Top Banner
92

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Oct 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …
Page 2: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 1

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

Page 3: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah2

Sanksi Pelanggaran Pasal 113Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaansecara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)

Page 4: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 3

PEMBANGUNANBERKELANJUTAN

Zaili RusliAdianto

Dadang Mashur

Penerbit Taman KaryaPekanbaru

2020

DALAM BINGKAI

OTONOMI DAERAH

Page 5: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah4

PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

Penulis:Zaili Rusli

AdiantoDadang Mashur

Editor:Geovani Meiwanda

Dedi Kusuma HabibieKhairul Amri

Sampul:Syam_Witra

Layout:Arnain '99

Cetakan I:Oktober 2020

PenerbitTAMAN KARYA

Anggota IKAPIPuri Alam Permai C/12 Pekanbaru

E-mail: [email protected]

Hak cipta dilindungi oleh undang-undangDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-6732-60-9

Page 6: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 5

PRAKATA PENULIS

Problematika lingkungan hidup di Indonesia semakin menunjukanpeningkatan. Secara sederhana hal ini mengindikasikan bahwa ke-bijakan lingkungan hidup belum berhasil mencapai sasarannya.Munculnya otonomi daerah diharapkan dapat mengurai masalah inikarena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Karena kehadiran otonomidaerah diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat lokaldalam perlindungan sumber daya alam. Hanya saja sampai sekarangini belum nampak dampak nyata otonomi daerah terhadap kelestarianlingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang diidamkan punsepertinya hanya tinggal jargon.

Buku ini mengupas aspek pembangunan berkelanjutan dalamkontek otonomi daerah. Pemikirannya berangkat dari tesis bahwadesentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat me-ningkatkan kualitas lingkungan. Satu strategi pengelolaan lingkunganhidupyang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah denganmelibatkan peran serta masyarakat. Ditambah lagi perlindunganlingkungan dan sumber daya alam melalui kebijakan desentralisasi iniinstansipemerintahan daerah berperan utama. Walaupun kenyataannyainstansi-instansi tersebut dalam menyesuaikan diri untuk menjalankankewenangannya dalam pengelolaan lingkungan hidupseringkali harusmenghadapi tantangan berat.

Page 7: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah6

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah referensi dalamupaya mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di Indonesiayang sesuai dengan roh aslinya. Penulis berharap dengan membacadan mempelajari buku ini, pembaca dapat memahami dinamikapembangunan berkelanjutan dalam bingkai otonomi daerah. Padaakhirnya diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan-nya dalam penerbitan buku ini.

Pekanbaru, Oktober 2020

Penulis

Page 8: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 7

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS ........................................................ 5DAFTAR ISI ................................................................... 9

BAB I PENDAHULUAN ................................................. 11

BAB II TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 232.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan ...................... 232.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ........................ 28

BAB III OTONOMI DAERAH ...................................... 323.1 Konsep Otonomi Daerah ....................................... 323.2 Tujuan Otonomi Daerah ......................................... 373.3 Prinsip Otonomi Daerah ......................................... 413.4 Manfaat Otonomi Daerah ....................................... 42

BAB IV PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI......... 474.1 Desentralisasi dan Pembangunan Berkelanjutan ....... 484.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berwawasan

Lingkungan ............................................................ 574.3 Pemekaran Daerah dan Eksploitasi Sumberdaya Alam 654.4Strategi Pembangunan Daerah untuk Lingkungan Hijau 68

Page 9: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah8

BAB V PENUTUP ............................................................. 77

DAFTAR PUSTAKA ......................................................... 81

Page 10: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 9

Bab IPENDAHULUAN

Page 11: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah10

Page 12: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 11

Bab IPENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan saling terkait, berhubungan, danmemiliki interaksi yang sangat erat. Pembangunan dan lingkungan sepertilayaknya mata uang yang setiap sisinya mempunyai makna yang salingmelengkapi bagi sisi yang lainnya. Pembangunan tanpa lingkunganmerupakan bentuk pembangunan yang hanya memiliki manfaat jangkapendek. Berbeda ketika pelaksanaan pembangunan dengan mem-perhatikan lingkungan, dapat memberikan manfaat tidak hanya jangkapendek melainkan juga pada jangka panjang dan seterusnya.

Pada saat ini pembangunan secara terus menerus dilaksanakanpada berbagai aspek kehidupan, baik aspek kegiatan perekonomian,aspek pembangunan (infrastruktur) sarana dan prasarana publik, aspekkemasyarakatan dan sosial, aspek kesehatan, dan berbagai aspeklainnya. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dalam pe-laksanaan pembangunan saat ini adalah aspek lingkungan. Setelahsekian lama, aspek lingkungan menjadi indikator penting dalam setiapkegiatan pembangunan. Perhatian terhadap aspek tersebut tidak bisalagi dihindari, karena isu lingkungan dengan kegiatan ekonomi tidakbisa dipisahkan. Dikatakan Fauzi (2004), "salah satu isu penting yangdihadapi pembangunan ekonomi adalah bagaimana menyeimbangkanantara kebutuhan pem-bangunan di satu sisi dan upaya menjagakelestarian lingkungan di sisi lain."

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak

Page 13: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah12

memperhatikan kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampaknegatif bagi lingkungan itu sendiri. Hal ini karena daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan pada dasarnya terbatas. Dengan kata lain,pembangunan ekonomi yang tidak menghargai sumber daya alam dankemampuan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan dimasa mendatang (Sains, 2004). Kondisi demikian memunculkandiskusi bahwa pembangunan ekonomi memperhatikan isu lingkungandalam pengembangannya, begitu juga dengan aspek lainnya terutamaapsek lingkungan.

Menurut sejarahnya, perhatian terhadap isu lingkungan telahdimulai sejak lama. Pembentukan hukum lingkungan internasional padaawalnya muncul dalam kegiatan konvensi pada tahun 1902. Padakonvensi tersebut baru memunculkan perlindungan terhadap satwa,namun hal inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya pemikiran untukmelindungi lingkungan. Tahun 1930-an adalah masa dimana per-lindungan lingkungan secara murni dilaksanakan. Pada tahun 1933 diLondon ditaja kegiatan “The 1933 London Convention Relative tothe Preservation of Fauna and Flora in their Natural State”. Meskipunkonvensi ini hanya dimaksudkan untuk diterapkan di negara-negaraAfrika, namun konvensi telah memulai perubahan peradaban yangbaru, yakni melindungi lingkungan dalam kegiatan perekonomian.

Pada tahun 1970-an, ketika merebaknya masalah lingkunganpada saat itu, Model pembangunan ekonomi tradisional bercirikanhanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan kerusakanlingkungan. Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 menuju Rio deJaneiro 1992 menghasilkan kesepakatan bahwa Manusia adalah pusatpembangunan berkelanjutan dan berhak menikmati hidup sehat danproduktif yang selaras dengan alam. Kemudian pada tahun 2002 Rio+ 10 di Johanesburg, menekankan dalam pembangunan di masing-masing negara perlu mememperhatikan aspek sosial, ekonomi danlingkungan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumberdaya alam (SDA), sumber daya manusia dan sumber daya buatandalam kegiatan pembangunan.

Dalam bingkai pembangunan, saat ini mengenal tiga pilarpembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,menurut Von Stoker et al (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007) men-jelaskan perlunya pembangunan yang mengarah kepada aspek

Page 14: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 13

masyarakat (society), lingkungan (environment), dan ekonomi(economy) secara berintegrasi. Dalam pembangunan berkelanjutan,sumber daya alam tidak hanya digunakan untuk mengejar nilai ekonomi,tetapi juga kelestarian lingkungan harus diperhatikan. Dengan katalain, dalam konsep kelestarian lingkungan (sustainable development)diperlukan upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan ling-kungan termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjaminkemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang danyang akan datang (Zaini, 2015).

"Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) me-rupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpamengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhikebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsepsustainable development adalah suatu kebutukan guna melakukanrekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungandalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan padatingkat internasional dan global. Konsep pembangunan yang bertahanlama atau berkelanjutan pun diharapkan dapat memfasilitasi persoalanlingkungan yang terjadi. Karena itu, pembangunan berkelanjutanmerupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengankeseimbangan alam atau lingkungan (Rosana, 2018)."

Menurut Salim (1990), pembangunan berkelanjutan bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutu-han dan keinginan manusia. Tujuan utama pembangunan berkelanjutanadalah mengupayakan pembangunan yang adil antara generasi seka-rang dan generasi mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunandengan pendekatan keberlanjutan dapat diukur menurut tiga kriteriaberikut:

1. Tidak ada pemborosan sumber daya alam atau habisnya sumberdaya alam

2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya3. Kegiatan harus dapat meningkatkan sumber daya yang tersedia

atau sumber daya yang dapat diganti (Sains, 2004)."Pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistem, maka keduanya tidakdapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan ber-tujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan

Page 15: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah14

dasar (human needs) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya mem-perbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan,maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupanpada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan.Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindariterjadinya kepunahan kehidupan. Dengan kata lain, apabila terjadikerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidupmanusia, maka kedepannya kehidupan manusia akan mengalamikesulitan yang banyak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwapembangunan berkelanjutan tidak terjadi."

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan kehidupan masya-rakat dan perubahan tatanan kehidupan negara, muncul tren perubahanyang disebut dengan reformasi. Reformasi menuntut pemerintah untukmengubah dan menyesuaikan kebijakan, salah satunya kebijakanpengelolaan lingkungan. Kebijakan yang dibahas adalah memandu danmengawasi pembangunan berbasis keberlanjutan, dan langkah yangdapat diambil adalah membangun integritas dalam pelaksanaankeberlanjutan basik dari sisi ekologi (Lingkungannya), ekonomi(Keadilan dan Pemerataan), sosial dan budaya dengan memasukkansemua komponen tersebut ke dalam kegiatan pemerintah, masyarakatdan swasta.

Perkembangan jumlah penduduk juga menjadi alasan diperlukan-nya penerapan sustainable development hal ini dikarenakan per-tumbuhan jumlah penduduk memiliki dua kondisi, kondisi pertama,pertumbuhan penduduk memerlukan lingkungan yang sehat untukkelangsungan hidup masyarakatnya, di sisi lainnya pertumbuhan pen-duduk adalah beban pembangunan, jika pemerintah tidak dapatmenyediakan lingkungan yang sehat untuk kelangsungan hidupmasyarakatnya maka pertumbuhan penduduk akan menjadi bebanbagi pembangunan khususnya bagi pembangunan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sejalandengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.Pendekatan ini memicu kebangkitan dengan semangat pengembangankomunitas yang baru dan lebih partisan. Metode pengembangan inimerupakan elemen fundamental dari strategi pembangunan yang lebihluas, yang bertujuan untuk mewujudkan transformasi potensi yangdisediakan oleh nilai-nilai yang berorientasi pada manusia dan teknologi

Page 16: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 15

berbasis informasi yang canggih. Pembangunan yang berpusat padamanusia memperlakukan manusia sebagai warga masyarakat, fokusutama dan sumber pembangunan, serta dapat dilihat sebagai strategialternatif pembangunan masyarakat, yang dapat memastikan bahwahal itu dapat melengkapi pembangunan bidang lain, terutama bidangekonomi.

Disebutkan Fauzi (2004), "dari sisi ekonomi setidaknya ada tigaalasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi saat ini menikmati barangdan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan hidup,sehingga secara moral perlu diperhatikan penyediaan sumber dayaalam tersebut untuk generasi yang akan datang. Kewajiban moral initermasuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang akan merusaklingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasimendatang untuk menikmati hasil sumber daya alam dan lingkunganhidup yang sama."

Kedua, dari segi ekologi, misalnya keanekaragaman hayatimemiliki nilai ekologi yang tinggi, oleh karena itu kegiatan ekonomihendaknya tidak hanya ditujukan pada pembangunan sumber dayaalam dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat mengancam fungsiekologi. Ketiga, perlu memperhatikan bahwa alasan keberlanjutanadalah alasan ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, alasan ekonomimasih menjadi kontroversi, karena belum mengetahui apakah kegiatanekonomi memenuhi standar keberlanjutan. Seperti diketahui, ekonomiberkelanjutan itu sendiri sangat rumit, sehingga dari segi ekonomi,keberlanjutan biasanya terbatas pada mengukur kesejahteraan antar-generasi (maksimalisasi kesejahteraan antargenerasi) (Makmun, 2011).

Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara lingku-ngan dan pembangunan, agar masa depan masyarakat tidak terpe-ngaruh oleh pembangunan yang sedang berlangsung. Salah satu carauntuk mencapai pembangunan adalah menerapakan pembangunanberkelanjutan dari perspektif lingkungan. Pembangunan berkelanjutanlebih memperhatikan mekanisme pembangunan dengan mempertim-bangkan keterkaitan antara pembangunan dan sumber daya alam lokalserta lingkungan dan tata ruang. Alhasil, pengembangan satu sektorharus memperhatikan dampaknya terhadap sektor atau bidang yanglainnya pula (Tay, 2019).

Page 17: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah16

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999,tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerahyang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 dan UU No33 tahun 2004, diyakini sebagai era baru Otonomi daerah di Indonesia.Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2001, telah dicanangkanpelaksanaannya, setelah berbagai peraturan pemerintah pendukungkedua undang-undang tersebut selesai dibuat. Dalam pelaksanaannyahingga saat ini berkembang dinamika masyarakat daerah serta timbul-nya masalah baik pada tataran masyarakat, lingkungan serta sumber-daya alam daerah.

Konotasi otonomi cenderung diartikan sebagai kesempatanpemerintah daerah untuk mengambil alih peran pemerintah pusat dalammengeksploitasi sumberdaya alam atau mengambil kembali hak-hakdaerah atas sumberdaya alam yang selama ini lebih banyak diman-faatkan oleh pemerintah pusat. Sebagai gambaran kondisi sumberdayaalam pada pelaksanaan otonomi daerah terkesan tidak lagi dipandangsebagai aset alam yang harus dikelola secara lestari (berkelanjutan)dan bertanggung jawab, namun justru semakin dieksploitasi untukpeningkatan pendapatan asli daerah. Diserahkannya perijinan pe-ngelolaan dan pengusahaan sumberdaya alam kepada Kepala Daerahmenjadikan peran Kepala Daerah menjadi sangat sentral dan mem-punyai tanggung jawab yang besar atas kelestarian sumberdaya alamdiwilayahnya, namun disisi lain semangat otonomi masih lebih banyakuntuk mendapatkan sebanyak mungkin materi dengan cara mengeksploi-tasi sumberdaya alam demi pembangunan daerah (Widodo, 2008).

Otonomi daerah yang diilhami oleh gerakan reformasi tahun 1998merupakan upaya ketatanegaraan yang bertujuan untuk meningkatkankeadilan dan pemerataan antara pembangunan negara yang terpusatdan pembangunan di daerah, serta mendorong pembangunan yangberkeadilan antar daerah. Oleh karena itu, persoalan pokok otonomidaerah adalah proses otorisasi daerah secara keseluruhan bagi peme-rintahan daerah untuk mengatur dan menatalaksana penyelenggaraanpemerintahan daerah berbasis pada kebutuhan masyarakat tempatan.Menurut Hos (2008), "otonomi daerah dipandang sebagai sistem yangmemungkinkan daerah untuk mewujudkan potensi terbaik daerahnyaberdasarkan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budaya daerah

Page 18: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 17

yang bersangkutan, serta mendorong daerah untuk meningkatkankesejahteraan masyarakatnya."

Menurut Hasan (2007), praktik pelaksanaan otonomi daerahsudah lebih dari sepuluh tahun sejak pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi. Rencana tersebut diharapkan dapat memajukanpemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat danmeningkatkan daya saing daerah. Namun program tersebut mendapatrespon positif dari berbagai kalangan sejak awal, namun tidak berjalansesuai harapan. Bahkan otonomi daerah telah melahirkan oligarki lokaldan elitisme. Otonomi daerah gagal membangun sistem representasidan tanggung jawab dalam penyelenggaraan hubungan pusat-daerahdan pemerintah daerah. Hos (2011) menambahkan ada banyakpersoalan yang masih menjadi masalah dalam tata kelola di daerah.Akibatnya, kinerja aparatur pemerintah daerah menjadi kurang baikterutama dalam pelayanan publik

Secara konseptual, tujuan pemberian otonomi daerah untukmenyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan adalah untukmeningkatkan efisiensi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahanyang demokratis, berkeadilan, dan berkeadilan menjadi pemerintahandaerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerahmelalui otonomi daerah. Harapan tersebut tidak terlalu tinggi, karenamemang daerah itulah yang sangat mengenal potensi dan ke-unikannya.  Salah satu cara pembangunan daerah adalah denganmengadopsi produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah.Peraturan daerah bukan hanya monopoli DPRD, tetapi juga harusdisetujui oleh pemerintah daerah. Keduanya merupakan lembaga yangmerupakan peraturan daerah dan merupakan bagian dari pemerintahdaerah. Peraturan daerah yang baik akan melindungi kualitas prosedurotonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas menyebut-kan bahwa otonomi daerah mengacu pada hak, kekuasaan, dankewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus urusanpemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat, serta kepentinganmasyarakat setempat. Ide dasar otonomi daerah adalah mengupayakanalokasi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah,sehingga masyarakat dapat melakukan pendekatan dalam prosespengambilan keputusan dan kontrol yang lebih ketat. Pemerintah daerah

Page 19: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah18

dalam era otonomi memiliki peluang untuk me-rumuskan danmerumuskan kebijakan sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisidaerah termasuk juga bagaimana menyelenggarakan pembangunan didaerah berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pada prinsipnya otonomi daerah merupakansarana untuk menjawab tiga persoalan pokok ketertiban pemerintahandan pelayanan publik. Pertama, otonomi daerah merupakan upayamendekatkan pemerintah dan masyarakat, Kedua, melalui otonomidaerah, akuntabilitas dapat terjaga dengan baik, Ketiga, memberikankesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalampengambilan keputusan dan bertanggung jawab di tingkat lokal.

