Pelaksanaan UU perlindunganKonsumenUndang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ialah UU no.8 tahun 1999 didalamnya dijelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan masih banyak lagi.Undang-undang tersebut sudah sangat jelas seperti yang orang bilang bahwa konsumen adalah raja dimana konsumen harus di perlakukan baik sesuai dengan nilai tukarn dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah upaya menjaga jaminan produsen kepada konsumen apabila sewaktu-waktu produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi. Pengertian Konsumen adalah seseorang yang membeli dan atau menggunakan jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik dalam kepentingan sendiri ataupun keluarga. Pelaku Usaha atau Produsen adalah seseorang atau pihak yang berkaitan langsung dengan konsumen dalam menyediakan barang atau jasa. Barang adalah suatu benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. Sedangkan Jasa adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat seperti supir angkutan umum.Tujuan undang-undang ini adalah:a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.Hak dan Kewajiban konsumen serta pelaku usaha,antara lain :Hak konsumen adalah :a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Kewajiban konsumen adalah :a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.Hak pelaku usaha adalah:a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Kewajiban pelaku usaha adalah:a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Adapun sanksi-sanksi yang ditujukan bagi produsen yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen, antara lain sebagai berikut :(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.Yang dimaksud UU perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hiduplaindantidakuntukdiperdagangkan. Pada Undang-Undang yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah :a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah: Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
Undangundang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukanmerupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :a. Undangundang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undangundang;b. UndangundangNomor2Tahun1966tentangHygiene;c. UndangundangNomor5Tahun1974tentangPokokpokokPemerintahandiDaerah;d. UndangundangNomor2Tahun1981tentangMetrologiLegal;e. UndangundangNomor3Tahun1982tentangWajibDaftarPerusahaan;f. UndangundangNomor5Tahun1984tentangPerindustrian;g. UndangundangNomor15Tahun1985tentangKetenagalistrikan;h. UndangundangNomor1Tahun1987tentangKamarDagangdanIndustri;i. UndangundangNomor23Tahun1992tentangKesehatan;j. UndangundangNomor7 Tahun1994tentangAgreementEstablishingTheWorldTrad Organization(PersetujuanPembentukanOrganisasiPerdaganganDunia);k. UndangundangNomor1Tahun1995tentangPerseroanTerbatas;l. UndangundangNomor9Tahun1995tentangUsahaKecil;m. UndangundangNomor7Tahun1996tentangPangan;n. Undangundang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undangundang Hak CiptasebagaimanatelahdiubahdenganUndangundangNomor7Tahun1987;o. UndangundangNomor13Tahun1997tentangPerubahanAtasUndangundangNomor 6Tahun1989tentangPaten;p. UndangundangNomor14Tahun1997tentangPerubahanAtasUndangundangNomor 19Tahun1989tentangMerek;q. UndangundangNomor23Tahun1997tentangPengelolaanLingkunganHidup;r. UndangundangNomor24Tahun1997tentangPenyiaran;s. UndangundangNomor25Tahun1997tentangKetenagakerjaan;t. UndangundangNomor10Tahun1998tentangPerubahanAtasUndangundangNomor 7Tahun1992tentangPerbankan.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undangUU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa ; hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak dibeda - bedakan (diskriminatif) ; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ; dan sebagainya. Jadi intinya UU perlindungan konsumen itu dibuat untuk melindungi para konsumen dari kelicikan dan kejahatan yang dapat kapan dan dimana saja terjadi yang dilakukan oleh produsen, importer, distributor penjual atau semacamnya.
Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, konsumen sebagai pengguna barang atau jasa sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk merauk keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi gencar - gencaran, penjualan atau penerapan perjanjian berlebihan yang merugikan konsumen, jadi produsen bermanufer sedemikian rupa agar calon konsumen itu dapat tertarik dan membeli produk atau jasanya yang ujung - ujungnya juga hanya akan merugikan si konsumen dan tentunya akan sangat menguntungkan bagi produsennya. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen.
