PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ......Media Hukum, Volume XIV, Nomor 2, Juli – Desember 2005 PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MEDAN

Media Hukum, Volume XIV, Nomor 2, Juli – Desember 2005

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA

PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MEDAN

H. Surya Perdana1

Abstrak

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1992 merupakan upaya untuk menanggulangi reskiko sosial

ekonomi yang dapat terkena kepada seluruh lapisan pekerja seperti pekerja tetap,

pekerja harian, pekerja borongan dan pekerja kontrak, karena menderita sakit,

kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. Tujuan Jamsostek adalah untuk

memberikan perlindungan terhadap pekerja, oleh sebab itu, majikan wajib

mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek. Adapaun yang menjadi

permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1992 pada perusahaan sasta di Kota Medan dan

bagaimana hambatan serta upaya-upaya penyelesaiannya. Sifat dan bentuk

penelitian ini adalah deskriptif-analistik-preskriptif, dengan pendekatan yuridis

normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan UU

Jamsostek sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan,

terutama mengenai kepesertaan program Jamsostek karena jumlah penduduk dan

angkatan kerja dan program. Hambatan yang ditemukan adalah banyaknya pihak

yang belum mendukung Program Jamsostek dan terkesan tanggungjawabnya

hanya di PT. Jamsostek (Persero) saja, sehrusnya melibatkan berbagai pihak

termasuk aparat pemerintah Kota Medan. Upaya penyuluhan dan pembinaan

sudah dilakukan tetapi penegakan hukumnya belum berjalan sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU Jamsostek.

Kata Kunci: Jamsostek, Perusahaan Swasta, Kota Medan

A. Pendahuluan

Perkembangan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasr 1945 (UUD 1945)

dalamrangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1 Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah I Medan, Dpk pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta Jurusan Hukum Perdata (1985), S2 pada program Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Perdata (2001) dan saat ini dalam proses penyelesaian

S3 Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.


GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 – 2004 butir ke-18 menyebutkan

…..” mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan

terpadu yang diarahkan pada peningkatan pengupahan, penjamin kesejahteraan,

perlindungan kerja dan kebebasan berserikat”.

Pelaksanaan tujuan pembangunan harus senantiasa memperhatikan

keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan di bidang

ekonomi dan ketenagakerjaan.

Soepomo menyebutkan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan

antara pekerja dan majikan yang menyebarluaskan hak-haknya dan kewajiban

pekerja dan majikan. Salah satu kewajiban majikan adalah memberikan

perlindungan bagi pekerja2, Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan

bagi pekerja, dengan menyelenggarakan program perlindungan seperti asuransi

sosial yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan.

Hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, terjadi setelah adanya

perjanjian kerja.3 Perjanjian kerja yang diatur dalam Bab 7 a Buku III KUH

Perdata dapat dianggap sebagai hukum pelengkap, karena hukum perjanjian

dalam KHU Perdata bersifat terbuka berdasarkan Pasal 1233, Pasal 1313 dan

Pasala 1338 KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan kerja

bersama (Perjanjian antara pekerja dan majikan).

Meningkatny jumlah pekerja yang hubungan kerjanya berbeda, percepatan

industry, pemanfaatan teknologi, membawa konsekuensi semakin meningkatnya

masalah yang dapat menggangu stabilitas perusahaan dan stabilitas nasional pada

2 Imam Soepmo, Pengantar Hokum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 10.

Lihat juga Abdul Khkim, Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonsia Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 25. Lalu Husni, Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 39. Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hokum Perburuhan, Cetakan Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 51.

3 Berdasarkan Pasal 1601 a Bab 7A KUH Perdata menyebutkan perjanjian kerja adalah

perjanjian dengan mana pihak yang satu buruh (pekerja) mengikatkan diri untuk dibawahi pimpinan pihak lain (majikan), untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.


umumnya. Perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja perlu

ditingkatkan dan hubungan harmonis antara para pelaku dalam proses juga perlu

diperlihara.

Perlindungan kerja yang dimaksud di atas adalah perlindungan terhadap

pekerja yang bekerja pada majikan dalam suatu bidang usaha, dengan

perlindungannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang jaminan Sosial Tenagakerja (selanjutnya disingkat dengan UU

Jamsostek). Tujuan dari Jamsostek adalah untuk memberika perlindungan

terhadap pekerja, yang berarti suatu kewajiban bagi majikan untuk

mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek, seperti jaminan kecelakaan

kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jamsostek merupakan kebutuhan masyarakt yang mendasar karena

menyangkut kelangsungan hidup baik bagi pekerja maupun keluarganya, namun

demikian diakui bahwa Jamsostek, saat ini merupakan kebutuhan yang

memperoleh prioritas bagi masyarakat, yang pelaksanaannya masih belum

berjalan seperti yang diharapkan.

Pada hakekatnya program Jamsostek4 memberikan kepastian

berlangsungnya arus penerima penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian

atau seluruh penghasilan yang berkurang, selain sebagai pelayanan akibat

peristiwa yang dialami oleh pekerja. Program Jamsostek yang telah diatur dalam

berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, perlu diadakan pendekatan

secara yuridis. Pendekatan tersebut sangat perlu karena melalui pendekatan ini

“akan dinilai konstitusional dari segala tindakan yang berlaku, apalagi jika

4 Program Jamsostek merupakan bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial.

Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk Santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu. Abdul Khakim, Op.Cit., hlm. 68.


konstitusionalismenya telah berkembang secara luas dalam masyarakat

politiknya”.5

Pendekatan secara yuridis yang dilakukan pengaturannya dalam Pasal 27

ayat (2) UUD 1945, mengandung makna bahwa setiap orang yang bekerja harus

memperoleh penghasilan yang memadai dengan adanya suatu perlindungan agar

dapat hidupnya yang layak. Bentuk perlindungan dimaksud adalah :

1. Perlindungan hukum.

2. Perlindungan sosial ekonomi.

3. Perlindungan pisik yang berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja

dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (2) UU Jamsostek menyebutkan “Pekerja adalah setiap orang

yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Adapun yang dimaksud majikan atau pengusaha adalah :

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri

2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri

menjalankan perushaan bukan miliknya.

