Top Banner
1 PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NASKAH PUBLIKASI Oleh SYAHRUL RAMADHAN NIM. 120565201038 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2017
23

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

Mar 03, 2019

Download

Documents

vuongcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

1

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI

DANA DESA (ADD) DI DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK

BINTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

SYAHRUL RAMADHAN

NIM. 120565201038

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNG PINANG

2017

Page 2: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

2

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran untuk membiayai program Pemerintahan

Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk

menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi

asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini

pada dasarnya untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan Tahun 2015. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik

deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada konsep Dwiyanto (2008:80) dan perlu

dioperasionalkan sehingga menjadi sebuah variabel yang kongkrit. Adapun yang

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 11 orang. Analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Dari hasil

penelitian dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam alokasi dana

desa di Desa Tembeling sudah menjalankan prinsip Good Governance. Hubungan

kerjaasama yang terjalin sudah baik. semua sudah bekerja saling mendukung.

Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan

dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang

membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam mendukung terwujudnya good

governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga

prinsip-prinsip good governance. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap

masyarakat sudah baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi

dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan,dengan

setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang

berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Kata Kunci : Good Governance, Alokasi Dana Desa

Page 3: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

3

ABSTRACT

The village is a budget allocation of funds to finance the Village Government in

carrying out the activities of government and community empowerment. Provision

of Village Allocation Fund is a manifestation of the fulfillment of the right to

organize village autonomy to grow and develop to follow the growth of the village

itself is based on diversity, participation, indigenous autonomy, democratization

and empowerment. The purpose of this research in order to ascertain the

Implementation of Principles of Good Governance In Rural Fund Allocation (ADD)

In Tembeling Village District of Teluk Bintan Year 2015 discussion in this paper

uses descriptive qualitative techniques with reference to the concept Dwiyanto

(2008: 80) and need to be operationalized so that it becomes a concrete variables.

As for who serve as informants in this study as many as 11 people. Analysis of the

data used in this study is the analysis of qualitative data. From the results of the

field study it can be concluded that the allocation of funds in the rural village of

Teluk Bakau has been applying the principles of good governance. Kerjaasama

relationship that exists already good. all have to work to support each other. It's

just that sometimes problems occur because usually not all activities can be

communicated to the public resulting in news that makes people looked at each

negative. In support of good governance of society as a tool to encourage the

passage of the three principles of good governance. Accountability Village

Allocation Fund has not been good to the community. In the process of making a

decision in the allocation of funds made available in writing to those in need, with

every decision taken already meet the standards of ethics and values are applicable,

and in accordance with the principles of proper administration.

Keywords: Good Governance, Rural Fund Allocation

Page 4: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

4

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah

pada Kabupaten/kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang

luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pernyataan tersebut dijabarkan lebih dalam lagi pada

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf

hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi

pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa

sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan

panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya

kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja:2002)

Desa itu menunjuk wilayah, yang didiami oleh masyarakat, yang

didalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata

kelola (governance), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh

masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut

dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu desa itu adalah negara.

Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang

mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab

itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom.

(Riswandha:2003)

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan

otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono ( 200:610 )

menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam

mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada

penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip

good governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Good

governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan

barang dan jasa publik (publik goods dan services.). Prinsip-prinsip good

Page 5: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

5

governance antara lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, (equity),

Partisipasi (participation), Akuntabilitas (accountability) dan tranparansi

(transparency). Good governance merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi

penyelenggaraan Pemerintahan dari perubahan good goverment dalam suatu bentuk

Pemerintahan. Good governance ini cendrung lebih efektif dan efisien dalam proses

dan tujuannya sehingga good governance dikatagorikan sebagai suatu proses

pemerintahan yang baik diterapakan di semua negara karena good governance bisa

menyeimbangkan keselarasaan Pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor

untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan Pemerintahan yang

baik dan bersih.

Pada sisi lain, Pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang

mengembang misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula

pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal

harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan

pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas

(accountability). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip

good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam

menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif

dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good

governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara

(state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dengan adanya era

globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu

keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata

pemerintahan yang baik (good governance) dalam konteksnya merupakan suatu

kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh

pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar

semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut.

