PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA ... · Web viewterdapat keserasian antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah yang bersangkutan dalam rangka pemecahan

PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

XIV/1

BAB XIV

PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan GBHN dan dengan berlandaskan pula pada Tri-logi Pembangunan maka dalam Repelita III dikemukakan bahwa kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang pembangunan dae-rah, desa dan kota ditujukan untuk meningkatkan pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air, mening-katkan laju pertumbuhan di masing-masing daerah dan mening-katkan keserasian pertumbuhan antar daerah, meningkatkan ke-satuan dan integrasi wilayah antara lain melalui peningkatan prasarana perhubungan, dan meningkatkan partisipasi rakyat serta daya guna dan hasil guna kegiatan pembangunan di daerah. Selanjutnya usaha-usaha pembangunan daerah, desa dan kota juga ditujukan untuk memajukan daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang relatif terbelakang, meningkatkan pemba-ngunan pedesaan dan perkotaan serta keserasian pembangunan pedesaan dengan perkotaan, dan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan daerah. Di bidang keagrariaan dilaksanakan langkah-langkah untuk menata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga pemanfaatan tanah sungguh-sung guh dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Langkah dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam tahun 1981/ 82 merupakan kelanjutan dan peningkatan langkah-langkah yang ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya dalam Repelita III dalam rangka mencapai sasaran-sasaran di bidang pembangunan daerah, pedesaan dan kota. Langkah-langkah dan kebijaksanaan ini meliputi program bantuan pembangunan daerah tingkat I dan pengembangan wilayah, program pembangunan daerah tingkat II, program penghijauan dan reboisasi, program pembangunan pede-saan, pembangunan tata ruang dan tata keagrariaan, usaha- usaha pembinaan aparatur pemerintah di daerah, serta pemba-ngunan daerah Timor Timur.

Dalam rangka meningkatkan penyebaran pembangunan ke seluruh daerah dan meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan regional dan pertumbuhan antar daerah serta partisipasi daerah dalam pembangunan maka kegiatan program bantuan pembangunan daerah tingkat I dan daerah tingkat II dalam tahun 1981/82 telah lebih ditingkatkan lagi. Dana pembangunan yang

XIV/3

disalurkan melalui program bantuan pembangunan daerah tingkat I telah ditingkatkan dari Rp 166.590,0 juta pada tahun 1980/81 menjadi Rp 215.000.0 juta pada tahun 1981/82, suatu peningkatan sebesar 29,1%. Jumlah bantuan minimum yang di-berikan kepada Daerah Tingkat I telah meningkat dari Rp 5 milyar dalam tahun 1980/81 menjadi Rp 7,5 milyar dalam tahun 1981/82. Peningkatan jumlah bantuan ini telah memungkinkan bukan saja untuk meningkatkan pembangunan di masing-masing propinsi melainkan juga untuk lebih menyerasikan pelaksanaan pembangunan sektoral dengan kebutuhan daerah. Sejalan dengan itu, usaha-usaha di bidang pengembangan wilayah juga terus ditingkatkan. Dalam hubungan ini jumlah dana yang ditujukan bagi pengembangan 29 kabupaten terpilih, dalam rangka pengem-bangan daerah-daerah relatif terbelakang, telah meningkat dari Rp 8.671,1 juta pada tahun 1980/81 menjadi Rp 10.385,1 juta pada tahun 1981/82.

Program bantuan pembangunan daerah tingkat II (Inpres Dati II) merupakan usaha untuk memperluas lapangan kerja di daerah tingkat II melalui pelaksanaan proyek-proyek produktif yang padat karya. Dalam tahun 1981/82 kegiatan program ini telah ditingkatkan. Bantuan ditetapkan atas dasar jumlah pen-duduk di masing-masing daerah tingkat II dan pada tahun 1981/ 82 bantuan per kapita ini meningkat menjadi Rp 1.000,- dari Rp 750,- dalam tahun 1980/81. Sejalan dengan itu bantuan minimum tiap kabupaten juga ditingkatkan dari Rp 100 juta pada tahun 1980/81 menjadi Rp 150 juta pada tahun 1981/82.

Dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan dan meng-intensifkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, maka jumlah bantuan dalam program bantuan pembangunan desa telah meningkat dari Rp 750.000 per desa pada tahun 1980/81 menjadi Rp 1 juta per desa dalam tahun 1981/82. Dalam kaitan ini maka untuk lebih memberi isi kepada peranan dan partisi-pasi wanita dalam pembangunan pedesaan maka bantuan bagi Pem-binaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga telah ditingkatkan dari Rp 100.000 per desa dalam tahun 1980/81 menjadi Rp 200.000 per desa dalam tahun 1981/82.

Di bidang pertanahan, langkah-langkah yang telah ditempuh sejak Repelita II terus ditingkatkan. Pemetaan penggunaan tanah meningkat dari 116.740 ha pada tahun 1980/81 menjadi 127.620 ha dalam tahun 1981/82.

Kebijaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan daerah Timor Timur sebagai daerah yang memerlukan perhatian

XIV/4

tersendiri dilanjutkan dan di intensifkan dalam tahun 1981/ 82. Dana pembangunan yang dialokasikan ke daerah tersebut meningkat dari Rp 15,0 milyard pada tahun 1980/81 menjadi Rp.22,3 milyar pada tahun 1981/82.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan aparatur pem-bangunan di daerah juga terus dilaksanakan sejalan dengan se-makin meningkatnya pembangunan di daerah. Dalam tahun 1981/82 setidak-tidaknya telah dilatih 4.902 orang tenaga-tenaga pe-rencana dan pelaksana di daerah tingkat I dan daerah tingkat II seluruh Indonesia.

Demikianlah dalam tahun 1981/82 terus dilanjutkan dan diintensifkan pelaksanaan langkah-langkah dan kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya dalam Repelita III. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa tidak semua langkah-langkah yang penting bagi pencapaian sa-saran pembangunan di daerah dilaporkan dalam bab ini. Pelak-sanaan di bidang penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, penghijauan dan reboisasi, transmigrasi dan lain-lain di-laporkan pada bab-bab yang berhubungan dengan masalah ber-sangkutan.

B. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

1.Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

a. Pendahuluan

Bantuan pembangunan daerah tingkat I yang merupakan bantuan dari Pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah dilaksanakan sejak Repelita I. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi Daerah dalam Pembangunan, agar tercapai keselarasan pembangunan sektoral dan regional serta keserasian laju pertumbuhan antar Daerah.

Jumlah bantuan tersebut dari tahun ke tahun selalu di-tingkatkan. Pada akhir Repelita II bantuan berjumlah Rp. 43.950 juta, dan ditingkatkan menjadi Rp 102.222 juta pada awal Repelita III, kemudian pada tahun 1981/82 menjadi Rp 215.000 juta yang berarti kenaikan sebesar 100% dari tahun 1979/80 (awal Repelita III). Perkembangan jumlah bantuan sejak Repelita II tercantum pada Tabel XIV-1.

Untuk mencapai tujuan bantuan, penggunaan bantuan pem-bangunan daerah tingkat I diarahkan sedemikian rupa sehingga

XIV/5

TABEL XIV – 1PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN1) DAERAH TINGKAT I

MENURUT DAERAH TINGKAT I1978/79 – 1981/82

(dalam jutaan rupiah)

1) Angka-angka APBB2) Termasuk bantuan untuk fasilitas Universitas,

pengembangan wilayah dan monitoring proyek sebesar Rp.1.548,- juta yang belum diperhitungkan sebelumnya dalam Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

XIV/6

GRAFIK XIV – 1PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I,

1978/79 – 1981/82

XIV/7

terdapat keserasian antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah yang bersangkutan dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi dan pengembangn po-tensi yang dimiliki. Dalam hubungan ini maka penggunaan ban-tuan ini ditentukan menjadi 2 bagian, yaitu

(1). Bagian yang penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu untuk penunjangan jalan dan jembatan pro-pinsi, peningkatan dan penyempurnaan irigasi serta eks-ploitasi dan pemeliharaan pengairan;

(2). Bagian yang penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu untuk keperluan pembiayaan proyek-proyek yang bersifat ekonomis produktif, pengembangan daerah khususnya daerah minus, pembangunan proyek di daerah perkotaan, peningkatan aparatur pemerintahan, pembinaan golongan ekonomi lemah, pembinaan generasi muda dan pro-yek-proyek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan partisipasi Daerah, maka tata cara perencanaan dan administrasi penggunaan dana bantuan tersebut dilakukan bersama-sama dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penyusunan ren-cana setiap Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Sekre-tariat Wilayah/Daerah mengajukan usul-usul kegiatan. Usulan tersebut dinilai oleh Bappeda bersama-sama dengan Biro Pem-bangunan dan Biro Keuangan, berdasarkan Repelita Daerah dan permasalahan yang dihadapi oleh Daerah serta disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Kegiatan atau proyek-proyek yang telah disepakati di-masukkan dalam RAPBD untuk disampaikan kepada Sidang Pleno DPRD dan diadakan pembahasan sampai akhirnya tercapai perse-tujuan. RAPBD yang telah disetujui DPRD tersebut dijadikan Peraturan Daerah (PERDA) dan kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Apabila Perda tersebut telah disahkan, Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di-lingkungan Setwilda menyusun rencana proyek dalam dokumen pe-rencanaan yang disebut Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) se-bagai dasar pelaksanaan. DIPDA tersebut ditelaah oleh Bappeda bersama-sama. Biro Pembangunan dan Biro Keuangan, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Setelah proyek-proyek disahkan maka Surat Keputusan Otorisasi diterbitkan oleh Biro Keuangan dan Petunjuk Operasionalnya disusun oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Setwilda, untuk di-laksanakan oleh Pimpinan Proyek yang bersangkutan.XIV/8

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek, Pemimpin Proyek setiap bulan melaporkan kemajuan pelaksanaan fisik maupun keuangan kepada Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di-lingkungan Setwilda, dan selanjutnya Kepala Dinas/Lembaga/-Satuan Kerja di lingkungan Setwilda setiap triwulan melapor-kan perkembangan proyek kepada Gubernur. Atas dasar laporan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setiap triwulan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/82.

Untuk tahun 1981/82, jumlah bantuan yang disediakan dalam APBN adalah sebesar Rp 215 milyar. Dari jumlah tersebut, Rp 66.036 juta adalah bantuan yang penggunaannya ditetapkan, yaitu untuk :

(1) Penunjangan jalan dan jembatan propinsi sejumlah Rp 29.936 juta. Jumlah tersebut digunakan untuk penunjangan jalan 10.484,53 Km, penunjangan jembatan 5.306,1 M, pem-buatan gorong-gorong 275 M, dan penggantian jembatan 2.217,15 M.