Menurut Iwan (2020), dari sisi perekonomian, penyelenggaraanotonomi daerah yang ditujukan untuk pemberdayaan daerahdiharapkan dapat memberikan peluang bagi pembangunan daerah danpeningkatan ekonomi. Pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi daerahakan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatdi daerah tersebut. Melalui kewenangannya mengatur dan menguruskepentingan masyarakat, kabupaten akan berupaya meningkatkanperekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan.Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mem-berikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada pelaku ekonomi didaerah, negara, kawasan dan kawasan global.

Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mem-pertimbangkan kebutuhan yang wajar dari masyarakat, serta me-nyebarkan nilai-nilai atau pemahaman terhadap masyarakat terhadappengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang disesuaikan dengankemampuan lingkungan dalam penyediaan sumber yang dapatdimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya. Namun adakecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan bergantungpada kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi atau kebutuhanproduksi. Pembangunan berkelanjutan jelas membutuhkan pertum-buhan ekonomi, sepanjang pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkanprinsip keberlanjutan.

Namun kenyataannya, kegiatan produksi tinggi bisa jadi ber-tepatan dengan meluasnya kemiskinan. Situasi ini dapat merusaklingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntutmasyarakat memenuhi kebutuhannya dengan meningkatkan potensi

Page 20: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 19

produksi, sekaligus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesem-patan yang sama. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tentunya pemerintahmembutuhkan strategi kebijakan yang praktis dan sistem kendali yangtepat. Pembangunan sumber daya alam sebaiknya didasarkan padasumber daya alam yang dapat diganti atau diganti sehingga ekosistematau sistem lingkungan dapat dipertahankan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, ada beberapa hal yangseyogyanya diperhatikan, yaitu:

a) Pewarisan sumberdaya alam yang masih penuh menjadi sumberkemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada generasiyang akan datang

b) Diantara unsur-unsur yang terdapat di alam harus ada keseimba-ngan dinamis

c) Penjamin adanya pelestarian alam dalam penggalian sumber-sumber alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusakterjadinya auto regenerasi dari sumber alam tersebut.

d) Terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutu-han spritual tetap ada dalam perencanaan kehidupan manusiadengan lingkungannya.

Menurut Bake (2011), besarnya beban kekuasaan yang dimilikioleh daerah otonom menunjukkan seberapa besar tanggung jawabpemerintah daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan publik. Banyaknya tanggung jawabdaerah yang tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusiadan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, berdampak padasulitnya mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik secara penuh,termasuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Melalaui buku ini penulis berharap adanya peningkatan kesadaranbagi pemerintah daerah untuk dapat mengambil peran serta tanggungjawab pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, hal ini didasarkanpada peranan strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalammengelola daerahnya. Pembangunandi dalam prosesnya harus memper-hatikan konsep kelestarian lingkungan sehingga mampu memberimanfaat bagi kehidupan. Resiko pembangunan yang muncul adalahdampak negatif apabila pembangunan yang dilakukan mengabaikankonsep tersebut. Konsep pembangunan yang baik diharapkan dapat

Page 21: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah20

memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi, termasuk persoalanyang timbul sebagai akibat belum diterapkanya secara tepat dalampembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Pembangunan yangbertahan lama atau berkelanjutan memerlukan paradigma pembangunanyang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkunganmenjadi keharusan dalam tata kelola penyelenggaran pemerintahan didaerah.

Page 22: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 21

Bab IITEORI PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Page 23: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah22

Page 24: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 23

Bab IITEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 Konsep Pembangunan BerkelanjutanSejak KTT Bumi pertama pada tahun 1972, paradigma pem-

bangunan berkelanjutan telah dikenal sejak lama. Selama 40 tahun,pembangunan berkelanjutan menjadi perdebatan karena dianggapabstrak (indikator yang sulit diukur) dan dianggap menghambatpembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi. Padahal jalannyakesepakatan pembangunan lingkungan yang baik dan hubungannyadengan semua aspek pembangunan telah berlangsung lama. Padakonferensi internasional yang diadakan di Stockholm tahun 1972 ter-sebut, isu lingkungan telah menjadi agenda internasional.

Kepedulian terhadap pentingnya pembangunan lingkungan bagikesejahteraan manusia telah mengarah pada sebuah organisasi yangsecara khusus menangani lingkungan, Program Lingkungan PerserikatanBangsa-Bangsa (UNEP). Pentingnya isu lingkungan terus berkembang,dan puncaknya adalah lahirnya laporan yang meletakkan dasar bagipentingnya mengintegrasikan isu lingkungan dan pembangunan ekonomidi tingkat internasional, nasional dan lokal. Laporan ini disebut LaporanBrundtland. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pengukuran dampaklingkungan yang dianggap sebagai eksternalitas telah diukur, dan nilaiekonomi dapat diukur.

Internalisasi 8 dampak lingkungan ke dalam pembangunan sudah

Page 25: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah24

dapat dilakukan melalui keterukuran ini. Dengan demikian, langkahantisipasi dan pencegahan dampak lingkungan ke dalam kegiatanmanusia dan kegiatan ekonominya sudah dapat dilakukan. Paradigmapembangunan yang selama ini lebih mengutamakan aspek ekonomitanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, sudahdapat diubah menjadi pembangunan yang menyeimbangkan antarapemenuhan kehidupan saat ini tanpa membahayakan keadaan lingku-ngan serta bermanfaat untuk kehidupan generasi mendatang. Para-digma pembangunan seperti ini dikenal dengan pembangunan berke-lanjutan. Se-hubungan dengan itu, dan dengan sejarah panjang per-juangan pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunanberkelanjutan secara nyata sudah tidak dapat ditunda lagi (Alisjahbana,Armida Salsiah, & Murniningtyas, E, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi (per-tumbuhan ekonomi) menjadi fokus utama dan ukuran pencapaian darikeberhasilan pembangunan di semua negara. Dampak terhadaplingkungan tidak diperhitungkan dan dibiarkan menjadi tanggung jawabmasyarakat yang menjadi korban baik langsung terhadap hidupnya,maupun tidak langsung karena kegiatan ekonominya menurun karenalahan dan airnya terkena polusi. Perkiraan terhadap dampak lingkunganjuga perlu 45 menjadi “pemahaman” pada setiap manusia Indonesia,dan menerapkannya tidak hanya dalam perilaku ekonomi namun jugaperilaku sosial. Selama ini, dampak lingkungan ditanggung atau menjadibeban masyarakat, bukan menjadi beban biaya pelaku ekonomi danbukan menjadi kebiasaan dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.Saat ini pandangan dan perilaku ini harus diubah. Setiap tindakan harusmemperkirakan dan memperhitungkan dampak dari tindakan terhadapkesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Langkah ini sering disebutdengan “internalisasi” dampak lingkungan ke dalam kegiatan ekonomidan kegiatan social (Alisjahbana, Armida Salsiah, & Murniningtyas,E, 2018).

Gagasan pembangunan berkelanjutan dimulai ketika BruntlandComission merumuskan dan mendefinisikan pembangunan ber-kelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhikebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi dimasamendatang”. Sebagai gagasan, prinsip dan konsep pembangunanberkaitan dengan cara perwujudan dalam kehidupan manusia. Pem-

Page 26: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 25

bangunan berkelanjutan tidak hanya terfokus pada masalah lingkungan.Secara lebih luas, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga bidangkebijakan: sosial, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.Terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial dan aspekekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan oleh pe-rusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Praktik-praktikpembangunan berkelanjutan terkait juga relasinya dengan pemerintah(Mohammad, 2015).

Sejalan dengan itu, SDG’s mengintegrasikan, memahami danbertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks dalam aspeklingkungan, ekonomi dan aspek sosial dan menjadi tiga pilar utamadalam pembangunan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016; McInnes,2018). Dari 17 target SDG’s yang akan berlaku hingga 2030 (BadanPusat Statistik, 2018; Gupta & Vegelin, 2016; Herren, 2018; McInnes,2018).

Selanjutnya, SDGs yang mulai berlaku pada Januari 2017 jugamemuat tujuan yang lebih banyak dibandingkan MDGs. SDGs memuat17 tujuan serta 169 sasaran pembangunan dan berlaku hingga 2030.Ketujuh belas tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan adalahpengentasan kemiskinan; kebebasan dari kelaparan; kesehatan dankeselamatan; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersihdan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan yang layak danpertumbuhan ekonomi; industri , Inovasi dan infrastruktur; mengurangiketidaksetaraan; kota dan komunitas yang berkelanjutan; konsumsidan produksi yang bertanggung jawab; perubahan iklim sedangditangani; memelihara sumber daya laut; memelihara ekosistem darat;perdamaian, keadilan dan institusi yang efektif; dan kerjasama global(Octaviani, 2019).

Keberlanjutan juga biasanya ditentukan dengan peningkatankualitas hidup yang disesuaikan dengan toleransi lingkungan. Secaraumum, keberlanjutan diartikan sebagai berkelanjutan tanpa pengu-rangan, yang berarti aktivitas berkelanjutan tanpa pengurangan.Moldan dan Dahl (Fauzi dan Oktavianus, 2014) memberikanpemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diartikansebagai pembangunan yang dapat menopang pembangunan yang tidakterbatas itu sendiri.

Page 27: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah26

Pembangunan berkelanjutan adalah tindakan yang dilakukansecara sadar untuk mengubah suatu keadaan hidup menjadi semakinlebih baik (Tuokuua, Kpinpuob, & Hinsonc, 2019). Pembangunanberkelanjutan dapat disengajakan sebagai sebuah skenario sosial sertapeningkatan ekonomi (Bickler, Morton, & Menne, 2020). Pembangunanberkelanjutan juga dapat mendorong terjasdinya perencanaan danpengelolaan lingkungan (Lin, Shen, Zhou, & Lyu, 2020).

Keberlanjutan merupakan salah satu bentuk pemberdayaandengan membina generasi muda khususnya dalam segala aspekkehidupan dan bidang sumber daya manusia (SDM) di masyarakat(Wadu, Ladamay, & Jama, 2019). Beginilah pembangunanberkelanjutan pertama kali diusulkan pada tahun 1970-an. Definisinyasederhana: pembangunan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpamengorbankan kepuasan generasi mendatang (Rukaiyah et al., 2018).Dengan demikian dari berbagai penelitian penelitian sebelumnya dapatdisimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah program yangmembawa perubahan dan energi baru bagi hidup warga negara agarlebih sejahtera (Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasidampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup.Artinya, setiap kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/men-cegah atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkunganhidup, agar lingkungan hidup tetap dapat menjalankan fungsinya untukmenopang kehidupan saat ini dan di masa mendatang (Alisjahbana,Armida Salsiah, & Murniningtyas, E, 2018). Sejalan dengan itu Iwonadalam Pranata (2020) secara terang menjelaskan bahwa "pembangunanberkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasisekarang tanpa menyertakan kemampuan bagi generasi mendatanguntuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Definisi ini mengidentifikasiprinsip-prinsip dasar kelestarian.

Aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah peneka-nan proses partisipatif. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutantidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dariminoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan, namun menekankanperan penting masyarakat dan kaum minoritas didalamnya. Dengandemikian bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakanpembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam

Page 28: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 27

pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukandan bagaimana melakukannya (Mohammad, dkk 2015).

Sudirman, Phradiansah dalam Pratama (2020) Mendefinisikanpembangunan berkelanjutan sebagai pekerjaan perencanaan sadaryang memasukkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalamstrategi pembangunan.Tujuannya adalah untuk memastikan integritaslingkungan, keselamatan, kapasitas, kesejahteraan dan kualitas hiduptidak hanya untuk orang-orang kontemporer tetapi juga untuk generasimendatang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan satu konsep yang dapatditerapkan dalam pembangunan wilayah. Sesuai dengan pandanganMasnavi dalam Revista de Gestão (2020) Kebijakan pembangunanberkelanjutan di kota memiliki tujuan utama untuk memberikan dasardan peningkatan layanan eko-sistemik perkotaan yang memberikankesejahteraan manusia kepada penghuni. Layanan ini cukup dan perlubagi manusia dalam sistem perkotaan dan bisa dianggap sebagaisebagian besar persyaratan untuk kesejahteraan manusia, yang dibagimenjadi komponen ekonomi, sosial, ekologis dan lingkungan.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, tiga elemen intiyang harus dikoordinasikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesetaraansosial, dan perlindungan lingkungan. Konsep pembangunan ber-kelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan masalah lingkungandengan pembangunan sosial dan ekonomi (Pauw, Gericke, Olssondan Berglund, 2015). Ketiga aspek pembangunan berkelanjutantersebut saling terkait dan membutuhkan pencapaian di semua aspek.Misalnya, kelestarian lingkungan adalah kualitas lingkungan yangdiperlukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan kualitas hidup(perlindungan lingkungan, pengurangan emisi polutan, dan penggunaansumber daya secara rasional. Sepuluh keberlanjutan sosial, yaitumenjaga karakteristik masyarakat dan budaya, menghormatikeragaman budaya, ras, dan agama, menjaga nilai, aturan dan normasosial, serta melindungi hak dan persamaan hak asasi manusia.Keberlanjutan ekonomi berarti menjaga modal alam, sosial dan manusiayang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan dan standar hidup.Hubungan antara ketiga pilar ini seimbang, interaksinya tidak terpisah,dan saling terkait dalam kerangka keberlanjutan atau konsep yangoleh John Elkington disebut sebagai triple bottom line (Klarin, 2018).

Page 29: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah28

Gambar 1. Model Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Landasan konstitusional terkaitan dengan pembangunan ber-kelanjutan secara implisit terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, ber-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional (Ho, 2020).

2.2 Tujuan Pembangunan BerkelanjutanPada tanggal 25 September 2015, dalam A/RES/70/1 Resolution

adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transfor-ming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Ke-17 Goals yang telah disepakati secara lengkap. Sesuai hasil Deklarasi,SDGs terdiri dari 17 goals yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilaryang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilarini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensilingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilarini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilarlingkungan merupakan unsur terpenting, kerena pertumbuhan saat iniyang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutanlingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang

Page 30: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 29

digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilakuyang ramah terhadap lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hadir dalam rangkamengakomodir segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnyaera pembangunan milenium serta memasukkan beberapa tujuanyang baru. Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium yangditujukan hanya pada negara-negara berkembang, TPB memilikisasaran yang lebih universal. TPB disusun berdasarkan dimensisosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan yang dideklarasikanke dalam 17 goals/ tujuan serta 169 target yang kemudian diterjemah-kan ke dalam berbagai indikator untuk mengukur pencapaiannya(Setianingtias, Baiquni, Kurniawan, 2019).

Pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi indikator,tujuan serta dimensi dalam kerangka TPB diharapkan dapat meng-optimalkan upaya pencapaian target dalam TPB. Studi dengan dataglobal telah dilakukan dan memberikan gambaran mengenai interaksitersebut. Dalam studinya Pradhan dkk., (2017) menyebutkan polainteraksi indikator dan tujuan pembangunan akan berbeda jika meng-gunakan set data yang berbeda. Analisis dengan menggunakan data tingkatnasional dengan unit analisis provinsi yang ada di Indonesia perludilakukan agar hasilnya mencerminkan kondisi dan situasi di Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan tentang implementasi tujuan pemba-ngunan berkelanjutan terdapat dalam PP Nomor 59 Tahun 2017 yangmenjelaskan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuattujuan global dari 2016 sampai 2030. TPB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keberlanjutan peningkatankesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosialmasyarakat, kualitas lingkungan, serta pelaksanaan pembangunan dantata kelola yang inklusif, yang dapat menopang kehidupan generasipenerus. Perbaikan mutu.

Dalam proses implementasinya, Indonesia telah mengadopsibeberapa prinsip yang disepakati. Prinsip pertama adalah universalitas.Prinsip ini mendorong penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutandi semua negara maju dan berkembang. Secara nasional, implementasiTujuan Pembangunan Berkelanjutan akan berlaku di seluruh wilayahdi Indonesia. Prinsip kedua adalah integrasi. Prinsip ini berarti bahwa

Page 31: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah30

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasidan saling terkait dalam semua aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.Prinsip kedua ini selalu dipegang teguh dalam penyusunan rencanaaksi, terutama dalam penyusunan program dan kegiatan serta ang-garannya. Prinsip terakhir adalah “Jangan ada yang tertinggal”, yangmemastikan bahwa pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutanharus memberikan manfaat bagi semua orang, terutama kelompokrentan, dan pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepenti-ngan. Prinsip ini juga diterapkan dalam setiap tahapan/proses imple-mentasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (BPS, 2016).

