannya dapat dilakukan pelayanan medis dan psikis di
Pusat Pelayanan Terpadu yang sudah dibangun di RS Bhayangkara
Polda Kaltim.
dari:
dengan kesediaan Gubernur untuk memasukkan program
pembangunan pusat pelayanan terpadu dalam program kerja
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021.
b. Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Timur
Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim ditunjukkan
dengan kesediaan Dinas Kesehatan untuk mendorong rumah sakit
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 55
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
yang pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk membuat
program pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak bekerjasama dengan rumah sakit Bhayangkara
Polda Kaltim maupun dengan Polres setempat dimana rumah sakit
tersebut berada.
Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur
Kolaborasi dengan DKP3A Provinsi Kaltim ditunjukkan dengan
kesediaan Kepala DKP3A untuk melakukan koordinasi, pembinaan
dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DPPAKB) Kota Balikpapan
memiliki sumber daya dan fasilitas yang relative lengkap terkait
dengan kegiatan konseling bagi korban kekerasan perempuan dan
anak, sedangkan pihak DP3AKB sangat berkepentingan dengan
keberadaan pusat pelayanan terpadu ini karena, fasilitas PPT yang
dibangun di RS Bhayangkara Polda Kaltim mempunyai fasilitas yang
kolaboratif dan holistic (pelayanan Kesehatan, psikososial, pelayanan
hukum, pendampingan, layanan shelter sementara) namun layanan
ini belum dikenal oleh masyarakat.
e. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditunjukkan
dengan siap memberikan konsultasi dan koordinasi terhadap kasus-
kasus yang ditangani oleh PPT RS Bhayangkara Balikpapan.
f. Pusdokkes Mabes Polri
pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak berbasis rumah sakit di RS Bhayangkara Polda
Kaltim, dan dalam jangka Panjang akan mendorong rumah sakit
bhayangkara yang ada di wilayah Kalimantan untuk memberikan
layanan serupa sebagai perwujudan dukungan tugas kepolisian.
Prima Heru Yulihartono – PKN I LAN Angk. LXVI | 56
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN PPT PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS RS.
g. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
Kolaborasi dengan Kajati Kaltim ditunjukkan dengan bersedia
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PPT RS Bhayngkara
Balikpapan terhadap kasus – kasus yang ditangani oleh PPT RS
Bhayangkara Balikpapan.
Borneo
tugas LPKS untuk:
2) Melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik
dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
3) Melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan
hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
4) Mendokumentasikan pelaksanaa