(2) Perbaikan dan penyempurnaan irigasi sejumlah Rp 10.991 juta, untuk perbaikan dan peningkatan waduk 4 buah, ben-dungan 17 buah, saluran 2.764,5 Km, bangunan bagi 322 buah, bangunan pelengkap 539 buah, jalan inspeksi 32,3 Km, serta petak tersier percontohan 8 buah, yang kesemua-nya dapat mengairi 43.015,5 Ha sawah.

(3) Eksploitasi dan pemeliharaan pengairan sejumlah Rp. 26.009 juta, yang digunakan untuk eksploitasi dan pemeliharaan bendungan 8.692 buah, bangunan air 87.838 buah, saluran pembawa 37.390 Km, saluran pembuangan 11.973,4 Km,tanggul banjir 3.827,9 Km, jalan inspeksi 269,5 Km, pompa air 5.264 buah, jaringan telepon 1.973,4 Km, fasilitas eksploitasi 4.390 buah, yang kesemuanya meliputi 4.577.526 Ha sawah.

Bantuan yang diarahkan penggunaannya sejumlah Rp 148.964 juta digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan/proyek pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

(a)Proyek-proyek dilingkungan Sekretariat Daerah, 1.048 buah; (b)Proyek-proyek dilingkungan Pekerjaan Umum, 537 buah; (c)Proyek-proyek dilingkungan Pertanian, 470 buah;

XIV/9

(d)Proyek-proyek dilingkungan Perhubungan dan Pariwisata, 56 buah;

(e) Proyek-proyek dilingkungan Pertambangan, Perindustrian dan Perekonomian, 76 buah;

(f) Proyek-proyek dilingkungan Sosial Budaya, 303 buah;(g) Proyek-proyek dilingkungan Bidang-bidang lainnya, 162

buah.

Selain dari proyek-proyek tersebut diatas, di 10 propin si yaitu Daerah Istimewa Aceh, Jawa Tengah, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daerah Isti- mewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, bantuan yang diarahkan digunakan sebagai dana imbalan dalam rangka bantuan proyek, yang menunjang proyek pengembangan wilayah. Perincian jumlah bantuan untuk masing-masing propinsi tercantum pada Tabel XIV-2. Jumlah tersebut telah digunakan untuk melaksanakan 2.652 buah proyek yang meliputi kegiatan antara lain di bidang aparatur pemerintahan, penunjangan jalan dan jembatan, peningkatan dan penyempurnaan irigasi, pertanian pangan, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan dan kehutanan, pelengkapan fasilitas baik perhu bungan darat, laut maupun udara serta peningkatan dan pengembangan obyek pariwisata Daerah.

2. Pengembangan Wilayah

Program pengembangan wilayah mempunyai tiga tujuan pokok yaitu, pertama, untuk meningkatkan secara langsung pendapatan masyarakat miskin didaerah pedesaan, dengan mengadakan ber bagai kegiatan pembangunan yang berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat serta pemberian kredit dengan cara sederhana dan bisa diikuti oleh masyarakat tersebut.

Tujuan yang kedua ialah meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kotamadya dalam membuat rencana, menyusun program terpadu, melaksanakan pembangunan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan guna perbaikan program untuk masa yang akan datang.

Tujuan ketiga adalah untuk mengisi kekosongan dalam kegiatan pembangunan yang oleh satu dan lain hal belum sempat ditangani. Dengan program ini kekosongan tersebut dapat diisi sehingga berbagai program pembangunan yang telah dikerjakan berfungsi dengan lebih baik.

XIV/10

TABEL XIV – 2JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN*) DAERAH TINGKAT I

MENURUT DAERAH TINGKAT I DAN JENIS KEGUNAAN, 1981/82(ribu rupiah)

*) Angka-angka APBN

XIV/11

Dalam melaksanakan program ini dipilih beberapa propinsi yang menghadapi masalah mendesak. Pada masing-masing propinsi tersebut dipilih beberapa kabupaten yang dinilai terbelakang atau miskin. Kemudian dari kabupaten-kabupaten tersebut di-pilih lagi beberapa kecamatan yang miskin. Didalam kecamatan tersebut akhirnya dipilih desa dan keluarga keluarga yang me-merlukan bantuan. Dengan cara yang demikian itu maka manfaat program diusahakan untuk benar-benar menjangkau daerah atau-pun golongan masyarakat yang paling memerlukan.

Program ini memanfaatkan bantuan teknis dari luar negeri untuk meningkatkan kemampuan aparatur perencanaan di didaerah ataupun dinas-dinas yang bersangkutan.Dengan bantuan teknis tersebut diharapkan kemampuan aparatur perencanaan dan pelak-sanaan pembangunan di daerah dapat ditingkatkan sehingga mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang di-hadapi oleh masing-masing daerah.

Pada tahun 1979/80 tujuh propinsi mendapat program ini dengan jumlah kabupaten sebanyak 22 buah. Jumlah anggaran yang tersedia pada tahun tersebut adalah Rp 4,2 milyar. Pada tahun 1980/81 jumlah propinsi yang ikut serta dalam program ini meningkat menjadi 10 propinsi dengan jumlah kabupaten se-banyak 29 buah. Jumlah dana untuk tahun tersebut meningkat menjadi Rp 8,7 milyar. Dalam tahun 1981/82 jumlah propinsi dan kabupaten tetap seperti tahun sebelumnya sedang biaya me-ningkat menjadi Rp 10,4 milyar sebagaimana terlihat dalam tabel XIV-3.

Hasil-hasil evaluasi di berbagai daerah telah menunjukkan besarnya manfaat program tersebut bagi peningkatan pendapatan rakyat secara langsung, dan oleh karenanya telah mendapat sambutan yang bergairah di pedesaan.

Dengan memperhatikan pelaksanaan dan hasil-hasilnya maka dewasa ini sedang dipersiapkan langkah-langkah untuk menambah jumlah Propinsi yang akan diikut sertakan dalam program ini. Selain itu banyak negara-negara donor yang tertarik untuk ikut serta dalam program ini. Negara-negara donor dan badan asing yang telah ikut serta adalah Amerika Serikat, Jerman Barat, Belanda, dan Bank Dunia.

XIV/12

TABEL XIV - 3DAERAH-DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN JUMLAH ANGGARAN,1979/80 - 1981/82(juta rupiah)

*) Termasuk Anggaran Rupiah maupun bantuan proyek

XIV/13

C. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

1.Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

a. Pendahuluan

Untuk meningkatkan partisipasi Daerah dalam pembangunan maka dilaksanakan program bantuan pembangunan daerah tingkat II sejak tahun 1970/71. Dalam rangka ini Pemerintah memberikan bantuan pembangunan atas beban APBN kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Bantuan tersebut bertujuan untuk mencipta-kan dan memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan atau perbaikan prasarana produktif di lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Dalam rangka ini setiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan kepada Daerah Tingkat II yang penduduknya kurang dari batas jumlah tertentu, diberikan bantuan minimum.

Di samping bantuan atas dasar jumlah penduduk, kepada Daerah Tingkat II diberikan tambahan bantuan atas dasar ke-mampuan dalam pengumpulan IPEDA.

Untuk mencapai tujuan perluasan kesempatan kerja, maka bantuan diarahkan penggunaannya untuk pembiayaan proyek-proyek prasarana, baik prasarana perhubungan, berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan sebagainya prasarana pengairan yang meliputi bendungan, saluran pembawa dan bangunan pengairan lainnya; serta proyek-proyek lain yang dibutuhkan oleh daerah dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi dan pe-ngembangan potensi yang dimiliki. Untuk daerah perkotaan, bantuan ini dapat pula digunakan untuk proyek-proyek yang da-pat memperbaiki lingkungan hidup perkotaan, terutama ling-kungan hidup penduduk yang ber penghasilan rendah.

Proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Daerah direncanakan oleh daerah sendiri, sesuai dengan pedo-man yang telah digariskan, antara lain proyeknya adalah pro-yek yang berukuran sedang dan tidak begitu besar sesuai de-ngan kemampuan perencanaan dan pelaksanaannya; dapat dilaksa-nakan dengan tehnologi yang tidak begitu tinggi dan bersifat padat karya; menggunakan bahan-bahan yang ada dan dihasilkan setempat.

Untuk membantu pelaksanaan program bantuan dan untuk pe-meliharaan proyek yang telah selesai, di samping bantuan dana disediakan pula bantuan peralatan berupa mesin gilas jalan.

XIV/14

Dengan perbaikan prasarana akan terdapat peningkatan ke-giatan ekonomi masyarakat yang akan memperluas kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain kewajiban membayar IPEDA.

Agar pelaksanaan bantuan pembangunan daerah tingkat II dapat mencapai sasarannya, maka proyek-proyek yang direncana-kan oleh Daerah Tingkat II diteliti oleh Daerah Tingkat I. Dalam penelitia.n, Daerah Tingkat I berpedoman agar proyek-proyek yang diusulkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

( 1). Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dalam pem-bangunannya.

( 2). Menggunakan tenaga kerja dan bahan yang tersedia setempat dan sedikit mungkin menggunakan bahan impor.

( 3). Mempertinggi produksi dan memperlancar distribusi hasil pertanian, serta dapat memperbaiki lingkungan hi-dup masyarakat yang berpenghasilan rendah.

( 4). Meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan. ( 5). Secara tehnis dapat dipertanggungjawabkan.( 6). Pembangunannya dilakukan atas dasar pengupahan yang

wajar, dan bukan gotong-royong.( 7). Dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh te-

naga tehnis yang ada di daerah.( 8). Pelaksanaannya tidak tergantung pada proyek-proyek lain.( 9). Dapat diselesaikan dalam tahun aggaran yang bersang-

kutan.(10). Serasi dengan proyek-proyek lain, yaitu proyek-proyek

Daerah Tingkat II, proyek-proyek Daerah Tingkat I dan proyek-proyek Nasional.

Sejak dilaksanakannya bantuan pembangunan daerah tingkat II, jumlah bantuan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Pada tahun pertama yaitu tahun 1970/71, bantuan dihitung atas dasar Rp. 50,- perkapita dengan minimum Rp. 5 juta, dan pada akhir Repelita II meningkat menjadi Rp. 450,- perkapita dengan minimum Rp. 50 juta. Pada tahun 1981/82 ditingkatkan lagi menjadi Rp. 1.000,- per-kapita dengan minimum Rp. 150 juta, sehingga jumlah seluruh bantuan menjadi Rp. 162.650 juta. Perkembangan jumlah bantuan pembangunan daerah tingkat II dari tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1981/82 tercantum pada Tabel XIV-4.

