Pembahasan Soal UTS PPSP

1. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) disebutkan :a. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak.b. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar biaya penagihan pajak.c. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.d. Surat Paksa adalah surat pemberitahuan kepada Penanggung Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Pembahasan :Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPSP yang berbunyi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2. Di bawah ini pernyataan yang paling tepat mengenai Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PPSP adalah :a. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.b. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.c. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.d. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembahasan :Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSP yang berbunyi Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Wewenang pejabat. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan wewenang pejabat adalah :a. Menerbitkan Surat keputusan Penyanderaanb. Menerbitkan Surat Paksac. Menerbitkan Surat Pencabutan Sitad. Menerbitkan Surat Penentuan harga LimitPembahasan :Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 UU PPSP yang berbunyi :Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;b. menerbitkan :1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus3) Surat Paksa;4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;5) Surat Perintah Penyanderaan;6) Surat Pencabutan Sita7) Pengumuman Lelang;8) Surat Penentuan Harga Limit;9) Pembatalan Lelang; dan10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

4. Syarat-syarat, tatacara pengangkatan Jurusita Pajak ditetapkan Menteri Keuangan, salah satu syarat tersebut adalah :a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma I (satu) atau yang setingkat.b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. IIa)c. Berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Gol IIa)d. Pernah mengikuti diklat Jurusita PajakPembahasan :Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak diatur mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;c. Berbadan sehat;d. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dane. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian

5. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dilaksanakan setelah :a. 2 x 24 Jam diterbitkannya Surat Teguranb. 2 x 24 Jam diterbitkannya Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligusc. 2 x 24 Jam diterbitkannya Surat Paksad. 2 x 24 jam Surat Keputusan PencegahanPembahasan :Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit Surat Paksa. Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak.

6. Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 pada tanggal 30 Juli 2012. Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah yang tercantum dalam SKPKB, maka jatuh tempo pelunasan SKPKB tersebut adalah a. 30 Oktober 2012b. 29 Oktober 2012c. 30 Agustus 2012d. 29 Agustus 2012Pembahasan : Pasal 9 ayat (3) UU KUP disebutkan: Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

7. Yang bukan merupakan dasar penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP adalah :a. Surat Teguran Pajakb. Surat Tagihan Pajakc. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayard. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPembahasan :Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU KUP yang berbunyi Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

8. Tahapan Tindakan Penagihan yang harus dilaksanakan oleh Jurusita Pajak adalah :a. SKPKB Surat Paksa Surat Teguran SPMP Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelangb. SKPKB Surat Teguran Surat Paksa SPMP Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelangc. Surat Teguran SKPKB Surat Paksa SPMP Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelangd. Surat Teguran Surat Paksa SKPKB SPMP Pengumuman LelangPembahasan :Fase penagihan dapat dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat teguran dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo ketetapan pajak. Berdasarkan Pasal 1 no.10 UU no. 19 tahun 2000 Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran penanggung pajak tidak melaksanakan pembayaran maka dapat diterbitkan surat paksa. Menurut Pasal 1 no.12 UU no. 19 tahun 1997 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 8 UU No.19 Tahun 2000 mengatur bahwa :(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atauc. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

Surat Paksa merupakan surat yang memiliki kekuatan eksekutorial oleh karena itu apabila dalam 2x 24 jam setelah penyampaian surat paksa penanggung pajak masih tidak melakukan kewajiban pembayaran utang pajaknya maka dapat dilakukan tindakan penyitaan. Dalam pasal 1 no.14 UU No.19 Tahun 2000 disebutkan bahwa Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Barang barang dan asset hasil penyitaan nantinya akan dijual dan/atau dilelang dimana hasil pelelangan dan penjualan barang hasil penyitaan akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

9. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabilaa. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknyab. Penanggung Pajak terlambat melunasi utang pajaknya.c. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarand. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajkanya walaupun sudah diingatkan.

