Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan

Slide 1

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASANKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMANFAATAN LAHAN UNTUKPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

213,6 JUTAAngka kekurangan rumah (backlog) perumahan Tahun 2010 800 RIBUPertumbuhan kebutuhan rumah barusetiap tahunFAKTA58RIBU HEKTARLuas pemukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2009Kebutuhan akan hunian yang layak terus meningkat dari tahun ke tahun. DAMPAK :Kebutuhan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman yg semakin meningkatTerjadinya alih fungsi lahan pertanian di negeri ini, utamanya di pulau Jawa sudah tak terkendali. Data BPS menyebutkan setiap tahun 80 ribu hektare lahan pertanian hilang. Jadi sama saja dengan setiap kita bangun sudah hilang 220 hektare lahan pertanian, beralih fungsi menjadi sektor lain (sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/263653)Produksi pertanian semakin menurunTingginya impor produk pertanian

DIBUTUHKAN :Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukimanMinimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian, namun pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih dapat dilaksanakan

DASAR HUKUM :UU No. 26 tahun 2007 ttg Penataan Ruang Pasal 48 ayat 1 huruf e yang menjelaskan : pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Salah satu bentuknya adalah kawasan agropolitan.UU No. 5 Tahun1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan : Untuk mewujudkan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

DASAR HUKUM :UU No. 1 tahun 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi : pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:perizinan;penertiban; dan/atau penataan. Dan Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi : Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

DASAR HUKUM :UU No. 41 Tahun 2009 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 ayat 5 menjelaskan : perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.Selanjutnya pada ayat 7 menjelaskan : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.DASAR HUKUM :UU 41 tahun 2009 Pasal 5 menjelaskan bahwa : Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:lahan beririgasi;lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/ataulahan tidak beririgasi.Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kotaDASAR HUKUM :UU 41 tahun 2009 Pasal 37 menjelaskan bahwa : Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:insentif;disinsentif;mekanisme perizinan;proteksi; danpenyuluhan.Selanjutnya pada Pasal 44 terkait alih fungsi diamanatkan : Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:dilakukan kajian kelayakan strategis;disusun rencana alih fungsi lahan;dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dandisediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

UU No. 2 Tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 menjelaskan : tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:pertahanan dan keamanan nasional;jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;tempat pembuangan dan pengolahan sampah;rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;fasilitas keselamatan umum;tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;cagar alam dan cagar budaya;kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa;penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; danpasar umum dan lapangan parkir umum.

DASAR HUKUM :DASAR HUKUM :UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat 1 menjelaskan : Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri NasionalPada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan :potensi sumber daya Industri;budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; danRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.Permenpera No. 16 tahun 2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Perumahan kawasan industri adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi industri baik yang terkait dengan kawasan industri, kawasan peruntukan industri atau zona industri, maupun kompleks industri atau sentra industri.

ALIH FUNGSI LAHAN : Alih fungsi lahan merupakan sebuah proses perubahan guna lahan untuk meningkatkan nilai manfaat dari sebuah lahan.Contoh Pelaksanaan Pengendalian Alih fungsi lahan :Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui:Penetapan Peraturan Zonasi.Perizinan.Pemberian insentif dan disintensif.Pengenaan sanksi.

KAJIAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERUMAHAN BERDASARKAN PER-UU :Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 ttg Penataan Ruang serta UU No. 5 Tahun1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa dalam rangka mempertahankan lahan abadi pertanian, maka Pemda harus menetapkan kawasan agropolitan untuk mewujudkan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu, upaya pengendalian pembangunan perumahan sesuai dengan UU No. 1 tahun 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:perizinanpenertibanpenataanYang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW)

KAJIAN UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PER-UU :UU No. 41 Tahun 2009 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan : sebuah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan yang didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:lahan beririgasilahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak)lahan tidak beririgasiBerada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kotaTerutama pada wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikanPengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:dilakukan kajian kelayakan strategis;disusun rencana alih fungsi lahan;dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dandisediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

KAJIAN UPAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN INDUSTRI DAN PENUNJANGNYA BERDASARKAN PERATURAN :Sesuai dengan UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa diperlukan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.Berdasarkan Permenpera No. 16 tahun 2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri, maka perumahan pada kawasan industri harus sesuai dengan persyaratan sbb :kriteria kelayakan teknis yaitu :berdekatan atau terhubungkan dengan fasilitas transportasi yang terjangkau dengan lokasi kawasan industri, kawasan peruntukan industri atau zona industri, kompleks industri atau sentra industri.daya dukung lahan untuk pembangunan rumah susun.dapat dibangun sarana penunjang sesuai kegiatan industri rumah tangga yang tumbuh baik sebagai ikutan ataupun sebagai vendor seperti sarana instalasi pengolah limbah, ruang pamer, pertokoan, perbankan, wartel/warnet.kriteria kelayakan lingkungan yang tidak mencemari khususnya pada daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya

UPAYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTANPerlu dibuat peraturan daerah yang secara khusus mengkaji dan mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian, dengan demikian dapat melindungi kelestarian dan keberlangsungan lahan pertanian terutama dalam melindungi lahan pertanian produktif yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan.Sebagai upaya penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat merencanakan program pembangunan rumah vertikal yang dikelola oleh developer sebagai alternatif dalam rangka menghematan dan pemanfaatan lahan secara maksimal, terutama di wilayah kecamatan yang memiliki penduduk padat di sekitar kawasan industri.UPAYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTANPemerintah daerah perlu melibatkan aparatur desa untuk berkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan lahan pertanian serta pembangunan kawasan perumahan, dengan cara memberikan sosialisasi terhadap aparatur desa terkait dengan Site Plan kawasan perumahan yang berada di wilayah suatu desa.Peran serta masyarakat dapat dilibatkan dalam rangka mengontrol alih fungsi lahan pertanian sebagaimana diatur dalam perda RTRW bahwa masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada pemerintah terkait pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. Dengan melaksanakan konsolidasi tanah, yang merupakan suatu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan-pemilikan dan penggunaan tanah sekaligus sebagai suatu upaya pengadaan tanah bagi pembangunan

UPAYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTANKerja sama pemanfaatan lahan antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan BUMN dalam rangka memanfaat lahan-lahan milik BUMN yang belum termanfaatkan untuk membangun rumah susun umum bagi karyawan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.Kerjasama pemanfaatan lahan pada kawasan-kawasan pertanian maupun perkebunan (HGU) antara badan hukum dengan investor untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan tersebut.Dalam RUU Pertanahan akan diatur dan dibatasi kepemilikan lahan untuk dikembangkan sebagai berikut (sumber : https://id.berita.yahoo.com/lahan-perumahan-dan-kawasan-industri-dibatasi-200-hektar-065545560.html) :Untuk kawasan perumahan seluas 200 HektarUntuk kawasan perhotelan, resort seluas 100 HektarUntuk kawasan industri seluas 200 hektar

TERIMA KASIH