Konsep dasar dari Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan

lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola

administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka konsep

Pemerintah (Government) merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Negara beserta Para Kabinet Pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan

(Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya

antar elemen yang ada. Di tingkat Pemerintahan Negara konsep Tata Pemerintahan

(Good Governance) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan

politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan

Page 6: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

6

kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan

yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara

empat kelembagaan tersebut.

Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan (Governance) lebih luas

dibandingkan dengan Pemerintah (Government), karena unsur yang terlibat dalam

Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan

Indonesia, termasuk didalamnya ada unsur Pemerintah (Government). Dalam hal

ini tata pemerintahan melibatkan unsure swasta dan masyarakat di dalamnya selain

pemerintah itu sendiri. Karena bangunan governance merupakan bangunan yang

multi stakeholders.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005, yang tujuannya lebih mengarah pada pemberdayaan desa. Pelaksanaan ADD

diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana

perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling

sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang

merupakan Alokasi Dana Desa. Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret

2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, ADD dimaksudkan untuk membiayai

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan

hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa

mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, dan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima kabupaten/kota. Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah: 1)

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2)

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan

potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta 4) mendorong peningkatan

swadaya gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah atau yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian

Page 7: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

7

ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu

sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat

Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa. Salah

satunya mengatur tentang Penggunaan ADD yakni ADD yang diterima Pemerintah

Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Biaya operasional tersebut mencakup :

a. Belanja Pemerintah Desa seperti belanja barang, belanja pemeliharaan,

biaya perjalanan dinas, biaya rapat, ATK dan lain-lain.

b. Operasional dan tunjangan BPD terdiri dari tunjangan pimpinan dananggota

BPD, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK.

c. Tambahan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Bantuan biaya operasional Lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina

oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan

Linmas.

Kemudian ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 70%

dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa ini mencakup :

a. Belanja pembangunan fisik diprioritaskan untuk mendukung pengentasan

kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat desa dan

peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi

masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian

banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya

PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih

memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan

hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil

kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber

penghasilan bagi aparatur desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan

hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten bedasarkan jumlah desa dengan

Page 8: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

8

memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angkan kemiskinan dan tingkat

kesulitan geografis. Menurut PP nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah

dengan PP nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016

tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 19 menyatakan dana desa

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Diproritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia memiliki 74.093 desa, di tingkat Provinsi Kepulaunan Riau

berjumlah 275 desa dan khusus di Kabupaten Bintan Berjumlah 36 Desa. Maka

jumlah yang di dapatkan dari anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan

setiap Kecamatannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamantan Bintan

Sumber : Bappeda Bintan

Dilihat dari tabel diatas bahwa menunjukkan pendapatan anggaran yang

berasal dari Alokasi Dana Desa dapat menunjang kegiatan atau program

permbangunan di Kabupaten Bintan Tahun 2015 maka harus lah setiap desa- desa

yang berasal dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan bisa memaksimalkan

pendapatan tersebut untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa, namun dari sekian

banyak Desa yang ada, banyak yang belum mengembangkan serta menfaatkan

Alokasi Dana Desa (ADD) secara maksimal sesuai dengan diharapankan

masyarakat desa. Maka berangkat dari permasalahan hal tersebut maka peneliti

mencoba meneliti tentang bagaiman good governance dalam Alokasi Dana Desa.

Dari penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan prinsip good governance

dalam alokasi dana desa. Dari penelitian tersebut permasalahan yang timbul di desa

yakni jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah ADD yang di dapat oleh Desa

tersebut. Dari data yang diperoleh pada tahun 2013 pendapatan dan belanja desa di

