Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa

KECAMATAN :KOTA BANGUN

Lebih dari setengah penduduk Indonesia (63,41 persen) tinggal di desa (BPS, 2006).

Namun kenyataan bahwa desa merupakan bagian yang terbelakang, terpinggirkan dan terlupakan dalam pembangunan Indonesia merupakan ironi tersendiri.

Jika masyarakat desa sejahtera, maka sejahteralah Indonesia.

Jika berhasil membangun desa, berhasilah pembangunan Indonesia.

Jika masyarakat dan pemerintahan desa bangkit, maka bangkitlah Indonesia.

Inilah saatnya bagi masyarakat desa untuk membangun dirinya sendiri, membangun pemerintahan desanya.

Inilah saatnya Desa Membangun, bukan sekedar membangun desa.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan bagi pemerintahan desa untuk memperkuat diri.

Selain dimungkinkan untuk memperoleh penambahan urusan pemerintahan, desa juga makin memperoleh alokasi keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

Selain bisa mengembangkan Pendapatan Asli Desa, pemerintah desa jugamemperoleh Alokasi Dana Desa dan juga Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten.

Saat ini, pemerintahan desa seperti sebuah miniatur pemerintahan kabupaten.

Pemerintah Desa wajib merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Setiap tahun rumusan kebijakan ini dirumuskan dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Semua ini harus dirumuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Kini, desa mulai berubah. Banyak kalangan yang memperhatikan

desa dan mendorong agar desa dikelola lebih baik.

Pemerintahpun mulai memperhatikan desa.

Semua ini membutuhkan masyarakat desa yang aktif dan pemimpin desa yang visioner (mempunyai cita-cita luhur) dan berkomitmen tinggi (memiliki keinginan kuat untuk menjalankan).

Namun jika hal tersebut tidak diikuti perubahan tata kelola pemerintahan desa, bukan tidak mungkin uang tersebut hanya akan dipakai untuk mempertebal kantong sebagain kecil masyarakat desa.

Karena itu, desa harus berbenah diri. Pemerintah desa harus membuat perencanaan pembangunan yang matang.

Salah satunya melalui APBDesa yang pastisipasif (melibatkan seluruh komponen masyarakat)

Sosialisasi dan Pelatihan ini akan mengajak :1.PESERTA MEMAHAMI PERBUP 12 TTG ADD2.PESERTA MAMPU MENGADMINISTRASIKAN

PENGGUNAAN ADD3.PESERTA MAMPU MEMBUAT LAPORAN

PENGUNAAN ADD (BERKALA DAN AKHIR)4.PESERTA MAMPU MEMAHAMI PERBUP 11 TTG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA5.PESERTA MAMPU MEMBUAT PERDES/

RAPERSES RAPBDES6.PESERTA MAMPU MEMBUAT BUKU KAS

UMUM

Dari :1. Bag. Pemdeskel Setkab Kukar2. Fakultas Ekonomi Universitas Kutai

Kartanegara

Komposisi dari Unikarta:Prof. Dr. Iskandar, SE., M.Si

Heru Suprapto, SERusmawati, SE.,M.Si

Aji Desilia Anggareni, SE

SELAMAT MENGIKUTI !