Pembahasan: Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU PPSP yaitu Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur dan memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

10. Pernyataan yang tepat mengenai Surat Paksa Pengganti adalah

a. Surat Paksa Pengganti tidak dapat diterbitkan lagib. Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan apabuila diminta oleh Wajib Pajakc. Surat Paksa Pengganti mempunyai kedudukan yang hamper sama dengan Surat Paksa. d. Surat Paksa Pengganti mempunyai kedudukan yang sama dengan Surat Paksa

Pembahasan : Pasal 9 UU PPSP mengatur dalam hal terjadi keadaan kekuasaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan Surat Paksa pengganti tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat, misalnya kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan Surat Paksa asli rusak, tidak terbaca, atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat ditemukan lagi. Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

11. Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan disebut..

a. Penyitaanb. Lelangc.Pemblokirand. Penjualan

Pembahasan : Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penjualan secara lelang tidak berlaku terhadap barang-barang sitaan berupa

a. Mobilb. Uangc. Rumahd. Semua jawaban benar

Pembahasan :Pasal 2 PP Nomor 136 Tahun 2000 mengatur barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa :1. Uang tunai2. Surat-surat berhargaa. Obligasib. Sahamc. Piutangd. Penyertaan modale. Surat berharga lainnya3. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk

13. Pengumuman lelang untuk barang tidak bergerak dilakukan sebanyak kali.

a. Tidak perlu diumumkanb. 1 (satu) kalic.2 (dua) kalid. 3 (tiga) kali

Pembahasan : Berdasarkan Pasal 26 ayat 1b UU PPSP yang berisi Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.

14. Bagaimana apabila pelaksanaan lelang tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak?

a. Lelang ditunda sampai Penanggung Pajak hadirb. Lelang tidak dapat dilakukanc. Lelang ditunda untuk waktu yang tidak terlalu lamad. Lelang tetap dilanjutkan

Pembahasan : Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU PPSP yaitu Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

15. Hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepada pembeli diberikan

a. Risalah Lelangb. uangc. Suratd. Risalah penjualan

Pembahasan : Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 UU PPSP yaitu Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

16. Pengumuman lelang dilakukan oleh Kepala KPP setelah memperoleh surat jawaban konfirmasi dari :a. Bupatib. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Lelang Negarac. Kepala Kanwild. Wajib Pajak

Pembahasan : Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 UU PPSP yaitu Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.

17. Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat .. hari setelah penyitaan.a. 2 (dua) harib. 7 (tujuh) haric. 14 (empat belas) harid. 21 (dua puluh satu) hari Pembahasan : Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa mengatur bahwa Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

18. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi maka yang menjadi Penanggung Pajak adalah..

a. RT/RW setempat yang mengetahui keberadaan warisan tersebut.b. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajakc. Orang yang mengelola warisan tersebut.d. salah satu ahli waris.Pembahasan : Pasal 32 Undang Undang No.28 Tahun 2007 mengatur bahwa Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.

19. Ketentuan mengenai wakil Wajib Pajak, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan yang dinyatakan pailit oleh :a. Kuratorb. Promotorc. Likuidatord. Kuasa Wajib PajakPembahasan : Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

20. Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pemberitahuannya kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan ;a. Dengan cara memberitahukan Surat Paksab. Dengan cara membacakan Surat Paksac. Dengan cara menandatangani Surat Paksad. Dengan cara melaksanakan isi Surat PaksaPembahasan : Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dengan pernyataan artinya Surat Paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan di depan Penanggung Pajak, dan Salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak. Tatacara ini sama dengan tatacara penyampaian putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial.