No Kecamatan Bintan Jumlah ADD

1 Kec. Gunung Kijang 1.098.901.010

2 Kec. Teluk Bintan 1.878.445.008

3 Kec. Teluk Sebong 2.667.929.990

4 Kec. Bintan Utara 352.296684

5 Kec. Tambelang 2.590.385.659

6 Kec. Toapaya 1.282.360.621

7 Kec. Seri Kuala Lobam 1.337.875.870

8 Kec. Mantang 1.526.776.647

9 Kec. Bintan Persisir 1.871.731.511

Page 9: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

9

Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang ini tidak seimbang dapat diketahui

dari hasil laporan APBdes pendapatan adalah sebesar Rp.291.542.845 namun

pengeluaran sebesar Rp.294.976.422. dari data tersebut. (Tampubolon, 2014)

Maka peneliti tertarik untuk mengangkat kembali penelitian tentang

pelaksanaan prinsip good governance dalam alokasi dana desa dengan

permasalahan yang berbeda dan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tembeling.

Desa Tembeling adalah Desa berada di wilayah Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan lebih kurang 16 Km2.

Jumlah penduduk Desa Tembeling pada akhir Tahun 2015 dengan jumlah

penduduk 1.166 jiwa. Dimana Desa Tembeling merupakan penghasil Sektor

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Sektor Perikanan Air Tawar, didalam

Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu unsur Kewilayahan

diantaranya Kepala Dusun ( 1 ) dan Kepala Dusun ( 2). Sesuai dengan rencana dan

usulan dari semua kalangan maka Desa Tembeling dimekarkan menjadi 2(dua)

wilayah yaitu Kelurahan Tembeling Tanjung dengan Desa Tembeling Induk.

Sesuai dengan pemekaran tersebut Desa Tembeling sekarang terletak di Kampung

Siantan dan memiliki luas wilayah lebih kurang 20,2 km2 yang terdiri dari

Kampung Pulau Ladi, Siantan, Gisi, Balai Rejo, Pelang dan Tekis dan memiliki

batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Bintan Buyu

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Tembeling Tanjung

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desan Bintan Buyu

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tuapaya / Kec. Tuapaya

Desa Tembeling salah satu desa yang berada di Kabupaten/Kota Bintan

yang mendapat alokasi dana desa (ADD). Alokasi Dana Desa di Desa Tembeling,

dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

1.2 Tabel

Alokasi Dana Desa di Desa Tembeling

NO Tahun ALOKASI DANA DESA

1 2014 Rp. 316.849.254,-

2 2015 Rp. 353.626.454,-

Sumber: Kantor Desa Tembeling.

Berdasarkan tabel di atas dapat di dilihat bahwa Desa Tembeling adalah

salah satu desa yang mendapatkan anggaran alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota

Bintan. Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi Desa Tembeling untuk

menunjang program-program Desa. Diketahui dari APBDes Tahun 2015 jumlah

ADD adalah Rp. 353.626.454,- jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu

Rp. 316.849.254,-pada tahun 2014. Selama ini di Desa sudah mendapatkan Alokasi

Dana Desa namun kenyataannya belum dapat dimanfaatkan serta dikelola dengan

Page 10: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

10

maksimal, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan

alokasi dana desa masih belum maksimal karena banyak masyarakat belum

mengetahui sepernuhnya tentang kegunaan dari dana alokasi dana desa tersebut.

Masyarakat hanya di undang dalam musyawarah desa namun tidak dilibatkan lebih

lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa. Maka partisipasi masyarakat hanya

sebagian saja terlibat langsung dalam alokasi dana desa. Kemudian temuan

prapenelitian dilapangan di Desa Tembeling, tidak adanya rincian lebih spekfikasi

mengenai penggunaan alokasi dana desa hanya saja di masukan kedalam laporan

penggunaan APBDes pada yang bersangkutan maka tidak bisa membedakan berapa

penggunaan dalam alokasi dana desa dengan dana-dana lainnya yang diterima oleh

Desa tersebut.