XIV/15

TABEL XVI - 4PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN*) DAERAH TINGKAT II

MENURUT DAERAH TINGKAT I,1978/79 - 1981/82(juta rupiah)

XIV

GRAFIK XIV – 2PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

1978/79 – 1981/82

XIV/17

b. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/82

Dari jumlah bantuan sebesar Rp. 162.650 juta sejumlah Rp. 157.524 juta diberikan kepada daerah, dan digunakan untuk membiayai 4.407 buah proyek yang meliputi :

(1) 2.737 buah proyek rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, yang keseluruhannya meliputi 15.951 Km.

(2) 689 buah proyek rehabilitasi pembangunan jembatan, yang meliputi 20.412 M.

(3) 422 buah proyek rehabilitasi, penyempurnaan dan pembangunan irigasi baru, yang meliputi bendungan, saluran pembawa, pembangunan bagi yang seluruhnya meliputi 91.678 Ha sawah.

(4) Proyek-proyek lain seperti pasar, riool, stasiun bus, dan lain sebagainya yang jumlahnya 559 buah proyek.

Perincian masing-masing jumlah proyek dan volume fisik untuk masing-masing jenis proyek menurut daerah tingkat I tercantum dalam tabel XIV-5. Selain dari itu, sebahagian dari dana tersebut digunakan pula untuk kegiatan pengendalian dan perencanaan untuk tahun berikutnya, yang meliputi + 5,5%.

Disamping itu kepada masing-masing daerah diberikan bantuan sebuah mesin gilas jalan dan dua buah kompaktor.

Dari rencana proyek tahun 1981/82, maka 28,8% dari jumlah dana digunakan untuk upah, 38,1% untuk pembelian bahan lokal, 25,4% untuk pembelian bahan non lokal, 1,4% untuk alat-alat 0,8% untuk penggantian tanaman apabila tanahnya terkena proyek dan 5,4% untuk biaya lain-lain.

Diperkirakan bahwa + 75% dari komponen bahan lokal digunakan untuk upah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proyek-proyek yang dibangun dalam rangka bantuan pembangunan daerah tingkat II termasuk proyek-proyek yang tergolong padatkarya. Diperkirakan 589.065 tenaga kerja ikut bekerja untukmelaksanakan proyek baik secara langsung maupun sebagai pe-kerja yang mengadakan bahan lokal. Keseluruhan hasil proyek Bantuan pengembangan daerah tingkat II tersebut dapat dilihat pada Tabel XIV-6.

XIV/18

TABEL XIV - 5VOLUME FISIK DAN JUMLAH PROYEK-PROYEK, BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

MENURUT DAERAH TINGKAT I1) DAN JENIS KEGUNAAN,1981/82

1) Tidak termasuk Timor Timur2) t = Belum ada data

XIV/19

TABEL XIV – 6PERKEMBANGAN HASIL FISIK PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II,1978/79 – 1981/82

XIV/20

2. Kordinasi Pembangunan di Daerah Tingkat II

Selain dari bantuan pembangunan daerah tingkat II, dibe-rikan pula bantuan lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang wewenangnya sudah diserahkan kepada Daerah. Bantuan-bantuan tersebut meliputi Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang dimulai tahun 1973/74, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dimulai tahun 1974/75, Bantuan Penghijauan dimulai tahun 1976/77, Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dimulai tahun 1976/77, dan dimulai tahun 1979/80 diberikan pula Bantuan Penunjangan Jalan.

Agar proyek-proyek tersebut dapat mencapai sasaran, maka diadakan kordinasi mulai dari perencanaan sampai pada pengen-dalian pelaksanaan. Dalam hubungan ini, dengan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 telah dibentuk BAPPEDA Tingkat II, sebagai badan staf yang membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Dalam perencanaan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh BAPPEDA Tingkat II, untuk pelaksanaan dilakukan oleh Dinas-dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing sedang untuk pengendalian dibantu oleh Bagian Pembangunan. Kesemua aparatur tersebut bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang merupakan penanggungjawab seluruh proyek- proyek pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam rangka lebih meningkatkan partisipasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan bahwa bantuan-bantuan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai pe-nerimaan dan dicantumkan dalam Urusan Kas dan Perhitungan se-bagai Pos Transito. Untuk membantu Bupati/Walikotamadya Kepa la Daerah Tingkat II dalam pengawasan intern, Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II melakukan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek di daerah Tingkat II.Dengan demikian diharapkan pelaksanaan bantuan-bantuan pembangunan kepada daerah akan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

3. Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten

Penetapan besarnya jumlah bantuan pada Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II didasarkan pada jumlah pendu duk. Dengan demikian sebagian besar dari dana bantuan tersebut akan tersedia di daerah yang padat penduduknya. Dilain pihak di daerah yang relatif luas dan sedikit penduduknya memerlukan dana besar bagi pengembangan prasarananya. Untuk

XIV/21

XV/20

itu, mulai tahun 1979/80 disamping Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, diberikan pula Bantuan Penunjangan Jalan, dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan yang lebih khusus, yaitu peningkatan arus pengangkutan dan distribusi sebagai bagian dari usaha kearah pemerataan pembangunan, peningkatan kegiatan dan peningkatan perekonomian daerah.

Jumlah Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten tahun 1981/82 adalah sebesar Rp. 55 milyar, suatu peningkatan hampir 100% dari jumlah bantuan pada tahun 1980/81. Proyek-proyek jalan dan jembatan yang dibiayai dari bantuan ini adalah jalan kabupaten terutama pada ruas jalan yang dipertimbangkan dapat menunjang kegiatan ekonomi rakyat seperti produksi pangan, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, kegiatan perdagangan serta membuka daerah terpencil, atau perbaikan jalan yang rusak akibat bencana alam.

Dalam rangka meningkatkan ketrampilan petugas-petugas pe-kerjaan umum, sebagian dari dana Bantuan Penunjangan Jalan digunakan untuk latihan ketrampilan di bidang pengawasan, pengetahuan tentang bahan, pengetahuan mekanik dan bidang-bidang lain yang ada kaitannya. Penyelenggaraan latihan ke-trampilan tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pro-pinsi dengan bekerjasama dengan Biro Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Dalam tahun 1981/82, rencana fisik pelaksanaan Program Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten meliputi penunjangan jalan 14.201 Km; penunjangan jembatan 7.685 M; pembangunan jembatan baru 7.310 M; dan penggantian gorong-gorong, 29.904 M.

Selain itu direncanakan untuk melatih sebanyak 2.500 o rang petugas yang terdiri atas : Juru Ukur 150 orang, Tenaga Mandor 500 orang, Tenaga Operator 500 orang, Tenaga Labora-torium tanah dan bahan 405 orang, Tenaga Mekanik 505 orang, dan Tenaga lain-lain 440 orang.

D. PEMBANGUNAN PEDESAAN

1. Bantuan Pembangunan Desa

a. Pendahuluan

Di dalam usaha untuk penyebarluasan serta pemerataan ke-giatan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh penjuru tanah air, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada desa-desa/

XIV/22

kelurahan-kelurahan, agar masyarakat desa/kelurahan yang ber-sangkutan dapat secara langsung berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil daripada pembangunan itu.

Tujuan daripada pemberian Bantuan Pembangunan Desa adalah untuk mendorong, menggerakkan dan membina prakarsa serta un-tuk mengembangkan usaha swadaya gotong royong masyarakat desa/kelurahan, di dalam usahanya untuk membangun prasarana desa/kelurahan yang sangat dibutuhkannya sesuai dengan kon-disi dan situasi desa/kelurahan itu sendiri, baik berupa pra-sarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pamasaran maupun prasarana sosial.

Dalam hubungan ini penggunaan Bantuan Pembangunan Desa diarahkan kepada pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak ada atau tidak tersedia di desa yang bersangkutan, atau tidak dapat diperoleh dengan cara gotong royong oleh masyarakat desa.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ini, Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dengan dibantu oleh Pengurus Lembaga Ketaha-nan Masyarakat Desa (LKMD) menyusun rencana jenis-jenis pro-yek yang akan dibangun melalui musyawarah. Hasil musyawarah ini disampaikan kepada Lembaga Musyarawah Desa (LMD) untuk disahkan dengan suatu keputusan desa.

Setelah rencana tersebut disahkan oleh Bupati, LKMD ber-sama-sama masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan proyek-proyeknya secara gotong royong, mulai dari pelaksanaan di lapangan sampai pada penyelenggaraan administrasi, pela-poran dan pemeliharaan proyek-proyek yang telah dibangun, agar proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu lama. Dengan demikian proyek-proyek yang telah dibangun ini dapat menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian serta sosial budaya masyarakat desa.

b. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/82

Jumlah Bantuan Pembangunan Pembangunan Desa tahun 1981/82 jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini di-sebabkan karena jumlah desa bertambah dan bantuan untuk tiap desa ditingkatkan.

Jumlah desa pada tahun 1981/82 yang ditetapkan untuk me-nerima bantuan adalah 64.650 desa, sedangkan tiap desa mene-rima bantuan sebesar Rp. 1 juta termasuk untuk bantuan Pem-binaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 200 ribu,

XIV/23

sehingga besarnya bantuan langsung tersebut adalah sebesar Rp. 64.650,0 juta.

Disamping bantuan tersebut diberikan pula bantuan kesera-sian sebesar Rp. 3.404,321 juta. Penggunaannya dibagi untuk Bantuan Paket Proyek Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah Kecamatan UDKP yang tergolong miskin, rawan/kritis sebesar Rp. 1.050,0 juta, dan untuk bantuan keseimbangan se-besar Rp. 2.354,321 juta yang penggunaannya diarahkan untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan pada u-saha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong. Kemudian bantuan untuk hadiah bagi pemenang perlombaan desa sebesar Rp. 1.651,5 juta, yang diberikan ke-pada desa-desa yang telah menunjukkan prestasi yang tinggi di dalam melaksanakan pembangunan desanya. Terakhir bantuan pem-binaan untuk petugas pembangunan desa di tingkat Kecamatan sebesar Rp 673,8 juta yang digunakan untuk biaya pembinaan, pengendalian dan untuk biaya pembuatan laporan, serta untuk biaya administrasi lainnya. Dengan demikian jumlah Bantuan Pembangunan Desa seluruhnya pada tahun 1981/82 ini berjumlah Rp 70.450,0 juta.

Apabila jumlah bantuan dalam tahun 1981/82 ini dibanding-kan dengan tiga tahun sebelumnya, maka peningkatan bantuan dalam tahun ini cukup tinggi.

