Pel berbasis industri kreatif

Disajikan pada Pelatihan Pembekalan PELD oleh Direktorat Perkotaan Disajikan pada Pelatihan Pembekalan PELD oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, BAPPENAS di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012dan Perdesaan, BAPPENAS di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012

DR. IR. SUGENG BUDIHARSONO

2

Perekonomian daerah adalah bagian integral dari perekonomian nasional kinerja pereknas ditentukan oleh kinerja perekda.

Dlm kerangka Kebijakan Desentralisasi & Otda, PEL = urusan pilihan daerah

Wilayah Indonesia luas dengan kondisi & potensi unggulan daerah yang beragam potensi ekonomi lokal akan lebih efektif & efisien jika dikelola oleh

Daerah. Keberagaman dapat menciptakan “mozaik” yang indah bila dikelola dg

baik PEL merupakan kebutuhan/strategi nasional dlm rangka meningkatkan

kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. PEL menggunakan pendekatan kewilayahan & bottom-up dpt

menjadi koreksi atas pendekatan sektoral. Mayoritas pelaku usahanya adalah UMKM (44,7 juta = 99,9%, 2005)

yang berbasis sumber daya lokal PEL dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan & kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

3

PEL sebagai Program Pembangunan dalam RPJMN 2010-2014

PEL sebagai Proyek yang bersifat sektoral - sentralistik • Belum ada konsep yang utuh & jelas ttg PEL

(berdasarkan kerangka teori yg jelas)perbedaan pemahaman/persepsikebingungan di tingkat pelaksana di lapangan”proyek-proyek” PEL tdk terkoordinasi dgn baik

• Kurang melibatkan peranserta masyarakat & dunia usaha sbg stakeholders kunci

• ketergantungan thd Pusat tinggi• Rasa memiliki & komitmen daerah kurang

keberlanjutan kurang.

Pemahaman tentang peran Pemerintah & asas-asas kepemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi, TP)

Keterbatasan dana:• Kemampuan keuangan negara/daerah terbatas• PEL = urusan pilihan daerah kalah prioritas

dengan urusan wajib Perlu pemikiran kreatif & inovatif (“entrepreneurial governance”)

Keterbatasan wawasan & kapasitas manajerial SDM Daerah Perda-perda “bermasalah” dibidang PD & RD

PEL belum menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

5

Merubah pola pikir, pendekatan & orientasi: • Top-down, sentralistik bottom-up, partisipatif, inisiatif lokal• Proyek Pusat program & kegiatan pembangunan Daerah• Pemahaman yg benar tentang Peran Pem & Pembagian Kewenangan

(Desentralisasi & Otda)

Meningkatkan koordinasi lintas sektor & sinkronisasi Pusat-Daerah • Menko Perekonomian juga perlu koordinasikan Pemda, selain K/L• Perlu lembaga/fungsi ”Menko Perekonomian” di daerah• Perlu memperkuat peran Pemerintah Provinsi• DPOD perlu diperkuat kedudukan & perannya• Perlu peningkatan peran Asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah

• Meningkatkan kapasitas daerah di bidang: (a) analisis & perencanaan pemb. ekonomi daerah, (b) pengelolaan keuangan daerah terutama agar dpt mengelola belanja (expenditure) publik dgn efektif & efisien, (c) pengelolaan kerjasama antar daerah & antara daerah dgn pihak ketiga dan LN.

TTANTANGANANTANGAN

Urbanization and agglomeration of economic activity have made development a territorial, rather than sectoral issueDecentralization increases the ability of local governments to respond to these new development challengesLED encourages local governments to work with other local stakeholders in order to create and implement locally tailored development plans

LED promotes the formation of more balanced development strategies centered around four axes:

Improvement of the competitiveness of local firmsAttraction of inward investmentUpgrading of human capital and labor skillsUpgrading of local infrastructure

To avoid imbalances, intervention in any of the four axes should be matched by sufficient capability in the other threeBalanced strategies

LED can help create sustainable jobs by:Ensuring a participatory process that takes account of the views of the main public and private stakeholdersIdentifying opportunities for using local and external resources to create employment Being more sensitive to the needs of vulnerable groups, such as the poor and those in informal employmentEncouraging social dialogue and public-private partnerships

LED is a bottom-up, participatory approach with a strong focus on good governance at all levels of government

It may improve governance as it:Creates opportunities for voice

Involves a wider range of stakeholders

Encourages horizontal cooperation between key stakeholders, both during planning and implementation

Promotes vertical coordination between local, regional, and national government tiers

Coordinates efforts and avoids policy overlap

Sejak pertama dicetuskan oleh para penggagas ekonomi kreatif seperti Richard Florida, Daniel Pink, John Howkin sampai kepada John Hartley, ekonomi kreatif telah membangunkan negara-negara di seluruh benua untuk menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya.