3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili

perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Setiap pekerja dapat juga mengalami cacat tetap dan total karena sakit atau

kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja lagi, maka pekerja dan penghasilan

juga dihentikan. Pekerja juga dapat menderita sakit, mulai dari yang ringan

sampai yang berat, sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Peristiwa ini memerlukan pembiayaan yang akan menambah beban hidup

pekerja, lebih-lebih apabila seorang pekerja tersebut sebagai pencari

5 M. Solly Lubis, Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 1989, hlm. 187.


nafkah mendapat musibah sampai meninggal dunia maka penghasilannya

dihentikan dan keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber

penghasilan.

Oleh karena resiko-resiko tersebut di atas akan selalu dihadapi leh

setiap pekerja dan bersifat universal maka hal ini perlu ditanggulangi

secara sistematis, terencana dan teratur, oleh karena itu perlu diberi

perlindungan terhadap pekerja melalui program yang disebut Jamsostek.

Jamsostek merupakan suatu upaya untuk menanggulangi resiko-resiko

sosial ekonomi yang dapat terkena kepada seluruh jenis atau macam

lapisan pekerja seperti pekerja tetap, pekerja harian, pekerja borongan dan

pekerja kontrak, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, hari

tua dan meninggal dunia.

Di dalam memberikan perlilndungan hukum dan perlindungan

sosial ekonomi terhadap pekerja, maka diselenggarakan program

jamsosetek prosedur proses6 yang penyelenggaranya dilaksanakan dengan

system asuransi. Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

tersebut yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang melakukan

pekerjaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada saat ini di Kota Medan masih

terdapat alasan-alasan tertentu, sehingga tenaga kerjanya belum

didaftarkan menjadi peserta.

Hal ini yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian

lebih lanjut, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan?

6 Prosedur dan proses adalah: tahapan-tahapan yang harus dialalui dengan baik oleh organisasi

Negara maupun warga masyarakat sebelum keputusan diterbitkan, sedangkan proses hanyalah semata-mata memberikan gambaran kerja dari prosedur itu sendiri. Dengan mengikuti prosedur yang bekenaan dengan keputusan tertentu, maka akibat hukum yang dikehendaki dikeluarkannya suatu keputusan akan semakin tertib. Muhammad Abduh, “Prosedur”, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, No.11 Tahun ke VII, Medan, 1999, hlm. 1. Lihat juga Muhammad Abduh, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-undang Tentang PEradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), FH. USU, Medan, 1998, hlm. 12.


2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada

perusahaan swasta di Kota Medan dan upaya penyelesaiannya.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang

pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek

pada perusahaan swasta dan upaya penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

Sifat dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif-analitis-preskriptif.

Maksudnya, deskriptif merupakan suatu analisis data yang tidak keluar dari

lingkup sampel, yang bersifat deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang

bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dalam

hubungan dengan seperangkat data yang lain.7 Analitis merupakan suatu analisis

data yang mengarah ke populasi dan berdasarkan data dari sampel

dgeneralisasikan menuju kedata populasi.8 Sedangkan preskriptif merupakan

suatu bentuk penelitian untuk memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang

harus dilakukan untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah9

pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tujuan penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologi yaitu penelitian yang dilakukan

dengan mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang

berhubungan dengan permasalahan dan juga terhadap pelaksanaan Jamsostek,

hambatan dan upaya penyelesaiannya.

7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1997, hlm. 38. 8 Ibid., hlm. 39.

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.


Penelitian dilaksanakan di Kota Medan khususnya pada Kantor Jamsostek

Cabang Medan. Pertimbangan dipilihnya Kota Medan sebagai lokasi penelitian

adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam perlindungan tenaga

kerja di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang menyangkut dengan Jamsostek.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibag langsung

dalam penyelenggaraan Program Jamsostek yaitu; peserta (pengusaha dan tenaga

kerja). Badan penyelenggara dan Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian,

sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian ini akan dibedakan menjadi 3

(tiga) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama adalah para pejabat dari Departemen Tenaga Kerja dan

PT. Jamsostek (Persero), penarikan smapel dilakukan dengan cara purposive.

2. Kelompok kedua adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang

ke atas, dan sampel yang akan diambil adalah 5 perusahaan. Pendistribusian

sampel dilakukan berdasarkan bentuk badan usaha dari perusahaan dengan

memperhatikan maksud dari pengertian perusahaan yang terdapat dalam

Pasal 1 ayat (4) UU Jamsostek, yang berbunyi; “perusahaan adalah setiap

bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan

mencari untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara”. Hal ini

dilakukan karena populasi terdiri dari atas beberapa sub populasi yang tidak

homegen.

3. Kelompok ketiga adalah tenaga kerja, sampel yang akan diambil adalah 100

orang tenaga kerja dari 5 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam

kelompok kedua. Pada setiap perusahaan yang dijadikan sampel dipilih 20

orang tenaga kerja. Penarikan sampel kepada pekerja dilakukan secara

random.

