PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN DAN … · tahun) di Indonesia ... •Persaingan bukan lagi TV vs TV ... kanal frekuensi radio. 1. LPB melalui satelit; 2. LPB melalui kabel; 3.

PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN

IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

DI BIDANG PENYIARAN

Direktorat Penyiaran

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Bekasi, 16 Februari 2018

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

INDUSTRY 4.0

INDUSTRY 4.0

Automation/Robotic

Technology,

Cyber Industry,

High Speed,

Huge Scale,

Multiplier Effect.

FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN INDUSTRI PENYIARANIsu yang paling signifikan terhadap industri penyiaran menurut European Broadcasting Union (EBU) pada buku vision 2020 adalah Perkembangan Internet, Digitalisasi, Globalisasi, dan Perubahan Demografi

PerkembanganInternet (Konvergensi)

• Tren penggunaangadget meningkat

• Konten Audio Visual berkembang di OTT penyiaran

• Belum terdapatpengaturan padapenyelenggaraanOTT penyiaran

• Proteksi penggunaterhadap kontensiber

Digitalisasi

• Teknologi mengarahke digital

• Efisiensi resourcespektrum frekuensi

• Peningkatan kualitaspenerimaan siaran

• Optimalisasi kontenlokal

• Digital Dividend

• Migrasi ke digital

Globalisasi

• Pemain Global ikutbermain di lokal(Netflix, Youtube, dll) dan mendapat animomasyarakat sangattinggi

• Seluruh negara di Eropa sedangmerencanakanpengaturan(Legislasi) untukPemain global (OTT)

Perubahan Demografi

• Tahun2010, pendudukrural 46% dan urban 54%; proyeksi tahun2050, pendudukrural 33%, dan urban 67% (Bank Dunia)

• Masyarakat denganusia produktif (15-64 tahun) di Indonesia berjumlah 67,15%

• kebutuhan kontenyang berbeda untuksegmen pasar

5

PE

ND

AH

UL

UA

N

• Tren penggunaan gadget meningkat

• Konten Audio Visual berkembang di OTT penyiaran

• Belum terdapatpengaturan padapenyelenggaraan OTT penyiaran

• Proteksi penggunaterhadap konten siber

• Teknologi mengarah kedigital

• Efisiensi resource spektrum frekuensi

• Peningkatan kualitaspenerimaan siaran

• Optimalisasi kontenlokal

• Digital Dividend

• Migrasi ke digital

• Pemain Global ikutbermain di lokal(Netflix, Youtube, dll) dan mendapat animomasyarakat sangat tinggi

• Seluruh negara di Eropasedang merencanakanpengaturan (Legislasi) untuk Pemain global (OTT)

• Tahun 2010, pendudukrural 46% dan urban 54%; proyeksi tahun2050, penduduk rural 33%, dan urban 67% (Bank Dunia)

• Kebutuhan konten yang berbeda untuk segmenpasar

MOBILE BROADBAND

7

Diperkirakan pada tahun 2020, Indonesia membutuhkan 500 MHz bandwidth tambahan untukMobile Broadband.

IoT & Time Spent With Media

Fakta tentang pengguna internet dariWe are Social (sumber: wearesocial.com)

IoT & SOCIAL MEDIA USE

Fakta tentang pengguna internet dariWe are Social (sumber: wearesocial.com)

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

• Tumbuhnya Media Baru (New Media Sosial)• Persaingan bukan lagi TV vs TV• Persaingan Industri Penyiaran Tradisional (TV vs

Radio) vs Industri Penyiaran Masa Depan (Media Sosial – Internet - OTT)

12

PENINGKATAN PELAYANAN

PERIZINAN PENYIARAN

REFORMASI PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN

1.Mudah

2.Cepat

3.Transparan

TREND PERIZINAN DI BIDANG TIK

1. Netralitas dan Meninggalkan Service

Specific- Technology Specific

2. Simplifikasi Perizinan

3. Fleksibel

4. Penurunan beban administratif

PENATAAN INDUSTRI PENYIARAN

1. Percepatan Pelayanan Perizinan Penyiaran a. Revisi Permen 28/2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan

penyiaran;

b. Penyederhanaan kriteria pelaksanaan FRB dan EUCS;c. Semua izin yang telah ditanda tangan Menteri di publish di website kominfod. Penerapan Izin 1 lembar;

e. Re-design database perizinan penyiaran;f. Perizinan melalui e-licensing;g. Penerapan ISO-9001

h. Pelayanan perijinan satu atap;i. Call center 159 utk pelayanan perijinan.