Sejauh mata memandang dan sejauh informasi yang saya dapat dari pengalaman pribadi, melihat sekeliling, mengetahuinya dari media cetak dan elektronik, saat ini penulis masih merasa bahwa masih lemahnya perlindungan yang di berikan kepada konsumen terutama di Indonesia ini. Lemahnya penegakkan UU perlindungan konsumen di Indonesia dapat kita lihat dari berbagai kasus - kasus yang terjadi yang masih merugikan pihak konsumen.
Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan beberapa tindakan pihak - pihak tidak bertanggung jawab yang merugikan konsumen, diantaranya : Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya
Mungkin contoh yang pertama ini tidak terlalu di pikirkan oleh sebagian kalangan, namun jika di teliti lebih lanjut sebenarnya itu menyebabkan kerugian yang akan di terima oleh konsumen jika ini sering terjadi. Kerugian konsumen akibat pemadaman, dalam bentuk : 1) biaya, karena akibat pemadaman konsumen harus mengeluarkan biaya ekstra, seperti beli lilin, beli batre untuk senter, dsb 2) hilangnya potensi pendapatan, seperti usaha warnet, foto copy dan lainnya yang usahanya selalu membutuhkan listrik. Karena pemadaman yang terjadi usahanya menjadi terhambat 3) kerusakan alat-alat elektronik, atau umur alat-alat elektronik menjadi tidak tahan lama karena listrik sering mati - nyala - mati - nyala. Belum lagi hal krusial lain seperti yang pernah rumah saya alami suatu hari ada pemadaman dari PLN, air di rumah saya kan memakai sanyo dan membutuhkan listrik tetapi waktu itu pemadaman cukup lama terjadi dari jam 12 siang hingga jam 5 sore, air di penampungan rumah saya sudah habis sehingga kami tidak ada pasokan air bersih sehingga mengganggu aktivitas di rumah karena kekurangan air. Mungkin jika PLN memberi tahu sebelumnya bahwa hari ini jam sekian listrik di daerah ini akan mati maka kami persiapkan cadangan air bersih, namun tidak ada pemberi tahuan sehingga kami keteteran harus meminta air bersih ke tetangga yang masih memakai pompa. Pemadaman yang terjadi seperti itu sebenarnya karena sebab yang masih dalam kendali PLN, seharusnya ada kompensasi finansial bagi konsumen atau di ibaratkan ganti rugi mungkin dengan cara potongan dari pembayaran tagihan listriknya. Penjualan obat dan kosmetik palsu atau kadarluarsa
Informasi ini saya dapat dari salah satu acara televisi. Acara tersebut mengulas tentang investigasi barang - barang yang dijual bebas di pasaran namun tanpa pengawasan dan uji yang ketat. Di pasaran ditemukan bahwa obat generik tersebut telah kadarluarsa namun tanggal kadaluarsanya itu dihapus oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dan digantinya dengan tanggal kadaluarsa yang baru. Adapula kosmetik palsu yang dibuat dari bahan - bahan berbahaya yang sebenarnya itu tidak cocok untuk kulit muka. Kasus Malpraktek
Dalam kasus malpraktek, seseorang yang mengalami malpraktek merupakan korban dari dokter atau sebuah rumah sakit maka si korban mungkin bercerita kepada orang banyak juga mungkin menulis artikel di media tentang kejadian yang menimpanya namun malah ia di tuntut ke pengadilan atas tindakan pencemaran nama baik. Jika sudah terjadi hal seperti ini yang dapat menyebabkan keselamatan orang terancam siapakah yang harus bertanggung jawab? Disinilah lemahnya pengawas terhadap berbagai produk barang atau jasa yang akan di tawarkan kepada konsumen. Menurut saya jika pengawasan masih belum ketat terhadap barang atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat maka pintar - pintarnya masyarakat saja yang menilai dan mengamati sebelum mengkonsumsi sesuatu. Agar tidak menjadi korban si produsen nakal. Maka kesimpulan dari artikel ini akan menjawab pertanyaan yang di judul "sejauh mana sih penegakkan UU perlindungan konsumen ditegakkan?" jawabannya yaitu berdasarkan pengamatan yang saya lihat masih kurang ya penegakkan hukum untuk UU perlindungan konsumen, buktinya saja masih banyak produk barang atau jasa yang berbahaya dan dapat merugikan konsumennya seperti beberapa contoh diatas. Sebagai konsumen yang baik sebaiknya kita harus waspada dan jika membeli sesuatu harus di cek dulu segalam