Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan

Pelimpahan Wewenang dan Hubungan Kerja KecamatanDisampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Untuk Aparat KecamatanPusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I LAN)

Bandung, 6 Oktober 2010

Tri Widodo W. Utomo(Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI)

Susunan Materi:

Bagian I : Delegasi & Mandat Bagian II : Pelimpahan Wewenang dalam

Konteks Desentralisasi Bagian III : Pelimpahan Wewenang

Bupati/Walikota kpd CamatBagian IV : Teknik Analisis Kebijakan

Pelimpahan Kewenangan/Urusan Pemerintahan kepada Camat & Lurah

Bagian V : Model Kelembagaan KecamatanBagian VI : Model Hubungan Kerja Kecamatan

PELIMPAHAN WEWENANG:Antara DELEGASI dan MANDAT

Bagian 1Bagian 1

Sumber Wewenang

Konstitutif (wewenang pokok / asli). Atributif (wewenang pangkal, delegasi

legislatif). Pelimpahan wewenang:

Mandat Delegasi

Delegasi & Mandat

Delegasi: Umumnya terjadi antara organ

pemerintah yg satu dengan organ pemerintah lain.

Terjadi pengakuan atau pengalihtanganan kewenangan.

Delegan tidak dapat lagi menggunakan wewenang yg dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang.

Delegan tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) mengenai penggunaan wewenang namun berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang.

Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang beralih kpd Delegataris.

Mandat: Umumnya terjadi dalam hubungan

kerja internal antara atasan & bawahan.

Tidak terjadi pengakuan atau pengalihtanganan kewenangan; mandataris bertindak untuk dan atas nama Mandan.

Mandan masih dapat menggunakan wewenangnya.

Mandan wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kpd Mandataris dan berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang.

Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada Mandan.

Prinsip2 Dasar Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis (SK, Instruksi Dinas atau Surat Kuasa).

Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yg melimpahkan.

Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yg dilimpahkan kepadanya hati2 muncul 3 bentuk penyalahgunaan wewenang!

Dipertanggungjawabkan oleh yg menerima pelimpahan kpd yg melimpahkan.

PELIMPAHAN WEWENANGdalam KONTEKS DESENTRALISASI

Bagian 2Bagian 2

Background: Desentralisasi & Tuntutan Pelimpahan Wewenang

2 types of autonomy

local governance components

district / city govt

sub district & village

govt

purely private

institutions

semi-govt / semi-private institutions

community groups / neighborhood

association

2 stages of autonomy

Autono

my of local

govt unit (recent)

central role : government units located at the edge of the people

+ – priority line

Autono

my of local

comm

unity unit (fu

ture)

70 : 20 : 10 30 : 40 : 30

Semangat Desentralisasi

Demokratisasi. Meningkatkan Keadilan & Pemerataan Pemb. Mendorong Potensi & Keragaman Daerah. Peningkatan Kemandirian Daerah. Pemberdayaan & Pelayanan Masyarakat.

Penyerahan & Pelimpahan Urusan hukumnya WAJIB !!

Tapi INI !!!BUKAN ini yang kita inginkan !!

Perbandingan Daerah Immature (Model Sentralisasi) & Daerah Mature (Desentralisasi)

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

E

N

G

AR

A

NEGARA

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Tahapan Desentralisasi & Posisi Pelimpahan WewenangTahapan Desentralisasi & Posisi Pelimpahan Wewenang

PUSATPUSAT

Kab / KotaKab / Kota

Cam / LurCam / Lur

Tahap I:• Desentralisasi Politik• “Penyerahan Urusan”

Tahap II:• Desentralisasi Administratif• “Pendelegasian Urusan”

(Pelimpahan wewenang)

Tarik Menarik Pusat – DaerahTarik Menarik Pusat – Daerah

Keraguan Pusat Daerah tidak mampu menjalankan urusan pemerintahan.

Kecurigaan Daerah Pusat tidak serius menyerahkan urusan pemerintahan.

V.S.

Pembagian urusan / kewenangan yg jelas &

tegas.

Penguatan kapasitas Daerah dlm

penyelenggaraan urusan / kwng.