Pembangunan berkelanjutan tersebut mengacu pada pening-katan kesejahteraan hidup warga negara dalam memenuhi kebutuhanhidupnya yang pada hakekatnya mengacu pada pemerataan pemba-ngunan antar masyarakat yang ada pada masa kini maupun masya-rakat dimasa yang akan mendatang (Rahadian, 2016). Pembangunanbisa disebut berkelanjutan jika memenuhi suatu kriteria ekonomis danjuga bermanfaat secara sosial dimana bisa mencukupi seluruh ke-butuhan hidup masyarakat (Mukhlis, 2009).

Pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi indikator,tujuan serta dimensi dalam kerangka TPB diharapkan dapatmengoptimalkan upaya pencapaian target dalam TPB. Studi dengandata global telah dilakukan dan memberikan gambaran mengenaiinteraksi tersebut. Perumusan indikator dilakukan dengan meng-identifikasi lebih dari seratus indikator baik indikator global, nasional,lokal maupun hasil penelitian terdahulu. Keseluruhan indikator tersebuttelah dipilih dan dipertimbangkan dengan beberapa kriteria, terutamaberkaitan dengan tahun yang sama dan ketersediaan data (Setianingtias,2019).

Page 32: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 31

Bab IIIOTONOMI DAERAH

Page 33: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah32

Page 34: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 33

Bab IIIOTONOMI DAERAH

3.1 Konsep Otonomi DaerahBila menelusuri kembali kekuatan pendorong perkembangan

konsep desentralisasi, kita akan menemukan bahwa hal itu tidakpernah luput dari kritik selama perjalanan, bahkan menimbulkanperselisihan antara partai-partai pro dan oposisi. Perdebatankonseptual tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangankonsep desentralisasi, tetapi juga menimbulkan beberapa kompleksitasdalam memahami konsep desentralisasi. "Sejak tahun 1970-an, trenini menjadi semakin nyata, ketika studi tentang desentralisasi tidaklagi dimonopoli oleh ilmu politik dan disiplin ilmu administrasi, tetapimenarik perhatian disiplin ilmu lain. Mengutip beberapa contoh,ekonomi, hukum, sosiologi, dan antropologi adalah disiplin ilmu yangtelah berkontribusi pada studi desentralisasi dan otonomi daerah"(Conyer, 1984).

Sebagai konsekuensinya, konsep desentralisasi dan otonomidaerah diekspresikan dalam “bahasa” yang berbeda sesuai dengandisiplin ilmu pendukung. Namun secara umum, kompleksitas konsepdesentralisasi dapat dibedakan menjadi dua (dua) sudut pandangutama, yaitu sudut pandang desentralisasi politik (sudut pandangdesentralisasi politik) dan sudut pandang desentralisasi administratif(sudut pandang desentralisasi administratif). Perbedaan mendasar

Page 35: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah34

antara kedua pandangan tersebut terletak pada definisi desentralisasidan ekspresi tujuan. Sudut pandang desentralisasi politik mengartikandesentralisasi sebagai desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusatke pemerintah daerah (desentralisasi). Misalnya, Parson (1961)mendefinisikan desentralisasi sebagai “... sharing of the governmentalpower by a central ruling group with other groups, each having authoritywithin a specific area of the state.”

Pada saat yang sama, menurut Parson, desentralisasi adalah “...pembagian kekuasaan antara anggota kelompok penguasa yang samayang memiliki kekuasaan di berbagai wilayah negara.” Mengenai definisiParson tentang desentralisasi dan desentralisasi, itu juga didefinisikanoleh Smith (1985). “... the transfer of power, from top level to lowerlevel, in a territorial hierarchy, which could be one of government withina state, or offices within a large organisation. Poin penting yang menarikuntuk digarisbawahi di sini adalah bahwa Smith juga mendudukkanide devolution of power sebagai substansi utama desentralisasi, kendatidevolusi kekuasaan yang dimaksud tidak hanya dibatasi pada strukturpemerintahan”.

Di sisi lain, pengertian desentralisasi administratif menekankanpada pengertian desentralisasi, yaitu pengertian desentralisasi adalahdesentralisasi kekuasaan administratif (administratif) dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah. Misalnya, Rondinelli dan Cheema(1983: 18): Desentralisasi adalah ketika pemerintah pusat mengalihkanperencanaan, pengambilan keputusan atau kekuasaan administratif daripemerintah pusat kepada organisasi di tempat, unit administrasi lokal,organisasi semi-otonom dan semi-resmi, pemerintah daerah atauorganisasi non-pemerintah. kekuatan itu. Organisasi pemerintah. Dalamhal pendefinisian desentralisasi, perbedaan antara kedua pandangantersebut tidak dapat dihindari dan berdampak pada perbedaan dalammenetapkan tujuan utama yang ingin dicapai.

Pandangan desentralisasi politik menekankan pada tujuan yangingin dicapai dalam politik, antara lain: meningkatkan keterampilandan kemampuan politik penyelenggara pemerintahan dan masyarakat,serta memelihara integrasi nasional. Smith (1985) membedakan tujuandesentralisasi dari perspektif kepentingan nasional (pemerintah pusat)dan kepentingan pemerintah daerah dalam pernyataan yang lebih rinci.Kepentingan nasional, Smith menulis bahwa dari perspektif kepenti-

Page 36: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 35

ngan pemerintah pusat, desentralisasi memiliki setidaknya tiga tujuanutama. Pertama, arti pendidikan politik adalah melalui praktekdesentralisasi, masyarakat akan belajar mengenal dan memahamiberbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi.Menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon legislator yangtidak kompeten secara politik; dan belajar mengkritisi berbagai ke-bijakan pemerintah, termasuk masalah pendapatan dan belanja daerah(Maddick, 1963).

Dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah pusat, tujuankedua dari desentralisasi adalah memberikan pelatihan kepemimpinanpolitik (untuk pelatihan kepemimpinan). Tujuan kedua desentralisasibertentangan dengan asumsi dasar bahwa pemerintah daerah adalahplatform yang paling sesuai untuk melatih para politisi dan birokratsebelum mereka mengambil berbagai posisi penting di tingkat nasional.Kebijakan desentralisasi diharapkan dapat menginspirasi dan membinacalon pemimpin di tingkat nasional.

Dari kepentingan pemerintah pusat, tujuan ketiga desentralisasiadalah menciptakan stabilitas politik (menciptakan stabilitas politik).Pendukung tujuan ketiga desentralisasi percaya bahwa melaluikebijakan desentralisasi, kehidupan sosial yang harmonis dankehidupan politik yang stabil akan tercapai (Smith, 1985). Selain itu,Sharp (1981) mengatakan: “… Salah satu faktor penentu adalahperwujudan demokrasi yang stabil di tingkat nasional, dalam banyakhal adalah pembentukan demokrasi lokal.” Tujuan utama desentralisasiadalah mencapai kesetaraan politik. Desentralisasi diharapkanmemberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untukberpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal.”

Smith (1985) menulis bahwa “masyarakat di wilayah tersebutdapat mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik dengan elegan,seperti menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan,memperoleh kebebasan untuk menyatakan kepentingan dan ber-partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Bidang tersebutadalah akuntabilitas lokal. Melalui pelaksanaan desentralisasi di-harapkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperhatikan hak-hak masyarakatnya, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam prosespengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta hakuntuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah.“

Page 37: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah36

Dari perspektif hubungan negara-masyarakat, jika kita memahamidesentralisasi dari perspektif hubungan negara-masyarakat, kita akanmengetahui bahwa keberadaan desentralisasi yang sebenarnya adalahmendekatkan negara dengan masyarakat, sehingga dapat terjalindinamika antara keduanya dalam proses pengambilan keputusan danimplementasi kebijakan. Ostrom (1991) menegaskan bahwa melaluidesentralisasi seperti ini, ia berharap “... karakteristik pemerintahanyang berlaku untuk penguasa rakyat daripada mengambil alihpemerintahan.”

Selain menyikapi pro dan kontra dari dalil-dalil di atas, ada poinpenting lain yang perlu ditekankan bahwa desentralisasi bukanlah tujuanakhir, tetapi hanya sebagai alat atau alat untuk menjaga kedaulatanrakyat (masyarakat). Sasaran akhir yang ingin dicapai adalahdemokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dalamkerangka ideologi yang demikian, sulit untuk disangkal bahwapandangan relasi negara-masyarakat cenderung tidak memisahkankonsep dan implementasi kebijakan desentralisasi dari sistem politikdan / atau jenis rezim.

Desentralisasi dalam sistem demokrasi dan corak interaksi antaranegara dan masyarakat Biasanya dapat dikatakan bahwa dalam sistemdemokrasi corak interaksi antar masyarakat yang mapan sangatdinamis. Pada tahapan proses pengambilan keputusan (perumusankebijakan) dan implementasi kebijakan terdapat interaksi dua arahantara negara dan masyarakat. Pada prinsipnya berbagai keputusanyang diambil oleh negara merupakan kombinasi antara kebutuhan sosial(sosial) dan kepentingan nasional. Tegasnya, meskipun negara memilikihak hukum untuk “memaksakan palu akhir” atas berbagai keputusan,perannya dalam proses pengambilan keputusan lebih merupakanmediator kompleksitas dan perbedaan kepentingan rakyat.

Desentralisasi kekuasaan oleh pemerintahan yang demokratistentu saja terkait dengan ciri model interaksi negara-masyarakat yangdijelaskan di atas. Sebagai bagian dari kebijakan nasional,konseptualisasi dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi didasarkanpada interaksi dua arah antara negara dan masyarakat. Oleh karenaitu, kalaupun desentralisasi pada akhirnya harus dicapai, keberadaannyamerupakan gabungan antara kepentingan negara dan masyarakat.Dalam hal ini hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Page 38: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 37

lebih didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan salingmembutuhkan. Selain itu, dalam konteks hubungan pusat-daerah,pengertian “daerah” lebih mengacu pada entitas yang terdiri daripemerintah daerah dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pada tataranyang lebih mikro, dapat terjalin interaksi yang setara antara negaradan masyarakat, yaitu antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

Di sisi lain, masyarakat (masyarakat) seringkali terpinggirkan ataudiposisikan sebagai sasaran kebijakan desentralisasi. Padahal, dalamproses pengambilan keputusan daerah dan implementasi kebijakantidak akan terjadi interaksi dua arah antara negara dan masyarakat.Penggerak yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan adalahaliansi dan negosiasi kepentingan antar elit pemerintah daerah (aktorpemerintah daerah). Kalaupun kebijakan otonomi daerah harusdilaksanakan, sebagai akibat logis dari kebijakan desentralisasimempunyai ciri “otonomi daerah” bahkan “otonomi pejabat daerah”.Modus desentralisasi dan interaksi negara-masyarakat pada masatransisi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dalamrezim otoriter, mode interaksi antara negara dan masyarakat cenderungsatu arah. Negara memimpin proses pengambilan keputusan danimplementasi kebijakan. Pada saat yang sama, masyarakat beradapada posisi pasif dan perannya terpinggirkan.

3.2 Tujuan Otonomi DaerahLalu pertanyaannya adalah, bagaimana menjelaskan keterkaitan

antara fenomena deviasi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasidengan proses transisi (dari rezim otoriter menuju demokrasi) secarateori? Jika kerangka berpikir hanya didasarkan pada dua sudutpandang yang terdesentralisasi, yaitu sudut pandang politik danpemerintahan yang terdesentralisasi, tentu sulit untuk menemukanjawaban atas pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan dua pandangantentang desentralisasi tidak secara jelas mengaitkan kebijakandesentralisasi dengan dinamika perubahan sistem politik.

Hanya dengan memahami dan mengklarifikasi realitaspelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai bagian integral daridinamika perubahan politik maka jawaban atas pertanyaan di atasdapat distandarisasi. Dengan tidak bermaksud secara khusus

Page 39: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah38

membahas dua sudut pandang desentralisasi yang ada, maka kerangkaideologis yang menjelaskan hubungan antara penyimpangan dalampelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan masa transisi demokrasiyang sedang berlangsung dapat dipahami dari perspektif hubungansosial negara. Jika ketiga ciri utama praktik desentralisasi pada masatransisi demokrasi (seperti yang telah dibahas pada pembahasan padabagian sebelumnya) dapat dijadikan acuan, 18 sebenarnya jawabanatas pertanyaan di atas sangat jelas.

Misalnya, semakin banyaknya perilaku koruptif yang dibarengidengan penerapan kebijakan desentralisasi yang merupakan salah satukonsekuensi logis dari kehilangan arah ketika memahami konsepdesentralisasi (lihat dua ciri desentralisasi pada masa transisi). Hal inijuga dapat dipahami sebagai salah satu implikasi dari modus interaksiantara negara dan masyarakat di tingkat lokal, yang bersifat multilateral(lihat ciri ketiga). Sementara itu, sikap setengah hati pemerintah pusatdalam mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomidaerah dapat menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki posisitawar yang relatif kuat di berbagai daerah dalam proses pengambilankeputusan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi (lihat pertama).

Pandangan desentralisasi politik menekankan pada desentralisasikekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkanpandangan desentralisasi administratif mengartikan desentralisasisebagai desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahdaerah. Demikian pula, perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapaioleh kebijakan desentralisasi. Sudut pandang desentralisasi politik lebihmenekankan pada tujuan utama demokratisasi daerah, sedangkansudut pandang desentralisasi administratif lebih memperhatikan efisiensidan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Rekonstruksi konsep desentralisasi berdasarkan perspektifhubungan negara-masyarakat.Namun, jika esensi konseptual darikedua pandangan ini dipertimbangkan dan dipahami dari perspektifhubungan negara-masyarakat, sebenarnya ada kesamaan esensialantara keduanya.

Mengenai definisi desentralisasi, misalnya, meskipun terdapatperbedaan ekspresi, keduanya memiliki landasan filosofis yang sama,meskipun negara tersebut lebih dekat dengan masyarakat. Begitu pulamengenai tujuan desentralisasi, meskipun pandangan desentralisasi

Page 40: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 39

politik dan desentralisasi administratif berbeda dalam hal memberitekanan pada tujuan yang ingin dicapai, pada prinsipnya terdapatkesamaan di antara keduanya, yaitu untuk mencapainya dalam bentukkesejahteraan dan kemakmuran. Kepentingan masyarakat daerah.Oleh karena itu, perbedaan antara kedua pandangan tersebutsebenarnya lebih pada konteks metodologi, yaitu cara dan mekanismeyang digunakan untuk mewujudkan manfaat sosial.

Atas dasar pengertian tersebut maka penulis kemudianmengemukakan suatu proposisi yaitu pandangan hubungan negara danmasyarakat adalah pandangan yang lebih komprehensif, danmerupakan landasan ideologis bagi perkembangan konsepdesentralisasi secara umum, khususnya konsep desentralisasi diIndonesia. Apabila proposisi di atas dijadikan rujukan untukrekonstruksi konsep desentralisasi, maka sulit dipungkiri bahwapandangan hubungan sosial negara lebih condong pada definisidesentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah. Sebab, hanya dengan penyerahankekuasaan pemerintah daerah dan rakyatnya dapat memiliki semuahak (otonomi) dalam proses pengambilan keputusan (perumusankebijakan) dan pelaksanaan kebijakan.

Tidak ada dikotomi antara tujuan politik dan tujuan administratifdalam pandangan hubungan antara negara dan masyarakat, karenakeduanya sama pentingnya. Oleh karena itu, rumusan tujuan desen-tralisasi kembali pada konsep dasarnya (Smith, 1985) yang terbagidalam dua kategori, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan daerah.Berdasarkan kepentingan nasional, tujuan utama desentralisasi adalah:

a) Menjaga dan memperkuat integrasi nasional;b) Sebagai sarana pelatihan calon pemimpin nasional;c) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.Sementara itu, dari segi kepentingan daerah, tujuan utama desen-

tralisasi antara lain:a) Demokratisasi di tingkat lokal (kesetaraan politik, akuntabilitas

lokal dan respon lokal);b) meningkatkan pelayanan publik; danc) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Page 41: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah40

Tujuan otonomi daerah seperti yang dijelaskan oleh Hoessein(1994) adalah untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yanglebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada mas-yarakat, penggunaan sumberdaya yang lebih efektif, pemantapanperencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dankesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah. Caranya adalahdengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakatuntuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepadainstansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian pe-nyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah di-maksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurutDewey (1983) fungsi pemerintah itu meliputi:

a) Pemberian pelayanan;b) Fungsi pengaturan;c) Fungsi pembangunan;d) Fungsi perwakilan;e) Fungsi koordinasi.

Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, pemerintahmemppunyai kewajiban moral untuk menciptakan kesejahteraan socialyang di usahakan melalui program pembangunan, sedangkan dalamkontek desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan pemerintahdaerah dapat dilihat dari seberapa jauh kebutuhan nyata masyarakatdapat dipenuhi, masyara kat dapat diberdayakan dan puas terhadappelayanan yang diterima.

Sedangkan Kasim (1996) mengukur keberhasilan kebijakanotonomi daerah itu dan penanganan aspek organisasi perangkatpemerintah, misalnya:

1) Menekankan bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan yangtelah diputuskan, seperti mekanisme kerja dan organisasi pelaksanakebijakan.

2) Menerapkan proses tata kelola yang memenuhi kebutuhanmasyarakat (layanan publik berbasis pasar) sebanyak mungkinmelakukan aktivitas swadana (startup) dan mengotorisasi merekauntuk mencapai layanan berkualitas tinggi.