21. Surat permintaan Pemblokiran rekening Wajib Pajak /Penanggung Pajak dikirimkan KPP kepada :

a. Penaggung Pajakb. Pimpinan Perusahaanc. Pimpinan Bank ybs.d. Kepala Kanwil dimana KPP terdaftar.Pembahasan : Pasal 3 ayat 1 KMK 563/KMK.04/2000 mengatur bahwa :(1)Pemblokiran sebagaimana dimaksud, diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

22. Siapakah yang berwenang melaksanakan tindakan penyitaan?a. Kepala Kantor Pelayanan Pajakb. Setiap pelaksana di KPP terkaitc. Kepala Seksi Penagihand. Jurusita PajakPembahasan : Pasal 5 UU PPSP mengatur tugas Jurusita Pajak dimana salah satu tugasnya yaitu melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

23. Apabila hasil lelang telah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat :

a. Harus menghentikan pelaksanaan lelang.b. Tetap melanjutkan lelang.c. Menunda pelaksanaan lelang.d. Semua jawaban benar.Pembahasan : Dalam pasal 28 ayat 2 UU PPSP disebutkan bahwa Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

24. Kepala kantor mengembalikan kelebihan pembayaran pajak akibat lelang dalam bentuk :a. Barangb. Uangc. Surat lebih bayard. SPMKPPembahasan ; Pasal 28 ayat 3 Undang Undang PPSP mengatur bahwa Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

25. Ketentuan mengenai tatacara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang diatur dengan :a. Keputusan Menteri Keuanganb. Keputusan Kepala Daerahc. Peraturan Pemerintahd. Undang-undang

Pembahasan : diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 TentangTata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

26. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disitaa. Tidak dapat dilaksanakanb. Tetap dapat dilaksanakanc. Ditunda pelaksanaan lelangnyad. Semua jawaban salah

Pembahasan :Menurut UU PPSP No. 19 Tahun 2000 Pasal 28 Angka 1 : Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang bekum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Jadi penjualan secara lelang tetap dapat dilaksanakan karena biaya penagihan belum lunas walaupun utang pajak telah lunas.

27. Pernyataan yang benar mengenai Pengumuman lelang adalaha. Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp 22.000.000,-tidak harus diumumkan melalui media massab. Pengumuman lelang harus dilakukan sebanyak dua kali untuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerakc. Pengumuman lelang cukup dilakukan satu kali untuk barang bergerak maupun tidak bergerak.d. Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000.- tidak harus diumumkan melalui media massa

Pembahasan : diatur dalam UU PPSP No.19 Tahun 2000 Pasal 26 Angka 1C bahwa Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000.- tidak harus diumumkan melalui media massa.

28. Gugatan Penanggung Pajak/Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepadaa. Pengadilan Pajakb. Pengadilan Negeric. Pengadilan Tata Usaha Negarad. Pengadilan TIPIKOR

Pembahasan : diatur dalam UU PPSP No.19 Tahun 2000 Pasal 37 Angka 1 : Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

29. Dikecualikan dari tindakan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak adalah sebagai berikuta. Uangb. Sahamc. Perlengkapan bersifat dinas yang diperoleh dari Negarad. Mobil milik penanggung pajak yang belum lunas angsurannya

Pembahasan : diatur dalam UU PPSP No.19 Tahun 2000 Pasal 15 ayat 1 : Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah : a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); danf. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

30. Pihak yang berwenang melaksanakan Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan Pajak adalaha. Menteri Keuanganb. Kepala Kantor Pelayanan Pajakc.Jurusita Pajakd. Menteri Hukum dan HAMPembahasan :Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

31. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan kepada...a. Pengadilan Negerib. Pengadilan Tata Usaha Negarac. Pengadilan Pajakd. Pengadilan TIPIKOR

Pembahasan :Penanggung Pajak yang disandera hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 34 ayat 3 UU PPSP

32. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnyaa. Identitas Penangggung Pajak , Alasan pencegahan, dan jumlah utang pajak.b. Identitas Penaggung Pajak, Alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan.c. Identitas Penanggung Pajak, jumlah utang pajak, dan jangka waktu pencegahan.d. Identitas Penanggung Pajak, alasan pencegahan, jumlah utang pajak dan jangka waktu pencegahan.