Jumlah bantuan pada tahun 1978/79 (akhir Repelita II) adalah sebesar Rp 23.955 juta, tahun 1979/80 (awal Repelita III), sebesar Rp 31.025 juta dan pada tahun 1980/81 sebesar RP 50.738,0 juta. Hal ini berarti bahwa jumlah bantuan yang diberikan kepada desa-desa/kelurahan pada tahun 1981/82 me-ningkat 39,0 % dari tahun 1980/81, atau 127,0 % dari tahun 1979/80, atau 194,0 % dari tahun 1978/79. (Tabel XIV-7).

Jumlah Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp 70,450,0 juta tersebut di atas telah disalurkan kepada desa/kelurahan mela-lui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan Bank Dagang Negara (BDN) sampai dengan bulan Maret 1982, sebesar Rp 62.454,028 juta atau 88.7 %. Bantuan yang telah disalurkan ini, penggunaannya baru dilaporkan sebesar Rp 40.783,4 juta atau ± 57,9 % dari jumlah bantuan seluruhnya.

Bantuan sebesar Rp 40.783,4 juta ini telah dapat menghim-pun dana peranserta masyarakat dalam bentuk usaha swadaya go-tong royong masyarakat sebesar Rp 27.637,0 juta atau 40,2 %, dan Bantuan Pemerintah Daerah sebesar Rp 269,2 juta atau

XIV/24

TABEL XIV – 7PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DESA, 1)

1978/79 – 1981/82

1) Bantuan Pemerintah Pusat dalam angka-angka APBN 2) Belum termasuk jumlah desa di Propinsi Timor Timur3) Termasuk bantuan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp 100.000,- per desa4) Termasuk bantuan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp 200.000,- per desa

XIV/25

GRAFIK XIV – 3PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,

1978/79 - 1981/92

XIV/26

XIV

/25

0,4%, sehingga jumlah biaya seluruhnya yang dipergunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana desa adalah Rp 68.689,6 juta.

Perkembangan usaha swadaya gotong royong ini sejak tahun 1978/79 terua meningkat seperti terlihat pada Tabel XIV-8.

Jumlah proyek yang telah selesai dibangun adalah sebanyak

163.521 buah yang terdiri atas 48.756 buah atau 29,8% proyek prasarana produksi, seperti irigasi, bendungan, pembibitan dan sebagainya; 26.209 buah atau 16,0% ialah proyek prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan sungai, der-maga dan sebagainya; 3.311 buah atau 2,1% ialah proyek prasarana pemasaran seperti los pasar, pasar umum, gudang, lumbung desa, pasar hewan; dan 85.245 buah atau 52,1% merupakan proyek prasarana sosial seperti balai desa, mesjid, langgar/ musholah, gereja, pos kesehatan, taman kanak-kanak dan MCK. Bantuan untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu rumah-tangga khususnya dan kaum wanita pada umumnya dalam me-laksanakan 10 program pokok PKK, antara lain untuk penyediaan buku-buku pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia, bukubuku pengetahuan praktis, kegiatan kursus ketrampilan, pena- naman halaman rumah (warung hidup, apotik hidup), usaha kerajinan, usaha industri rumah tangga, usaha peternakan unggas dan kelinci, dan sebagainya.

2. Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan Tata Desa

Pembangunan desa dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mantap, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat desa.Dalam kaitan ini, maka usaha-usaha pemantapan mekanisme perencanaan dari bawah terus dilanjutkan dalam tahun 1981/82.

Untuk lebih memantapkan pembangunan desa, diperlukan kor-dinasi dan keterpaduan pembangunan baik pembangunan sektoral, regional maupun Bantuan Pembangunan Desa.

Guna mencapai maksud tersebut, diperlukan mekanisme pe-rencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu. Untuk itulah dilaksanakan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai suatu wadah dan sistem perencanaan, pelaksa naan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di wilayah Kecamatan. Secara terus menerus diusahakan daya guna dan hasil gunanya yang lebih besar dalam rangka makin memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

XIV/27

TABEL XIV – 8PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH PUSAT, BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

DAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1978/79 – 1981/82(ribu rupiah)

1) Angka-angka diperbaiki2) Angka sementara

XIV/28

Tingkat perkembangan pembentukan Kecamatan UDKP dalam ti ga tahun Repelita III ini adalah sebagai berikut: pada tahun 1979/80 telah dibentuk sebanyak 150 buah Kecamatan UDKP, tahun 1980/81 sebanyak 210 Kecamatan UDKP dan pada tahun 1981/82 sebanyak 300 Kecamatan UDKP. Sejak tahun 1979/80 pe-nentuan lokasi Kecamatan UDKP diutamakan di wilayah-wilayah kecamatan yang tergolong miskin, rawan/kritis atau terbelakang dan demikian pula untuk tahun-tahun selanjutnya dalamRepelita III ini.

Sebagai usaha untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi sistem UDKP ini, telah dilakukan berbagai kegiatan dan upaya antara lain dengan menempatkan tenaga-tenaga TKS BUTSI dan KKN serta penataran para Camat dari kecamatan UDKP yang ter-golong miskin, rawan/kritis dan terbelakang. Pada tahun 1981/82 telah dilakukan kegiatan kursus untuk 33 TKS BUTSI dan penataran 400 orang Camat dari Kecamatan UDKP tersebut diatas.

Dengan demikian diharapkan daerah-daerah tersebut dapat lebih cepat berkembang, sehingga dapat meningkatkan taraf ke-hidupan dan penghidupan penduduk yang berada di wilayah yang bersangkutan.

3. Pembinaan Usaha Gotong Royong

Keberhasilan pembangunan desa akan sangat tergantung ke-pada tingkat peranserta masyarakat. Untuk menampung peran serta segenap lapisan masyarakat dalam Pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka pada setiap desa dan ke-lurahan telah dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai penyempurnaan dari pada Lembaga Sosial Desa (LSD).

LKMD sebagai suatu lembaga yang tumbuh dari, oleh dan un-tuk masyarakat desa/kelurahan, mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa/Kepala Kelurahan, di dalam :

a. Menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan yang di-dasarkan pada azas musyawarah dan mufakat.

b. Menggerakkan dan meningkatkan serta membina prakarsa dan peranserta yang aktif dari masyarakat untuk me-laksanakan pembangunan secara terpadu antara kegiatan-kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah dan dari swadaya gotong-royong masyarakat itu sendiri.

c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mening-katkan ketahanan di desa atau kelurahan.

XIV/29

Jumlah LKMD sampai dengan akhir Repelita II (tahun 1978/ 79) adalah 57.639 buah LKMD atau 95 % dari 60.645 desa. Kemu-dian dengan berkembangnya jumlah desa, maka pertumbuhan LKMD sampai dengan tahun 1981/82 ini meningkat menjadi 61.602 buah LKMD dari 64.650 desa yang ada atau 95,3%. Dengan adanya LKMD disetiap desa/kelurahan, diharapkan desa-desa/ kelurahan ke-lurahan tersebut akan lebih mampu meningkatkan kegiatan pe-rencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Untuk dapat berkembangnya peran aktif masyarakat desa/ kelurahan melalui LKMD, diperlukan adanya kemampuan dan ke-trampilan di kalangan para anggota masyarakat itu sendiri, a-gar dapat meningkatkan hasil pelaksanaan pembangunan.

Sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut telah di-persiapkan dan dimantapkan Kader-kader Pembangunan Desa (KPD) baik yang berasal dari pengurus LKMD maupun yang berasal dari anggota masyarakat. Dalam rangka mempersiapkan Kader-kader Pembangunan Desa ini, maka pada tahun 1980/81 telah diadakan latihan-latihan di Pusat Latihan LKMD yaitu di 147 Kecamatan yang terbesar di 26 Propinsi, dengan jumlah peserta 4.410 orang yang sebagian besar terdiri dari pengurus LKMD. Kecuali itu telah diselenggarakan pula latihan para Camat sebanyak 762 orang.

Pada tahun 1981/82 latihan-latihan tersebut dilanjutkan dengan penyelenggaraan latihan Pembangunan Desa Terpadu yang meliputi latihan KPD sebanyak 4.050 orang yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pengurus LKMD; latihan untuk para pelatih tingkat Propinsi sebanyak 83 orang, latihan singkat/orientasi untuk para pimpinan instansi ditingkat Kabupaten/Kotamadya dan Camat sebanyak 376 orang, latihan pembina teknis KPD yang terdiri dari staf teknis Kabupaten/ Kotamadya, petugas lapangan kecamatan dan para Kepala Desa sebanyak 1.184 orang.

Di samping latihan-latihan tersebut telah dilaksanakan pula penyuluhan-penyuluhan sebagai sarana motivasi untuk pem-bangunan desa melalui kegiatan latihan sosiodrama, yang ter-diri dari para seniman/seniwati desa yang mewakili kelompok-kelompok kesenian tradisional masyarakat desa. Jumlah peserta latihan hingga sekarang adalah sebanyak 3.410 orang.

Untuk menjalin hubungan antar LKMD serta saling bertukar pikiran dan pengalaman, serta pembinaan kesamaan pendapat

XIV/30

atau pandangan di dalam menerapkan kebijaksanaan dan pelaksa-naan pembangunan, diadakan temukarya LKMD di tingkat Kecamat-an. Temukarya pada Kecamatan UDKP, penyelenggaraannya diinte-grasikan dengan diskusi UDKP. Pada tahun 1980/81 temukarya LKMD telah dilaksanakan di 1.461 kecamatan pada 148 Kabupa-ten/Kotamadya di 7 propinsi. Sampai dengan 1981/82 temukarya LKMD telah diselenggarakan di 3.403 kecamatan.

Untuk lebih meningkatkan peranan dan kegiatan kaum wani ta, diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, khu-susnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Guna mencapai tujuan tersebut, telah diselenggarakan kursus-kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebagai satu-satunya wadah untuk gerakan men-sejahterakan keluarga, dimana wanita memegang peranan utama.

Dalam tahun 1981/82 kegiatan latihan atau kursus-kursus PKK dilaksanakan oleh daerah masing-masing secara menyebar dan merata ke seluruh desa dengan menggunakan biaya penye-lenggaraan dari Bantuan Pembangunan Desa.

Dengan makin meningkatnya peranan dan kegiatan kaum wani ta di berbagai bidang pembangunan, diharapkan semakin mening-kat pula tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat di pe-desaan maupun di kelurahan.

4. Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement Desa)

Sebagai salah satu usaha pembangunan untuk menangani ma-salah-masalah kependudukan, telah dilaksanakan usaha pemukiman kembali penduduk (resettlement). Usaha tersebut adalah da-lam rangka memukimkan kelompok-kelompok kecil penduduk yang tinggal dan bermata pencaharian tidak tetap, penduduk yang mendiami dan merusak kelestarian hutan dan daerah-daerah la-innya yang belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan, teru-tama mereka yang tinggal di luar pulau Jawa dan Bali. Pemu-kiman kembali penduduk telah dilaksanakan sejak Repelita I.