macamnya, mulai dari tanggal kadaluarsa, keadaan produknnya hingga penjual dan tempat penjualannya diperhatikan. Sebaiknya jangan membeli kosmetik di pasar - pasar yang kurang terjamin keasliannya, lebih baik beli di toko kosmetik atau toko obat langsung.Suatu produk maupun jasa dimanapun keberadaannya tak pernah luput dari pencarian konsumen. Tentu siapa lagi bila bukan konsumen yang menikmati semuanya, toh produk maupun jasa ada tercipta untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Banyak konsumen dengan rela mencari bahkan mengantre untuk bisa mendapatkan apapun yang mereka butuhkan dan inginkan, tapi bagaimana jadinya bila konsumen yang biasa mendapati julukan sebagai raja tidak mendapatkan produk yang baik dengan pelayan yang tidak memuaskan juga. Tentu hal tersebut sangat disayangkan bahkan meresahkan konsumen sendiri. Tak jarang konsumen mengkomplain produk-produk maupun jasa yang dianggap telah merugikan mereka, terlebih lagi konsumen merupakan tujuan utama para pelaku usaha yang menjadikan mereka sebagai objek aktivitas bisnis. Maka tak jarang para pelaku usaha melakukan berbagai macam cara untuk menarik konsumen yang nyatanya dapat merugikan konsumen sendiri.
Oleh sebab itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan konsumen maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dll
Selain Undang-undang perlindungan konsumen yang telah dijelaskan diatas, perlindungan yang diberikan kepada konsumen terbagi menjadi dua yaitu:1. Perlindungan PriventifPerlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.2. Perlindungan KuratifPerlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.Selain jenis perlindungan konsumen yang tertera di atas menurut Undang-undang perlindungan konsumen Republik Indonesia no 8 tahun 1999 pada bab II terdapat asas dan tujuan di buatnya perlindungan konsumen berikut asas dan tujuan undang-undang perlindungan hukum yang dikutib dari radioprssni.com
Asas dan tujuan Pasal 2Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.Pasal 3Perlindungan konsumen bertujuan:1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
Undang-undang perlindungan konsumen tersebut dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.Pemberlakuan undang-undang ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawabkan produk dan jasa-jasa yang mereka buat.Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan agar para pelaku usaha maupun jasa dapat lebih memperhatikan kenyamanan yang didapatkan konsumen, dan tidak menganggap konsumen hanya semata-mata sebagai lahan aktivitas bisnis dengan berbondong-bondong membuat iklan, sponsor yang nantinya dapat merugikan konsumen. Ada baiknya bila para pelaku usaha dan jasa memperhatikan Itu semua sebab baik para pemilik jasa maupun pelaku usaha bisa sukses dan berdiri sampai sekarang karena adanya dukungan dari konsumen yang tetap setia menggunakan produk maupun jasa yang dimiliki mereka.
Seperti kasus Prita Mulyasari yang pernah menghebohkan jagad hukum dan media massa. Prita ditahan dan dituduh karena telah mencemarkan nama baik rumah sakit, gara-gara ia menyatakan keluhannya atas pelayanan rumah sakit yang ia tulis melalui email kepada 10 temannya. Prita hanya menulis keberatannya atas analisis dokter yang menyebutkan dia terkena demam berdarah. Akan tetapi Prita merasa ditipu oleh sang dokter karena kemudian dokter memberikan diagnosis lain bahwa dia hanya terkena virus udara. Tak hanya itu, menurut Prita dalam emailnya, dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosis tinggi.Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah ke RS lain. Namun, dia kesulitan mendapatkan hasil laboratorium. Prita telah mengajukan keberatannya ke RS Omni Internasional dan tak mendapatkan jawabannya. Dan rupanya pihak RS Omni Tangerang telah menjawab keluhan Prita melalui mailing list dan iklan di media massa. Sungguh disayangkan Prita yang merupakan pasien biasa yang hanya menyatakan keluhan malah bernasib demikian, ditangkap dan ditahan. Padahal keluhannya merupakan suatu kritik yang dapat membangunkan citra rumah sakit tersebut di kemudian hari.