Pengelolaan ADD tentu saja membutuhkan keterbukaan dan melibatkan

banyak unsur, mulai dari perangkat desa hingga masyarakat desa. Sekian banyak

desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta

memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang di harapkan masyarakat

seperti yang terjadi di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan. Hal inilah yang

jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang

baik untuk kesejahteraan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Prinsip Good Governance

Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan Tahun 2015”

B. Konsep Operasional

Ada beberapa prinsip Good Governance yang dihubungkan dengan

penggunaan Alokasi Dana Desa, namun dalam penelitian ini dari 10 prinsip tersebut

digunakan 4 prinsip untuk melihat alokasi dana desa hal ini dikarenakan pemilihan

konsep disesuaikan dengan permasalahan di lapangan dalam konteks pelaksanaan

good governance sebagai berikut:

1. Transparansi

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah

Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat

kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sub

indikatornya : Keterbukaan penyediaan informasi tentang alokasi dana desa dan

kemana saja dana tersebut akan dialirkan, seperti mengikutsertakan masyarakat

dalam perencanaan alokasi dana desa yaitu dengan membuka kesempatan untuk

masyarakat ikut dalam perencanaan alokasi dana desa.

Page 11: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

11

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi (participation) dalam hal ini adalah persama hak dalam

mengambil semua keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu

melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakilkan kepentingan mereka.

Maka untuk melihat partisipasi masyarakat Desa Tembeling dalam alokasi dana

desa, sub indikatornya sebagai berikut :

a. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan

menentukan suatu pembangunan dalam proses perencanaan.

b. Masyarakat mengawasi jalannya penggunaan anggaran.

3. Daya Tanggap

Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat mutlak langkah awal

pelaksanaan good governance. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan

dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat tertentu. Maka untuk melihat dari daya tanggap dari pemerintah Desa

Tembeling dalam memberikan informasi dapat dilihat dari Sub indikatornya,

Respon atau daya tanggap dari pemerintah desa dalam memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai program kegiatan dalam pembanguana desa.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau

penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta

ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah

rule of law. Maka dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut: Proses pembuatan

sebuah keputusan dalam alokasi dana desa yang dibuat secara tertulis tersedia bagi

masyarakat yang membutuhkan dengan setiap keputusan yang diambil sudah sesuai

memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar.

Page 12: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

12

C. Landasan Teori

1. Good Governance

Menurut Dwiyanto (2008: 80) ada 10 indikator good governance antara

lain:

1) Akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan

dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

2) Pengawasan : meningkatkan upaya pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan

mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat luas.

3) Daya tanggap : meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan

pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

4) Profesionalisme : meningkatkan kemampuan dan moral

penyelenggaraan pemerintahan agar manpu memberi pelayanan yang

mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

5) Efisiensi dan Efektifitas : menjamin terselenggarannya pelayanan

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan bertanggung jawab.

6) Transparansi : menciptakan kepercayaan timbal-balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyedian informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

7) Kesetaraan : memberi peluang yang sama bagi setiap anggota

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

8) Wawasan ke depan : membangun daerah bedasarkan visi dan strategi

yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses

pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut

bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

9) Partisipasi : mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,

yang menyangkut keperntingan masyarakat, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

10) Penegakan hukum : mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi

semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance tidak terlepas dari peran

masyarakat, dan stakeholder yang berkepentingan (sekto swasta, lembaga swadaya

masyarakat dan elit politik) demi memajukan pembangunan serta pemerintahan

daerah yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, maka wujud good

governance adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelengaraan pemerintahan

Page 13: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

13

daerah yang solid, kondusif dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergian

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terselenggaranya good

governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan

pengembangan penerapan sistem pertanggungjawabab yang tepat, jelas, nyata dan

legitimati sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung

secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan

Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

serta pelayanan masyarakat. Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89), Alokasi Dana

Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari

APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Adapun

tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah 1) meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan

lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3)

meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat desa; serta 4) mendorong peningkatan swadaya gotong

royong masyarakat.

D. Hasil Penelitian

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005, yang tujuannya lebih mengarah pada pemberdayaan desa. Pelaksanaan ADD

diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana

perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling

Page 14: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

14

sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang

merupakan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengetahui alokasi dana desa di Desa Tembeling Kecamatan Teluk

Binta, maka dapat dilihat dari dimensi di bawah ini :

1. Transparasi

Dalam pelaksanaannya keingintahuan masyarakat tentang transparasi

pengelolaan ADD tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja.

Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah alokasi dananya telah beroperasi dengan

ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga aparatur desa juga harus meningkatkan

arus informasi kepada masyarakat. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa

harus melihat keterbukaan kepada masyarakat apa yang menjadi rencana kegiatan

pemerintah desa maka harus ada menyampaikan informasi kepada masyarakat

setempat.

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa setiap informasi yang

dibutuhkan masyarakat selalu disampaikan melalui papan informasi yang ada di

kantor desa. Informasi mengenai jumlah anggaran yang akan direalisasikan untuk

pembangunan desa selalu di informasikan kepada masyarakat desa setempat. Maka

bentuk keterbukaan atau transparasi dari pemerintahan desa kepada masyarakat

dalam hal penggunaan anggaraan terutama penggunaan anggaran yang berasal dari

ADD selalu memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.

Kemudian dari hasil obsevasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa

pemerintah desa menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai

penggunaan anggaran lewat papan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa

dan bukan hanya itu saja, Pemerintah Desa juga menyediakan kotak saran untuk

menampung saran masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa tersebut.

Bahwa pemerintah desa Tembeling dalam penggunaan anggaraan desa yang di

gunakan untuk pembangunan desa selalu berkoordinasi dengan BPD sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaaan anggaran yang mana setiap

penggunaan anggaraan selalu melaporkan dan melakukan komunikasi dengan BPD

agar BPD bisa memberikan persetujuan untuk melaksanakan program yang di buat

oleh Pemerintaha Desa. Kemudian Pemerintah Desa tidak hanya saja berkoordinasi

dengan BPD tapi juga harus menginformasikan kebijakan, memberikan penjelasan

dan keterbukaan terhadap penggunaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa.

Page 15: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

15

2. Partispasi Masyarakat

Dalam mengambilan keputusan dan menentukan suatu pembangunan dalam

tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan menuntut adanya partisipasi

masyarakat dan transparasi anggaraan sehingga akan memperkuat pengawasan.

Bahwa partispasi merupakan kunci sukses dalam proses penyusunan dan

pelaksanaan karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya

untuk meningkatkan arus informasi, akutabilitas, memberikan perlindungan kepada

masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik

yang diterapkan.

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa sebelum melakukan suatu

kegiatan untuk membangunan desa yang didanai Alokasi Dana Desa maupun Dana

Desa, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kegiatan dulu kepada masyarakat

sebagai bentuk persiapan dari desa agar nanti masyarakat di desa bisa berpartisipasi

terhadap kegiatan yang dilaksanakan desa. Sosialisasi yang dilakukan dalam

musyawarah desa maka masyarakat dapat berpatisipasi didalamnya sebagai bentuk

penyampaian aspirasi. Namun dalam musyawarah desa dalam pelaksanan suatu

kegiatan itu harus mengacu kepada RPJM desa karena ada teknis-teknis yang

mengaturnya.

Musrembang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah istitusi

perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan

usulan dan kebutuhan masyarakat dengan apa yang akan deprogram Pemerintah.

Idealnya pelaksanaan musrembang melibatkan masyarakat non Pemerintah mulai

dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara

bersama memikirkan bagaimana membiyai dan mengimplementasikan hasil

musrembang. Dari hasil wawancara dengan informan diatas bahwa bentuk

keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dalam kegiatan

pembangunan desa dapat dilihat keterlibatan dalam tim penyusun, yang mana

masyarakat dapat terlibat langsung dalam tim penyusun atau disebut juga dengan

tim 11 yang tugas dari tim tersebut merampungkan atau menyusun dan

melaksanakan program kegiatan yang diprioritaskan dalam pembangunan desa.

Menurut Mardiasmo bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam

membuat keputusan baik secara lagsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Menyesuiakan dengan pendapat

Mardiasmo tersebut bahwa masyarakat telah dilibatkan oleh Pemerintah desa dalam

tim 11 yang tugas kegiatannya menyusun program kegiatan yang dibangun di desa.

Page 16: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

16

3. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-

persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan

masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi

pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-

kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu

etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan

loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki

sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Orientasi kesepakatan atau

kosensus ( cosensus orientation ).