Pada akhir Repelita II telah dimukimkan kembali 1.274 Ke-pala Keluarga (KK) di 25 lokasi, kemudian pada tahun 1979/80 usaha pemukiman kembali penduduk ini telah ditingkatkan men-jadi 1.542 KK di 25 lokasi, tahun 1980/81 sebanyak 2.125 KK di 41 lokasi dan pada tahun 1981/82 sebanyak 3.614 KK di 48 lokasi dari sasaran 4.480 KK di 63 lokasi.

Pemukiman kembali penduduk ini belum dapat dilaksanakan dengan setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya menurut rencana,

XIV/31

karena sikap keterikatan sebagian dari penduduk dengan tanahnya masih sulit diatasi.

Namun demikian pada tahun-tahun mendatang masalah-masalah tersebut diharapkan dapat diatasi dengan pemberian pelayanan yang lebih baik.

Dalam rangka usaha untuk mengatasi masalah tersebut, per-siapan dan pembinaan terhadap pemukiman kembali penduduk ini telah ditingkatkan dengan adanya penyediaan prasarana rumah penduduk, prasarana jalan dan jembatan, balai desa, tempat-tempat ibadah, MCK, penyediaan pembibitan, peralatan pertani-an, penyuluhan dan latihan-latihan keterampilan bagi penduduk yang akan dimukimkan kembali, serta jaminan hidup untuk jang-ka waktu yang lebih lama.

5. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa ini pada dasarnya merupakan pembinaan, pemberian bimbingan dan penyuluhan yang di laksanakan Pemerintah. Pelaksanaan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa dititikberatkan pada peningkatan swadaya dan prakarsa masyarakat desa untuk menciptakan desa yang sehat. Untuk meningkatkan pembinaan swadaya ini, dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan teknis dan pengetahuan masyarakat, agar dapat memanfaatkan bahan-bahan bangunan lokal dengan se-baik-baiknya untuk memugar rumahnya masing-masing secara go-tong-royong.

Dalam tahun 1978/79 pemugaran perumahan telah di laksana-kan di 36 desa, yang masing-masing terdiri dari 40 rumah, dan setiap rumah mendapat bantuan sebesar Rp 25.000,- Pada tahun 1979/80 usaha pengembangan pemugaran perumahan ini ditingkat-kan menjadi 51 desa atau 2.040 rumah, dengan bantuan sebesar Rp 30.000,- setiap rumah, pada tahun 1980/81 sebanyak 130 desa atau 5.200 rumah dengan bantuan Rp 50.000,- setiap rumah, dan pada tahun 1981/82 di 144 desa atau 5.760 rumah dengan bantuan sebesar Rp 50.000,- tiap rumah.

6. Perlombaan Desa

Perlombaan desa yang dilaksanakan sejak Repelita I merupakan suatu usaha untuk mendorong semangat masyarakat untuk membagun dengan kemampuan dan swadaya sendiri.

XIV/32

Sebagai hasil evaluasi dari 27 propinsi, perlombaan desa ini telah menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang cukup baik. Desa-desa berprestasi dalam melaksanakan pembangunan desanya, dijadikan teladan dengan menumbuhkan gairah serta semangat mambangun bagi desa-desa lainnya.

Jumlah desa yang telah nyata-nyata menunjukkan keberha-silan dalam melaksanakan pembangunan desanya sejak tahun 1971/72 sampai dengan tahun 1981/82 ini adalah sebanyak 9.816 desa pemenang perlombaan desa tingkat propinsi atau 10.791 desa kejuaraan tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Desa-desa yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa ini, diharapkan akan tetap dan terus berkembang dalam melak-sanakan pembangunan desanya melalui usaha-usaha swadaya gotong-royong sendiri, sehingga tata kehidupan perekonomian dan sosial budaya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa yang bersangkutan dan masyarakat desa lainnya.

E. PEMBINAAN TATA RUANG 1.

Pendahuluan

Sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan pada u-mumnya,pembinaan tata ruang dalam Repelita III makin diting-katkan. Pembinaan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ling-kungan hidup manusia yang lebih sempurna dengan membatasi se-kecil mungkin pengaruh-pengaruh yang dapat merusak keserasian tata ruang terhadap lingkugan hidup manusia, yang mungkin timbul sebagai akibat sampingan dari pelaksanaan pembangunan. Di samping itu melalui pembinaan tata ruang diharapkan pengu-asaan dan penggunaan tanah akan lebih serasi dan lebih ber-manfaat sehingga dapat lebih mendorong usaha-usaha pembangunan baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Kegiatan pembinaan tata ruang dalam tahun 1981/82 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 1980/81 dan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut meliputi tata guna tanah, tata agraria serta tata kota dan tata daerah.

2. Pengembangan Tata Guna Tanah

Dalam tahun 1981/82 pelaksanaan pengembangan tata guna tanah pada umumnya adalah kelanjutan dari kegiatan tahun

XIV/33

1980/81, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan pemetaan penggunaan dan kemampuan tanah, perencanaan tata guna tanah kabupaten, perhitungan produktifitas tanah, pemetaan kota kecamatan, kota kabupaten dan kotamadya, serta monitoring pelaksanaan penghijauan dan reboisasi.

Pelaksanaan pemetaan penggunaan tanah dalam tahun 1981/82 meliputi luas areal 127.620 km2, tersebar di 23 propinsi. Ji ka dibandingkan dengan tahun 1980/81 terdapat kenaikan dalam luas areal sebesar 9% (Tabel XIV-9). Di samping kegiatan pe-metaan penggunaan tanah juga telah diselesaikan perencanaan tata guna tanah Kabupaten yang meliputi 21 kabupaten, perhi-tungan produktifitas tanah di 40 kabupaten, pembuatan peta dasar dan pemetaan tanah kota kecamatan sebanyak 157 kecamatan, pemetaan kota kabupaten sebanyak 35 kota serta monitoring pelaksanaan reboisasi dan penghijauan seluas 268.371 ha.

Dalam rangka program transmigrasi dalam tahun 1981/82 te lah dilakukan pengukuran dan pemetaan penggunaan tanah daerah transmigrasi seluas 600.000 ha yang terbesar di 18 propinsi. Sementara itu usaha persiapan Rancangan Undang-Undang Tata Guna Tanah terus dilanjutkan.

3. Tata Kota dan Tata Daerah.

Usaha pemerataan pembangunan yang telah digariskan dalam GBHN dan Repelita III, khususnya bagi pembangunan kota dan daerah dilakukan dengan pertumbuhan dan pengembangan kota- kota dan daerah-daerah secara terpadu dan serasi. Dengan demikian diharapkan terwujudnya tata lingkungan hidup manusia yang lebih sempurna dalam suatu kebijaksanaan tata ruang yang menyeluruh. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan umum wilayah, bidang tata daerah dan tata kota dalam berbagai lingkup dan jangkauan perencanaan. Sejak tahun 1979/80 rencana pemukiman transmigrasi telah ditangani seba gai salah satu program pengembangan wilayah.

Kegiatan Perencanaan Umum Wilayah bertujuan untuk menyu sun rencana pengembangan wilayah dalam bentuk kerangka dasar maupun rancangan jangka panjang (20-30 tahun), yaitu suatu kerangka terpadu pembangunan daerah. Kerangka terpadu ini akan bermanfaat sebagai pedoman bagi aparat perencanaan di daerah dalam menyusun program sektoral yang jelas sasaran dan ukurannya.

Dalam tahun 1981/82 telah dilakukan penyusunan Rencana Kerangka Struktur Pembangunan Wilayah Tingkat Nasional dan

XIV/34

TABEL XIV - 9PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH

MENURUT DAERAH TINGKAT I1978/79 - 1981/82

(dalam km2)

XIV/35

dilanjutkan dengan Rencana Umum Total di 5 Satuan Wilayah Pe-ngembangan yang meliputi daerah-daerah Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Dalam tahun 1981/82 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Teknis Pemukiman Transmigrasi di 56 Wilayah Pengembangan Par-tial yang tersebar di propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Seluruhnya berjumlah 106 Sa-tuan Kawasan Pemukiman dengan daya tampung berjumlah 108.000kepala keluarga.

Kegiatan di bidang Tata Daerah meliputi kegiatan Studi Pengembangan Regional, Studi Potensi Wilayah, Perencanaan Partial Wilayah dan Penyusunan Indikasi Program dan Proyek Pembangunan Daerah. Sebagai kelanjutan dari Studi Pengembang- an Regional Sumatera Bagian Utara yang meliputi propinsi-pro-pinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau, telah disusun suatu program terpadu untuk Riau da-ratan. Studi potensi wilayah meliputi kegiatan analisa tingkat perkembangan wilayah berdasarkan potensi-potensi daerah yang bersangkutan. Untuk tahun 1981/82 studi potensi wilayah dilanjutkan dengan analisa potensi daerah untuk propinsi Sumatera Selatan dan perbaikan data untuk propinsi Jambi.

Perencanaan Partial Wilayah bertujuan untuk membantu Pe-merintah Daerah dalam menyusun Rencana Umum Daerah untuk jangka panjang dan jangka menengah (5 tahun) serta rencana pengembangan kawasan. Dalam tahun 1979/80 telah dilakukan penyusunan rencana umum daerah di 4 propinsi (Lampung, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan) dan 5 rencana kawasan yaitu Batam (Riau), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Lampung Utara (Lampung), Kabupaten Karangasem Klungkung-Gianyar (Bali) dan Barru Sidrap (Sulawesi Selatan). Pada ta-hun 1980/81 Perencanaan Umum Daerah dilakukan di 27 kabupaten meliputi 33 wilayah sedang pada tahun 1981/82 Perencanaan Umum Daerah dilanjutkan di 15 kabupaten meliputi 18 wilayah pengembangan partial. Di samping itu pada tahun 1981/82 juga telah disusun rencana Satuan Kawasan sebanyak 20 lokasi.