Industri Kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan dengan menghasilkan dan mengekspoitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang dan jasa hasil industri kreatif.

Industri Kreatif merupakan jantung Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang input dan outputnya adalah GAGASAN.

Pengembangan Ekonomi Kreatif mulai marak diperbincangkang sejak tahun 2006, dan semakin menjadi fokus perhatian setelah Pemerintahan SBY membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir tahun 2011.

Akar Ekonomi Kreatif bermula dari ekonomi berbasi ilmu pengetahuan kemampuan SDM.

Ekonomi kreatif telah didaulat sebagai gelombang ekonomi keempat setelah era ekonomi informasi (lihat gambar berikut)

Tahap Pembangunan

Tin

gkat

Pen

dap

atan

Dae

rah

Innovation Driven (unique value) Knowledge Creation

Region

Investment Driven (Efficiency)Knowledge Transfer Region

Factor driven (input cost)Neofordist Region

WAKTU

Kes

ejah

tera

an, T

ekn

olog

i dan

Glo

bal

isas

i

ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21

Era Pertanian

Era Industrial

Era Informasi

Era Konsep dan Kreatif

GELOMBANG EKONOMI DUNIA

Kota Depok memiliki SDM yang cukup baik kualitasnya.Banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang seharusnya dapat mendukung pengembangan industri kreatif.PEL berbasis Industri Kreatif akan melibatkan banyak stakeholder dan kelompok sasaran. Sebagian besar kelompok sasaran adalah UMKM.Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan kelompok sasaran melalui pengembangan industri kreatif ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang lebih lanjut akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok.

Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder (3 – 6 bulan)Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6 bulan)Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan)Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus sampai berhasil dengan fasilitasi PEMDA.Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus menerus)

TAHAP 1

TAHAP 2

Analisis Stakeholder

Penguatan Kelembagaan

Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan

Analisis Pengembangan

KawasanAnalisis Resiko

Pengumpulan data dan informasi

partisipatif

RTRW Kab/Kota

RPJMD/ RENSTR

A

Rencana Induk

Rencana Bisnis

Rencana Aksi

RKP/RKPD

Organisasi Masyarakat

MadaniDONOR

Pelaksanaan Pengembangan PEL

(Klaster)

Dunia Usaha

APBN/APBD

Monitoring dan Evaluasi

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

PEL adalah proses multistakeholder, sehingga merupakan proses yang melibatkan stakeholder kunci, terutama dunia usaha dan pemerintah daerah, dalam seluruh tahapan PEL. Adanya komitmen yang kuat dari Bupati dalam PEL, yang diimplementasikan terutama dengan adanya program/kegiatan serta anggarannya setiap tahunnya dalam rentang waktu yang lama.Strong leadership (khususnya dari Bupati amat diperlukan dalam membangunan komitmen.Membangun komitmen antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat madani yang kuat dalam PEL.Dapat dibentuk atau meningkatkan kinerja Forum yang sudah ada di aras kabupaten seperti FEDEP = Forum for Economic Development and Employment Promotion. Asosiasi berfungsi untuk melakukan quality control.

Tahap Pembentukan dan Penguatan Pokja terdiri dari kegiatan: identifikasi stakeholder dan Pengembangan dan Penguatan Forum Stakeholder.Identifikasi stakeholder dilakukan dengan menggunakan analisis stakeholder sehingga akan diperoleh stakeholder kunci yang akan terlibat dalam Forum Stakeholder. Setelah diketahui stakeholder kunci yang terlibat dalam PEL, Bappeda setempat menginisiasi pembentukan Forum Stakeholder.Perlu pendampingan dalam proses pembentukan maupun penguatan Forum Stakeholder.

Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan analisis data.Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia usaha.Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko.Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative Advantage (RCA).Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL berbasis industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena walaupun sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya.Untuk mengetahui kondisi PEL di Kota Depok dapat digunakan Analisis RALED.Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)

Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci PEL di Kota Depok berdasarkan hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya. Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan jangka panjang.Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk pasar internasional.Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi unggulan jangan hanya satu komoditi saja (single commodity development), namun harus diintegrasikan dengan sektor lainnya misalnya pariwisata.