3) Melonggarkan kendali kehidupan ekonomi dan desentralisasipemerintah agar pemerintah daerah dapat lebih memberikanpelayanan publik.

Page 42: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 41

3.3 Prinsip Otonomi DaerahUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004menganut prinsip-prinsip

otonomi daerah sebagai berikut:

1. Melaksanakan otonomi daerah dengan memperhatikan potensidemokrasi, keadilan, kesetaraan, dan keragaman daerah;

2. Dasar otonomi daerah adalah otonomi yang luas, benar danbertanggung jawab;

3. Melaksanakan otonomi daerah yang luas dan lengkap di daerahdan kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi terbatas;

4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusinasional guna menjaga keharmonisan hubungan pusat dan daerahserta antar daerah;

5. Penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih meningkatkanotonomi daerah otonom sehingga tidak ada lagi daerah administratifdi berbagai daerah dan kota. Demikian pula di kawasan-kawasankhusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain,seperti badanotoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasanindustri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasankehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dansemacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom;

6. Penyelenggaraan otonomi daerah harus semakin memperkuatperan dan fungsi legislasi daerah, meliputi fungsi legislasi, fungsipengawasan, fungsi anggaran, dan penyelenggaraan pemerintahandaerah; dan

7. Membantu pelaksanaan tugas tidak hanya dari pemerintah kedaerah, tetapi juga dari pemerintah daerah ke desa dengan disertaidana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, sertaberkewajiban melaporkan pelaksanaan dan bertanggung jawabkepada pemindahtangan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang sebelumnya berjalanrelatif kecil memberikan kontribusi yang kecil terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Sejauh ini, belum ada undang-undang yang diterap-kan. 5 Mei 1974 gagal membantu daerah meningkatkan kemandiriankeuangan daerah. Ini karena UU No. 3. Pada tanggal 5 Mei 1974, cenderungtersentralisasi dan membatasi berbagai otoritas daerah yang penting.

Page 43: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah42

Kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahjuga mengalami kendala sebagai berikut (Mardiasmo, 2005):

1) Pada tanggal 18, 18 1997, tentang pajak daerah dan pajak daerah,jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah ditentukan secaraterbatas, sehingga daerah akan sulit untuk kreatif dalammenentukan peluang pajak baru.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghadapi berbagaikendala, antara lain keterbatasan modal, intervensi birokrasi yangberlebihan, status hukum yang tidak jelas, serta kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.

3) Khusus untuk penerimaan yang berasal dari perpajakan dan bagihasil bukan pajak, kendala yang dihadapi daerah adalah tidakadanya standar mekanisme dan prosedur pengalokasian dana yangseringkali mengakibatkan keterlambatan.

Setelah pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi, peme-rintah daerah (Pemda) berlomba mengembangkan kegiatan baru untukmengembangkan dan meningkatkan pendapatan PAD masing-masingdaerah. Selama PAD tidak menjadi beban atau beban yang berat bagimasyarakat lokal, investor lokal dan investor asing, maka tentunyatidak ada masalah. Menerapkan perubahan mendasar dalam sistempemerintahan sendiri daerah, pemberian otonomi daerah dan de-sentralisasi fiskal kewenangan yang sangat luas, sebagai tindak lanjutdari kemauan politik pemerintah untuk berhasil mengimplementasikanUU No. 22 tahun 1999 dan 2004 tentang pemerintahan daerah.Perubahan terakhir atas UU No. 32 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun1999, dan perubahan terakhir atas UU No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintahyang mendukung pelaksanaan undang-undang ini.

3.4 Manfaat Otonomi DaerahBeberapa tujuan dan manfaat dari kebijakan yang menerapkan

prinsip desentralisasi, yaitu:

1. Intinya, desentralisasi dapat mencegah persetujuan kekuasaan, dankekuasaan terpusat dapat mengarah pada tirani;

2. Dari perspektif politik, desentralisasi merupakan sarana untukmendemokratisasi kegiatan pemerintahan;

Page 44: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 43

3. Dalam hal teknologi organisasi, desentralisasi dapat menciptakanpemerintahan yang lebih efektif dan efisien;

4. Dari sudut pandang sosial, karena proses pengambilan keputusantersebar di seluruh pusat-pusat kekuasaan di daerah, desentralisasidapat memberikan kesempatan kepada masyarakat di tingkatbawah untuk berpartisipasi dan mengembangkan kepemimpinanyang bertanggung jawab secara lebih efektif;

5. Dari segi budaya, melaksanakan desentralisasi dengan tetapmemperhatikan kekhasan daerah, sehingga dapat melestarikankeanekaragaman budaya, sekaligus memanfaatkannya sebagai asetuntuk mendorong perkembangan bidang lain;

6. Dari sisi manfaat pembangunan ekonomi, masyarakat meyakinibahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih danterkait langsung dengan kepentingan daerah, sehingga melaluikebijakan desentralisasi pembangunan ekonomi dapat lebih cepatdan dengan biaya yang lebih murah.

Pada prinsipnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalamrangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dalam proses penyelengga-raan otonomi daerah dan desentralisasi sudah tersedia ruang yang cukupuntuk kerjasama antar daerah berdasarkan prinsip efisiensi danefektivitas. Pengelolaan kerjasama antar daerah dapat dilakukan olehbadan pengelola, dan pengelolaan serta pembentukan badan pengeloladapat diatur melalui keputusan bersama antar daerah. Jika tidak ada /tidak ada kerjasama antar daerah, maka pemerintah pusat dapatmemberikan pelayanan publik. Ketika mitra mendapat manfaat darikerja sama (simbiosis), atau setidaknya semua pihak mendapat manfaattetapi tidak ada yang dirugikan (simbiosis), artinya kerjasama terjadi.

Bentuk kerjasama juga dipengaruhi oleh keunggulan komparatif(kepemilikan sumberdaya) dan keunggulan kompetitif (efisiensi). Jikakedua keunggulan mitra tersebut cocok satu sama lain, maka kerjasama tersebut akan saling menguntungkan. Di sisi lain, sifat substitusimenciptakan persaingan antar pihak, sehingga bentuk kerjasama adalahspesialisasi, kesepakatan antar pihak. Pasal 2 PP Nomor 50 Tahun2007 tentang penyelenggaraan tata cara kerja sama daerah mengatur:kerjasama kawasan dilandasi prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, salingmenguntungkan, kesepakatan bersama, kejujuran dan kredibilitas,

Page 45: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah44

dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayahNKRI, kesetaraan, status, transparansi, keadilan, dan kepastianhukum. Kemudian Pasal 4 mengatur tentang tujuan kerja sama daerah.Semua urusan pemerintahan telah menjadi kewenangan daerah otonomdan dapat berbentuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Page 46: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 45

Bab IVPEMBANGUNAN

BERKELANJUTANDALAM PERSPEKTIF

DESENTRALISASI

Page 47: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah46

Page 48: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 47

Bab IVPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut prinsip desentra-lisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dimana pemerintahpusat memberikan keleluasaan atau kewenangan kepada berbagaidaerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Amandemen kedua Pasal18 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan RepublikIndonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsiitu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur denganundang-undang”. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar1945 tersebut, maka dikenal adanya pemerintah pusat dan pemerintahdaerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pembentukan pemerintah daerah didasarkan pada wilayahnegara yang luas, meliputi berbagai pulau, dan masyarakat denganlatar belakang budaya yang sangat berbeda. Jika semuanya dikelolaoleh pemerintah pusat di ibukota negara, maka akan menyulitkanpengelolaan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusanpemerintahan yang lebih efektif di seluruh negeri, dibentuklahpemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan atau fungsipemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengankebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kekuasaan kepadadaerah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk mengatur danmengurus pemerintahan daerah ini disebut desentralisasi.

Page 49: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah48

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan ringkasan dariupaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan tanpa menggangguvariabel lain seperti alam dan lingkungan. Membangun variabel ekonomiuntuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tidak merusak lingkungan.Ekosistem lingkungan menyumbang andil besar terhadap pemba-ngunan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yangberorientasinya terus menerus tiada henti sepanjang kehidupan umatmanusia dan alam sekitarnya.

Manusia butuh kehidupan dan kehidupan itu butuh perubahanserta perubahan memerlukan pembangunan. Perubahan-perubahanyang dilakukan itu sangat tergantung pada sumber daya alam dansumber daya alam akan habis pada waktunya ketika tidka dikelolasecara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutanmenjadikan aspek alam sebagai sumber pembangunan tetapi tetapmemperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di pulau Sumaterayang kaya akan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupunyang tidak terbarukan, namun juga merupakan daerah yang rawanbencana. Meskipun kawasan ini merupakan contoh gambaran lengkapdari sistem dan fungsi hutan terpadu, namun telah menjadi matapencaharian dan penyedia mata pencaharian selama ratusan tahun,dan juga memainkan peran kunci dalam memastikan kelestarian fungsialam.Namun karena sering terjadinya kebakaran hutan, belakanganini menjadi fokus perhatian. Peristiwa kebakaran hutan ini ditengaraiterjadi karena pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikankelestarian lingkungan.

4.1 Desentralisasi dan Pembangunan BerkelanjutanProblematika lingkungan hidup di Indonesia telah menjadi per-

soalan besar yang sulit dikendalikan. Buruknya kualitas lingkunganterjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan. Sejalandengan otonomi daerah, dimana terjadi pelimpahan wewenang kepadapemerintah daerah, diharapkan ada perubahan dalam pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup. Dibukanya peran sertamasyarakat diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut sehinggadapat menjamin dinamisme dalam perlindungan lingkungan hidup.

Page 50: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 49

Otonomi daerah atau desentralisasi kewenangan biasanyadianggap sebagai rumusan dan masalah yang mengandung nilai-nilaidogmatis untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintahpusat dan daerah. Sebab sistem pemerintahan yang terdesentralisasidianggap sebagai metode atau sistem yang dapat memulihkan ke-kuasaan ke bagian terendah dari sistem sosial. Oleh karena itu, desent-ralisasi sebagai sistem pemerintahan berarti demokratisasi peme-rintahan. Namun definisi desentralisasi sendiri masih dalam perdebatankonseptual, menyangkut implementasi kebijakan dan penyelenggaraanpemerintahan. Perdebatan tentang pengertian desentralisasi tidakterbatas pada level terminologi, tetapi juga definisi desentralisasi itusendiri (Mawhood, 1987; Chema & Rondinelli, 1983; Davey, 1989).

Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu"De" (lepas) dan "Centrum" (pusat). Dengan begitu desentralisasi, yaitupenarikan diri dari pusat. Atas dasar itu, Maddick menganggapdesentralisasi sebagai pengalihan kekuasaan yang sah untuk men-jalankan fungsi tertentu dan fungsi yang tersisa yang disahkan olehpemerintah daerah. Pada saat yang sama, Parson mendefinisikandesentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintah dari pusatke kelompok lain, dan setiap kelompok berhak memasuki wilayahtertentu suatu negara (Sukriono, 2010). Secara teori, desentralisasimengacu pada pengalihan kekuasaan dan fungsi pemerintah daripemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan dari pemerintah pusatke pemerintah daerah. Ide dasar desentralisasi adalah mendelegasikankekuasaan pengambilan keputusan kepada organisasi bawahan(Adisasmita, 2011).

Desentralisasi adalah cara untuk mencapai distribusi kekuasaan.Secara teori, pembagian kekuasaan dapat dilakukan dengan dua cara,yaitu pembagian modal dan pembagian kekuasaan daerah. Pembagiankekuasaan modal didasarkan pada doktrin Trilogi Montesque, yaitukekuasaan dibagi menjadi kekuatan penegakan hukum, membuatundang-undang, dan kehakiman. Pada saat yang sama, pembagiankekuasaan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu desen-tralisasi dan dekontrasi. Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaansecara legal (berdasarkan undang-undang) untuk menjalankan fungsitertentu, atau pelaksanaan kewenangan tersebut oleh otoritas lokalyang secara resmi diakui oleh konstitusi. Sedangkan dekonsentrasi

Page 51: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah50

pendelegasian fungsi-fungsi tertentu kepada pegawai pemerintah pusatdi luar kantor pusat (Maddick, 1963)..

Pandangan berbeda tentang desentralisasi dikemukakan olehChema dan Rondinelli. Menurut mereka desentralisasi adalah “is thetransfer or delegating of planning, decision making or mana-gement authority from the central government and its agenciesto field organizations, subbordinate units of government, semi-autonomous public coorporations, area wide or regional autho-rities, functional authorities, or non governmental organizations”(mentransfer atau mendelegasikan perencanaan, pengambilan ke-putusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat keorganisasi di tempat, pemerintah daerah atau organisasi non-peme-rintah). Jenis desentralisasi tergantung pada tingkat pengalihan ke-kuasaan atau kekuasaan dari pusat dan pengaturan kelembagaan ataupengaturan kelembagaan untuk pengalihan. Dalam hal ini, desentralisasidapat menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu mengalihkan tugasrutin pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yangsebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat (Chema and Rondinelli,1983).

Karena itu, wajarlah apabila Bowman dan Hampton (1983)menyatakan bahwa tidak ada satupun pemerintah dari suatu negaradengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan danprogram-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi. Dengandemikian, urgensi pelimpahan kebutuhan atau penyerahan sebagiankewenangan pemerintah pusat, baik dalam konteks politis maupunadministratif kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusatmenjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan dinamika sebuahpemerintahan.

Livack & Sedom dalam Wasistiono (2003) mengemukakanbahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawabmengenai fungsi-fungsi publik dari pemerintahan pusat kepada peme-rintahan sub nasional, badan semi otonom  maupun lembaga nonpemerintah. Atas dasar itu PBB sebagaimana dikutip Koswara(2001)9

memberikan batasan bahwa: “decentralization refer to transfer ofauthority a way from the national capital whether by decentra-lization ( i.e ) to field  office or by devolution to local authories orlocal bodies” (desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan

Page 52: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 51

dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah melalui delegasi ataupenyerahan kekuasaan melalui desentralisasi ke badan-badan daerahotonom).

Selanjutnya Smith dalam Riyanto (2006) mengemukakan bahwa: “decentralization means both reversing the consentration ofadministration at a single centre and conferring power of localgovernment …… Decentralization involve the delegation of powerto lower level in a territorial hierarchy, whether the hierarchy isone of governments within a state or office within a large scaleorganization”. Definisi ini memiliki arti bahwa desentralisasi lebihmerupakan pendelegasian wewenang, bukan sekedar desentralisasipenyelenggaraan fungsi publik yang mengarah pada terciptanya ke-sejahteraan sosial. Selain itu, desentralisasi akan mendorong berkem-bangnya akuntabilitas daerah, yaitu upaya meningkatkan kemampuandan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat lokal.

Bird dan Vaillancort (2000) menjelaskan dapat diamati melaluipendekatan atas ke bawah (top down) atau bawah ke atas (bottomup). Metode desentralisasi bottom-up biasanya menekankan nilai-nilai politik, seperti perbaikan pemerintahan dalam hal kesediaan untukmenerima saran politik lokal, dan meningkatkan partisipasi dan efisiensidalam distribusi kesejahteraan. Literatur ilmu politik penuh denganparagraf yang menekankan manfaat dan manfaat desentralisasi. De-sentralisasi tidak hanya akan memberikan layanan yang efektif danadil melalui penggunaan pengetahuan lokal, tetapi juga akan mendorongpartisipasi demokratis yang lebih besar. Hasilnya adalah dukunganluas bagi pemerintah dan peningkatan stabilitas politik. Ketika manfaatini digabungkan dengan manfaat lain (seperti peningkatan mobilisasisumber daya dan berkurangnya tekanan fiskal pusat, peningkatanakuntabilitas, dan daya tanggap dan tanggung jawab pemerintah secarakeseluruhan), banyak orang berpikir bahwa desentralisasi tidaklahmengejutkan, sesuatu yang berharga. Berbeda jika melihat prosesdesentralisasi dari top-down, karena alasan desentralisasi adalah untukmengurangi beban pemerintah pusat dengan mengurangi defisit (atausetidaknya sebagian dari tekanan politik dari defisit), meningkatkanefisiensi pengelolaan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraannasional. Terlepas dari alasan yang digunakan, pendekatan top-downmenekankan bahwa kriteria utama untuk mengevaluasi desentralisasi

Page 53: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah52

adalah bagaimana hal itu berkontribusi pada pencapaian tujuan ke-bijakan nasional.

Desentralisasi pada prinsipnya mempunyai tujuan yaitu mewujud-kan kemandirian daerah dalam  meningkatkan pelayanan dan kesejah-teraan masyarakat.  Menurut Sandi (2002), desentralisasi harus men-capai dua tujuan utama, yaitu tujuan politik dan tujuan administratif.Pertama, tujuan politik adalah memposisikan pemerintah daerah sebagaimedia pendidikan politik bagi masyarakat lokal dan berkontribusi padapendidikan politik nasional di bidang pertanian untuk mempercepatterwujudnya masyarakat sipil. Kedua, tujuan penyelenggaraanadministrasi adalah menempatkan pemerintah daerah sebagai unitpemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraanpelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Koirudin (2005) dengan jelas menunjukkan bahwa tujuandesentralisasi adalah untuk berjuang secara mandiri dan mandiri dalammembangun kapasitas departemen pemerintah. Pemerintah pusat harusrela menyerahkan fungsi-fungsi tertentu untuk membentuk departemenpemerintahan baru, yang otonom dan tidak langsung dikendalikan olehpemerintah pusat. Karena kewenangan pemerintah pusat sangat kecilhanya menangani hal-hal tertentu saja, maka pusat hanya berperansebagai pengawasan dan koordinasi. Pemerintah daerah akan memilikiwilayah, status, atau legitimasi hukum yang jelas untuk mengelolasumber daya dan mengembangkan pemerintah daerah menjadilembaga yang mandiri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkankapabilitas komunitas-komunitas berikut ini, secara teori kapabilitaskomunitas-komunitas tersebut jelas-jelas dipimpin langsung olehpemerintah daerah daripada pemerintah pusat.

