PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU PADA DPR …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/834_PEMBAHASAN DAN...PROSES PEMBAHASAN RUU (Pasal99 TatibDPR) RUU dari Presiden RUU dari DPR RUU dariDPD

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

1. UUD Tahun 1945, Psl 5 ayat (1), Psl 20, Psl 21, Psl 22D, dan Psl 22A.

2. UU No. 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD.

4. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2009 tentangTata Tertib



1. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Psl 20 ayat (1) UUD Tahun 1945).

2. DPR membahas RUU bersama Presidenuntuk mendapatkan persetujuan bersama (Psl20 ayat (2) UUD Tahun 1945).

3. Presiden berhak mengajukan RUU kepadaDPR (Psl 5 ayat (1) UUD Tahun 1945).

4. DPD berhak mengajukan RUUtertentu/berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukandan pmekaran daerah, (Psl 22D ayat (1)UUD Tahun 1945).



1. RUU dari DPR (berasal dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi).

2. RUU dari DPD diajukan kepada DPR (menjadi RUU dari DPR).

3. RUU dari Presiden diajukan kepada DPR,penyusunan oleh instansi pemrakarsa.

4. RUU dari DPR, Presiden, dan DPD disusunberdasarkan Prolegnas (dalam keadaantertentu DPR dan Presiden dapat mengajukanRUU di luar Prolegnas).



1. RUU diajukan sesuai dengan Prolegnas.2. RUU dari DPR dapat diajukan oleh Anggota,

Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.3. RUU dari DPD diajukan kepada DPR menjadi

RUU dari DPR.4. RUU dari Presiden diajukan kepada Pimpinan

DPR.5. Setiap RUU diajukan dilengkapi dengan Naskah

Akademik.6. Dalam proses pengajukan RUU dari DPR, dapat

diadakan kunjungan untuk menyerap aspirasimasyarakat (dalam negeri/luar negeri).



SKEMA PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPR SKEMA PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPR ProsedurProsedur PengajuanPengajuan RUU RUU daridari DPRDPR

Pimpinan DPR (Psl 111 (1) TATIB)

Anggota(Psl 109 (2) TATIB)

Komisi/Gabungan Komisi/BALEG (Psl 130(4) TATIB)

Rapat Paripurna DPR (Pemberitahuan)

Penyebarluasan o/ Setjen DPR (Psl 22 (1) UU 10/2004

Rapat Bamus DPR-Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU,

-- menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR

Pembahasan

Rapat Paripurna (Psl 112 (1), (2) & ( ))

a) Persetujuan tanpaperubahan

Psl 122

b) Persetujuan dg Perubahan c) Penolakan

BAMUS menugaskan Komisi/Baleg/Pansus u/ menyempurnakan Psl 119

Pimpinan DPR

PRESIDEN

Tahap Persiapan s/d PerumusanTahap Persiapan s/d Perumusan

Pengharmonisasian,Pembulatan, &Pemantapan konsepsioleh BALEG DPR RI

Psl 115 ,116,117

Psl 130 (10)

Menunjuk Menteri

(dlm 60 hari)

Psl 130 (11)

Tidak bolehdiajukan lg

dalammasa sidang itu



PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI PRESIDEN PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI PRESIDEN

Prosedur Pengajuan RUU dari PemerintahProsedur Pengajuan RUU dari Pemerintah

Menhukham

Menteri/Pimpinan Pemerintah Non-departemen

Rapat Paripurna DPR (Pemberitahuan & RUU dibagikan)

Penyebarluasan o/ Instansi Pemrakarsa

Rapat Bamus DPR-Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU,

-- menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR

PEMBAHASAN

PRESIDEN

Pimpinan DPR

Disampaikan kpd Pimpinan DPD (u/ RUU*)

- UU 10/2004;- Perpres No. 68/2005 ttg

Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, RPERPRES



PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD Prosedur Pengajuan RUU dari DPDProsedur Pengajuan RUU dari DPD

Pimpinan DPR (Psl 120 (2) TATIB DPR)

Pimpinan DPD (Pasal 120 (1)TATIB DPD)