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rencana PEL (Klaster) industri kreatif dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis RALEDRencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, (2) Rencana Bisnis dan (3) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif.Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, agar pengembangan kluster industri kreatif ini berkelanjutan.

Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix.Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani. Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi yang diwakilinya.Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi tersebut.Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix. Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

PEMDA KAB

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Program Financial

Matrix

Donors

BUMN

DUNIA USAHA

Kontraktor

Kelompok Sasaran

PEMERINTAH PROVINSI

BAPPEDA SKPD lainnya

Pelaksanaan PEL (Klaster) dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, donor agency maupun organisasi masyarakat madani (akademisi, dll).

Koordinasi pelaksanaan sebaiknya dilakukan oleh Forum Stakeholder atau pengelola klaster agar terjadi keterpaduan dan keharmonisan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.

Mengubah mind set masyarakat Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri pengolahan, pemasaran) dan sektor pendukungnya.Pengembangan/inovasi teknologi produksiPengintegrasian produk komoditi unggulan dengan sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata)Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum Stakeholder dan kerjasama antar daerahPenguatan branding, baik product branding maupun region branding.Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di aras masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa agar tercipta region branding yang baik harus merubah pola pikir (mindset) masyarakat berkelas internasional. Dan secara sadar harus memperbaiki mindset tersebut.Sebenarnya untuk merubah mindset tersebut tidak susah karena mindset masyarakat berkelas internasional sesungguhnya merupakan dasar dari masyarakat yang ISLAMI, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim.Perubahan mindset terutama dalam hal: kedisiplinan, kebersihan, moral yang baik (tidak korupsi), keamanan, kesopansantunan, keramahtamahan, dll.Pemerintah pusat seyogyanya memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan PEL. Perlu merubah mindset stakeholder daerah bahwa PEL merupakan milik dan merupakan kebutuhan bagi daerah.

Pengembangan SDM baik melalui pendidikan formal dan informal seyogyanya disesuaikan dengan PEL pada masa kini dan mendatang. Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum Stakeholder dan kerjasama antar daerahRevitalisai BDS, koperasi dan asosiasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Peran asosiasi/koperasi dapat menjadi quality control, dll.Perlunya revitalisasi KADIN/KADINDA yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Perlunya pembangunan infrastruktur fisik, seperti infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan air baku agar dapat mencukupi untuk PEL. Prasarana transportasi dan energi, merupakan hal yang sangat kritis saat ini bagi Indonesia.Pengelolaan infrastruktur fisik yang baik sangat diperlukan agar infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan masa pakai yang lama.Infrastruktur lunak: menghilangkan kebijakan yang menghambat PEL dan membuat kebijakan yang mendukung PEL

Membangun lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembanganMembangun lembaga pendidikan baik di tingkat menengah maupun tinggi (politeknik dan akademi) oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bidang teknologi yang pada setiap daerah yang disesuaikan dengan PEL yang dikembangkan. Sehingga kreatifitas tidak hanya mengandalkan individu tapi juga pemerintah berperan dalam mengembangkan inovasi. Apabila sudah PEL sudah berkembang, maka dunia usaha akan mengambil alih dalam mengembangkan inovasi.Membangun lembaga penelitian khususnya oleh pemerintah pusat dan daerah yang disesuaikan dengan PEL yang dikembangkan.Di Tianjin China atau Potsdam, Jerman, kota setingkat kabupaten ini mempunyai lebih dari 20 lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mendukung PEL yang dikembangkan.Memberikan insentif yang baik bagi peneliti dan lembaga penelitian yang mempunyai kemampuan inovatif.

Pemasalahan: Globalisasi menyebabkan produk barang dan jasa yang ditawarkan relatif sama dalam desain, kualitas, harga dsb. Oleh karena itu perlu sesuatu yang unik dan berbeda.Definisi National/Region Branding: Establishment of an image (internally and externally) for a country/local based on positive and relevant values and perceptionsPelaku utama: Pembuat Strategi dan Dunia UsahaKenapa Region Branding? Pada negara yang luas seperti Indoneia, daerah tidak perlu tergantung dengan kondisi nasional.