Mills (1991) percaya bahwa "desentralisasi memiliki tujuanfilosofis dan ideologis serta tujuan pragmatis. Pertama, secara filosofisdan ideologis, desentralisasi dianggap sebagai tujuan politik yang pentingkarena memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat dan keman-dirian daerah, serta menjamin ketepatan pejabat pemerintah kepadamasyarakat. Kedua, pada tataran pragmatis, desentralisasi dipandangsebagai sarana untuk mengatasi berbagai kendala kelembagaan,material dan administratif pembangunan. Misalnya, memperkuat kontrollokal dapat menghasilkan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan

Page 54: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 53

masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumber daya dan logistik, sertameningkatkan motivasi pejabat lokal. Oleh karena itu, desentralisasidapat mendukung dan memacu penyelenggaraan pembangunan.Desentralisasi juga dilihat sebagai cara untuk mengalihkan beberapatanggung jawab pembangunan dari pusat ke daerah. Di negara dengankeragaman wilayah, terkadang terjadi konflik antar kelompok mas-yarakat yang berbeda, dan desentralisasi dianggap sebagai cara untukmemberikan otonomi yang lebih besar tanpa meninggalkan persatuannasional."

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan kekuasaandari pemerintah pusat kepada tanggung jawab pengeluaran pemerintahdaerah, tetapi dapat juga diartikan sebagai penyerahan kekuasaandalam hal pendapatan pemerintah (Brodjonegoro, 2006; Nurkholis,2006). Menurut Bank Dunia (2000), ada beberapa jenis desentralisasi,yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasifiskal, dan desentralisasi pasar. Desentralisasi politik bertujuan untukmemberdayakan masyarakat atau perwakilannya dalam pengambilankeputusan publik, dan desentralisasi administratif bertujuan untukmendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber dayakeuangan dalam menyediakan layanan publik di antara pemerintah disemua tingkatan. Pada saat yang sama, desentralisasi fiskal, tanggungjawab keuangan sebagai komponen inti, dan desentralisasi pasar/ekonomi mengalihkan tanggung jawab atas fungsi publik ke sektorswasta.

Kemudian Chema dan Rondinelli (1983) menjelaskan bahwadesentralisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan me-laksanakan desentralisasi fungsional atau dengan melaksanakandesentralisasi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan daripemerintah pusat kepada lembaga tertentu yang juga memiliki fungsitertentu. Misalnya biaya kewenangan atau pengelolaan kewenangandialihkan dari Kementerian Pekerjaan Umum ke BUMN. Sedangkandesentralisasi teritorial berarti pemerintah pusat menyerahkan ke-kuasaan kepada lembaga publik yang beroperasi dalam batas wilayahtertentu, misalnya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan tertentukepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Maddick dan Adelfer dalam Hoessein (2000) menyebutkan

Page 55: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah54

bahwa desentralisasi mencakup dua unsur yang terkait, yaitu pem-bentukan daerah otonom dan hukum penanganan peralihan kekuasaandi wilayah pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, Rondinelli, Nellis,dan Chema (1983) percaya bahwa desentralisasi bidang keuangandan hukum (dalam arti pengaturan sendiri dan pengambilan keputusan)departemen pemerintah daerah telah diperkuat. Dengan adanyadesentralisasi kekuasaan, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukanoleh pemerintah pusat sebagian besar telah dialihkan ke unit-unitpemerintah daerah, dan oleh karena itu tidak dikendalikan oleh pe-merintah pusat..

Desentralisasi akan melahirkan daerah otonom. Daerah otonommemiliki beberapa ciri antara lain di luar hierarki organisasi pemerintahpusat, dapat bertindak bebas, tidak diawasi langsung oleh pemerintahpusat, dapat dengan leluasa mengambil keputusan berdasarkankeinginan masyarakat, bebas dari campur tangan pemerintah pusat,dan memasukkan integritas sistem, serta adanya batasan-batasantertentu (batasan) dan identitas (Hoessein, 2002).

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), alasan desentralisasidapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi nasional adalahprinsip dasarnya, yaitu dibandingkan dengan pemerintah pusat,pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik kepadamasyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Alasannya adalah: (a )Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentangkebutuhan masyarakat dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebutdengan cara yang paling efektif. (B) Pemerintah daerah lebih dekatdengan masyarakat sehingga akan lebih cepat merespon ketikakebutuhan tersebut muncul, dan pada akhirnya masyarakat akan puasdengan pemerintah daerah. Apabila hubungan antara masyarakat danpemerintah berjalan dengan baik, maka kepuasan tersebut akanmeningkatkan produktivitas masyarakat setempat, yang pada akhirnyaakan memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi danmencapai kesejahteraan yang maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positifantara kelima faktor tersebut dengan desentralisasi, yang menunjukkanbahwa faktor pembangunan sosial ekonomi suatu negara mempe-ngaruhi derajat desentralisasi. Sejalan dengan perkembangan sosialdan ekonomi negara-negara di dunia saat ini, dapat dikatakan bahwa

Page 56: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 55

ke depan akan semakin banyak pemerintahan yang terdesentralisasi.Semakin kuat suatu negara, semakin sukses upaya pembangunannya,dan semakin kuat motivasi politik untuk meluas ke wilayah dankelompok yang lebih besar. Pada saat itu kita bisa melihat keterbatasanpemerintah pusat dalam mendukung perluasan pelayanan, karenasemakin luas cakupan pelayanan yang akan dicapai maka semakinspesifik dan spesifik tugas yang diembannya. Oleh karena itu, jikapemerintah pusat tetap menjalankan tugas tersebut maka dapatmendatangkan ekonomi dan risiko politik semakin tinggi. Namun faktorpenting yang perlu diperkuat sebelum desentralisasi adalah tingginyapersatuan nasional. Setelah mencapai derajat persatuan nasional yangtinggi, desentralisasi dapat menjadi prinsip ideologis yang terkait dengantujuan kemerdekaan, partisipasi rakyat, demokrasi, dan pemerintahserta lembaga-lembaganya bertanggung jawab kepada semua orang.Terakhir, dapat dikatakan bahwa desentralisasi merupakan indikatorkematangan sistem politik dan sistem birokrasi yang dikandungnya.

Pembahasan mengenai alasan perlunya desentralisasi tampaknyasecara umum sejalan dengan situasi di Indonesia. Ribuan lingkungangeografis Indonesia tersebar di wilayah yang sangat luas, latar belakangkondisi sosial ekonomi dan budaya yang cukup memberikan alasanyang cukup bagi Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahanberdasarkan asas desentralisasi. Namun selain alasan yang nampaknyapragmatis, terdapat alasan mendasar lainnya yang lebih bersifatfundamental. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesiamenerapkan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu para foundingfathers telah mencapai kesepakatan tentang bentuk negara yang akandibentuk, yaitu tentang pembentukan negara kesatuan (Hoessein, 2000).

Untuk menjalankan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi,pemerintah daerah dibentuk di daerah (pemerintah daerah) yangmerupakan badan hukum yang dipisahkan dari pemerintah pusat. Bagipemerintah daerah ini, sebagian fungsi pemerintahan (dulu fungsipemerintah pusat) dipercayakan kepada pemerintah daerah. Selainitu, sumber pendapatan dapat digunakan untuk mendanai fungsi-fungsiyang telah dialihkan ke daerah. Demikian pula sebagai organisasi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk, dan anggotanyadipilih melalui sistem pemilihan umum (Hoessein, 2000). Oleh karenaitu, pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki otonomi

Page 57: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah56

untuk menentukan kebijakannya sendiri, bagaimana melaksanakankebijakan tersebut, dan bagaimana membiayainya. Kemudian, kitabisa melihat implementasi desentralisasi di semua aspek sistem peme-rintahan daerah yang ada, seperti fiskal, desentralisasi, kepegawaian,serta sikap dan perilaku elit di tingkat pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahanberdasarkan kebijakan pemerintah daerah (yaitu pemerintah daerahyang mempunyai kewenangan mengurus dan mengurus sendiri urusanpemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan),bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, peningkatan kekuasaan danperan serta masyarakat, dan daya saing daerah. Mempercepat ter-wujudnya kesejahteraan masyarakat memperhatikan asas demokrasi,berkeadilan, berkeadilan, keistimewaan dan karakteristik, serta potensidan keragaman daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil utama mengapa otonomidaerah atau desentralisasi diperlukan dapat dijawab dengan mengacupada keberagaman masing-masing daerah. Melalui desentralisasi,pemerintah pusat dapat dengan jelas mengetahui apa saja yangdibutuhkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.Setiap wilayah wilayah memiliki keunikan dalam banyak aspek, sepertigeografi, budaya, tingkat perkembangan ekonomi, dan potensi sumberdaya alam. Pemerintah tanpa kewenangan terpusat dapat merumuskankebijakan dan rencana yang sama untuk setiap daerah agar dapatmencapai tujuannya dengan tepat. Oleh karena itu, melalui desen-tralisasi diharapkan setiap pemerintah di setiap daerah dapatmenyelesaikan permasalahannya dan mengutamakan permasalahanyang akan dikembangkan, karena mereka sangat menyadari potensialam yang ada serta harapan masyarakat.

Di abad 21 ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan beratdalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagian daritantangan ini berasal dari perkembangan global yang merupakanparadigma baru yang mempengaruhi tatanan ekonomi dan politikinternasional. Beberapa di antaranya berasal dari sumber dalam negeridan sedikit banyak karena pengaruh global. Tantangan dari luar adalahparadigma baru pengelolaan sumber daya alam, yaitu kemauan bersamauntuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yangdisepakati pada KTT Bumi Rio de Janeiro 1992 di komunitasinternasional.

Page 58: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 57

Pembangunan berkelanjutan seperti itu hanya dapat dicapaidengan dukungan demokratisasi dan keadilan di suatu negara. Ko-munitas internasional dan organisasi internasional mendorong danmenyambut baik upaya desentralisasi. Otonomi daerah diharapkandapat mendorong perkembangan dan hasil-hasil masyarakat lokal.Sejak 1980-an, desentralisasi telah menjadi isu penting di negara-negara dunia ketiga. Bank Dunia melaporkan pada tahun 1999 bahwasekitar 80% negara berkembang telah menerapkan desentralisasidalam beberapa bentuk.

4.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BerwawasanLingkunganDesentralisasi melahirkan daerah otonom dalam kerangka

otonomi daerah, sehingga desentralisasi dan otonomi daerah Indonesiadapat dikatakan sebagai cita-cita desentralisasi dari landasan ketata-negaraan negara kesatuan Indonesia. Dalam cita-cita desentralisasiberdasarkan UUD 1945, nilai dasar pembangunan adalah nilai per-satuan dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar penyatuan tercermindari pandangan bahwa tidak akan ada pemerintahan lain di Indonesia.Artinya, kedaulatan yang melekat pada masyarakat Negara KesatuanRepublik Indonesia, negara dan negara tidak akan dibagi antara departemenpemerintahan. Pada saat yang sama, nilai dasar desentra-lisasi daerahtercermin dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Secara teori, pemberian otonomi daerah merupakan penggeraktujuan politik dan administrasi suatu pemerintahan nasional. MenurutMaddick (1963), tujuan politik pemberian otonomi daerah adalahuntuk membentuk kesadaran masyarakat sipil (civil awareness) dankematangan sosial politik melalui pemerintah daerah. Penyebarankematangan politik dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dantata kelola yang responsif, yang dapat memasukkan kebutuhanmasyarakat lokal ke dalam kebijakan yang bertanggung jawab secarasosial. Sejalan dengan itu, Lughlin (1981) berpendapat bahwa dalamdemokrasi modern, diperlukan sistem pemerintahan daerah untukmengakomodasi pluralisme. Smith (1985) juga berpendapat bahwakeberadaan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah munculnyakecenderungan sentrifugal akibat perbedaan ras, agama, dan faktorprimitif lainnya di daerah tersebut.

Page 59: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah58

Menurut tujuan administratif Maddick (1963) dan Smith (1985),keberadaan rasional pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensiekonomi, merencanakan kegiatan, mengambil keputusan, memberikanpelayanan publik, dan mencapai pembangunan melalui desentralisasi.Pemerintah pusat negara besar tidak dapat secara efektif memutuskanapa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik.Demikian pula, tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektifmelaksanakan kebijakan dan rencana di seluruh wilayah (Bowman &Hampton, 1983). Oleh karena itu, dinas-dinas pemerintah daerah perludiberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai denganasas desentralisasi (di Indonesia disebut asas desentralisasi) atau asasdekonsentrasi. Kedua opsi (devolusi dan dekon-sentrasi) akanmemiliki efek yang sangat berbeda pada penerapannya. Meskipunpemerintah di seluruh dunia memiliki kecenderungan untuk meng-gabungkan kedua opsi tersebut secara seimbang, masih ada kecend-erungan yang selalu lebih besar dari yang lain. Postur desentralisasiatau desentralisasi akan selalu bergantung pada kebijakan politik elitkedua pemerintahan. Namun demikian, dapat dilihat dari pengalamanbahwa negara-negara dengan tingkat ekonomi dan politik yang relatifstabil cenderung mengadopsi prinsip desentralisasi daripada de-konsentrasi (Suwandi & Ikhsan, 1998).

Meski Indonesia masih memiliki keunikan tersendiri, namunpelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari trenberbagai negara di dunia. Setelah kemerdekaan, jalan Indonesia menujuotonomi daerah dimulai dengan diundangkannya UU No. 16. Pada 1Januari 1945 disempurnakan dengan UU No. 164 dalam perjalanansejarah. UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, PenpresUU No. 1 UU No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No.5 Tahun 1974, dan yang Terakhir UU No. 16 UU No. 22 Tahun1999 SK No. 30, diubah menjadi UU No. 30. UU No. 32 tahun2004 kemudian diubah menjadi 23 Februari 2014. Dalam prosespelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih memilih penguatandesentralisasi atau desentralisasi. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah menandai perubahan pilihanpolitik di tingkat nasional, karena sifat politik di tingkat nasional akanmenjadi ciri politik desentralisasi yang diterapkan (Suwandi & Ikhsan,1998).

Page 60: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 59

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, ke-kuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurusurusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangandan kepentingan masyarakat setempat. Secara alternatif, otonomidaerah juga diartikan sebagai hak masyarakat yang tinggal di daerah,yaitu sebagai kesatuan hukum masyarakat dapat mengatur, mengurus,menguasai, dan mengembangkan sendiri urusannya sesuai dengankeinginan masyarakat setempat, dengan tetap menghormati peraturanperundang-undangan yang berlaku. Padahal menurut undang-undang,tidak ada yang namanya daerah otonom. Pada tahun 2004, 32 daerahotonom (selanjutnya disebut daerah otonom) memiliki batas wilayahdan berhak mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan mas-yarakat setempat sesuai dengan keinginan masyarakat dalam sistemNKRI.

Kemudian menurut Perpres Nomor 23 Tahun 2014, pengertianotonomi daerah terkait dengan pemerintahan daerah adalah hak,kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus danmengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatlokal dalam sebuah negara republik di Indonesia. Padahal, menurutUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, asas otonomi daerahmerupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkanotonomi daerah. Oleh karena itu, daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur sertamengurus urusan pemerintahan dan masyarakat daerah sesuai dengankeinginan masyarakat dalam sistem NKRI sesuai dengan inisiatifnyasendiri.

Pemberian kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yangluas, nyata dan akuntabel kepada daerah merupakan langkah strategisdari dua perspektif. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi telahmenyelesaikan permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa disinteg-rasi bangsa, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, rendahnyakualitas hidup masyarakat, dan permasalahan pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskalmerupakan langkah strategis yang diambil negara Indonesia untukmenyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat pondasi

Page 61: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah60

ekonomi daerah. Pemberdayaan otonomi daerah dan perkotaandicapai melalui pemerataan kekuasaan pemerintah daerah yang luas,benar dan bertanggung jawab secara proporsional. Artinya setelahdesentralisasi tanggung jawab, pengaturan alokasi dan pemanfaatanyang adil, serta sumber daya nasional, dan keseimbangan antarakeuangan pusat dan daerah akan dilaksanakan. (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah pusat mulai melaksanakan desentralisasi otonomidaerah yang pada hakikatnya merupakan pengaturan federal, tujuan-nya untuk meredam gelombang ketidakpuasan dan pemekaran daerahdengan mengusulkan peralihan kekuasaan, redistribusi pendapatan,dan identitas sebagai isu strategis. Kita berharap dapat menjadikandemokrasi kesejahteraan sebagai paradigma dasar, dan semogadesentralisasi otonomi daerah dapat mensejahterakan dan mening-katkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah ditingkat daerah. Namun kenyataannya, paradigma demokrasi yangsejahtera ini belum terlaksana dengan baik. Padahal, yang terjadi diwilayah otonomi daerah justru melahirkan oligarki di mana nepotisme,politik berorientasi klien, semangat neo-primitif, serta kolusi dankorupsi semakin bertebaran di daerah (Jati., 2012).