Pimpinan DPR

Rapat Paripurna DPR (Laporan Hasil Pembahasan RUU)

Bamus DPRMenunjuk Komisi/Baleg untuk membahas &

mengagendakan pembahasannya

PEMBAHASAN

Rapat Paripurna(Pemberitahuan dan dibagikan)

Rapat Komisi/ Baleg (membahas & mengundang 1/3 Anggota Alat Kelengkapan DPR)

PRESIDEN

Pimpinan DPR menyampaikan surat kpd Pimpinan DPD Mengenai Tanggal Pengumuman RUU

Pimpinan DPD



UU

PROSES PEMBAHASAN RUUPROSES PEMBAHASAN RUU(Pasal 99 Tatib DPR)

RUU dari Presiden RUU dari DPR RUU dari DPD

DuaTingkat Pembicaraandi DPR yaitu Tk. I dan Tk.II

Persetujuan di DPR

Disahkan oleh Presiden



1. Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatpersetujuan bersama.

2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, pengelolaansumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya sertaperimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN, RUU berkaitan dengan pajak, pendikan, dan agama.

4. Dalam proses pembahasan RUU masyarakat diberikankesempatan berpartisipasi.

5. Penyebarluasan RUU dari DPR diserahkan kepadaSekretaris Jenderal DPR.

6. Penyebarluasan RUU dari Presiden diserahkan kepadainstansi Pemrakarsa.



1. Pembahasan Tk. I dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atauPansus bersama dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri yang terkait denganRUU.

2. Pembahasan RUU oleh Komisi, Gab.Komisi, Badan Legislasi, atau Pansusditugaskan oleh Badan Musyawarah.

3. Penugasan diberikan dengan mempertimbangkan usul RUU, penyempurnaan RUU,materi muatan RUU, dan ruang lingkup tugas komisi.

4. Sebelum pembahasan materi RUU terlebih dahulu disampaikan pengantarmusyawarah sebagai berikut:a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden memberikan pandangan apabila

RUU dari DPR;b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD memberikan pandangan

apabila RUU dari DPR berkaitan dengan kewenangan DPD;c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi-fraksi memberikan tanggapan

terhadap RUU dari Presiden;d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi-fraksi dan DPD memberikan

tanggapan terhadap RUU dari Presiden yang berkaitan dengan kewenanganDPD.



5. Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan DaftarInventarisasi Masalah (DIM). RUU dari DPR DIM dibuat oleh Pemerintah, RUU dari Pemerintah DIM dibuat oleh fraksi-fraksi.

6. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Kerja, RapatPANJA, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi.

7. Pengambilan keputusan akhir Pembicaraan Tk.Idengan acara; Pengantar Pimpinan alat kelengkapanyang membahas RUU, laporan Panja, pembacaaannaskah RUU, pendapat mini sebagai sikap akhir, penandatangan naskah RUU, pengambilan keputusanuntuk melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.



1. Hasil Pembicaran Tk. I dilanjutkan dalam PembicaraanTk.II untuk pengambilan keputusan berupa persetujuanDPR atas RUU dalam Rapat Paripurna yang didahului:a. Penyampaian laporan Pimpinan alat kelengkapan yang

membahas RUU yang berisi, proses, pendapat mini fraksidan pendapat mini DPD, serta hasil Pembicaraan Tk. I.

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksidan anggota secara lisan.

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri.2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarahtidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara.



3. RUU yang telah mendapat persetujuan bersamadiajukan kepada Presiden untukdisahkan/ditandatangani. RUU yang tidak mendapatpersetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi dalampersidangan DPR masa itu. RUU yang telah disetujuibersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, RUU sah menjadi UU.

4. RUU yang telah disahkan atau sah menajdi UU diumumkan dalam Lembaran Negara.

5. Pemerintah wajib menyebarluaskan UU yang telahdiundangkan.



S E K I A N



PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU PADA DPR …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/834_PEMBAHASAN DAN...PROSES PEMBAHASAN RUU (Pasal99 TatibDPR) RUU dari Presiden RUU dari DPR RUU dariDPD

Documents