Asas konsensus adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan

melalui prose musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan

mengikat sebagianyang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas

pelaksanaan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan

keputusan maka akan semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol

terhadap kebijakan-kebijakan umum maka akan semakin tinggi tingkat kehati-

hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan.

Pemerintah yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persolan

masyarakat adalah sebuah impian dari good governance. Adanya pengawasan yang

diberikan terhadap kebijakan serta program yang sedang dijalankan merupakan

salah satu daya tanggap dalam perwujudan good governance. Dari hasil dari

wawancara dengan informan, dalam hal daya tanggap dalam persiapan seperti

melakukan sosialiasasi tentang suatu program pembangunan desa untuk

memberikan informasi dalam selalu merespon cepat dalam memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan masyarakat berupa disampaikan melalui papan

informasi dan juga lewat tiap RT yang ada di desa. Informasi yang disampaikan

tentang perencanaan program pembangunan desa maupun informasi yang

dibutuhkan masyarakat maka pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang

prima agar masyarakat dapat merasakan dari pelayanan yang dilakukan pemerintah

desa.

4. Akuatabilitas

Akutabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Sub indikatornya adalah: Proses pembuatan sebuah keputusan dalam

alokasi dana desa yang dibuat tertulis tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,

dangan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai yang

berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Page 17: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

17

Akuatabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga

mengurangin penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling

mengawasi (check and balance sistem). Sedangkan dalam bidang politik, yang juga

berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai

mekanisme penggatian penjabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun

monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas

terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah rule of law. Sedangkan publik

accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan

efisien. Secara garis besar disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan

kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para apparat yang bekerja di

dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan, bahwa dalam mengambil sebuah

keputusan atau kebijakan untuk program pembangunan desa sudah memenuhi

standar etika, nilai-nilai, dan norma yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prisip

administrasi yang benar. Akuntabilitas dalam ADD adalah kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang

memilik hak atau berkewenganan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala

Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa melalui LKPJ setiap akhir tahun

anggaran berjalan dan diakhir masa jabatan Kepala Desa. LKPJ ini kemudian

disampaikan kepada BPD melalui rapat bersama BPD sebagai

pertanggungjawaban. Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

kepada masyarakat Pemerintah Desa Tembeling berupa bentuk terealisasinya suatu

pembangunan dan dibuktikan dengan surat serah terima dengan masyarakat dan

menggumumkannya lewat papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui.

Namun, akuntabilitas bukan hanya sekedar mempertanggungjwabkan

kepada masyarakat saja tetapi juga bagaimana pertanggungjawabkan kepada

Pemerintah yang ada diatas sebagai penyedia dana. Untuk pertanggungjawabkan

penggunaan anggaran kepada Bupati, Pemerintah Desa Tembeling membuat

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan desa yang akan diverifikasi oleh

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Anggaran Daerah (DPPKD) sebagai perwakilan

dari Bupati yang sebelumnya juga melalui camat. Oleh karena itu untuk

mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan pula transparansi keseluruhan proses

penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukkannya, pelaksanaan sampai dengan

tercapaian hasilnya dapat dipertanggungjawaban di depan seluruh pihak terutama

Page 18: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

18

masyarakat desa. Namun, bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya sekedar

penyebarluasan informasi mengenai pegelolaan ADD akan tetapi juga

pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan

perencanaan pembangunan desa.

Page 19: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

19

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa

dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Tembeling belum sepenuhnya menjalankan

prinsip Good Governance namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

Adapun hasil yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Dimensi transparansi ditemukan bahwa secara keseluruhan pada dimensi ini

sudah berjalan dengan baik seperti kerjasama yang terjalin sudah dan semua

masyarakat serta aparatur pemerintah sudah bekerja saling mendukung.

Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua

kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi

pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam

mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu

alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip good governance.