Semoga dengan di buatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat menyadari para pelaku usaha dan jasa agar lebih memperhatikan keinginan konsumen, serta menjadi teladan bagi konsumen agar menyadari bahwa negara Republik Indonesia tetap memperhatikan kepentingan rakyatnya.
SEJAUH MANAKAH UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SUDAH DITEGAKKANSejauh ini penegakkan Undang undang Perlindungan konsumen menurut saya belum semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Dalam kenyataannya masih banyak hal hal yang harus dibenahi Pemerintah agar hak hak konsumen yang selama ini tergadaikan bisa ditebus kembali dan untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi.Dalam teorinya Undang undang Perlindungan konsumen selama ini sudah bisa dikatakan baik akan tetapi dalam prakteknya dilapangan justru berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan.Apakah ada yang salah selama ini dalam pengurusan prosedur atau sistematika perlindungan konsumen di Negara ini ?Kaitannya dengan pengurusan dan pihak yang melaksanakan undang undang tersebut adalah lembaga yang menangani masalah konsumen yaitu LPK ( Lembaga Perlindungan Konsumen ) Dan YLKI (Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia),yang tugas utamanya adalah menangani masalah yang berkaitan antara produsen dengan konsumen dalam hal hak mendapatkan kepuasaan dalam pembelian suatu produk atau jasa dan pemerintah pun belum seratus persen dalam menangani masalah masalah keluahan konsumen selama ini.Dalam contoh nyata perdangan di Indonesia yang semakin carut marut ini, banyaknya beredar barang barang yang palsu yang tidak dapat dibedakan atau sulit dibedakan sangat meresahkan pembeli, apabila pembeli susah membedakan mana produk yang asli atau palsu itu sangat mereka akan selamanya bisa tertipu oleh produsen produsen nakal yang selama ini masih saja bekeliaran dalam pasar di Indonesia, namun kenyataannya pemerintah pun kurang peduli akan hal itu, jarang sekali melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat bisa memilih barang yang berkualitas bagus atau tidak, bagaimana membedakan ini produk asli atau tidak. Nah iyu menurut saya harus dibenahi mulai sekarang.Terus masih banyaknya produk produk yang sudah kadaluarsa yang masih saja beredar di pasar, swalayan, dan pusat perbelanjaan yang lainnya padahal apabila produk itu dibeli oleh konsumen yang kurang cermat dalam membeli sebuah produk, itu akan sangat merugikan pihak konsumen apalagi kesehatan itu adalah hal yang paling diutamakan oleh semua orang, seterusnya banyak iklan yang sangat menyesatkan yang sekarang ini semakin meraja lela di media massa dan media elektronik, sebuah contoh banyaknya iklan produk kartu sellular yang bisa dikatakan sekarang ini dalam gencar gencarnya untuk memikat konsumen dengan melancarkan aksinya yaitu perang tarif dengan produsen pesaingnya namun kenyataannya tarif murah itu hanya sebuah kebohongan publik yang dibiarkan saja oleh pemerintah, apalagi produsen kartu selular tersebut mengiming imingi sebuah hadiah yang fantastic yang membuat konsumen terayu oleh kebohongan itu. Setelah konsumen membeli produk tersebut mereka kecewa karena hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan dan akhirnya mereka bingung dengan ketentuan ketentuan yang rumit, habis itu mereka juga bingung untuk complain mengenai pruduk tersebut.Apakah hal ini masih berlanjut untuk kedepannya, kita belum bisa memastikan. Apabila Pemerintah tegas dalam menangani masalah ini mungkin semuanya akan lebih baik kedepannya.Dari pembahasan di atas itu kurang lengkap apabila kita belum mengurai tentang apa dibalik semua hal itu bisa terjadi?Persoalan perlindungan konsumen mungkin ada kaitannya dengan adanya perdagangan bebas untuk masa mendatang, apalagi siklus perdangangan yang semakin cepat dapat memicu timbulnya ketidak jelasan terhadap perlindungan konsumen pada saat ini, apalagi produsen saat ini ditunjang dengan teknologi canggih yang membuat kapasitas produksinya melebihi batas normal dapat memicu persaingan antar produsen tidak sehat dan berdampak kepada perlindungan hak konsumen.Dan saat ini sudah terjadi posisi tawar menawar yang tidak sehat juga antara pemerintah dengan produsen yang menimbulakn semuanya, disisi pemerintah ingin mendapatkan pemasukan pajak yang lebih besar dan dari pihak produsen ingin meningkatkan laba yang sebesar besarnya, justru itulah yang menimbulkan semuanya menjadi kacau dan rumit.
Hubungan interdependensi yang semestinya ada antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan dagang, praktis bergeser ke arah dependensi (kebergantungan) konsumen terhadap dunia usaha. Dalam banyak hal, konsumen menerima segala sesuatu dari kalangan dunia usaha sebagai sesuatu yang baik itu informasi, jenis dan macam produk, kualitas produk, dsb. Praktis daya tawar konsumen menjadi lemah. Kekuatan pasar sedemikian rupa telah menjadikan nasib konsumen makin terpuruk.
Keterpurukan nasib konsumen makin lengkap dengan maraknya praktik-praktik usaha yang tidak sehat/curang dalam berbagai modus dan bentuknya di berbagai sektor atau tahap perniagaan. Berbagai kecurangan (bahkan kejahatan) pelaku usaha sudah dimulai dan dapat terjadi sejak tahap proses produksi, pemasaran, distribusi, sampai dengan tahap konsumsi. Seringkali praktik usaha semacam ini dilakukan dengan justifikasi untuk bertahan dalam/memenangkan persaingan usaha atau guna melipatgandakan keuntungan. Di samping itu lemahnya pengawasan oleh instansi pemerintah atau penegak hukum terkait, berdampak pada tumbuhnya praktik usaha yang unfair tersebut yang akhirnya melahirkan kerugian di tingkat konsumen.Serangkaian pertanyaan dan realita persoalan konsumen tersebut di atas mengajak kita untuk mencari terobosan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program perlindungan konsumen secara lebih komprehensif agar hasilnya dapat lebih optimal.
Adalah fakta bahwa konsumen lemah dalam hal pengetahuan atas produk dan daya tawar. Mereka juga pada umumnya lemah atau setidaknya mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber daya ekonomi guna menopang kehidupan. Kekuatan modal dan pasar telah melemahkan kedudukan konsumen, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, konsumen memang membutuhkan perlindungan dalam arti yang sesungguhnya. Lebih daripada itu, konsumen membutuhkan penguatan dan pemberdayaan untuk dapat sedikit meningkatkan daya tawar mereka di hadapan pelaku usaha.PERLINDUNGANKONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN1.1 Pengertian KonsumenMenurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :Pasal 1 butir 2 : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Menurut Hornby :Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.Didalam realitas bisnis seringkali dibedakan antara : Consumer (konsumen) dan Custumer (pelanggan).o Konsumen adalah semua orang atau masyarakat. Termasuk pelanggan.o Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatuo produk yang di produksi oleh produsen tertentu. Konsumen Akhir dengan Konsumen Antara :o Konsumen akhir adalah Konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya;o Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.1.2 Pengertian Perlindungan KonsumenSedangkan pengertian perlindungan konsumen yaitu : Menurut Undang-undang no. 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 :segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. GBHN 1993 melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV, huruf F butir 4a: pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen1.3 Hukum Perlindungan KonsumenHukum perlindungan konsumen adalah :Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.Jadi, kesimpulan dari pengertian pengertian diatas adalah :Bahwa Hukum perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.AZAS DAN TUJUAN2.1 Tujuan Perlindungan KonsumenSesuai dengan pasal 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah :* Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,* Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,* Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,* Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,* Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,* Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.2.2 Azas Perlindungan KonsumenAdapun Azas perlindungan konsumen antara lain :* Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,* Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,* Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,* Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;* Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN3.1 Hak-hak KonsumenSesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :* Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;* Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;* Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;* Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;* Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;* Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;* Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;* Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;* Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.3.2 Kewajiban KonsumenTidak hanya bicara hak, Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :* Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;* Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;* Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;* Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.HAK DAN KEWAJIBANPELAKU USAHA4.1 Hak Pelaku UsahaSeperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen adalah: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.4.2 Kewajiban Pelaku UsahaSedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA5.1 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku UsahaAdapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :a.Tidak sesuai dengan : standar yang dipersyaratkan; peraturan yang berlaku; ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.b.Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan keterangan lain mengenai barang dan/atau jasa yang menyangkut : berat bersih; isi bersih dan jumlah dalam hitungan; kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran; mutu, tingkatan, komposisi; proses pengolahan; gaya, mode atau penggunaan tertentu; janji yang diberikan;c.Tidak mencantumkan : tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan paling baik atas barang tertentu; informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlakud.Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam labele.Tidak memasang label/membuat penjelasan yang memuat: Nama barang; Ukuran, berat/isi bersih, komposisi; Tanggal pembuatan; Aturan pakai; Akibat sampingan; Nama dan alamat pelaku usaha; Keterangan penggunaan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuatf.Rusak, cacat atau bekas dan tercemar (terutama sediaan Farmasi dan Pangan), tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa :a.Secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut : Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu. Dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.b.Secara tidak benar dan seolah -olah barang dan/atau jasa tersebut : Telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi. Telah tersedia bagi konsumen.c.Langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.d.Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap.e.Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.f. Dengan harga/tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud tidak dilaksanakan.g.Dengan menjanjikan hadiah cuma-cuma, dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan janji.h.Dengan menjanjikan hadiah barang dan/atau jasa lain, untuk obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.3. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mempromosikan,mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai :a.Harga/tarifdan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.b.Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ganti rugi atas barang dan/atau jasa.c.Kegunaan dan bahaya penggunaan barang dan/aatau jasa.4. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah dengan cara undian dilarang :a.Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu dijanjikan.b.Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.c.Memberikan hadiah tidak sesuai janji dan/atau menggantikannya dengan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.5.Dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan kepada konsumen baik secara fisik maupun psikis.6.Dalam hal penjualan melalui obral atau lelang, dilarang menyesatkan dan mengelabui konsumen dengan :a.Menyatakan barang dan/atau jasa tersebutseolah-olah memenuhi standar mutu tertentu dan tidak mengandung cacat tersembunyi.b.Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan,melainkan untuk menjual barang lain.c.Tidak menyediaakan barang dan/atau jasa dalam jumlah tertentu/cukup dengan maksud menjual barang lain.d.Menaikkan harga sebelum melakukan obral.KLAUSAN BAKU DALAM PERJANJIAN6.1 Klausa Baku dalam PerjanjianSehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (exoneratie klausule exemption clausule) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.Menurut Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu:a.menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;b.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;c.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;d.menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;e.mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;f.memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;g.menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen perjanjian tersebut, sehingga saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA7.1 Tanggung Jawab Pelaku UsahaPengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:1.Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.2.Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.4.Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.SANKSI SANKSI8.1 Sanksi-sanksi Pelaku UsahaSanksi Pelaku UsahaSanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenSanksi Perdata : Ganti rugi dalam bentuk :o Pengembalian uang atauo Penggantian barang atauo Perawatan kesehatan, dan/atauo Pemberian santunan Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksiSanksi Administrasi :maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25Sanksi Pidana : Kurungan :o Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18o Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f* Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian* Hukuman tambahan , antara lain :o Pengumuman keputusan Hakimo Pencabuttan izin usaha;o Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;o Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;o Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat . UU Perlindungan Konsumen Banyak masyarakat yang belum atau tidak mengetauhi tentang UU perlindungangan konsumen jadi perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.Menurut Hornby :"Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain : Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundangundangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.Jenis Perlindungan yang diberikan kepada Konsumen, yaitu : Perlindungan PriventifPerlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Perlindungan KuratifPerlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