Data sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian

dipelajari sehingga permasalahan dan penyelesaiannya semakin jelas. Data

sekunder tersebut diperoleh dengan cara:


1. Mempelajari/meneliti bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti, seperti; undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri

dan lain-lain.

2. Mempelajari/meneliti bahan-bahan hukum sekunder, seperti; buku, hasil

penelitian, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

Data primer akan diperoleh dari 100 (seratus) orang responden tenaga

kerja dengan cara mengirimkan kuesioner, yang jawabannya diberikan secara

kombinasi terbuka dan tertutup. Metode pengamatan dengan menggunakan alat

(check list) pada tenaga kerja maupun pengusaha akan dilakukan di kantor PT.

Jamsostek (Persero) dan wawancara langsung dengan pengusaha.

Di dalam melengkapi data, maka wawancara langsung akandilakukan

terhadap organisasi pekerja (SPSI) 3 (tiga) orang, pengusaha 5 (lima) orang

pejabat dari Depnaker 1 (satu) orang dan PT. Jamsostek (Persero) 3 (tiga) orang,

yang jumlahny 12 (dua belas) orang yang dianggap berwenang dan berkaitan

dengan objek penelitian, dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah

disusun sebelumnya sebagai pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik analitis data kualitatif, yaitu dengan

cara mempelajari, memahami dan memeriksa validalitas data, diberi nomor, kode,

ditabulasi dan kemudian dianlisis dengan cara membuat kategori jawaban

responden secara sistematis, baik terhadap jawaban yang diperoleh melalui

kuisioner maupun wawancara.

Kemudian sesuai dengan sifat penelitian ini, maka analisis yang dilakukan

hanya bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian

yang ingin ditemukan jawabannya. Kemudian untuk mengkonstruksi seluruh

penelitian, maka akan dilakukan analisis data dengan metode deduktif dan

induktif. Deduktif maksudnya ketentuan hukum mengenai Jamsostek akan

dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam praktek. Metode induktif

maksudnya dari data yang khusus (tebatas) akan ditarik kesimpulan umum setelah


dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Jamsostek. Dengan

kedua metode tersebut maka akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan

Jamsostek dalam memberika perlindungan bagi tenaga kerja, yang disajikan

secara deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penenlitian dengan para responden pelengkap

disebutkan bahwa pelaksanaan program Jamsostek sebenarnya sudah dikenal di

lingkungan masyarakat khususnya masyarakat tenaga kerja, mulai dilaksanakan

sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang mengatur

tentang Penyelenggaraan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang dikenal

dengan istilah program ASTEK dan program ini terdiri dari program tabungan

hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian dan program asuransi

kecelakaan kerja.

Setelah berlakunya UU Jamsostek terdapat penambahan perlindungan

kepada tenaga kerja dengan adanya penyelenggaraan program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) serta di samping penggantian nama program

menjadi jaminan Hari Tua (JH), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK).

Sistem program Jamsostek tersebut, bertujuan untuk memberika

perlindungan kepada tenaga kerja berserta keluarganya dalam bentuk santunan

berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan hilang atau berkurang

dan pelayanan sebagai akibat dari atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Dalam arti bahwa undang-undang ini memberika kepastian jaminan bersifat dasar

kepada tenaga kerja apabila upah terganggu karena kecelakaan kerja, perawatan

pada waktu sakit baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja,

jaminan pada usia tua ataupun saat meninggal dunia, sehingga akan terdapat rasa

aman karena adanya jaminan sosial yang akan diterima pada saat dibutuhkan.


Pelaksanaan Jamsostek berdasarkan UU Jamsostek sebahagian besar telah

dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian kepada para

responden, yang dapat digambarkan dalam table di bawah ini.

Tabel 1

Pelaksanaan Jamsostek pada Perusahaan-Perusahaan Swasta di Kota

Medan

n = 100

No Uraian F %

1. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku

70 70,00

2. Tidak dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku

5 5,00

3. Tidak sepenuhnya dilaksanakan 20 20,00

4. Pelayanan yang baik 5 5,00

Jumlah 100 100,00

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005.

Apabila diperatiak table di atas, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa

Jamsostek telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 70

orang responden (70,00%) dan yang menyatakan tidak sepenuhnya Jamsostek

dilaksanakan 20 orang (20,00%), sedangkan tidak dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan pelayanan yang baik masing-masing 5 orang (5,00%).

Sehubungan dengan uraian di atas, para responden lengkap menyebutkan

dari hasil wawancara bahwa pada umumnya Jamsostek sudah dilaksanakan

sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian,

masih banyak ditemukan di lapangan bahwa pihak perusahaan masih

mendaftarkan sebahagian tenaga kerja atau upah kepada badan penyelenggara,

selain itu masih banyak program Jamsostek yang belum berjalan dengan baik, hal

ini dapat dilihat masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya

ke dalam program Jamsostek. Kemudian juga masih lemahnya pengawasan yang

dilakukan oleh badan pengawas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan


kata lain, pelasanaan program Jamsostek belum sepenuhnya berjalan, sebab

berdasarkan UU jamsostek dan Peratruan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

bahwa perusahaan yang diwajibkan menjadi peserta Jamsostek adalah Badan

Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Modal Asing

ataupun Perusahaan Modal Dalam Negeri, Koperasi dan Yayasan yang

mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan atau membayar

upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Sedangkan untuk

pengaturan tenaga kerja harian lepas, musimandan borongan diatru berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999.