Tarik Menarik Kab/Kota – Cam/LurTarik Menarik Kab/Kota – Cam/Lur

Keraguan Kab/Kota Cam tdk mampu menjalankan urusan pemerintahan.

Kecurigaan Cam/Lur Kab tdk serius melimpahkan urusan pemerintahan.

V.S.

Pembagian urusan / kewenangan & 3P yg

jelas & tegas.

Penguatan kapasitas Cam / Lur sbg “Perangkat Daerah”

TUGAS CAMAT (PP 19/2008)TUGAS CAMAT (PP 19/2008)

Menangani sebagian urusan otonomi daerah (melalui Pelimpahan Kewenangan) luas / besaran kewenangan yg dilimpahkan tergantung kpd kebijakan Kepala Daerah, meliputi 8 aspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan.

Menyelenggarakn tugas umum pemerintahan 7 kategori: pemberdayaan masy; ketenteraman & ketertiban umum; penegakan peraturan per-UU-an; pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; melaksanakan pelayanan masy yg belum dapat dilaksanakan desa / kelurahan.

Tugas Bidang Pemerintahan1. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;2. Pembinaan TRANTIBUM serta kemasyarakatan.3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Pol PP dan LINMAS.4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah.6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan KADES dan BPD.7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan KADES, Pimpinan &

Anggota BPD.8. Melakukan penilaian atas Lap Pertanggungjawaban KADES.9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama & penyelesaian perselisihan antar desa.10. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;11. Fasilitasi penyusunan PERDES.12. Penyelanggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kec.13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;14. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya.15. Penegakan dan pelaksanaan PERDA dan Keputusan KDH serta PER UU.16. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu.17. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.

Tugas Bidang Ekonomi Pembangunan

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan.2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/ kel.3. Pengkoordinasian, BINAWAS serta pelaporan langkah-langkah

penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.4. Pelaksanaan pungutan atas pajak retribusi daerah.5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan INDAG,

pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.

6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Tugas Bidang Pendidikan & Kesehatan

1. Fasilitasi penyelenggaraan TK dan Pendidikan Dasar;2. BINAWAS kegiatan program pendidikan, generasi muda,

keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita, kesehatan masyarakat.

3. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan dan KB.

4. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

5. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.6. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala SDN

dan MIN.

Tugas Bidang Kesra

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.

2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;3. Fasilitasi kegiatan ORMAS dan LSM.4. Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing.5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan

pengungsi.6. Penanggulangan masalah sosial.

Tugas Bidang Pertanahan

1. Pengawasan atas tanah negara dan tanah aset PEMDA.2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik

dan pelepasan hak yg akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dgn ketentuan PER UU.

3. Pembantuan dlm hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yg berubah menjadi kelurahan.

4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul.

Penguatan Kapasitas Kec / Kel

Kelembagaan Kewenangan / Urusan Pemerintahan

SDM Eselonisasi

Koordinasi, dll

PELIMPAHAN WEWENANGBupati/Walikota kepada Camat

Bagian 3Bagian 3

Keuntungan Pelimpahan Wewenang/UrusanKeuntungan Pelimpahan Wewenang/Urusan

Menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah;

Beban Pemda dalam penyediaan / pemberian layanan semakin berkurang karena telah diambil alih oleh Kecamatan atau Kelurahan sebagai ujung tombak;

Pemda tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar sehingga dapat menghemat anggaran;

Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi regional, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong perwujudan good governance & good society.

Kriteria Pelimpahan Urusan - 1Kriteria Pelimpahan Urusan - 1

Dilihat dari lokus dan kepentingannya, lebih banyak dioperasionalisasikan di Kecamatan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll.

Dilihat dari fungsi administratifnya, lebih bersifat rowing (pelaksanaan) dari pada steering (pengaturan). Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), administrasi kependudukan, dll.

Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah / kebersihan, sanitasi & kebutuhan air bersih, pendidikan dasar khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan 3 B, dll.

Dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota karena alasan keterbatasan sumber daya. Contoh: perbaikan & pemeliharaan jalan2 dan jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian / KB, dll.

Dilihat dari penggunaan teknologi, tidak membutuhkan pemakaian teknologi tinggi atau menengah. Contoh: pembinaan UKM, dll.

Dilihat dari kapasitas, kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek SDM, keuangan, maupun sarana dan prasarana.

Kriteria Pelimpahan Urusan - 2Kriteria Pelimpahan Urusan - 2

• Kewenangan Perijinan.• Kewenangan Rekomendasi.• Kewenangan Koordinasi.• Kewenangan Pembinaan.• Kewenangan Pengawasan.• Kewenangan Fasilitasi.• Kewenangan Penetapan.• Kewenangan Penyelenggaraan.• Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Jenis2 kewenangan yg dpt dilimpahkan kpd Camat:

Pendekatan dlm Pelimpahan Urusan/ KewenanganPendekatan dlm Pelimpahan Urusan/ Kewenangan

Kepmendagri 158/2004 = Pemerintahan (17 rincian), Ekonomi dan Pembangunan (8 rincian), Pendidikan dan Kesehatan (8 rincian), Sosial & Kesra (6 rincian), Pertanahan (4 rincian).

Keputusan Bupati / Walikota ttg Pelimpahan Wewenang.

Yuridis / Formal rincian urusan ditentukan secara limitatif melalui peraturan perundangan

Bersumber dari aspirasi masyarakat atas dasar kemampuan riil & kebutuhan obyektif.

Pengakuan kewenangan: Kepmendagri No. 130-67 / 2002.

Sosiologis Bottom-up

Pola Pelimpahan Wewenang - 1

Seragam utk kewenangan tertentu yg bersifat umum (KEWENANGAN GENERIK), ditambah kewenangan spesifik sesuai karakteristik wilayah & penduduk (KEWENANGAN KONDISIONAL).

Menjadikan Kecamatan sbg pusat pelayanan masyarakat utk pelayanan yg sederhana, murah & cepat.

Pola I : HOMOGEN (Seragam untuk semua Kec).

Pola II: HETEROGEN (beraneka ragam).


Keunggulan Pola Seragam:

1. Mudah dalam pembuatannya;2. Mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya;3. Mudah dalam pembinaan personil, anggaran & logistik.

Kelemahan Pola Seragam:

1. Tidak responsif dgn kebutuhan masyarakat;2. Menegasikan perbedaan dan keragaman daerah & masyarakatnya.3. Penyediaan personil, anggaran & logistik tdk sesuai

dgn kebutuhan nyata shg sulit untuk mencapai efektivitasdan efisiensi;

4. Sulit utk mengukur kinerja organisasi secara obyektif.


Keunggulan Pola Beranekaragam:

1. Lebih responsif thd kebutuhan pelayanan masyarakat;2. Kebutuhan personil, anggaran & logistik dpt dihitung scr obyektif & rasional;3. Memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Kelemahan Pola Beranekaragam:

1. Memerlukan waktu & tenaga utk menyusunnya;2. Agak sulit dlm pengendalian & pengawasannya;3. Memerlukan personil yg memiliki kualifikasi sesuai dgn kebutuhan pelayanan masyarakat.

Kabupaten/Kota Nomor/Tanggal SK Kewenangan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Delegatif)

Kota Bandung No. 1342 Tahun 2001 1. Pekerjaan Umum, Kesehatan;2. Pendudukan dan Kebudayaan;3. Pertanian;4. Perhubungan;5. Industri dan Perdagangan;6. Penanaman Modal;7. Lingkungan Hidup;8. Pertanahan;9. Koperasi, Tenaga Kerja, Sosial;10. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;11. Pengembangan Otonomi Daerah;12. Perimbangan Keuangan;13. Kependudukan;14. Hukum dan Perundang-undangan;15. Olah Raga;16. Penerangan.

Beberapa Contoh Pelimpahan Kewenangan kpd Camat - 1


Agam No. 182 Tahun 2001 1. Pemungutan Pajak Daerah;2. Pemungutan Retribusi Daerah.



Sumedang No. 44 Tahun 2001

No. 91 Tahun 2001

1. Pekerjaan Umum;2. Kesehatan;3. Pendidikan;4. Pertanian;5. Industri dan Perdagangan;6. Penerangan;7. Pariwisata dan Kebudayaan;8. Pemerintahan Desa;9. Kepegawaian

10. Sebagian kewenangan bidang kependudukan, meliputi penandatanganan :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM); c. Kartu Keluarga (KK);d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara

(SKPPS);e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);f. Surat Keterangan Pindah (SKP)


Kota Ternate No. 27 Tahun 2001 1. Pemerintahan Umum dan Kelurahan;2. Administrasi Kependudukan;3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;4. Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban;5. Pembangunan Masyarakat;6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial;7. Pelayanan Umum.



Kutai Kertanegara No. 44 Tahun 2001 1. Bidang Pertanian;2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;3. Bidang Ketenagakerjaan;4. Bidang Pekerjaan Umum;5. Bidang Perhubungan;6. Bidang Pertambangan;7. Bidang Pariwisata;8. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga;9. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;10. Bidang Administrasi Kependudukan;11. Bidang Pertanahan;12. Bidang Pelayanan Pungutan Daerah.

Perbandingan Jumlah Kewenangan yg dilimpahkan kpd Camat - 1

NO LOKASI DASARHUKUM

BIDANGKEWENANGAN

1 Kota Bandung Kep. Walikota No. 1342/2001

19 Bid Kewenangan,96 rincian kewenangan

2 Kota Surabaya Kep. Walikota No. 55/2001


3 Kabupaten Bandung

Kep. BupatiNo. 21/2001


4 Kabupaten Sumedang

Kep. BupatiNo. 44/2001


5 Kab. Lampung Utara

Kep. Bupati No. 299/2001


No. Kabupaten/Kota Kewenangan Atributif

Kewenangan Delegatif

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Bupati AgamBupati SumedangBupati BandungBupati PonorogoBupati Lampung UtaraBupati Kutai KertanegaraWalikota SurabayaWalikota TernateWalikota BandungKabupaten SemarangKabupaten Sragen

9 (Bidang)Dalam

UU No. 22/1999 tidak ada

kewenangan ini !

Realitas lapangan membutuhkan

hal ini.

2 Bidang10 Bidang27 Bidang25 Bidang23 Bidang12 Bidang15 Bidang

7 Bidang19 Bidang

7 Bidang11 Bidang

Perbandingan Jumlah Kewenangan yg dilimpahkan kpd Camat - 2

Implikasi Pelimpahan KewenanganImplikasi Pelimpahan Kewenangan

Koordinasi Antar Lembaga dan Standarisasi Tata Kerja.

Kebutuhan Perimbangan Sumber Daya Keuangan, SDM dan Sarana.

Pengembangan / Penguatan Struktur Organisasi Kecamatan.

Teknik Analisis Kebijakan Pelimpahan Kewenangan/Urusan

Pemerintahan kepada Camat & Lurah

Bagian 4Bagian 4

METODE KRITERIA DASAR - 1

Banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah kecamatan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan atau kampung/dusun/RT/RW. Banyaknya penduduk diluar wilayah kecamatan yang ikut menikmati jasa

layanan / urusan tertentu.

EKSTERNALITAS luas, besaran, serta jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan.

Perbandingan jarak antara kantor unit penyelenggara urusan di tingkat kecamatan dengan desa / kelurahan tempat dimana masyarakat pengguna layanan berada.

Perbandingan jumlah pengguna layanan yang dapat dicakup oleh kantor unit penyelenggara urusan di tingkat kecamatan.

AKUNTABILITAS kedekatan suatu tingkat pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan.

Besarnya biaya total dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, dibandingkan jika dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Besarnya biaya per unit dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, dibandingkan jika dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Besarnya biaya rata-rata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, dibandingkan jika dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Besarnya biaya per kapita dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, dibandingkan jika dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

EFISIENSI perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan.

METODE KRITERIA DASAR - 2

METODE PEMECAHAN URUSAN

Identifikasikan dahulu bidang-bidang yang menjadi urusan / kewenangan daerah.

Tentukan fungsi-fungsi manajemen yang melekat pada urusan / kewenangan daerah tersebut. Contoh: Penyelenggaraan, Fasilitasi, Pengaturan, Penetapan, Pengendalian, Perijinan, Pertimbangan, Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, dsb.

Buatlah analisis silang antara bidang urusan dengan fungsi manajemen. Dari matriks analisis akan terlihat jenis dan sebaran urusan.

Dalam menentukan urusan mana yang akan didelegasikan kepada unit organisasi yang lebih kecil, didasarkan pada karakteristik fungsi manajemen yang melekat pada urusan yang akan didelegasikan. Fungsi penyelenggaraan (rowing) memiliki urgensi lebih tinggi untuk didelegasikan; sedangkan fungsi pengaturan (steering) dapat dipertimbangkan untuk tetap melekat pada induk organisasi.

METODE PRIOR OPTION REVIEW

Kebijakan Penghapusan. Privatisasi. Kemitraan. Kontrak Karya / Kontrak Kerja. Market Testing. Efisiensi Internal.

Metode Analisis Public Goods – Private Goods

Excludable Non-Excludable

Divisible

Non-Divisible

Private goods

Public goods

1 2

3 4

MODEL KELEMBAGAANKECAMATAN

Bagian 5Bagian 5

Opsi Kelembagaan Kecamatan

Penguatan Kelembagaan & Fungsi Kec. Kec. sbg ujung tombak pelayanan. Paling dekat dg masy. & paling paham kebthan masy. Mengurangi beban kerja & keterbatasan Pemda. Perlu penguatan struktur & penambahan urusan + 3P.

Perubahan Status sbg “Badan Koordinasi Kewilayahan” Kec. difungsikan scr murni sbg lembaga koordinasi (tidak menerima

pelimpahan urusan spt Kelurahan, yg malah menimbulkan potensi overlap). Mensyaratkan peningkatan Eselon setara Dinas/Badan. Pelimpahan urusan sektoral langsung kpd Kelurahan. Pasal 15 PP 19/2008 Tugas Kec sbgian besar adlh “koordinasi”.

Penghapusan. Tidak mendapat perhatian serius (anggaran, SDM, dll). Inefisiensi dlm penyelenggaraan urusan miskoordinasi dg Instansi teknis. Lebih banyak menjalankan urusan atributif, sbgmana Kelurahan.

LOGIKA RESTRUKTURISASI

Logika “Jika – Maka” (cara berpikir linier). Semakin besar urusan, anggaran, jumlah

penduduk & luas wilayah, maka semakin besar struktur atau lembaga yang dibutuhkan.

Logika “Bagaimana Jika” (cara berpikir sistemik). Bagaimana jika kondisi X terjadi?; bagaimana jika

variable Y berubah?; bagaimana jika alternatif Z dipilih?

Model2 Alternatif Kelembagaan Daerah

Badan / Kawasan Otorita. Tim Ad-hoc / Komisi. Lembaga Semi-Publik/Semi-Privat atau

Government-Initiated Private Management. Pengelolaan Bersama (Joint Management)

–”Badan Kerjasama Antar Daerah”.

Model Tipologi Kelembagaan Kecamatan

Tipologi Berdasarkan Luas Kewenangan Delegatif. Tipologi Berdasarkan Kondisi / Potensi Wilayah. Tipologi Berdasarkan Pola Gabungan I dan II. Tipologi Berdasar TRW Berbasis Kompetensi.

MODEL HUBUNGAN KERJAKECAMATAN

Bagian 6Bagian 6

Hubungan Kerja Kecamatan

(1) Hubungan kerja Kecamatan dgn Bupati/Walikota bersifat hierarki (pertanggungjawaban vertikal).

(2) Hubungan kerja Kecamatan dgn perangkat daerah Kab/Kota atau perangkat Kotamadya/Kab Administrastif di Prov DKI Jakarta bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

(3) Hubungan kerja Kecamatan dgn instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.

(4) Hubungan kerja Kecamatan dgn pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

(5) Hubungan kerja Kecamatan dgn kelurahan bersifat hierarki.

Perubahan Pola Hubungan Kerja Kecamatan dgn Desa/Kelurahan

Hierarkis & Subordinatif

Berubah Menjadi :• Koordinasi• Fasilitasi• Pembinaan & Pengawasan• Kerjasama

4 Bentuk Hubungan Kerja

a. Hubungan Kerja Fasilitatif Camat menjadi penghubung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten;

b. Hubungan Kerja Koordinatif Camat mengkoordinasikan kegiatan – baik rutin maupun pembangunan – yang ada di wilayahnya agar memenuhi asas sinkronisasi & integrasi. Hasil koordinasi disampaikan kepada Bupati.

c. Hubungan Kerjasama Camat yg memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan lurah/ Kades yg memimpin satu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama;

d. Hubungan Pembinaan & Pengawasan Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan & pengawasan (berupa pemberian pemahaman, penyempurnaan kerja, atau meningkatkan kemampuan aparatur) terhadap jalannya pemerintahan, termasuk mengatasi konflik intra & antar pemerintah diwilayahnya.

Implementasi 4 Bentuk Hub. Kerja

Sumber : PP No. 19 Tahun 2008 dan Kepmendagri 158 Tahun 2004

Koordinasi

•Melaksanakan dan menegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan

•Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan dan inventarisasi aset dan kekayaan pemerintah kabupaten

•Pengumpulan data pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan

•Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

•Pengintegrasian Rencana Program

•Temu Konsultasi•Pembentukan Gugus Kerja

Fasilitasi

•Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengambilan sumpah, pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

•Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan

•Memfasilitasi Administrasi Desa/ Kelurahan

•Fasilitasi Musyawarah Antar Desa/ Kelurahan

•Fasilitasi Kerjasama dan penyelesaian perselisihan Desa/ Kelurahan

•Fasilitasi penataan Desa/ Kelurahan

•Fasilitasi penyusunan peraturan Desa

•Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/ kelurahan

Pembinaan & Pengawasan

•Pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa/ Kelurahan

•Pembinaan perangkat desa•Pengawasan Administrasi Desa/ Kelurahan

•Melaksanakan pengawasan serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa/ Kelurahan

•Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa/ Kelurahan

•Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan

•Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan, pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), pemberdayaan perempuan serta tugas-tugas ekonomi lainnya

•Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat

•Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

•Pembinaan dan pengawasan kegiatan program sosial, ekonomi dan kemasyarakatan

Kerjasama

•pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi

•penanggulangan masalah sosial•penyelenggaraan lomba/ penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan

Temuan Empirik Hub. Kerja

Bupati

Camat

Desa

1

2

Keterangan :

1. Alur Pertanggungjawaban2. Alur Pembinaan, Pengawasan,

Fasilitasi, Koordinasi & Kerjasama

Pola Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Kelurahan/ Desa di Kab. Kutai Kartanegara & Kab. Kutai Timur

Perda No. 5 Tahun 2007 Persepsi Responden

Camat

Kelurahan/ Desa

*) Kelurahan/ Desa Masih Menganggap Camat Sebagai Atasannya

Korelasi Antara Struktur Organisasi Kecamatan Dengan Pola Hubungan Kerja Kecamatan Dengan Desa & Kelurahan

1. Setiap pengurangan atau penambahan susunan struktur organisasi kecamatan akan menimbulkan pengaruh terhadap pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

2. Rendah atau Tingginya beban kerja yang diemban kecamatan pada struktur organisasi yang ada akan berpengaruh pada pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

3. Tinggi atau rendahnya kapasitas aparatur kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsinya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

4. Semakin kuat atau lemahnya tata kerja kecamatan dengan desa dan kelurahan tentunya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja yang tercipta

5. Tinggi atau rendahnya pemahaman kelurahan dan desa akan kedudukan kecamatan sebagai koordinator wilayah yang tentunya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja yang tercipta

TERIMA KASIH …Semoga Bermanfaat !!

Bandung, 6 Oktober 2010

Tri Widodo W. Utomo(Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI)

Email: [email protected]. 08195034500Website/Blog: www.blogspot.triwidodowutomo

mailto:[email protected]

http://www.blogspot.triwidodowutomo/

Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan

Business