2. Dimensi partisipasi masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat yang

diikutsertakan adalah perwakilan dari masyarakat desa saja. Seperti tokoh

masyarakat, LPM, BPD, RW, dan RT tidak semua masyarakat dapat ikut

serta dalam perumusan alokasi dana desa. Partisipasi masyarakat masih di

mobilisasi mereka tidak datang dengan kesadaran sendiri dan kendala

dengan waktu yang banyak digunakan masyarakat untuk aktifitas untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penyusunan alokasi dana desa

masyarakat desa Tembeling hanya datang untuk melihat perumusan

berlangsung namun dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tidak diberi

kesempatan sepenuhnya karena dalam pembangunan desa sudah ada

program yang diprioritaskan bagi desa maka tidak semua aspirasi

masyarakat tersebut diterima sepenuhnya.

3. Dimensi daya tanggap dapat diketahui bahwa adanya respon cepat dari

pemerintah desa berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat

tentang alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari aparatur desa dalam

memberikan informasi kepada masyarakat selalu disampaikan kepada

masyarakat dengan melalui papan informasi, juga perangkat desa selalu

turun ke desa- desa bentuk dari tanggap pemerintah desa untuk meninjau

apa saja yang dibutuhkan desa dan apabila informasi yang disampaikan desa

tidak sampai kepada masyarakat karena masyarakat desa banyak bekerja

untuk memenuhi kebutuhan maka nanti desa akan menyampaikan kepada

RT informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.

4. Dimensi akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat juga belum

dapat terlaksana dengan baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan

Page 20: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

20

dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang

membutuhkan,dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi

standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar, hanya saja hal ini tidak dipublikasikan dengan baik

kepada seluruh masyarakat. Dan bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat berupa terealisasinya suatu pembangunan di desa dan

dibuktikan dengan surat serah terima dengam pemerintah desa dengan

masyarakat dimana tempat pembanguanan itu dilaksanakan oleh

pemerintaha desa.

2. Saran

a. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu untuk mendorong masyarakat

agar ikut berpartisipasi tidak lagi di mobilisasi. Kesadaran masyarakat

adalah hal yang penting dalam pembangunan desa, masyarakat harus

memiliki kesadaran dalam berpartisipasi agar dapat ikut mengawasi

pembangunan di Desa Tembeling.

b. Diharapkan ada di buat secara tertulis keputusan yang diambil oleh aparatur

pemerintah dalam alokasi dana sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam

perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan.

c. Diharapkan dalam penetapan anggaran dan alokasi Dana Desa aspirasi

masyarakat juga didengarkan, sehingga masyarakat tidak hanya datang

untuk menjadi penonton tetapi diikutsertakan dalam pengambilan

keputusan.

Page 21: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

21

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto. Dkk. 2008. Mewujudkan Good Governance melalaui Pelayanan

Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.

Yogyakarta : Rineka Cipta.

Awang, Azam. 2010. Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.Yogyakarta:

PustakaPelajar.

Hetifah Sj.Sumarto. 2009. Inovasi, Partisifasi, dam Good Governance. Jakarta :

Yayasan Obor Indonesia.

Hanif Nurcholis 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jakarta : penerbit ERLANGGA.

Krina P. 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas, Transparasi Dan

Pastisipasi. Jakarta: Sekretarial Good Publik Governance, Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Riswandha Imawan. 2003. Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good

Governance. Jurnal Otonomi Daerah, Vol. II (6), Juni 2003, hal. 56-60.

Rivai, Veithzal, 2004, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada.

Syamsuddin dan Damaianti. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Bahasa.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam

Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju

Sugioyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Sadu Wasistiono, dkk. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan Melalui

Pandangan Teoretik, Legalistik, dan Implementasi. Fokusmedia Bandung.

Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Bandung :

FPPD

Page 22: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

22

Unang Sunardjo, R.H., 1984, Tinjauan Sepitas Tentang Pemerintahan Desa dan

Kelurahan, Tarsito,Bandung.

Wasistiono Sadu Dan Tahir Irwan. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung:

CV Fokusmedia.

2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta

: PT. Raja Grafindo Persada.

Wastitiono, Sadu, 2001, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Fokus Media, Bandung.

Widjaja. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja

Grapindo Persada.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Jurnal Skripsi

Abu Rahum, (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan

Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Dilihat

30 Maret 2016.

Saparingga. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa

Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015. Dilihat tanggal 28

Maret 2016.

Page 23: PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat

23