Selain itu, sistem yang digunakan oleh badan penyelenggara Jamsostek

dilakukan dengan sistem sosial asuransi terhadap pekerja dan keluarganya.

Sedangkan prosedur pendaftaran adalah pengusaha mendaftarkan perusahaan dan

tenaga kerja ke badan penyelenggara dan mengisi formulir yang telah disediakan

oleh badan penyelenggara (PT. Jamsostek setempat). Kemudian pembayarannya

juga dilakukan oleh pengusaha untuk membayarkan iuran ke badan penyelenggara

melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan dibayarkan paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya, dan bila terlambat satu hari dalam pendaftaran iuran

akan didenda 20% dari jumlah dana yang diserahkan dan begitu seterusnya.

Sedangkan jumlah iuran dihitung sendiri oleh perusahaan berdasarkan jumlah

tenaga kerja, upah dan status keluarga.

Adapun rincian kepesertaan Jamsostek dimaksud terdiri dari peserta aktif

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang tercatat 1.821

perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 167.669 orang dan peserta untuk tenaga

harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada jasa konstruksi

menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 sebanyak

2.898 proyek dengan jumlah tenaga kerja 143.780 orang.

Jumlah penambahan peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 selama tahun 2002 sampai dengan Pebruari 2004 tercatat 216

perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 142.538 orang. Sedangkan penambahan


peserta jasa konstruksi tercatat 2.332 proyek dengan jumlah tenaga kerja 5.636

orang, terjadi kenaikan jumlah perusahaan dan penurunan jumlah tenaga kerja dari

realisasi tahun 2003 sebanyak 2.566 proyek dengan jumalh tenaga kerja 149.416

orang.

Perkembangan kepesertaan dari tahun 2002 s/d Pebruari 2004 dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2

Data Kepesertaan Program Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993)

PT. Jamsostek (Persero) se Provinsi Sumatera Utara

Posisi: Tahun 2002 s/d Pebruari 2004

No Kacab

Tahun 2002 Tahun 2002

PP No. 14/1993 PP No. 14/1993

Aktif Non Aktif Aktif Non Aktif

Prs

h T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Medan 1.6

05

142.538 410 140.003 1.82

1

167.669 412 40.098

2 Belawan 51

6

79.466 78 92.502 493 87.972 79 93.261

3 Tj.

Morawa

35

0

92.606 35 96.360 328 66.195 46 117.136

4 P. Siantar 40

7

59.430 137 81.834 406 54.932 139 52.079

5 Kisaran 33

7

49.618 231 57.686 341 55.042 193 51.004

6 Sibolga 22

4

9.922 117 16.479 247 14.295 123 16.527

Se Sumatera

Utara

3.4

39

433.580 1.00

8

486.864 3.63

6

446.105 992 370.105

Sumber: Data primer dari Kanwil PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005


Tabel 3

Data Kepesertaan Program Jasa Kontruksi

PT. Jamsostek (Persero) se Provinsi Sumatera Utara

Posisi: Tahun 2002 s/d Pebruari 2004

N

o Kacab

Tahun 2002 Tahun 2002

Jasa kontruksi Jasa kontruksi

Aktif Non Aktif Aktif Non Aktif

Prsh T.

Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Medan 1.992 110.10

1

5

74

39.315 2.63

8

129.320 260 14.460

2 Belawan - - - - - - - -

3 Tj. Morawa - - - - 4 471 - -

4 P. Siantar 629 13.725 33 3.565 791 31.495 67 7.039

5 Kisaran 502 15.403 67 3.372 352 12.055 - -

6 Sibolga 529 3.786 76 3.568 561 21.442 - -

Se Sumatera

Utara

3.652 148.01

5

750 49.820 4.34

6

194.783 327 21.499

Sumber: Data primer dari Kanwil PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005

Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dinyatakan para

responden bahwa apabila perusahaan melakukan penyelenggara terhadap

Jamsostek, maka tata cara yang dilakukan terhadap tuntutan jaminan, dapat

digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4

Tata Cara Yang dilakukan Terhadap Tuntutan Jaminan

n = 100

No Uraian F %

1. Mengajukan tuntutan ke Depnaker 30 30,00

2. Mengajukan tuntutan ke Perusahaan 50 50,00

3. Melakukan unjuk rasa 5 5,00

4. Melakukan ke PT. Jamsostek 15 15,00

Jumlah 100 100,00

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005.

Dari tabel di atas, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa para pekerja

lebih dominan mengajukantuntutanhaknyake perusahaan di mana mereka bekerja,

sebanyak 50 orang responden (50,00%). Kemudian ada juga sebagian mereka


mengajukan tuntutan ke Depnaker setempat sebanyak 30 orang responden

(30,00%). Sedangkan tuntutan yang diajukan ke PT. Jamsostek hanya 15 orang

(15%), da nada yang menyatakan unjuk rasa yaitu 5 orang responden (5,00%).

Namun tuntutan tersebut sering dipenuhi dengan sejumlah iuran jaminan yang

mereka terima.

Penerimaan iuran tahun 2003 s/d Pebruari 2004 sebesar Rp.

