PELAPORAN KEUANGAN DESA - djpk.kemenkeu.go.id · SDM Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan Desa Regulasi Memberi masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemenDesaPDTT,

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENGAWALAN AKUNTABILITAS

KEUANGAN DESA

Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggaran 2017

Integritas - Inovasi - Independen

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jakarta, 18-20 September 2017

2 www.bpkp.go.id1

PENGAWALAN BPKP

Tugas & Fungsi

(PP 60/2008, Perpres 192/2014

dan Inpres 4/2011)1. Memastikan seluruh

ketentuan dan

kebijakan dalam

implementasi UU

Desa khususnya

keuangan desa

dapat dilaksanakan

dengan baik untuk

seluruh tingkatan

pemerintahan

2. Pemerintah desa

dapat melaksanakan

siklus pengelolaan

keuangan desa

secara akuntabel

mulai dari

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan, per-

tanggungjawaban

dan pengawasan.

TUJUAN

Good Village

Governance

1.Tata kelola keuangan

desa yang baik;

2.Perencanaan Desayang partisipatif,

terintegrasi dan

selaras dengan

perencanaan daerah

dan nasional;3.Berkurangnya

penyalahgunaan

kekuasaan/

kewenangan yang

mengakibatkanpermasalahan

hukum;

4.Mutu pelayanan

kepada masyarakat

desa meningkat

Arahan Presiden , Tgl. 13 Mei 2015

RDP Komisi XI DPR, (30/3 & 10/6/15)“Laporan pertanggungjawaban

yang dibuat desa belum mengikuti

standar dan rawan manipulasi”

KPK memberi rekomendasi:kepada BPKP dan Kemendagri untuk segera

menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban

keuangan desa.

Target Waktu 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya

kepada Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri.

Rekomendasi Hasil Kajian KPK

MoU Kemendagri, 6 Nov 2015 2

Arahan Presiden pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah

Istana Negara, 18 Mei 2017

KONTRIBUSI BPKP

Bimkon

Bimtek dan Konsultasi

Pengelolaan Keuangan

Desa dan BUMDes

SDM

Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi SDM

Pemda dan Desa

Regulasi

Memberi masukan

kepada regulator

(Kemenkeu, Kemendagri

dan KemenDesaPDTT,

Kab/Kota)

SISTEM

Pengembangan Pedoman

Bimkon Pengelolaan

Keuangan Desa & Aplikasi

Sederhana (SISKEUDES) &

SIA BUMDes

KONTRIBUSI BPKP DALAM RANGKA PENGAWALAN PREVENTIF AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PRODUK BPKP JUKLAK/PANDUAN

BIMBINGAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAN TATA KELOLA BUMDes

Petunjuk Teknis Tata Kelola dan SPI BUMDes Petunjuk Teknis

Penyusunan LK BUM Desa

Pedoman Asistensi Tata Kelola Keuangan dan

Kinerja BUM Desa

SIA BUMDes SISKEUDES

PRODUK APLIKASI

www.bpkp.go.id

Transparansi Akuntabilitas

Keuangan Desa

Sesuai dengan

Regulasi yang Berlaku

Memudahkan Tatakelola Keuangan

Desa

Kemudahan Penggunaan

Aplikasi

(User Friendly)

Built-in internal control Kesinambungan

Maintenance

Didukung dengan

Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual

Aplikasi

Menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola

oleh desa

APLIKASI SISKEUDES

Aplikasi GRATIS !!

Output aplikasi:

• RPJM DESA & RKP DESA

• APB Desa

• Buku/Dokumen Penata- usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak,SPP dll)

• Laporan Realisasi APB Desa;

• Laporan Kekayaan Milik Desa;

• Laporan Realisasi per sumber dana;

• Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda

6

www.bpkp.go.id

PENGEMBANGAN APLIKASI SIA-BUMDES

- Launching Tgl 22 Sep. 2016

di Denpasar

BPKP bersama Kemendesa PDTT

Aplikasi GRATIS !!

www.bpkp.go.id

Sosialisasi

388 Kab/Kota

Mencakup

63.483 desa

Implementasi

283 Kab/Kota Mencakup

40.664 Desa (54,25%)

Bimtek/ Workshop

357 Kab/Kota

Mencakup

56.156 desa

Sosialisasi telah dilakukan selain oleh masing-masing Perwakilan BPKP, juga

dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa Kemendagri atau

bekerja sama dengan Pemprov, PemKab/Kota, IAI, AAIPI,

Universitas/Perguruan Tinggi.

Bimtek/Workshop Aplikasi SISKEUDES berupa pelatihan sebagai persiapan

implementasi aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat Desa dan Pegawai di

Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimtek telah disampaikan

Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota.

IMPLEMENTASI SISKEUDES

Implementasi penuh berarti desa-desa telah dapat melaporkan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi

SISKEUDES.dan telah mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan

keuangan desa di tahun 2016/ APBDES TA 2017.

Posisi Per 31 Agustus 2017

8

9

No Provinsi Jumlah

Desa Sosialisasi Bimbingan Teknis Implementasi

Kab/Kota Desa Kab/Kota Desa Kab/Kota Desa %

1 Aceh 6.497 19 5.261 18 5.187 15 4.602 70,83%

2 Sumatera Utara 5.418 24 4.652 24 4.652 21 4.132 76,26%

3 Sumatera Barat 928 14 884 14 867 13 718 77,37%

4 Riau 1.592 10 1.592 10 1.592 8 1.294 81,28%

5 Kepulauan Riau 275 5 275 5 275 5 275 100,00%

6 Jambi 1.399 9 1.122 9 1.118 7 743 53,11%

7 Sumatera Selatan 2.859 14 2.856 14 2.856 8 1.420 49,67%

8 Bangka Belitung 309 6 309 6 309 6 309 100,00%

9 Bengkulu 1.341 7 1.114 6 896 6 722 53,84%

10 Lampung 2.435 13 2.435 12 1.850 8 1.048 43,04%

11 Banten 1.238 4 1.238 4 1.238 2 572 46,20%

12 Jawa Barat 5.312 19 5.312 17 4.665 10 2.719 51,19%

13 Jawa Tengah 7.809 27 6.051 19 4.209 12 2.911 37,28%

14 DI Yogyakarta 392 4 392 4 392 4 392 100,00%

15 Jawa Timur 7.724 30 7.724 23 6.087 23 4.244 54,95%

16 Kalimantan Barat 2.031 11 1.706 7 754 6 667 32,84%

17 Kalimantan Selatan 1.865 11 1.865 11 1.755 10 1.478 79,25%

Capaian Implementasi Aplikasi Siskeudes s.d. Tanggal 31 Agustus 2017

10

No Provinsi Jumlah

Desa

Sosialisasi Bimbingan Teknis Implementasi

Kab/Kota Desa Kab/Kota Desa Kab/Kota Desa %

18 Kalimantan Tengah 1.434 12 1.348 12 1.348 12 1.348 94,00%

19 Kalimantan Timur 841 7 836 5 558 4 504 59,93%

20 Kalimantan Utara 447 4 447 2 106 1 32 7,16%

21 Sulawesi Utara 1.508 12 1.256 11 1.025 7 642 42,57%

22 Gorontalo 657 5 657 5 657 5 622 94,67%

23 Sulawesi Tengah 1.842 10 1.410 10 1.410 5 674 36,59%

24 Sulawesi Selatan 2.257 18 1.905 18 1.905 16 1.612 71,42%

25 Sulawesi Barat 575 6 575 6 575 6 541 94,09%

26 Sulawesi Tenggara 1.917 10 1.351 10 1.351 9 1.158 60,41%

27 NTB 995 8 995 8 995 8 995 100,00%

28 Bali 636 9 636 9 636 9 636 100,00%

29 NTT 2.996 16 1.907 16 1.907 11 1.389 46,36%

30 Maluku 1.198 10 1.000 8 666 6 536 44,74%

31 Maluku Utara 1.064 9 1.062 9 1.005 9 990 93,05%

32 Papua 5.420 13 1.814 13 1.814 1 97 1,79%

33 Papua Barat 1.743 12 1.496 12 1.496 10 642 36,83%

JUMLAH 74.954 388 63.483 357 56.156 283 40.664 54,25%

Capaian Implementasi Aplikasi Siskeudes s.d. Tanggal 31 Agustus 2017

www.bpkp.go.id

• Implementasi 60 BUM Desa:

- 15 BUM Desa pada 9 Kab./Kota di Prov. Bali,

- 16 BUM Desa di Kab. Pati; dan

- 29 BUM Desa di Kab. Lombok Tengah

• Penyerahan Aplikasi SIA BUMDes pada 4 Kabupaten

(Sleman, Bantul, Klaten & Wonogiri) bersama-sama Baleg DPR RI

• Sosialisasi SIA BUMDes oleh Perwakilan BPKP di Provinsi

Sulteng, Sultra, Maluku dan Sumut.

IMPLEMENTASI APLIKASI SIA-BUMDes

www.bpkp.go.id

KENDALA DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI

Tingkat Desa:

• Pemahaman SDM Perangkat Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa

berbasis IT

• Populasi implementasi aplikasi yang besar => 74.954 desa

• Keterbatasan sarana-prasarana di desa terutama listrik dan komputer

(sebagian desa belum memiliki sarana prasarana komputer)

Tingkat Kabupaten/Kota:

• Admin/Satgas Siskeudes pada tingkat Kabupaten/Kota belum seluruhnya

terbentuk

• Ketersediaan Anggaran dalam rangka Sosialiasi/Bimtek atau pelatihan

• Komitmen Pemda untuk mengimplementasikan aplikasi

12

www.bpkp.go.id

Langkah Percepatan SISKEUDES & SIA BUMDes

• Koordinasi lintas K/L terkait percepatan implementasi

Siskeudes

• Mendorong implementasi Siskeudes melalui Korsupgah KPK

• Mendorong komitmen Pemerintah Provinsi untuk

mendukung implementasi Siskeudes

• Mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

Penerapan Aplikasi Siskeudes dan SIA BUMDes

• Optimalisasi peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi

(IAI/AAIPI) 13

GAMBARAN UMUM HASIL EVALUASI DANA DESA

14

Ketepatan Waktu Penyaluran DD dari RKUD ke RKD

Ketepatan Penggunaan DD sesuai Prioritas

Tata Kelola keuangan Desa

PERMASALAHAN KETERLAMBATAN PENYALURAN DD

15

• APB Desa belum/terlambat

ditetapkan

• Laporan penggunaan tahun

sebelumnya belum/terlambat

dibuat

• Perubahan regulasi di tingkat

pusat dan daerah

• Tambahan persyaratan

pencairan oleh pemerintah

daerah

• Penyebab lainnya

Penggunaan Dana Desa tidak

sesuai prioritas (bukan Bidang

Pembangunan atau Bidang

Pemberdayaan Masyarakat)

Penggunaan Dana Desa tidak

sesuai Bidang Prioritas yang

Dilaporkan, antara lain:

pemeliharaan pagar desa,

peningkatan kapasitas aparatur

dan lembaga masyarakat desa

PERMASALAHAN PENGGUNAAN

DD Pencairan dari RKD tidak sesuai prosedur,

antara lain: pencairan sekaligus dan

pengeluaran uang tidak didukung Surat

Permintaan Pembayaran (SPP)

Pengeluaran Dana Desa tidak didukung

dengan bukti yang memadai

Pekerjaan konstruksi dilakukan

seluruhnya oleh Pihak Ketiga

Kelebihan pembayaran

Permasalahan lainnya, antara lain

masalah perpajakan, kas disimpan bukan

di RKD, pengeluaran di luar APBDesa, dan

pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis

PERMASALAHAN TATA KELOLA

DD

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web: http://www.bpkp.go.id

TERIMA KASIH