Pelanggaran UU ITE (Kasus Prita Mulyasari vs RS Omni International)

Pelanggaran UU ITE(Kasus Prita Mulyasari vs RS Omni International)

Andika Rizaldy – 2712 100 083Yosafat Sondang Marcellinus Siahaan – 2712 100 125

Iman Satria Sidabutar – 2712 100 139

Timeline Kejadian7 Agustus 2008

Prita Mulyasari datang ke RS Omni Internasional dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium: Trombosit 27.000 (normal 200.000), suhu badan 39 derajat. Malam itu langsung dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah.

Ada revisi hasil lab semalam, trombosit bukan 27.000 tapi 181.000.

Mulai mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus. Tangan kiri mulai membangkak, Prita minta dihentikan infus dan suntikan. Suhu

badan naik lagi ke 39 derajat.

Kembali mendapatkan suntikan obat. Dokter menjelaskan dia terkena virus udara. Infus dipindahkan ke tangan kanan dan suntikan

obat tetap dilakukan. Malamnya Prita terserang sesak nafas selama 15 menit dan diberi oksigen. Karena tangan kanan juga

bengkak, dia memaksa agar infus diberhentikan dan menolak disuntik lagi.

8 Agustus 2008

9 Agustus 2008

Terjadi dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter

menyalahkan bagian lab terkait revisi trombosit. Prita

mengalami pembengkakan pada leher kiri dan mata kiri.

10 Agustus 2008Terjadi pembengkakan pada leher kanan, panas

kembali 39 derajat. Prita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mendapatkan data-data medis yang

menurutnya tidak sesuai fakta. Prita meminta hasil lab yang berisi trombosit 27.000, tapi yang didapat hanya informasi trombosit 181.000. Pasalnya, dengan adanya hasil lab trombosit 27.000 itulah dia akhirnya dirawat

inap. Pihak OMNI berdalih hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid.

Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena dia terserang virus yang menular.

11 Agustus 2008

Prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan diberikan pihak

rumah sakit ke [email protected] dan

ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Emailnya menyebar ke beberapa

milis dan forum online.

15 Agustus 2008

Prita mengirimkan isi emailnya ke Surat Pembaca detik.com.

30 Agustus 2008

RS Omni mengajukan gugatan pidana ke

Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Pihak RS Omni International mengirimkan email klarifikasi ke seluruh

costumernya.

Kuasa Hukum RS Omni Internasional menayangkan iklan berisi bantahan atas isi email Prita yang dimuat di harian Kompas dan Media

Indonesia.

Gugatan perdata masuk.

5 September 20088 September 2008

22 September 2008

24 September2008

Penahanan Prita diperpanjang hingga 23 Juni 2009. Informasi itu diterima

keluarga Prita dari Kepala Lapas Wanita Tangerang.

Mulai ditahan di Lapas Wanita Tangerang terkait kasus pidana yang juga dilaporkan oleh Omni.

Megawati dan JK mengunjungi Prita di Lapas. Komisi III DPR RI

meminta MA membatalkan tuntutan hukum atas Prita. Prita dibebaskan dan bisa berkumpul

kembali dengan keluarganya. Statusnya diubah menjadi

tahanan kota.

Sidang pertama kasus pidana yang menimpa Prita

mulai disidangkan di PN Tangerang.

Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan Gugatan Perdata RS Omni. Prita terbukti

melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Prita divonis membayar

kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian imateril. Prita

langsung mengajukan banding.

3 Juni 2009

13 Mei 2009 11 Mei 2009

2 Juni 2009

4 Juni 2009

Isi email Prita Mulyasari

click here

Landasan Hukum yang membuat Prita ditahan• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni pada Pasal 310 ayat (1)

dan ayat (2) KUHP mengenai penghinaan yang berbunyi: (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Landasan Hukum yang membuat Prita ditahan• UU Nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE yang

berbunyi

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Landasan Hukum yang membuat Prita dibebaskan• Pasal 143 KUHAP(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b BATAL DEMI HUKUM. (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Landasan Hukum yang membuat Prita dibebaskan• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya

Pasal 4 huruf d yang berbunyi

“Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Highlights• Prita sempat ditahan di penjara selama 21 hari dikarenakan kasus ini, kemudian bisa

bebas setelah para elite politik dan pejabat pemerintahan menaruh perhatian.• Sekeluar dari penjara, selanjutnya Prita bolak-balik mengikuti persidangan. Sempat juga

Prita menghadapi tuntutan 6 bulan penjara dan denda sejumlah 204 juta rupiah. Tuntutan penjara dan denda tersebut pun kembali banyak menyita perhatian masyarakat luas, hingga ada aksi Penggalangan Dana: Koin Untuk Prita.

• RS. OMNI mencabut perkara pidana sehingga Prita batal membayar denda 204 juta rupiah tersebut, padahal koin yang terkumpul sudah melebihi dari yang dibutuhkan, yakni terkumpul lebih dari 800 juta rupiah.

• Perkembangan dari kasus ini, Prita kembali menghadapi sidang di Pengadian Negri Tangerang. Dan hasilnya, pengadilan menyatakan email Prita tidak bisa dikatakan sebagai dalih pencemaran nama baik oleh RS. OMNI, dan Prita dibebaskan dari semua tuduhan.