Rasyid dalam Haris(2007) mengatakan bahwa terdapat tiga ruanglingkup interaksi dari visi otonomi daerah, yaitu :

a. Bidang politikOtonomi daerah adalah sebuah kebijakan desentralisasi dandemokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untukmembuka ruang bagi lahirnya kepada pemerintahan daerah yangdipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnyapenyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentinganmasyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilankeputusan yang taat pada azas pertanggungjawaban publik.Demokratisasi kebijakan yang diambil harus jelas siapa yangmemprakasai kebijakan itu, apa tujuannya berapa ongkos yangdipikul, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang ditanggungdan siapa yang harus bertanggungjawab jika kebijakan itu gagal.Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun strukturpemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangunsistem dan pola fikir politik dan administrasi yang kompetitif sertamengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Page 62: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 61

b. Bidang ekonomiOtonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnyapelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan dilain pihakterbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkankebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaanpotensi ekonomi didaerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerahakan menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinanusaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjangperputaran ekonomi didaerahnya. Dengan demikian otonomidaerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yanglebih baik seiring waktu.

c. Bidang sosial dan budayaOtonomi daerah harus dikelola semaksimal mungkin untukmembangun dan menjaga kerukunan sosial dengan tetap menjaganilai-nilai lokal yang diyakini bermanfaat bagi kemampuan mas-yarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya..

Menurut Mardiasmo (2002), tujuan utama penyelenggaraanotonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik danmemajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya penyelenggaraanotonomi daerah mempunyai tiga tugas pokok, yaitu: Pertama, mening-katkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraanmasyarakat. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaansumber daya daerah. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruangbagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.Rumusan tujuan tersebut harus dipahami karena penyelenggaraanotonomi daerah memang harus fokus pada pemanfaatan sumber dayadaerah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatdaerah.

Deddy & Solihin (2004) menjelaskan bahwa tujuan pemberda-yaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat, berkeadilan dan berkeadilan, demokrat-isasi dan menghargai budaya lokal, serta memperhatikan potensi dankeragaman daerah. Oleh karena itu pada hakikatnya tujuan otonomidaerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat denganmeningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdaya-kan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-

Page 63: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah62

Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemerintahan Daerah), maksuddari otonomi daerah adalah mengatakan bahwa tujuan otonomi daerahadalah untuk mencapai otonomi seluas-luasnya, kecuali hal-hal yangmemang merupakan urusan pemerintahan. Selain urusan pemerintahan,tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayananpublik, dan daya saing daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan otonomi daerahdapat dijabarkan dan dibagi menjadi tiga bagian:

1. Meningkatkan pelayanan umumDengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatanpelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah dimasing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebutdiharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaatdari otonomi daerah.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatDiharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonombisa lebih baik dan meningkat setelah pelayanan yang maksimaldan memadai. Daerah otonom bisa menggunakan hak danwewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharap-kan sehinggat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan daya saing daerahDiharapkan melalui penyelenggaraan otonomi daerah daya saingdaerah dapat ditingkatkan, kita harus memperhatikan keaneka-ragaman suatu daerah dan ciri daerah tertentu, tetap harus mengacupada motto kita. “Bineka Tunggal Ika”.  (http://www.seputarpengetahuan.com, 2015)

Kehadiran otonomi daerah diharapakan membantu pemerintahpusat dalam menangani urusan daerah. Pemerintah pusat diharapkandapat lebih berkon-sentrasi pada perumusan kebijakan yang bersifatumum, makro atau luas, dan dengan perkembangan desentralisasidaerah dapat menjalani proses pemberdayaan yang lebih optimal.Dengan cara ini, inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah dapatdipacu, dan permasalahan di daerah dapat diatasi dengan lebih baik.Sasaran lainnya adalah bagaimana mengembangkan kehidupan demo-krasi, kesetaraan, keadilan, mendorong pemberdayaan masyarakat,dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerin-

Page 64: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 63

tahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia. Manfaat otonomi daerah didasarkan pada Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004, yang memberikan hak kepada daerah otonomuntuk mengelola daerah otonomnya sehingga memiliki keleluasaanuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkanpemerintah daerah otonom memahami kebutuhan masyarakatnya.

Diperlukan sikap yang matang dan rasional serta dapat menerimaperbedaan pendapat, termasuk mengalahkan calon atau partai politikyang didukungnya. Selama pemilihan kepala daerah dilakukan secarademokratis sesuai dengan aturan main yang ditetapkan, semua pihakharus siap menerima hasil apapun. Di negara demokrasi, ada ungkapanyang mengatakan bahwa pilihan tidak bisa memuaskan semua orang.Selama pemilu memuaskan dan diterima oleh mayoritas masyarakat,hasil pemilu harus diterima dan dikukuhkan sebagai keputusan hukum.Oleh karena itu, untuk memajukan dinamika politik lokal dan berhasilmelaksanakan otonomi daerah, semua pihak yang berkepentingan perlumenanggapinya secara serius untuk memaksimalkan aspek positifnyasekaligus meminimalkan aspek negatifnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya peluangdan tantangan, Sujianto, dkk (2010) menjelaskan peluang dan tantangandalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

a. Peluang otonomi daerah· Peluang dari sudut pandang ekonomi

Otonomi daerah diharapkan dapat mengembangkan potensiekonomi daerah secara optimal untuk kemakmuran rakyat.

· Peluang dari sudut politikOtonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatanguna mengembangkan potensi kebhinekaan atau keragamandaerah, sehingga dapat dikembangkan seoptimal mungkinpotensi khas yang selaras dengan sistem nilai dan budayadaerah.

· Peluang dari sudut administrasi dan manajemenOtonomi daerah diharapkan dapat dikembangkannyaorganisasi-organisasi sebagai alat dalam rangka mencapaitujuan yang diharapkan masyarakat di daerah. Sehinggamemungkinkan diselenggarakannya pembangunan yangberkelanjutan melalui cara mempertemukan sistem peren-

Page 65: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah64

canaan pembangunan dari atas dan dari bawah.b. Tantangan otonomi daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan otonomidaerah adalah adanya tuntutan dan kompleksitas pekerjaan yangsemakin berkembang, sehubungan dengan semakin kompleksnyadan bertambahnya kebutuhan masyarakat baik secara kuantitasmaupun kualitas. Terlebih lagi dengan adanya peran pemerintahyang semakin cenderung untuk memperhatikan partisipasi mas-yarakat dan pemberdayaan masyarakat telah menggeser perantersebut untuk lebih menjadi pengarah. Oleh karenanya aparaturpemerintah dan organisasinya dituntut harus pro aktif, kreatif daninovatif.

Dengan mempelajari berbagai fakta di lapangan, prospekterwujudnya otonomi daerah bagi masyarakat lokal yang sejahteramasih jauh. Namun, yang terjadi justru bertolak belakang dengankenyataan bahwa elite pusat dan daerah sejahtera dengan otonomidaerah. Jika demikian, sulit mengharapkan otonomi daerah menjadisolusi bagi kesejahteraan masyarakat. Meski proses revisi “UUPemda” sudah dilakukan, namun intinya tetap menarik elite ketimbangkomunitas, yakni sama dengan proyek politik yang menyembunyikankepentingan politik tertentu dalam otonomi daerah. Oleh karena itu,baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, harusmempunyai akal sehat bahwa otonomi daerah harus kembali ke jalursemula, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, me-ningkatkan pelayanan publik, dan membuat masyarakat daerah kaya.

Karena pengambil keputusan berada di dekat masyarakat setempat,pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatankesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan dan perwujudanpengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Masyarakat ber-anggapan bahwa pemerintah daerah lebih tahu masalah dan kebutuhanmasyarakat di daerahnya sendiri daripada pemerintah pusat. Olehkarena itu, penyelenggaraan otonomi daerah akan menciptakanpembangunan yang lebih partisipatif dan meningkatkan distribusipendapatan masyarakat lokal yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya alam, serta diharapkan semakin bertanggung jawab dalam me-nerapkan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya alam daerah danpengelolaan lingkungan.

Page 66: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 65

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam pene-rapan otonomi daerah yang dapat menimbulkan penyimpangan.Pertama, jika tidak ada tanggung jawab dan dukungan untuk kapabilitaskelembagaan yang sesuai dalam lingkup kewenangan dan kapabilitasmanajemen. Kedua, tren peningkatan pendapatan daerah telahmenyebabkan penipisan dan pemanfaatan sumber daya alam yangtidak berkelanjutan. Ketiga, eksternalitas yang diakibatkan tidak hanyamerusak suatu departemen atau daerah itu sendiri, tetapi juga me-nyebabkan kerugian multisektoral, dan melampaui batas-batasadministrasi suatu daerah, sehingga menimbulkan pengaruh regionalbahkan nasional.

Salah satu contoh penyimpangan dari proses desentralisasiadalah kebebasan pemerintah daerah yang tidak terkendali, termasukpemanfaatan sumber daya alam berupa hutan di dalam wilayahadministratifnya. Pemerintah daerah yang merasa diberdayakan dandidorong oleh keinginan yang kuat untuk memperoleh dan meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD), berusaha memanfaatkan potensisumberdaya hutan di daerahnya masing-masing. Pilihan sumber dayahutan yang ditampilkan di sini adalah karena hutan merupakan sumberdaya yang strategis. Pemanfaatan dan pengelolaannya akan mempe-ngaruhi kualitas dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya.Kerusakan hutan berdampak besar pada sumber daya air dan pro-duktivitas pertanian, serta mengancam lingkungan, tidak hanya diwilayah administratif tempat hutan itu berada. Selama masa otonomidaerah, kasus degradasi hutan merupakan yang paling menonjol yangterjadi secara luas di Provinsi Riau.

4.3 Pemekaran Daerah dan Ekploitasi Sumberdaya AlamPembangunan daerah biasanya merupakan wujud dari keinginan

masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dalamdimensi geografis dari perspektif ekonomi, politik, kemasyarakatan,budaya dan keamanan. Tingkat perkembangan wilayah dilihat darirasio luas bangunan terhadap luas total. Semakin besar rasionya,semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas arealbangunannya maka semakin tinggi pula aktivitas ekonomi masyarakat.Hal tersebut terlihat dari jaringan jalan yang semakin padat, perluasanperkantoran dan kawasan perdagangan, serta kawasan pemukiman

Page 67: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah66

dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan lapangan kerja yang lebihbanyak.

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari KawasanPusat Bisnis (Central Business District atau CBD), maka KawasanPusat Bisnis cenderung menyebar ke luar dan menyebar ke luar dalambentuk katak (katak daun), yang menyebabkan kota-kota satelitmenjadi pemukiman baru. Karena kawasan pemukiman perkotaanbaru atau kota satelit membutuhkan lahan yang luas, dan ketersediaanlahan di dalam kota semakin terbatas, dan seringkali sangat mahal,lokasi kota baru akan meluas melampaui kota asalnya. Kemudian,proses ini memungkinkan kabupaten administratif tetangga men-dapatkan keuntungan dari pengembangan wilayah perbatasan mereka(Harmantyo, 2011).

Pemekaran yang tidak diawasi secara seksama dan baik entaholeh pemerinah pusat maupun pemerinah daerah, LSM ataupunlembaga pendidikan tinggi dan masyarakat umum, hanya akanmelahirkan raja-raja besar dalam teritori yang kecil. Menjadi raja didaerah sangat dimungkinkan karena kekuasaan telah bergeser daripusat ke daerah. Pemekaran daerah yang diasumsikan dapat men-ciptakan kesejahteraan setelah lepas dari daerah induk ternyatadimaknai sebagai mengekploitasi sumberdaya alamnya secaraberlebihan. Artinya kekayaan alam yrng dimitki daerah dieksploitasihabis-habisan oleh elit lokal (dan pusat) serta aktor lainnya sebagaibentuk realisasi penciptaan keseiahteraan. Motif seperti mengikutibudaya pemimpin Orde Baru yang rakus, mengambalikan modalselama berkompetisi dalam Pilkada, menghidupi klien yang me-nyokongnya secara loyal dan lain sebagainya, turut memicu eksploitasisumberdaya alam di daerah. Beberapa kasus seperti pembalakanhutan, penambangan pasir dan batu bara secara brutal, telah me-nimbulkan kerusakan alam yang genting.

Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang men-jangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetapdimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah. Namun,dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yangmeyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukannya tanpakehadiran pemerintah daerah otonom. Beberapa tahun belakanganpemekaran daerah mulai berkembang secara intensif dengan alasan

Page 68: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 67

peningkatan kondisi perekonomian daerah dan perwujudan kesejah-teraan masyarakat setempat (Isnaeni, 2012).

Sujianto, dkk (2010) menjelaskan ada beberapa pertimbangandalam upaya melakukan pemekaran, yaitu :

1) Aspek sifat dan kondisi daerahAda dua macam sifat kondisi yang perlu dipertimbangkan dalampemekaran, yaitu : Pertama, sifat kualitatif yaitu aspek kondisidaerah yang sulit untuk dihitung karena terkait dengan nilai danunsur subjektif. Kedua, sifat kuantitatif yaitu aspek kondisi daerahyang dihitung dan diukur berdasarkan peraturan yang sudahditetapkan.

2) Aspek kewenanganDesentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan daripemerintah pusat kepada daerah otonom, artinya dengan pertimbangankewenangan yang dilimpahkan bisa diusulkan suatu pemekaranbagi daerah.

3) Aspek sumber daya manusiaDengan semakin berkembangnya peradaban manusia dan mening-katnya kebutuhan organisasi atau daerah sebagai akibat dariadanya tuntutan perubahan, maka kedudukan SDM sangat pentingdan memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pemekaran.Sehingga pemekaran dapat dilakukan karena ingin melakukantransfer SDM di setiap wilayah atau menumbuhkan dan mengem-bangkan SDM yang ada di wilayah yang ingin dimekarkan.

4) Aspek keuanganPenataan, pembentukkan dan pemekaran perlu memperhatikandan mempertimbangkan aspek keuangan yang dimiliki. Sebabsemakin besar daerah yang dimekarkan maka semakin besar danaatau anggaran yang harus dialokasikan untuk membiayai operasionaldaerah yang dimekarkan.

5) Aspek teknologiPerkembangan teknologi yang pesat dan tuntutan peraturan yangmenerapkan sistem electronic government (e-gov) memberikanpeluang dan tantangan bagi daerah untuk dapat menggunakansistem ini dalam pelaksanaan aspek pemerintahannya. Sehinggadengan memperkenalkan teknologi baru ini dapat menjadipembelajaran bagi masyarakat dan bermanfaat bagi upaya men-

Page 69: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah68

dukung peningkatan pembangunan dan partisipasi masyarakatdalam mendukung demokrasi.

6) Aspek kebutuhan pelayananSetiap wilayah atau daerah disadari memiliki potensi yang berbeda-beda, oleh karenanya pemekaran dapat mendorong daerah untukmemperhatikan kebutuhan mendasar dari pelayanan dalam me-ngembangkan potensi daerah yang dimiliki.

7) Aspek nilai strategisPemekaran yang dilakukan perlu memperhatikan nilai strategis yangdimiliki oleh suatu daerah. Nilai strategis ini bisa dijumpai dari visidan misi daerah induk yang akan dimekarkan atau dari potensidaerah yang akan dimekarkan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang, pelaksanaanpemekaran daerah selama ini cenderung tidak terencana dan tidakberkelanjutan. Menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuksumber daya alam didalamnya adalah dampak nyata dari kondisidemikian. Banyak contoh kasus-kasus meningkatnya pencemaran dankerusakan lingkungan sejak adanya otonomi daerah, seperti terjadinyapencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, serta kerusakanhutan. Semuanya ini terjadi dan bahkan meningkat sejak pemekarandaerah digulirkan.