Tujuan Perlindungan Konsumen Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.Hak-Hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinyaKewajiban Konsumen : Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Kasus pelanggaran Hak Konsumen di Indonesia Sebagian besar masyarakat di Indonesia pasti pernah mengalami pelanggaran hak mereka sebagai konsumen, baik mereka mengkonsumsi barang ataupun jasa yang ada. Salah satu masalah yang sering dialami oleh masyarakat Jakarta adalah alat transportasi, seperti bus, angkutan umum, kereta, busway, dll. Tidak sedikit bus-bus atau angkutan-angkutan yang tak layak pakai masih berkeliaran di seantreo Jakarta yang pada akhirnya membuat para penumpang tidak nyaman, tidak aman ketika mereka menggunakan jasa tersebut. Para supir yang ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan tersebut juga menimbulkan dampak yang serupa bagi penumpang. Belum lagi belakangan ini marak kabar adanya pemerkosaan bagi penumpang, hal tersebut menambah daftar hitam bagi pemilik jasa transportasi. Seharusnya pemerintah ikut serta dalam kasus ini,dengan perlu diadakannya inspeksi terhadap kendaraan-kendaraan yang layak pakai, dan kepemilikan SIM ataupun KTP yang jelas bagi supir kendaraan. Jika semua telah tercapai, mungkin masyarakat akan lebih nyaman menggunakan jasa transportasi ini.Masalah yang jauh lebih penting adalah kepemilikan atas barang konsumsi yang tidak lebih dari masa expired atau kadaluarsa. Beberapa bulan yang lalu, kasus susu-susu kadaluarsa yang masih diperdagangkan di supermarket-supermarket besar di Ibukota. Pemerintah harus cepat bergerak akan adanya pedagang-pedagang nakal yang masih berkeliaran di Indonesia yang tentu saja dapat merampas hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang layak.Masih ditemukan ikan yang mengandung formalin dan boraks, seperti kita ketahuibahwakeduajeniscairankimiainisangatberbahayajikadikontaminasikan dengan bahan makanan , ditambahlagijikabahanmakananyangsudah terkontaminasi denganformalindanboraks tersebut dikonsumsisecaraterus-menerus akibat ketidak tahuan konsumen maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usia hidup atau menyebabkan kematian.
Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Menurut Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :Pasal 1 butir 2 : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Hornby : Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.AZAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMENAzas Konsumen1. Asas ManfaatMengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,2. Asas KeadilanPartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,3. Asas KeseimbanganMemberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,4. Asas Keamanan dan Keselamatan KonsumenMemberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;5. Asas Kepastian HukumBaik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.Tujuan KonsumenSesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.HAK HAK KONSUMENSesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah : Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.KEWAJIBAN KONSUMENSesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.HAK PELAKU USAHA DALAM PASAL 6 UUPK adalah : Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.KEWAJIBAN PELAKU USAHA dalam PASAL 7 UUPK adalah : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA :1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto; Tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto1. Larangan dalam menawarkan / memproduksiPelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah : barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.barang tersebut dalam keadaan baik/baru; barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi. barang atau jasa tersebut tersedia. tidak mengandung cacat tersembunyi. kelengkapan dari barang tertentu. berasal dari daerah tertentu. secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.1. Larangan dalam penjualan secara obral / lelangPelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain : menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu. Tidak mengandung cacat tersembunyi. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain. Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.1. Larangan dalam periklananPelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya : mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa. Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA :1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.SANKSI BAGI PERLAKU USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMENSanksi Perdata : Ganti rugi dalam bentuk : Pengembalian uang atau Penggantian barang atau Perawatan kesehatan, dan/atau Pemberian santunan Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksiSanksi Administrasi :maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25Sanksi Pidana : Kurungan : Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18 Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