55.746.627.688 dengan perincian sebagai berikut:

a. Program Paket Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993)

1) Jaminan kecelakaan kerja Rp. 12.335.777.926

2) Jaminan hari tua Rp. 17.660.904.583

3) Jaminan kematian Rp. 5.822.322.332

4) Jaminan pemeliharaan kesehatan Rp. 19.927.622.847

Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2002 sebesar Rp. 55.033.517.000

berartti terdapat kenaikan sebesar Rp/. 713.110.688. Untuk lengkapnya

penerimaan iuran paket PP No. 14 Tahun 1993 dari tahun 2002 s/d 2004 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Realisasi Penerimaan Iuran Program Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993)

Se Provinsi Sumatera Utara Dibandingkan Target

Periode: Tahun 2002 s/d 2004

No Kacab Tahun 2002 Tahun 2003 s/d Pebruari 2004

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 5 6 7 8

1 Medan 29.032.733.000 56.033.517.000 37.946.501.000 56.746.627.688

2 Belawan 14.463.744.000 5.167.772.000 17.400.000.000 26.809.626.478

3 Tj.

Morawa

14.499.564.000 5.046.527.000 17.216.045.000 24.939.130.411


4 P.

Siantar

9.116.259.000 11.297.309.000 13.142.776.000 20.381.657.116

5 Kisaran 8.157.865.000 10.563.214.132 11.184.735.000 15.633.499.666

6 Sibolga 1.473.219.000 1.906.002.259 2.436.539.000 3.492.760.787

Se Sumatera

Utara

76.743.374.000 89.014.341.391 99.326.596.000 147.003.202.136

Sumber: Data primer dari Kanwil I PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005

b. Program Jasa Kontruksi (Permenaker No: KEP-196/MEN/1999)

Iuran yang diperoleh sebesar Rp. 1.436.355.258. Untuk lengkapnya

penerimaan iuran jasa kontruksi pada tahun anggaran 2002 s/d Pebruari 2004

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Realisasi Penerimaan Iuran Program LengkapKhusus

Se Provinsi Sumatera Utara Dibandingkan Target

Periode: Tahun 2002 s/d 2004

No Kacab Tahun 2002 Tahun 2003 s/d Pebruari 2004

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 5 6 7 8

1 Medan - - 1.553.499.000 1.436.355.258

2 Belawan - - - -

3 Tj.

Morawa

- - 141.000.000 301.1356631

4 P.

Siantar

359.149.000 672.242.000 789.296.000 937.369.010

5 Kisaran 202.780.000 255..780.373 173.048.000 304.567.564

6 Sibolga 208.110.000 392.287.150 340.250.000 568.126.931

Se Sumatera

Utara

770.039.000 1.320.609.523 2.997.093.000 3.537.565.394



Pembayaran Jamsostek tahun 2003 s/d Pebruari 2004 tercatat 156.312

kasus dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 32.277.044.625 yang terdiri dari:

a. Program paket lengkap (PP No. 14 Tahun 1993) sebanyak 156.31 kasus Rp.

32.277.044.625 denga perincian :

1) Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) Rp. 8.032.586.730

2) Jaminan Hari Tua (JHT) Rp. 9.919.879.343

3) Jaminan Kematian (JKM) Rp. 3.024.000.000

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Rp. 11.300.578.552

Bila dibandingkan dengan pembayaran jaminan tahun 2002 sebesar

316.072 kasus dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 31.932.670.000, berarti

terdapat kenaikan sebesari Rp. 344.374.625 pembayaran jaminan program

lengkap PP 14 Tahun 1993 dari tahun 2002 s/d Pebruari 2004 dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 7

Realisasi Pembayaran Jaminan (PP No. 14 Tahun 1993)

PT. Jamsostek (Persero) Se Provinsi Sumatera Utara

posisi: Tahun 2002 s/d 2004

No Kacab Tahun 2002

Tahun 2003 s/d Pebruari

2004

Kasus Jaminan Kasus Jaminan

1 2 5 6 7 8

1 Medan 316.072 31.932.670.000 156.312 32.277.044.625

2 Belawan 3.066 2.330.268.000 86.564 10.118.949.528

3 Tj. Morawa 2.607 2.247.514.000 76.910 7.747.893.919

4 P. Siantar 66.738 5.542.938.000 86.323 12.542.313.714

5 Kisaran 4.893 4.953.568.000 3.721 5.771.779.503

6 Sibolga 1.043 781.944.700 1.268 1.386.106.874

Se Sumatera Utara 394.419 47.758.892.700 411.088 69.834.038.163



b. Pembayaran Jaminan Program Jasa Konstruksi (Permenaker No: KEP-

196/MEN/1999) tahun 2003 s/d Pebruari 2004 sebanyak 22 kasus, Rp.

97.740.800 bila dibandingkan dengan pembayaran tahun 2002 terdapat 20

kasus sebesar Rp. 126.587.840 berarti terdapat penurunan pembayaran

jaminan sebesar Rp.28.847.040 dan untuk realisasi tahun 2002 s/d 2004 dapat

dilihat pada tabel berikut ini..

Tabel 78

Realisasi Pembayaran Jaminan Program Khusus

PT. Jamsostek (Persero) Se Provinsi Sumatera Utara

posisi: Tahun 2002 s/d 2004

No Kacab Tahun 2002

Tahun 2003 s/d Pebruari

2004

Kasus Jaminan Kasus Jaminan

1 2 5 6 7 8

1 Medan - - 22 97.740.800.00

2 Belawan - - - -

3 Tj. Morawa - - - -

4 P. Siantar 72 39.483.000 140 154.285.016.00

5 Kisaran 42 41.945.000 - -

6 Sibolga 2 5.259.300 18 1.821.980.00

Se Sumatera Utara 116 86.697.300 180 253.347.766.00


Kemudian, terhadap kesalah pada perusahaan, sebenarnya dapat

dikenakan sanksi hukum, yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan

atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Dalam hal pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih

dipidana kurangan selama-lamanya 8 bulan, atau apabila PT. Jamsostek

melakukan kelalaian pembayaran klaim, maka sesuai dennga Pasal 47

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pihak PT. Jamsostek dikenakan

sanksi sebesar 1% dari jumlah jaminan untuk setiap hari keterlambatan yang

dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.


Jaminan yang pernah ditanggung dan diberikan oleh perusahaan

terhadap tenaga kerjanya adalah berupa uang dan berupa pelayanan. Yang

berupa uang yaitu JKK, JKM, JHT. Sedangkan yang berupa pelayanan yaitu

JPK. Maka selama ini dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.

Sistem yang digunakan oleh badan pengawasan ketenagakerjaan

dan terhadap Jamsostek dapat digambarkan secara jelas dalam tabel berikut

ini.

Tabel 9

Badan Pengawasan Ketenagakerjaan

NO Uraian F %

1 Ada 40 40,00

2 Tidak 32 32,00

3 Kadang-kadang 28 28,00

Jumlah 100 100,00

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005

Berdasarkan uraian tabel di atas, 40 orang responden (40,00%)

mengatakan ada dilakukan pengawasan oleh badan pengawasan

ketenagakerjaan, kemudian responden yang mengatakn tidak ada pengawasan

sebanyak 32 orang (32,00%), dan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak

28 orang (28,00%).

Pengawasan tersebut dilakukan secara bervariasi yaitu dengan melakukan

kunjungan berkala, sosialisasi dan penyuluhan lainnya, seperti pembinaan dan

penyuluhan perusahaan, melalui nota peringatan, dan dengan BAP (pro

justita), serta pendataan dalam rangka penengakan hukum sesuai dengan UU

Jamsostek.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan

swasta di Kota Medan dan upaya penyelesaiannya


Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Jamsostek di Kota Medan dapat

digambarkan secara jelas dalam tabel di bawah ini, berdasarkan dari para

responden adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan

swasta di Kota Medan

NO Uraian F %

1 Tingkat kesadaran para pengusaha masih

kurang Dan masih banyak tunggakan iuran

macet

33 33,00

2 Tingkat kesadaran tenaga kerja masih

rendah

27 27,00

3 Masih banyak perusahaan yang mempersulit

tenaga Kerja bila terjadi kecelakaan dan

penyelesaian Jaminan sering terlambat

15 15,00

4 PT. Jamsostek sering kali terlambat dalam

Membayar klaim

25 25,00

Jumlah 100 100,00


Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa hambatan yang

dianggap dominan terhadap pelaksanaan Jamsostek adalah tingkat kesadaran

para pengusaha masih kurang dan masih banyak tunggakan iuran yang macet,

hal ini diungkapkan oleh 33 orang responden (33,00%). Kemudian tingkat

kesadaran tenaga kerja masih sangat rendah, yang diungkapkan oleh 27 orang

responden (27,00%). Sedangkan yang diungkapkan oleh responden PT.

Jamsostek sering lalai dan lamban dalam membayar klaim terdapat 25 orang

(25,00%), serta masih banyak pengusaha yang mempersulit tenaga kerja bila


terjadi kecelakaan dan penyelesaian jaminan sering terlambat, dinyatakan

oleh 15 orang responden (15,00%).

Selanjutnya para responden pelengkap atau informan menjelaskan

bahwa hambatan-hambatan lain adalah terdapat pihak yang menyoroti supaya

program Jamsostek dilaksanakan secara otonomi daerah karena dipandang

tidak sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 32 tahun2004, hal ini disebabkan tidak dihayaitnya bahwa

pekerja Jamsostek yang memberika perlindungan dasar kepada pekerja adalah

koridor pengendaliannya berada di tangan pemerintah pusat, seperti yang

dilaksanakan umumnya diberbagai Negara. Kemudian masih banyak pihak

yang belum mengetahui tentang arti dan manfaat program Jamsostek

sehingga tidak memberika dukungan mengenai pelaksanaan program

Jamsostek yang seharusnya merupkan tugas dan tanggung jawab bersama

untuk mensukseskannya.

Tingkat kesadaran para pengusaha belum sepenuhnya

melaksanakan program Jamsostek, sehingga masih ditemukan:

a. Perusahaan mendaftarkan sebahagian tenaga kerja, mendaftarkan

sebahagian upah dan mendaftarkan sebahagian program.

b. Masih banyak perusahaan yang belum menjadi peserta terutama pada

sektor pendidikan, masih kecil.

c. Pengusaha berdalil tidak mendaftarkan karyawan yang berstatus

musiman, borongan dan harian lepas karena tingkat mutasi (keluar

masuk) cukup tinggi serta alasan lain didaftarkan menjadi peserta setelah

masa percobaan selesai.

d. Karyawan/tenaga kerja masih kurang mendorong pengusaha untuk masuk

program Jamsostek.

e. Pemahaman akan program Jamsostek belum sepenuhnya membudaya di

kalangan masyarakat maupun pengusaha dan dianggap beban tambahan.

f. Terdapat tunggakan iuran macet anatar lain diakibatkan perusahaan

kesulitan keuangan atau produksi tidak berjalan.


g. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran program Jamsostek sesuai

dengan UU Jamsostek belum berlaku sebagaimana yang diamanatkan

oleh ketentuan yang berlaku.

h. Masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum memberikan Kartu

Peserta Jamsostek (KPJ) kepada tenaga kerja, sehingga sering timbul

keraguan peserta mengenai kepesertaannya.

i. Penyelesaia jaminan sering terlambat, disebabkan antar lain karena:

1) Kekurangan data pendukung yang tidak dilengkapi perusahaan

walaupun telah diberitahu melalui surat maupun telepon atau

kunjungan langsung ke perusahaan.