2. Penyusunan Landscape Industri Penyiaran

3. Analisa Pasar Dan Peluang Usaha Penyiaran

4. RUU Penyiaran dan Regulasi Transisi

Percepatan pelayanan perizinan penyiaran melalui

e-Penyiaran

CORRUPT

Birokrasi perizinan

secara

cepat, mudah, dan

transparan serta

informasi status

permohonan

tersampaikan secara

realtime

Proses pembayaran izin

terintegrasi langsung

secara host to host

dengan bank

Meminimalisir interaksi

pemohon dengan

petugas dan mencegah

terjadinya KKN

6

Proses Existing E-Penyiaran

Permohonan

Manual

Memakan waktu lama, tidakpasti dan rentan disalah

gunakan

Online

Cepat, transparan dan dapatmengetahui langsung status

permohonan

Pembayaran

ManualSering terjadi lebih / kurang

bayar, sering terjadi No Name, tagihan tidak

sampai, dan dokumentasimanual

Host to Host Bank

Sesuai, praktis dan langsungterdokumentasi otomatis

secara real-time

Pengawasan

Manual

Untuk mengetahuipermasalahan/izin tersendat

memerlukan banyak koordinasi

Online

Dengan menganlisa dari data dapat langsung diketahui titik

permasalahan birokrasi

Pelaporan dan Evaluasi

Manual

Pengumpulan data danpembuatan evaluasi

memerlukan banyak sdm danwaktu yang lama

E-Reporting

Data dapat langsung diunduhdari sistem dan dapat langsung

dilakukan analisa

Penerapan e-Penyiaran

7

19Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

1. Dalam upaya mendorong penggunaaan e-penyiaran dan percepatan pelayanan perizinan penyiaran, Kominfo

telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen PPI No.01 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Perizinan

Penyiaran Secara Online, tanggal 27 Oktober 2017;

2. Dipublikasikan melalui Siaran Pers No.203/HM/Kominfo/ 10/2017 pada website Kominfo.go.id, beserta daftar

lembaga penyiaran yang belum melakukan pemutakhiran data sebanyak 484 LP dan melalui SMS Gateway;

3. Surat Edaran memuat antara lain;

a. Pemohon atau penyelenggara penyiaran harus menggunakan e-penyiaran dalam proses perizinan, baik

pengajuan permohonan IPP, Perpanjangan IPP, Permohonan EUCS, dan Pelaporan Perubahan Data;

b. Penyelengara penyiaran wajib melakukan regristrasi dan pemutakhiran data paling lambat tanggal 4

Desember 2017 melalui e-penyiaran pada website e-penyiaran. kominfo.go.id.

c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan penyelenggara penyiaran tidak melakukan

pemutakhiran data, maka sebagaimana proses dalam butir a, dianggap mengundurkan diri.

Surat Edaran Dirjen PPI No.01 Tahun 2017

Penggunaan Perizinan Secara Online (e-penyiaran)

PELUANG USAHA

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DATA PENYELENGGARA PENYIARAN

21

Lembaga Penyiaran Radio :

1858

a. LPS : 1435

b. LPK : 341

c. LPPL : 81

d. LPP : 1 (RRI)

Lembaga Penyiaran TV : 1177

a. LPS : 721

b. LPK : 17

c. LPPL : 19

d. LPB : 419

e. LPP : 1 (TVRI)

3*Data tahun 2017

Hal23

Pertimbangan dalam Peluang usaha

ATVSI

Kebijakan pemerintah akan

turut mencipatkan kesehatan Industri

semakin banyak LP akan

memperebutkan belanja iklan

yang jumlahnya terbatas

Persaingan media ketat. masing2

menunjukkan keunggulannya &

menampilkan inovasi serta

peningkatkan kemampuan SDM

Regulasi

Iklan

Kompetisi

Konten disesuaikan dgn minat

dan kepentingan masyarakat,

dan demandPemirsa

Pemirsa/

pendengar

Regulasi

Kompetisi

Iklan

Hal yang mempengaruhi penyiaran

ARTVISI

Peluang Penyelenggaraan Penyiaran

Pengumuman Peluang

Penyelenggaraan PenyiaranMuatan Pengumuman Pengecualian

1. Menteri mengumumkan secara

terbuka peluang penyelenggaraan

penyiaran bagi LPS dan LPB melalui

terrestrial.

1. wilayah layanan siaran;

2. jangka waktu

pengajuan

permohonan; dan

3. jumlah ketersediaan

kanal frekuensi radio.

1. LPB melalui satelit;

2. LPB melalui kabel;

3. LPP Lokal;

4. LPK; dan

5. Lembaga Penyiaran Untuk

Keperluan Khusus bidang

(Pendidikan, kesehatan

masyarakat,kebencanaan)

dan/atau daerah 3T.

2. Pengumuman peluang

penyelenggaraaan penyiaran

bertujuan menciptakan iklim industri

penyiaran yang sehat, kompetitif dan

sustainable.

8

Latar Belakang PU:

a. Untuk melaksanakan ketentuan Permen Kominfo No. 18 Tahun 2016,

bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS diajukan setelah

adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri.

b. Terbitnya PM Kominfo No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi

Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency

Modulation, sehingga tersedia kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan

penyiaran jasa penyiaran radio FM.

c. Peluang penyelenggaraan penyiaran LPS radio FM terakhir diumumkan pada

tahun 2012.

d. Peluang penyelenggaraan penyiaran mempertimbangkan persaingan usaha

yang sehat, perlindungan investasi, DEM dan DEKM, serta Keseimbangan

antara supply and demand side

25

Substansi PU:

26

1. Peluang penyelenggaraan penyiaran LPS Jasa Radio FM dibuka dengan

mempertimbangkan ketersediaan kanal frekuensi radio serta faktor

keekonomian disetiap wilayah layanan siaran.

2. Pengumuman peluang usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu yang meliputi

Jangka Waktu Permohonan IPP dan Waktu Penerimaan RKPP dari KPI.

3. Permohonan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan tidak

diproses lebih lanjut (termasuk permohonan yang sudah diajukan sebelumnya

harus mengajukan kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan)

4. Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS Radio FM untuk daerah

tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dikecualikan dari RKM ini.

3. Wilayah 3T akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PPI. Data

daerah 3T mengacu Perpres 131 tahun 2015, Perka BNPP No. 1 Tahun 2015 dan

PM Kominfo No. 3 Tahun 2017.

Catatan:

Progres Saat ini masih menunggu penetapan dari Menteri dengan melakukan

penyempurnaan terkait dengan kebutuhan alokasi kanal frekuensi untuk RRI, Lembaga

Penyiaran untuk keperluan khusus, pertahanan dan keamanan

27

Lembaga Penyiaran Untuk

Keperluan Khusus

Menteri dapat mengutamakan pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus meliputi bidang:

a. pendidikan;

b. kesehatan masyarakat; dan/atau

c. kebencanaan.

rekomendasi dari instansi terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kesehatan masyarakat, atau bidang kebencanaan

wajib menyiarkan program siaran sesuai bidang paling sedikit 80% dari keseluruhan program siaran

Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus dapat berbentukLPPL, LPS dan LPK

10

28

Moratorium Perijinan Penyiaran

Menteri dapat melakukan penghentian sementara (moratorium)

permohonan IPP dengan memperhatikan:

persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan investasi.

Daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.

Kepentingan daerah.

Perbandingan ketersediaan layanan dengan kebutuhan masyarakat

(supply and demand) yang berimbang.

Efisiensi nasional.

11

www.e-penyiaran.kominfo.go.id