Kegiatan Penyusunan Indikasi Program dan Proyek Pemba-ngunan Daerah merupakan tindak lanjut dari kegiatan Studi Pengembangan Regional yang telah dilakukan sejak Repelita I. Kegiatan ini menghasilkan usulan program-program dan proyek-proyek sektoral secara terpadu untuk pengembangan daerah-

XIV/36

daerah tertentu. Dalam tahun 1981/82 telah diselesaikan indi-kasi program bagi pengembangan area Sanrego dan Gowa-Takalar (Sulawesi Selatan), Madura, Grobogan (Jawa Tengah), Kendari Selatan (Sulawesi Tenggara), Tabanan-Buleleng-Jembrana(Bali), Way Abung (Lampung)dan Lombok (NTB). Pada tahun yang sama juga telah dihasilkan usulan proyek-proyek bagi pengem-bangan daerah-daerah tertentu di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Kegiatan di bidang Tata Kota ditujukan untuk mendudukkan kota-kota pada fungai yang sebenarnya dalam pembangunan wi-layah/daerah belakangnya. Dalam Repelita III penyusunan pe-rencanaan umum kita diarahkan kepada rencana pembangunan 200 kota, meliputi Penyusunan Rencana Umum/Rencana Kerangka Umum 10 kota besar, 40 kota sedang dan 150 kota kecil. Sampai de-ngan tahun ketiga Repelita III telah dikerjakan penyusunan 118 Rencana Kerangka Umum Kota dengan perincian; tahun 1979/80 2 kota besar, 7 kota sedang dan 19 kota kecil; tahun 1980/81 2 kota besar, 8 kota sedang dan 38 kota kecil; dalam tahun 981/82 2 kota besar, 7 kota sedang dan 33 kota kecil.x)

Di samping penyusunan Rencana Kerangka Umum Kota, juga telah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi 10 kota be-sar dan kota sedang yaitu Malioboro (Yogyakarta), Wonokromo (Surabaya, Cimindi (Bandung), Sukaramai (Medan), Kawasan Airport Cengkareng, Pusat kota Malang dan Banyuwangi, Klaten, Tandes (Surabaya) dan Bringkaraya (Ujung Pandang). Kegiatan lain yang sudah dikerjakan adalah penyusunan studi tingkat pelayanan di 40 kota, penyusunan Perencanaan Umum Pengembang an Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabotabek) dan Surabaya (Gerbangkertasusila), penyusunan Strategi Nasional Pengem-bangan Kota, penyusunan Studi Kelayakan dan Rencana Detail Kota, penyusunan Perencanaan Pemukiman Baru di sekitar Jakar ta dan penyusunan Pengembangan Lingkungan di 7 kota sedang serta pengembangan kota besar Bandung dan Medan.

x) Kota metropolitan adalah kota yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 orangKota besar adalah kota yang berpenduduk antara 500.000 - 1.000.000 orangKota sedang adalah kota yang berpenduduk antara 100.000 - 500.000 orangKota kecil adalah kota yang berpenduduk antara 20.000 - 100.000 orang

XIV/37

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan kota-kota, diusahakan pula peningkatan efisiensi dan efektivitas penye-lenggaraan pemerintahan kota. Pelaksanaannya disesuaikan de-ngan tingkat permasalahan dan urgensinya dilihat dari sudut peningkatan pelaksanaan pembangunan. Usaha ini meliputi Studi Peningkatan Status Pemerintahan Kota yaitu dari kota kecamat-an menjadi kota administratif, Studi Perluasan Wilayah Kota-madya dan Studi Pemindahan Ibukota Kabupaten yang masih ber-lokasi di wilayah kotamadya atau wilayah kota administratif. Studi-studi yang telah selesai, kemudian diproses melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menjadi Peraturan Pemerin-tah.

Dari studi-studi yang dilakukan pada tahun 1980/81 dan tahun sebelumnya, pada tahun 1981/82 telah dapat diselesaikan Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Status Pemerintahan Kota-kota, Singkawang, Lubuklinggau, Tarakan, Ternate, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bau-Bau; Peraturan Pemerintah tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Tanjungkarang/Telukbe-tung; Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Bogor, Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dan Ibukota Kabupaten Langkat. Di samping itu, juga sedang diproses Peningkatan Status Pemerintahan Kota-kota Kisaran, Prabumulih, Purwokerto dan Cilacap; Perluasan Wilayah Kotamdya-kotamadya Blitar, Madiun, Pasuruan, Mojokerto dan Probolinggo; Pemindahan,Ibu-kota Kabupaten Magelang dan Ibukota Kabupaten Kendari.

Kegiatan di bidang sarana penunjang dilaksanakan dalam rangka membantu kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan tata kota dan daerah, baik untuk perencanaan-perencanaan tingkat pusat dalam kegiatan penyiapan data/informasi, maupun untuk kegiatan tingkat daerah dalam membantu Pemerintah Daerah me-nyusun Rencana Umum Kota/Daerah, dan program 5 tahun. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah meningkatkan dan membina kemampuan instansi dan tenaga-tenaga perencana di se-luruh ibukota propinsi, agar mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam tahun 1981/82 telah dilaksanakan peningkatan dan pembinaan Unit Perencanaan di 26 propinsi di seluruh Indonesia (kecuali DKI Jakarta), pembinaan 4 unit Pusat In-formasi dan Dokumentasi (Pusido) Perencanaan Kota/Daerah/ Wi-layah di Jakarta, Bukittinggi, Denpasar dan Ujung Pandang, pembinaan 2 unit Pusat Training di Bukittinggi dan Denpasar. Dalam usaha meningkatkan tenaga-tenaga daerah, telah dise-lenggarakan latihan-latihan untuk tenaga perencana kota dan daerah, termasuk tenaga-tenaga untuk perencanaan lingkungan transmigrasi. Sebagai aarana penunjang lainnya telah selesai

XIV/38

disiapkan Rancangan Undang-undang Pokok Tata Ruang dan Per-aturan-Peraturan Tata Ruang Kawasan lainnya.

4. Tata Agraria

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka tertib penggunaan dan pemilikan tanah semakin dirasakan pen-tingnya. Berbagai kegiatan pembangunan sering mengalami ham-batan yang antara lain disebabkan oleh masalah tanah. Oleh karena itu dalam Repelita III masalah yang menyangkut bidang keagrariaan terus ditingkatkan dan disempurnakan. Program Tata Agraria antara lain bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib penggunaan penguasaan dan pemilikan atas tanah serta kepastian hukum mengenai hak atas tanah, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam tahun 1981/82 kegiatan program tata agraria pada dasarnya adalah melanjutkan serta meningkatkan kegiatan pada tahun 1980/81 serta tahun-tahun sebelumnya, yaitu meliputi pengukuran dan pemetaan situasi tanah, pembukuan hak atas tanah, pembaharuan peta dasar/situasi tanah, penertiban serta pemberian hak atas tanah.

Pengukuran dan pemetaan situasi tanah yang telah dapat diselesaikan dalam tahun 1981/82 ialah seluas 104.000 ha meliputi 24 propinsi, pembukuan hak tanah sebanyak 75.000 persil, serta pembaharuan peta dasar/situasi sebanyak 465 lembar dan penjilidan warkah sebanyak 57.000 persil. Kedua kegiatan yang terakhir ini adalah merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan dalam tahun 1981/82.

Mengenai kegiatan penertiban dan peningkatan pengurusan hak-hak atas tanah dapat dikemukakan bahwa dalam tahun 1981/ 82 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri me-ngenai berbagai hak atas tanah sebanyak 26.689 SK Hak. Surat Keputusan mengenai hak tanah tersebut, terutama diberikan kepada penduduk golongan ekonomi lemah yang selama ini mendu-duki tanah-tanah negara.

Untuk menunjang program transmigrasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program tersebut terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan dari tahun ketahun. Dalam tahun 1981/82 telah diselesaikan pengukuran keliling batas daerah tranami-graai aeluas 370.260 ha yang meliputi 18 propinsi, pengukur-an dan pengkaplingan Sarana umum seluas 5.545 ha dan pengkap-lingan lahan pekarangan dan lahan usaha I seluas 36.040 ha. Di samping itu telah diselesaikan pula hak pengelolaan daerah

XIV/39

transmigrasi seluas 469.856 ha, 80.000 SK hak pakai/hak milik dan identifikasi tanah seluas 270.000 ha sebagai persiapan areal untuk penempatan tahun 1982/83.

Mulai tahun 1981/82 telah dilancarkan Proyek Nasional Agraria (PRONA) yaitu kegiatan pemberian sertifikat secara masal, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Dalam waktu singkat melalui PRONA telah dapat diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 554.990 meliputi seluruh Indonesia. Denganterbitnya sertifikat tanah tersebut, maka selain terciptanya tertib pemilikan serta kepastian hak atas tanah, sertifikat tanah tersebut juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dalam rangka pencetakan sawah baru ataupun untuk usaha lainnya.

F. PEMBIAAAA APARATUR PEMERINTAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAPPEDA Tingkat I dibentuk berdasarkan Keppres No. 15 Ta-hun 1974 di setiap Daerah Tingkat I selaku badan staf Gubernur Kepala Daerah dalam bidang perencanaan. Dengan Keppres No. 27 tahun 1980 BAPPEDA Daerah Tingkat I telah disempurnakan dan sekaligus dibentuk BAPPEDA Daerah Tingkat II dengan tugas pokok membantu Bupati/Walikotamadya dalam mengkoordina-sikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawas an pembangunan di daerah masing-masing.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan baik sektoral maupun regional di semua daerah maka beban tugas Bappeda terus meningkat. Oleh karena itu kemampuan Bappeda perlu terus ditingkatkan, baik melalui berbagai kursus, loka karya, seminar dan latihan-latihan lainnya yang bersifat re-gional/daerah, nasional dan internasional maupun peningkatan fasilitas kerja yang diperlukan. Untuk memenuhi keperluan te-naga di semua BAPPEDA Tingkat I dan II yang diperkirakan berjumlah 5.200 orang, maka selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 1980/81 telah dimulai kegiatan mendidik/melatih tenaga instruktur dan menyempurnakan fasilitas yang diperlukan dalam usaha mencapai sasaran 1.300 orang setiap tahun anggaran di lima (5) Pusat Latihan Regional, yaitu Medan, Jakarta, Yogya-karta, Banjarbaru dan Ujung Pandang. Dalam usaha mencapai sasaran ini dengan jumlah dan mutu yang diharapkan, telah di-adakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi seperti UI, IPB, ITB, UGM, dan Akademi Statistik. Sejalan dengan kegiatan ini telah dilaksanakan pula kursus-kursus sejenis bagi pe-gawai-pegawai Daerah Tingkat I dan Tingkat II non Bappeda.

XIV/40

Selama tahun 1981/82 telah dididik/dilatih tenaga instruktur untuk Pusat Latihan Regional sebanyak 15 orang dan tenaga pe-rencana untuk Bappeda Tingkat I dan II sebanyak 462 orang yang meliputi bidang-bidang perencanaan daerah, administrasi, fisik/prasarana, sosial budaya, statistik, analisa dan evalu-asi proyek dan sebagainya.