2) Pengajuan klaim tidak secara langsung disampaikan ke PT. Jamsostek

(Persero) dan kadang-kadang terlambat diterima.

3) Petugas administrasi untuk urusan Jamsostek di perusahaan peserta

masih ada yang belum mengerti tata cara pengajuan klaim terutama

karena petugas sering berganti, bahkan perusahaan kecil tidak

mempunyai petugas administrasi.

Selain itu, pelaksanaan JPK masih sering dikeluhkan disebabkan:

a. Tenaga kerja/keluarga yang mendapat kartu pemeliharaan kesehatan (KP)

beranggapan bahwa dengan adanya kartu KPK berarti bebas berobat ke

mana saja.

b. Kunjungan secara langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan

pengobatan yang maksimal, padahal prosedur pelayanan JPK sudah diatru

secara berurutan/berjenjang.

c. Dengan sitem yang ada, karyawan sering menyalahgunakan izin istirahat

dari dokter sehingga menggangu tugas-tugas di perusahaan.

d. Masih ada anggapan pihak pengusaha bahwa program JPK membebani

perusahaan sehingga sering memberika alasan telah melaksanakan

program kesehatan lebih baik dari program JPK Jamsostek.

Bila diamati hambatan tersebut, jelas bahwa kurangnya kesadaran

hukum baik bagi pengusaha maupun tenaga kerjanya sendiri. Kemudian


perusahaan tidak transparan dalam pelaporan upah tenaga kerja yang

didaftarkan ke PT. Jamsostek, dalam arti tidak sesuai gaji yang diterima

oleh tenaga kerja dengan didaftarkan ke PT. Jamsostek.

Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan

kayawannya secara keseluruhan. Kemudian masih ada juga beberapa

perusahaan wajib daftar menjadi peserta Jamsostek tetapi tidak

didaftarkan, sehingga peraturan Jamsostek tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Hal ini dapat dibuktikan dari hambatan yang terjadi yaitu:

a. Penegakan hukum belum berjalan

b. Sosialisai program Jamsostek terhadap pengusaha masih kurang

c. Tingkat manfaat jaminan sosial belum sesuai dengan yang diharapkan atau

belum memadai.

d. Tidak ada tenaga khusus yang menangani masalah administrasi Jamsostek

diperusahaan.

e. Urusan adminstrasi terlalu berbelit-belit.

Jamsostek pada hakikatnya adalah program yang bersifat wajib secara

nasional sehingga termasuk hukum publik yang diatur melalui UU Jamsostek

beseta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, undang-undang yang

mengatur program Jamsostek juga menyebutkan adanya suatu aturan

mengenai sanksi pidana yang merupakan tindak pidana pelanggaran bagi yang

tidak mengikutinya.

Di dalam Pasal 29 UU Jamsostek jelas disebutkan bahwa pengusaha

yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan Jamsostek diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam)

bulan atau dengan setingi-tingginya Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal pengulangan tindak pidana kedua kalinya atau lebih setelah putusan

akhir telah mempunyai kekuatan hukum akan dikenakan pidanan kurungan

selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Selanjutnya, dalam Pasal 47 point 1

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa pengusaha


yang telah diberikan peringatan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya akan

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pembayaran iuran oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero)

berdasarkan Pasal 47 point b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

dilakukan setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang

bersangkutan. Bagi pengusaha yang terlambat membayar iuran akan

dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung

dari iuran yang seharusnya dibayar.

Sanksi berupa denda ini diperlukan agar diperoleh keadilan di antara

seluruh peserta karena keterlambatan pembayaran iuran mengakibatkan

kendala dalam pengembangan dana. Akibatnya dapat mengurangi hasil

investasi yang akan dialokasikan untuk meningkatkan bunga jaminan hari tua.

Hasil jawaban perusahaan yang dijadikan responden ternyata

menunjukkan keinginan pengusaha untuk membayar iuran sebelum lewat

tanggal jatuh temponya. Ini disebabkan adanya denda bagi pengusaha yang

terlambat membayar iuran mengakibatkan beban pengusaha menjadi

bertambah.

Sanksi hukuman bukan saja ditujukan kepada pengusaha tetapi juga

kepada badan penyelenggara PT. Jamsostek (Persero). Pasal 26 UU Jamsostek

menyatakan bahwa badan penyelenggara wajib membayar jaminan dalam

waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila PT. Jamsostek (Persero)

membayar jaminan lebih dari 1 (satu) bulan setelah bukti pendukung lengkap,

maka berdasarkan Pasal 47 point c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1993 akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan setiap hari

keterlambatan kepada yang berhak. Tindakan tegas terhadap pengusaha yang

melanggar peraturan perundang-undangan Jamsostek belum pernah dilaksakan

Depnaker Kota Medan bagi perusahaan yang belumj mengikutsertakan tenaga

kerjanya dalam program Jamsostek.


Menyikapi permasalahan di atas, adapun upaya-upaya yang dilakukan

Depnaker Kota Medan berdasarkan hasil penelitian yang dapat dari para

responden terungkap beberapa hal dalam tabel berikut ini.