Pembahasan :Dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Keputusan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya :a. Identitas Penggung Pajakb. Alasan pencegahanc. dan jangka waktu pencegahan

33. Penanggung Pajak yang disandera dilepas.... a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap d. Jawaban a, b, c benarJawaban : dPembahasan : Karena berdasar pasal 34 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (I) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunasb. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telahterpenuhic. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapd. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

34. Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada....a. Pemerintah Daerah setempatb. Pengadilan Negeri setempatc. Badan Pertanahan Nasional.d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempatJawaban : d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempatPembahasan : Berdasar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

35. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila....a. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.b. Nilai barang yang disita cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajakc. Barang yang disita belum dilakukan penjualand. Tidak ada jawaban yang benar.

Jawaban : a. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.Pembahasan:Karena berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

36. Cara melakukan penyitaan piutang adalah dengan cara....a. Membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang kepada pejabat.b. Melakukan pemblokiran rekening.c. Membuat Berita Acara.d. Membuat kesepakatan antara pihak ketiga dengan penanggung pajak

Jawaban : a. Membuat Berita Acara persetujuan penagihan hak menagih piutang kepada Pejabat.Pembahasan: Karena berdasar Pasal 25 ayat (3) e UU PPSP , yang berbunyi piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat

37. Apabila jumlah hasil lelang terbatas, maka penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar:a. Utang Pajak yang tercantum dalam Surat Paksab. Utang pajak yang lainc. Biaya penagihan pajakd. Intensif Jurusiita sebesar 1%Jawaban : c. Biaya penagihan pajakKarena berdasar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

38. Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, maka....a. Wajib Pajak tidak dapat meminta pengembalian barang yang dilelangb. Wajib Pajak dapat meminta pengembalian barang yang dilelangc. Wajib Pajak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelangd. Wajib Pajak dapat meminta berhak menuntut pengembalian barang yang dilelangJawaban : a. Wajib Pajak tidak dapat meminta pengembalian barang yang telah dilelang.Pembahasan :Karena berdasar Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.

39. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang.... a. beribadah b. sedang mengikuti sidang resmi c. sedang mengikuti Pemilihan Umum d. jawaban a, b, dan c benarJawaban : d. Jawaban a, b, dan c benarPembahasan : Karena berdasar Pasal 33 ayat (5) yang berbunyi Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

40. Ganti rugi dan rehabilitasi. Besarnya ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalani Penanggung Pajak adalah....a. Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harib. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap haric. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harid. Tergantung masing masing kepala kantor.Jawaban : b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hariPembahsan : Karena berdasar Pasal 34 ayat (5) yang berbunyi Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari

ESSAI1. Jelaskan mengenai siklus atau jadwal pelaksanaan penagihan aktif yang saudara ketahui.Pembahasan :

Fase penagihan dapat dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat teguran dapat diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo ketetapan pajak. Berdasarkan Pasal 1 no.10 UU no. 19 tahun 2000 Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran penanggung pajak tidak melaksanakan pembayaran maka dapat diterbitkan surat paksa. Menurut Pasal 1 no.12 UU no. 19 tahun 1997 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 8 UU No.19 Tahun 2000 mengatur bahwa :(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atauc. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