Dalam usaha meningkatkan dan memantapkan keterpaduan pe-rencanaan antara Pusat dan Daerah, maka setiap tahun diadakan Konsultasi Regional dan Konsultasi Nasional BAPPEDA seluruh Indonesia dengan Departemen-Departemen bersama BAPPENAS dalam rangka penyusunan RAPBN dan RAPBD untuk tahun anggaran ber-ikutnya. Dengan konsultasi ini diusahakan sinkronisasi proyek-proyek sektoral dengan proyek-proyek regional/daerah sehingga tercapai keterpaduan kegiatan kegiatan pembangunan di daerah.

2. Pendidikan dan latihan Pegawai

Kemajuan dan perkembangan kegiatan pembangunan yang ber-langsung di daerah selama Repelita III ini akan semakin me-ningkat dan semakin kompleks. Untuk mengimbanginya secara kuantitatif dan kualitatif, telah dilaksanakan berbagai pen-didikan dan latihan yang berencana dengan sumber dana dari Pusat dan Daerah sendiri bagi pegawai-pegawai yang bertugas di Daerah Tingkat I dan II termasuk tenaga-tenaga keamanan/ pagarpraja dan pimpinan Hansip untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan wibawa pemerintah daerah. Dalam tahun 1981/82 telah dididik/dilatih sebanyak 2.917 orang pegawai di Jakarta dan di semua Propinsi yang meliputi bidang-bidang pemerintah-an desa (Kepala Desa), land use, tata desa, perencanaan kota, manajemen perusahaan daerah, pemeliharaan keamanan (mantri polisi/pagarpraja, pimpinan Hansip), dan sebagainya. Di sam-ping itu, telah dididik pula tenaga-tenaga/pegawai dinas P.U. Kabupaten dalam berbagai bidang teknik.

3. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan (Pamong-Praja)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat d i daerah Tingkat I sampai Tingkat Desa/Kelurahan, maka kegiatan penga-daan dan pembangunan fasilitas dan prasarana fisik perkantor-an dan mobilitas pamongpraja terus dilanjutkan dan ditingkat-kan untuk memenuhi kebutuhan secara teratur akan gedung kan-tor, rumah dinas, kendaraan dan alat kantor lainnya bagi pe-rangkat Pemerintah Daerah. Selama ini pelaksanaannya dilaku-kan secara selektif berdasarkan prioritas, terutama di daerah

XIV/41

daerah yang keadaan fisik gedung kantornya tidak memenuhi persyaratan dan/atau sangat terpencil dan terisolir. Dalam tahun 1981/82 telah dibangun fasilitas kantor dan rumah dinas untuk Desa, Lurah, Camat, Bupati/Walikotamadya, Pembantu Gubernur dan Gubernur di semua Daerah Tingkat I sebanyak 792 unit dengan dana sekitar Rp 15,7 milyar. Demikian juga untuk keperluan mobilitas secara bertahap disediakan kendaraan ber-motor beroda 2 dan 4 dan alat-alat transportasi dan komunika-si lainnya.

Untuk membantu Pemerintah Daerah, khususnya Kotamadya dan Ibukota Kabupaten maka dalam usaha mengatasi bahaya kebakaran dan masalah sampah, maka secara bertahap dan berangsur dibe-rikan mobil-mobil pemadam kebakaran khususnya kepada Kota madya dan Kabupaten.

G. PENELITIAN REGIONAL DAN DAERAH

Dalam usaha menemukan pola dan metode untuk mewujudkan mobilitas serta melancarkan jalannya pemerintahan dan pem-bangunan, maka pada tahun 1981/82 telah diadakan berbagai je-nis penelitian, antara lain mengenai Pembinaan Partisipasi Organisasi Profesi/Fungsional dalam pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Pembinaan Per-sonil dan Karier, Sistim Administrasi Pemerintahan Daerah, Study Kasus Penentuan Jabatan Wakil Gubernur dan Pembantu Gu-bernur, Studi kasus Hubungan Fungsi antara Pemda Kodya Sabang dengan Daerah Perdagangan dan Daerah Pelabuhan Bebas Sabang, Pengaruh Sosial Budaya di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Pedesaan, dan Peranan Pendidikan Politik tentang Pembangunan Budaya Politik Pancasila. Kegiatan pe-ngumpulan data dan informasi mengenai jenis-jenis penelitian di atas telah dilaksanakan di hampir semua Propinsi.

Demikian juga telah dilakukan pengumpulan data dan in-formasi guna penyusunan dan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pemerintahan Desa di hampir semua Propinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Selanjutnya dalam usaha penyusunan kebijaksanaan penye-lenggaraan dan pembinaan pemerintahan Daerah Otonom, telah diadakan pengumpulan data informasi di beberapa Kabupaten/

XIV/42

Kotamadya di 15 Propinsi. Selain itu dalam tahun 1981/82 telah dilakukan inventarisasi dan pengumpulan data/informasi guna pemantapan daerah Kecamatan dan Desa di Irian Jaya dan Timor Timur.

Dari hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat di-rumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan menjadi pega- ngan dalam peningkatan berbagai, kegiatan pembangunan di daerah.

H. PEMBANGUNAN PROPINSI TIMOR TIMUR

1.Pendahuluan

Dengan semakin mantapnya keadaan keamanan, telah semakin giat pula usaha-usaha pembangunan dilaksanakan di daerah Timor Timur. Kegiatan pembangunan ini mencakup hampir semua sektor pembangunan di seluruh wilayah Timor Timur.

Sasaran dari semua kegiatan pembangunan adalah untuk me-ningkatkan taraf hidup rakyat Timor Timur sedemikian rupa se-hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama tingkatnya tidak lagi berbeda dengan tingkat hidup di daerah-daerah lain Indonesia.

Meningkatnya usaha perbaikan di segala bidang kegiatan pembangunan di wilayah Timor Timur antara lain tercermin dari makin meningkatnya dana pembangunan bagi Timor Timur. Untuk tahun anggaran 1981/82 daerah Timor Timur mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 22.307,571 juta, yang terdiri atas anggaran Sektoral (mata anggaran 16) sebesar Rp.7.000.000 juta dan anggaran program Inpres sebesar Rp. 15.307,571 juta. Di samping itu dari mata anggaran lain yang disalurkan melalui berbagai Departemen disediakan anggaran sebesar Rp. 7.241,570 juta, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.29.549,141 juta.

Dibandingkan dengan penyediaan anggaran tahun 1980/81, penyediaan anggaran pembangunan untuk Propinsi Timor Timur (Sektoral dan Inpres) mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 67,5%. Alokasi anggaran pembangunan untuk daerah Timor Timur selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel XIV - 10.

2. Pelaksanaan Pembangunan 1981/82

a. Bidang Pemerintahan

XIV/43

TABEL XIV – 10ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH1) TINGKAT I TIMOR TIMUR,

1978/79 – 1981/82(ribu rupiah)

1) Angka-angka APBN2) Khusus dari mata anggaran (m.a.) 16

XIV/44

Dalam bidang pemerintahan kegiatan yang telah dilakukan adalah pemantapan kondisi soeial politik dan administrasi pe-merintahan.

Sebagai kelanjutan dari usaha-usaha penyempurnaan dan pe-ningkatan aparatur pemerintahan maka dalam tahun 1981/82 telah diselesaikan pengangkatan para pegawai honorer sebanyak 1.920 orang. Sebagian besar di antaranya terdiri dari putra daerah. Mereka diangkat menjadi pegawai tetap, seperti guru, tenaga para-medis serta tenaga-tenaga administrasi di kantor- kantor Pemerintah Daerah. Di samping pengangkatan pegawai- pegawai daerah tersebut, pendidikan ketrampilan juga mendapat prioritas. Untuk tahun 1981/82 telah diadakan kursus pemerin-tahan/keuangan/kebendaharawanan, perencanaan yang diadakan di Yogyakarta yang diikuti oleh 80 orang peserta selama 90 hari. Diharapkan dengan semakin bertambahnya tenaga terdidik dan trampil maka penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Timor Timur akan semakin lancar di masa-masa mendatang.

Usaha-usaha dalam bidang keagrariaan telah pula menunjuk-kan hasil-hasil positif seperti telah diselesaikannya seba-nyak 689 sertifikat tanah, dan telah pula dididik 9 orang te-naga teknis keagrariaan, masing-masing 6 orang telah mengikuti kursus pengatur hak-hak tanah serta 3 orang mengikuti kursus landreform. Di samping itu telah dilaksanakan survey tata guna tanah untuk perkantoran dan pedesaan pada 9 Kabupaten di Timor Timur.

Pembentukan Kota Administratif Dili berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1981 merupakan pencerminan makin berkembangnya pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan perlu untuk mengalihkan sebagian tugas-tugas Kepala Daerah Tingkat II Dili kepada Walikota Administratif.

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas aparatur pemerin-tahan di Timor Timur, telah dibangun rumah-rumah dinas bagi pegawai berbagai Departemen sebanyak 52 buah, serta kantor Camat 5 buah dan kantor Bupati 2 buah.

Di Kabupaten Baucau telah dilaksanakan pemukiman kembali penduduk di 30 buah desa dengan dilengkapi setiap desanya se-banyak 50 rumah sederhana, satu Pos Kesehatan, satu Sekolah Dasar, tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Untuk maksud yang sama, Pemerintah telah pula merintis penempatan kembali 50 Kepala Keluarga para partisan di daerah Tingkat II Maliana yang dikaitkan dengan rencana penempatan 50 Kepala Keluarga petani teladan yang akan dikirim di daerah tersebut, satu dan

XIV/45

lain hal guna merangsang penduduk setempat untuk lebih me-ningkatkan hasil-hasil produksi pertanian, terutama padi dan jagung.

Proyek pemukiman penduduk dan petani dilakukan secara terpadu melalui kerjasama antar Departemen.

b. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan yang dilaksanakan adalah melanjutkan program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa pengadaan sarana dan buku-buku pelajaran serta pengadaan a-lat-alat sekolah, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya.

Dalam tahun ajaran 1981/82 telah lulus dari sekolah pen-didikan guru di Dili sebanyak 70 orang guru baru dari putra daerah. Selanjutnya pembangunan 4 unit SMP, 5 unit mess guru dan kantor Kanwil P dan K di Dili telah selesai dilaksanakan. Dengan terlaksananya pembangunan SMP tersebut maka jumlah SMP di Propinsi Timor Timur dewasa ini berjumlah 26 unit yang terdiri dari SMP Negeri 17 buah dan SMP Swasta 7 buah, dengan jumlah guru 220 orang dan jumlah murid 3.798 orang.

Sementara itu juga telah dibangun gedung Sekolah Dasar 46 unit, pembangunan kelas baru 15 buah dan pembangunan rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah masing-masing 46 unit.