4.4 Strategi Pembangunan Daerah untuk Lingkungan HijauTerlihat dari proses pelaksanaan desentralisasi mengalami

beberapa kendala karena beberapa hal, misalnya pemerintah pusatyang masih enggan menyerahkan kekuasaan. Pemerintah daerah secararesmi telah menerima tugas menjalankan kewenangannya, namun masihbanyak hambatan dan kendala dalam menjalankan kewenangannya.Dalam hal ini, masih ada bayangan rantai komando birokrasi dari ataske bawah, namun efek ini nyata. Selain itu, otonomi dapat diberlakukandi suatu wilayah tertentu, namun pemerintah daerah sendiri tidak efektifdalam menggunakan kewenangan yang dilimpahkan. Hal ini terlihatdari ketidakmampuan merumuskan rencana pembangunan yang baik,ketidakmampuan memantau kemajuan pelaksanaan pemerintah,ketidakmampuan menyusun rencana anggaran yang berimbang, danketergantungan pada bantuan keuangan pusat. Apabila bantuanpemerintah pusat dibatasi, maka akan mengejar dan meningkatkan

Page 70: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 69

pendapatan asli daerah melalui berbagai cara dalam upaya mencapaianggaran, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang berdampaktidak terkendali terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi di Provinsi Riau dalam konteks pem-bangunan berkelanjutan mengalami berbagai kendala. Menurut laporanorganisasi masyarakat sipil (CSO), Provinsi Riau menghadapisetidaknya delapan masalah lingkungan, yaitu: Pertama, laju deforestasitidak dapat dikendalikan; tutupan hutan Provinsi Riau pada tahun 1990seluas 5.446.007 hektar, dan terus menurun. Pada 2017, total luastutupan hutan hanya 1.412.982 hektar. Artinya dalam 27 tahun terakhir,laju deforestasi di Provinsi Riau mencapai 4.033.025 hektar. Kedua,luas tanah terpenting ketujuh di Indonesia; perhitungan pada tahun2015 menunjukkan bahwa luas daratan utama Riau mencapai 4,79juta hektar. Ketiga, realisasi perhutanan sosial sangat rendah yaitu hanyamencapai 83.928,54 hektar atau hanya setara dengan 5,96% dariluas cadangan 1.407.630 hektar. Keempat, kejadian tahunankebakaran hutan dan lahan, dari tahun 2011 hingga 2018 jumlah titikapi di Provinsi Riau mencapai 61.280 titik dan luas areal kebakaran17.035 hektar.. Kelima, Masalah Departemen Hidrologi Gambut(KHG), salah satu masalah khusus yang terjadi di lahan gambut diRiau adalah untuk kegiatan industri, kehutanan dan perkebunan. Sudah2,2 juta hektar lahan atau 44% dari KHG menanggung beban izin, dimana ekosistem gambut penerima izin memiliki fungsi lindung seluas1.252.291,31 hektare, dan fungsi usahatani izin seluas 949.688,47hektare. Keenam, masalah pertambangan. Ketujuh, masalah per-kebunan. Kedelapan, konflik penggunaan ruang.

Banyaknya terjadi permasalahan lingkungan di Provinsi Riau,disikapi oleh Pemprov Riau dengan menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Hijau 2019-2024. Hal ini sejalandengan tugas kepala daerah, yaitu: mewujudkan pembangunan in-frastruktur daerah yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan."Ramah lingkungan" bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungandan mengurangi bencana dan perubahan iklim. Selain itu, untukmencapai tujuan tersebut perlu direncanakan strategi lima tahun kedepan dalam dokumen RPJMD 2019-2024 untuk mencapai pemba-ngunan berkelanjutan.

'Riau Hijau' begitulah tagline kepemimpinan bahkan dijadikan

Page 71: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah70

tema utama saat Provinsi Riau berusia 62 tahun, yang kemudianberlanjut menjadi 'Riau Bermarwah' di hari jadi ke 63 tahun (2020).Konsep Riau Hijau jelas memiliki esensi penting melebihi sekedarnarasi ataupun selebrasi simbolis cinta lingkungan semata. Riau Hijausecara pragmatis bisa dimaknai sebagai niat baik 'menyicil hutang'generasi lalu pada alam dan lingkungan yang harus dilakukan generasisekarang, agar kelak anak cucu tak harus menanggung apa yang di-lakukan pendahulunya. Jelas bukan pekerjaan mudah. Karena daripengelolaan kawasan hutan yang massif sejak tahun 1970, landscapeRiau telah tercabik-cabik dengan beban berbagai kebijakan multistakeholders. Penguasaan izin skala besar, beban penguasaan lahanyang dikuasai, diklaim sepihak, bahkan digarap bukan pada per-untukannya, mulai dari yang legal sampai ilegal, menjadi warisan yangkonsekuensinya masih dirasakan sampai hari ini.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH)adalah pondasi utama atau tak berlebihan disebut ruh mendasar darikonsep Riau Hijau. RPPLH adalah blue print Riau Hijau. Inilah wujudnyata dari niat baik pemimpin Riau yang riil aplikatif guna menjagaamanat UUD 1945 pasal 28 H Ayat 1, bahwa setiap orang berhakmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. RPPLHmerupakan amanat dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, yang diharapkan mampu mengarahkanpembangunan dengan tetap menjaga fungsi lingkungan. RPPLH jugamemiliki fungsi administrasi 'sapu jagad', karena dapat dijadikan dasarperumusan dan tertuang dalam RPJP, RPJM, rencana industri, rencanaruang wilayah, dokumen terkait tujuan pembangunan berkelanjutan,penyusunan dokumen KLHS, dan alat pengendalian pencemaran dan/ atau aplikasi kerusakan lingkungan.

UU telah mengamanatkan RPPLH harus benar-benar disusunberdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup di lapangan, agardiperoleh data dan informasi valid untuk dijadikan acuan pembangunanselama 30 tahun mendatang. Sungguh durasi waktu yang sangat lama.Andai RPPLH sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda), mungkintidak perlu lagi banyak instrumen termasuk KLHS. Jikapun masihmenggunakan KLHS, maka lebih separuh pekerjaan KLHS telahdituntaskan dalam RPPLH. Sekedar mengingatkan, KLHS menjadiganjalan 'kesempurnaan' Perda RTRW Riau 2018-2038, karena

Page 72: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 71

disusun tak berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS),sehingga bertentangan dengan aturan lebih tinggi.Perda tersebutkemudian digugat ke Mahkamah Agung oleh Jikalahari dan Walhi.Hasilnya, dua LSM lingkungan ini menang. Tentunya menjadi pesanpenting bagi para penyusun kebijakan publik untuk tak lagi me-nyepelekan kajian lingkungan sebagai dasar perencanaan pem-bangunan suatu kawasan.

Kembali pada RPPLH, maka sudah sejatinya ini segeradituntaskan pembahasannya. Karena konsep Riau Hijau bukan sematasoal menanam pohon, karena penanaman tidak akan mampu mengejarkerusakan dengan berbagai sebab yang ada (supply demand conflict).Jika RPLLH selesai disusun dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya,dan sebenar-benarnya sesuai kondisi faktual di lapangan, inilah kelakwarisan terbesar untuk masa depan Pembangunan Berkelanjutan diProvinsi Riau. Pembangunan berkelanjutan harus mampu me-nyeimbangkan tiga aspek utama, yakni aspek ekonomi, pelestariansosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup.

Sudah saatnya pembangunan dengan etika antroposentrisme,sebagaimana dikatakan Wiratno (2020), dengan bertumpu pada asaspenghormatan terhadap alam, asas tanggung jawab, persatuan alamsemesta, asas simpati dan kepedulian terhadap alam, asas tidakmenyakiti, asas hidup sederhana dan harmonis dengan alam, keadilanetika lingkungan yang berdasarkan teori-teori biosentrisme danekosentrisme ditinggalkan dan diganti dengan prinsip demokrasi danintegritas moral. Karena tujuan lain dari RPPLH adalah untuk me-ngurangi dikotomi antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas danpenggunaan alam yang terbatas. Karena RPPLH akan fokus padakeragaman fitur dan fungsi ekologi, sebaran penduduk, sebaran potensisumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahaniklim..

RPPLH harus benar-benar menjadi perhatian serius, jika inginmewujudkan Riau Lebih Baik, sebagaimana janji politik di masakampanye mereka dulu. Jangan sampai Riau kembali tertinggal dalammenyusun RPPLH, seperti halnya tertinggal dalam penyusunan RTRWbila dibanding daerah lainnya di Indonesia. RPLLH Bengkulu danSumatera Barat, saat ini sudah selesai. Pertanyaan 'Riau Hijau apakabarnya?' Tentu akan terjawab ketika RPPLH disahkan menjadiPerda. Perlu diingat bahwa Riau memiliki keunikan. Daerah ini

Page 73: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah72

merupakan provinsi dengan luas ekosistem gambut paling besar se-Sumatera (4 juta ha) dari total ekosistem gambut Sumatera seluas 7,2ha. Sementara tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, tercatat4,46 % di 2010 atau jauh di atas standart nasional 1,3 %.

Hal yang patut jadi perhatian, karena pertumbuhan pendudukini tidak hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, tapi justruangka migrasi dan perpindahan penduduk lintas Provinsi. Untuk itudalam penyusunan RPPLH, Pemprov Riau harus melibatkan networkmultipihak, multidisiplner dan multilevel birokrasi, mengingat semuasektor kehidupan masyarakat Riau akan menjadi instrumen penting disegala aspek. Dalam penyusunan RPPLH Riau, hendaknya janganhanya mengandalkan kerja birokrasi, apalagi birokrasi yang hanyamengandalkan kajian pada konsultan saja. Birokrasi, harus mampumenyerap semangat 'Riau Hijau' sebagai perwujudan visi Gubernur,untuk kemudian dapat menerjemahkannya dalam misi-misi nyata yangtertuang di dalam RPPLH. Jangan sampai kajian akademik RPPLHhanya sebatas dokumen asal siap berbasis proyek, atau hanyaberlandaskan laporan 'Asal Bapak Senang' alias ABS semata. RPPLHharus dikawal agar mencerminkan kondisi sebenar landscape Riauhari ini, karena akan dipakai sebagai acuan perencanaan pembangunantiga dekade ke depan. RPPLH harus siap dan lolos uji publik, karenananti hasil akhirnya berbentuk Perda.

Harus ada prinsip kehati-hatian (precautionary principle) saatmenyusun RPPLH Riau. Penempatan SDM di tim penyusun RPPLHidealnya harus diisi oleh mereka yang ahli mengenai nilai-nilai luhurlingkungan hidup, berbasis budaya dan sosial masyarakat lokal, bukansemata memikirkan konsep pragmatis sisi kehutanan saja. Gubernurdan Wakil Gubernur harus teliti menempatkan ASN yang memilikilatar belakang pengalaman di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini gunamemastikan RPPLH berbobot dan dapat diimplementasikan dalampenyusunan KRP (Kebijakan, Rencana dan Program). Wajib ada oranglingkungan di dalam lingkar terdekat para pengambil kebijakan,sehingga mereka bisa memberikan input informasi yang berani kritis,jujur dan tepat untuk para pemimpin menarik kesimpulan. Karenakekayaan alam, apalagi yang berasal dari sumber daya hutan, selainbenefit beyond boundry (memberikan manfaat lintas batas) danmultipurpose benefits (memberikan banyak manfaat), juga memiliki

Page 74: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 73

sifat irreversible (sulit dipulihkan seperti sedia kala).

Terlebih lagi saat ini Riau termasuk Provinsi dengan bebanterberat bidang lingkungan hidup dan kehutanan (A+), ditambahterkoreksinya pertumbuhan ekonomi dampak pandemi Covid-19.Pemda pasti akan 'memutar otak' lebih keras untuk menggerakkansektor-sektor ekonomi masyarakat, dan tidak terelakkan salah satunyabermuara pada kekayaan eksploitasi alam yang ada, semisal untukmenggerakkan sektor pariwisata yang memiliki multi player effect besardi tingkat tapak.

Sebagai contoh, jumlah destinasi wisata sebelum PandemiCovid-19 di Kabupaten Kampar, ada 88 lokasi. Di masa new normalterjadi penambahan 12 lokasi baru (kenaikan 13,6 %). Banyak lokasiwisata berbasis alam bermunculan hasil tracking masyarakat tempatan,dan menjadi harapan baru sumber pendapatan. Jika masyarakat tidakdiberi pemahaman tentang konsep pariwisata berkelanjutan, akanmemberi tekanan pada lingkungan di Kampar 10-20 tahun ke depan.Hal yang perlu diingat adalah, jumlah wisatawan selain membawadampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar, juga dapatmenimbulkan over carrying capacity dan memberikan dampak negatifterhadap kelestarian sumberdaya (Muhlisa, 2015). Saat lingkunganalam sudah rusak, manusia tidak bisa lagi mengambil manfaat, malahmelarat. Untuk itu diperlukan kehati-hatian saat mencari solusimenggerakkan ekonomi di masa pandemi. Jangan sampai hanyamengejar pertumbuhan ekonomi ala koboi versi Kenneth Bouldingdalam Korten (2001), karena ini bisa menjadikan Riau justrumengulang kembali sejarah mempertaruhkan kualitas lingkunganhidupnya pada generasi mendatang.

Berbagai kebijakan moratorium izin yang telah disahkanpemerintah pusat, harus disambut oleh Pemda sebagai nafas barumengelola kembali alam dan lingkungan sebagai sumber kehidupan,bukan sebagai beban untuk pengembangan investasi ke depan.Pemerintah pusat dan daerah harus menyamakan persepsi tentangmemberi jeda pada alam, setelah mengalami sakit parah akibateksploitasi besar-besaran lebih dari tiga atau bahkan empat dekadelalu. Jangan sampai mengulang sejarah kelam Pulau Jawa, yang haruskehilangan lebih dari 70 % hutannya hanya dalam kurun waktu 100tahun saja. Karena sebagaimana ditulis Wiratno (2020), pencapaian

Page 75: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah74

tertinggi manusia modern adalah ketika ia mampu mewariskankeindahan alam kepada anak cucu sebagai perwujudan dari keadilanlintas generasi. Karena manusia dan alam adalah satu kesatuan. Namunsayangnya bahasa komunikasi alam jarang yang bisa dipahami manusiadengan lima panca inderanya. Alam lebih banyak menyampaikan pesanmelalui indera kalbu dan jiwa. Manusia adalah satu-satunya makhlukyang diberi kemampuan memahami bahasa alam, namun manusia juga-lah yang terbukti mampu menghancurkannya (Al Quran.Ar Rum:42).

Seluruh komponen masyarakat Riau yang memiliki semangatcinta lingkungan, harus dapat menjadi apa yang disebut Otto CScharmer dalam The Essentials of Theory U (2018), mendorong situasisebagai awerness-based collective actions, yakni aksi kolektif yangdidasarkan pada kesadaran. Sadar untuk semakin mencintai Riau darihati, untuk hari ini dan generasi nanti. Aksi kolektif ini disebut sebagaigerakan bersama. Kepala daerah memiliki tanggungjawab memastikanRPPLH Riau harus se-riil mungkin dengan kondisi sebenar di tapak,bukan sebatas laporan di atas kertas semata, sehingga RPPLH benar-benar menjadi tunjuk ajar pembangunan Riau Hijau ke depan.

Jadi, untuk merumuskan strategi RIAU HIJAU, setidaknya perludiperhatikan empat komponen, yaitu keadilan, partisipasi, ke-beragaman, integrasi, dan visi jangka panjang.

Page 76: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 75

Bab VPENUTUP

Page 77: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah76

Page 78: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 77

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubunganerat dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yangmemberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnyamemperhatikan konsep kelestarian lingkungan. Apabila pembangunanyang dilakukan mengabaikan konsep tersebut, maka resiko pem-bangunan yang muncul adalah dampak negatif akibat pembangunan.Konsep pembangunan yang bertahan lama atau berkelanjutan pundiharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi.Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakanparadigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseim-bangan alam atau lingkungan."

Hanya saja masih terdapat berbagai masalah lingkungan yangberkaitan dengan pembangunan. Masalah ini muncul akibat prosespembangunan yang ditenggarai lebih memfokuskan aspek ekonomidan mengabaikan aspek lingkungan. Apalagi di era otonomi daerahini, terdapat kenyataan bahwa permasalahan lingkungan hidup semakinkompleks dan memprihatinkan. Daerah-daerah seperti ingin berlombameningkatkan PAD dengan mengeksploitasi sumber-daya alam secarabesar-besaran. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemerosotankualitas lingkungan yang mengarah kepada degredasi yangberkepanjangan.

Bab VPENUTUP

Page 79: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah78

Dari hasil kajian terdapat berbagai hal menjadi penyebab ke-terabaian pengelolaan lingkungan di era otonomi daerah ini. Ber-dasarkan studi yang dilakukan di Provinsi Riau sebagaimana yangdimuat dalam buku ini, ditemukan berbagai persoalan terkait dinamikapembangunan berkelanjutan dalam konteks otonomi daerah. Salahsatu masalah utama adalah ego sektoral dalam daerah dan antar daerahsehingga pengelolaan lingkungan hidup sering berjalanoverload antarsektor. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan perencanaan programpengelolaan lingkungan yang jauh dari kesan profesional.

Selain itu juga ditemukan fakta kurangnya aspek pendanaanuntuk bidang lingkungan hidup ini. Program dan kegiatan tidakdidukung dengan dana yang memadai. Walaupun semua orangmengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang pentingdan sangat diperlu-kan, namun pada kenyataannya APBD masih terlalurendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup.Dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untukpengelolaan ling-kungan hidup juga sangat minim, bahkan nihil samasekali.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah implementasi paraturanperundangan yang lemah. Peraturan yang berkaitan dengan lingkunganhidup memang sudah ada, tetapi lagi-lagi bermasalah dalam imple-mentasinya. Lucunya ada beberapa pihak yang malah mencari ke-lemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan gunamencapai kepentingannya. Akibatnya banyak pelanggaran yangdilakukan, semisal dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan.Namun pihak-pihak tersebut bebas dari pemberian sanksi hukum.

Kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup dalam prosespembangunan memang berdinamika antar daerah. Untuk itu perlupembenahan yang menyeluruh untuk semua daerah, terutama daerahyang kurang perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Hal-hal yangberskala kecil seperti ketidaktersediaan SDM sampai kepada hal-halyang berskala besar seperti penerapan teknologi yang kurang ramahlingkungan. Penting juga menegakkan peraturan perundangan yangberkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh.