Surat Paksa merupakan surat yang memiliki kekuatan eksekutorial oleh karena itu apabila dalam 2x 24 jam setelah penyampaian surat paksa penanggung pajak masih tidak melakukan kewajiban pembayaran utang pajaknya maka dapat dilakukan tindakan penyitaan. Dalam pasal 1 no.14 UU No.19 Tahun 2000 disebutkan bahwa Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Barang barang dan asset hasil penyitaan nantinya akan dijual dan/atau dilelang dimana hasil pelelangan dan penjualan barang hasil penyitaan akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2. Tugas dan wewenang Jurusita Pajak yang diatur dalam UU PPSP :Tugas pokok Jurusita Pajak adalah sebagai pelaksana penagihan pajak. Fungsi Jurusita Pajak adalah sebagai pelaksana dalam penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian Surat Paksa, pelaksana penyitaan barang milik penanggung pajak, mengusulkan pencegahan dan penyanderaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Jurusita Pajak harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam Pasal 5 Undang Undang No.19 tahun 2000 disebutkan tugas dan kewenangan dari Jurusita Pajak yaitu :Pasal 5(1) Jurusita Pajak bertugas:a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;b. memberitahukan Surat Paksa;c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dand. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.Kedudukan Jurusita Pajak dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah pada seksi penagihan. Setiap pelaksanaan penugasan dalam rangka penagihan pajak, tiap Jurusita Pajak membuat laporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat melalui atasan langsungnya. Wilayah kerja Jurusita Pajak adalah sama dengan wilayah kerja unit tempat Jurusita Pajak tersebut berada. Wilayah kerja merujuk pada wilayah geografis tempat unit Jurusita Pajak yang bersangkutan. Apabila dalam satu kota terdapat wilayah kerja beberapa unit Kantor Pelayanan Pajak, Jurusita Pajak dapat melaksanakan tindakan penagihan di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota.

3. Apa saja larangan terhadap Penanggung Pajak sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan (Pasal 23 UU PPSP)

Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2000

Penanggung Pajak dilarang:

a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita; (dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga objek sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam BAPS)b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; (atau menyewakan dan berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita)c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

4. Apa yang saudara ketahui mengenai jatuh tempo pembayaran atas utang pajak tahun 2009 ?

Jatuh tempo pembayaran pajak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2009 Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan. Penentuan tanggal jatuh tempo diatur sebagai berikut :a.Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkanb.Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulanc.Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajakd.Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajake.Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahsan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatanf.Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.5. Bagaimana cara memberitahukan Surat Paksa kepada Penaggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja Pejabat, jelaskan!

Dalam hal terjadi pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah wewenang Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, maka pada dasarnya yang berhak melaksanakan penyampaian Surat Paksa adalah Jurusita Pajak pada wilayah setempat. Namun demikian dapat terjadi dalam satu wilayah merupakan wilayah kerja dua pejabat atau lebih. Misalnya KPP WP Besar, KPP Khusus, atau KPP Madya, akan memiliki wilayah kerja yang sama dengan KPP-KPP Pratama di mana lokasi Penanggung Pajak yang akan disampaikan Surat Paksa tersebut berada. Demikian juga untuk KPP-KPP yang berada dalam satu kota, akan sangat besar kemungkinan persinggungan wilayah kerja pejabat penerbit Surat Paksa dan Pejabat di mana lokasi Penanggung Pajak berada. Dalam hal terjadi demikian diatur dalam Pasal 10 UU No.19 Tahun 2000 sebagai berikut :a)Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.b)Dalam hal di dalam 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota tersebut. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.c)Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :-meminta bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau-memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Pejabat setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.Pejabat yang diminta bantuan wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.6. Apa saja syarat dilakukannya Penyanderaan, bagaimana proses/ tahapan pelaksanaannya.Menurut Pasal 33 UU PPSP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No.137 Tahun 2000 diatur mengenai persyaratab penyanderaan yaitu :1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak2. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Proses/ Tahapan Pelaksanaannya :Jurusita menyampaikan usulan penyanderaan kepada Kasie penagihan. Kepala seksi penagihan Kepala kpp KaKanwil Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Menkeu memberikan izin DJP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan KaKanwil Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Jurusita Jurusita melakukan penyanderaan kepada Penanggung Pajak.7. Bagaimana pelaksanaan penagihan/penyitaan atas aset yang telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri?Jawab : Pasal 19 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.(2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.(3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.(4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk tagihan pajak.(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; danc. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.(7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.