Di samping peningkatan prasarana pendidikan juga diting-katkan pembinaan pendidikan kepada siswa SMEA 266 orang, SPG 296 orang, KPG 290 orang siswa dan pembinaan/beasiswa kepada putra putri daerah yang belajar di luar Timor Timur sebanyak 112 orang. Juga telah dilakukan penataran senam pagi pada sekolah-sekolah dan kelompok belajar sebanyak 800 orang. Demikian pula terus ditingkatkan pembinaan generasi muda, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan pramuka, olah raga, kesenian, dan lain sebagainya.

c. Bidang Kesehatan

Usaha peningkatan pelayanan kesehatan kepada penduduk Timor Timur dilakukan dengan penyediaan prasarana kesehatan yang memungkinkan penduduk mendatangi pos-pos kesehatan, Pus-kesmas atau rumah sakit dengan mudah dan cepat.

Untuk mencapai maksud di atas, dalam tahun 1981/82 telah dibangun antara lain satu rumah sakit type C di Dili, satu

XIV/46

rumah sakit pembantu type D masing-masing di Maliana dan Baucau sebagai lanjutan dari pembangunan tahun lalu, serta sebuah depot obat-obatan dan pembangunan gedung Kanwil seluas 600 m2 di Dili.

Guna pemenuhan tenaga-tenaga medis telah dibuka di Dili Sekolah Penjenang Kesehatan dengan maksud untuk mengisi ke-kurangan tenaga para medis yang selama ini didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Sekolah Perawat tersebut telah pula menghasilkan 70 orang siswa dan ditempatkan di berbagai da-erah menurut kebutuhannya. Di samping itu telah dilaksanakan pembangunan Puskesmas baru 5 buah, Puskesmas Pembantu 26 bu-ah, rumah dokter 8 buah, sarana air bersih berupa 1.300 buah sumur pompa tangan dangkal, 100 buah sumur pompa tangan da-lam, 100 buah penampung air hujan, 500 buah jamban keluarga dan bantuan obat-obatan.

Demikian pula usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit malaria dan penyakit menular lainnya terus ditingkatkan.

d. Bidang Sosial

Bidang kesejahteraan sosial di daerah Timor Timur diarah-kan kepada usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan swadaya sosial masyarakat dengan menanamkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat telah dilaksanakan pemberian bantuan dan penyantunan sosial terhadap para kelu-arga, anak terlantar, lanjut usia, dan para cacad. Dalam ta-hun 1981/82 telah dilakukan pembinaan kegiatan karang taruna sebanyak 1.250 orang, pembinaan anak terlantar 320 orang, pembinaan para cacad 290 orang, penyantunan lanjut usia seba-nyak 576 orang dan pembinaan sosial lainnya. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan terutama kepada keluarga-keluarga yang menjadi korban dari gerakan pengacau keamanan berupa alat-alat bangunan rumah, makanan dan lauk pauk, alat-alat pertanian, bibit pertanian, pakaian dan obat-obatan.

e. Bidang Pertanian

Untuk meningkatkan produksi pertanian beberapa usaha te-lah dilaksanakan antara lain perluasan areal pertanian, pem-bangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pengadaan pera-latan pertanian, bibit dan obat-obatan, serta peningkatan pe-nyuluhan.

XIV/47

Dalam usaha meningkatkan jumlah areal panen padi sawah dari 12.778 Ha pada tahun 1979/80 menjadi 14.802 Ha dalam ta-hun 1981/82 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan 45 dem-plot padi sawah, 50 demplot tegalan, pembangunan 2 buah balai benih sentral, 5 buah balai benih desa dan 3 buah balai benih kabupaten. Di samping itu juga telah diadakan alat-alat per-tanian, berupa 2 buah traktor, 2.000 set/unit alat tradisio-nal untuk 2.000 KK, 50 buah handsprayer, pengadaan benih ja-gung 75 ton, pestisida 2.000 kg dan obat-obatan. Dalam usaha meningkatkan populasi ternak telah dilakukan perbaikan mutu hijauan makanan ternak di Kabupaten Lospalos, Same, Manatuto, Baucau, Suai, Ainaro dan daerah lain. Pembinaan peternakan dilakukan dengan pemberian bibit ternak berupa 20 paket sapi, 10 paket kambing, babi dan ayam. Pembinaan perikanan rakyat telah dilakukan dengan 1 unit penyuluhan modernisasi perikan-an rakyat di Dili. Di samping itu dilakukan pembinaan terha-dap 12 kabupaten lainnya dalam usaha pengembangan produksi perikanan. Untuk usaha pengembangan produksi perkebunan telah dilakukan bimbingan kepada rakyat untuk merehabilitir 40.114 Ha tanaman kopi, 349 Ha tanaman kelapa di beberapa kabupaten dengan cara demplot penyuluhan dan bimbingan.

Di samping itu untuk membentuk kader pembangunan pertani-an telah dididik 30 orang putra daerah di beberapa Sekolah Pertanian Menengah Atas di luar Timor Timur ( antara lain di Malang). Dengan demikian jumlah putra daerah Timor Timur yang sedang tugas belajar mengikuti Sekolah Pertanian Menengah A-tas di luar Timor timur dewasa ini berjumlah 70 orang.

Dalam usaha meningkatkan produksi tanaman pangan maka te-lah dilanjutkan perluasan areal sawah dari 5.996 Ha menjadi 7.500 Ha dan tegalan 17.000 Ha khusus di daerah Maliana. Pada tahun 1981/82 telah dilaksanakan pula pembangunan 30 buah demplot padi sawah, 34 buah demplot tanaman palawija, dan 3 buah Balai Benih.

Kemudian dalam usaha meningkatkan populasi ternak dan pe-milihan ternak di daerah Maliana telah dilakukan pengembangan 15 paket sapi, 10 paket kambing/domba, dan pengadaan ternak kerbau 30 ekor. Di samping itu juga telah dilaksanakan dari dana Bantuan Presiden pengadaan sapi sebanyak 700 ekor, sapi bibit Bali sebanyak 1.000 ekor, dan kerbau bibit 2.850 ekor.

f. Bidang Perhubungan dan Pariwisata

Dalam rangka usaha peningkatan perhubungan di Propinsi Timor Timur secara bertahap telah dilakukan perbaikan dan

XIV/48

peningkatan baik bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara maupun telekomunikasi.

Dalam tahun 1981/82 telah dilakukan perbaikan jalan se-panjang 300 km, penunjangan jalan 239 km dan peningkatan ja-lan 30 km, antara lain yang menghubungkan Baucau - Lautem, Lautem - Fuilore, Fuilore - Lospalos, demikian pula yang menghubungkan jalan Baucau dan Viqueque.

Pelabuhan udara Komoro yang selama ini hanya mampu mela-yani operasi pesawat jenis F-28 terbatas, telah ditingkatkan untuk dapat melayani operasi penerbangan jenis pesawat F-28 penuh. Untuk maksud di atas telah dibangun perpanjangan dan overlay landasan sehingga menjadi 1.750 m, di samping perbai-kan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan keselamatan pener-bangan. Kecuali itu telah dilaksanakan pula studi kelayakan lapangan terbang Komoro untuk dapat didarati pesawat DC-9 se-bagai dasar pertimbangan untuk peningkatan lapangan terbang Komoro selanjutnya.

Untuk memperlancar perhubungan laut, telah diusahakan pe-ngadaan pesawat LST serta pembuatan 1 buah LCM dengan bobot 50 Dwt, di samping perbaikan 1 buah LCM yang telah ada sebe-lumnya, pengerukan alur kolam Pelabuhan Dilli, pembangunan gudang pelabuhan dan perlengkapannya berikut pembuatan bak air 300 m3.

g. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan kepada masyara-kat di daerah Propinsi Tingkat I Timor Timur, maka kebijaksa-naan yang ditempuh di bidang pekerjaan umum terutama dititik beratkan pada proyek-proyek yang hasilnya dengan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yaitu yang meliputi per-baikan/peningkatan jalan-jalan dan jembatan, perbaikan dan pembangunan irigasi sedang kecil, dan peningkatan penyediaan air bersih. Dalam tahun 1981/82 telah dilaksanakan pembangun an jalan AWCAS sepanjang + 300 km,*) penunjangan jalan 239 km, perbaikan jembatan 92 m, peningkatan jalan 30 km, serta penggantian jembatan 305,5 m.

*) AWCAS singkatan dari A11 Weather Compacted Aggregate Subbase (jalan tanah yang diperkeras dengan kerikil).

XIV/49

Pembangunan jaringan irigasi telah dapat diselesaikan un-tuk dapat mengairi sawah seluas 2.170 ha yang terdiri dari Maliana 1 750 Ha dan irigasi sedang kecil, sederhana dan ter-sier yang tersebar di Propinsi Timor Timur seluas 1.420 Ha. Peningkatan penyediaan air bersih untuk kota Dili dan. kota-kota lainnya secara bertahap terus dilakukan.

h. Bidang Penerangan

Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerangan telah dilaksanakan antara lain proyek mass media dan penerbitan Harian Dili Pos yang merupakan satu-sa-tunya harian daerah, yang diharapkan dapat memberikan pene-rangan kepada seluruh penduduk Timor Timur tentang langkah-langkah usaha yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu juga telah dibangun. perumahan dinas sebanyak 18 buah untuk menampung pegawai Departemen Penerangan yang ditugaskan di Propinsi Timor Timur, masing-masing 1 buah type B, 13 buah type C, dan 4 buah type D. Untuk menunjang sarana penerangan juga telah diusahakan pengadaan alat-alat, antara lain foto tustel, radio kaset recorder, generator, slide proyektor, peralatan kamar gelap, satu set peralatan musik (band) dan lain-lain.

Untuk meningkatkan siaran RRI Dili telah dilakukan peng-gantian perlengkapan studio yang sudah rusak dengan yang baru dengan pengadaan suku cadang peralatan studio dan lain-lain.

i. Bidang Keagamaan

Pembangunan di bidang agama di daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan antara lain dengan peningkatan sarana dan bimbingan kehidupan beragama. Dalam tahun anggaran 1981/82 kegiatan-kegiatan ditujukan kepada pemberian bantuan bagi perbaikan pembangunan gereja Katolik sebanyak 15 buah, pembe-rian bantuan bagi perbaikan/pembangunan gereja Protestan 10 buah, serta bantuan bagi perbaikan/pembangunan tempat ibadah Islam 10 buah. Disamping itu juga diberikan bantuan kepada Rohaniawan baik Katolik, Protestan maupun Islam dan pemba-ngunan 3 buah rumah dinas Departemen Agama di Dili.

XIV/50

PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA ... · Web viewterdapat keserasian antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah yang bersangkutan dalam rangka pemecahan

Documents