Tabel 11

Upaya penyelesaian Hambatan Yang Terjadi

n = 100

NO Uraian F %

1 Melakukan koordinasi secara menyeluruh 24 24,00

2 Menerapkan sistem paket 16 16,00

3 Melakukan kerja sama antar instansi Terkait 30 30,00

4 Melakukan pendidikan dan penyuluhan 30 30,00

Jumlah 100 100,00


Berdasarkan gamabaran tabel di atas, bahwa upaya penyelesaian hambatan

yang terjadi dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota

Medan, dilakukan dalam bentuk kerja sama antar instansi terkait dan melakukan

pendidikan serta penyuluhan tentang Jamsostek, masing-masing dinyatakan oleh

30 orang responden (30,00%), kemudian yang menyatakan dengan melakuakn

koordinasi secara menyeluruh 24 orang responden (24,00%), dan menerapkan

sistem paket hanya 16 orang responden (16,00%).

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh responden pelengkap atau

informan adalah telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan dan

kepesertaan program Jamsostek di Medan sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi fungisonal dengan instansi/lembaga terkait dalamm

rangka sosialisasi program Jamsostek yang bertujuan untuk memberika

pemahaman kepada pengusaha dan pekerja agar lebih mengerti hak dan

kewajibannya.


b. Secara khusus telah dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah I PT.

Jamsostek (Persero), Kantor Wilayah Departeman Tenaga Kerja Propinsi

Sumatera Utara dengan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam rangka

pembinaan dan penyuluhan hukum.

c. Berperan aktif dan tanggap untuk menyelesaikan tuntutan pekerjaan terhadap

program Jamsostek baik yang disampaikan melalui Depnaker, PT. Jamsostek

(Persero) selaku badan penyelenggara dan tuntutan terhadap perusahaan.

d. Membrikan pelayanan terbaik sistem jemput bola dalam hal pembayaran

jaminan yaitu membayarkan jaminana langsung ke alamat tenaga kerja.

e. Mengadakan penyuluhan langsung melalui petugas lapangan kepada

perusahaan-perusahaan baik bagi yang sudah maupun belum memenuhi

ketentuan program Jamsostek.

f. Mendakan publikasi program Jamsostek melalui media cetak, elektronik,

poster dan brosur.

Dari upaya-upaya tersebut di atas, kiranya dapat diupayakan peningkatan

pelayanan kepada para peserta tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya,

sehingga bagi tenaga kerja benar-benar merasa menemukan kehidupan yang layak

dengan penghasilan yang memadai dalam memenuhi hidup dan kehidupan ini.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penilitan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

a. Pelaksanaan UU Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah

berjalan dengan baik, walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan atau

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama pelaksanaan Jamsostek

terhadap kepesertaan program Jamsostek, bila dibandingkan dengan jumlah

penduduk dan angkatan kerja masih minim anatar lain disebabkan masih

adanya perusahaan wajib daftar, tetapi belum mendaftar, perusahaan yang


sudah wajib menjadi peserta hanya mendaftarkan sebahagian upah,

sebahagian tenaga kerja dan sebahagian program.

b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta

di Kota Medan dan upayan penyelesaiannya masih banyak pihak-pihak yang

belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keberadaan program

Jamsostek untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada pekerja

dan terkesan tanggungjawabnya hanya di PT. Jamsostek (Persero) saja selaku

badan penyelenggara, tetapi seharusnya melibatkan berbagai pihak termasuk

aparat pemerintah di Kota Medan. Upaya penyuluhan dan pembinaan sudah

dilakukan, tetapi masalah penegakan hukum belum berjalan sebagaimana

yang diamantakan dalam UU Jamsostek.

2. Saran

a. Disarankan kepada pihak perusahaan, PT. Jamsostek dan Depnaker supaya

perlu adanya dukungan Kepala Daerah, Walikota dan DPRD untuk membuat

peraturan daerah tentang pengikatan tenaga kerja dalam program Jamsostek

yang dapat dilaksanakan dengan lancer sesuai dengan UU Jamsostek.

Kemudian kehadiran otonomi daerah diharpakan menjadi peluang untuk

meningkatkan kepesertaan Jamsostek karena disadari peranan pemerintah

daerah cukup signifikan dan dapat memberika pengawasan secara langsung.

b. Perlu sosialisaikan program Jamsostek kepada semua pihak agar dapat lebih

memahami bahwa program ini harus disukseskan secara nasional, di mana

pemerintah daerah harus memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat

untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada tenaga kerja dan juga

disarankan kepada PT. Jamsostek supaya ada peningkatan pelayanan yang

baik kepada tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya.


Daftar Pusataka

A. Buku

Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagkerjaan Indonesia Berdasrakan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 1997. Metedologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Imam Soepomo. 1990. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.

Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan

Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

M. Solly Lubis. 1989. Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Jakarta.

Muhammad Abduh. 1988. Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI)

Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (PERATUNI), FH. USU, Medan.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Zainal Asikin, et.al. 2002. Dasar-dasar Hukum Perburuhan,Cetakan Keempat,

RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Muhammad Abduh, “Prosedur”, dalam jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, No.11

Tahun ke VII, Medan, 1999

C. Peraturan-peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial Tenagakerja.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagkerjaan di

Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Penyelnggaraan Program

Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan yang

Diwajibkan Menjadi Peserta Jamsostek.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang

Tenaga Kerja Harian Lepas, Musiman dan Borongan.


PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ......Media Hukum, Volume XIV, Nomor 2, Juli – Desember 2005 PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MEDAN

Documents