Page 80: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 79

Karena itu, mengingat kompleksnya pengelolaan lingkunganhidup di daerah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukanperencanaan dan pelaksanaan yang baik. Pengelolaan lingkungan hidupmestilah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaituadanya keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial budaya, ling-kungan hidup. Permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayahharus mengacu pada pilar-pilar yang saling tergantung dan salingmemperkuat satu sama lain. Penting dari itu semua, dalam pelaksanaanprinsip-prinsip tersebut haruslah melibatkan berbagai fihak, dengandidukung ketegasan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Tentunya semua ini bisa terlaksana sangat terkait dengan niatbaik pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berke-pentingan. Adanya partisipasi dari berbagai pihak ini dibutuhkan agartercapai tujuan yang diinginkan. Apa yang telah disepakati dapatdijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengancara yang bijaksana, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan sebagaimana harapan bersama. Tujuannyatiada lain agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terselenggaradengan baik di seluruh daerah di Indonesia.

Page 81: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah80

Page 82: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 81

Abdullah, Rozali., 2017., Pelaksanaan Otonomi Luas dan IsuFederalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Alisjahbana, Armida Salsiah, & Murniningtyas, E. 2018. Tujuanpembangunan berkelanjutan di Indonesia : konsep, target danstrategi implementasi. Bandung: Unpad Press.

Arianto, Z. 2019. Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalamMendorong Implementasi Sustainable Development Goals diIndonesia.

Badan Pusat Statistik. 2016. Potret Awal Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.Jakarta: Badan Pusat Statistik/ Statistik Indonesia.

Bake, Jamal, 2011. Desentralisasi dan Otonomi Daerah PascaReformasi di Indonesia; Konsep, Fakta Empiris danRekomendasi ke Depan. Makalah disampaikan pada Seminardan Lokakarya Desain Tata Kelola KepemerintahanProvinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 11 Maret 2011.

Bickler, G., Morton, S., & Menne, B. 2020. Health and sustainabledevelopment: an analysis of 20 European voluntary nationalreviews. Public Health, 180, Aksesibilitas Di Kota Jambi.JurnalPembangunan Berkelanjutan, 1(1), 1– 10.

DAFTAR PUSTAKA

Page 83: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah82

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois., 2000. DesentralisasiFiskal di Negara-negara Berkembang. Jakarta: GramediaPustaka Utama.

Bowman, M and W. Hampton, 1983. Local Democracies: A Studyin Comperative Local Government. Melbourne: Longman.

B. Smith., 1985., Decentralization: The Territorial Dimension ofThe State., London: Asia Publishing House.

Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli., 1983. Decentralizationand Development Policy Implementation in DevelopingCountries. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.

Cleland, D.I and King, W.R, 1988. Project Management HandBook, Second Edition, Van Nostrand Reinhold.

Conyers, D. and P. Hills, 1984. An Introduction to DevelopmentPlanning in the Third World. Chichester: John Wiley and Sons.

Davey, K., 1989., Central-Local Financial Relations., in Devas,N. (ed) Financing Local Government in Indonesia., Ohio :Ohio University Center for International Studies., Monographsin International Studies., Southeast Asian Series No. 84.

Debby Rahmi Isnaeni, 2012., Dampak Pemekaran Daerah TerhadapPengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat., JurnalPerencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK V1N1., ITB., Bandung.

Deddy Supriady Bratakusmah & Dadang Solihin., 2004., OtonomiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: GramediaPustaka.

Denhardt,J.V., dan Denhardt, R.B., 2003.The New Public Service,New York: M.E. Sharpe

Effendi, Sofian; Yeremias T. Keban; Ichlasul Amal; Warsito Utomodan Heryanto., 1988., Alternatif Kebijaksanaan PerencanaanAdministrasi : Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif.,Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada., Yogyakarta.

Emie, Yuliati., 2011., Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi KasusPemekaran Kabupaten., Tesis Program Studi Magister Perencanaandan Kebijakan Publik., Universitas Indonesia.

Page 84: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 83

Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan,Teori dan Aplikasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Gede Ardika Tusan & Sahrul., 2011. Konsep Dasar Otonomi Daerahdi Era ReformasiI., Jurnal Genec Swara, Volume 5 Nomor 1.

Guha, J., & Chakrabarti, B. 2019. Achieving the SustainableDevelopment Goals (SDGs) through decentralisation and therole of local governments: a systematic review. CommonwealthJournal of Local Governance, 22, 1–21.

Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. 2019. Pemikiran KierkegaardTentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri.JurnalMoral Kemasyarakatan, 4(2), 55-61.

Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. 2019. Perubahan IdentitasDiri dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya BagiMental Warga Negara Indonesia. Jurnal PendidikanKewarganegaraan, 9 (2), 77-84.

Hoelman, M. B., Parhusip, B. T. P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono,H. 2016. Sustainable Development Goals-SDGs Panduan UntukPemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan PemangkuKepentingan Daerah.

Ho, Hengky. 2020. Hakikat Hukum Administrasi Lingkungan DalamPembangunan Berkelanjutan Terhadap Pengelolaan Shelterbencana Alam di Kota Padang. Jurnal Education andDevelopment. Vol.8 No.2 Edisi Mei 2020.

Hasan, Sukardi, 2007: “Memugar Kembali Citra Desentralisasi”,Media Indonesia, 5 Nopember 2007

Haris, Syamsuddin, 2007., Desentralisasi dan Otonomi Daerah:Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas PemerintahDaerah., Jakarta: LIPI Press.

Hos, Jamaluddin, 2008: “Otonomi Daerah: Antara Cita dan Fakta”dalam Gunawan, dkk (Ed.), Otonomi Daerah – PemekaranWilayah: Antara Idealitas & Realitas, FISIP UniversitasHaluoleo Press.

Hamilton, L.S dan HLM. N. King. 1988. Daerah Aliran SungaiHutan Tropika. Yogyakarta: UGM Press.

Page 85: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah84

Hossein Nasr, Seyyed, 1994. ”Tradisional Islam in The ModernWorld” Jerj. Lukman Hakim, Islam Tradisi di Tengah KancahDunia Modern, Bandung: Pustaka.

Hoessein, Bhenyamin., 2000., Otonomi Daerah., Jurnal AkademisiaVolume 1 Nomor 4., Universitas Indonesia.

_____________, 2002., Perspektif Jangka Panjang Desentralisasidan Otonomi Daerah., Disampaikan pada Diskusi KebijakanDesentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang.,Diselenggarakan oleh Direktorat Pengernbangan OtonomiDaerah. BAPPENAS.

Inda Afriani, Karim Saleh dan Sanusi Fattah, 2011. DampakPemekaran Kabupaten Tana Toraja Terhadap KinerjaPerekonomian Keuangan, Pelayanan Publik dan AparaturPemerintah Daerah., Jurnal.

Jackson, Karl D and Pye, Lucian W., 1987. Political Power andComunications in Indonesia. California: University of California Press.

Kasim, Azhar. 1995. Teori Pembuatan Keputusan. Jakarta: LembagaPenerbit FE UI.

Kestin, T., Belt, M. van den, Denby, L., Ross, K., Thwaites, J., &Hawkes, M. 2017. Getting Started with The SDGs inUniversities A Guide For Universities, Higher EducationInstitutions, and The Academic Sector.

King, Dwight Y. 1982. Indonesia’s New Order as a BureaucraticPolity, a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic AuthoritarianRegime: What Difference does it Make?, dalam BenedictAnderson dan A. Kahin, Interpreting Indonesian Politics,Ithaca: Cornell University Press.

Klarin, T. 2018. The Concept of Sustainable Development: From itsBeginning to the Contemporary Issues. Zagreb InternationalReview of Economics & Business, 21(1), 67-94.

Koiruddin., 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia:Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah.Malang: Averroes Press.

Koswara, E., 2001. Otonomi Daerah untuk Demokrasi danKemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Fariba.

Page 86: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 85

Kuntjorojakti, D, 1980. Bureaucracy in the Third World: Instrumentof the People, Instrument of the Rules or the Ruler?, dalam Prisma(edisi bahasa Inggris), Nomor.19, Desember 1980.

Kusnadi, I. 2020. Implikasi, Urusan dan Prospek Otonomi Daerah.Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 36-46.

Makagansa, H.R,. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta:Puspad.

Makmun, M. 2011. Green Economy: Konsep, Impelentasi dan PeranKementerian Keuangan.  Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,  19(2),1-15.

Mawhood, Philip., 1987., Local Government in The Third World.,John Wiley & Son., New York.

MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli 1983.Decentralization and Development Policy Implementation inDeveloping Countries. Beverly Hills/London/New Delhi : sagepublications Conyer.

McCabe, W.I. and Smith, J.C. 1985. Unit Operation of ChemicalEngineering. 4th edition.

McLaughlin., 1981, Management Handbook for PublicAdministrator., Van Nostrand Reinhold Company., New York.

McIntyre JM. 2005. Dental Caries : The Major Cause of ToothDamage. In: Mount GJ, Hume WR, Queensland: KnowledgeBooks & Software.

Mills, Anne., 1991., Isu dan Konsep Desentralisasi. Yogyakarta:Gadjah Mada Press.

Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. 2019. Analysis of nationaland local governance systems to achieve the sustainabledevelopment goals: case studies of Japan and Indonesia.Sustainability Science, 0123456789.

Morfit, Michael. 1986. ‘Pancasila Orthodoxy’, in Colin MacAndrews(ed.), CentralGovernment and Local Development in Indonesia,Singapore: Oxford UniversityPress, pp. 42–54.

Muhammad, Fadel. 2007.Kewirausahaan Sektor Publik dan Kinerja

Page 87: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah86

Pemerintah Daerah., Jurnal Administrasi Pembangunan,PERSADI., Jakarta.

Nawa, Murtiyanto., 2011., Nafsu Besar, Tenaga Kurang : CatatanEvaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia. Makalah.

Ndraha, Taliziduhu., 1997, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa.,Jakarta: Bina Aksara.

_____________, 2003., Kybernology Jilid 1 & 2., Jakarta: AsdiMahasatya.

Nurkholis., 2006., Ukuran Optimal Pemerintah Daerah diIndonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi., Jakarta: FE UI.

Nyayu Neti Arianti Dan Indra Cahyadinata., 2013., Kajian DampakPemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan PemerataanEkonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu., LaporanPenelitian., Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Octaviani, Gita. 2020. Modal Sosial Dalam Mencapai TujuanPembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Studi Kasus: ProgramSedekah Beras Masjid Jogokariyan, Yogyakarta (2011-2017).Jurnal Majelis, Edisi 11, November 2019.

Ostrom, Vincent. 1991, The Mining of American Federalism:Constituting Self-GoverningSociety, San Francisco: ICSPress.

Parson, Talcot et al. 1962. Teories of Society: Foundations ofModern Sociological Theory. Volume I. USA: The Free ofGlencoe.

Pauw, J. B., Gericke, N., Olsson, D., & Berglund, T. (2015). TheEffectiveness of Education for Sustainable Development.Sustainability, 7.

Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P.2017. A Systematic Study of Sustainable Development Goal(SDG) Interactions Earth’ s Future. Earth’s Future, 1169–1179.

Rahardjo, Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah.Graha Ilmu,. Yogyakarta.

Page 88: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 87

Rahadian, A. H. 2016. Strategi Pembangunan Berkelanjutan.Prosiding Seminar STIAMI, III (01), 46-56.

Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. 2020. DevelopmentCommunication Strategy by Bojonegoro District Governmenton Applying Nawacita and Sustainable DevelopmentGoals. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 18(02), 117-129.

Reddy, P. S. 2016. Localising the sustainable development goals (SDGs) The role of Local Government in context. African Journal ofPublic Affairs, 9(2), 1–15.

Riyanto, Astim., 2006., Negara Kesatuan, Konsep, Asas danAktualisasinya., Yapemdo., Bandung.

Rondinelli, Dennis., 2000., What is Decentralization ?., in WorldBank., Decentralization Briefing Notes., WBI WorkingPapers.

Rosana, M. 2018. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan YangBerwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal KELOLA,  1(1),148-163.

Rukaiyah, Rosyani, & HD, E. 2018. Pola Hubungan AntaraPerusahaan Minyak Sawit Bersertifikat Rspo Dengan PetaniSwadaya Bersertifikat Rspo Dan Petani Swadaya TidakBersertifikat Rspo (Sebuah Kajian Perbandingan Di Desa PulauPauh Dan Desa Penyabungan Tanjung Jabung Barat). JurnalPembangunan Berkelanjutan, 1(1), 105–122.

Salomo, Roy V dan M. Ikhsan., 2002., Keuangan Daerah diIndonesia., Jakarta: STIA LAN Press.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan KeuanganDaerah dalam Otonomi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sains, P. F., Tarumingkeng, I. R. C., Coto, Z., & Hardjanto, I. 2004.Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Setianingtias, Retno, M. Baiquni, and Andri Kurniawan. 2019.“Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DiIndonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 27 (2), 61-74.

Sedarmayanti, dkk (ed.), 2005. ”Menata Ulang Kelembagaan

Page 89: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah88

Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kinerja danMewujudkan Pemerintahan yang Baik di Era Baru Pemerintahan”dalam Sobandi, Baban (dkk): Desentralisasi dan TuntutanPenataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora.

Setiady, T., 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam KajianKepustakaan., Alfabeta., Bandung.

Sharpe,W F (1981). Investment,Ed II.Englewood Cliffs:Prentice Hall.

Shehu, M., & Shehu, H. (2018). Knowledge, Attitude and PerceptionAbout Sustainable Developmental Goals (SDGs) Among ClinicalMedical Students of Bingham University Teaching Hospital, Jos.Journal of Health and Environmental Research, 4(4): 130-134.

Sidik, Machfud., 1999., Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah serta Implikasinya terhadapPembiayaan Otonomi Daerah., Yayasan Indonesia Forum.

Smith, K. Smith.1985. Decentralization: The Teritorial Dimensionof The State, London:Publishing House.

Soemadiningrat, Otje Salman., 2011., Rekonseptualisasi Hukum AdatKontemporer., Alumni., Bandung.

Sujianto, dkk., 2010., Pemekaran dan Masa Depan: Studi FasilitasiPenyiapan Data dan Informasi Pendukung ProsesPemekaran Kecamatan di Kabupaten Siak”., Penerbit AlafRiau., Pekanbaru.

Suryaningrat, Bayu., 1985., Desa dan Kelurahan, PenyelenggaraanPemerintahannya., Metro Pos., Jakarta.

Sugandi, dkk. 2007. Prinsip dasar kebijakan pembangunanberkelanjutan berwawasan lingkungan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sukriono, Didik,. 2010., Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa,.Setara Press., Malang.

Sutoro, Eko, dkk., 2005., Prakarsa Desentralisasi dan OtonomiDesa., IRE Press., Yogyakarta.

Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. 2019. Implementasi KebijakanPembangunan Berkelanjutan.  JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik,  8(4), 217-222

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. 2019. Mengatasi Faktor

Page 90: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah 89

Penghambat Pembinaan Kesejahtraan Keluarga DalamMeningkatkan Keterampilan Warga Negara. Jurnal CivicEducation: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(2),1-6.

Wasisto Raharjo Jati., 2012., Inkonsistensi Paradigma OtonomiDaerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi dan Desentralisasi.,Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4. FISIP UGM., Yogyakarta.

Wasistiono., Sadu, 2003., Kapita Selekta Manajemen PemerintahanDaerah., CV. Fokusmedia., Bandung.

_____________, 2001., Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah., Bunga Rampai., Alqaprint., Jatinangor.

Wasistiono, Sadu dan Tahir., 2007., Prospek Pengembangan Desa.,Fokusmedia., Bandung.

Widodo, L. (2008). Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Di EraOtonomi Daerah.  Jurnal Rekayasa Lingkungan,  4(1).

_____________, 2011: “Meningkatkan Daya Saing Daerah melaluiProfesionalisme Birokrasi Pemerintahan Dalam Rangka PasarTunggal Asean 2015”, Prosiding Seminar Nasional PeningkatanDaya Saing Daerah Dalam Menghadapi Pasar Tunggal Asean2015, Jombang 1 Oktober 2011

Widjaja., HAW., 2003., Otonomi Desa., PT. Raja Grafindo Persada.,Jakarta.

_____________, 2007., Penyelenggaraan Otonomi Daerah diIndonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah., Raja GrafindoPersada., Jakarta.

____________, 1992., Titik Berat Otonomi., CV Rajawali, Jakarta.

World Bank., 2000., Decentralization and Governance: DoesDecentralization Improve Public Service Delivery ?., PremNotes No.55.

Yappika., 2006., Studi Pelaksanaan Desentralisasi yangMembukan Ruang Partisipasi Politik Rakyat, EfektivitasTata Pemerintahan, dan Meningkatkan KesejahteraanSosial Ekonomi Masyarakat,, Hasil penelitian., Jakarta.

Page 91: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …

Pembangunan Berkelanjutandalam Bingkai Otonomi Daerah90

Yorisca, Yenni. (2020). Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan:Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai PembangunanNasional yang Berkelanjutan. Jurnal LEGISLASI INDONESIAVol 17 No. 1 - Maret 2020 : 98-111.

Zaini, M., & Darmawanto, A. T. (2015). Implementasi PembangunanBerkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada KelurahanLempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.  JurnalIlmu Ekonomi dan Pembangunan,  15(2).

Page 92: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI …