Home >Technology >Pelimpahan bphtb ke pemda

Pelimpahan bphtb ke pemda

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:3,297 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. Dasar hukum UU 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Disahkan pada tanggal 15 September 2009, Berlaku mulai 1 Januari 2010 PENGGANTI UU NO 34 TAHUN 2000 TTG PDRD, Tidak berlaku

2. No. TUJUAN UU 28/2009 I. Memperbaiki Sistem Pemungutan 1. Mengubah sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. II. Meningkatkan Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah 3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah) 4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah 5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah III. Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan 6. Mengubah sistem pengawasan 7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD (PMK 11/PMK.07/2010 tgl 25 Januari 2010) IV. Meningkatkan Sistem Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi 9. Earmarking 3. PENAMBAHAN JENIS PAJAK KAB/KOTA UU 34/2000 UU 28/2009 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov) 9. Pajak Sarang Burung Walet (baru) 10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru) 4. INTI UU 28 TAHUN 2009 (UU PDRD) Pengenaan pajak yang close list Pengawasan: represive preventif & korektif Sanksi bagi daerah apabila melanggar Memperkenalkan earmarking system Pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 5. 100 % 6. 1 PENGERTIAN 2 SAAT BERLAKUNYA BPHTB MENJADI PD 3 OBJEK BPHTB OBJEK TIDAK DIKENAKAN BPHTB 5 SUBJEK PAJAK BPHTB 6 WAJIB PAJAK BPHTB 7 TARIF BPHTB 8 DASAR PENGENAAN BPHTB 9 NPOP TKP 10 BPHTB TERUTANG 11 SAAT, TEMPAT DAN CARA BAYAR BPHTB TERUTANG 12 KEWAJIBAN PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA 7. PENGERTIAN BPHTB : Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak : Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan: Hak atas Tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya (sebagaimana dimaksud dlm UU di bid pertanahan dan bangunan) 8. SAAT BERLAKUNYA BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH BPHTB sepenuhnya dialihkan ke Kabupaten mulai tanggal 1 Januari 2011 9. OBJEK BPHTB Hak atas tanah: Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Milik atas SARUSUN, dan Hak Pengelolaan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan Pemindahan Hak Pemberian Hak Baru Jual Beli, Tukar-Menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Waris, Pemasukan dlm perseroan/badan huku lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yg mempunyai kekuatan hk tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, Hadiah Kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak 10. OBJEK TIDAK DIKENAKAN BPHTB Yang diperoleh oleh: Perwakilan Diplomatik dan Konsulat. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pembangunan guna kepentingan umum. Badan/Perwakilan LI yg ditetapkan dg PERMENKEU, dengan syarat tdk menjalankan usaha/melakukan kegiatan lain diluar tugas dan fungsi badan/perwakilan tersebut. Orang pribadi/badan karena konversi hak/ perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi/badan karena wakaf. Orang pribadi/badan yang digunakan kepentingan ibadah. 11. SUBJEK PAJAK BPHTB Orang Pribadi atau Badan yang Memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan. 12. WAJIB PAJAK BPHTB Wajib Pajak = Subjek Pajak 13. TARIF BPHTB Tarif BPHTB ditetapkan dengan PERDA paling tinggi 5% (lima persen). 14. DASAR PENGENAAN (DANA) BPHTB Kegiatan NPOP Jual beli Harga transaksi Penunjukan Pembeli dalam Lelang Harga transaksi dalam Risalah Lelang selain kedua di atas Nilai Pasar Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB NJOP PBB NPOP: Nilai Perolehan Objek Pajak NJOP: Nilai Jual Objek Pajak 15. NPOPTKP NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp60 jt untuk setiap WP. Waris atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah, segaris Keturunan Lurus Satu Derajat Ke atas atau Ke Bawah dengan Pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami-istri NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp300jt. NPOPTKP ditetapkan dengan PERDA. 16. BPHTB TERUTANG Tarif x (NPOP-NPOPTKP) SIMULASI 17. SAAT BPHTB TERUTANG Kegiatan Saat Jual Beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Pemasukan dlm Perseroan/Badan Hukum Lainnya, Pemisahan Hak yg mengakibatan peralihan, Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, dan Hadia sejak tanggal ditandatanganinya akta Waris sejak didaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Putusan Hakim sejak tanggal putusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak sejak tanggal diterbitkan SK Pemberian Hak Pemberian Hak Baru diluar Pelepasan Hak sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan SK Pemberian Hak Lelang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang 18. TEMPAT DAN CARA BAYAR BPHTB TERUTANG Tempat Terutang BPHTB: di Kabupaten/Kota dimana tanah dan/atau bangunan berada. BPHTB Terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 19. PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA Pejabat PPAT/Notaris Kepala Kantor Pelayanan Lelang Kepala Kantor Pertanahan Dapat menandatangani Akta pemindahan hak Risalah Lelang Dapat melakukan Pendaftaran hak atas tanah atau Pendaftaran peralihan hak atas tanah Setelah WP Menyerahkan bukti pembayaran (SSPD) 20. PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang melaporkan pembuatan Akta atau Risalah Lelang kepada Bupati paling lambat tgl 10 Bulan Berikutnya, dan tata cara pelaporannya diatur dengan PERDA. 21. Pejabat PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Kegiatan Penandatanganan Akta atau Risalah Lelang sebelum WP menyerahkan SSPD Laporan Bulanan pembuatan akta risalah lelang tidak/terlambat dikirim ke Bupati Sanksi Rp 7,5 Juta / Akta Rp 250rb / Laporan SANKSI PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA 22. SANKSI PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA Kepala Kantor bidang Pertanahan yang tetap Mendaftarkan Hak atas Tanah atau Mendaftarkan Peralihan Hak atas Tanah dari WP yang belum menyerahkan SSPD, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan. 23. PPAT.HATI-HATI YA!!! DATA DALAM AKTA TIDAK LENGKAP MERUGIKAN WAJIB PAJAK Harus membetulkan SSB/SSP, atau Harus membayar kurang bayar pajak termasuk sanksi denda Data di SPPT bisa salah Bisa kena sanksi pidana perpajakan MERUGIKAN NEGARA Penerimaan negara hilang PERCUMA Administrasi perpajakan tidak valid Pelayanan kepada WP terganggu MERUGIKAN DIRI SENDIRI Bisa kena sanksi denda administrasi, khusus PPAT berstatus PNS bisa kena sanksi kepegawaian PP Disiplin PNS Bisa dicabut jabatannya Data administrasi perpajakan di wilayahnya rusak 24. FAKTA di Lapangan 1. DATA AJB = TIDAK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 2. HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 25. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 1 26. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 2 27. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 3 28. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 4 29. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 5 30. 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 6 31. LOKASI FOTO BANGUNAN 1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 7 32. 2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 1 33. 2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 2 34. 2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 2 35. EVALUASI LAPORAN PPAT Sebagian besar tidak pernah mengirim laporan Sebagian kecil melapor tetapi terlambat Format laporan tidak sesuai SKB Kepala BPN-Dirjen Pajak No: 2 tahun 1998: 1. Tidak ditulis tanggal peralihan 2. Nama pihak ditulis Nama Panggilan 3. Alamat WP tidak jelas/tidak lengkap/tdk sesuai KTP/Bukti identitas diri 4. Alamat OP tidak jelas/tidak lengkap 5. Nomor Hak dikosongkan 6. Sebab peralihan: Dibuat Waris padahal merupakan Hibah Dibuat Hibah dengan mendapat pengurangan padahal jual beli Harga transaksi ditulis tidak dalam satuan ribuan rupiah NOP/No SPPT: hanya ditulis tahun SPPT, diisi tidak lengkap, diisi No SPPT tahun sebelumnya Luas Tanah/Bgn: tidak sesuai SSB SSP/SSB: tidak diisi padahal WP sudah membayar, diisi jumlah rupiah padahal WP belum membayar 36. MONITORING LAPORAN PPAT p e r 1 9 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Monitoring Laporan Bulanan Lapor (Tepat Waktu) 22 Tidak lapor 149 Terlambat Lapor 18 167 Kali Denda @ Rp. 250.000,- x 167 kali Rp 41.750.000,00 37. Monitoring Laporan Bulanan NO KABUPATEN/NAMA PPATS 2010 Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep X L T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tidak Lapor Lapor Terlambat KABUPATEN MALANG 1 Camat Ampelgading x x x x x x x x x 9 - - 2 Camat Bantur x x x x x x x x x 9 - - 3 Camat Bululawang x x x T T x x x x 7 - 2 4 Camat Dampit x x x x x x x x x 9 - - 5 Camat Donomulyo x x x x x x x x x 9 - - 6 Camat Gedangan x x x x x x x x x 9 - - 7 Camat Gondanglegi T T x T x L L x x 4 2 3 8 Camat Kalipare x L L L L L L x x 3 6 - 9 Camat Kepanjen T T T T L x x x x 4 1 4 10 Camat Kromengan L L L L T x x x x 4 4 1 11 Camat Ngajum x x x L T L x x x 6 2 1 12 Camat Pagak T T L L T L L x x 2 4 3 13 Camat Pagelaran x x x x x x x x x 9 - - 14 Camat Pakisaji x x x x x x x x x 9 - - 15 Camat Sumbermanjing Wetan x x x x x x x x x 9 - - 16 Camat Sumberpucung T T x x x x x x x 7 - 2 17 Camat Tirtoyudo L L x x x x x x x 7 2 - 18 Camat Turen x x x x x x x x x 9 - - 19 Camat Wagir x x x x x x x x x 9 - - 20 Camat Wajak T T L x x x x x x 6 1 2 21 Camat Wonosari x x x x x x x x x 9 - - 149 22

Embed Size (px)
Recommended