Siapakah yang terlibat:Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, aparat keamanan, Artis, Media, Olah Raga, Pendidikan, LSM dan Konsultan.Siapakah yang menjadi audiens atau target? Cari bagaimana citra kota baik menurut orang di dalam dan luar negeri.Cari kekuatan dan kelemahan daerahKeseluruhan program harus berdasarkan sesuatu yang positif dan relevan, jangan sebaliknya.Seluruh kegiatan harus dikoordinasikan untuk ekspor, investasi dan pariwisata.Mengelola pesan-pesan dari audiens baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Program pembuatan region branding ini bisa berlangsung lama lebih dari 20 tahun.

Meningkatkan kualitas produk: pemilihan input, proses dan produk yang sesuai dengan standard internasional.

Peningkatan clean government dan good governance, menjamin keamanan berusaha, peningkatan kualitas perizinan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas iklim berusaha.

Meningkatkan citra daerah dan akan meningkatkan daya saing daerah dan produknya.

Promosi amat penting dilakukan dengan berbagai cara baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jangan merasa puas dengan kondisi yang telah dicapai saat ini.Promosi melibatkan seluruh stakeholder kunci terutama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.Cara promosi: internet, eksebisi, pameran, festival, dll.Pemerintah kota menyiapkan materi promosi dalam bentuk multi media, booklet, kelompok tari, barang-barang yang akan dipromosikan, dll

Kerjasama dengan BUMN dan Dunia Usaha dalam rangka PKBL ataupun CSR dari BUMN atau dunia usaha tersebut.Biro Perjalanan (mis ASITA): agar Kota Depok dimasukkan dalam bagian promosi maupun daerah tujuan wisata.Asosiasi Hotel dan Restoran (mis PHRI), agar booklet/leaflet dan program kunjungan ke Kota Depok ada pada setiap hotel anggota PHRI.Maskapai Penerbangan: agar bahan-bahan promosi suatu daerah ada di pesawat atau bahkan diputar dalam pesawat. Asosiasi pengelola pariwisata, agar Kota Depok dipromosikan dalam event-event yang mereka adakan.

Pemerintah PusatKemendikbud, Kemendag, Kemenparekontif, Kemenkop dan UKM dan BKPM: Agar minta dipromosikan dalam event promosi pariwisata, perdagangan dan investasi di luar negeri

Pemerintah ProvinsiMeminta dukungan dari pemerintah provinsi agar pemerintah pusat mau membangun infrastruktur yang diperlukan, dan turut mempromosikan kabupaten/kota di dalam dan luar negeri dalam berbagai event promosi.Kerjasama Antar Pemerintah Kota/Kabupaten Kerjasama Antar klasterSister City: melakukan kerjasama khususnya dengan kota-kota di luar negeri yang secara potensial akan berinvestasi atau menyumbang wisatawan.

Banyak sekali donor yang dapat memberikan dana hibah (grant), namun seringkali daerah tidak memperoleh informasi yang akurat. Banyak donor yang tertarik untuk dapat memberikan dana hibah asal program yang dibuat pemerintah daerah sangat menarik.Pemerintah daerah jangan mau didikte oleh donor (donor driven). Biasanya donor mendikte pemerintah apabila posisi tawar pemerintah lemah, salah satunya adalah bahwa pemerintah tidak punya konsep yang jelas.Dengan adanya rencana induk dan rencana aksi, khususnya program financial matrix, maka kita dapat menawarkannya kepada donor dengan posisi tawar yang lebih baik.Sebaiknya pemerintah daerah bekerjasama dengan Bappenas, apabila ingin didanai oleh donor.

Adanya konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah selama jangka waktu yang relative lama (minimal 10 tahun), bandingkan di Eropa fasilitasi dilakukan selam 22 tahun. (Fasilitasi bisa dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan donors)Pemberian fasilitasi baik regulasi, lahan, keuangan, pendampingan teknis dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan sampai daerah yang dibangun berhasil.

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala. Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun.Monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder kunci.Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai bagian perbaikan pelaksanaan pada masa mendatang.

1.

Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono

2.

Tempat Tgl Lahir

: Cirebon, 13 Juli 1960

3.

Pendidikan : Sarjana Pertanian, IPB, 1983

Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB, 1995

Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin, Italia, 2009

Short course on Local governance and rural development, Wageningen, Belanda, 2010

4.

Pekerjaan : Ketua Tim Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal, Dit Perkotaan dan Perdesaan, BAPPENAS, 2006 – sekarang

Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2008 - sekarang

Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2008 – sekarang

Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang